PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA MELALUI REFORMA HUKUM AGRARIA DAN PENGADILAN AGRARIA DALAM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM) Oleh : M. Rainoer
A.
PENDAHULUAN
Indones Indonesia ia termas termasuk uk salah salah satu satu negara negara yang bersif bersifat at agrari agraris, s, ini ditand ditandai ai dengan dengan pertan pertanian ian sebaga sebagaii salah salah satu satu sektor sektor yang menjad menjadii basis basis pereko perekonom nomian ian masyar masyaraka akat. t. Hal ini dapat dapat dipaham dipahamii dari dari kenyat kenyataan aan empiri empiriss yang yang menunj menunjukka ukkan n bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun petani yang tidak mempunyai tanah (buruh tani).1 Masalah ketersediaan akses terhadap tanah hingga saat ini masih merupakan isu penting penting di Indone Indonesia sia,, yang yang diciri dicirikan kan dengan dengan terjad terjadiny inyaa ketimp ketimpanga angan n dalam dalam alokas alokasii penguas penguasaan, aan, penggun penggunaan aan dan pemanf pemanfaat aatan an tanah tanah antar antar sektor sektor khusus khususnya nya antar sektor pertanian dan non pertanian, yang berdampak kepada penyusutan tanah pertanian terutama tanah pertanian tanaman pangan. Selain itu, mengingat mayoritas masyar masyaraka akatt Indone Indonesia sia berpro berprofes fesii petani petani,, maka maka penyusu penyusutan tan tanah tanah terseb tersebut ut akan akan berdampak kepada terjadinya pengangguran secara massal tenaga kerja pertanian.2 Penduduk Indonesia yang saat ini populasinya sudah mencapai di atas 250 (duaratus limapuluh juta) jiwa, dan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 1
Nyoman Budijaya, Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.1. 2 Ibid. 1
menunjukkan bahwa kemiskinan kemiskinan paling banyak dialami penduduk Indonesia ada di wilayah pedesaan yang pada umumnya adalah petani. Hal ini terutama disebabkan banyaknya rakyat kecil yang tidak memiliki tanah dan lemahnya akses masyarakat terhad terhadap ap sumber sumber-su -sumbe mberr ekonomi ekonomi dan sumber sumber-su -sumbe mberr polit politik ik termas termasuk uk yang terutama terutama adalah tanah. tanah.3 Ditinjau Ditinjau dari titik titik padang ekonomi, pemilikan tanah sempit sempit misalnya kurang dari 0,25 ha menyebabkan petani tidak dapat menyadap manfaat ekonomi dari perluasan skala ekonomi. Akibatnya, biaya produksi rata-rata untuk suatu komoditas pada usaha tani bertambah sempit pada umumnya lebih besar dari biaya produksi usaha tani bertambah luas, sehingga usaha tani yang sempit menyebabkan pendapatan usaha relatif menjadi rendah. rendah.4 Dari Dari masala masalah h keters ketersedi ediaan aan akses akses terhad terhadap ap tanah, tanah, kemudi kemudian an melahi melahirka rkan n seng sengket ketaa tanah tanah yang yang sang sangat at bera beraga gam m bent bentuk uknya nya.. Keti Ketimp mpan anga gan n pengu penguas asaa aan, n, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria (tanah dan sumberdaya alam lainnya) telah mengakibatkan sengketa-sengketa agraria atau lazim disebut konflik agraria yang berkepanjangan di berbagai titik di wilayah Indonesia, yang akhirnya berujung pada kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebuta sebutan n sebaga sebagaii beriku berikutt : droit droit de l’home l’home (Perancis) (Perancis) yang berarti berarti hak manusia, manusia,
3
Joyo Winoto, Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjajaran Padjajaran ke 50, Bandung, 10 September 2007. 4 Lutfi I. Nasution, Beberapa Masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijaksanaan Untuk Menanggulanginya, dalam Masalah dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat, Analisis CSIS Tahun XX, Nomor 2 Maret April 1991, hlm.115. 2
human right (Inggris) right (Inggris) antau mensen rechten (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.5 Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang seca secara ra inhe inhere ren n mele meleka katt dalam dalam seti setiap ap diri diri manu manusi siaa seja sejak k lahi lahir. r. Peng Penger erti tian an ini ini mengan mengandung dung arti arti bahwa bahwa HAM merupak merupakan an karuni karuniaa Alloh Alloh Yang Yang Maha Maha Pencip Pencipta ta kepada hambanya. Mengingat HAM itu adalah karunia Alloh, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seoran seorangpu gpun n diperk diperkena enankan nkan untuk untuk meramp merampasn asnya, ya, serta serta tidak tidak ada kekuasa kekuasaan an apapun yang boleh membelenggunya.6 Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yurid yuridis is untu untuk k pemb pember erla laku kuann annya ya dalam dalam suat suatu u sist sistem em hukum hukum nasi nasiona onall maupu maupun n internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. manusia.7 5
Subandi Subandi Al Marsudi, Marsudi, Pancasila dan UUD’ 45 dalam Paradigma Reformasi, Reformasi, (Jakar (Jakarta: ta: PT RajaGrafindo RajaGrafindo Persada, 2001), 2001), hlm. 83. 6 Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan : “Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”. Selanjut nya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 7 Salman Luthan , Proyeksi Harmonisasi Harmonisasi Konvensi Menentang Menentang Penyiksaan Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional , makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan 3
Dalam perspektif sejarah hukum, setiap ada penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap perampasan, perkosaan dan pemanipulasian HAM oleh manusia satu kepada manusia yang lain atau oleh penguasa kepada rakyatnya akan selalu muncul krisis kemanusiaan. Bahkan kemudian memunculkan formula-formula atau atau dokumen dokumen-do -dokum kumen en resmi resmi hak-hak hak-hak asasi asasi manusi manusiaa atau atau sumber sumber hukum hukum yang yang memberi hak bagi bagi rakyat. Misalnya dokumen Magna Charta di Inggris tajhun 1215 yang memberikan hak-hak bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan raja raja.. Kemu Kemudi dian an doku dokume men n The The Virg Virgin inia ia Bill Bill of Righ Rights ts dan dan decl declar arat atio ions ns of Indepe Independen ndence ce yang melahi melahirka rkan n kemerd kemerdeka ekaan an Amerik Amerikaa Serika Serikatt tahun tahun 1776, 1776, yang berisi jaminan kebebasan Individu terhadap kekuasaan negara. Begitu pula dokumen Decl Declar arat atio ions ns des des Droi Droite tess L’Ho L’Home me et Du Citu Cituye yen n di Pran Pranci ciss tahu tahun n 1789 1789 yang yang berprinsip bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik dan karenanya harus hidup bebas dan bersamaan kedudukannya dalam hukum. Di Rusia tahun 1918, juga muncul suatu dokumen yang menyebut hak-hak dasar sosial, tetapi hak-hak dasar individu tidak disebut sama sekali. Selanjutnya dokumen Declarations of Human Rights tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjamin hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak kebebasan politik. Di Indonesia saat ini banyak sekali sengketa tanah dengan macam-macam bentuk, seperti masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perorangan, masyarakat dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, badan hukum dengan instansi pemerintah, instansi pemerintah dengan masyarakat, dan sebagainya.
ELSAM, Yogyakarta, 1995. 4
Sengketa tanah di luar kawasan hutan sebagian besar adalah warisan, serta antara masyarakat dengan badan usaha dan masyarakat dengan instansi pemerintah. Konflik Konflik agraria agraria sepanjang sepanjang tahun 2011, tercatat tercatat 120 kasus meningkat, meningkat, sekitar sekitar lima kali lipat dari jumlah kasus tahun 2010 yang tercatat 22 kasus. Data ini belum termasuk konflik masyarakat tani di Bima. Saat ini konflik agraria terjadi antara petani dengan perusahan swasta perkebunan, pertambangan, AMDK (Air Minum Dalam Dalam Kemasa Kemasan), n), dan BUMN. BUMN. Konfli Konflik k terjad terjadii terusterus-men meneru eruss secara secara masif masif dan berlarut-larut.
