Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat-Nya lah paper yang berjudul “Hukum Agraria” dapat diselesaikan. Di samping itu, tentu saja paper ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan duku dukung ngan an dari dari piha pihak k lain lain.. Untu Untuk k itu itu dala dalam m kese kesemp mpat atan an ini, ini, penu penuli liss ingi ingin n menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Bapak Pimpi Pimpinan nan Univ Univers ersita itass Pancas Pancasila ila 2. Ibu Ernie Ernie Dianawa Dianawati, ti, S.H., S.H., M.H. M.H. selaku selaku dosen pembimbing pembimbing 3. Teman-teman Teman-teman dan dan pihak pihak lain yang yang tidak dapat dapat disebutk disebutkan an yang telah ikut ikut serta membantu penulis baik moril maupun material. Penulis juga sadar bahwa paper yang telah dibuat ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang nantinya berguna dalam penyempurnaan paper ini. Penulis juga berharap agar apa yang penulis buat ini dapat berguna bagi masyarakat dan negara yang tercinta ini.
Jakarta, Juli 2006
Penulis
i
BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr b bel elak akan ang g
KONF KONFLI LIK K agra agrari riaa di Indo Indone nesi siaa meru merupa paka kan n soal soal supe superr seri serius us.. Namu Namun n penyelenggara negara tak pernah serius menanganinya. Dampaknya, pemenuhan rasa keadilan bagi korban kian mengawang-awang. Kliping ini mengurai realitas konflik agraria di Indonesia kini. Kons Konsor orsi sium um Pemb Pembaru aruan an Agrar Agraria ia mere mereka kam m 1.75 1.753 3 kasu kasuss konf konfli lik k agrar agraria ia struktural, struktural, yaitu kasus-kas kasus-kasus us konflik konflik yang melibatkan melibatkan penduduk penduduk berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga sektor, seperti dikemukakan Alexis Tocqueville (1805-1859), konflik agraria struktural dapat dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil "melawan" dua kekuatan lain di masyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Sejak 1970 hingga 2001, seluruh kasus yang direkam KPA tersebar di 2.834 desa/kelurahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah (Kabupaten/Kota). Luas tanah yang yang dise diseng ngke keta taka kan n tida tidak k kura kurang ng dari dari 10.8 10.892 92.2 .203 03 hekt hektar ar dan dan meng mengor orba bank nkan an setidaknya 1.189.482 KK. Kasus sengketa dan/atau konflik disebabkan kebijakan publik. Konflik yang paling tinggi intensitasnya terjadi di sektor perkebunan besar (344 kasus), disusul pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (243 kasus), perumahan dan kota baru (232 kasus), kawasan kehutanan produksi (141 kasus), kawasan industri dan pabrik (115 kasus), bendungan dan sarana pengairan (77 kasus), sarana wisata (73 kasus), pertambangan besar (59 kasus) dan sarana militer (47 kasus). Posisi negara (yang direpresentasikan lembaga pemerintah, badan-badan usaha milik negara/daerah, maupun institusi militer) kerap muncul sebagai "lawan" rakyat. Tampilnya pemerintah sebagai lawan sengketa rakyat, sering terjadi pada berbagai jenis sengketa: pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, perkebunan besar, perum perumaha ahan n dan kota kota baru, baru, bendun bendungan gan dan sarana sarana pengai pengairan ran,, sarana sarana wisata, wisata, areal areal kehutanan produksi, dan sarana militer. Menyik Menyikapi api rentet rentetan an perist peristiwa iwa konflik konflik agraria agraria yang yang salah salah satuny satunyaa meliba melibatka tkan n
milite militer, r, misaln misalnya ya sengke sengketa ta tanah tanah di Pasuru Pasuruan. an. Sudah Sudah saatny saatnyaa pemeri pemerintah ntah untuk untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terkait dengan penguasaan militer di lapangan agraria, baik untuk kepentingan latihan apalagi untuk kepentingan bisnis militer. B.
Perumusaan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka kemudian muncul suatu perumusan masalah dalam paper ini ini yaitu sebatas mengurai konflik konflik agraria atas hak milik khususnya yang melibatkan militer dan berkaitan dengan fungsi sosial hak-hak atas tanah.
C. Tujuan
Adapun tujuan penulisan paper ini adalah : 1. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui sebe sebera rapa pa jauh jauh huku hukum m agra agrari riaa berp berpen enga garu ruh h terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Untuk Untuk mengetahu mengetahuii berlakunya berlakunya hukum hukum agraria agraria di Indonesia Indonesia 3. Untuk Untuk mengeta mengetahui hui penyelesaia penyelesaian n dari dari konflik konflik agraria. agraria.
D. Manfaat
Manfaat penulisan paper ini adalah : 1. Member Memberika ikan n kontrib kontribusi usi kepada kepada ilmu pengeta pengetahua huan n hukum hukum tentang hukum agraria di Indonesia. 2. Seb Sebagai agai
sumba umbang ngan an
refe refere ren nsi
bagi bagi
huk hukum
agra agrari riaa
khususnya di Indonesia. 3. Memb Member erik ikan an peng penget etah ahua uan n sert sertaa wawa wawasa san n baik baik seca secara ra teoritis maupun secara praktis terutama mengenai hukum agraria.
E. Siste Sistemat matika ika Penul Penulisa isan n
Adapun sistematika penulisan paper ini diantaranya yaitu:
Bab I yaitu tentang Pendahuluan tentang penulisan kliping ini, yaitu terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan , masalah, sitematika penulisan, dan teknik pengumpulan data.
Bab II yaitu tentang .
Bab III yaitu sebagai penutup penulisan kliping ini, terdiri dari kesimpulan dan saran.
