Konstitusi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo

ANGGARAN DASAR (AD) HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO (HIPERMAWA) Periode 2011-2013

PENDAHULUAN

Berkat rahmat Allah SWT, bangsa Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaannya dari kaum penjajah, maka menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara untuk mengisi kemerdekaan ini dalam Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang di Ridhoi Allah SWT. Kami Pelajar Mahasiswa Wajo, sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab kepada Agama, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, bertekad memberikan Dharma Bakti dalam rangka pengabdian nyata kehadirat Allah SWT. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah SWT serta usaha yang teratur terencana dan penuh kebijaksanaan maka dengan rahmat Allah SWT kami dari Pelajar Mahasiswa Wajo menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang berbentuk legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga khusus yang diberi nama HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO dengan semboyan MALI SIPARAPPE, REBBA SIPATOKKONG, MALILU SIPAKAINGE. Dan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KARAKTERISTIK Pasal 1 Nama

Organisasi ini HIPERMAWA

bernama

Himpunan

Pelajar

Mahasiswa

Wajo,

disingkat

Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan

Hipermawa didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 29 September 1965 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Makassar. Pasal 3 Karakteristik

1. Lambang Hipermawa berdasarkan Lambang Kabupaten Wajo 2. Lagu Hipermawa adalah Mars HIPERMAWA 3. Semboyan “Mali Siparappe, Rebba S ipatokkong, Malilu Sipakainge.

Di tetap tetapkan kan di AM KOP, M akass akassar Pada tanggal tanggal 31 Januar i – 02 Februari 2011

BAB II ASAS, TUJUAN DAN AGENDA STRATEGIS Pasal 4 Asas

Organisasi ini berasaskan Pancasila Pasal 5 Tujuan

Terbinanya insan intelektual yang tercerahkan, kreatif, produktif dan dedikatif serta bertanggung jawab terhadap pembangunan Bangsa dan Negara pada umumnya dan Kabupaten Wajo pada khususnya demi tercapainya masyarakat madani. Pasal 6 Agenda Strategis

a. Membina pribadi Pelajar dan Mahasiswa Wajo menjadi berahlak mulia. b. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan sosial dan budaya. c. Berperan aktif dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional pada umumnya dan Kebupaten Wajo pada khususnya. d. Berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. e. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan dan asas organisasi demi terciptanya tujuan organisasi. f. Mengontrol dan berperan aktif dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo. g. Mengintervensi sistem pemerintahan dan demokrasi di Kabupaten Wajo. BAB III STATUS DAN SIFAT Pasal 7 Status

HIPERMAWA adalah Oraganisasi Pelajar dan Mahasiswa yang berstatus independen, yang menghimpun semua pelajar dan mahasiswa yang berasal dari kabupaten wajo di seluruh Indonesia dan tidak berafiliasi dengan suatu golongan organisasi politik, aliran keagamaan dan organisasi o rganisasi sosial tertentu manapun. Pasal 8 Sifat

HIPERMAWA adalah organisasi yang bersifat sosial.


BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 Anggota

Anggota Hipermawa terdiri dari: 1. Anggota Muda 2. Anggota Penuh 3. Anggota Istimewa 4. Anggota Kehormatan BAB V STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Konferensi, Konferensi Luar Biasa, Rapat Anggota Komisariat/Koperti (RAK) dan RAK luar biasa Pasal 11 Kepemimpinan

a. Kepemimpinan Organisasi dipegang oleh Pengurus Pusat HIPERMAWA, Pengurus Komisariat/Koperti HIPERMAWA b. Hubungan antara Pengurus Pusat, Komisariat, Koperti, Lembaga Khusus bersifat koordinasi. Pasal 12 Dewan Permuasyawaratan

a. Ditingkat Pengurus Pusat HIPERMAWA dibentuk Dewan Permusyawaratan Perwakilan Komisariat/Koperti (DPPK) PP-HIPERMAWA. b. Ditingkat Komisariat/Koperti dibentuk Dewan Perwakilan Anggota Komisariat/ Koperti (DPAK/DPA.Ko) c. DPPK Pusat dan DPAK/DPA.Ko bertanggung jawab pada masing-masing institusinya. Pasal 13 Badan-Badan Khusus

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, Pengurus pusat membentuk lembaga dan atau badan-badan lain dengan kebutuhan organisasi.


BAB VI KEUANGAN Pasal 14 Sumber Keuangan

Sumber keuangan HIPERMAWA diperoleh dari iuran anggota, Pemerintah, swasta dan Donatur lainnya serta usaha-usaha yang halal, tidak mengikat dan melanggar hukum. Pasal 15 Penggunaan Keuangan

Penggunaan keuangan HIPERMAWA dugunakan untuk kegiatan yang berguna, bermanfaat dan produktif bagi anggota dan masyrakat.

Pasal 16 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat/Koperti kepada DPPK pusat/DPAK/DPA.Ko. BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 17 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Konferensi atau Konferensi Luar Biasa

Pasal 18 Pembubaran Organisasi

Pembubaran Oraganisasi hanya dapat dilakukan oleh Konferensi atau Konferensi Luar Biasa BAB VIII ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN Pasal 19 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur di Konstitusi akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan konstitusi.


Pasal 20 Aturan Peralihan

Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka aturan-aturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. PENUTUP

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan taufik-Nya kepada kita semua, Amin.


ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO (HIPERMAWA) Periode 2011-2013

BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1

1. Anggota Muda adalah : a. Pelajar dan atau Mahasiswa yang berasal dari wajo b. Mengajukan permohonan tertulis dan sikap aktif akt if dalam organisasi c. Bersedia menjalankan masa pengabdian selama satu tahun terhadap Organisasi. 2. Anggota Penuh adalah : a. Telah mengikuti pengkaderan dan taat terhadap isi pokok AD/ART, GBHO, PKO dan aturan lain yang ditetapkan oleh Organisasi. b. Pelajar dan atau Mahasiswa yang telah mendapatkan Nomor Anggota Hipermawa (NAH). 3. Anggota Istimewa adalah Anggota yang telah menyelesaikan pendidikannya (S1) max 2 tahun dan S2 max 1 tahun. 4. Anggota Kehormatan adalah orang yang telah berjasa kepada Hipermawa yang telah ditetapkan oleh pengurus. BAGIAN II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 2 Hak Anggota

1. Anggota Muda mempunyai hak : a. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulis b. Memilih pimpinan Organisasi 2. Anggota Penuh mempunyai hak : a. Menyampaikan pendapat lisan dan tulisan b. Memilih dan dipilih menjadi pimpinan Organisasi dan atau pengurus organisasi c. Dipilih menjadi pimpinan Organisasi dan atau Pengurus Organisasi 3. Anggota Istimewa mempunyai hak : a. Menyampaikan pendapat lisan dan tulisan


b. Mengikuti setiap kegiatan Organisasi 4. Anggota Kehormataan mempunyai hak : a. Mengikuti setiap kegiatan Organisasi b. Mengajukan saran atau usul diminta ataupun tidak oleh Pengurus HIPERMAWA. Pasal 3 Kewajiban Anggota

a. Menjaga dan menjunjung nama baik Organisasi b. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan HIPERMAWA c. Kecuali bagi Anggota Muda dan Anggota Kehormatan tidak berlaku ayat b. BAGIAN III BERAKHIRNYA MASA KEANGGOTAAN Pasal 4 Berakhirnya Masa Keanggotaan

Anggota kehilangan keanggotaannya karena : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri secara tertulis dipertanggung jawabkan. c. Skorsing dan dicabut status keanggotaannya. d. Berakhir masa keanggotaannya.

dengan

alasan

yang

dapat

BAGIAN IV SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 5

Anggota dapat dikenakan sanksi atau pemecatan karena : a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga HIPERMAWA b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus HIPERMAWA c. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik HIPERMAWA.


Pasal 6 Tata Cara Skorsing/Pemecatan

Tata Cara Skorsing/Pemecatan : a. DPPK dapat melakukan Skorsing/Pemecatan secara langsung terhadap anggota berdasarkan usulan Pengurus Pusat, Komisariat/Koperti melalui Sidang Istimewa DPPK b. Pengurus Pusat dapat melakukan reshuffle/Skorsing/pemecatan secara langsung terhadap aparat Pengurus melalui Rapat Pleno HIPERMAWA c. Skorsing/Peemecatan terhadap Anggota/Pengurus harus dilakukan peringatan terlebih dahulu, Teguran, Tulisan, dan Putusan Pemecatan. Pasal 7 Pembelaan dan Pencabutan Skorsing/Pemecatan

a. Anggota atau Pengurus yang akan dikenakan Skorsing/pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Sidang Istimewa yang dilaksanakan oleh DPPK Pusat sebagai pembelaan Akhir. b. Putusan Skorsing/Pemecatan yang diambil dalam konferensi, Rapat Anggota Komisariat/Koperti atau forum yang ditunjuk itu dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. BAB II FORUM ORGANISASI BAGIAN I KONFERENSI Pasal 8 Status dan Kedudukan

a. Konferensi merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Organisasi. b. Konferensi merupakan Mustawarah seluruh Anggota Hipermawa Pasal 9 Kekuasaan dan Wewenang

a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat HIPERMAWA dengan kriteria sebagai berikut : 1. Melaksanakan minimal 50% rekomendasi dengan rincian 25% Eksternal dan 25% Internal. 2. Melaksanakan minimal 75% Program kerja.


b.

c. d.

e.

