A. LATAR BELAKANG Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensimenimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerahdaerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.1 Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya1. Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak. Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural approach), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik --yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat-- dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum
1
www. wikipedia indonesia.com di unduh pada tagal 11-04-2010
1
diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan. Kebijakan
sektoral,
sentralistik,
dan
top-down
tanpa
melibatkan
masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana.2 Pertanyaannya adalah siapa yang disebut masyarakat? Seberapa jauh masyarakat dapat berpartisipasi? Dan pada tahapan mana masyarakat dapat berpartisipasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kekeliruan perumusan kebijakan tersebut menyebabkan berbagai kepentingan individu/kelompok lebih dominan, kemudian kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Akibatnya kebijakan yang ditetapkan tidak efektif, bahkan batal. Dengan demikian, penanggulangan banjir yang hanya melulu pembangunan fisik (structural approach), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (nonstructural approach), yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih optimal. Dari penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, Bappenas mengkaji kebijakan penanggulangan banjir yang komprehensif dan tidak bias sektor dan wilayah, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.
2
B. DESKRIPSI MASALAH Ada lima potensi banjir di Kota Semarang. Potensi pertama, melihat karakteristik geografi, Kota Semarang memiliki daerah-daerah potensi banjir, karena adanya perbedaan tinggi dataran antara wilayah utara dan ilayah selatan. Kondisi ini terjadi karena adanya banjir kiriman dari wilayah selatan Kota Semarang dan kabupaten Semarang. Potensi kedua, adanya perubahan pemanfaatan lahan dari hutan karet menjadi perumahan di wilayah kecamatan Mijen memperbesar kerusakan di daerah tersebut. Akibatnya jumlah air hujan yang mengalir ke wilayah Ngaliyan menjadi bertambah dan membuat daerah tersebut terkena musibah banjir; padahal sebelumnya di daerah tersebut belum pernah terkena banjir. Selain penggundulan hutan, perubahan fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dari areal pertanian menjadi areal perumahan baru. Penyebab lain, banyak sungai yang berhulu di daerah Kabupaten Semarang melewati Kota Semarang. Potensi
ketiga,
adanya
pengeprasan
bukit
di
beberapa
tempat
mengakibatkan perubahan pola aliran air, erosi, dan mempertinggi kecepatan air, sehingga membebani pengairan. Potensi keempat, pembangunan rumah liar di atas bantaran sungai, pembuatan tambak yang mempersempit sungai dan penutupan saluran di daerah hilir. Potensi kelima adalah permasalahan non-teknis yaitu perilaku masyarakat kota Semarang yang buruk. Perilaku membuang sampah di saluran dan di sembarang tempat. Rendahnya kesadaran masyarakat koa ditunjukkan sewaktu banjir di beberapa jalan protokol kota Semarang diakibatkan adanya saluran yang tersumbat, namun masyarakat tidak segera mengatasinya melainkan menunggu
3
petugas dari pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pada saluran tersebu2t. Penyebab Banjir Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan banjir, antara lain: perubahan tata guna lahan (land-use) di daerah aliran sungai, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, curah hujan, pengaruh fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah dan rob, drainase lahan, bendung dan bangunan air, serta kerusakan bangunan pengendali banjir. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan penyebab yang lainnya3. Penyebab Banjir di Kota Semarang Banjir di dataran alluvial sungai dan alluvial pantai Semarang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam banjir, yaitu banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob4. Banjir kiriman yang terjadi secara periodik setiap tahun dan melanda daerah sekitar pertemuan Kali Kreo, Kali Kripik, dan Kali Garang sampai di Kampung Bendungan disebabkan oleh: a.
Peningkatan debit air sungai yang mengalir dari DAS Garang
(luasnya 204 km2), DAS Kreo (luasnya 70 km2), dan DAS Kripik (luasnya 34 km2). Peningkatan debit ini disebabkan oleh: intensitas hujan yang besar, atau intensitas hujan yang sama namun jatuh pada wilayah yang telah berubah atau telah mengalami konversi penggunaan lahan. b.
Berkurangnya kapasitas pengaliran atau daya tampung saluran atau
sungai tersebut, sehingga air meluap menggenangi daerah di sekitarnya.
2
. Saputro, S., 1998, Telaah Geologi Thread Banjir dan Rob di Kawasan Pantai Semarang, Semarang, http://ik-ijms.com/category/year-1998/volume-iii-10/ , dikutip 6 Mei 2009. 3
Yusuf Y. Anatomi Banjir Kota Pantai Perspektif Geografi. Penerbit Pustaka Cakra Surakarta. 2005.
4
Budioro, B., 2007, Pengantar Epidemiologi Edisi II, Semarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro Semarang.
4
c.
Banjir kiriman ini diperparah oleh kiriman air dari daerah atas yang
semakin besar, sebagai konsekuensi bertambah luasnya daerah terbangun yang merubah koefisien alirannya. Banjir lokal yang lebih bersifat setempat, sesuai dengan atau seluas kawasan yang tertumpah air hujan, terjadi disebabkan oleh: a.