Akibatnya,
petani
terus
dihadapkan
dengan
penangkapan,
penggusuran, penembakan, serta berbagai bentuk kekerasan kriminalisasi.8 Data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, jumlah permasalahan tanah yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus. kasus.9 Apabila Apabila dilihat dilihat dari tipologi permasalahan, permasalahan, hampir 85 persennya persennya merupakan merupakan kasus kasus dengan dengan tipolo tipologi gi sengket sengketaa penguas penguasaan aan dan kepemi kepemilik likan an tanah. tanah. Sedangk Sedangkan an sisanya, dengan tipologi sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Dari tipologi permasalahan tersebut, kemudian dapat ditilik lebih mendalam mengen mengenai ai para para pihak pihak yang yang bersen bersengket gketa. a. Sengket Sengketaa antar antar indivi individu du mencap mencapai ai 89%, 89%, sengketa individu dengan badan hukum 6%, sedangkan sengketa antara individu dan pemerintah 5%. Persengketaan antar individu secara jelas merupakan peringkat tertinggi tertinggi karena memang tanah mempunyai mempunyai hubungan hubungan magis dengan si pemiliknya. pemiliknya. Namun
demikian
persengketaan
antara
masyarakat
dengan
badan
hukum
8
Tempo, Kamis 29 Desember 2011. www.bpn.go.id/Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.20 WIB. 9
5
menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit sebagaimana yang terjadi pada kasus Mesuji Lampung dan di tempat lainnya. Berdasarkan data, terdapat lebih 25 juta hektare hutan yang dikuasai HPH. lebih 8 juta hektare dikuasai HTI, dan 12 juta hektare dikuasai perkebunan besar sawit. Di sisi lain, hampir 85% petani di Indonesia merupakan petani tanpa tanah dan lahan sempit. Kondisi ini melahirkan dan menyuburkan konflik agraria.10 Provinsi Lampung menempati peringkat pertama dari seluruh provinsi seIndones Indonesia ia untuk untuk wilayah wilayah yang mengal mengalami ami konfli konflik k agrari agrariaa atau atau sengket sengketaa tanah. tanah. Prov Provin insi si Lamp Lampung ung juga juga memi memili liki ki pote potens nsii konf konfli lik k yang yang cukup cukup ting tinggi gi anta antara ra masyarakat dan perusahaan. Terdapat sekitar 11 perusahaan besar di Lampung yang mengalami konflik agraria dengan masyarakat, di antaranya PT Silva Inhutani, PT BSMI, PT AWS, dan PT Indo Lampung.11 Kasus sengketa lahan Mesuji12 merupak merupakan an akibat akibat , , sementara ementara ketimpangan ketimpangan struktur struktur agraria yang terjadi terjadi adalah sebab. sebab. Sebanyak 71,1 % luas daratan Indonesia 10
http://bataviase.co.id/node/922937 . Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.25 WIB. http://bataviase.co.id/node/922937. http://nasional.vivanews.com . Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.40 WIB. 12 Sebenarnya ada tiga kasus di wilayah yang sama-sama bernama Mesuji. Dua kasus terjadi di Provinsi Provinsi Sumsel dan satu kasus lainnya lainnya di Provinsi Provinsi Lampung. Lampung. Kasus Kasus pertama pertama terjadi antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). (Sumsel). Peristiwa terjadi terjadi pada 21 April 2011. Ada 2 warga terbunuh. Pembunuhan terhadap terhadap warga warga ini membuat membuat warga warga marah marah karena karena menduga menduga 2 warga warga tewas tewas korban korban dari PT SWA. Akhirnya, Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.Kasus kedua antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Warga terpancing amarahnya karena menilai HGU telah melebar ke wilayah pemukiman mereka. Konflik semakin meruncing ketika warga diusir dan rumah mereka dirobohkan paksa. Komnas HAM sendiri masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sedangkan kasus ketiga terjadi antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI lokasinya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Komnas HAM mengungkapkan terjadi penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob Brimob dan Marinir. 1 warga tewas dan 6 warga menderita menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini disebut Kapolri, telah ditangani dan telah pula dilakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap terhadap aparat. 11
6
masuk dalam kawasan hutan. Ada lebih 25 juta hektar dikuasai HPH, lebih 8 juta hektar dikuasai HTI dan 12 juta hektar dikuasai perkebunan besar sawit. Sementara 85 % petani kita adalah petani tak bertanah dan gurem (berlahan sempit). Pembiaran terhadap ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah serta sumberdaya alam di dalamnya hanya melahirkan dan menyuburkan tebaran konflik dan sengketa agraria. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ketimpangan struktur agraria merupakan penyebab terjadinya konflik agraria. Keadaan yang demikian didukung oleh sistem dan politik agraria yang dianut pada masa orde baru telah mengakibatkan penguasaan tanah dan sumberdaya alam yang tanpa batas oleh kelompok penguasa dan dan pemil pemilik ik moda modal. l. Penga Pengada daan an tanah tanah yang yang dise disekt ktor oral alis isas asik ikan an rezi rezim m menj menjad adii kekuasaan dan kesewenangan tiada batas dalam mengeluarkan hak-hak baru dan izin usahausaha-usa usaha ha produk produksi si pertam pertambang bangan, an, perkeb perkebunan unan,, kehuta kehutanan, nan, infras infrastru truktu kturr dan kawasan industri. Kenyataan ini berakibat pada hilangnya akses warga (petani) atas tanah sebagai sumber utama hidup dan habitatnya. Dalam penulisan makalah ini, maka maka pokok pokok permas permasala alahan han adalah adalah sebaga sebagaii beriku berikut: t: “Bagaimanakah “Bagaimanakah kebijakan kebijakan reforma agraria dan pengadilan agraria ditinjau dari aspek hak asasi manusia dapat dapat mengat mengatasi asi konflik konflik agrari agraria a yang semaki semakin n mening meningkat kat akibat akibat ketimp ketimpanga angan n struktur agraria?”
B.
PEMBAHASAN 1. Keberlakuan Keberlakuan Reforma Reforma Agraria Agraria Dalam Mengatasi Mengatasi Konflik Konflik Agraria
7
Salah Salah satu satu masala masalah h pertan pertanaha ahan n yang muncul dewasa ini adalah adalah adanya adanya sengketa antara rakyat yang diwakili oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan “Negar “Negara” a” yang yang tersi tersimbo mbolis lisasi asi dalam dalam berbag berbagai ai izin izin dan hak pengus pengusahaa ahaan n suatu suatu wilayah (tanah) kepada beberapa pihak atas suatu legitimasi hukum. Bila dicermati, konflik yang dahulu ada, mempunyai sifat horisontal, antara rakyat dengan rakyat, namun dalam paradigma paradigma dewasa ini konflik yang timbul timbul bersifat bersifat vertikal, vertikal, terjadi antara rakyat “petani" berhadapan dengan pemilik modal dalam negeri atau asing yang yang beral beralia ians nsii stra strate tegi giss dan dan takt taktis is denga dengan n peng penguas uasaa atau atau rakya rakyatt berh berhad adap apan an langsung langsung dengan pemerintah. pemerintah. Sengketa Sengketa ini menjadi semakin intens dengan tidak tuntas tuntasnya nya penanga penanganan nan dan penyel penyelesa esaian ian terhada terhadap p konfli konflik-ko k-konfi nfilik lik pertan pertanaha ahan n tersebut. Penanganan terkesan tidak komprehensif, tidak tuntas dan bersifat partial atau sektoral. Meningk Meningkatn atnya ya konflik konflik penguas penguasaan aan dan pemanf pemanfaat aatan an sumber sumber daya daya alam, alam, termasuk tanah baik yang bersifat struktural maupun horizontal yang semakin tajam antara lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; a.
Struktur pemerintahan yang sentralistik mempermudah berlakunya penafsiran tunggal untuk kepentingan rezim yang berkuasa;
b.
Kelembagaan yang ada tidak mampu mendukung tegaknya asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan bersih; b ersih;
c.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditafsirka ditafsirkan n secara secara longgar longgar dan dijabarkan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sektoral yang saling tumpang tindih dengan segala akibatnya;
8
d.
Tidak Tidak adanya adanya kemaua kemauan n untu untuk k mengako mengakomod modasi asi plural pluralism ismee hukum hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum positif vs hukum adat);
e.
Lebi Lebih h menghar mengharga gaii formal formalit itas as ketim ketimban bang g substa substans nsii (pengi (penging ngka kara ran n hak masyarakat adat/lokal dan mereka yang tidak dapat menunjukkan alat bukti hak);
f.
