BAB 1 : PENDAHULUAN HUKUM AGRARIA
Pengertian Tanah dan Hukum Agraria
Landasan Hukum
Sumber-sumber Hukum Agraria
Pembagian Hukum Tanah
Pengertian Tanah dan Hukum Agraria
Istilah tanah ( agraria) berasal dari beberapa bahasa , dalam bahasa latin agre berarti tanah atau sebidang tanah , agrarius berarti persawahan , perladangan pertanian. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia , agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah , dalam bahasa Inggris agraria selalu di artikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi , air , dan dalam batas batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Hukum agraria , menurut perangin menyatakan bahwa Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan – peraturan hukum , baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga lembaga hukum yang hubungan – hubungan hukum yang konkret.
Landasan Hukum
Dalam Undang undang tahun 1960 tentang peraturan pokok – pokok agraria , LNRI tahun 1960 No.104 – TLNRI No 2043 , disahkan tanggal 24 september 1960 , yang dikenal dengan UUPA . tidak memberikan pengertian agraria , hanya memberikan ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi , air ruang angkasa , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ( BARAKA)
Bumi ( pasal 1 ayat 4 UUPA )
Air ( pasal 1 ayat 5 UUPA )
Ruang Angkasa ( pasal 1 ayat 6 UUPA )
Kekayaan Alam Lainnya ( Undang undang No.1 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan )
Sumber – sumber Hukum Agraria
UUD 1945 Pasal 33
UUPA ( UU No 5 1960)
Berbagai peraturan UUPA
Berbagai keputusan / instruksi presiden
Berbagai peraturan pemerintah atau PERU
Berbagai peraturan / keputusan / instruksi / surat menteri dalam negeri
Berbagai peraturan / keputusan / intruksi / surat menteri agraria
Berbagai peraturan/ keputusan / instruksi / surat menteri pertanian
Berbagai Undang – undang dan peraturan lainnya.
Pembagian Hukum Tanah
Hukum pertanahan , yaitu bidang hukum yang mengatur hak hak pengusaan atas tanah. Yang dimaksud tanah disini adalah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUPA , adalah permukaan tanah yang dalam penggunaannya menurut pasal 4 ayat 2 UUPA , meliputi tanah bumi , air dan ruang angkasa yang ada diatasnya , sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut UUPA , dan peraturan peraturan hukum lain yang lebih tinggi .
Adapun pembagian hak haknya sebagai berikut :
Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Sewa
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Hak Guna Air
Hak Guna Ruang Angkasa
Hak Hak tanah untuk kepentingan suci dan sosial.
BAB 2 : HUKUM NASIONAL
Teori Hukum Nasional
Hak – Hak atas Tanah
Teori Hukum Nasional
Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA maka peraturan – peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintahan hindia belanda seperti agrarische wet , agrarische besluit , dan buku II BW yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi , karena memang UUPA dimaksudkan sebagai pengganti dari ketentuan – ketentuan pertanahan produk pemerintah hindia belanda yang terkesan imprealistik , kapitalistik dan feodalistik.
UUPA , lahir dalam konteks perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman , pengaruh , dan sisa sisa penjajahan , khussnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum feodal asing .
Oleh karena itu , lahirnya UUPA merupakan sebuah semangat anti imprealistik , kapitalistik dan feodalistik atas tanah dari bangsa asing.
Hak hak atas Tanah
Hak asli Indonesia , yaitu hak hak atas tanah menurut hukum adat.
Hak – hak barat , yaitu hak hak atas tanah menurut hukum barat, yaitu hukum yang dibawa oleh pemerintah Hindia belanda dalam hal ini , pemerintah hindia belanda memberlakukan asas konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di negeri Belanda Indonesia
Hak hak atas tanah daerah yang diatasnya masih ada penguasaan dari kerajaan setempat , misalnya yogyakarta , surakarta , dan daerah swapraja lainnya.