Tingginya intensitas hujan.
b.
Belum tersedianya sarana drainase yang memadai.
c.
Penggunaan saluran yang masih untuk berbagai tujuan (multipurpose)
baik untuk penyaluran air hujan, limbah, dan sampah rumah tangga, padahal belum bisa diimbangi oleh air penggelontoran yang dialirkan. d.
Banjir lokal ini diperparah oleh fasilitas bangunan bawah tanah (pipa
PAM, kabel Telkom, dan PLN) yang kedudukannya sangat mengganggu drainase. Sedangkan banjir rob yang melanda daerah-daerah di pinggiran laut atau pantai disebabkan oleh: a. Permukaan tanah yang lebih rendah daripada muka pasang air laut. b. Bertambah tingginya pasang air laut. c. Sedimentasi dari daerah atas (burit) di muara sungai (Kali Semarang, Banjir Kanal Barat, Kali Silandak, Kali Banger, Silandak Flood Way, Baru Flood Way, dan kali Asin) maupun sedimentasi air laut khususnya oleh pasang surut (rob), di samping oleh pengaruh gelombang dan arus sejajar pantai, sehingga terjadi pendangkalan muara yang berakibat mengurangi kapasitas penyaluran dan akibat selanjutnya menambah parah banjir di sekitarnya. C. PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN Berikut ini adalah pilihan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah banjir langkah-langkah untuk menangani banjir dibagi menjadi tiga, yaitu: langkahlangkah untuk menangani banjir lokal, banjir genangan, dan banjir rob.
5
1)
Untuk menangani banjir lokal perlu diambil langkah-langkah
sebagai berikut: di Semarang Barat perlu dibangun saluran sabuk, di daerah hilir perlu normalisasi banjir kanal barat dan banjir kanal silandak untuk mengembalikan kepada kapasitas rancangan, di daerah hulu (lahan burit) perlu diatur dengan PERDA tentang kawasan dapat terbangun, kawasan konservasi, dan pembuatan sumur resapan sehingga fungsi daerah atas sebagai daerah resapan terjamin. 2)
Untuk menangani banjir genangan perlu diambil langkah-langkah
sebagai berikut: saluran drainase yang ada sebaiknya digunakan untuk mengalirkan air hujan saja (single purpose) dan perlu dibangun saluran tersendiri untuk limbah dan keperluan lainnya, normalisasi dan pemeliharaan saluran-saluran drainase yang ada, perbaikan inlet yang sesuai dengan kapasitas debit yang harus dialirkan, penyusunan PERDA tentang bangunan bawah tanah untuk infrastruktur PLN, PDAM, TELKOM, atau instansi lainnya dan pengaturan luas lahan terbangun, penyuluhan terhadap masyarakat. 3)
Untuk menangani banjir rob perlu diambil langkah-langkah
sebagai berikut: pembangunan drainase nongravitasi di Kali Asin, Baru, dan Banger, pembuatan PERDA pengembangan wilayah pantai (termasuk reklamasi) dan izin peil bangunan yang dikaitkan dengan IMB, serta penertiban dan memperketat perizinan air bawah tanah. Pemerintah membuat Sistem Drainase: Definisi, Fungsi, Kendala Sistem drainase merupakan suatu sistem untuk mengalirkan atau membuang air hujan yang jatuh di suatu daerah agar tidak terjadi genangan atau banjir. Pada prinsipnya ada dua macam drainase, yakni drainase untuk daerah perkotaan dan drainase untuk daerah pertanian. Pada perencanaan dan pengembangan sistem drainase kota perlu kombinasi antara pengembangan perkotaan, daerah rural, dan daerah aliran sungai atau DAS5. 5
Wikipedia. 2009. Banjir. Cited from: http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir. Diakses pada tanggal 26 Apr 2009 00:43:58 GMT.
6
Drainase memiliki berbagai fungsi, antara lain: membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman) dari genangan air atau banjir, memperkecil risiko kesehatan lingkungan, yakni bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya, sebagai pembuangan air rumah tangga. Ukuran dan kapasitas saluran sistem drainase semakin ke hilir semakin besar, karena semakin luas daerah alirannya. Adapun berbagai kendala di dalam pemeliharaan sistem drainase di wilayah kota dengan permukiman yang padat: kurangnya lahan untuk pengembangan sistem drainase karena sudah berfungsi untuk tata guna lahan tertentu, sulitnya memelihara saluran karena bagian atas sudah ditutup oleh bangunan, banyaknya sampah domestik yang menumpuk di saluran sehingga mengurangi kapasitas dan menyumbat saluran. Pemahaman masyarakat bahwa sungai (drainase) sebagai tempat buangan sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan saluran. Sistem drainase seringkali tidak berfungsi optimal karena pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak terpadu dan tidak melihat keberadaan sistem drainase seperti jalan, kabel TELKOM, pipa PDAM. Secara estetika, drainase bukan merupakan infrastruktur yang bisa dilihat keindahannya karena fungsinya sebagai tempat pembuangan air dari semua sumber. Umumnya drainase di perkotaan kumuh dan berbau tidak sedap. Pemerintah membuat metode khusus untuk mengendalikan masalah banjir yang sering terjadi pada musim penghujan. Ada beberapa metode untuk pengendalian banjir antara lain: a.
