BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kesehatan adalah hak asasi manusia dan modal investasi bangsa, serta merupakan salah satu dari 3 komponen utama yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kesehatan perlu dipelihara, ditingkatkan dan diupayakan oleh setiap orang. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, oleh karena itu diperlukan kepedulian semua pihak terhadap kesehatan. Banyak orang dan banyak pihak yang belum menyadari pentingnya kesehatan dalam hidupnya. Masalah kesehatan seringkali kalah prioritas dibandingkan dengan masalah ekonomi dan kebutuha fisik lainnya. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Tingkat kesehatan dan kualitas SDM kita pada umumnya sangat rendah (urutan ke-109 di dunia) sehingga perlu upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap kesehatan ini. Dengan dicanangkannya Indonesia Sehat 2010, upaya mengenalkan kesehatan kepada berbagai pihak ini perlu dipacu, agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukannya pendekatan komunikatif dan inovatif yang memperhatikan setiap segmen sasaran. Sehubungan dengan itu semua, perlu dilakukan advokasi kesehatan kepada berbagai pihak, terutama para penentu kebijakan dan berbagai sektor, termasuk lembaga perwakilan rakya baik di Pusat maupun daerah. Kurang berhasil atau kegagalan suatu program kesehatan, sering di sebabkan pembuat keputusan, baik di tingkat nasional maupun lokal (provinsi, kabupaten, atau kecamatan). Akibat kurangnya dukungan itu, antara lain rendahnya alokasi anggaran untuk program kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya kebijakan yang menguntungkan bagi kesehatan dan sebagainya. Untuk memperoleh atau meningkatkan dukungan atau komitmen dari para pembuat kebijakan, termasuk para pejabat lintas sektoral diperlukan upaya disebut advokasi. Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang
1
mempunyai permasalahan. Istilah advokasi mula-mula digunakan dibidang hukum atau pengadilan. Sesorang yang sedang tersangkut perkara atau pelanggaran hukum, agar memperoleh keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Mengacu kepada istilah advokasi dibidang hukum tersebut, maka advokasi dalam kesehatan diartikan upaya untuk memperoleh kesehatan. Promosi
kesehatan
memerlukan
adanya
advokasi
kebijakan
untuk
menciptakan dukungan bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat. Hal ini merupakan law enforcment yang dapat memaksa atau memobilisasi masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya kesehatan. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor sehingga masalah kesehatan sering kalah prioritas dibanding masalah ekonomi dan kebutuhan fisik lainnya. Oleh karena itu, upaya mengenalkan kesehatan perlu dipicu agar memperoleh dukungan dan kepedulian semua pihak. Perlu dilakukannya pendekatan persuasif, cara-cara komunikatif dan inovatif yang memeprhatikan setiap segmen sasaran untuk meningkatkan kesadaran semua pihak, oleh kerena itu diperlukannya advokasi kesehatan kepada berbagai pihak agar kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh pihak lain, terutama para penentu kebijakan dan berbagai sektor, termasuk lembaga perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah.
1.2. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Advokasi Kesehatan? 2. Apa tujuan dari Advokasi Kesehatan? 3. Siapa sajakah sasaran dan pelaku dari Advokasi Kesehatan? 4. Bagaimana pendekatan dari Advokasi Kesehtan? 5. Apa saja unsur dasar dari Advokasi Kesehatan? 6. Apa saja indikator keberhasilan dari Advokasi Kesehatan?