BAB : 3 TEORI HUKUM AGRARIA
Teori Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia
Teori eropa
Teori adat
Teori Hukum Nasional
Teori Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia
Teori Eropa
Teori eropa merupakan penguasaan atas tanah berdasarkan pemikiran orang eropa . Di eropa sebelum masa revolusi prancis berlaku doktrin bahwa raja adalah penguasa segala hal dinegaranya dengan semboyan " L'etat C'est Moi " maka negara adalah saya, teori ini mencerminkan kekuasan yang besar atas tanah. Raja dianggap sebagai wakil negara dan dianggap sebagai pemilik tanah negara. Indonesia sebagai jajahan belanda pun memberlakukan sistem ini , bahwa semua tanah adalah milik raja dan raja takluk pada pemerintahan kolonial .Dengan memberikan asas domein verklaring dengan arti bahwa semua tanah tanah tidak dapat dibuktikan semua pemilikannya adalah menjadi tanah negara , atas adanya teori ini maka pemerintah kolonial dapat menyewakan tanah tanah kepada perusahaan onderneming dengan skala yang besar.
Kebijakan pemberlakuan teori domein verklaring ini didasari atas alasan alasan karena pemerintah belanda menganggap raja raja di Indonesia yang mempunyai kekuasaan hak domein atas tanah maka sendirinya hak domein itu juga di ambil over oleh pemerintah belanda sebagai pemegang kedualtan rakyat Indonesia
Berdasarkan teori domein verklaring ini , maka tanah tanah adat dianggap sebagai milik negara. Akibatnya pemerintah menganggap negara berwenang untuk memberikan hak erfphact kepada investor untuk menguasai tanah tanah adat tersebut, demikian juga para investor merasa sah untuk menguasa tanah tersebut. Disisi lain anggota masyarakat hukum adata merasa bahwa anggota masyarakat tanah tersebut merupakan tanah milik mereka karena memang anggota anggota masyarakat tersebut tidak pernah melepaskan haknya atas tanah adatnya itu.
Pemberlakuan teori domein ini sangat jelas merugikan rakyat pribumi ( masyarakat hukum adat ) karena akibat dari pemberlakuan teori tersebut maka tanah adat ( tanah ulayat ) yang meskipun kenyataannya masih ada tidak diakui lagi keberadaanya karena tanah tersebut dikategorikan sebagai domenin negara yaitu tanah bebas ( vrij lands domein )
Teori adat
Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat , adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum . dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik mereka secara individual .
Hak Ulayat , adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasi tanah yang merupakan tanah hutan belukar didalamnya wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu sendiri .
Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat , maka pada prinsipnya hanya anggota hukum adat ( persekutuan ) itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut. Berdasarkan teori ini maka hak hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap di akui keberadaannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengakibatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.
Teori Hukum nasional
Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang di dasarkan kepada UUPA nomor 5 tahun 1960 . dalam hal ini Hak tanah yang didasarkan kepada UUPA tentang penguasaan atas tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia .
Dengan berlakunya UUPA maka peraturan peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintah hindia belanda seperti angraische wet , agrarische besluit , dan Buku II BW yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi , karena memang UUPA dimaksudnkan sebagai pengganti ketentuan ketentuan pertanahan produk pemerintah Hindia Belanda yang terkesan imprealistik , kapirtalistik dan feodalistik .
Sedangkan kaitan dengan hukum adat tentang tanah , maka hukum nasional UUPA mengatur tentang hak hak atas tanah mengacu pada hukum adat tentang tanah di Indonesia
BAB 4 : BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN )
Pengertian Badan pertanahan Nasional
Sejarah
Dasar Hukum
Visi dan Misi BPN
Fungsi BPN
Tujuan BPN
Sasaran strategis pengolahan Tanah
Pengertian Badan Pertanahan Nasional
Badan pertanahan nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah Non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh kepala ( sesuai dengan perpres No. 10 Tahun 2006 ). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional , regional dan sektoral.
Sejarah
Periode 1960
Pada awal berlakunya UUPA , semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh presiden dan menteri muda kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi
Periode tahun 1965
Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R. Hermanses. S.H
Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan . pada saat itu dimasukkan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jendral agraria. Selama periode 1968-1990 tetap bertahan tanpa adanya perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan
Periode 1988-1990
Pada periode ini kembali mengalami perubahan . lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir. Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. Pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal dibentuknya badan pertanahan nasional
Periode 1990
Pada tahun ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri negara agrarian/ badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir. Soni harsono. Pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan nasional.