Metode Non-Struktur Yang termasuk metode ini antara lain:
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengaturan tata guna lahan, law enforcement, pengendalian erosi di DAS, pengaturan dan pengembangan daerah banjir. b.
Metode Struktur: Bangunan Pengendali Banjir Yang termasuk
metode ini antara lain: bendungan (dam), kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, groundsill, retarding basin, pembuatan polder.
7
c.
Metode Struktur: Perbaikan dan Pengaturan Sistem Sungai
Yang termasuk metode ini antara lain: sistem jaringan sungai, pelebaran atau pengerukan sungai (normalisasi), perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (by pass), floodway6. Adanya penyuluhan terhadap masyarakat sehinga Masyarakat dapat bersikap dan bertindak untuk mengantisipasi datangnya banjir. Misalnya dengan melakukan hal-hal berikut ini: •
Menjauhi daerah rawan banjir dalam membuka permukiman.
•
Bagi yang sudah telanjur bermukim di daerah banjir, sebaiknya meninggikan lantai rumah hingga di atas permukaan air banjir.
•
Mengembangkan sistem peringatan dini terhadap banjir di lingkungan masing-masing. Misalnya dengan sirene.
•
Mengetahui ke mana harus mengungsi dan meminta pertolongan kesehatan bila datang banjir.
•
Mengetahui dan menyiapkan dengan cepat apa yang terpenting untuk dibawa tatkala mengungsi. Yaitu pakaian, air minum, sabun, pasta gigi, obat-obatan, dan bahan makanan yang tahan lama.
•
Mengetahui dan dapat melakukan dengan cepat hal-hal penting sebelum meninggalkan rumah untuk mengungsi. Misalnya memutus aliran listrik (menurunkan sekering listrik).
•
Menyiapkan sarana transportasi air yang diperlukan ketika terjadi banjir.
•
Membantu
pengamanan
dan
keberhasilan
usaha-usaha
pengungsian dan penyelamatan (evakuasi), sehingga memperkecil jumlah korban dan kerugian yang timbul.
6
http://www.wawasandigital.com/index.php? option=com_content&task=view&id=15791&Itemid=32 di unduh pada 22-04-2010
8
D. KESIMPULAN Banjir merupakan masalah yang sering timbul di kota semarang terutama pada saat datang musim penghujan. Masalah ini sering menjadi problematik di kota semarang hampir setiap musing penghujan sebagian semarang terendam banjir. Apa lagi jika terjadi hujan lebat, maka dapat dipastikan semarang bawah akan terendam banjir terutama daerah daerah dekat pantai. Hal ini di sebabkan karena letak geografi kota semarang yang dekat pantai yang mengakibatkan banjir rob dan tekstur permukaan tanah yang rendah. Kondisi ini yang menyebabkan semarang selalu mengalami banjir disamping aliran sungai yang tidak mampu menampung debet sungai, pencemaran sungai (sampah) dan pemukiman yang berada di bantaran sungai. Sehingga perlu adanya suatu penanggulangan secara khusus dari pemerintah kota semarang untuk memecahkan masalah yang sangat sulit diselesaikan tersebut. Perlu adanya suatu tindakan-tindakan khusus untuk menangulangi masalah tersebut, setidaknya meminimalisir terjadinya banjir. E. REKOMENDASI Masalah ini perlu diselesaikan oleh pemerintah kota Semarang meskipun masalah banjir ini sangatlah sulit untuk di selesaikan karaena berbagai masalah yang ada. Pemerintah harus membuat suatu program-program khusus yang dapat meminimalisir terjadinya banjir di kota semarang. Tapi setidaknya pemerintah harus membuat suatu kebijakan untuk menangulangi masalah tersebut, setidaknya dapat mengurangi debit banjir. Dengan demikian walaupun masalah banjir sulit untuk di selesaikan setidaknya masyarakat dapat tahu atau berjaga dalam mengatasi banjir.
9
DAFTAR PUSTAKA •
. Saputro, S., 1998, Telaah Geologi Thread Banjir dan Rob di Kawasan
Pantai Semarang, Semarang, http://ik-ijms.com/category/year-1998/volumeiii-10/ , dikutip 6 Mei 2009. •
Wikipedia. 2009. Banjir. Cited from: http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir.
Diakses pada tanggal 26 Apr 2009 00:43:58 GMT. •
Yusuf Y. Anatomi Banjir Kota Pantai Perspektif Geografi. Penerbit
Pustaka Cakra Surakarta. 2005. •
Budioro, B., 2007, Pengantar Epidemiologi Edisi II, Semarang, Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. •
http://www.wawasandigital.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=15791&Itemid=32
10