Buda Budaya ya hukum hukum yang yang
tida tidak k
meng mengut utam amak akan an harmo harmoni ni,,
teta tetapi pi bersi bersifa fatt
memper mempertent tentang angkan kan (pihak (pihak kuat kuat vs pihak pihak lemah, lemah, pihak pihak yang berkuasa berkuasa vs rakyat kecil, desa vs kota, dan sebagainya) dengan segala dampaknya.13 Selain itu terdapat beberapa pola atau tipologi dari sengketa tanah baik dilihat dari dari kawas kawasan an atau atau temp tempat atnya nya,, obje objek k tana tanahny hnya, a, maup maupun un penye penyeba bab b timb timbul ulnya nya sengket sengketa. a. Secara Secara garis garis besar besar BPN membagi membagi permas permasala alahan han pertan pertanaha ahan n ke dalam dalam delapan kelompok besar yaitu:14 1.
Masalah/sengketa tanah perkebunan.
2.
Masalah penggarapan tanah kawasan hutan oleh masyarakat.
3.
Masalah yang berkaitan dengan putusan pengadilan oleh pihak yang kalah.
4.
Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa batas.
5.
Masalah Masalah yang berkaitan berkaitan dengan pendudukan pendudukan tanah dan/atau dan/atau tuntutan tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh pihak swasta untuk berbagai kegiatan.
6.
Masalah tanah yang berkaitan dengan klaim sebagai tanah ulayat.
13
Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 71. 14 Ibid., hlm.110-111. 9
7.
Masala Masalah h yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan tukar tukar menuka menukarr tanah tanah bengkok bengkok desa desa yang yang telah menjadi kelurahan.
8.
Masalah-mas Masalah-masalah alah lainnya lainnya seperti seperti sengketa sengketa dari pemanfaatan pemanfaatan lahan tidur dan tanah terlantar (BPN, 2003). Secara garis besar tipologi dari sengketa pertanahan dapat dipilah dalam 5
(lima) kelompok besar, yaitu:15 1.
Kasus-kasus Kasus-kasus yang berkenaan berkenaan dengan penggarapan penggarapan atau pendukungan pendukungan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan, dan tanah-tanah yang dikuasai BUMN dan ABRI (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2.
Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3.
Kasus-kasus Kasus-kasus berkenaan berkenaan dengan ekses-ekse ekses-eksess dalam penyediaan penyediaan tanah untuk pembangunan.
4.
Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5.
Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. Konsep pembaruan agraria sendiri memiliki bentuk dan sifat yang berbeda
tergantung pada zaman dan negara tempat terjadinya pembaruan agraria tersebut. Hal ini mengin mengingat gat setiap setiap negara negara memili memiliki ki strukt struktur ur agrari agrariaa dan sistem sistem politi politik k yang berbeda, meskipun terdapat persamaan mendasar dalam pembaruan agraria, yakni inti dari pembaruan agraria adalah pemerataan sumber daya agraria.16 Dalam tulisan ini pembar pembaruan uan agrari agrariaa dipaha dipahami mi sebagai sebagai suatu suatu proses proses yang yang berkes berkesina inambu mbunga ngan n berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 15
16
Ibid., hlm.111-112. Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum, Hukum, (Jakata: Rajawali Pers,
2009), hlm.77. 10
pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.17 Sebagai suatu isu yang kompleks dan multidimensi, pendefinisian tersebut terke erkesa san n
sede sederh rhan ana, a,
nam namun
demi demiki kian an
hal hal
ini ini
tidak idak
dim dimaks aksudka udkan n
unt untuk
menyederhanak menyederhanakan an komplesita komplesitass permasalahan permasalahan yang ada. Pada intinya intinya pembaruan pembaruan agraria (agrarian (agrarian reform) reform) meliputi hal-hal sebagai berikut:18 a.
Suatu Suatu prose prosess yang yang berkes berkesina inambu mbunga ngan n artin artinya ya dilaks dilaksana anakan kan dalam dalam satu satu kerangka kerangka waktu (frame time), namun selama tujuan dari pembaruan agraria belum tercapai, maka proses pembaruan terus diupayakan.
b.
Berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
c.
Dilaksanakan Dilaksanakan dalam rangka tercapainya tercapainya kepastian kepastian dan perlindungan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembaruan hukum agraria merupakan bagian dari pembaruan agraria yang
secara yuridis ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam. Ketetapan MPR ini lahir dengan suatu latar belakang dan landasan
17
Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber daya Alam. 18 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit., hlm.70.
11
filosofis filosofis,, sosiologi sosiologis, s, dan yuridis yuridis yang menggambarkan menggambarkan kondisi kebatinan kebatinan bangsa Indonesia akan keprihatinan terhadap persoalan sumber daya agraria dan sumber daya alam lainnya. Disadari bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam alam yang berlan berlangsu gsung ng selama selama ini telah telah menimb menimbulk ulkan an penuru penurunan nan kualit kualitas as ling lingkun kunga gan, n,
keti ketimp mpang angan an
stru strukt ktur ur
peng penguas uasaan aan,,
pemil pemilik ikan, an, pengg pengguna unaan an
dan dan
pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.19 Terdap Terdapat at fakta fakta empiri empiriss berkena berkenaan an dengan dengan eksplo eksploita itasi si secara secara belebi belebihan han terhadap sumber daya agraria yang hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, serta pemanfaatannya yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kecil masyar masyaraka akatt (para (para pemodal pemodal). ). Kebija Kebijakan kan agrari agrariaa pada pada masa masa orde orde baru baru yang yang sangat propertumbuhan ekonomi juga berakibat pada perubahan fungsi sumber daya agraria terutama tanah yang hanya dinilai dari sisi ekonomi dengan mengabaikan nilai-nlai non ekonomi, serta globalisasi mengakibatkan semakin langkanya tanah dan semakin semakin turunya turunya kualitas kualitas tanah.20Hal ini didukung dengan perubahan kebijakan pertanahan dari prorakyat menjadi prokapital yang terbukti semakin menjauh dari perwujudan pemerataan hasil pembangunan, yang pada akhirnya menyulitkan perwujudan keadilan sosial. sosial.21 Pada Pada masa masa orde orde baru baru,, tana tanah h tida tidak k dipe diperh rhit itun ungk gkan an seba sebaga gaii stra strate tegi gi pembangunan, akan tetapi hanya dijadikan objek guna keberlangsungan kegiatan
19
Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, Op. Cit., Konsiderans menimbang huruf c. 20 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit., hlm.92. 21 Ibid., Ibid., hlm.70. 12
pembangunan.
Kebijakan
tersebut
telah
menimbulkan
berbagai
dampak
diantaranya:22 a.
Semakin langka dan mundurnya kualitas tanah.
b.
Semakin tajam dan meningkatnya kuantitas konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termsuk tanah baik yang bersifat struktural maupun horizontal.
c.
Kemiskinan Kemiskinan dan semakin semakin terbatasnya terbatasnya lapangan lapangan pekerjaan pekerjaan yang antara antara lain disebabkan oleh alih fungsi tanah, terutama tanah pertanian untu penggunaan non pertanian seperti industri, perumahan, jasa/pariwisata, infrastruktur dan lain-l lain-lain ain yang yang karena karena berbaga berbagaii sebab sebab ternayt ternaytaa tidak tidak dimanf dimanfaat aatkan kan secara secara optim optimal al,, seme sement ntar araa di sisi sisi lain lain seba sebagi gian an besar besar masy masyar araka akatt amat amat suli sulitt memperoleh sebidang tanah.
d.
Semakin Semakin timpangnya timpangnya akses terhadap terhadap perolehan perolehan dan pemanfaatan pemanfaatan tanah atau sumber daya alam, karena perbedaan akses mdal dan akses politik.
e.