3. Tidak melaksanakan pelanggaran Konstitusi. 4. Transparansi dan akuntabilitas Keuangan. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Pedoman Kerja Organisasi, serta Rekomendasi HIPERMAWA. Memilih Dewan Permusyawaratan Perwakilan Komisariat/koperti (DPPK) Memilih dan melantik Ketua Umum yang merangkap sebagai Formartur dan kemudian memilih Mid Formatur untuk membantu formatur dalam menyusun komposisi Pengurus Pusat. Menilai laporan Aktivitas DPPK. Pasal 10 Penyelenggaraan

Konferensi diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 2 tahun sekali dan di ikuti oleh Komisariat/Koperti yang defenitif. Pasal 11 Peserta a. Peserta konferensi terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau. b. Peserta Penuh adalah Peserta yang di mandatir oleh Pengurus Komisariat dan Pengurus Koperti c. Peserta peninjau adalah seluruh Anggota HIPERMAWA selain peserta penuh d. Komisariat/koperti yang telah terbentuk tetapi belum defenitif hanya berstatus sebagai peserta peninjau. Pasal 12 Sidang-sidang

Sidang-sidang terdiri dari : a. Sidang Pleno, Sidang Pleno adalah Sidang yang diikuti oleh seluruh peserta konferensi. b. Sidang Komisi, Sidang Komisi adalah sidang yang dilaksanakan oleh masingmasing komisi. Pasal 13 Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang terdiri dari : a. Steering Committee, Steering Committee adalah Anggota yang dimandatir oleh Pengurus Pusat HIPERMAWA b. Presidium Sidang, Presidium Sidang dibentuk oleh Peserta Konferensi


c. Pimpinan Sidang Komisi, dibentuk oleh anggota komisi masing-masing untuk memimpin Sidang Komisi. Pasal 14 Quorum

a. Konferensi dapat dinyatakan Quorum apabila dihadiri 2/3 jumlah utusan Peserta Penuh. b. Apabila ayat a tidak terpenuhi maka konferensi diundur selama 2 kali 10 menit dan setelah itu dinyatakan Quorum.

Pasal 15 Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. b. Apabila point a tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. BAGIAN II KONFERENSI LUAR BIASA Pasal 16 Status, Kedudukan dan Penyelengaraan

a. Konferensi Luar Biasa merupakan setingkat dengan Konferensi b. Konferensi Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila ada hal-hal yang dianggap luar biasa yang terjadi di tubuh Organisasi yang membahayakan tujuan Organisasi. c. Konferensi Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Komisariat/Koperti dengan persetujuan 2/3 dari Komisariat/Koperti yang defenitif. d. Tata Cara dan Mekanisme Konferensi Luar Biasa diatur kemudian oleh DPPK. Pasal 17 Tugas dan Wewenang

a. Menilai dalam bentuk menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat HIPERMAWA. b. Memilih, menetapkan dan melantik formatur dan mid formatur dan untuk mempersiapkan Konferensi selanjutnya.


c. Kekuasaan dan wewenang Konferensi luar Biasa sama dengan kekuasaan dan wewenang Konferensi. Pasal 18 Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. b. Bila poin a tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan diambil dengan cara suara terbanyak atau voting.

BAGIAN III RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT/KOPERTI Pasal 19 Status, Kedudukan dan Penyelenggaraan

a. Rapat Anggota Komisariat/Koperti merupakan musyawarah dan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Komisariat/Koperti. Komisariat/Koperti. b. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat/Koperti dalam keadaan luar biasa akan diatur kemuadian dalam aturan tersendiri oleh DPAK/DPA.Ko Pasal 20 Kekuasaan dan Wewenang

a. Menetapkan pokok-pokok Program Kerja dan Rekomendasi Komisariat/koperti. b. Memilih pengurus Komisariat/Koperti dengan jalan memilih Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang merangkap sebagai formatur dan kemudian memilih 3 mid formatur. c. Memilih dan menetapkan Dewan Permusyawaratan Anggota Komisariat/Koperti (DPAK/DPA.Ko). d. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Komisariat/Koperti dengan criteria sebagai berikut : 1. Melaksanakan minimal 50% rekomendasi dengan rincian 25% eksternal dan 25% internal. 2. Melaksanakan minimal 50% program kerja 3. Tidak melakukan pelanggaran konstitusi secara murni 4. Transparansi dan akuntabilitas keuangan.


Pasal 21 Peserta

a. Peserta RAK/RAK.Ko terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau b. Peserta Penuh adalah seluruh Anggota Muda dan Anggota Komisariat/Koperti. c. Peserta peninjau adalah selain Peserta Penuh.

Penuh

BAGIAN IV PENGURUS PUSAT Pasal 22 Status

a. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekut if tertinggi tertinggi Organisasi. b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 2 tahun terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari Pengurus demisioner. c. Masa jabatan Pengurus Pusat yang terpilih melalui Konferensi Luar Biasa adalah melanjutkan kepengurusan yang lalu. Pasal 23 Personalia Pengurus Pusat

a. Formasi Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. b. Komposisi Pengurus Pusat adalah Anggota Penuh dari unsur-unsur Komisariat/Koperti. c. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya/Non aktif dapat diangkat pejabat Ketua umum oleh Sidang Pleno Pengurus Pusat HIPERMAWA yang selanjutnya dalam wakttu yang sesingkat-singkatnya mengadakan Konferensi Luar Biasa untuk Memilih Ketua Umum. Pasal 24 Tugas dan Wewenang

a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan konferensi b. Segera mengumumkan/menyampaikan kepada Pengurus HIPERMAWA segala ketetapan dan perubahan yang penting yang berhubungan dengan HIPERMAWA. c. Pengurus Pusat bertanggung jawab terhadap Konferensi dan selanjutnya menyampaikan laporan tertulis dihadapan konferensi.


d. Pengurus Pusat baru dapat melakukan tugasnya setelah serah terima jabatan dari Pengurus Pusat Demisioner. e. Selambat-lambatnya satu bulan setelah Pengurus Pusat terbentuk, maka segera mengadakan serah terima jabatan dari Pengurus Pusat demisioner kepada Pengurus Pusat yang baru. f. Melaporkan hasil kerja Pengurus Pusat pada saat Sidang Pleno yang diadakan 2 kali dalam 1 periode kepengurusan g. Menyampaikan laporan keuangan kepada DPPK Pusat HIPERMAWA setiap 6 bulan sekali dalam bentuk laporan tertulis. h. Sidang Pleno merupakan institusi tertinggi dalam Pengurus Pusat HIPERMAWA i. Dalam keadaan tertentu Pengurus Pusat HIPERMAWA dapat mengadakan rehabilitasi dan rasionalisasi Pengurus dan Aparat HIPERMAWA pada Sidang Pleno Pengurus Pusat HIPERMAWA. j. Pengurus Pusat dan DPPK adalah Penanggung jawab tertinggi Organisasi. k. Pengurus Pusat melaksanakan Rapat Presidium, Rapat Pengurus dan Rapat Konsolidasi. l. Pengurus pusat berkewajiban mengadakan pengawalan/bimbingan terhadap jalannya aktifitas pengurus Komisariat/koperti yang baru terbentuk sampai satu tahun setelah masa berdirinya. Pasal 25 Pengesahan, Pelantikan dan Pengukuhan

a. Ketua Umum terpilih disahkan dan dilantik oleh Konferensi. b. Pengurus Pusat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum. c. Pengurus Pusat dikukuhkan oleh Bupati. BAGIAN IV PEMBENTUKAN KOMISARIAT/KOPERTI Pasal 26 Status

a. Komisariat merupakan kesatuan organisasi yang di bentuk ditempat kedudukan Pengurus Pusat berdasarkan wilayah Kecamatan dimana Anggota HIPERMAWA berasal. b. Koperti merupakan kesatuan organisasi yang di bentuk berdasarkan pergutuan tinggi dimana Anggota HIPERMAWA berasal. c. Untuk mendirikan Komisariat/Koperti sekurang-kurangnya mimiliki 25 anggota yang disahkan oleh pengurus pusat.


d. Anggota Hipermawa yang akan mendirikan Komisariat/Koperti harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan persetujuan. e. Mekanisme pembentukan Komisariat/Koperti ditentukan pada Rapat Konsolidasi Pengurus Pusat HIPERMAWA f. Komisarit/Koperti yang terbentuk wajib menjalankan masa pengabdian Maksimal selama satu tahun sebelum disahkan oleh Pengurus Pusat sebagai Komisariat/Koperti yang defenitif. g. Dalam kondisi vakum, pengurus pusat harus mengkaratekerkan komisariat/koperti tersebut. Pasal 27 Personalia Pengurus Komisariat/Koperti

a. Formasi pengurus Komisariat/Koperti sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. b. Pengurus Komisariat/Koperti disahkan oleh Penngurus Pusat HIPERMAWA. c. Yang dapat menjadi pengurus Komisariat/Koperti adalah Anggota penuh komisariat/Koperti. d. Apabila Ketua Umum Komisariat/Koperti tidak dapat menjalankan tugasnya, non aktif maka dapat diangkat pejabat ketua umum oleh Rapat Harian Pengurus Komisariat/Koperti yang selanjutnya dalam waktu yang sesingkatsingkatnya mengadakan RAK untuk memilih Ketua Umum. Pasal 28 Tugas dan Wewenang

a. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat/Koperti (RAK/RA.Ko) kebijakan organisasi ditingkat komisariat/koperti dan pusat serta ketentuan organisasi lainnya. b. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan kepada DPAK/DPA.Ko HIPERMAWA pada Sidang Pleno. c. Menyampaikan laporan keuangan kepada DPAK/DPA.Ko Hipermawa selama 6 bulan sekali dalam bentuk laporan tertulis yang mekanisme dan format pelaporan akan ditentukan kemudian oleh DPPK d. Pengurus komisariat/koperti bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Komisariat/Koperti (RAK/RA.Ko). e. Pengurus komisariat/koperti baru dapat mennjalankan tugasnya setelah dilakukan pelantikan. f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah personalia pengurus komisariat/koperti terbentuk, maka pengurus demisioner mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus komisariat/koperti yang baru.


