BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belakan kang g Masal Masalah ah
Pada Pada umum umumny nya, a, nega negara ra-n -neg egar araa didu diduni niaa meng mengan anut ut sala salahh satu satu dari dari sist sistem em pemerintahan presidensil dan parlementer, klasifikasi sitem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan kekuasaaan eksekutif dan legislatif. Meskipun sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer, parlementer, terdapat ciri dan variasi yang berbeda yang disesuaikan dengan perkembangan keatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami memilih negara federal Jerman untuk dijadikan sebagai pembanding antara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan egara Jerman yang menganut sistem pemerintahan parlementer. parlementer. Mahkamah konstitusi federal Jerman diadopsi bersamaan dengan ditetapkanya !asic "a# pada tahun $%&%. Organ ini bermarkas di 'alshruhe yang kebetulan sering di juluki sebagai ibu kota hukum. (ebab, di kota itu terdapat pengadilan-pengadilan pengadilan-pengadilan tinggi lainya dan Mahkamah )gung *ederal. +alam !asic "a# $%&% Mahkamah 'onstitusi *ederal Jerman diberi ke#enangan besar yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. 'arena itu tidak mengherankan jika Mahkamah Jerman menjadi pusat perhatian ahli-ahli hukum diseluruh penjuru dunia. !ahkan aneka ke#arganegaraan ke#arganegaraan yang dimiliki Mahkamah 'onstitusi saat ini telah dijadik dijadikan an semaca semacam m rujuka rujukann diseju disejumla mlahh negara negara yang yang memben membentuk tuk organ organ penga# penga#al al 'onsti 'onstitus tusii pasca pasca epubl epublik ik *edera *ederall Jerman Jerman.. (ejar (ejarah ah modern modern sistem sistem ketat ketatane anega garaa raann mengisyaratkan bah#a efektivitas pengambilan keputusan secara konstitusional adalah suprem supremasi asi konstit konstitusi usi.. 'arena 'arenanya nya,, lembag lembaga-l a-lemb embaga aga negara negara yang yang masin masing-m g-masi asing ng kekua kekuasan sanya ya ditent ditentuka ukann ditent ditentuka ukann dalam dalam konsti konstitus tusii harus harus menund menunduka ukann diri diri kepad kepadaa kaidah-kaidah normatif hukum tertinggi itu. amun, agar persoalan ini operasional, maka tidak ada jalan lain kecuali dilaksanakan oleh satu lembaga yang diserahi tugas untuk itu. organ ini diproyeksikan mampu memberikan kualitas penilaian benchmark terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan kekuasaan kekuasaan negara. 1
B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah
$. !agaim !agaimana anakah kah bentuk bentuk negar negara, a, bentuk bentuk konsti konstitus tusi, i, serta serta bentuk bentuk lembag lembagaa legisl legislati atif, f, eksekutif dan yudikatif / 0. !agaiman !agaimanakah akah pelaksan pelaksanaan aan konsti konstitusi tusi negar negaraa jerman/ jerman/ 1. )pa saja saja perbe perbedaan daan dan persam persamaan aan egar egaraa Jerman/ Jerman/ C. Tujuan juan Penu Penulis lisan an
$. 2ntuk memen memenuhi uhi tugas tugas mata kuliah kuliah 22+ $%&3 $%&3 dan dan Perbandin Perbandingan gan 'onstitu 'onstitusi si 0. 2ntuk mengeta mengetahui hui bentuk bentuk negara, negara, bentuk konstitus konstitusi, i, serta bentuk bentuk lembaga lembaga legislatif, legislatif, eksekutif dan yudikatif. 1. 2ntuk mengetah mengetahui ui pelaksa pelaksanaan naan konstitus konstitusii negara negara jerman. jerman. &. 2ntuk menge mengetahui tahui persma persmaan an egara egara Jerman Jerman dan egara egara Indonesia Indonesia,, dari segi4 a. Pengakuan, jaminan, dan pelindungan hak-hak dasar b. Pendirian Mahkamah Mahkamah 'onstitusi c. Masa Jabatan Presiden dan Impeachment d. 5ugas Parlemen e. 'ebebasan !erserikat 3. 2ntuk menge mengetahui tahui Perbed Perbedaan aan egara egara Jerman Jerman dengan dengan egara egara Indonesia Indonesia a. Pengaturan tentang hak-hak dasar #arga negara b. (istem politik c. (istem pemilu d. (istem Pendidikan
BAB II POO!POO ON"TITU"I NE#ARA
A. Ben Bentuk tuk Negar Negara a $erman $erman
2
epublik federal jerman !undesrepublik !undesrepublik +eutschland +eutschland adalah negara negara demokrasi yang berbentuk federasi dan terdiri dari $6 negara bagian yaitu 7 !aden-8uerttemberg, !ayern a.k.a. !avaria, !erlin, !randenburg, !remen, 9amburg, 9essen a.k.a. 9esse, Mecklenbu Mecklenburg-: rg-:oorpommern rpommern a.k.a. Mecklenbu Mecklenburg-8 rg-8es estern tern Pomerania Pomerania, , iedersac iedersachsen hsen a.k.a. "o#er (a;ony, ordrhein-8estfalen ordrhein-8estfalen a.k.a. orth hine-8estphalia, hine-8estphalia, heinlandPfal< a.k.a. hinelandhineland-Palat Palatinate inate, , (aarland (aarland,, (achsen (achsen a.k.a. (a;ony, (achsen-)nhalt a.k.a. (a;on (a;onyy-)nh )nhalt alt, , (chles (chles#ig #ig-9o -9olst lstein ein,, 5huer 5huering ingen en a.k.a. 5huringia 5huringia.. =atatan4 =atatan4 !ayern, (achsen, dan 5hueringen kerap menyebut diri mereka sebaga negara bebas *reistaat. egara bagian bukanlah provinsi, tetapi negara dengan ke#enangan bernegara sendiri. (etiap negara bagian mempuyai undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republik yang demokratis dan sosial menurut norma >rundgeset<. +i luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undag-undang dasarnya. !entuk negara federal termasuk di antara prinsip-prinsip konsti kon stitus tusii ya yang ng tid tidak ak bis bisaa diu diubah bah.. )k )kan an tet tetapi api keb kebera eradaa daann neg negara ara bag bagian ian ya yang ng ada sekarang bukan tidak bisa berubah. 