BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g
Kebi Kebijak jakan an pend pendid idik ikan an meru merupa paka kan n suat suatu u hal hal yang yang poko pokok k untu untuk k menentukan menentukan arah dan pedoman pedoman dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan pendidikan dalam suat suatu u nega negara ra.. Dala Dalam m peny penyel elen engg ggar araa aan n pend pendid idik ikan an di seti setiap ap lemb lembag agaa pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dalam negara tempat lembaga pendidikan itu ada. Di Indonesia, Indonesia, yang merupakan negara hukum hukum juga menitikberatkan menitikberatkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negaranya. Bagaimana tidak? tidak? Kebijak Kebijakan an demi demi kebijak kebijakan an dibong dibongkar kar pasang pasang untuk untuk mengh menghasil asilkan kan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan. Dimulai dari kebijakan pengalokasian 20% !B" untuk anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih belum #00% terlaksana, hingga kurikulum kurikulum yang berubah$ub berubah$ubah. ah. Inkonsistensi Inkonsistensi pemerintah pemerintah dalam memutuskan memutuskan kebijak kebijakan an pendid pendidika ikan n sering sering menimb menimbulk ulkan an tanda tanda tanya tanya dan kontro kontroer ersi si di masyarakat dan dunia pendidikan. &untutan paling mendesak dalam mema'u pembangunan pendidikan yang bermutu dan relean ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisi analisiss kebijak kebijakan. an. !ara !ara analisi analisiss kebijak kebijakan an dalam dalam bidang bidang pendid pendidika ikan n tidak tidak hanya hanya ditunt dituntut ut untuk untuk mengua menguasai sai isu$isu isu$isu pendid pendidika ikan n yang yang relean relean baik baik isu pendidikan se'ara internal maupun isu$isu pendidikan dalam kaitannya se'ara lintas sektoral. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini penulis mengkaji tentang (Kerangka nalisis Kebijakan !endidikan).
B. Rumu Rumusa san n Masa Masala lah h
Berdas Berdasark arkan an latar latar belaka belakang ng yang yang telah telah diungk diungkapk apkan an di atas, atas, maka maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah*
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 1
#. pa de+inisi dari kebijakan? 2. pa saja ruang lingkup dari kebijakan? 3. Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan? 4. Bagaimana kerangka konseptual analisis kebijakan?
C. Tujuan Penelitian
esuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut* 1
-emeroleh in+ormasi dan gambaran mengenai de+inisi kebijakan.
2
-emeroleh in+ormasi dan gambaran mengenai ruang lingkup kebijakan.
3
-emeroleh in+ormasi dan gambaran mengenai tahapan pembuatan kebijakan.
4
-emeroleh in+ormasi dan gambaran mengenai kerangka analisis kebijakan pendidikan.
D. Manfaat Penelitian
asil dari penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan berbagai man+aat, antara lain* #
Dapat dijadikan pedoman diskusi mata kuliah peren'anaan pendidikan islam.
2
umber in+ormasi dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pemba'a.
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 2
BAB II ERAN!A ANALI"I" EBI#AAN PENDIDIAN
A. Definisi e$ijakan Pengertian e$ijakan Menurut Ahli
Pengertian Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 1993: 15) kebijakan merupakan upaya meme'ahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni/ #1 tingkat hidup masyarakat meningkat, 21 terjadi keadilan* By the law, so'ial justi'e, dan peluang prestasi dan kreasi indiidual, 1 diberikan peluang akti+ partisipasi masyarakat
dalam
membahas
masalah,
peren'anaan,
keputusan dan
implementasi1 dan 31 terjaminnya pengembangan berkelanjutan &ilaar, #441. Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengt seperti yang dikutip oleh ya+aruddin, 2005* 671 kebijakan poli'y1 se'ara etimologi asal kata1 diturunkan dalam bahasa 8unani, yaitu
!olis
“
”
yang artinya kota
'ity1. Dapat ditambahkan, kebijakan menga'u kepada 'ara$'ara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola +ormal yang sama$sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya &ilaar, #441.
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 3
Berdasarkan penjelasan di
atas diketahui bahwa !engertian
kebijakan merupakan petunjuk dan batasan se'ara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas peren'anaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana peme'ahan masalah atas tindakan yang terjadi.