g. Pengurus komisariat/koperti dan DPAK/DPA.Ko adalah penanggung jawab tertinggi organisasi dirtingkat komisariat/koperti. Pasal 29 Pengesahan, Pelantikan dan Pengukuhan

Pengurus Komisariat/Koperti disahkan, dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat HIPERMAWA. BAGIAN V TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 30 Tugas

Tugas Dewan Permusyawaratan Perwakilan Komisariat/Koperti : 1. DPPK sebagai lembaga legislative mempunyai tugas tertentu yang lebih bersifaat proyektif dengan mekanisme yang telah diatur. a. Melalui Konferensi dan konferensi luar Biasa merumuskan AD,ART,GBHO,PKO, Rekomendasi dan kebijakan lembaga dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang. b. Memperssiapkan, menyusun dan melaksanakan agenda Konferensi setiap akhir periode seperti penetapan sistem perekrutan dan lain-lain, dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang. c. Meeminta laporan keuangan Pengurus Pusat setiap 6 bulan sekali d. Menerima, menampung dan meenyalurkan aspirasi Anggota HIPERMAWA. 2. DPPK berfungsi : a. Mengawasi pelaksanaan konstitusi. b. Mendengar dan mengevaluasi kegiatan PP-HIPERMAWA c. Mengadakan Sidang Pleno. 3. DPPK mempunyai Wewenamg : a. Memintta penjelasan kepada PP-HIPERMAWA apabila ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan roda kepengurusan. b. Member saran dan usulan dan pendapat diminta atau tidak kepada PPHIPERMAWA dalam mengambil sikap kelembagaan. c. Bertindak memberi teguran dan mengambil keputusan tentang kepengurusan PP-HIPERMAWA apabila melakukan pelanggaran konstitusi, kebijakan lembaga serta aturan organisasi lainnya. 4. Apabila dikemudian hari pengurus DPPK yang terpilih pada saat konferensi tidak mampu menjalankan kepengurusan, maka akan dibentuk pengurus DPPK baru yang akan melanjutkan kepengurusan sampai konferensi dengan persetujuan Komisariat/Koperti.


BAGIAN VI KEPENGURUSAN Pasal 31

1. DPPK merupakan perwakilan dari komisariat dan koperti se-jajaran HIPERMAWA. 2. Kepengurusan terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua dan Sekretaris. BAGIAN VII BADAN KHUSUS Pasal 32 Status

a. Badan Khusus HIPERMAWA dibentuk sesuai kebutuhan. b. Badan khusus HIPERMAWA membantu PP-HIPERMAWA PP -HIPERMAWA.. Pasal 33 Personalia Badan Khusus

a. Formasi Pengurus Badan Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. b. Pengurus Badan Khusus disahkan oleh Pengurus Pusat HIPERMAWA. c. Masa jabatan Pengurus Badan Khusus disesuaikan dengan Pengurus Pusat HIPERMAWA. d. Yang menjadi Pengurus Badan Khusus adalah Anggota HIPERMAWA. Pasal 34 Tugas dan Kewajiban

a. Membantu dalam melaksanakan program dan kewajiban HIPERMAWA sesuai fungsi dan tujuan pembentukannya masing-masing. b. Menyampaikan laporan 6 bulan sekali serta laporan kepengurusan kepada PPHIPERMAWA. BAB III KEUANGAN Pasal 35 Sumber Keuangan

Sumber keuangan Hipermawa berasal dari usaha lain yang halal dan tidak mengikat.


Pasal 36 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat/Koperti kepada DPPK/DPAK/DPA.Ko. dalam bentuk laporan tertulis yang mekanisme dan format pelaporan ditentukan oleh DPPK Pusat.

BAB IV IDENTITAS ORGANISASI Pasal 37 Lambang

Lambang HIPERMAWA ditetapkan dengan konfigurasi sebagai berikut : a. Bentuk Lambang HIPERMAWA mengacu pada Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Wajo. b. Pada sebelah kiri dan kanan Pohon bajo terdapat dua buah buku, disebelahh kanan atas diletakkan gambar Jagung dan Kopi, Sebelah Kiri atas diletakkan gambar Padi dan Ikan. c. Pada untaian Pita terdapat kata : Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge d. Dibagian bawah terdapat tulisasn HIPERMAWA.


Pasal 38 Lagu

Lagu HIPERMAWA adalah Mars HIPERMAWA. (Terlampir (Terlampir ). ). Pasal 39

Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge.

Pasal 40

Penggunaan atribut/logo diatur dalan aturan tersendiri BAB V PERUBAHAN AD/ART Pasal 41

a. Perubahan AD/ART hanya dilakukan di dalam konferensi dan konferensi luar biasa. b. Rencana perubahan AD/ART sedapat mungkin di sampaikan kepada Komisariat/Koperti dan Badan Khusus satu bulan setelah Konferensi. BAB VI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 42

a. Pembubaran HIPERMAWA hanya dapat dilaksanakan oleh dan harus oleh konferensi. b. Keputusan pembubaran HIPERMAWA harus disitujui oleh 2/3 peserta Konferensi. Pasal 43

Inventaris HIPERMAWA setelah pembubaran harus diserahkan kepada yayasan atau lembaga lain yang sesuai dengan tujuan HIPERMAWA.

BAB VII ATURAN PERALIHAN Pasal 44

Segala peraturan dan kebijakan organisasi lainnya harus berdasarkan konferensi HIPERMAWA.


BAB VIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 45

Setiap anggota HIPERMAWA dianggap telah mengetahui isi AD/ART setelah ditetapkan. Pasal 46

Setiap anggota HIPERMAWA harrus mentaati AD/ART ini dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi Organisasi sebagaimana yang diatur ketentuan. BAB IX ATURAN PENUTUP Pasal 47

a. Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian dalam aturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan AD/ART ini. b. AD/ART berlaku sejak tanggal di tetapkannya.


GARIS – GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO HIPERMAWA Periode 2011-2013 BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar haluan Organisasi disingkat GBHO adalah suatu haluan atau pedoman yang berisi garis-garis besar pernyataan kehendak HIPERMAWA yang pada hakikatnya merupakan Pola Umum Kerja Organisasi. 2. Pola Umum yang dilaksnakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus dalam rangka mewujudkan tujuan HIPERMAWA. 3. Rangkaian Program Kerja yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dimaksudkan untuk membentuk Pelajar dan Mahasiswa yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara serta Masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya. 4. Arah kebijakan HIPERMAWA adalah sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan/program kerja dalam satu periode kepengurusan. B. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-garis Besar Haluan Organisasi ini untuk memberikan arah program kerja dan berpartisipasi aktif dalam mengisi pembanguanan Bangsa da n Negara pada umumnya dan pembangunan Kabupaten wajo pada khususnya. C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Organisasi HIPERMAWA disusun disusun berdasar : 1. Landasan Ideologi : Pancasila 2. Landasan Konstitusional Konstitusional : UUD 1945 hasil Amandemen 3. Landasan Operasional : Tri Dharma Perguruan Tinggi dan AD/ART HIPERMAWA D. SISTEMATIKA

Memberikan gambaran yang jelas untuk mewujudkan masa depan HIPERMAWA yang diinginkan, maka perlu per lu disusun pola kerja secara sistematis sebagai berikut : 1. Pendahuluan. 2. Pola dasar haluan kerja. 3. Pola umum program kerja


4. Pedoman program kerja organisasi. BAB II POLA DASAR HALUAN KERJA A. MAKNA DAN HAKEKAT

Pola dasar haluan kerja HIPERMAWA merupakan landasan filosofis sebagai rangkaian upaya mewujudkan arah kebijakan yang berkesinambungan dalam rangka mencapai cita-cita HIPERMAWA. Pola dasar ini harus dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan d an berlanjut untuk u ntuk memacu kemampuan ke mampuan HIPERMAWA dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Pelajar dan Mahasiswa Wajo pada khususnya dan Masyarakat Wajo pada umumnya. Arah kebijakan dalam pola dasar ini harus didukung oleh seluruh Pelajar dan mahasiswa Wajo sebagai Basis Struktur Organisasi untuk mengantarkan HIPERMAWa mencapai Tujuannya. B. TUJUAN

Program kerja HIPERMAWA diarahkan pada tercapainya tujuan HIPERMAWA yaitu Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak mulia, kreatif, produktif dan dedikatif serta bertanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara pada umumnya dan Kabupaten Wajo pada khususnya demi tercapainya Masyarakat Madani Yang dimaksud dengan : 1. I nsan nsan I ntelektual, ntelektual, adalah seluruh perwujudan dari Pelajar Mahasiswa yang selalu Rasional, Analisis, Kreatif, Universal, Sistematis serta Bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berlandaskan moralitas moralitas guna mewujudkan insan ilmuan yang jujur, bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. 2. Berakhlak Mulia, adalah memiliki sikap dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai agama sehingga dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pelopor dan teladan. 3. Kreatif, adalah senantiasa berdaya cita memberikan kerja yang bermanfaat dan tepat guna untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya. 4. Produktif, adalah memiliki kemampuan guna menghasilkan ide-ide dan aktifitas yang solutif terhadap setiap masalah sosial kemasyarakatan. 5. Dedikatif, adalah memberikan Dharma bakti dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab kedaerahan dalam menata dan membangun cita-cita masyarakat Wajo.