F. Teknik Teknik Pengum Pengumpul pulan an Data Data
Teknik yang digunakan dalam membuat paper ini adalah : Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca buku dan mengkaji buku-buku sumber yang relevan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
BAB II HUKUM AGRARIA
A. Defin Definisi isi Huku Hukum m Agrari Agraria a
Definisi hukum agraria (Prof. Budi Harsono) yaitu “Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum tertulis/ tidak tertulis mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Peng Penger erti tian an agrar agraria ia dalam dalam arti arti luas luas (UUP (UUPA) A) melip meliput utii bumi bumi,, air air dan dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya . Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa . Yaitu ruang di atas atas bumi bumi dan dan air yang yang meng mengan andu dung ng:: tenag tenaga a dan unsurunsur-uns unsur ur yang yang dapat dapat
digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yan bersangkutan dengan itu. Peng Penger erti tian an agrar agraria ia dala dalam m arti arti semp sempit it (UUP (UUPA) A) yait yaitu u bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (pasal 1 ayat 4 jo pasal 4 ayat 1). Dengan demikian pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.
B. Hak-hak Hak-hak Penguasa Penguasaan an atas Tanah Tanah
Pengertian “penguasaan” “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis. Juga berapek perdata dan beraspek publik .
Dalam Dalam UUD 1945 1945 dan UUPA UUPA penger pengertia tian n “diku “dikuasa asai” i” dan “mengu “menguasa asai” i” dipakai dalam aspek publik publik , seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 UUPA. Hierark Hierarkhi hi hak-ha hak-hak k pengua penguasaa saan n atas tanah tanah dalam dalam Hukum Hukum Tanah Tanah Nasion Nasional al kita, kita, yaitu: 1. Hak Bangsa yang dise disebu butt dala dalam m pasa pasall 1, seba sebaga gaii hak hak Bangsa Indonesi Indonesia a yang penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik; 2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek publik; 3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam pasal 3, beraspek perdata dan publik; 4. Hak-hak perorangan/individ semuanya ya berasp beraspek ek perdat perdata, a, terdir terdirii perorangan/individual ual , semuan atas: a. Hak-hak atas Tanah (pasal 4) sebagai hak-hak indivi individua duall yang yang semuan semuanya ya secara secara langsu langsung ng ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam pasal 16 dan 53. - primer
: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang diberikan oleh Negara, dan Hak Pakai, yang diberikan oleh Negara (Pasal 16)
- sekunder sekunder : Hak Guna Bangunan Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil, Bagi-Hasil, Hak Menump Menumpang ang,, Hak Sewa Sewa dan lain-la lain-lainn innya ya (pasal (pasal 37,41 dan 53) b. Wakaf ,
yaitu
Hak
diwakafkan pasal 49;
Milik
yang
sudah
c. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam pasal 25, 33, 39 dan 51. 2. Penger Pengertia tian n Penda Pendaft ftara aran n Tanah Tanah Pendaftaran Pendaftaran tanah adalah adalah suatu suatu rangkai rangkaian an kegiatan kegiatan,, yang dilakuka dilakukan n
oleh oleh Nega Negara ra/P /Pem emer erin inta tah h seca secara ra teru teruss me mene neru russ dan dan tera teratu tur, r, beru berupa pa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang yang ada di wilay wilayahah-wil wilay ayah ah tert tertent entu, u, pengo pengola lahan han,, penyi penyimpa mpanan nan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya. 2. Kegiat Kegiatan an Penda Pendafta ftara ran n Tana Tanah h
(“initial registration registration”) ”) meliputi meliputi Pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial tiga bidang kegiatan, yaitu: 1. bidang bidang fisik fisik atau atau “tekn “teknis is kada kadastr stral” al” 2. bida bidang ng yuru yurudi diss dan dan 3. penerb penerbita itan n dokume dokumen n tanda-b tanda-bukt uktii hak. hak. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration”) dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara sistematik dan secara sporadik . Pendaf Pendaftara taran n tanah tanah secara secara sistem sistematik atik adalah adalah kegiat kegiatan an pendaf pendaftara taran n tanah tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah wilayah suatu suatu desa atau kelurahan. kelurahan. Umumnya Umumnya prakarsanya prakarsanya datang dari Pemerintah. Contoh pendaftaran tanah secara sistematik adalah yang diatur dala dalam m Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Nega Negara ra Agra Agraria ria/K /Kep epala ala Bada Badan n Perta Pertana naha han n Nasional nomor 3 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Secara Sistematik. (Boedi Harsono, ibid, 1996 C 22a). Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan. 3. Siste Sistem m Penda Pendafta ftaran ran Tanah Tanah
Ada Ada dua dua site sitem m pend pendaf afta tara ran n tana tanah, h, yait yaitu u sist sistem em pend pendaf afta tara ran n akta akta (“regi (“registr stratio ation n of deeds” deeds”)) dan sistem sistem pendaf pendaftar taran an hak (“regi (“registr strati ation on of titles”. Title dalam arti hak) 4. Konsep Konsepsi si Huku Hukum m Tana Tanah h Nasio Nasional nal
Tanah Tanah berfun berfungsi gsi sosia sosial. l. Rumusa Rumusan n konsep konsepsin sinya ya komuna komunalis listik tik religiu religiuss sifatn sifatnya ya ditunj ditunjuka ukan n oleh oleh pasal pasal 1 ayat ayat 2. Seluru Seluruh h bumi, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pernyatan ini menunjukan sifat Komunalistik konsepsi hukum Tanah Nasional kita. Bahwa
5. Hak Hak Peng Pengua uasa saan an Ata Atass Tana Tanah h
HakHak-ha hak k peng pengua uasa saan an atas atas tana tanah h beri berisi sika kan n sera serang ngka kaia ian n wewe wewena nang ng,, kewaji kewajiban ban dan/la dan/laran rangan gan bagi bagi pemega pemegang ng haknya haknya untuk untuk berbua berbuatt sesuat sesuatu u dengna tanah yang dihaki. Macam-m Macam-macam acam hak penguasa penguasaan an atas tanah dalam dalam Hukum Tanah Nasional 6. Pertimbangan
diadakannya
empat
macam hak atas tanah primer
Pada Pada hakika hakikatny tnyaa pemaka pemakaian ian tanah tanah itu hanya hanya terbata terbatass untuk untuk 2 tujuan tujuan.. Pert Pertam amaa untu untuk k didi-usahakan,
kedu keduaa tana tanah h dipa dipaka kaii seba sebaga gaii tempat
membangun sesuatu . Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Milik
Hak Milik pada dasarnya diperuntukan khusus bagi wargnegara Indonesia
saja yang berkewarganegaraan tumggal. Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. Dijelaskan dalam Penjelasan pasal tersebut, bahwa maksud pernyataan itu adalah untuk menunjukan, bahwa di antara hak-hak atas tanah Hak Miliklah yang “ter”-(dalam arti “paling”) kuat dan “ter” “ter” –penuh –penuh.. Yaitu Yaitu mengen mengenai ai tidak tidak adanya adanya batas batas waktu waktu pengua penguasaa saan n tanahn tanahnya ya dan luas luas lingku lingkup p penggu penggunaa naann nnya, ya, yang yang melipu meliputi ti baik baik untuk untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu. Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
Hak Hak Guna Guna Usah Usahaa yang yang memb memberi eri kewe kewena nang ngan an mema memaka kaii tana tanah h untu untuk k
diusahakan.