Pengertian e$ijakan Pen%i%ikan Menurut Ahli
Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah peren'anaan pendidikan edu'ational planning1, ren'ana induk tentang pendidikan master plan o+ edu'ation1, pengaturan pendidikan edu'ational regulation1, kebijakan tentang pendidikan poli'y o+ edu'ation1 namun istilah$ istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan 'akupan makna dari masing$masing yang ditunjukan oleh istilah tersebut ri+ 9ohman, 2004* #06$#051. Pengertian Kebijakan Pendidikan "enurut (#iant Nugroho, 2$$%: 3&) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik se'ara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk men'apai tujuan pembangunan "egara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan "egara Bangsa se'ara keseluruhan &ilaar, #441. Pengertian Kebijakan Pendidikan "enurut 'ri #oh"an (2$$9: 1$%) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan "egara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 4
pendidikan eduationa* !o*i+1 merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersi+at sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperin'i maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta ren'ana$ren'ana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan &ilaar, #441. Kei"!u*an Pengertian Kebijakan Pendidikan berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai kebijakan !endidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa !engertian kebijakan !endidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.
B. Ruang Lingku& e$ijakan
Karena proses kebijakan adalah elemen penting dalam peren'anaan pendidikan, maka penting untuk memperjelas konsep :kebijakan: dan :pembuatan
kebijakan:
sebelum
melanjutkan
lebih
jauh.
Kebijakan
dide+inisikan se'ara +ungsional berarti sebuah keputusan eksplisit atau implisit atau kelompok keputusan
yang
mungkin menetapkan arahan untuk
membimbing keputusan masa depan atau memandu pelaksanaan keputusan sebelumnya. !embuatan kebijakan adalah langkah pertama dalam siklus peren'anaan dan peren'ana harus menghargai dinamika perumusan kebijakan sebelum mereka dapat meran'ang prosedur pelaksanaan dan ealuasi se'ara e+ekti+. Kebijakan, namun, berbeda dalam hal 'akupannya, kompleksitas, lingkungan keputusan, berbagai pilihan, dan kriteria keputusan addad, #4471. dapun ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi* #. !engumpulan data statistik pendidikan 2. !engembangan kurikulum. . istem pengujian 3. !enelitian pendidikan dan kebudayaan. 7. &eknologi komunikasi pendidikan. ;. !engembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 5
Kegiatan yang terakhir yakni kegiatan pada nomor ; ber+ungsi untuk menyiapkan bahan$bahan rumusan kebijakan pendidikan, baik kebijakan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, maupun bahan$bahan untuk kebijakan departemen yang setiap saat diperlukan oleh pengambil keputusan. alah satu +ungsi paling menonjol dari Badan !enelitian dan !engembangan adalah 'na*ii dan Peru"uan ahan Kebijakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan merumuskan bahan$bahan kebijakan sesuai dengan isu$isu penting pendidikan yang berkembang dalam dunia penelitian, pengembangan, dan masyarakat luas. Dalam suatu proyek yang dinamakan !royek !eren'anaan dan Kebijakan !endidikan (-duation Po*i+ and P*anning Projet) atau proyek uli #453 dengan tujuan pokok* ( "eningkatkan "utu !endidikan di ndoneia "e*a*ui !eru"uan kebijakan dan !erenanaan +ang *ebih baik +ang didaarkan !ada inor"ai +ang *ebih *engka! dan te*iti erta "etode ana*ii +ang *ebih baik terhada! inor"ai terebut. ejak dilaksanakannya proyek tersebut, berbagai upaya telah dilakukan khususnya dalam melakukan identi+ikasi terhadap berbagai masalah pendidikan sebagai sasaran dalam melakukan analisis kebijakan. ejak saat itu analisis kebijakan dilaksanakan melalui koordinasi di antara berbaga unit di lingkungan Depdikbud. asilnya adalah usulan$usulan kebijakan yang sangat berguna dalam mempersiapkan 9umusan kebijakan &ahunan -endikbud dan "askah 9epelita &ilaar, #441.