6. Tanggung Jawab, adalah sebagai wujud komitmen putra daerah dalam mengisi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya. 7. Madani, adalah masyarakat yang mengedepankan keadilan dalam semua dimensi kehidupan menuju masyarakat masyarakat yang tentram, makmur makmur dan bahagia yang di Ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. C. AZAS KEGIATAN : : bahwa dalam kegiatan dan pengembangan 1. Azas Keim anan dan K etaqwaan organisasi mengarah pada terbentuknya anggota HIPERMAWA yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Azas Kemanusiaan : bahwa kegiatan HIPERMAWA diperuntukkan bagi terciptanya kebaikan hidup manusia sesuai dengan esensi harkat dan kualitas sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Azas Kekeluargaan : bahwa kegiatan HIPERMAWA mengembang misi tujuan organisasi yang didasari oleh kebersamaan. Azas Peni Peni ngkatan SDM : bahwa kegiatan HIPERMAWA di orientasikan 4. Azas kepada pembentukan dfan peningkatan potensi anggota baik dari aspek kognitif (Pengetahuan), Efektif (mentalitas), maupun Psikomotorik (keterampilan dan kecakapan). Pemberdayaan An ggota : bahwa kegiatan HIPERMAWA diarahkan 5. Azas Pemberdayaan pada pembangunan dan penyaluran potensi anggota dalam berbagai aspek sebagai proses regenerasi kemimpinan di HIPERMAWA 6. Azas Kemandirian dan Profesionalisme : pelaksanaan kegiatan HIPERMAWA dilakukan secara mandiri dan professional demi terciptanya anggota yang mampu mengembangkan potensi individual demi kepentingan HIPERMAWA kedepan. 7. Azas Transparansi dan Akuntabilitas : bahwa kegiatan dan kebijakan HIPERMAWA diarahkan pada pencapaian kerja yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anggota HIPERMAWA. D. PRINSIP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan HIPERMAWA maka setiap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan atas prinsip-prinsip : 1. Prinsip Tuju an, adalah segala usaha dan program kegiatan dalam mencapai dan merealisasikan tujuan HIPERMAWA. 2. Prinsip Masseddi Siri, ialah usaha dan program kerja serta kegiatan HIPERMAWA harus merupakan usaha bersama dengan semangat yassiwajori dan dialaksanakan atas dasar kekeluargaan.


3. Prinsip Manfaat, ialah setiap kegiatan HIPERMAWA hendaknya dapat dirasakan hasilnya sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anggota HIPERMAWA, maupun masyarakat pad umumnya. 4. Prinsip Perbaikan Sistem Organisasi HIPERMAWA, infrastruktur dan perangkat lainnya menuju satu kesatuan sistem organisasi mapan. 5. Peningkatan Mitra dan Jaringan Komunikasi, HIPERMAWA sebagai proses pematangan external organisasi yang berimplikasi positif terhadap perkembangan internal HIPERMAWA. BAB III POLA UMUM PROGRAM KERJA A. POLA UMUM PROGRAM KERJA DIARAHKAN PADA USAHA-USAHA UNTUK : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Anggota HIPERMAWA. 2. Meningkatkan kematangan Struktur dan Manajemen Organisasi HIPERMAWA sesuai dengan kondisi kebutuhan kader. 3. Mampu meningkatkan kerja sama dan persatuan yang harmonis bagi semua elemen HIPERMAWAdan masyarakat serta pemerintah secara umum. 4. Meningkatkan hubungan kerja, koordinasi dan hubungan kerja antara struktur dan anggota HIPERMAWA. 5. Meningkatkan kemampuan manajerial kepengurusan dalam mengelola HIPERMAWA pada setiap tempat dan kegiatan. 6. Meningkatkan kerja sama dengan badan atau organisasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah. 7. Mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang dalam kelembagaan HIPERMAWA. 8. Melakukan penataan dan pendataan serta penertiban terhadap anggota dan alumni HIPERMAWA. 9. Melakukan upaya aktif dan konkrit dalam memperbaiki dan membesarkan nama HIPERMAWA. 10. Memperhatikan regenerasi/kaderisasi HIPERMAWA. 11. Memberikan sumbangsih yang real terhadap penguatan masyarakat madani. B. PELAKSANA

Pola Umum Program Kerja HIPERMAWA dilaksanakan oleh Lembaga Struktural HIPERMAWA. BAB IV PEDOMAN PROGRAM KERJA ORGANISASI

PKO dibahas dalam lampiran


BAB V PENUTUP

Berhasilnya Garis-Garias Besar Haluan Organisasi HIPERMAWA sangat tergantung pada ketertiban dan rasa memiliki seluruh Anggota HIPERMAWA dan dukungan semua pihak untuk pengembangan Organisasi dan kejayaan HIPERMAWA ke depan.


PEDOMAN KERJA ORGANISASI HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO HIPERMAWA Periode 2011-2013 PENDAHULUAN

Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA) sebagai Organisasi Pelajar dan Mahasiswa yang berfungsi membina calon-calon intelektual yang berakhlak mulia dengan suatu kebulatan hati untuk mengembang amanah dalam pencapaian tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar Hipermawa yang berbunyi: “TERBINANYA

INSAN

INTELEKTUAL

YANG

TERCERAHKAN,

KREATIF, PRODUKTIF DAN DEDIKATIF SERTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA PADA UMUMNYA DAN KABUPATEN WAJO PADA KHUSUSNYA , DEMI TERCIPTANYA MASYA RAKAT MADANI”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka HIPERMAWA mengusahakan : a. Membina Pribadi Pelajar dan Mahasiswa yang berakhlak mulia. b. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. c. Berperan aktif dalam dunia pendidikan, baik ditingkat menengah maupun pendidikan tinggi, untuk menopang pembangunan dengan partisipasi yang konstruktif dan korektif. d. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan azas, identitas organisasi serta untuk pencapaian tujuan. Rumusan tersebut diatas mengandung makna bahwa citra Pemuda Pelajar Mahasiswa yang dikehendaki oleh HIPERMAWA yaitu seorang pribadi yang tercerahkan dan berilmu pengetahuan serta penuh rasa tanggung jawab dalam beraktifitas, beraktifitas, baik atas nama organisasi maupun bukan atas nama organisasi untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara umum maupun daerah Kabupaten Wajo pada khususnya. Dengan demikian HIPERMAWA berpendapat bahwa model keilmuan, keintelektualan dan keimanan adalah modal besar utama yang mendukung tercapainya tujuan Organisasi. Pembangunan nasional saat ini sangat ditekankan pada keselarasan antara pembangunan lahiriah dan mental spiritual. Sehingga untuk mencapai masyarakat madani terlebih dahulu diprioritaskan pada pembangunan manusia dibidang mental spiritual bersama dengan pembangunan lahiriah yang menyeluruh dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena, eksistensi HIPERMAWA sebagai organisasi Pelajar dan Mahasiswa seharusnya senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai ilmiah dan


keintelektualan dengan didasari oleh nilai-nilai keimanan yang tangguh dalam rangka membina dan mempersiapkan kader-kader pembangunan bangsa dan agama yang mempunyai nilai lebih dari kelompok masyrakat lain. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkokoh pranata-pranata organisasi beserta anggotanya dalam memacu diri dalam memiliki kadar iman yang tinggi sangat diperlukan langkahlangkah strategis dan sistematis sebagai berikut : 1. Fungsionaris HIPERMAWA seyogyanya lebih mengutamakan kualitas Anggota daripada Kuantitas Anggota dalam mendinamisir keanggotaan. Kualitas yang dimaksud yaitu meningkatkan potensi ilmu menuju ke fokus insan intelektual yang tercerahkan, kreatif, produktif, dedikatif dan bertanggung jawab serta biasa menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas khususnya pelajar dan mahasiswa sekitar. 2. Keberadaan HIPERMAWA ditengah-tengah masyarakat luas harus ditunjang oleh anggota dengan rasa memiliki terhadap organisasi yang tinggi dan kesadaran berorganisasi yang memadai. Hal tersebut dapat mewujudkan keikhlasan keikh lasan berkorban serta pengabdian yang tulus untuk u ntuk memanfaatkan sarana da n prasarana organisasi yang baik, efektif dan efisien dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan. 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya yang harus ditaati dan dijalankan oleh pengurus dan anggota secara sadar dan bertanggung jawab bagi pemenuhan hajad dan tujuan organisasi. 4. Heterogenitas pola pikir anggota yang menyusul akibat adanya latar belakang pendidikan, ekonomis, dan sosial budaya lainnya, tidaklah dipandang sebagai kendala dalam pencapaian tujuan organisasi dan mendinamisir keanggotaan tetapi hendaklah dijadikan asset untuk mencipatakan suasana saling melengkapi antara anggota guna mempercepat tercapainya tujuan organisasi. 5. Tertib organisasi dengan pengelolaan yang teratur, sistematis, management dialogis dan terbuka dari pengurus dalam rangka mengantisipasi permasalahan sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks adalah tuntutan yang tak terhindarkan. Dengan demikian HIPERMAWA dengan pengurusnya dapat mengfungsikan sebagai penyalur dan wadah pengembangan aspirasi anggota yang potensial. 6. Berpegang teguh pada nilai-nilai persaudaraan, meningkatkan konsolidasi kekerabatan dan ukhuwah sesama anggota agar kekerabatan HIPERMAWA dapat semakin membumi ditengah-tengah masyarakat bangsa khususnya masyarakat wajo. Untuk lebih mendekatkan gambaran global diatas maka perlu penjabaran demi mempercepat tujuan organisasi dalam bentuk pendayagunaan semua perangkat organisasi secara efektif baik sarana maupun prasarana. Untuk itulah pedoman kerja organisasi ini disusun dengan sistematis sebagai berikut.