Hak Hak
Gun Guna
Bang angunan unan
mem memberi beri
kewe kewena nan ngan gan
untu ntuk
membangun sesuatu di atasnya . Hak Guna Guna Usaha Usaha dan Hak Guna Guna Bangun Bangunan an sebaga sebagaii ditent ditentuka ukan n dalam dalam UUPA UUPA jangka jangka waktu waktu berlak berlakuny unyaa dibatas dibatasi, i, dan dapat dapat diberik diberikan an selain selain kepa kepada da warg wargan aneg egar araa
Indo Indone nesi sia, a, juga juga kepa kepada da bada badann-ba bada dan n
huku hukum m
Indonesia, baik yang bermodal nasional, asing maupun paputungan. Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Pakai
Hak Hak paka pakaii yang yang keem keempa patt dibe diberi ri kekhusu kekhususan san sifat sifat atau peruntukan
Ataupun n atas pertim pertimban bangan gan dari dari sudut sudut penggun penggunaan aan bidang bidang tanahnya tanahnya.. Ataupu tidak dapat dapat diberik diberikan an penggun penggunaan aan tanahnya tanahnya dan/atau pengunaannya tidak dengan HM,HGU atau HGB. Hak-hak Pakai yang sangat khusus ini diberi nama sebutan Hak Pakai . 7. Fungs Fungsii Sosia Sosiall Hak-H Hak-Hak ak Atas Atas Tana Tanah h
Pasal 6 yaitu : “ Tidak hanya hak milik semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4)”. Dalam PenjelasanUmum fungsi sosial hak-hak atas tanah tersebut dise disebu butt seba sebaga gaii dasa dasarr yang yang keem keempa patt dari dari Huku Hukum m Tana Tanah h Nasio Nasiona nal. l. Dinyatakan dalam Penjelasan Umum tersebut: Ini berarti, bahwa hak atas
tanah tanah apa pun yang ada pada seseorang, seseorang, tidaklah tidaklah dapat dapat dibenark dibenarkan, an, bahwa bahwa tanah tanahnya nya itu itu akan akan diper dipergun gunaka akan n (atau (atau tidak tidak diper dipergun gunaka akan) n) semat semata-m a-mata ata untuk untuk kepen kepenti tinga ngan n pribad pribadin inya, ya, apalag apalagii kalau kalau hal itu itu menimb menimbulk ulkan an kerugi kerugian an bagi bagi masya masyarak rakat at.. Penggu Penggunaa naan n tanah tanah harus harus disesuaikan disesuaikan dengan keadaannya keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak terdesak sama sekali sekali oleh oleh kepentin kepentingan gan umum (masyara (masyarakat) kat).. UndangUndangUndang Undang Pokok Pokok Agraria Agraria memperhat memperhatikan ikan pula kepentin kepentingan-k gan-kepen epentin tingan gan perseorangan. perseorangan. Kepentingan Kepentingan masyarakat dan kepentingan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3). Konsepsi Konsepsi Hukum Hukum Tanah Tanah Nasional Nasional, dinyat dinyataka akan n dalam dalam pasal pasal 1 semua semua
tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah Bangsa Indonesia Indonesia (artinya, tanah kepunyaan bersama para warganegara Indonesia), yang dikaruniakan oleh oleh Tuha Tuhan n Yang Yang Maha Maha Esa Esa kepa kepada dany nyaa deng dengan an suat suatu u Aman Amanat at,, yait yaitu u “supaya “supaya digunakan digunakan untuk untuk mencapai mencapai sebesar-bes sebesar-besar ar kemakmuran kemakmuran rakyat...” rakyat...” (pasal 33 ayat 3 UUD jo pasal 2 ayat 3 UUPA). Dalam ketentuan pasal 27,34, dan 40, tanah tidak boleh “ditelantarkan”. Menurut konsepsi Hukum Tanah Tanah Nasion Nasional al hak-ha hak-hak k atas atas tanah tanah bukan bukan hanya hanya berisi berisikan kan wewena wewenang, ng, sek sekalig aligus us
jug juga
kewa kewaji jiba ban n
untu untuk k
mem memakai akai,,
meng engusah usahak akan an
dan dan
memanfaatkan. Juga menurut konsepsi ini hak-hak perorangan bersumber pad padaa hak hak bersa ersam ma (yai (yaitu tu Hak Hak Bangs angsa) a),, dan men mengan gandung dung unsur sur kemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah yang dimaksudkan dimaksudkan dalam pasal 14. dengan dengan menggunaka menggunakan n tanah sesuai deng dengan an renc rencan anaa
yang yang tela telah h
dite diteta tapk pkan an oleh oleh Peme Pemeri rint ntah ah ters terseb ebut ut,,
terpenu terpenuhil hilah ah fungsi fungsi sosia sosialny lnya. a. Kepent Kepenting ingan an umum umum harus harus diutam diutamaka akan n daripada kepentingan pribadi, sesui dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya berkehidupan-bersama dalam masyarakat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 tentang “Pencabutan Hak-hak
atas
Tanah
dan
Benda-benda
yang
ada
di
atasnya”
(LN 1961-288) mengatur pemberian ganti-kerugian yang dimaksudkan. Juga dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang “Penataan Ruang” (LN 1992-115) ada ketentuan dalam pasal 5 ayat 2, bahwa “ Setiap
orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan”. Tetapi Tetapi kalau kalau kegiat kegiatan an pemban pembangun gunan an yang yang dilaks dilaksana anakan kan sesuai sesuai dengan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan itu, mengakibatkan mengakibatkan kerugian bagi