Semaki Semakin n terde terdesa sakn knya ya hak-h hak-hak ak masy masyar arak akat at adat adat atau atau masy masyar araka akatt lokal lokal terhadap sumber daya alam yang menjadi ruang hidup baik karena diambil alih alih secara secara formal formal oleh pihak pihak lain lain atau atau karena karena tidak tidak diakui diakuinya nya hak-ha hak-hak k masyarakat tersebut atas sumber daya alam termasuk tanah oleh negara yang ironisnya di sisi lain, tanah dalam skala besar yang dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat (para pemodal), banyak yang terlantar atau diterlantarkan. Kegiatan pembangunan yang selama ini menggunakan konsep pendekatan
pertumbuhan (developmentalism) developmentalism) telah membawa dampak buruk pada kuantitas kuantitas dan 22
Ibid., hlm.70-72 13
kualitas tanah dan sumber daya agraria lainnya. Hal ini juga memperburuk masalahmasalah masalah keagrariaan keagrariaan sehingga diperlukan diperlukan upaya untuk mereformasi mereformasi kebijakan kebijakan di bidang keagrariaan (reforma agraria) dengan mendasarkan pada upaya pembaruan agraria sebagai konsep pembangunannya. 23 Berdasarkan landasan pemikiran pembaruan agraria sebagaimana dimaksud dala dalam m TAP TAP MPR MPR No.I No.IX/ X/MPR MPR/2 /200 001 1 ters terseb ebut ut terl terlih ihat at bahw bahwaa dala dalam m kont kontek ekss pembaruan agraria, pembaruan di bidang hukum agraria merupakan salah satu kunci bagi arah kebijakan pembaruan agraria ag raria secara keseluruhan. Adanya ketidaksinkronan antar berbagai undang-undang tentang sumber daya agraria semakin memperparah egoisme sektoral terkait. Permasalahan konflik agraria yang terjadi di Lampung merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi, akar konflik tersebut adalah karena tidak dilaksanakannya reforma agraria yang telah direncanakan dan semakin sempitnya lahan. Secara Secara umum dapat dikatakan dikatakan bahwa salah satu satu penyebab utama kemacetan kemacetan pembangunan pertanian adalah tidak dijalankannya reforma agraria di pedesaan. Tidak dijalankannya dijalankannya reforma reforma agraria agraria membawa membawa implikasi implikasi serius serius terhadap terhadap proses proses politik, ekonomi dan sosial di suatu masyarakat. Guna Guna meny menyik ikap apii
perm permas asal alah ahan an
ini, ini, maka maka
dibe diberl rlak akuk ukan an
TAP TAP
MPR MPR
Nomor/IX/2011 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada awal awal kelahi kelahiran rannya, nya, Keteta Ketetapan pan MPR Nomor/ Nomor/IX/ IX/201 2011 1 tentan tentang g Pembar Pembaruan uan Agra Agrari riaa dan Peng Pengel elol olaan aan Sumber Sumber Daya Daya Alam Alam diha dihara rapk pkan an menj menjadi adi awal awal dari dari komitm komitmen en politi politik k pemeri pemerinta ntah h untuk untuk mengat mengatasi asi ketimp ketimpanga angan n strukt struktura urall dalam dalam 23
Ida Nurlinda, Op. Cit, hlm. 81. 14
penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya agraria lainnya. Pasal Pasal 2 TAP TAP MPR MPR Nomo Nomor/ r/IX IX/2 /2011 011 Tent Tentan ang g Pemb Pembar aruan uan Agra Agrari riaa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menyatakan bahwa: “Pembaharuan “Pembaharuan agraria mencakup mencakup suatu suatu proses yang berkesinambu berkesinambungan ngan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pema pemanf nfaa aata tan n sumb sumber er daya daya agra agrari ria, a, dila dilaks ksan anaka akan n dala dalam m rang rangka ka terc tercapa apain inya ya kepas kepasti tian an dan perl perlin indun dunga gan n hukum hukum sert serta a kead keadil ilan an dan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pengertian pembaharuan agraria yang dirumusakan dalam TAP MPR tersebut tampaknya ditujukan untuk merestrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pemanfaatan sumber daya agraria agraria agar lebih berkeadilan berkeadilan,, berkelanjut berkelanjutan an dan mensejahterakan rakyat. Pengertian di atas juga menunjukkan luasnya dimensi dan ruan ruang g ling lingkup kup pemb pembah ahar aruan uan agrar agraria ia,, sehi sehing ngga ga pemb pembah ahar aruan uan agra agrari riaa bers bersif ifat at kompleks dan multi dimensi. Dengan mengacu pada ketentuan UUPA, pembaharuan agraria di Indonesia memang memang mengand mengandung ung makna makna yang luas, luas, bukan bukan hanya hanya pembah pembaharu aruan an pertan pertanahan ahan (Landreform) tetapi juga pembaharuan sumber daya alam (natural recorces reform), atau yang dalam UUPA diartikan sumber daya agraria. Oleh karenanya pembaharuan agraria diartikan sebagai:24 “Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubungan-hubung hubungan-hubungan an sosial sosial agraria agraria dan bentuk-bentuk bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumber daya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan siste sistem m polit politik ik yang demokr demokrati atiss dan terbuk terbuka a bagi sebesa sebesar-b r-besa esarny rnya a kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”
24
Tim Lapera, Prinsip-Prinsip Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm.43. 15
Refo Reform rmaa
agar agaria ia meru merupa paka kan n
agen agenda da
bang bangsa sa yang yang diha dihara rapk pkan an
dapa dapatt
memb member erik ikan an titi titik k tera terang ng bagi bagi terw terwuj ujudn udnya ya kead keadil ilan an sosi sosial al dan terc tercapa apain inya ya kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria dengan berbagai program pelengkapnya diharapkan dapat membantu masyarakat miskin (sebagian besar petani) untuk dapat beranjak dari keterpurukan ekonomi menuju kehidupan yang layak dan mandiri. Dalam kaitannya dengan masa depan pertanian dengan pelaksanaan Reforma agra agrari ria, a, meru merupa pakan kan suat suatu u solu solusi si yang yang dila dilaku kuka kan n untuk untuk memp memper erbai baiki ki stru strukt ktur ur penguasaan lahan di pedesaan, yaitu suatu usaha yang terstruktur untuk melakukan pembaharuan dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan.25 Namun upaya reform reformaa agrari agrariaa baru baru sampai sampai pada pada tahap tahap penyada penyadaran ran kepada kepada berbaga berbagaii kalang kalangan an tentan tentang g urgens urgensii reform reformaa agrari agrariaa terseb tersebut ut dan belum belum menyent menyentuh uh pada persoa persoalan lan pokoknya yaitu bagaimana bentuk dan strategi reforma agraria yang bisa dilaksanakan.26 Beberapa prasyarat dasar bagi terlaksananya reforma agraria dikemukakan oleh Wiradi yang menjadi persoalan sangat krusial dan sulit dipenuhi saat ini, yaitu:27 1. adanya adanya kemau kemauan an politi politik k dari dari pemeri pemerinta ntah h 2. data data yang lengkap lengkap dan dan teliti teliti tentan tentang g keagrari keagrariaan aan 3. organi organisas sasii rakyat rakyat/t /tani ani yang yang kuat, kuat, dan dan 4. elite elite penguas penguasaa yang terpi terpisah sah dari dari elite elite bisnis. bisnis.
25
Erizal Jamal, Syahyuti dan Aten M. Harus, Reforma Harus, Reforma dan Masa Masa Depan Pertanian Pertanian,, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertania, Bogor, Jurnal Litbang Pertanian 21 (4), 2002. hlm.1. 26 Loc Cit. 27 Ibid, hlm.2. 16
Keempat Keempat prasyarat prasyarat tersebut tersebut merupakan merupakan keharusan keharusan (necessary) dan harus harus ditambah syarat kecukupan (satisfaction) adanya lembaga yang khusus menangani masalah ini.28 Dapat disimpulkan bahwa masalah pokok yang menghambat pelaksanaan reforma agraria, terutama adalah yang berkaitan dengan distribusi pemilikan dan penguasaan lahan dengan tidak tersedianya data keagrarian yang yan g lengkap dan akurat. Untuk itu perlu ada upaya yang sistematis dan terencana untuk menyempurnakan data keagrariaan tersebut.29 Refo Reform rmaa agra agrari riaa akan akan mengh menghas asil ilka kan n revi revita tali lisa sasi si sekt sektor or pert pertan ania ian n dan dan pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhas berhasil il ditanda ditandaii oleh oleh kepasti kepastian an penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-g tata-guna una tanah tanah yang mampu mampu memper memperbai baiki ki pengel pengelola olaan an sumber sumberday dayaa alam alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang yang tinggi tinggi.. Kalau Kalau hal ini terjadi terjadi,, sektor sektor pertania pertanian n kita kita akan menjadi menjadi sandar sandaran an hidup hidup mayori mayoritas tas rakyat rakyat dan juga juga sekali sekaligus gus penyokon penyokong g indust industria riali lisas sasii nasi nasion onal al..