ORAGANISASI

Sesuai kedudukan hirarkinya agar mekanisme organisasi yang ada mampu pula mendinamisir pengetahuan dan keterampilan anggota terutama dalam pengelolaan tugas-tugas organisasi. Lebih penting dari semua itu adalah ad alah kuantifikasi jumalah dan potensi anggota. Dalam rangka pengembangan fungsionaris organisasi, maka sudah perlu difikirkan mengenai pengembangan fungsionaris diluar wilayah-wilayah yang terjangkau sekarang ini. Penjajakan kemungkinan terbentuknya fungsionaris baru setingkat komisariat, untuk menjaring anggota-anggota HIPERMAWA yang tidak terjaringg diwilayah mana pengurus pusat berada seperti sekarang ini perlu dilakukan. Sebab potensi keanggotaan HIPERMAWA tidak saja terkonsentrasi diwilayah Makassar sebagai tempat kedudukan pengurus pusat dan komisariatnya, tetapi juga wilayah-wilayah lain diluar Makassar, tentunya dengan dasar pembentukan fungsionaris tidak lagi berdasarkan kecamatan asal anggota tetapi berdasarkan wilayah domisili anggota tersebut. Komisariat/Koperti yang berfungsi sebagai basis persentuhan organisasi dengan masyarakat luas dalam pengabdiannya hendaklah lebih dioptimalkan. Komisariat yang masih vakum, hendaklah dibangkitkan kembali dan atas inisiatif pengurus pusat menfasilitasi menfasilitasi pembentukannya. Orientasi kefungsionarisan ini hendaknya diperhatikan secara serius, dalam rangka menjadikan komisariat atau instansi setingkat itu mampu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang langsung bersentuhan dengan anggota ditingkat bawah ataupun dengan masyarakat luas. Persoalan pengembangan Sumber Daya Manusia juga sangat perlu menjadi pusat perhatian, untuk pengembangan potensi kreatif yang dimiliki anggota. Sebab ada saatnya, ketika itu sudah dimiliki, pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud nyata akan kesadaran diri anggota sebagai bagian dari masyarakat Wajo secara luas, dapat terwujud dengan baik. Sebab tanpa itu, eksistensi organisasi sebagai wadah Pelajar Mahasiswa akan menjadi sorotan tajam bagi masyarakat dari mana organisasi ini berasal. Pengurus HIPERMAWA sebagai unsur pimpinan eksekutif dalam struktur organisasi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjalankan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efisien dan efektif, maka pengurus HIPERMAWA memerlukan Pedoman Kerja Organisasi. Berdasarkan pertimbangan itu, disusunlah Pedoman Kerja Organisasi (PKO) Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo, sebagai berikut :


1. PENGURUS PUSAT A. Status Pengurus Pusat Sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ART HIPERMAWA (pasal 23) mengenai status Pengurus Pusat dalam Struktur organisasi umumnya dan struktur pimpinan khususnya status Pengurus Pusat adalah : a. Pengurus Pusat adalah Badan eksekutif tertinggi organisasi. b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari pengurus demisioner. c. Masa jabatan Pengurus Pusat yang terpilih melalui konferensi Luar Biasa adalah melanjutkan pengurusan yang lalu. B. Tugas dan Kewajiban Tugas dan wewenang Pengurus Pusat sesuai aturan ART (pasal 25) maka adalah : 1. Melaksanakan apa yang termuat dalam AD dan ART serta keputusankeputusan konferensi 2. Bertanggung jawab pada konferensi. Hal-hal penting yang berhubungan dengan HIPERMAWA adalah meliputi persoalan-persoalan intern dan ekstern organisasi yang menyangkut dengan segala keputusan organisasi yang bersifat politis dan non politis. Ini tidak terlepas dari statusnya sebagai badan tertinggi organisasi. Segala tindakannya itu kemudian dipertanggung jawabkan pada konferensi, sebagai forum musyawarah dan instansi pengambilan keputusan tertinggi Himpunan Pelajar Mahasiswa Mahasiswa Wajo. C. Struktur Organisasi Pengurus Pusat Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan oranisasi atau bidang-bidang kerja ker ja yang di dalamnya terdapat t erdapat pimpinan, tugas dan wewenang serta peranan masing-masing personalia dalam totalitas totalitas organisasi.

Sebagaimana lazimnya struktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi, maka bentuk organisasi yang dipergunakan Pengurus Pusat HIPERMAWA adalah bentuk organisasi garis fungsional. Dalam organisasi yang berbentuk garis fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua, Sekretaris umum dan Bendahara Umum. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja mempunyai wewenang dan tanggung jawab itu dipertanggung jawabkan oleh pimpinan masing-masing bidang. Struktur Organisasi Pengurus Pusat HIPERMAWA terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua Umum


3. 4. 5. 6. 7.

Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Ketua Bidang-bidang I. Ketua bidang PAPO II. Ketua bidang Pendidikan dan IPTEK III. Ketua bidang PPPM IV. Ketua bidang Bakat dan Minat 8. Anggota D. Fungsi Personalia Pengurus Pusat Masing-masing personalia Pengurus pusat menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum, adalah Penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada seluruh jajaran HIPERMAWA 2. Wakil K etua Umum, adalah pembantu Ketua Umum dalam menjalankan roda organisasi di dalam internal HIPERMAWA 3. Sekr Sekr etari s Umum, adalah penanggung jawab dan koordinator dalam kegiatan kesekretariatan, administrasi dan komunikasi dengan ionternal dan ekternal organisasi. 4. Wakil Sekretaris Umum, pembantu sekretaris umum bertanggung jawab dalam administrasi dan kesekretariatan. 5. Bendahara Bendahara U mum, adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi o rganisasi ditingkat pusat. 6. Wakil Bendahara Umum, bertugas atas nama bendahara umum untuk pengelolaan dan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi. 7. Ketua B idang Pembin Pembin aan An ggota dan dan Penge Pengembangan mbangan Or ganisas ganisasi, adalah penanggung jawab dan koordinator dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi ditingkat pusat maupun ditingkat Kom/Kop, serta bertanggung jawab secara umum se jajaran HIPERMAWA. 8. Ketua Bidang Pendidikan dan IPTEK adalah penanggung jawab dan koordinator dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan technology ditingkat Pusat serta bertanggung jawab secara umum terhadap sejajaran HIPERMAWA. 9. Ketua Bi dang Parti sispasi, ispasi, Pembangun Pembangun an, dan Pengabdian Pengabdian M asyrakat, asyrakat, adalah penanggung jawab dan koordinator dalam kegiatan Pengabdian masyarakat dan Partisipasi pembangunan ditingkat Pusat serta bertanggung jawab secara umum sejajaran HIPERMAWA Ketua Bi dang dang Bakat dan dan M in at, adalah penanggung jawab dan koordinator 10. Ketua dalam mengakomodir bakat dan minat Mahasiswa wajo pada umumnya dan HIPERMAWA pada khususnya Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Wajo.


E. Pengambilan Keputusan Pengurus Pusat Setiap keputusan Pengurus Pusat (PP) diputuskan secara musyawarah, oleh Karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh fungsionaris HIPERMAWA ditingkat Komisariat/Koperti. Dengan cara yang demikian setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama. Karena itu, setiap personalia maupun fungsionaris HIPERMAWA yang ada wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan (hirarki) instansi pengambilan keputusan dalam pengurus pusat HIPERMAWA adalah : 1. Sidang Pleno. 2. Rapat Harian. 3. Rapat Presidium. 4. Rapat Koordinasi.

Di samping itu, untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang kerja dan untuk penyusunan rencana kerja operasional diselenggarakan Rapat Kerja. 1. Sidang Pleno a. Sidang Pleno merupakan Rapat Tertinggi dalam Pengurus Pusat HIPERMAWA b. Sidang Pleno dihadiri oleh fungsionaris Pengurus Pusat HIPERMAWA dan Dewan Permusyawaratan Perwakilan Komisariat/Koperti (DPPK) Pusat. c. Sidang Pleno dilaksanakan minimal dua kali selama periode kepengurusan. 2. Rapat Harian a. Rapat Harian dihadiri seluruh fungsionaris Pengurus Pusat HIPERMAWA. b. Rapat Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. 3. Rapat Presidium a. Rapat Presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Sekret aris Umum, Umum, Bendahara umum, serta ketua bidang dan Ketua Lembaga. b. Rapat presidium dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. 4. Rapat Koordinasi a. Rapat Koordinasi diikuti oleh Presidium dan ketua Komisariat/Koperti dan Lembaga Khusus. b. Rapat korrdinasi dilaksanakan sekali dalam 3 bulan


2. PENGURUS KOMISARIAT/KOPERTI A. Status Pengurus

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ART (pasal 19) HIPERMAWA mengenai status Pengurus Komisariat/Koperti dalam struktur organisasi umumnya dan struktur pimpinan khususnya, maka status Pengurus Ko misariat/Koperti misariat/Koperti adalah : a. Komisariat adalah Penanggung Jawab tertinggi HIPERMAWA ditingkat Kecamatan. b. Koperti adalah Penanggung jawab tertinggi HIPERMAWA di tingkat Perguruan Tinggi. c. Pengurus Komisariat/Koperti disahkan oleh Pengurus Pusat. d. Masa jabatan Pengurus Komisariat/Koperti adalah 1 tahun terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan. e. Pengurus Presidium tidak diperkenankan rangkap jabatan dalam institusi HIPERMAWA. B. Tugas dan kewajiban Tugas dan wewenang Pengurus Komisariat/Koperti sesuai aturan ART (Pasal 20) adalah : a. Memberikan Laporan perkembangan kepada Pengurus Pusat sekurangkurangnya pada saat rapat koordinasi. b. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Komisariat/Koperti c. Menembuskan hasil LPJ kepada PP-HIPERMAWA. d. Khusus untuk Komisariat bertanggung jawab terhadap data Base Pelajar dan Mahasiswa Wajo yang berasal dari Wilayahnya masing-masing yang tergabung dalam HIPERMAWA dan Koperti agar dikomunikasikan data Mahasiswa yang di kampusnya kepada Komisariat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. C. Struktur Organisasi Komisariat/Koperti

Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan oranisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, tugas dan wewenang serta peranan masing-masing personalia da lam totalitas totalitas organisasi. Sebagaimana struktur organisasi ditingkat pusat bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Komisariat/Koperti disesuaikan dengan Pengurus Pusat HIPERMAWA. Dalam organisasi yang berbentuk garis fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang kerja yang dipimpin oleh para Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.


Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing, kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggung jawabkan oleh ketua masing-masing bidang kepada Ketua Umum. Struktur Organisasi Pengurus Komisariat/Koperti HIPERMAWA sesuai dengan perbidangan dalam program kerja 5 bidang kerja utama yaitu : A) Pengurus Harian 1. Ketua Umum. 2. Wakil Ketua Umum. 3. Sekretaris Umum. 4. Bendahara Umum. B) Bidang-bidang Komisariat/Koperti diberikan kewenangan untuk menyusun Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yang ditetapkan pada Rapat Anggota Komisariat/Koperti, selama tidak menyalahi Konstitusi HIPERMAWA. D. Fungsi Personalia Pengurus Komisariat/Koperti Masing-masing personalia pengurus Komisariat/Koperti menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum, adalah Penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan extern organisasi yang bersifat umum pada tingkat Komisariat/Koperti. 2. Wakil K etua Umum, adalah pembantu ketua umum dalam menjalankan roda organisasi ditingkat komisariat/koperti. 3. Sekr Sekr etari s Umum, adalah Penanggung jawab dan koordinator dalam kegiatan kesekretariatan, administrasi dan komunikasi dengan pihak ekstern ditingkat Komisariat/Koperti. 4. Bendahara Bendahara U mum, adalah Penanggung jawab dan koordinator umum dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi pada tingakt Komisariat/Koperti. E. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Komisariat/Koperti. Setiap keputusan Pengurus Pusat (PP) diputuskan secara musyawarah, oleh karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh fungsionaris HIPERMAWA ditingkat Komisariat/Koperti. Dengan cara yang demikian setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama. Karena itu, setiap personalia maupun fungsionaris HIPERMAWA yang ada wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh rasa tanggung jawab.


Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan (hirarki) instansi pengambilan keputusan dalam pengurus Komisa Ko misariat/koperti riat/koperti HIPERMAWA adalah : 1. Sidang Pleno 2. Rapat Harian 3. Rapat Presidium 4. Rapat Bidang Di samping itu, untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang kerja dan untuk penyusunan rencana kerja operasional diselenggarakan Rapat Kerja. 1. Sidang Pleno a. Sidang Pleno merupakan Rapat Tertinggi dalam Pengurus Komisariat/Koperti dan Dewan Permusyawaratan Anggota Komisariat/ Koperti. b. Sidang Pleno dihadiri oleh fungsionaris Pengurus Komisariat/Koperti dan Dewan Permusyawaratan Anggota Komisariat/ Koperti. c. Sidang Pleno dilaksanakan minimal dua kali 1 periode. 2. Rapat Harian a. Rapat Harian dihadiri seluruh fungsionaris Pengurus Komisariat/Koperti. b. Rapat Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. 3. Rapat Presidium a. Rapat Presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Sekret aris Umum, Umum, Bendahara umum, serta ketua bidang dan Ketua Lembaga. b. Rapat presidium dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. 4. Rapat Bidang a. Rapat bidang dihadiri oleh Ketua bidang dan anggota yang bersangkutan. b. Rapat bidang dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu bulan. 3. LEMBAGA KHUSUS A. Status Pengurus 1. Pengurus Lembaga Khusus berasal dari Anggo ta HIPERMAWA. 2. Lembaga khusus bersifat semi otonom. B. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan laporan aktifitas pada rapat koordinasi Pengurus Pusat, Komisariat/Koperti dan Lembaga Khusus. 2. Bertanggung jawab kepada PP-HIPERMAWA. C. Struktur Oraganisasi 1. Struktur Oraganisasi Lembaga Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator, sekretaris dan bendahara. 2. Divisi-divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. D. Mekanisme Pembentukan 1. Lembaga Khusus dibentuk dari perwakilan Komisariat/Koperti. Ko misariat/Koperti. 2. Lembaga Khusus disahkan oleh Pengurus Pusat.


3. Kepengurusan Lembaga Khusus disesuaikan dengan masa kepengurusan PP-HIPERMAWA. MEKANISME ORGANISASI A. BINA AKTIFITAS 1. Fungsionaris yang berada ditingkat pusat hendaknya benar-benar melakukan aktifitas dengan berpedoman pada hasil-hasil konferensi yaitu Pedoman Kerja Organisasi, Program Kerja dan aturan pokok lain agar tujuan Program Kerja dapat tercapai dengan baik, efektif dan terarah. Meskipun begitu, kegiatan yang bersifat insidentil tetap diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program kerja. 2. Setiap Anggota maupun Pengurus harus mempunyai komitmen dan melibatkan diri untuk melaksanakan aktifitas organisasi yang diadakan. 3. Perlu peningkatan kualitas iman, ilmu amal dan keterampilan para pengelola organisasi melalui pembinaan terencana yang dilakukan Pengurus Pusat. B. FUNGSIONALISASI AKTIFITAS PENGURUS PUSAT 1. Meminta kesediaan secara tertulis kepada Anggota HIPERMAWA yang diangkat menjadi Pengurus Pusat Periode tersebut. 2. Mengadakan orientasi pengurus bagi setiap kepengurusan baru untuk member arah dan orientasi secara jelas terhadap personalia yang menjadi pengurus pusat pada periode tersebut. 3. Personalia Pengurus ditingkat pusat sebaiknya dipilih dengan pertimbangan fungsional dan tidak politis sentries. 4. Tidak diperbolehkan presidium Komisariat/koperti menjadi pengurus pusat HIPERMAWA. C. BINA KOMUNIKASI 1. Internal Dalam rangka meningkatkan frekuensi dan efektifitas komunikasi Pengurus Pusat dan Komisariat/Koperti, maka perlu komunikasi timbal balik sebaga i berikut : a. Pusat Informasi organisasi berada ditingkat pusat. b. Secretariat Komisariat/Koperti atau lembaga setingkat lain harus jelas keberadaannya sebagai alamat Sekretariat dan sentral aktifitas organisasi. c. Untuk melancarkan mekanisme organisasi, maka pengurus khususnya Pengurus pusat hendaknya rajin berkunjung berku njung kesekretariat Komisariat/koperti. Komisariat/koperti. d. Tersedianya media dan sarana komunikasi ditingkat pusat, kontinuitas informasi ataupun pengembangan sarana kesekretariatan yang menunjang. 2. Eksternal Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran organisasi secara optimal, maka komuniksai dengan pihak diluar HIPERMAWA adalah mutlak. Pola


peningkatan hubungan harmonis. Baik antara pengurus pusat dengan MUSPIDA (Pemerintah Daerah) maupun antara pengurus Komisariat dengan fungsionaris Kecamatan adalah pola hubungan yang mencerminkan suasana saling keterikatan tanpa menghilangkan suasana independensi organisasi, sebagaimana digariskan oleh Anggaran Dasar. Disamping itu, organisasi sosial kemasyarakatan yang ada didaerah juga perlu menjadi catatan serius untuk segera dibina hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa, HIPERMAWA juga adalah bagian dari masyarakat Wajo secara keseluruhan D. NETWORKING EKSTERNAL HIPERMAWA

Networking (Jaringan Kerja) dalam da lam konteks k onteks ini berkaitan berka itan erat dengan adanya ada nya kebutuhan gerakan dan idelism perjuangan HIPERMAWA yang terus berhadapan dengan dinamika ruangg dan waktu yang terus mengalami perubahan dan pelebaran jangkauan dinamika yang berkelanjutan. Jelasnya bahwa menghadapi menghadap i problem pro blem sosial, ekonomi, budaya dan agama membutuhkan dukungan disamping sumber daya internal yang dimaksimalkan juga membutuhkan dukungan dari kekuatan sosial yang relevan dengan garis perjuangan HIPERMAWA. Dalam konteks kebutuhan ini lebih dekat dengan pengertian membangun kerja sama antar kekuatan sosial. Kerjaasma ini dilakukan dengan landasan dan argument sebagai berikut : Pertama, keterbatas keterbatasan an I nstitusion nstit usion al dan Sumber Sumber daya

HIPERMAWA sebagai organisasi kemahasiswaan yang berbasis, kedaerahan memiliki tingkat kepedulian yang tidak terbatas yang berbanding lurus dengan problematika kebangsaan khususnya daerah Wajo yang setiap saat mengalami permutasi yang lebih kompleks, meskipun secara kelembagaan HIPERMAWA HIPERMA WA sedah tersebar disebagian Perguruan Tinggi khususnya di Makassar dan wilayah lainnya. Kedua, tingkat Keragaman Sos Sosial ial (Plu ral it as) as)

Adanya dinamika sosial yang berjalan dengan cepat memberi tingkat perhatian dan kepentingan yang beragam pula dalam masyarakat. Konflik kepentingan masih banyak tersamai ditengah masyarakat luas dimana berbagai macam keinginan dan kepentingan tidak bergandeng tangan dalam koridor bersama. Prinsip-prinsip Membangun Jaringan ndependensi ndensi 1. Kemandir ian dan I ndepe Usaha membangun jaringan kerjasama bukanlah dampak dan ketidakmampuan atau menafikkan kekuatan eksistensial lembaga masing-masing, melainkan akan memperteguh dan memperkaya dinamika gerak organisasi dan hal itu berarti bahwa pilihan-pilihan melakukan aliansi atau kerjasama ker jasama bukanlah pilihan p ilihan konyol, naïf dan terasa dipaksakan melainkan sebuah pilihan sadar dan kritis akan kekuatan internal dan eksternalnya beserta dampaknya.