seseorang yang empunya tanah, ia berhak memperoleh penggantian yang layak (pasal 4 ayat 2c). Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah sesuai dengan keadaanya, artinya: keadaan
tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau bata bataln lnya ya hak hak yang yang bers bersan angk gkut utan an.. Deng Dengan an demi demiki kian an tana tanah h ters terseb ebut ut termasuk termasuk golongan golongan yang “ditelantarkan” “ditelantarkan” (penjelasan pasal 27). Jika tanah tanah Hak-Mi Hak-Milik lik,, tanah tanah HGU, HGU, tanah tanah HGB ditela ditelantar ntarkan kan,, haknya haknya akan akan dihapus dan tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, artinya menjadi tanah Negara kembali (pasal 27 ayat a/3, pasal 34 huruf e dan pasal 40 huruf huruf e). Ketent Ketentuan uan ini sesuai sesuai dengan dengan peratu peraturan ran yang yang berlak berlaku u dalam dalam Huku Hukum m Adat Adat.. Sifat Sifat dan dan tuju tujuan an pemb pemberi erian an HGB HGB adal adalah ah,, bahw bahwaa yang yang empuny empunyaa hak akan akan memban membangun gun rumah rumah atau bangun bangunan an lain lain diatas diatasnya nya.. Kalau tanahnya dibiarkan kosong tanpa alasan, maka yang demikian itu termasuk dalam pengertian “ditelantarkan”. Dalam hubungan ini lihat: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (LNRI 1998-51; TLN 3745) Peraturan n Menteri Menteri Negarra Agraria/Kep Agraria/Kepala ala BPN Nomor Nomor 3 Tahun 1998 tentang b. Peratura
pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan (Boedi Harsono, ibid. G 8 dan 9, G 11). Dalam konsepsi hukum barat, pengertian fungsi sosial pada hakikatnya berupa pengurangan atau pembatasan kebebasan individu bagi kepentingan bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional
merupa merupakan kan bagian bagiandar darii alam alam pikira pikiran n asli asli orang orang Indone Indonesia sia.. Yaitu Yaitu bahwa bahwa manusi manusiaa Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus mahluk sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi TAP MPR MPR dan kepentinga kepentingan n bersama, bersama, kepentinga kepentingan n masyaraktn masyaraktnya. ya. (Bandingk (Bandingkan an TAP nomor IV/MPR/1998 jo nomor II/MPR/1993 tentang Asas Pembangunan Nasional,
yang yang harus harus ditetap ditetapkan kan dan dipega dipegang ng teguh teguh dalam dalam perenc perencana anaan an dan pelaks pelaksana anaan an pembangun pembangunan an nasional, nasional, yaitu bahwa: bahwa: harus harus ada keseimba keseimbangan ngan antara antara berbaga berbagaii
kepenti kepentinaga nagan... n... keseimba keseimbangan ngan,, keserasi keserasian an dan keselara keselarasan san antara antara kepentin kepentingan. gan... .. individu, masyarakat dan negara... ). A. Pengerti Pengertian an Konflik Konflik Agraria Agraria
Konf Konfli lik k agra agraria ria adal adalah ah sala salah h satu satu tema tema sent sentral ral waca wacana na pemb pembaru aruan an agrar agraria ia.. Christodoulou (1990) mengatakan, bekerjanya pembaruan agraria tergantung watak konflik yang mendorong dijalankannya pembaruan. Artinya karakteristik, perluasan, jum jumla lah, h, eska eskala lasi si,, dan dan de-e de-esk skal alas asi, i, pola pola peny penyel eles esaia aian n dan dan kons konsek ekue uens nsii yang yang ditimbulkan oleh konflik-konflik agraria di satu sisi dapat membawa dijalankannya pembaruan agraria (menjadi alasan obyektif dan rasional), di sisi lain menentukan bentuk dan metode implementasi pembaruan sendiri. Konflik Konflik agraria agraria mencerminkan mencerminkan keadaan tidak terpenuhin terpenuhinya ya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam lain, seperti kaum tani, nelayan, nelayan, dan masyarakat masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan penguasaan atas tanah adalah syarat syarat keselamatan keselamatan dan keberlanjut keberlanjutan an hidup. hidup. Namun, Namun, gara-gara gara-gara konflik konflik agraria, syarat keberlanjutan hidup itu porak-poranda. Komitmen politik untuk menyelesaikan segala konflik menjadi prasyarat yang tidak tidak bisa bisa ditawa ditawar. r. Dalam Dalam kerang kerangka ka politi politik k hukum, hukum, sebena sebenarny rnyaa kita kita sudah sudah punya punya Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumb Sumber erda daya ya Alam Alam.. Kete Ketetap tapan an MPR MPR ini ini dapa dapatt menj menjad adii kera kerang ngka ka poko pokok k upay upayaa menyelesaikan aneka konflik agraria yang diwariskan rezim masa lalu yang telah dan masih berlangsung hingga kini.