Deng Dengan an
demi demiki kian an
ref reforma orma
agra agrarria akan akan
mewu mewuju judk dkan an
keadi keadila lan, n,
kesejahteraan dan keamananan. Dengan Dengan kata kata lain lain tujuan tujuan pokok pokok dari dari reform reformaa agrari agrariaa (yang sejati) sejati) adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian justice), justice), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan
28 29
Ibid, hlm.2. Ibid. 17
agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Itu sebabnya pula, sejak lama banyak ahli meyakini bahwa reforma reforma agraria agraria yang yang sejati sejati akan member memberika ikan n kontrib kontribusi usi pentin penting g bagi bagi proses proses demokratis demokratisasi asi pedesaan yang dalam konteks Indonesia adalah salah satu pangkalan pangkalan penting bagi kehidupan sosial sebagai besar penduduknya. 2. Tinja Tinjauan uan Teori Teori Hu Huku kum m Atas Atas Ke Kebe berl rlaku akuan an Refor Reforma ma Agra Agraria ria dan Hak Asasi Manusia
Perma Permasa sala laha han n pert pertan anaha ahan n dalam dalam poli politi tik k huku hukum m agra agrari riaa di Indo Indone nesi siaa merupakan masalah yang bersifat multidimensional dan merupakan masalah nasional yang krusial. Berbagai aspek terkait dalam masalah masalah pertanahan, pertanahan, baik aspek yuridis, yuridis, sosial sosial,, ekonomi ekonomi,, budaya budaya bahkan bahkan bahkan bahkan keamanan keamanan.. Peruba Perubahan han atau atau perges pergesera eran n politik berpengaruh pada perubahan hukum, karena politik hukum pada hakekatnya meru merupak pakan an arti artikul kulas asii perk perkem emba bang ngan an aspi aspira rasi si masy masyar araka akatt dan dan sekal sekalig igus us juga juga disebabkan oleh kebutuhan dari suatu kekuasaan. Perubahan politik hukum agraria menjadi siginifikan terlihat dari pranata-pranata yang dikeluarkan dan konflik yang muncul.30
30
Sediono MP. Tjondronegoro, Sosiologi Agraria, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.3. 18
Tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditand ditandai ai dengan dengan adanya adanya keadila keadilan n agrari agrariaa (agrarian justice), justice), sedang sedangkan kan keadil keadilan an merupakan kunci dari seluruh rangkaian penegakan hukum, sehingga hukum dapat dirasakan kemanfaatannya dan secara umum hukum menjadi sarana pembangunan. Aspek kemanfaatan kemanfaatan yang tersebut belakangan belakangan ini, digambarkan digambarkan oleh Roscue Pond sebagai berikut: “ law as tool of social engineering”, yang artinya hukum dapat digunakan sebagai suatu sarana pembaharuan (untuk membentuk, membangun, merubah), hukum sebagai sarana rekayasa sosial.31 Oleh karena itulah pentingnya hukum untuk dibangun agar hukum dapat benar-benar
menjadi
sarana
pembangunan
dan
pembaharuan
masyarakat
sebagaimana yang diharapkan, khususnya pembangunan hukum di bidang agraria melalui reforma agraria. Dalam hal ini, hukum (reforma agraria) dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan dengan nilainilai-nil nilai ai yang hidup hidup di masyar masyaraka akat. t. Tetapi Tetapi juga juga hukum hukum dapat dapat menjad menjadii subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Problem utama dan mendasar dalam rangka penyelesaian konflik agraria yang terjadi adalah menyangkut tentan tentang g persoa persoalan lan keadila keadilan. n. Hal ini dikare dikarenak nakan an hukum hukum atau atau aturan aturan perunda perundangngundangannya harusnya adil, akan tetapi kenyataannya seringkali tidak. 32 31
W. Friedman, Legal Theory, Dalam Dalam Naskah Naskah Akademis Akademis Tentang Tentang Peradila Peradilan n Anak, Anak, Mahkamah Mahkamah Agung RI, Tahun 2005, hlm.8. 32 Bagi kaum non dogmatik hukum bukan sekedar undang-undang, antara lain dapat kita lihat dari apa yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa: “…that law depends on popular acceptance and that each group creates its own living law which alone has creative force”. (hukum tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok menciptakan menciptakan hukum yang hidup, dimana di dalamnya masing-ma masing-masing sing terkandun terkandung g kekuatan kekuatan kreatif) kreatif).. Lihat: Lihat: Amstrong Amstrong Sembiring Sembiring:: http://publikana.com. http://publikana.com. Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.45 WIB. 19
Hukum dalam pengertiannya yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang berfun berfungsi gsi sebaga sebagaii alat alat atau atau sarana sarana pembang pembangunan unan dalam dalam arti arti penyal penyalur ur arah arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.33 Asas dan kaidah menggambarkan bahwa hukum dianggap sebagai gejala normatif.34 Kaida Kaidah h hukum hukum meru merupak pakan an keten ketentu tuan an atau atau pedom pedoman an tent tentan ang g apa apa yang yang seyo seyogya gyany nyaa atau atau seha seharu rusn snya ya dila dilakuk kukan an.. Baga Bagaim iman anaa oran orang g seyo seyogya gyany nyaa atau atau seharusnya bertindak dan bertingkah laku. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif: das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit.35 Selanj Selanjutn utnya, ya, hukum hukum bertuj bertujuan uan untuk untuk menjam menjamin in adanya adanya kepasti kepastian an hukum hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asasasas keadilan dari masyarakat itu36. Alasan mengapa keadilan menjadi penting dan dapat dipaksakan adalah oleh karena kenyataan bahwa pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.37 Pelanggaran atas keadilan inilah yang menuai bentrokan fisik sebagaimana yang terjadi dalam kasus Mesuji Mesuji Lampung, Lampung, yang yang diseba disebabkan bkan oleh oleh adanya adanya eksplo eksploita itasi si secara secara belebi belebihan han terhadap sumber daya agraria yang hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, serta pemanfaatannya yang hanya dapat dinikmati oleh para
33
Muchtar Kusumaatmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia (Bandung: Alumni, 2000), hlm.17. 34 Loc Cit.. 35 Loc Cit. 36 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Indonesia, (Jakarta: (Jakarta: Balai Pustaka, Pustaka, 1989), hlm. 40 – 41. 37 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm.120. 20
pengusaha dan d an di sisi lain yang terjadi adalah meningkatnya kemiskinan masyarakat sekitar karena ketiadaan akses terhadap tanah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa orientasi pertanahan di waktu lampau tidak diarahkan kepada upaya pemerataan aset produksi. Tanah lebih ditekankan sebagai aset aset produk produksi si dan dialok dialokasi asikan kan kepada kepada sektor sektor ekonomi ekonomi kuat kuat dan besar, besar, karena karena diya diyaki kini ni akan akan mamp mampu u mend mendor oron ong g tingk tingkat at pert pertum umbu buha han n ekono ekonomi mi yang yang ting tinggi gi.. Akibatnya petani miskin bertambah miskin, hal ini semakin parah karena tanah pertanian juga diubah menjadi daerah perumahan, perluasan kota, pengembangan prasarana dan sebagainya. Keadaan ini juga berdampak kepada meningkatnya konflik-konflik pertanahan. Di satu pihak, petani kecil membutuhkan tanah untuk sumb sumber er kehi kehidu dupa pan n dan dan kelan kelanju juta tan n hidup hidup mere mereka, ka, seda sedangk ngkan an pihak pihak lain lainnya nya (wir (wirau ausa saha hawa wan) n)
pada pada
umum umumny nyaa
meme memerl rluk ukan an
tana tanahh-ta tana nah h
ters terseb ebut ut
untu untuk k
mengembangkan kegiatan usaha ekonomi.38 Untuk itu, maka keadilan merupakan suatu hak yang harus diwujudkan dalam setiap pengaturan hukum yang bersendikan keadilan tersebut. Sejalan dengan ini, Adam Smith merumuskan tentang keadilan komutatif, dimana prinsip utama keadilan komutatif adalah no harm atau prinsip tidak melukai dan merugik merugikan an orang lain. lain.