C. Pem$uatan e$ijakan
Istilah
:pembuatan
kebijakan:
seperti
:kebijakan:
menyiratkan
konsepsi bersaing dan asumsi. ebuah studi dari teoritis dan empiris ilmuwan sosial mengungkapkan dua dimensi penting dari pembuatan kebijakan* orang yang melakukan itu pelaku1 dan bagaimana proses1. e'ara historis, aktor dalam pengambilan kebijakan telah dianggap kesatuan dan rasional/ lebih
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 6
baru$baru analis kebijakan telah memperkenalkan model organisasi publik dan model kepentingan personalistik. !roses elemen telah ber+luktuasi antara pendekatan sinoptik komprehensi+1 dan pendekatan bertahap. . 6indb*o" dan .K. ohen (19&9 1 metakkan perbedaan antara metode sinoptik dan metode tambahan dari pembuatan kebijakan. Kerangka analisis kebijakan pendidikan menurut dia, metode sinoptik memerlukan dalam bentuk ekstrim, satu peren'anaan pusat tunggal otoritas untuk seluruh masyarakat, menggabungkan kontrol ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu peren'anaan terpadu. Ini mengasumsikan* a1 masalah yang dihadapi tidak melampaui kapasitas kogniti+ manusia dan b1 ada eksis kriteria bukan kon+lik sosial pada nilai$nilai1 oleh yang solusi dapat dinilai dan '1 bahwa peme'ah masalah$memiliki insenti+ yang memadai untuk tinggal dengan analisis sinoptik sampai selesai Bukan :kemunduran: untuk menggunakan peren'anaan in'remental1 addad, #4471. dapun tahapan dari pembuatan kebijakan yaitu* '. Agen%a "etting
&ahapan pembuatan agenda kebijakan a genda etting) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. &ahapan ini merupakan langkah kun'i yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah goern"ent agenda1 dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. ebab tanpa terlebih dahulu masuk dalam agenda etting , tidak mungkin suatu masalah yang ada pada masyarakat seberapa pentingnya masalah tersebut dapat diangkat menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah. -asalah merupakan keadaan atau kondisi yang mampu men'iptakan ketidakpuasan pada sebagian besar orang dan mendorong mereka untuk memenuhi ketidakpuasannya atau men'ari penyelesaiannya. -asalah bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. !ersoalan pendidikan misalnya, bisa terkait dengan perangkat undang$undangnya, sumberdaya insani Depdiknas, Kementrian !", @uru, Dosen, !eneliti1, maupun organisasi pelaksananya Depdiknas, Depkeu, Dinas !endidikan !ropinsi, Dinas !endidikan KabupatenAKota,
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 7
D, -!, -, !&1. 8ang kadangkala menimbulkan persoalan dilematis adalah bahwa perhatian pada satu persoalan tertentu akan 'enderung mengabaikan pada persoalan lain !eters, #4521. (. )*rmulasi %an Legitimasi e$ijakan )*rmulasi e$ijakan
etelah tahapan agenda etting dilalui atau suatu isu telah masuk agenda pemerintah,
maka
tahapan
berikutnya
adalah
membuat
+ormulasi
kebijakan. &ahapan +ormulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk meme'ahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. &ahapan ini lebih bersi+at teknis dibandingkan tahapan agenda etting yang lebih bersi+at politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. -odel$model ekonomi dan teori pengambilan keputusan deiion "aking 1 merupakan alat analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik, dengan meminimalkan resiko kegagalan. elain menggunakan aspek rasionalitas ot7beneit ana*+i dalam memilih alternati+ keputusan, juga harus menggunakan pertimbangan oia*7ot7beneit ana*+i dalam memahami aspek masyarakat !eters, #4521. +. Legitimasi e$ijakan
etelah kebijakan berhasil di+ormulasikan, sebelum diterapkan pada masyarakat,
kebijakan
pengesahan1
atau
tersebut
kekuatan
haruslah
hukum
yang
memperoleh
legitimasi
mengatur
penerapan
implementasi1 kebijakan pada masyarakat. egitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. elain itu setiap kebijakan juga membawa
implikasi
terhadap
anggaran
yang
harus
dikeluarkan
pemerintah. !ada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislati+. "amun kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi yang paling utama,
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 8
sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada tersedianya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat !eters, #4521. ,. Im&lementasi e$ijakan Penentu Im&lementasi
Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan atas sebuah kebijakan. Interaksi merupakan konsep penting dalam implementasi, yang menga'u pada suatu hubungan yang terkadang kompleks. Dalam implementasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu a1 +ormulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk kelompok sasaran/ siapa yang berperan/ dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan/ dan b1 dana pendukung yang proporsional. &anpa dana kebijakan tidak akan pernah terealisir !eters, #4521. Pers&ektif e$erhasilan Im&lementasi
Implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil$hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks. =ntuk melihat keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua perspekti+ yaitu* a1 melihat implementasi sebagai kepatuhan pemerintah daerah organisasi pelaksana1 terhadap pemerintah pusat atau organisasi di atasnya o"!*iane !er!etie1 dengan menggunakan pendekatan satu organisasi pelaksana ing*e agen+1/ dan b1 melihat apa yang terjadi 8hat ha!!ened !er!etie1. !endekatan ini melihat interaksi berbagai organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah "u*ti!*e agen+ and non goern"enta* ator 1 untuk melihat +aktor$+aktor penyebab yang mempengaruhi suatu kejadian (a *inier "ode* o antiedent 1 !eters, #4521. -. M*nit*ring %an Ealuasi e$ijakan M*nit*ring e$ijakan
-onitoring ditujukan untuk menghasilkan
in+ormasi dalam usaha menjawab pertanyaan mengapa kebijakan A program itu pada suatu tahap dapat menghasilkan 27 konsekuensi yang
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 9
demikian. -onitoring sendiri terutama berhubungan dengan mendapatkan premis +aktual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya e !ot ato1. Dunn #45#1 mengemukakan bahwa monitoring ber+ungsi untuk* #. Ketaatan o"!*iane1 -enentukan apakah tindakan administrator, sta+ dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan 2. !emeriksaan auditing) -enetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target grou! telah men'apai sasaran . aporan (aounting) -enghasilkan in+ormasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagi akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu 3. !enjelasan e!*anation) -enghasilkan in+ormasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara peren'anaan dan pelaksanaan tidak 'o'ok !eters, #4521. Ealuasi Im&lementasi
&ahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan, dan apabila dipandang -onitoring !elaksanaan kebijakanIn+ormasi tentang hasil kebijakan <aluasi proses ituasi problematik perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. -enghasilkan ealuasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah, apalagi untuk merubah kebijakan bila ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan segera. !ada tahap ealuasi, hasil ealuasi akans sangat berguna bagi pemerintah terutama untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, di deter"inate, atau direisi atau dimodi+ikasi. Kegiatan ealuasi bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Berbagai kendala yang menghambat ealuasi adalah !eters,#457, #3;$#761 sebagai berikut. a. Kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Ketidakjelasan tujuan meliputi* #1 tujuan yang tidak mungkin di'apai/ 21 tujuan yang kontradikti+/ 1 tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesi+ik/ dan 31 tujuan antara atau tujuan
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 10
sementara. b. !engukuran "eaure"ent 1, menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. -isalnya persoalan eiieni* perbandingan ot 7 beneit atau in!ut out!ut , sangat sulit untuk mengukur ot maupun beneit khususnya untuk persoalan sosial. Contoh lain persoalan eektiita* sulit dilihat khususnya yang menyangkut kualitasnya !eters, #4521.
Ealuasi Dam&ak e$ijakan
<aluasi dampak ea*uation o i"!at 1 berbeda dengan ealuasi implementasi dalam hal waktu. <aluasi dampak hanya dapat dilakukan se'ara memuaskan apabila program telah dilaksanakan se'ara lengkap dan berjalan dalam waktu yang relati+ lama. Kebijakan hanya akan terlihat dampaknya
apabila
telah
'ukup
lama
diimplementasikan
dalam
masyarakat. Dampak atau hasil$hasil kebijakan memiliki makna atau arti yang berlainan. !emberian arti sangat tergantung siapa aktor yang mena+sirkan
arti
dampak tersebut sesuai
dengan latar
belakang
kepentingan mereka. e'ara konseptual, dampak kebijakan akan di'ari dengan pertanyaan, a!a +ang te*ah dia!ai dari uatu !rogra"? <aluasi dampak sering bersi+at ter*a*u i*"iah dan 'enderung mengabaikan realitas. ebagai akibatnya akan mun'ul beberapa tipe ealuasi yang terlalu baik tapi
justru
menampilkan
mengandung
kelemahan
data statistik
terlalu
antara
lain
anekdot
murni/
rin'i/ berbagai analisis tanpa
kesimpulan/ argumentasi ahli/ dan dominasi intuisi. -enurut 9ipley #4571 ada empat dimensi yang berkaitan dengan dampak yaitu* waktu/ hubungan antara dampak yang sebenarnya dengan dampak yang ingin di'apai/ akumulasi dampak/ dan tipe dampak kesejahteraan ekonomi/ pembuatan keputusan/ sistem politik/ kualitas kehidupan1. =ntuk membuat desain ealuasi, maka dapat digunakan ealuasi +ormati+ yang merupakan
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 11
bagian dari penelitian ealuasi yang dilaksanakan pada awal program dilaksanakan dan biasanya dilakukan bersama$sama dengan ealuasi implementasi. Desain ealuasi +ormati+ berisi tentang tujuan yang erat dengan ealuasi implementasi/ mengidenti+ikasi sumber$sumber pembuat tujuan program/ pelaksanaan ealuasi dengan +okus analisis pada salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dari program/ dan mengorganisasi petugas lapangan !eters, #4521.