BAB IV PENUTUP Kesimpulan
Pengertian benda dalam arti luas:benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.Dalam orang.Dalam arti sempit sempit sebagai sebagai barang barang yang terlihat saja.Macam saja.Macam benda adalah bez bezit it,l ,lev ever erin ing, g,ve verj rjar arin ing, g,be bezw zwar arin ing g.Gol .Golo ongan ngan berg bergera erak& k&be bend ndaa
berg berger erak ak.U .UU U
memb membag agii
benda enda hak hak
adal adalah ah
manu manusi sia: a:ha hak k
bend bendaa
tak tak
kebe kebend ndaan aan&h &hak ak
perseorangan.Hak kebendaan adalah hak kebendaan memberi manfaat atas benda milikn miliknya ya sendir sendiri,o i,oran rang g lain&j lain&jami aminan nan.Pri .Privil vilegie egie adalah adalah hak yang yang diberik diberikan an UU kepada kreditur yang satu diatas kreditur yang lain semata-mata berdasarkan sifat piu piuta tang ngny nya. a.Ma Maca cam m
priv privil ileg egie ie:p :pri rivi vile legi giee
umum umum&k &khu husu sus. s.Ma Maca cam m
jami jamina nan n
khusus:jaminan yang berkaitan dengan benda&perorangan.Hak yang didahulukan privilegie:gadai&hipotik.Bezit adalah keadaan lahir dimana seseorang menguasai benda solah-olah benda itu kepunyaan sendiri.Unsur bezit adalah unsur keadaan menguasai suatu barang&kemauan seseorang pemegang barang untuk menguasai barang itu sebagai pemilik.Fungsi bezit:mendapat perlindungan hukum,sedangkan fungsi fungsi Zakenr Zakenrech echtel telijk: ijk:bez bezit it akan akan beruba berubah h menjad menjadii hak milik milik melalu melaluii lembag lembagaa verjaring jika benda itu tidak bergerak&bezit itu berjalan tanpa ada gangguan orang lain.Macam lain.Macam beziter:bezite beziter:beziterr yang jujur&tidak jujur&tidak jujur.Cara jujur.Cara memperoleh memperoleh bezit:secara bezit:secara ocupatio&traditio.Hak milik adalah hak yang terkuat karena hak milik orang lain dapat menikmati sepenuhnya.Hak milik menurut hukum adat:hak untuk memungut hasil sepenuhnya dari suatu barang&menguasai barang itu secara luas-luasnya.Cara memperoleh
hak
milik
dengan
pengambilan,perlekatan,lewat
waktu,pewarisan&penyerahan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Chidir Chidir Ali, Ali, S.H. Mr.Dr. Mr.Dr. H.F.A. H.F.A. Vollma Vollmar. r. Hukum Hukum Benda. Benda. Bandung: Bandung: Tarsito. 2. Sri Sri Soed Soedew ewii Masj Masjch choe oen n Sofw Sofwan an Prof Prof.. Dr, Dr, S.H. S.H. Huku Hukum m Bend Benda. a. Yogyakarta: Liberty, 2000. 3. Sube Subekt kti, i, Prof Prof,, S.H. S.H. Poko Pokokk-Po Poko kok k Huku Hukum m Perd Perdat ata. a. Jaka Jakart rta: a: PT Intermasa, 2003. 4. Subekt Subekti, i, R. Prof, Prof, S.H. dan R. Tjitrosu Tjitrosudib dibio. io. Kitab Kitab Undang-U Undang-Und ndang ang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
DAFTAR ISI
HUKUM AGRARIA
Di susun oleh : Nama : Siti Fauziah Maharani (3005210301)
UNIVERSITAS PANCASILA FAKULTAS HUKUM JAKARTA 2007
LAMPIRAN
Sengketa Tanah di Pasuruan, Bagaimana Mengatasinya? Sengketa tanah di Pasuruan, Jawa Timur, yang terjadi saat ini antara warga yang yang mend mendia iami mi tana tanah h ters terseb ebut ut deng dengan an TNI TNI AL, AL, bu buka kan n perk perkar ara a sepe sepele le.. Fenomena seperti itu, bisa jadi bakal bermunculan di kemudian hari. Sebab bisa dipastikan masih banyak aset-aset tanah yang dimiliki TNI. Jadi bagaimana mengatasinya?
Foto-foto: SP/Aries Sudiono Empat Empat pusara pusara warga Desa Alastlogo, Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai korban insiden penembakan oknum Puslatpur Marinir Grati, Rabu (30/5) siang itu, kini seolah menjadi saksi bisu. Posisi pusara di lokasi pemakaman umum, dengan ditandai bendera merah putih setengah tiang, tepat di pinggir ruas jalan desa itu, seolah menyemangati warga dalam memperjuangkan hak tanah sengketa
dengan dengan Mabes TNI AL. Di dekat pusara ini, warga menggelar menggelar tahlil pada peringatan peringatan hari ketujuh, ke-21 dan hari ke-40 pascakematian para korban. ketua Laboratorium Laboratorium Sosiologi Sosiologi FISIP Universitas Universitas Airlangga Airlangga (Unair) (Unair) Surabaya, Surabaya, Drs Bagong Suyanto, MSi menjelaskan, sekalipun kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu TNI Angkatan Laut dan warga Alastlogo Alastlogo sama-sama sepakat untuk kembali kembali ke meja perundingan, hendaknya ada pihak ketiga yang kredibilitasnya bisa diterima kedua kedua belah belah pihak pihak untuk untuk melaku melakukan kan negosi negosiasi asi kembal kembalii guna guna memper mempertem temuka ukan n kepentingan kedua belah pihak. "Tidak "Tidak bisa melihat masalah masalah pertanahan pertanahan terutama yang disengketakan disengketakan hanya dengan kacamata hukum yang hitam putih di meja perundingan, karena kalau salah satu pihak kalah maka habislah kepemilikannya," kata Bagong Suyanto. Ditambahkannya lagi, proses hukum ini sangat panjang, butuh waktu lama sesuai dengan dengan jenjan jenjang g peradi peradilan lan.. "Setel "Setelah ah menung menunggu gu waktu waktu yang yang lama lama dan perkar perkaraa ini memiliki kekuatan hukum tetap, apakah tidak ada sikap resisten pada salah satu pihak yang kalah?" tanya Bagong Suyanto. Bagong mengingatkan, tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai aset semata-mata, tetapi tanah bagi masyarakat dalam suatu komunitas mengandung nilai-nilai sosial, warisan leluhur yang menjadi sandaran kehidupan, serta memiliki ikatan emosional. Tawaran relokasi dengan