Keadil Keadilan an komutati komutatiff ini menyang menyangkut kut jaminan jaminan dan
penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi. Menurut Smith, keadilan keadilan komutatif komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan kerusakan yang terjadi, terjadi, melainkan melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya terlanggarnya hak dan
38
Iwan Isa, Kebijakan dan Permasalahan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan, Makalah, 2005 , hlm.2. 21
kepenti kepentinga ngan n pihak pihak lain. lain.39 Denga Dengan n lain lain kata kata dapat dapat dika dikata takan kan bahwa bahwa keadi keadila lan n komunikatif tidak terutama terletak dalam melakukan suatu tindakan positif untuk orang orang lain, lain, melain melainkan kan terlet terletak ak dalam dalam tidak tidak melaku melakukan kan tindak tindakan an yang yang merugi merugikan kan orang lain. Tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat orang lain.40 Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu.41 Teori keadilan berdasar Smith berkaitan dengan konsep resiprositas atau kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugi kerugian an maupun maupun pertuk pertukara aran n ekonom ekonomi. i. Teori Teori keadila keadilan n Smith Smith ini dikemb dikembang angkan kan kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu.42 Adam Smith memandang manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dan suatu sistem yang mekanismenya mengaitkan perilaku mereka yang spontan dan pada umumnya naluriah dengan manfaat-manfaat yang tak kelihatan bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya para fungsionalis, Smith menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem terkait dengan hubungan kaitmengait mengait yang sedemikian sedemikian kornpleks di antara antara bagian-bagia bagian-bagiannya, nnya, sehingga setiap setiap
39
Ibid, hlm.112. Ibid , hlm.116. 41 Ibid, hlm.112. 42 Sri Gambir Melati Hatta , Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, tanggal 30 Agustus 2000, hlm.16. 40
22
bagian menyumbang terhadap yang lainnya atau terhadap sistem tersebut secara keseluruhan. Masing-masing bagian terkait dan tergantung satu sama lain; dan terkait dan tergangung pada keseluruhan.43 Thomas Thomas Aquina Aquinass menyat menyataka akan n bahwa bahwa esensi esensi hukum hukum adalah adalah keadil keadilan, an, oleh oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri..44 Sela Selanj njut utny nya, a,
kebi kebija jaka kan n
refo reform rmaa
agra agrari riaa
juga juga
sela selara rass
deng dengan an
teor teorii
pembangunan hukum dari Muchtar Kusumaatmadja dan teori kemanfaatan (utilitas) dari Jeremy Jeremy Bentham. Bentham.
Ada beberapa beberapa argumentasi argumentasi krusial krusial mengapa mengapa teori hukum hukum
pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, khususnya dalam mendukung mendukung keberlakuan keberlakuan reforma reforma agraria, agraria, yang apabila apabila dijabarkan dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:45 Pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secar secaraa dime dimens nsio ional nal maka maka teor teorii hukum hukum pemb pemban angun gunan an memakai kerang kerangka ka acuan acuan pada pada pandanga pandangan n hidup hidup (way (way of live live)) masyarakat masyarakat serta serta bangsa 43
A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm.50-51 44 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 79. 45 Muchtar Kusumaatmadja Kusumaatmadja Konsep-K Konsep-Konsep onsep Hukum Dalam Dalam Pembangu Pembangunan nan (Kumpula (Kumpulan n Karya Karya Tulis), (Bandung: Alumni, Alumni, 2002), hlm.36. hlm.36. 23
Indonesia Indonesia berdasarkan berdasarkan asas Pancasila Pancasila yang bersifat bersifat kekeluargaan maka terhadap terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure meliputi structure (struktur), culture (kultu (kultur) r) dan substance (subst (substans ansi) i) sebagai sebagaiman manaa dikata dikatakan kan oleh oleh Lawren Lawrence ce W. Friedman.46 Ketiga pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi ,
hukum hukum sebag sebagai ai “sar “saran anaa pemb pembah ahar arua uan n masy masyar arak akat at”” (law as a tool social engeneering)47 dan hukum hukum sebagai sebagai suatu suatu sistem sistem sangat sangat diperl diperluka ukan n bagi bagi bangsa bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. berkembang.48 Selanjutnya, terkait dengan pemberlakuan reforma agraria yang didasarkan kepa kepada da kead keadil ilan an sosi sosial al dala dalam m poli politi tik k huku hukum m agra agrari ria, a, menu menuru rutt Mari Mariaa S.W. S.W. Sumardjono setidaknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar berpijak bagi pembuat kebijakan di masa yang akan datang.49 Pertama, prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh UUPA perlu dipertegas dan dikembangkan dikembangkan orientasinya orientasinya agar dapat diterjemahkan diterjemahkan dalam kebijakan kebijakan yang
46
Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada Legal pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hal. 1002-1010 serta dalam Law dalam Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 47. 47 Lihat Lihat Romli Romli Atmasasmi Atmasasmita, ta, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7. 48 Terhadap eksistensi hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 5 dstnya. 49 Maria Maria S.W. Sumardj Sumardjono, ono, Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm.43.
24
konseptual sekaligus operasional dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dapat menuntun ke arah perubahan yang dinamis. Kedua, perlu perlu persam persamaan aan persep persepsi si pembuat pembuat kebijak kebijakan an berkena berkenaan an dengan dengan berbagai hal yang prinsipil, agar a gar tidak menunda jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ketiga, tanpa mengingkari banyaknya kebijakan yang berhasil diterbitkan, masih terdapat kesan adanya pembuat kebijakan yang bersifat parsial atau untuk meme memenuh nuhii kebut kebutuha uhan n jang jangka ka pend pendek, ek, kare karena na belum belum iela ielasn snya ya urut urutan an prio priori rita tass kebijakan yang harus diterbitkan. Keempat , masih masih diperl diperlukan ukan adanya adanya suatu suatu cetak cetak biru biru kebijak kebijakan an di bidang bidang pertanahan yang dengan jelas menunjukkan hubungan antara prinsip kebijakan, tujuan yang hendak dicapai, serta sasarannya. Berdas Berdasark arkan an kajian kajian Kelomp Kelompok ok Studi Studi Pembar Pembaruan uan Agrari Agrariaa (KSPA) (KSPA),, guna guna mengantisipasi perubahan sistem politik dan pemerintahan, mengatasi krisis ekonomi dan dan meng mengak akhi hiri ri konf konfli lik k dan dan perm permas asal alah ahan an lain lainny nyaa yang yang berk berkai aita tan n deng dengan an penguasaan, pemilikan, penggunaan p enggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainn ainnya ya,,
maka aka
atur aturan an-a -atturan uran
yang yang
mend mendes esak ak
unt untuk
disu disussun
har harus
dapa dapatt
mengin menginteg tegras rasika ikan n tema-t tema-tema ema peruba perubahan han yang terjad terjadii dan mengand mengandung ung beberap beberapaa prinsip dasar sebagai berikut:50
50
Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), Usulan Rantap MPR RI tentang Pelaksanaan Pembaruan Agraria Agraria dan Pengelolaan Sumber Sumber Daya Alam yang yang Adil dan Berkelanjutan, Berkelanjutan, Bandung: 1416 September 2001, hlm.2.
25
1)
berorientasi kerakyatan; mengutamakan kepentingan hajat hidup masyarakat banyak daripada kepentingan pemodal besar;
2)
mengedepankan mengedepankan aspek keadilan keadilan dalam penguasaan, penguasaan, pemilikan, pemilikan, penggunaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya;
3)
bersifat bersifat integratif integratif antar sektor sektor dengan menghentika menghentikan n sektoralis sektoralisme me dalam bentuk kebijakan terpadu;
4)
memperhatikan keberlanjutan antargenerasi;
5)
memperhitungkan aspek kelestarian dalam pengelolaannya. Untuk merealisasikan merealisasikan hal tersebut, tersebut, diperlukan pengaturan yang bertujuan bertujuan
untuk: 1)
menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi pada masa lalu secara tuntas;
2)
menata ulang struktur struktur penguasaan, penguasaan, pemilikan, pemilikan, penggunaan penggunaan dan pemafaatan pemafaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya agar tercipta suatu kontak sosial baru yang lebih berkeadilan;
3)
mengatur masalah pengelolaan tanah dan sumber daya agraria lainnya untuk masa yang akan datang yang berdasarkan pada kedua kebijakan tersebut di atas.