D. erangka *nse&tual Analisis e$ijakan Pen%i%ikan
nalisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap +ase proses kebijakan. da enam +ase dalam proses kebijakan, yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, ealuasi dan terminasi. '. Inisiasi
&ahap inisiasi mulai ketika masalah yang potensial dirasakan timbul. !ada saat itu berbagai 'ara yang mungkin untuk meme'ahkan, mengurangi beban atau meringankan akibat masalah itu dapat dipikirkan se'ara tepat dan tentati+. udah barang tentu dalam +ase ini mungkin sekali perumusan masalah tidak tepat, namun demikian dalam +ase ini yang penting adalah mendapatkan (rasa
‟
apakah memang diperlukan pemikiran lebih lanjut
untuk merumuskan permasalahan, karena pemikiran lebih lanjut ini akan memerlukan sumber tenaga, waktu, pikiran1. ase inisiasi juga menunjuk kepada kegiatan inoati+ untuk mengkonseptualisasi dan membuat kerangka tentang masalah se'ara kasar, mengumpulkan in+ormasi untuk melihat se'ara kasar kebijakan yag perlu diambil dan kemudian mulai mengan'ar$an'ar pilihan kebijakan yang mungkin paling tepat utjipto, #4561. (. Estimasi
Dalam tahap estimasi dipikirkan risiko, biaya dan keuntungan dari alternati+ yang dipikirkan. !ada tahap ini ditekankan masalah itu se'ara
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 12
ilmiah, empirik dan proyekti+ untuk melihat konsekuensi apa yang akan timbul sebagai akibat pilihan kebijakan itu. !enekanan juga diberikan terhadap penilaian tentang keluaran yang diharapkan dengan bantuan 4 berbagai pendekatan teknis. Kebenaran yang bersi+at normati+ seringkali tidak dinilai se'ara tuntas karena terbatasnya alat atau metode untuk hal tersebut utjipto, #4561. +. "eleksi
eleksi menunjuk kepada kenyataan bahwa pada akhirnya seseorang harus membuat
keputusan.
Berdasarkan
analisis
yang
dilakukan
untuk
merumuskan masalah dan menilai alternati+ di atas, maka pilihan kebijakan harus dibuat. Keputusan jarang dibuat hanya berdasarkan kalkulasi dan perkiraan teknis, tetapi banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya dari pihak$pihak yang terlibat dan mempunyai tujuan yang berbeda mengenai in+ormasi ideologis, moral serta kerangka a'uan penentu kebijakan. eringkali keputusan yang dibuat adalah untuk tidak membuat keputusan utjipto, #4561. ,. Im&lementasi
Dalam implementasi, yaitu pelaksanaaan dari (option
‟
yang dipilih.
Implementasi merupakan kesempatan pertama yang memalidasikan alternati+ yang dipilih dengan realitas. ebelum implementasi tahaptahap yang diambil masih dalam bentuk harapan, imajinasi, dan penalaran, sedang dalam implementasi hal tersebut se'ara nyata dilakukan, sambil memberikan balikan kepada penentu kebijakan utjipto, #4561. -. Ealuasi
<aluasi dalam kenyataanya bersi+at lebih restrospekti+. Dalam +ase inisiasi dan estimasi si+at kegiatan adalah antisipati+ dan dalam +ase seleksi bersi+at
kekinian.