1.3. Tujuan 1. Mengetahui tentang Advokasi Kesehatan
2
2. Mengetahui tujuan dari Advokasi Kesehatan 3. Mengetahui sasaran dan pelaku dari Advokasi Kesehatan 4. Mengetahui pendekatan dari Advokasi Kesehatan 5. Mengetahui unsur dasar dari Advokasi Kesehatan 6. Mengetahui indikaor keberhasilan dari Advokasi Kesehatan
3
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Advokasi Kesehatan Menurut Foss & Foss et al (1980); Toulmin (1981) advokasi adalah upaya persuasif yang mencangkup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu (Hadi Pratomo dalam Notoatmodjo, 2005). Advokasi adalah usaha mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacammacam bentuk komunikasi persuasif (John Hopkins School for Public Health). WHO (1989) seperti dikutip UNFPA dan BKKBN (2002) mengungkapkan bahwa “Advocacy is a cpmbination on individual and social action design to gain political comitment, policy support, social acceptence and system support for particular health goal programe”. Jadi dapat disumpulkan bahwa advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan social yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Kata kunci dalam advokasi adalah “valid information” (untuk input), “free choice”, atau “persuasive”. Ringkasnya advokasi dapat diartikan sebagai upaya atau proses untuk memperoleh komitmen, yang dilakukan secara persuasive untuk mempengaruhi kebijakan public dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Advokasi Kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan, atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat (Depkes, 2007). Kaitan antara promosi kesehatan dengan advokasi adalah menurut Anderson dalam Baum (2002), promosi kesehatan merupakan kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang berhubungan dengan bidang organisasi, politik, dan ekonomi yang direkayasa untuk memfasilitasi adaptasi perilaku dan lingkungan untuk memperbaiki kesehatan. Jadi promosi kesehatan bukan hanya perubahan perilaku melainkan juga perubahan lingkungan, karena lingkungan diciptakan oleh keputusan yang dibuat individu,
4
organisasi atau pemerintah, mereka yang peduli terhadap kesehatan atau kesejahteraan individu dan masyarakat (promotor kesehatan), perlu terlibat atau mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut.
2.2. Tujuan Advokasi Kesehatan Menurut Departemen Kesehatan RI (2007), tujuan advokasi kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Umum Diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keiktusertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. 2. Tujuan Khusus 1) Adanya pemahaman atau pengenalan atau kesadaran. 2) Adanya ketertarikan atau peminatan atau tanpa penolakan. 3) Adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan 4) Adanya tindakan/ perbuatan/ kegiatan nyata (yang diperlukan) 5) Adanya kelanjutan kegiatan (kesinambungan kegiatan) Menurut Notoatmodjo, (2007) secara inklusif terkandung tujuan-tujuan advokasi antara lain yaitu: 1. Komitmen Politik (Political Comitment) Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat dan di sektor manapun sangat diperlukan terhadap permasalahan kesehatan dan upaya pemecahan permasalahan kesehatan. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik yang sedang berjalan. Oleh sebab itu pembangunan di sector kesehatan juga tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik pada saat ini. Baik kekuasaan eksekutif maupun legislative di Negara manapun ditentukan oleh proses politik, terutama hasil pemeliharaan umum pada eksekutif dan legislative terhadap masalah kesehatan masyarakat, ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap masalah-masalah kesehatan.
5
Demikian
pula
seberapa
jauh
mereka
mengalokasikan
anggran
pembangunan nasional begi pembangunan sektor kesehatan, juga tergantung pada cara pandang dan kepedulian (concern) mereka terhadap kesehatan dalam konteks pembangunan nasional. Oleh sebab itu untuk meningkatkan komitmen para eksekutif dan legislative terhadap kesehatan perlu advokasi kepada mereka. komitemen politik ini dapat diwujudkan antara lain dengan pernyataanpernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, dapi para pejabat eksekutif maupun legislative, mengenai dukungan atau persetujuan terhadap isu-isu kesehatan. 2. Dukungan Kebijakan (Policy Support) Dukungan konkret yang diberikan oleh para pimpinan institusi di semuua tingkat dan di semua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dikeluarkannya kebijakan yang konkret dari pembuat keputusan. Oleh sebab itu, setelah adanya komitmen politik dari para eksekutif maka perlu ditindak lanjuti dengan advokasi agar dikeluarkannya kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut. Dukungan kebijakan ini dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, surat keputusan pimpinan institusi baik pemerintah maupun swasta, instruksi atau surat edaran dari para pemimpin lembaga/ institusi, dan sebagainya. 3. Dukungan Masyarakat (Social Acceptance) Dukungan
masyarakat
berarti
diterimanya
suatu
program
oleh
masyarakat. Suatu program kesehatan apa pun hendaknya memperoleh dukungan dari sasaran utama program tersebut, yakni masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Oleh sebab itu apabila suatu program telah mendapat komitmen dan dukungan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah memperoleh dukungan masyarakat. Untuk sosialisasi program ini, para petugas tingkat operasional atau local, misalnya petugas dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas, mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu para
6
petugas tersebut juga mempunyai kemampuan advokasi. Untuk petugas kesehatan tingkat distrik, sasaran advokasi adalak kepala distrik, parleman distrik, pejabat lintas sektoral di tingkat distrik dan sebagainya. Sedangkan sasaran advokasi petugas puskesmas adalah kepala wilayah kecamatan, pejabat lintas sektoral tingkat subdistrik, para tokoh masyarakat setempat, dan sebagainya. 4. Dukungan Sistem (System Support) Agar suatu program berjalan dengan baik, perlu adanya sistem, mekanisme, atau prosedur kerja yang jelas yang mendukungya. Oleh sebab itu sistem kerja atau organisasi kerja yang melibatkan kesehatan perlu dikembangkan. Mengingat bahwa masalah kesehatan merupakan dampak dari berbagai sektor, maka program untuk pemecahannya atau penanggulangannya pun harus bersama-sama dengan sektor lain. Dengan kata lain, semua sektor pembangunan
yang
mempunyai
dampak
terhadap
kesehatan,
harus
memasukkan atau mempunyai unit atau sistem yang menangani masalah kesehatan di dalam struktur organisasinya. Unit ini secara internal menangani masalah kesehatan yang dihadapi oleh karyawan, dan secara eksternal mengatasi dampak institusi tersebut terhadap kesehatan masyarakat.