Periode tahun 1998
Pada tahun ini masih menggunakan dengan format yang sama dengan nama menteri negara agraria/ badan pertanahan nasional. Perubahan yang terjadi hanya pada puncak pemimpinnya saja.
Periode tahun 2002-2006 sampai sekarang
Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting . pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan kementrian. Pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Luthfi I.Nasution , ,Sc.,Ph.D
Dasar Hukum
UU No. 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok pokok agraria
Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha , hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006
Peraturan menteri agraria/ kepala badan pertanahan nasional No 3 tahun 1997
Peraturan menteri agraria/ kepala badan pertanahan nasional No 3 Tahun 1999
Peraturan menteri agraria/ kepala badan pertanahan nasional No 9 tahun 1999
Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006
Pertauran kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia nomor 4 tahun 2006
Visi dan Misi BPN
VISI :
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar- besar kemamkmuran rakyat , serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan , kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia
Misi :
Mengembangkan dan menyelanggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :
Peningkatan kesejahteraan rakyat
Peningkatan tatanan kehidupan
Perwujudan tatanan kehidupan bersama
Keberlanjutan sistem kemasyarakatan , kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan meberikan akses seluas luasnya
Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa , semangan , prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA
Fungsi
Perumusan kebijakan nasional bidang pertanahan
Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan
Koordinasi kebjikan , perencanaan , dan program dibidang pertanahan
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum
Pelaksanaan pendaftaran tanah
Pengaturan dan penetapan hak hak atas tanah
Penyiapan administrasi atas tanah
Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
Pemberdayaan masyarakat atas tanah
Tujuan BPN
Tujuan pembangunan bidang pertanahan yang akan dicapai tahaun 2010 – 2014 pada dasarnya adalah " mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat "
Sasaran strategis pengolah tanah
Sasaran pembangunan pertanahan yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 pada dasarnya adalah terwujudnya sistem pengolahan tanah yang efesien, efektif serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip – prinsip keadilan , trasnparansi dan demokrasi.
BAB 5: PPAT DAN NOTARIS
Pengertian PPAT
Landasan Hukum PPAT
Tugas Pokok PPAT
Hak, kewajiban dan Larangan PPAT
Ketentuan Sanksi
Wewenang PPAT Berdasarkan PERKABAN No. 8 Tahun 2012
PPAT dan Kode etiknya
Jenis – jenis Notaris
Tugas Pokok dan kewenangan Notaris
Perbedaan Notaris dengan PPAT
Pengertian PPAT
Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) , merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi BPN guna membantu menguatkan/mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh subyek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Secara normatif, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbutan hukum tententu menganai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun ndan membuat alat bukti mengani perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya ( pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 TAHUN 1998 Jo . pasal 1 angka 24 PP 24 tahun 1997 )
Landasan Hukum PPAT
Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 ( UUPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998tentang pejabat pembuat akta tanah serta peraturan pelaksanaannya.
Tugas Pokok PPAT
Melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar sebagai pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan Hukum mengenai hak atas tanah yang dapat dilakukan oleh PPAT tersebut antara lain :
Jual beli
Tukar menukar
Hibah
Pemasukan kedalam perusahaan
Pembagian hak bersama
Pemberian HGB/ HP / HM
Pemberian hak tanggungan
Pemberian Kuasa membebankan hak tanggungan
Hak , kewajiban dan larangan PPAT
Hak
Menerima uang jasa
Memperoleh cuti
Kewajiban PPAT
Mengangkat sumopah jabatan
Berkantor ddalam daerah kerjanya
Membuat , menjidil dan memelihara daftar akta akta
Hanya dapat mendantangani akta peralihan hak atas tanah
Menyampaikan laporan bulanan
Larangan PPAT
Membuat akta untuk dirinya sendiri , suami atau istrinya atau keluarga sedarah
Membuat akta PPAT terhadap tanah yang sengketa
Ketentuan Sansi
Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT , dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatannya
Sanksi atas pelanggaran tidak menyampaikan laporan bulanan, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,-
Wewenang PPAT berdasarkan Perkaban No 8 tahun 2012
Kewenangan teknik pembuatan dan pengisian minuta Akta PPAT telah telah dirasakan sepenuhnya kepada PPAT.
PPAT dan Kode etiknya
Kode etik PPAT adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan atau kongres dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT , termasuk didalamnya para PPAT pengganti.