Implementasi
merupakan
kesempatan
untuk
mentrans+ormasikan sesuatu hal yang potensial ke dalam realitas dan ealuasi melihat perbedaan antara keduanya. <aluasi berusaha menjawab pertanyaan seperti kebijakan mana yang sukses dan mana #0 yang gagal,
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 13
bagaimana unjuk kerja dapat diukur serta kriteria apa yang digunakan untuk mengukurnya utjipto, #4561. /. Terminasi
&erminasi berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak +ungsional, tidak perlu, berlebihan atau tidak lagi 'o'ok dengan keadaan. Ini merupakan +ase yang belum banyak dibahas se'ara ilmiah. !roses kebijakan mulai dari inisiasi sampai terminasi merupakan proses yang tidak sederhana. !roses ini melibatkan perilaku indiidual, perilaku kelompok dan masyarakat dalam suatu konteks iklim psikologis dan lingkungan yang ariabelnya sangat banyak. nalisis tentang perilaku kebijakan merupakan usaha untuk memahami perilaku itu, dan sekaligus mengkaji wahana yang memungkinkan prilaku itu dapat lebih menunjang pen'apaian keluaran kebijakan dengan lebih baik. Keluaran yang dimakusd demikian luasnya karena menyangkut aspek interaksi proses sosial yang hasilnya mempunyai spektrum yang luas pula utjipto, #4561. dapum kerangka kerja untuk analisis kebijakan pendidikan menurut addad #4471 men'akup
pra$kebijakan,
kegiatan keputusan, proses
pengambilan keputusan itu sendiri, dan peren'anaan pas'a$keputusan kegiatan. Kerangka ini bukan deskripsi kegiatan yang sebenarnya, melainkan model konseptual untuk mengekstrak dan menentukan elemen$elemen yang dapat dideteksi dan dianalisis. Eleh karena itu harus 'ukup luas untuk menangkap dan mengintegrasikan proses yang rumit dari setiap pembuatan kebijakan. "amun pada saat yang sama waktu itu harus memisahkan proses tersebut menjadi komponen untuk menentukan bagaimana mereka bekerja dan berinteraksi. 9esultan kerangka kerja analisis kebijakan pendidikan skematik terdiri dari tujuh proses kebijakan$peren'anaan, empat pertama dari yang berhubungan dengan
pembuatan
kebijakan,
kelima
berkaitan
dengan
peren'anaan, keenam dan ketujuh berkaitan dengan penyesuaian kebijakan* i ii iii i
nalisis situasi yang ada @enerasi pilihan kebijakan <aluasi pilihan kebijakan -embuat keputusan kebijakan
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 14
i ii
!eren'anaan implementasi kebijakan !enilaian dampak kebijakan iklus kebijakan berikutnya Kerangka kerja ini terlihat rumit karena mau tidak mau, itu adalah
multi+aset dan men'akup berbagai ma'am proses. "amun, setiap upaya untuk membatasi analisis kebijakan untuk unsur$unsur tertentu atau untuk mengabaikan salah satu elemen menghasilkan sebuah pendekatan yang tidak lengkap untuk analisis kebijakan dan mengarah ke kontroersi sejarah rasional s politik, atau birokrasi s pendekatan organisasi addad, #4471.
BAB III PENUTUP
A. esim&ulan
nalisis kebijakan pendidikan merupakan 'ara meme'ahkan masalah yang ada dalam kebijakan$kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. dapun ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan meliputi pengumpulan data statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pengujian, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan pengemabangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. &ahapan pembuatan kebijakan meliputi agenda setting, agenda pemerintah, +ormulasi dan legitimasi, dan deklarasi kebijakan. da enam +ase dalam proses kebijakan, yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, ealuasi dan terminasi.
B. "aran
eyogyanya analisis dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari tujuan men'erdaskan kehidupan bangsa seperti yang ter'antum dalam pembukaan ==D alinea IF.
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 15
DA)TAR PU"TAA
'e uryadi dan ..9 &ilaar. #441. 'na*ii Kebijakan Pendidikan 0uatu Pengantar. Bandung* !& 9emaja 9osdakarya. addad, wadi D. #4471. -duation Po*i+ P*anning Proe: an a!!*ied ra"e8ork =nes'o, !aris, International Institute o+
Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan | 16