2.3. Sasaran dan Pelaku Advokasi Kesehatan Sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, mitra
di kalangan pengusaha/ swasta, badan penyandang dana, media masa,
organisasi
profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan kelompok potensi lainnya di masyarakat. Semuanya bukan hanya berpotensi mendukung, tetapi juga menentang atau berlawanan atau merugikan kesehatan (misalnya industri rokok). Pelaku advokasi kesehatan: siapa saja yang peduli terhadap upaya kesehatan, dan memandang perlu adanya mitra untuk mendukung upaya tersebut. Pelaku
7
advokasi dapat berasal dari kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi berbasis masyarakat/ agama, LSM, dan tokoh berpengaruh. Diharapkan mereka yang memahami masalah kesehatan, mempunyai kemampuan advokasi khususnya melakukan pendekatan persuasif, dapat dipercaya dan sedapat mungkin dihormati atau setidaknya tidak tercela khususnya dihadapan kelompok sasaran.
2.4. Pendekatan Advokasi Kesehatan Kata kunci dalam proses atau kegiatan advokasi ini adalah pendekatan persuasive, secara dewasa, dan bijak, sesuai keadaan yang memungkinkan tukar pikiran secara baik (free choice). Menurut UNFPA dan BKKBN (2002) terdapat lima pendekatan utama dalam advokasi:
1. Melibatkan para pemimpin Para pembuat Undang-undang, mereka yang terlibat dalam penyusunan hukum, peraturan maupun pemimpin politik yaitu mereka yang menetapkan kebijakan public sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah sosial termasuk kesehatan. 2. Bekerja dengan media massa Media massa sangat berperan penting dalam membentuk opnini publik. Media juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi public atas isu atau masalah tertentu terutama dalam hal kesehatan. Mengenal, menbangun, dan menjaga kemitraan dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi. 3. Membangun kemitraan Dalam upaya advokasi sangat penting dilakukan upaya jaringan, kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi-organisasi dan sektor lain yang bergerak dalam sektor yang sama, dalam hal ini adalah kesehatan. Kemitraan ini dibentuk oleh individu , kelompok yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang sama.
8
4. Memobilisasi massa Merupakan suatu proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi kedalam kelompok-kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Dengan mobilisasi dimaksudkan agar motivasi individu dapat diubah menjadi tindakan kolektif. 5. Membangun kapasitas Maksudnya adalah melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelila program yang komprehensif dan membangun kritikal massa pendukung yang memiliki ketrampilan advokasi.
2.5. Unsur Dasar Advokasi Sharma dalam Notoatmodjo (2005), ada delapan unsur dasar advokasi, yaitu antara lain adalah: 1. Penetapan tujuan Advokasi Agar upaya advokasi dapat berhasil tujuan, advokasi perlu dibuat lebih spesifik berdasarkan pertanyyan berikut: apakah isu atau masalah tersebut dapat menyatukan atau membuat berbagai kelompok bersatu dalam suatu koalisi yang kuat? Apakah tujuan advokasi dapat dicapai? Apakah tujuan advokasi memang menjawab permasalahan? 2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi Adanya data dan riset pendukung sangat penting agar keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Oleh karena itu, data dan riset mungkin diperlukan dalam menentukan masalah yang akan diadvokasi, identifikasi solusi pemecahan masalah maupun menentukan tujuan yang realistis. 3. Identifikasi khalayak sasaran advokasi Bila isu dan tujuan telah disusun, upaya advokasi harus ditujukan bagi kelompok yang dapat membuat keputusan dan idealnya ditujukan bagi orang yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, misalnya staf, penasihat, orang tua yang berpengaruh, media massa dan masyarakat.