3. Pengadilan Pengadilan Agraria Agraria Sebagai Wujud Pelaksnaaan Pelaksnaaan Hak Asasi Asasi Manusia
Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 meliputi meliputi kejahatan kejahatan genocide genocide (the (the crim crimee of genoc genocid ide) e) dan kejahatan kejahatan terhadap terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan
26
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara : a.
membunuh anggota kelompok ;
b.
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok ;
c.
menc mencip ipta taka kan n kondis kondisii kehid kehidup upan an kelom kelompok pok yang yang akan akan menga mengaki kiba batk tkan an kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya ;
d.
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok ;
e.
memindahkan memindahkan secara secara paksa anak-anak anak-anak dari kelompok kelompok tertentu tertentu ke kelompok kelompok lain.51 Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang
dila dilaku kukan kan sebag sebagai ai bagi bagian an dari dari sera serang ngan an yang yang melu meluas as atau atau sist sistem emat atik ik
yang yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sipil berupa berupa pembunu pembunuhan, han, pemusn pemusnahan ahan,, perbuda perbudakan, kan, pengusi pengusiran ran,, peramp perampasa asan n kemerdekaan, kemerdekaan, penyiksaan, penyiksaan, perkosaan, perkosaan, penganiayaan, penganiayaan, penghilangan penghilangan orang secara secara paksa dan kejahatan apartheid.52 Tragedi tewasnya petani dalam konflik agraria sebenarnya bukan hal baru. DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), misalnya, mencatat pada tahun 2011, sebanyak sebanyak 18 petani tewas dari 120 kasus konflik konflik agraria yang terjadi. terjadi. Pada 2010, setidaknya setidaknya ada 22 kasus. Peristiwa yang terjadi sepanjang tahun lalu telah menewaskan lima
51
52
Lihat: Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 Lihat: Pasal 9 UU No. 26 Thun 2000 27
orang petani dan 106 lainnya dikriminalisasikan. SPI juga mencatat setidak-tidaknya ada 22 kasus konflik agraria yang dialami oleh anggotanya dengan total lahan seluas 77.0 77.015 15 ha. ha.
Dar Dari
kasu kasuss-ka kasu suss
terse ersebu butt,
seban ebanya yak k
106 106
oran orang g
pet petani ani
telah elah
dikriminalisasi, dan 21.367 petani tergusur. Dari jumlah petani yang dikriminalisasi itu, 12 orang di Riau, 6 orang di Sumatera Barat, 23 orang di Bengkulu, 5 orang di Sumate Sumatera ra Utara, Utara, 2 orang orang di Sumate Sumatera ra Selata Selatan, n, 16 orang orang di Jambi, Jambi, 24 orang orang di Sulawesi Tengah dan 18 orang di Kalimantan.53 Komnas Komnas HAM juga mencat mencatat, at, dari dari 6.000 6.000 kasus kasus pelang pelanggar garan an HAM yang terjadi terjadi setiap setiap tahunnya, tahunnya, sekitar sekitar 1.000 kasus pelanggaran pelanggaran dilakukan oleh perusahaan perusahaan perkebunan. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya masalah konflik agraria antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang belum juga terselesaikan sejak masa orde baru hingga sekarang. sekarang.54 Komnas HAM juga telah melakukan berbagai penyelidikan dalam konflik agrari agrariaa yang yang terjad terjadii di Indone Indonesia sia.. Penyel Penyelidi idikan kan itu dilaku dilakukan kan mengin mengingat gat hampir hampir setiap kasus terindikasi adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh para petani. Hasil penyelidikan itu sudah diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait seperti Kepolisian, BPN, Kejaksaaan dan instansi lainnya. Dari Dari pengala pengalaman man itu Komnas Komnas HAM sejak sejak lima lima tahun tahun lalu lalu mengus mengusulk ulkan an kepada pemerintah untuk membentuk peradilan agraria mengingat banyaknya kasuskasus tersebut diputuskan tidak persis sesuai dengan aturan agraria. Bahkan, tidak
53 54
http://suaramerdeka.com/ Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.40 WIB. http://suaramerdeka.com/Diakses tanggal 10 Januari 2013, jam: 13.40 WIB. 28
sedikit di antaranya yang merugikan petani yang relatif paling banyak mengalami kasus sengketa lahan, baik dengan pihak swasta maupun dengan pemerintah. Sampai sekarang pemerintah belum merespon usulan peradilan agraria ini, padahal konflik agraria masih cukup banyak. Pembentukan peradilan agraria bukan kebijakan yang sulit dilakukan oleh pemerintah mengingat sudah banyak peradilan sejenis yang sudah ada saat ini seperti peradilan niaga, peradilan hubungan industrial dan sebagainya. Pemeri Pemerinta ntah h harus harus melind melindungi ungi hak-hak hak-hak ekonom ekonomii petani petani,, yang merupa merupakan kan profesi mayoritas warga miskin negeri ini. Menteri kehutanan, menteri pertanian, pertanian, dan menteri menteri BUMN perlu koordinasi koordinasi untuk menginventa menginventarisas risasii lahan-lahan lahan-lahan tidur atau mengan menganggur ggur agar agar dapat dapat dimanf dimanfaat aatkan kan para para petani petani untuk untuk melakuk melakukan an budida budidaya ya pertanian. Jangan terus menerus petani dipinggirkan, sementara di sisi lain mereka ditunt dituntut ut memiku memikull tanggun tanggung g jawab jawab memenuh memenuhii kebutu kebutuhan han pangan pangan seluru seluruh h warga warga bangsa lainnya. Selama ini swasembada pangan khususnya dan kedaulatan pangan pada umumnya sulit dicapai. Salah satunya juga lantaran terbatasnya ketersediaan lahan bagi para petani petani untuk berproduksi. berproduksi. Oleh karena karena itu, pendayagunaan pendayagunaan lahanlahan tidur milik negara maupun pengusaha-pengusaha besar sangat penting untuk mendukung tercapainya swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arian Bima berharap pemerintah dalam menyikapi konflik-konflik agraria yang melibatkan petani seperti ini tidak boleh hanya hanya menge mengede depa panka nkan n hukum hukum form formal al kepe kepemi mili lika kan n laha lahan, n, mela melain inka kan n harus harus menggun menggunaka akan n pendeka pendekatan tan yang yang kompre komprehens hensif. if.
Aspek Aspek politi politis-s s-sosi osiolo ologis gis yang
29
memperhitungkan nasib para petani juga harus digunakan dalam mencari solusi yang seadil-adilnya. Dalam Dalam perma permasa sala laha han n ini ini dapat dapat dike dikemu muka kakan kan alas alasan an-a -ala lasa san n yang yang dapa dapatt dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk pengadilan agrarian yaitu sebagai berikut: 1.
Masa Masala lah h Tan Tanah ah Meru Merupa paka kan n Mas Masal alah ah yang yang Khus Khusus us/S /Spe pesi sifi fik. k. Masalah tanah merupakan masalah masalah yang khusus /spesifik yang memerlukan penanganan dan pengetahuan khusus tentang pertanahan. Sengketa agraria memang merupakan suatu bentuk sengketa yang bersifat spesifik sehingga memerl memerlukan ukan pengeta pengetahua huan n khusus. khusus. Ketika Ketika sengket sengketaa terseb tersebut ut diajuk diajukan an ke pengadilan untuk diperiksa dan d an diputus guna mendapatkan keadilan, niscaya dibutuhkan dibutuhkan hakim yang menguasai hukum agrarian. Hakim yang memutus memutus sengketa agraria pada saat ini, baik di pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara pada dasarnya memiliki pengetahuan hukum yang bersifat general general.. Dalam Dalam setiap setiap pertim pertimbang bangan an hukum hukum putusa putusan n hakim hakim sering sering tidak tidak mengacu mengacu pada pada hukum hukum tanah tanah nasion nasional al dan lebih lebih menged mengedepan epankan kan hukum hukum perdata dan hukum administrasi. Hal ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan karena dalam melaksanakan tugas BPN berpegang dan mengacu pada hukum tanah nasional dan perangkat peraturan pelaksanaannya.
2.