pemberian lahan seluas 500 m2 serta pemberian uang sekitar Rp 10 juta kepada setiap kepala keluarga , menurut Bagong Suyanto, merupakan langkah maju yang disampaikan kepada TNI Angkatan Laut kepada warga Alastlogo. "Tetapi untuk sementara ini tawaran dari Angkatan Laut 'kan ditolak oleh warga, jadi harus ada yang pihak ketiga yang diterima kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi, negosiasi, karena tidak menutup kemungkinan kemungkinan ada tawaran yang lebih baik lagi dari Angkatan Laut, sementara bagi warga juga tidak bisa mutlak-mutlakkan untuk minta kembali tanahnya," kata Bagong Suyanto. Mengenai perkembangan jumlah penduduk yang sangat banyak dibandingkan dengan ketika proses awal jual beli oleh TNI Angkatan Laut, menurut Bagong Suyanto, memang menjadi semakin rumit, karena tidak mudah membedakan mana-mana yang ahli waris dan siapa saja yang pendatang. Herwanto (31 tahun), salah satu dari dua jiwa korban luka tembak di bagian perut dalam insiden Alastlogo, Alastlogo, Lekok, Lekok, Pasuruan, Pasuruan, hingga Jumat (8/6) kemarin masih harus bersab bersabar ar menun menunggu ggu operas operasii bedah bedah tim medis medis RS Saiful Saiful Anwar Anwar (RSSA) (RSSA) Malang Malang.. Untuk buang air besar, dokter terpaksa membuat saluran bypass atau colostomy di pinggang kanan. Tampak sejumlah anggota DPR RI di antaranya KH Mudjib Imron (berko (berkopia piah h kiri) kiri) dan Ketua Ketua Umum Umum PBNU PBNU KH Hasyim Hasyim Muzadi Muzadi,, membes membesuk uk dan menyantuni Herwanto. 2.810 Kasus
Berdasarkan data yang dimiliki TNI AL, hanya terdapat 300 keluarga pada tahun 1963 yang berada didalam lahan milik TNI AL. Jumlah keluarga terus meningkat sejak tahun 1970 dan sekarang menjadi sekitar 6 ribu rumah lebih. Masalah pun kian pel pelik ik kare karena na piha pihak k swas swasta ta yang yang hend hendak ak meng menggu guna naka kan n tana tanah h itu, itu, tent tentun unya ya menginginkan segera, demikian pula halnya dengan pihak TNI yang ingin segera
mendapat pemanfaatan tanah itu. Terkait tentang sengketa tanah itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Wino Winoto to meny menyat atak akan an,, hing hingga ga saat saat ini ini masi masih h ada ada 2.81 2.810 0 kasu kasuss seng sengke keta ta tana tanah h di Indonesia yang belum diselesaikan. Dari jumlah, 1.065 kasus menjadi perkara di pen penga gadi dila lan. n. "Kam "Kamii masi masih h menu menung nggu gu putu putusa san n perk perkar ara, a, samp sampai ai ada ada kepu keputu tusa san n ," katanya seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (5/6). inkracht ," Lebih jauh dikatakan, terdapat 1.043 kasus sengketa tanah yang ditangani melalui cara medias mediasii dan tercatat tercatat 322 kasus kasus sengke sengketa ta diikut diikutii konfli konflik. k. Dalam Dalam sengke sengketa ta tanah, tanah, tercata tercatatt 36,85 36,85 persen persen terjadi terjadi di antara antara masyar masyaraka akat. t. Tetapi Tetapi sayang sayang,, Joyo Joyo Winoto Winoto mengak mengaku u lupa lupa membaw membawaa data data tentan tentang g kasus kasus sengke sengketa ta tanah tanah yang yang terjad terjadii antara antara masyarakat dengan TNI Menuru Menurutny tnya, a, langka langkah h terbai terbaik k untuk untuk menyel menyelesa esaika ikan n sengke sengketa ta adalah adalah dengan dengan jalan jalan mediasi dan pemetaan tanah. Khus Khusus us meny menyan angk gkut ut kasu kasuss Pasu Pasuru ruan an,, Komi Komisi si II bers bersam amaa Komi Komisi si I DPR DPR akan akan mengge menggelar lar rapat rapat kerja kerja gabung gabungan an dan segera segera memang memanggil gil Pangli Panglima ma TNI Marseka Marsekall Djoko Suyanto serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar (FPG (FPG), ), pert pertem emua uan n itu itu akan akan dila dilaku kuka kan n dala dalam m wakt waktu u deka dekat. t. "Bil "Bilaa Komi Komisi si I menitikberatkan kasus penembakan warga sipil oleh Marinir, maka Komisi II akan memb membah ahas as peny penyala alahg hgun unaa aan n laha lahan. n. Ada Ada yang yang salah salah deng dengan an krea kreati tivi vitas tas mari marini nir r menyewakan lahan latihan Militer ke PT Rajawali," kata Priyo. Sedangkan, Ferry Mursyidan Baldan yang juga dari FPG meminta agar penyelesaian kasus sengketa tanah, terutama yang melibatkan rakyat miskin, diselesaikan dengan pembe pemberia rian n solusi solusi.. "Jika "Jika terkait terkait dengan dengan rakyat rakyat,, jangan jangan asal asal usir. usir. Harus Harus win-win solution ," ucapnya. Jalan Jalan tengah tengah penyel penyelesai esaian an sengke sengketa ta tanah tanah antara antara rakyat rakyat sipil sipil dengan dengan TNI AL di Pasu Pasuru ruan an,, anta antara ra lain lain deng dengan an memb member erik ikan an lahan lahan peng pengga gant ntii atau atau relok relokas asi, i, atau atau diberikan saja sebagian lahan yang diklaim sebagai milik TNI AL. Apalagi, kata Ferry, lahan yang ditempati rakyat juga hanya sebagian kecil, dari total lahan yang diklaim sebagai kawasan latihan militer TNI AL. "Paling hanya 10 persen, diberi diberikan kan saja. saja. Toh, Toh, rakyat rakyat bukan bukan mau mengua menguasai sai lahan, lahan, tapi tapi untuk untuk memenu memenuhi hi kebutuhan hidup," ujarnya. Sementara itu, berkaitan dengan insiden di Pasuruan akhir Mei lalu itu, sejumlah perwira staf khusus polisi militer (Pasuspom) Mabes TNI dipimpin Danpuspom TNI, Mayjen TNI Hendardji Hendardji Supandji, Supandji, melakukan melakukan peninjauan peninjauan ke tempat kejadian perkara (TKP (TKP)) insi inside den n pene penemb mbak akan an di Desa Desa Alas Alastl tlog ogo, o, Kecam Kecamat atan an Leko Lekok, k, Kabu Kabupa paten ten Pasuru Pasuruan, an, guna guna memast memastika ikan n pengus pengusuta utan n yang yang dilaku dilakukan kan Polis Polisii Milite Militerr TNI AL (Pomal) Lantamal V Surabaya, memenuhi prosedur tetap. Rombongan Paspom sebelum turun di Desa Alastlogo sempat melakukan audiensi dengan Muspida Kabupaten Pasuruan dan Danpomal Lantamal V Surabaya, Kolonel (Laut) Totok Budi Susanto, di pendopo kabupaten. Dalam peninjauannya itu, Pasuspom menyaksikan proses pengumpulan barang bukti