9
4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi Khalayak sasaran berbeda bereaksi tidak sama atas pesan yang berbeda. Seorang tokoh politik mungkin termotivasi kalau dia mengetahui banwa banyak dari konstituen yang diwakilinya peduli terhadap masalah tertentu. Seorang Menkes mungkin akan mengambil keputusan ketika kepada yang bersangkutan disajikan data rinci mengenai besarnya masalah kesehatan tertentu. Jadi penting diketahui pesan apa yang diperlukan agar khalayak sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. 5. Membangun koalisi Melibatkan orang dalam jumlah yang besar dan mewakili berbagai kepentingan, sangat nermanfaat bagi upaya advokasi maupun dukungan politis. Bahkan daam satu organisasi sendiri, koalisis internal yaitu melibatkan berbagai orang dari berbagai divisi/ departemen dalam mengembangkan program baru, dapat membantu consensus untuk aksi kegiatan. Pertimbangkan lagi siapa lagi yang akan diajak bermitra dalam aliansi atau koalisi upaya advokasi yang dirancang. 6. Membuat persentasi yang persuasif Kesempatan untuk mempengaruhi khalayak sasaran kunci seringkali terbatas waktunya. Kecermatan dan kehati-hatian dalam meyempaikan argument yang meyakinkan atau model/ cara presentasi dapat mengubah kesempatan terbatas ini menjadi upaya advokasi yang berhasil. 7. Penggalangan dana untuk advokasi Semua
kegiatan
termasuk
upaya
advokasi
memerlukan
dana.
Mempertahankan upaya advokasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang memerlukan waktu, energi dalam penggalangan dana atau sumber daya lain untuk menunjang upaya advokasi. 8. Evaluasi upaya advokasi Untuk menjadi advocator yang tangguh diperlukan umpan balik berkelanjutan serta evaluasi atas upaya advokasi yang telah dilakukan.
10
2.6.Langkah-langkah Pokok dalam Advokasi Kesehatan Menurut Sharma (dikutip dari Hadi Pratomo dalam Notoatmodjo, 2005), terdapat delapan unsur dasar dalam advokasi, yaitu penetapan tujuan, pemanfaatan data, identifikasi khalayak sasaran, pengembngan dan penyampaian pesan, membangun koalisi, membuat penyajian atau persentasi
yang persuasif,
penggalangan dana dan evaluasi. Menurut Depkes (2007), terdapat lima langkah kegiatan advokasi antara lain adalah: 1. Identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi Masalah atau isu advokasi perlu dirumuskan berbasis data atau fakta. Data sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Data berbasis fakta sangat membantu menetapkan masalah, mengidentifikasi
solusi dan menentuka tujuan yang realistis. Adanya data
sering menjadi argumen yang sangat persuasif. 2. Identifikasi dan analisis kelompok sasaran Sasaran kegiatan advokasi ditujukan kepada para pembuat keputusan (decision makers) atau penentu kebijakan (policy makers), baik dibidang kesehatan maupun di luar sector kesehatan yang berpengaruh terhadap publik. Tujuannya agar para pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Antara lain dalam bentuk peraturan, undang-undang, instruksi, dan yang menguntungkan kesehatan. Dalam mengidentifikasi sasaran perlu ditetpkan siapa
saja
yang
menjadi
sasaran,
mengapa
perlu
diadvokasi,
apa
kecenderunagnnya, dan apa harapan kita kepadanya. 3. Siapkan dan kemas bahan informasi Tokoh politik mungkin akan termotivasi dan akan mengambil keputusan jika mereka mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. Oleh sebab itu penting diketahui pesan atau informasi apa yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advocator. Kata kunci untuk bahan informasi ini adala informasi yang akurat, tepat dan menarik.
