ANALISIS KEBIJAKAN KEBIJAKAN DAN PROBLEM PENDIDIKAN BY : Ibnu Darmawan
ANALISIS KEBIJAKAN DAN DAN PROBLEM PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : HFD 505 KOMPONEN : MKK FAKULTAS : PAI : S1 JENJANG BOBOT : 2 SKS
TUJUAN Agar mahasiswa dapat memahami berbagai proses kebijakan dalam dunia pendidikan dan dapat menganalisis berbagai kebijakan yang diharapkan
TOPIK INTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Proses Kebijakan Pendidikan Perumusan Kebijakan Pendidikan Legitimasi Kebijakan Pendidikan Komunikasi Kebijakan Pendidikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Referensi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar) Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia Soetjipto, Analisis Kebijaksanaan Pendidikan (Suatu Pengantar) UU Sisdiknas UU Otonomi Daerah UU Guru dan Dosen
Distribusi materi No
Materi
Pertemuan
1
Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Proses Kebijakan Pendidikan Perumusan Kebijakan Pendidikan
1-2
2
Legitimasi Kebijakan Pendidikan Komunikasi Kebijakan Pendidikan Implementasi Kebijakan Pendidikan
3-4
3
Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia
5-6
4
Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
7-8
Tatap muka Belajar mandiri Interaktif
1. 2. 3. 4.
Ceramah diskusi Pemberian Tugas Outdoor
Penilaian merupakan bagian dari evaluasi Peniliaian diambil dari : Nilai tugas Nilai Ujian tengah semester Nilaiu Ujian akhir semester
Hari Tgl Jam
: Sabtu : 9 April 2011 : 16.30 – 20.00
Perkenalan Penyampaian pokok-pokok materi perkuliahan selama 1 semester Penyampaian buku wajib dan referensi Penyampaian tata cara perkuliahan Penyampaian tata cara penilaian Penyampaian Materi Pemberian tugas mahasiswa untuk pertemuan II
Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu:
(1) (2)
kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya,
(3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah,
(5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif,.
(7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem
Pendapat lain
Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusankeputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan
Dunn (2001) mendifinisikan analisis kebijakan sebagai ” the process of producing knowledge of and in policy process” ( aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan), Muhadjir (2000) analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analisis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan dengan menggunakan ragam pendekatan dan metoda untuk menghasilkan nasehat atau rekomendasi kebijakan guna mencari solusi yang tepat atas berbagai masalah kebijakan yang relevan.
Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah dan merumuskan seluruh isu-isu dan permasalahan pendidikan berdasarkan analisa yang tajam dan metode berfikir yang kritis yang selanjutnya menghasilkan sebuah pemikiran atau rumusan yang berguna bagi kebijakan pendidikan.
pendekatan dalam menganalisis kebijakan : Ada dua jenis yaitu : (1) pendekatan empirik ( empirical approach) dan (2) pendekatan evaluatif. Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu yang bersifat aktual dan fakta dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. pendekatan evaluatif dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menggunakan/menerapkan suatu kreteria atau ukuran tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suryadi dan Tilar, 1996).
evaluasi kebijakan terdiri dari dua model yaitu : evaluasi proses, dan evaluasi dampak. Evaluasi proses yaitu sampai dimana kebijakan telah dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan kebijakan terebut dan sudah sesuaikah dengan garis-garis yang telah ditetapkan. Evaluasi dampak ialah seberapa besar kebijakan ini telah menyebabkan perubahan pada tujuan yang harus dicapai.(Balitbangdikbud. 2002)
Proses Kebijakan Pendidikan
Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat penting adalah penjelasannya mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: (1) Kemunculan isu dan identifikasi masalah, (2) perumusan dan otorisasi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.
Tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah
Dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu.
Tahap perumusan dan otorisasi kebijakan
Dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.
Tahap implementasi
Dilakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Tahap penghentian atau perubahan kebijakan
Dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.
Contoh Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundangundangan dan peraturan lembaga terkait.
Proses Kebijakan
Tahapan proses kebijakan menurut Widodo (2007), biasanya secara tehnis hanya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu: (1) policy formulation, (2) policy implementation, dan (3) policy evaluation. Hal senada juga dikatakan Santoso dalam Winarno (2007) bahwa kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.
Perumusan Kebijakan
Tahapan pertama, Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat itu di masa yang akan datang. Widodo (2007) menjelaskan manakala proses perumusan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tataran yang optimal, yaitu sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak dapat diimplementasikan.
Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan publik tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pimpinan yang mewakili anggota, tetapi juga berupa opini publik (public opinion) dan suara publik ( public voice), seperti yang dijelaskan oleh Parson dalam Yunus (2006). Hal ini disebabkan proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan.
Tugas mahasiswa Mengapa suatu kebijakan itu ada. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan 3. Temukan Beberapa Kebijakan Pendidikan yang anda jumpai dan berikan komentar 4. Buatlah suatu gagasan anda untuk melahirkan suatu kebijakan pendidikan dengan fenomena yang ada sekarang. 1.