dan olah TKP. Tim juga mengamati proses kerja petugas Pomal yang mengukur jarak dan tinggi rendahnya laras senjata api yang dibawa petugas Puslatpur Marinir dengan posisi warga, termasuk dengan posisi para korban t ewas dan korban luka-luka tembak. Kita Kita berhar berharap, ap, semoga semoga kasus kasus ini dapat dapat tersel terselesa esaika ikan n dengan dengan baik. baik. Semoga Semoga.. [B14/070/ES]
Penyelesaian Sengketa Tanah Puslatpur Grati pun Ternoda Oleh Masuki M. Astro Surabaya (ANTARA News) - Penembakan yang dilakukan a nggota Korps Marinir yang menewaskan empat orang warga di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di Rabu pagi itu sangat mengejutkan, karena pada 22 Maret 2007 sengketa tanah telah "selesai" saat TNI Angkatan Laut (AL) bersedia memberikan kompensasi kepada warga setempat. Komandan Korpas Marinir (Dankormar), Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, pun sangat terkejut dengan insiden menjelang akhir masa jabatannya di jajaran korps baret ungu itu. Safzen Noerdin dijadwalkan menjalani regenerasi pada 6 Juni 2007. "Selama ini marinir dikenal sebagai prajurit yang dekat dan membela rakyat, kok sekarang justru terjadi peristiwa seperti itu. Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir menyesal, dan meminta maaf kepada keluarga korban," katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu. Korban tewas akibat terjangan peluru oknum marinir adalah Mistin yang tertembak di dada, Rohman tertembak di kepala, Siti Khotijah tertembak di mata dan Sutam (45) tertembak di kepala. Perebutan sebagian tanah di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) itu selama ini tercatat melalui jalan panjang. Tanah Puslatpur tersebut sejatinya tidak termasuk wilayah Grati, melainkan di Kecamatan Lekok dan Nguling. Tanah itu lebih dikenal sebagai tanah Grati karena terletak di bekas Kawedanan Grati. Tanah yang ditempati warga itu potensial menimbulkan masalah karena warga yang menghuni sudah mencapai 11 desa, yakni Alastlogo, Wates, Semedusari, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, dan Tampung di Kecamatan Lekok, serta Desa Sumberanyar, dan Sumberagung di Kecamatan Nguling. Untuk mempertahankan tanah dan rumahnya, maka warga tidak jarang memblokir jalan utama Surabaya ke Pulau Bali, khususnya saat proses hukum sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Bangil. Upaya hukum warga pun kalah karena bukti-bukti yang mereka miliki dinilai lemah. Di era awal reformasi, warga juga tercatat membabat ribuan pohon mangga yang ditanam investor di lahan milik TNI AL itu, sehingga penanam modal bersangkutan
mengalami kebangkrutan. Kasus itu diperparah lagi lantaran ternyata banyak praktik sewa tanah secara tidak sah di lahan milik TNI AL. Warga yang menyewa ditarik ratusan ribu rupiah oleh oknum tertentu, yang bukan anggota TNI AL, di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksda TNI Moekhlas Sidik MPA, pernah meminta mereka yang terlibat dalam kegiatan sewa tanah secara tidak sah itu menghentikan perbuatannya. Jalan keluar atas sengketa tanah itu akhirnya datang, Pangarmatim pun bertemu dengan Bupati Pasuruan, Jusbakir Al Jufri, di Pasuruan, pada 22 Maret 2007, dan menyatakan bahwa TNI AL bersedia merelokasi warga. Pada kesepakatan itu, TNI AL memberikan lahan untuk masing-masing rumah warga seluas 500 meter pesegi (m2). Meskipun tidak menyebutkan angka nominalnya, Pangarmatim saat itu mengakui, anggaran relokasi itu cukup besar, sehingga rencana anggaran relokasi akan diusulkan ke negara melalui pimpinan masing-masing, yakni TNI AL dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia menjelaskan, pelepasan lahan kepada 5.702 rumah yang ada di lahan Puslatpur itu akan diusulkan ke Inventaris Kekayaan Negara (IKN). "Lahan tersebut diberikan kepada warga, agar mereka bisa hidup tenang, damai, dan tidak demo lagi, sedangkan TNI AL akan segera memberdayakan lahan tersebut sebagai lahan Pusat Latihan Tempur," kata Pangarmatim. Menurut dia, relokasi rumah warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga yang paling mendesak direlokasi, seperti warga kurang mampu, atau rumah yang posisinya berada di tengah, maka relokasi akan segera didahulukan. TNI AL mengupayakan penempatan rumah baru bagi warga itu berada di pinggir lahan Puslatpur sehingga keselamatan warga tetap terjaga saat prajurit TNI AL mengadakan latihan perang. Pihaknya juga mengupayakan pemindahan itu dalam satu lokasi sehingga tidak mencabut akar budaya mereka. "Selain pemberian lahan kepada masing-masing pemilik rumah, TNI AL juga akan memberi lahan untuk fasilitas umum sebesar 20 persen. Lahan tersebut, bisa digunakan untuk tempat ibadah, pendidikan, pemerintahan, jalan, serta makam," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmatim, Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful, mengatakan bahwa TNI AL memiliki landasan hukum yang kuat terhadap tanah itu, apalagi beberapa kali sidang di pengadilan selalu dimenangkan oleh TNI AL. Dari keterangan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya, Laksamana Pertama TNI Aminullah Syuhari, terungkap bahwa dasar hukum dan