2. Keper Keper cayaan (tru st) Pilihan yang mandiri dan otonom seperti diatas akan mungkin terjadi bila komponen yang beragam apabila dirawat dalam ruang kepercayaan yang seimbang. Kepercayaan terbangun melalui proses yang tidak sederhana dan dalam waktu yang cepat melainkan tumbuh dalam proses yang jujur dan tulus tanpa ada tendensi mengganggu pihak lainnya. 3. Salin g Menguntungkan Membangun jaringan juga hanya mungkin akan terjadi manakala jaringan antar kelompok berdampak produktif terhadap kelompok masing-masing yang tidak kontra produktif yang akan membuat bangunan networking yang terbangun akan runtuh seketika. Tapi yang penting adalah masing-masing memahami bahwa jaringan yang menguntungkan sebagai investasi baik sekarang maupun yang datang. 4. Solidaritas Solidaritas ini akan terbangun akar kesamaan pemaknaan berorganisasi. E. AKTIFITAS KOMISARIAT/KOPERTI Setiap kegiatan di tingkat Komisariat/koperti harus dilaporkan kepada Pengurus pusat dan selanjutnya Pengurus pusat menyebarluaskan kepada seluruh anggota lewat papan informasi atau media lain. F. MEKANISME PROGRAM KERJA Dalam rangka pelaksanaan suatu program kerja, agar dapat diketahui tercapai atau tidaknya sasaran dan tujuan yang dikehendaki, maka perlu adanya standar management pelaporan kegiatan pada masing-masing program, misalnya : 1. Harus ada keseragaman kerangka laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan. 2. Harus jelas penanggung jawab program. G. SUMBER DAYA ORGANISASI DAN SISTEMNYA Tidak dapat dipungkiri bahwa dana adalah faktor penentu dalam mejalankan aktifitas dan program kerja. Untuk itulah, dalam perolehannya ditempun melalui langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pengadaan dan yang sifatnnya permintaan kepada instansi Swasta dan pemerintah serta simpattisan simpattisan lainnya sepanjang tidak mengikat secara kontinyu 2. Hasil karya kreeatifitas anggota yang sifatnya produktif dan halal.

Untuk memperoleh dana demi suksesnya aktifitas organisasi dalam mewujudkan kemadirian dana, maka Pengurus pusat dan Komisariat/Koperti perlu memikirkan format baru pemungutan dana Dari anggota, baik uang pangkal maupun iuran anggota.


H. KEPERPUSTAKAAN Keperpustakaan merupakan rekaman dari segenap penyelenggaraan setiap kerja sama manusia untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Untuk penyelenggaraan keperpustakaan yang baik dan tertib, diperlukan tenaga-tenaga administrative yang tekun, berkesinambungan dan dengan sarana yang memadai. Untuk itulah, maka pengurus seharusnya mengusahakan : 1. Peningkatan kemampuan keperpustakaan pengurus dan anggota. 2. Registrasi dan heregistrasi anggota, dokumentasi kegiatan dan lain-lain perlu diaktifkan. 3. Penerbitan dokumentasi kegiatan organisasi serta kebutuhan logistik secara terencana agar kiranya dokumentasi hasil periode yang lalu dapat menjadi motivasi bagi pengurus mendatang. Hal ini penting, sebab untuk mengisi program yang belum tersentuh oleh kepengurusan lalu, perlu melihat kegiatan pada periode sebelumnya. Adapun masalah perpustakaan, untuk merangsang minat baca anggota dan pengurus perlu memperbanyak koleksi buku dar i terbitan-terbitan berkala lainnya dan Koran, penciptaan suasana kondusif dan yang lebih penting adalah pengelolaannya yang harus efektif dan terkendali. I. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN A. Pendahuluan Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan pada organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang mekanisme kerja organisasi dilingkungan HIPERMAWA, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan disosialisasikan secara terus menerus sehingga menjadi tradisi yang positif dalam rangka pencapaian program kerja yang sesuai dengan tujuan. Selain memelihara keuttuhan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga berfungsi menegakkan kewibawaan dan disiplin organisasi diseluruh tingkatan organisasi secara vertical. Oleh karena itu pedoman penyelenggaraan tertib organisasi dianggap penting menjawab tantangan factual organisasi ditingkat regional bahkan ditingkat nasional. B. Tujuan 1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi di semua tingkatan organisasi HIPERMAWA. HIPERMAWA. 2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretariatan di semua tingkatan organisasi HIPERMAWA. 3. Menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi dan menumbuhkan semangat berorganisasi dikalangan anggota.


C. Pedoman Umum Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Kesekretariatan 1. Surat Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini ialah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan resmi Organisasi yang di buat khusus untuk kepentingan tersebut dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Nomor surat disingkat No. b. Lampiran surat disingkat Lamp. c. Perihal surat disingkat Hal. d. Si alamat surat “Kepada Yth dst” e. Kata pembukaan “Assalamu Alaikum dst” f. Kalimat pengantar “Salam Silaturahmi dst” g. Maksud surat h. Kalimat penutup “Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge”, dan diakhiri dengan “Wassalamu Alaikum Wr. Wb”. i. Tempat dan tanggal pembuatan surat j. Nama pengurus dan jabatan k. Tembusan 2. Kop Sur Sur at Jenis kop dalam persuratan di dalam lingkup HIPERMAWA semuanya harus sama. (terlampir). Spasi Surat 3. Spas Untuk memudahkan dalam penulisan surat dan demi keseragaman surat agar lebih mudah dibaca maka digunakan spasi 1,5 di dalam lingkup HIPERMAWA. 4. Bentuk Surat Seluruh surat (resmi) organisasi, kecuali jenis surat khusus ditulis dengan bentuk Blok Style, yaitu bentuk surat yang ketikannya dari kata pembuka sampai nama penandatangan berada pada tepi yang sama. 5. M odel odel Sur at Demi kesinambungan dan kinerja organisasi maka seluruh model persuratan di HIPERMAWA modelnya harus berbentuk lekuk agar terjadi keseragaman didalam organisasi. 6. Jenis Sur Sur at Jenis-jenis surat resmi organisasi dibagi dalam dua jenis surat, yakni umum dan khusus, surat umum adalah surat resmi yang rutin ditertibkan sebagai sarana komunikasi tertulis baik internal maupun eksternal organisasi. Sedangkan surat khusus ialah surat yang menyatakan pernyataan kebijakan atau keputusan organisasi, produk aturan, jenis surat diklasifikasikan kedalam dua sifat internal dan eksternal.

7. Jenis Tu li san Seluruh jenis tulisan yang di pakai dalam penulisan surat di HIPERMAWA harus memakai font berkaki.


8. I ndeks Surat Seluruh surat resmi organisasi memiliki klasifikasi penomoran sebagai berikut: a. Nomor urut surat b. Kode surat (A : internal Pengurus Pusat HIPERMAWA, B : ekternal dalam lingkup HIPERMAWA, C : eksternal diluar struktur HIPERMAWA) c. Tingkatan Pengurus (Panpel, PP, DPPK,Asrama, Kom/Kop) d. Bulan pembuatan surat e. Tahun pembuatan surat 9. Stempel Seluruh stempel organisasi pada semua tingkatan organisasi berbentuk segi lima dengan ukuran 2,5 cm. 10. Ti nta Stempe tempell Pada seluruh tingkatan organisasi warna tinta stempel yang dipakai adalah warna biru. J. SEKRETARIAT, ASRAMA DAN PENGALOKASIANNYA

HIPERMAWA memiliki Sekr Sekr etari at Pu sat di Jalan Sun gai Saddang Saddang No. 28 M akass akassar yang dijadikan sebagai pusat kegiatan organisasi. Sementara itu, Asrama yang di kelola sebanyak 4 buah semuanya memerlukan mekanisme pengelolaan yang efektif. Untuk itu, mengingat tugas-tugas keorganisasian HIPERMAWA yang juga berat, maka Asrama HIPERMAWA dikelola oleh lembaga semi otonom ditingkat Pusat dan dibentuk oleh Pengurus Pusat yang mempunyai tugas khusus untuk pengelolaan Asrama-asrama HIPERMAWA beserta faktor-faktor pendukungnya, misalnya persyaratan penghuni, hak dan kewajiban penghuni dan lain-lain. Pengalokasian Sumber Daya Manusia yang mempergunakan fasilitas-fasilitas Asrama HIPERMAWA perlu segera dirumuskan agar hakekat keberadaannya mampu mencerminkan suasana totalitas kedaerahan, tanpa terkotak-kotak menurut kecamatan, derajat sosial dan lain-lain, tentu dengan pertimbangan ekonomis dan prestatifnya seorang penghuni. K. TERTIB ORGANNISASI Untuk mewujudkan cita-cita organisasi (pasal 5 AD) maka usaha-usaha yang dijalankan harus maksimal, dan mengarahkan segala potensi yang ada. Dalam rangka tertib organisasi HIPERMAWA maka perlu 1. Fungsionalisasi institusional, dalam artian bagaimana setiap perangkat organisasi yang ada benar-benar melaksanakan segala aktifitas-aktifitas sesuai konstitusi. 2. Pengurus Pusat dalam rangka menerjemahkan segala hasil keputusan konferensi, kiranya dapat bersandar pada musyawarah, mufakat dan tidak