11
Beberapa pertimbangan dalam menetapkan bahan informasi ini meliputi: a. Bahan informasi minimal memuat rumusan masalah yang dibahas, latar belakang masalahnya, alternative mengatasinya, usulan peran atau tindakan yang diharapkan, dan tindak lanjut penyelesaiannya. Bahan informasi juga minimal memuat tentang 5 W 1 H (what, why, who, where, when dan how). b. Dikemas menarik, ringkas, jelas dan mengesankan. c. Bahan informasi tersebut akan lebih baik lagi jika disertai data pendukung, ilustrasi contoh, gambar dan bagan. d. Waktu dan tempat penyampaian baan informasi, apakah sebelum, saat atau setelah pertemuan. 4. Rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional Beberapa teknik atau kegiatan operasional avokasi dapat meliputi konsultasi, lobi, pendekatan atau pembicaraan formal atau informal terhadap para pembuat keputusan, negoisasi atau resolusi konflik, pertemua khusus, debat publik, petisi, pembuatan opini, dan seminar-seminar kesehatan. 5. Laksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut Upaya advokasi selanjutnya adalah melaksanakan
kegiatan sesuai
rencana yang telah disusun, memantau dan mengevaluasinya serta melakukan tindak lanjut. Evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan serta menyempurnakan dan memperbaiki strategi advokasi. Untuk menjadi advokat yang tangguh, diperlukan umpan balik berkelanjutan dan evaluasi terhadap upaya advokasi yang telah dilakukan.
2.7.Peran Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Advokasi Kesehatan Menurut Depkes (2007), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota memiliki peran sebagai berikut: 1. Merumuskan masalah/ isu, berhubungan dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk advokasi.
12
2. Menetapkan arah atau kebijakan atau strategi dengan menetapkan tujuan, sasaran pencapaian, dan strategi pelaksanaan advokasi. 3. Menentukan sasaran, siapa yang perlu diberikan advokasi. 4. Memilih pelaku, siapa yang akan melakukan advokasi 5. Menyusun bahan advokasi, menugasi tim penyusun bahan advokasi dan menetapkannya. 6. Mengembangkan kemitraan dengan cara membangun dan mengembangkan kemitraan untuk advokasi. 7. Mengelola
kegiatan
advokasi
dengan
merencanakan,
menggerakkan
pelaksanaan, memantau, mengawai, dan menilai kegiatan advokasi
2.8. Indikator Keberhasilan Advokasi Kesehatan 1. Indikator Output Adanya kepedulian, keterlibatan dan dukungan, serta kesinambungan upaya kesehatan, baik berupa kebikajan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, atau keterlibatan dalam kegiatan/ geraka. Output kegiatan advokasi adalah undangundang, perda, instruksi yang mengikat masyarakat atau instansi berkenaan dengan masalah kesehatan. 2. Indikator Proses Adanya rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan advokasi berupa forum, jaringan, dan kerja sama. 3. Indikator Input Adanya sasaran yang jelas, bahan informasi/ advokasi, dan kesiapan pelaku advokasi.
13
BAB 3 PENUTUP
3.1. Kesimpulan Konsep perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat juga dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan orgnisasi, dan politik bahkan factor ekonomi, maka lingkungan yang mendukung perubahan perilaku sangatlah penting. Oleh karena itu, advokasi sebagai salah satu strategi promosi kesehatan untuk mendukung
perubahan perilaku individu maupun masyarakat menjadi penting.
Advokasi hakekatnya
adalah bekerja dengan individu dan organisasi untuk
membuat suatu perubahan, suatu proses dimana orang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. tujuan dari advokasi kesehatan adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keiktusertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan. Pelaku advokasi kesehatan: siapa saja yang peduli terhadap upaya kesehatan, dan memandang perlu adanya mitra untuk mendukung upaya tersebut. Pendekatan advokasi kesehatan antara lain: melibatkan para pemimpin, bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, memobilisasi massa dan membangun kapasitas. Unsur dasar advokasi antara lain: penetapan tujuan advoakasi, pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, identivikasi khalayak sasaran advokasi, pengembangan dan penyampaian pesan advokasi, membangun koalisi, membuat persentasi yang persuasive, penggalangan dana untuk advokasi, evaluasi upaya advokasi. Langkah-langkah advokasi kesehatan antara lain: identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi, identifikasi dan analisis kelompok sasaran, siapkan dan kemas bahan informasi, rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional, laksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut.
14
3.2. Saran Dalam memberikan promosi kesehatan mencangkup advokasi diharapkan dapat bekerja
sama antara individu dan organisasi dalam membuat suatu
perubahan.
15
DAFTAR PUSTAKA Maulana D. J. Heri. 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta: EGC. Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta. . 2007. Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
16