Sejum Sejumla lah h besa besarr kas kasus us sengk sengket etaa tan tanah ah di di Indo Indone nesi siaa belu belum m dapa dapatt di di sel seles esai aikan kan secara tuntas oleh Pengadilan Umum.
30
Sejumlah Sejumlah besar kasus sengketa sengketa tanah yang terjadi terjadi di Indonesia Indonesia tidak mampu dise disellesai esaika kan n
deng dengan an
tunt untas
oleh oleh
lem lembaga baga
per peradi adilan
nasi nasion onal al..
Ini Ini
mengakibatkan mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-l berlarut-larut arut dan tidak adanya kepas kepasti tian an hukum hukum atas atas stat status us kepem kepemil ilik ikan an tana tanah. h.
Putu Putusa san n inkracht
(berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masyarakat.maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud 3.
Alte Altern rnat atif if peny penyel eles esai aian an seng sengke keta ta di luar luar peng pengad adil ilan an masi masih h memi memili liki ki bany banyak ak kelemahan Dalam Dalam peny penyel eles esai aian an sengk sengket etaa pert pertan anaha ahan n yang yang diha dihadap dapii oleh oleh Bada Badan n Pertanahan Nasional ada beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kelemahan itu adalah : a)
Mekanisme eksekusi yang sulit. Jika
salah
satu
pihak
tidak
bersedia
melaksanakan
isi
perdamaian/kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi, maka pihak lain tidak dapat memaksa agar pihak lawan melaksanakannya. Karena Karena itu, itu, cara cara yang yang dapat dapat ditemp ditempuh uh adalah adalah dengan dengan mengaj mengajukan ukan gugata gugatan n ke pengadi pengadilan lan,, sehing sehingga ga pada akhirn akhirnya ya perkar perkaraa terseb tersebut ut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama;
31
b)
Proses mediasi sangat bergantung kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hal itu berarti, bahwa para pihak yang bersengketa harus benar-benar bersedia menerima dan melaksanakan kesepakatan yang terjadi melalui mediasi;
c)
Jika di dalam mediasi mediasi tidak dilibatkan dilibatkan penasihat penasihat hukum atau lawyer sangat mungkin fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediat mediator or sehing sehingga ga dapat dapat mengak mengakiba ibatka tkan n kesepak kesepakata atan n (keput (keputusa usan) n) menjadi bias
4.
Kewe ewenangan pem pembata atalan sertifikat Suatu Suatu sertif sertifika ikatt yang yang merupak merupakan an produk produk dari dari Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n Nasion Nasional al dapat dibatalkan dibatalkan oleh putusan Pengadilan Pengadilan Negeri apabila terjadi Perkara, sehingga sehingga mengakibatka mengakibatkan n kurang kuatnya kuatnya kepemilikan kepemilikan sertifikat sertifikat tersebut. Berdasarkan Berdasarkan hal ini, Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Nasional tidak dapat mengintervensi mengintervensi Putusan Pengadilan
C. KE KESI SIMP MPUL ULAN AN
Konflik Konflik agrari agrariaa yang yang mereba merebak k selama selama ini diseba disebabkan bkan oleh oleh karena karena tidak tidak dilaksanakan dilaksanakannya nya reforma reforma agraria, agraria, karena konflik agraria agraria itu sendiri sendiri merefleksi merefleksikan kan pudarnya keadilan agraria di dalam suatu masyarakat (negara). Persoalan yang terjad terjadii di Lampun Lampung g (kasus (kasus Mesuji Mesuji)) adalah adalah masala masalah h keters ketersedi ediaan aan akses akses terhad terhadap ap tanah, yang dicirikan dicirikan dengan terjadinya terjadinya ketimpangan ketimpangan dalam alokasi penguasaan, penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah
antar
sektor
khususnya
antar
sektor
32
pertanian/perkebunan dan non pertanian, yang berdampak kepada penyusutan tanah pertanian/perkebunan. Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi petani, maka penyusutan tanah tersebut akan berdampak kepada terjadinya pengangguran secara massal serta meningkatnya kemiskinan masyarakat sekitar. Reforma Reforma agraria agraria dimaksudkan dimaksudkan untuk menjawab menjawab ketimpangan ketimpangan dan konflik konflik yang timbul. Konflik agraria selain merupakan akibat tidak dilaksanakannya reforma agraria, juga dapat terjadi dalam proses reforma agraria apabila persiapannya tidak matang. Karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang biasanya menyertai pelaksanaan reforma agraria, maka reforma agraria perlu dipersiapkan dengan matang dengan memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan. Peran Negara (dalam hal ini: pemerintah) sangat penting, bahkan tidak tergantikan dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya. Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria yang semakin meluas, maka perlu diupayakan penyelesaiannya melalui pengadilan agraria. Dengan adanya pengadilan agrarian ini diharapkan perkara-perkara di bidang agraria dapat dise disele lesa saik ikan an denga dengan n lebi lebih h menge mengede depa panka nkan n kead keadil ilan an dan keman kemanfa faat atan an sela selain in kepastian hukum.
DAFTAR PUSTAKA
33
Buku-buku
Budijaya, Nyoman, Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform, Yogyakarta: Liberty, 2000. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Friedman, Lawrence W. Legal W. Legal Theory, Dalam Naskah Akademis Tentang Peradilan Anak, Mahkamah Agung RI, Tahun 2005. ___________. Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, 1984. ___________. Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002 Ida Nurlin Nurlinda, da, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum, Hukum, Jaka Jakata ta:: Rajawali Pers, 2009. Joyo Winoto, Reforma Winoto, Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjajaran ke 50, Bandung, 10 September 2007. Kera Keraf, f, A. Sonny Sonny.. Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Yogyakarta: Pemerintah, Yogyakarta: Kanisius, 1996. Lili Rasjidi Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Wiyasa Putra, Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003. Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,, Jakarta: Kompas, 2000. ___________. Sumardjono, Kebijakan Sumardjono, Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2001. Muchtar Kusumaatmadja Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Tulis), Bandung: Alumni, 2002. Sediono Sediono MP. Tjondronegoro Tjondronegoro,, Sosiologi Agraria, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Indonesia, Bandung Bandung:: Alumni Alumni,, 2000. 34
___________. Peranan ___________. Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan, Keadilan, Pidato diucapkan diucapkan pada Upacara Upacara Penguk Pengukuhan uhan Jabata Jabatan n Guru Guru Besar Besar Tetap Tetap Madya Madya pada pada Fakult Fakultas as Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, tanggal 30 Agustus 2000. Subandi Al Marsudi, Pancasila Marsudi, Pancasila dan UUD’ 45 dalam d alam Paradigma Reformasi, Reformasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1996. Tim Tim
Lape Lapera ra,, Prinsip-Prinsip
Reforma
Agraria:
Jalan
Penghidupan
dan
Kemakmuran Rakyat, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001
Jurnal, Majalah, Makalah, Mass Media, Internet dll
Amstrong Sembiring: http://publikana.com. Erizal Jamal, Syahyuti dan Aten M. Harus, Reforma dan Masa Depan Pertanian, Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertania, Bogor, Jurnal Litbang Pertanian 21 (4), 2002. Iwan Isa, Kebijakan dan Permasalahan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan, Makalah, 2005. Kelompok Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), (KSPA), Usulan Usulan Rantap Rantap MPR RI tentan tentang g Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, Bandung: 14-16 September 2001. Nasution, Lutfi I. Beberapa Masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijaksanaan Untuk Menanggulanginya, dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat, Analisis CSIS Tahun XX, Nomor 2 Maret April 1991. Romli Atmasasmita, Menata Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003. Salman Salman Luthan , Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional , makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995. 35
Tempo, Kamis 29 Desember 2011. www.bpn.go.id/Penyelesaian Sengketa Pertanahan. http://bataviase.co.id/node/922937 http://nasional.vivanews.com http://suaramerdeka.com Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Republik Indonesia, Indonesia, Ketetapan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/200 IX/MPR/2001 1 Tentang Tentang Pembaruan Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber daya Alam. Republik Republik Indonesia, Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Tentang Pengadilan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Republ Republik ik Indones Indonesia, ia, Undang Undang-Un -Undang dang Nomor Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentan Tentang g Hak Asasi Asasi Manusia, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Repub Republi lik k Indo Indones nesia ia,, Perat Peratur uran an Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 11 Tahu Tahun n 2010 2010 Tent Tentan ang g Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
36
37