kaku dalam penfsiran konstitusi. Olehnya itu, Ketua Umum sebagai Formatur dan mide formatur sebagai pembantu formateur untuk membentuk pengurus perlu tanggap dan jeli melihat permasalahan yang di hadapi organisasi sekaligus merupakan tanggung jawab dan tidak saling tergantung satu sama lain. Hal ini perlu ditekankan karena rekruitmen pengurus dengan pertimbangan fungsional sangat ditekankan tercapainya atau terlaksananya segala keputusan-keputusan konferensi 3. Funsionaris Pengurus Pusat yakni Komisariat/Koperti harus konsekuen dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Komisariat dan Koperti harus menyampaikan laporan periodiknya pada Rapat Pleno Pengurus Pusat. 4. Pengurus Pusat, sebaiknya segera mengadakan konsolidasi organisasi setelah Pengurus baru terbentuk. Hal ini dipandang perlu agar kesinambungan program kerja HIPERMAWA dan penjabarannya sampai pada tingkat Komisariat/Koperti bias terjalin. Dan yang paling penting adalah mengusahakan agar semua fungsionaris HIPERMAWA bias kembali bergairah menjalankan tugas-tugas organisasi. DEWAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN KOMISARIAT/KOPERTI (DPPK) dan DEWAN PERMUSYAWARATAN ANGGOTA KOMISARIAT/KOPERTI(DPAK/DPA.Ko) A. Kepengurusan DPPK dan DPAK/DPA.Ko DPPK dan DPAK/DPA.Ko adalah lembaga legislative dalam organisasi HIPERMAWA yang ada pada tingkat Pusat, Komisariat dan Koperti. Berdasarkan ART HIPERMAWA pasal 31 bahwa keanggotaan DPPK terdiri dari perwakilan Komisariat,Koperti dan PP-HIPERMAWA yang sudah terbentuk. Sedangkan keanggotaan DPA ditingkat Komisariat/Koperti diatur sendiri melalui mekanisme masing-masing dalam jajaran Komisariat/Koperti. DPPK pusat memiliki pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan Anggota Komisi. Masa kepengurusan DPPK dalam satu periode adalah selama dua tahun sedangkan keanggotaan DPAK/DPA.Ko diatur sendiri melalui mekanisme masing-masing dalam jajaran Komisariat/Koperti pada akhir periode DPA memberikan laporan kegiatan dalam RAK. B. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPPK DPPK pusat sebagai lembaga legislative memiliki tugas-tu gas sebagai berikut : 1. Merumuskan AD/ART, PKO, GBHO dan Rekomendasi yang disiapkan untuk dibahas pada konferensi. 2. Melakukan konferensi disetiap akhir kepengurusan. 3. Menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota HIPERMAWA.

Fungsi DPPK adalah: mengawasi pelaksanaan konstitusi serta mendengar dan mengevaluasi kegiatan PP-HIPERMAWA


Wewenang DPPK Pusat adalah : 1. Memberikan teguran dan mengambil keputusan mengenai kepengurusan PPHIPERMAWA apabila melakukan pelanggaran konstitusi, kebijakan lembaga serta aturan lembaga lainnya. 2. Memberikan saran, usulan dan pendapat, diminta ataupun tidak diminta kepada PP-HIPERMAWA dalam mengambil sikap kelembagaan. 3. Meminta kejelasan kepada PP-HIPERMAWA apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasi. Pada tingkatan Komosariat dan Koperti, DPA berperan sebagai penyalur aspirasi anggota HIPERMAWA serta mengawasi jalannya kepengurusan Komisariat/Koperti. Dan pada akhir periode DPAK/DPA.Ko bertugas mempersiapkan RAK. C. Job Description Pengurus DPPK 1. Ketua, adalah orang yang dipilih dalam konferensi, yang bertanggung jawab terhadap Tugas, Fungsi dan Wewenang DPPK. 2. Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi DPA, mempersiapkan rapat dan sidang DPPK 3. Bendahara, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anggran DPPK. 4. Komi si K onstit adalah komisi ini terdiri dari Ketua dan anggota-anggota onstit usi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstitusi dalam organisasi serta mengkaji pengembangan dan penyempurnaan penye mpurnaan konstitusi HIPERMAWA. PENUTUP

Demikian paparan pokok-pokok pikiran pada Pedoman Kerja Organisasi ini. Pedoman ini diharapkan menjadi variabel pertimbangan yang penting bagi pengurus periode mendatang sekaligus menjadi acuan penjabaran tujuan organisasi dalam program kerja. Harapan yang menyertai penyempurnaan pedoman dasar ini adalah untuk dapat dijadikan kerangka dasar dalam mengembang amanah. Apapun yang diupayakan semua mengarah pada pengabdian kepada Allah SWT.


REKOMENDASI

Adapun Rekomendasi dari Konferensi XIV HIPERMAWA adalah : A. INTERNAL 1. Menyusun Pola/Format Pengkaderan. 2. Menembuskan hasil-hasil konferensi XIV HIPERMAWA kepada Komisariat/Koperti. 3. Mensosialisasikan Mensosialisasikan Lagu Mars HIPERMAWA dalam be ntuk file. 4. Melakukan registrasi Nomor Anggota Hipermawa (NAH). 5. Merangkul kembali Komisariat/Koperti yang tidak tergabung di PPHIPERMAWA. 6. Pengaturan penghuni asrama / pengelolaan penghuni asrama yang baik. 7. Melaksanakan pelantikan pengurus paling lambat 2 bulan setelah terpilih. B. EKSTERNAL 1. Pengalokasian Anggaran/Dana PP-HIPERMAWA di PEMDA. 2. Melakukan Pengawalan dan Advokasi terhadap kasus PT. EEES. 3. Membentuk Team Investigasi untuk mengawal isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Wajo. 4. Mendesak PEMDA supaya merenovasi Aspura I HIPERMAWA 5. Mendesak PEMDA agar menyediakan beasiswa kepada mahasiswa Wajo yang tidak mampu dan berprestasi.


KONSTITUSI

HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO (HIPERMAWA) Periode 2011-2013


ANGGARAN DASAR



ANGGARAN RUMAH TANGGA



GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI



PEDOMAN KERJA ORGANISASI



LAMPIRAN

HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO (HIPERMAWA) Periode 2011-2013 KOMPOSISI PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA WAJO Di tetap tetapkan kan di AM KOP, M akass akassar Pada tanggal tanggal 31 Januar i – 02 Februari 2011

(PP-HIPERMAWA) Periode 2011-2013

I.

PELINDUNG BUPATI WAJO  KETUA DPRD KAB. WAJO  Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) KEMAWA  KEMAWA 

II.

PENASEHAT Prof. Dr. Ir. H. Ambo Ala, MS  AKBP. Andi Asdi  H. M. Saleh Radjab  Ir. H. A. Yusran Paris, MBA  Prof. Dr. H. A. Siardin Jemma, M.Si  Andi Ansyari Mangkona  A. Syahrir Makkurade, SH  Dr. H. Muh. Sanusi Karateng  Dr. A. Hasdullah, M.Si  Ir. H. Asri Agung Pananrang, M.Si  Drs. H. N. Umroh, MBA  A. Syahrun Makkurade, SE., SS., M.Si  Drs. Sudirman Karnay. MS  Andi Mandala SE  Drs. A. Yudha Yunus, M.Si  Andi Mappanyukki, SE  H. Muh. Anshar Karateng, SE  Dr. Andi Syukri Samsuri, M.Hum  Dr. H. Andi Syahrir Kube, SE., M.Si  Muh. Faizal Ramli, Sp  Dr. H. Baso Rahmanuddin, MM 

III. PEMBINA Nasaruddin Nasaruddin Umar, SH  Andi Ardiansyah, SE  Sukardin, S.Kom  Andi Firman, SE  Wahyuddin, ST  Harmansyah, ST  Armansyah, ST  KETUA UMUM Wakil Ketua Umum Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Organisasi Ketua Bidang Pendidikan dan IPTEK Ketua Bidang Partisipasi Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Ketua Bidang Bakat dan Minat Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum

: SURAHMAN AL DINTO : LUSPI

: ASTIAR ARLI : BASO RIADY HUSDA : MULYADI : IDHAM KHALIK : ARJUNA WIWAHAB : AMBO ESA


Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum

: BESSE TENRI ANGKA : ANDI UMMU MAGFIRAH

 Ketua Lembaga Advokasi dan Hukum

: ANDI NURWANGSAH : YASDIN YASIR : BESSE FIRANITA ASTARI : BASO AKBAR : INDRA SYARIF : FADLY ASHADI : AKBAR SHOALEH

     

Ketua Lembaga Pengelola Asrama Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan Ketua Lembaga Seni dan Budaya Ketua Lembaga Bahasa Ketua Lembaga Pers Ketua Lembaga Investigasi dan Monitoring

Anggota Bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Organisasi ANDI SADA POTTO  ABDUL HADI  RAPIUDDIN  YUSRIANTI  BESSE NANNA MELIANA  HENDRO AZIS  Anggota Bidang Pendidikan dan IPTEK AWIS  IRFANDI  INDO TAKKO  AHMAD AFANDI  SUNARSI  FAISAL  Anggota Bidang Partisipasi Pengembangan dan Pengabdian M asyarakat ANDIRA ARNIS  AKBAR  HENDRIK  DWI KURNIANTI  HISBULLAH  HARINA RIDWAN  Anggota Bidang Bakat dan Minat ANDI ISLAMUNIARDI  BASO IRFAN  MARNI  JUME ALAM  KAMARUDDIN  MUH. AL WAWAN 


Konstitusi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo

Recommend Documents