riwayat kepemilikan lahan IKN di Puslatpur Grati itu dibeli dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluas 3.569,205 hektare (ha). Sedangkan, Kepala Badan Penyaluran Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Timur (Kabalurjaltim), Kolonel Laut M. Haryono, juga merupakan saksi sejarah proses penjualan tanah tersebut juga memperkuat pernyataan Komandan Lantamal V. Kolonel M. Haryono yang lahir dan dibesarkan di daerah Grati, Pasuruan, mengungkapkan bahwa penduduk setempat telah menjual tanah ter sebut ke TNI AL sekitar tahun 1960 senilai total Rp77.658.210. Saat ini, sekira 36.000 jiwa warga telah menempati sekitar 150 ha di lahan itu. Masalah itu menjadi rumit karena Pemkab Pasuruan, sebagaimana diakui Jusbakir selaku bupati, bahwa pihaknya tidak memiliki tanah untuk merelokasi warga, dan sehingga masalah tersebut akan disampaikan secara berjenjang ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Kami belum memiliki gambaran mengenai tanah untuk relokasi itu, tapi pada hakekatnya kami mendukung rencana TNI AL untuk menjadikan tanah Grati ini sebagai pusat latihan tempur," kata Jusbakir, sebelum dicapai kesepakatan. Mengenai sejarah kepemilikan tanah itu, Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful mengatakan, pembebasan lahan di tahun 1960 itu dilakukan melalui Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (PTUN) dengan bukti sertif ikat. "Negara, dalam hal ini TNI AL membeli lahan tersebut untuk membangun Pusat Pendidikan dan Latihan TNI AL terlengkap dan terbesar, baik untuk pendidikan kejuruan Korps Marinir maupun Pelaut," katanya. Namun, TNI AL masa itu belum memiliki dana, sehingga pembangunannya belum dapat direalisasikan, dan TNI AL memanfaatkannya sebagai area perkebunan dengan menempatkan 185 Kepala keluarga (KK) prajurit untuk menjaga dan bermukim di daerah itu, agar lahan tidak terlantar. "Tahun 1984, TNI AL menunjuk Puskopal untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai perkebunan yang dikelola secara profesional dengan menggandeng PT Kebun Grati Agung, agar lahan itu menjadi produktif," katanya. Kerjasama itu berhasil membuat areal yang sebelumnya tandus dan kering ekstrim menjadi area perkebunan yang menghasilkan ditunjang dengan irigasi pengairan yang baik, dan juga mampu menyerap pekerja dari penduduk sekitarnya. Namun, pasca-reformasi tahun 1998, telah memunculkan keinginan warga yang semula hanya sebagai penggarap untuk memiliki lahan. Mereka menganggap bahwa lahan itu milik leluhur mereka. Setelah itu, warga pun menuntut ke pengadilan dengan didampingi pengacara dari Probolinggo dan Malang, namun mereka kalah. Setelah kalah di Pengadilan, warga mulai emosional dan kehilangan kendali dengan melakukan tindakan anarki, antara lain pada 23 September 2001 menebang 12.000 pohon mangga siap panen.
"Warga juga merusak pompa dan jaringan jar ingan pengairan perkebunan, penutupan jalan pantura, penyerobotan lahan secara liar yang dikoordinir oleh oknum kepala desa dengan menjual dengan dikapling-kapling," ujar Toni. Oleh karena itu, mulai 16 Mei 2001, TNI AL memutuskan menjadikan wilayah itu ke rencana semula, yakni sebagai Puslatpur prajurit. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Akhmad Zubaidi, beberapa waktu lalu, setelah dicapai kesepakatan relokasi TNI AL dengan warga, menyambut baik niat baik TNI AL. Kesepakatan relokasi bagi ribuan warga yang menempati 11 desa di wilayah Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, tersebut dinilainya sebagai kesepakatan yang cukup rasional. "Untuk itu saya mengimbau warga Desa Alastlogo yang baru saja kalah dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Bangil, tidak perlu lagi menempuh upaya banding, meski masih mempunyai hak untuk itu. Bukti-bukti yang dimiliki warga tidak sekuat dengan bukti-bukti yang dimiliki TNI AL," katanya. Menurut dia, pemberian lahan seluas 500 m2 per rumah sebenarnya juga masih bisa digunakan untuk persiapan membangun hingga tiga rumah, bagi anggota keluarganya yang akan mandiri. Untuk waktu relokasi, Zubaidi berharap, dalam tahun 2007 minimal bentuknya harus sudah tampak. Minimal fasilitas umum telah terbangun terlebih dulu, sehingga pada 2008 Pusat Latihan Tempur TNI AL sudah busa digunakan sepenuhnya. Namun, sebelum proses relokasi itu terealisasi, kesepakatan itu ternodai oleh peristiwa tewasnya empat orang tersebut. Mengenai siapa yang salah dalam peristiwa itu, Komandan Kormar meminta agar menunggu pengusutan hukum lebih lanjut. "Prosesnya harus adil. Kalau anggota saya salah, silahkan diproses lebih lanjut, tapi kalau tindakannya benar, tidak boleh disalahkan. Mereka harus bebas," katanya. TNI AL dan berbagai pihak yang berharap penyelesaian sengketa Grati tersebut berlangsung secara positif, akhirnya harus menerima kenyataan adanya "noda" pada Rabu kelabu itu berkaitan dengan jatuhnya empat korban jiwa, yang kasusnya tengah disidik pihak berwajib guna dituntaskan secara hukum. (*) Copyright © 2007 ANTARA