2ntuk penyusunan kembali *J terdapat aturan dalam >rundgeset<. (istem federasi mempunyai tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh oleh sistem negara kesatuan kesatuan di ba#ah ba#ah re
demok dem okras rasii ka karen renaa me memun mungki gkinka nkann ket keterl erliba ibatan tan pol politik itik #ar #arga ga dal dalam am lin lingku gkunga nganny nnya. a. +emokrasi akan lebih hidup, bila #arganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara. (istem federasi masih mempunyai mempu nyai bebe beberapa rapa kele kelebihan bihan,, misal misalnya nya kese kesempat mpatan an bere berekspe ksperimen rimen dala dalam m lingk lingkup up terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian. (alah satu negara bagian dapat saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian demik ian merin merintis tis pemb pembaruan aruan di selu seluruh ruh #ilay #ilayah ah fede federal. ral. (ela (elain in itu, siste sistem m fede federasi rasi mampu mam pu mem member berii kes kesemp empata atann se sesua suaii den dengan gan per perbed bedaan aan reg region ional al dal dalam am pem pemba bagia giann kekuatan politik. Partai yang beroposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan mem memega egang ng pem pemeri erinta ntaha hann di sal salah ah sat satuu neg negara ara ba bagia gian. n. pol politik itik ya yang ng be bertu rtujua juann menghambat atau meniadakan tata negara demokratis. Jerman ditetapkan sebagai bentuk negara federal dalam 22+ berarti bah#a tidak hanya federasi, tetapi juga ke-$6 negara bagian mempunyai status setara negara. 2ntuk bidang-bidang tertentu, negara-negara bagian tersebut memiliki kedaulatan atas #ilayahnya, yang di#ujudkan melalui legislasi, penegakan hukum dan yurisdiksi sendiri. (etelah ditetapkannya pebagian tugas dan ke#enangan antara f ederasi dan negara bagian, titik berat kegiatan legislatif ternyata memang terletak pada negara pusat atau federasi. !ukanlah pada negara bagian seperti yang diinginkan oleh konstitusi. egara bagian terutama bertugas menyelenggarakan administrasi negara, artinya melaksanakan undangundang. Pembagian tugas ini adalah unsur penting dalam sistem pembagian ke#enangan dan
keseimbangan
keuasaan
yang
digariskan
oleh
>rundgeset<.
B. Bentuk %nstitusi %nstitusi Negara $erman $erman
(etiap (et iap neg negara ara pad padaa umu umumny mnyaa sel selalu alu mem memilik ilikii nas naskah kah ya yang ng dis disebu ebutt seb sebaga agaii konstitusi atau 2ndang-2ndang +asar. 5erbentuknya suatu konstitusi selain terilhami oleh kondisi dan kehendak mayoritas rakyat disuatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh pengaruh-penga ruh perkembanga perkembangann sistem ketatanegaraa ketatanegaraann dunia pada umumnya, sebagai contoh hak-hak dasar dan sistem demokrasi yang diadopsi dalam konstitusi tidak bisa 4
dilepaskan dari pengaruh perkembangan 9ak )sasi Manusia dan demokrasi secara universal. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat se#enang-#enang serta dapat menjamin hak-hak #arga negara. 5ujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah penyelenggara pemerintahan sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. 2ndang-2ndang +asar Jerman yang bersifat sementara 2bergangs
rundgeset<. Pada jubileum ke-&? dari epublik *ederal Jerman pada tahun $%@%, >rundgeset< telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. +engan >rundgeset< telah diciptakan sebuah negara, yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yangserius. >rundgeset< terbukti merupakan landasan yang kokoh bagi kehidupan suatu masyarakat negara demokratis yang stabil. 'ehendak penyataun kembali yang terkandung di dalamnya terlaksana pada tahun $%%?. !erdasarkan Perjanjian 2nifikasi yang mengatur bergabungnya +J dengan epublik *ederal Jerman, mukadimah dan pasal penutuf >rundgeset< mengalami penyusunan baru, dan kini menyatakan bah#a dengan bergabungnya +J maka rakyat Jerman sudah kembali memperoleh kesataunnya. (ejah tanggal 1 Oktober $%%? >rundgeset<
berlaku
untuk
seluruh
Jerman.
Isi >rundgeset< sendiri banyak mencerminkan pengalaman para penyusunya pada masa pemerintahan totaliter di ba#ah reeundgeset< pada tahun 5
$%&@ mencakup para Perdana Menteri negara bagian di ketiga rundgest< yang diikrarkan pada tanggal 01 Mei $%&%. 2ndang-undang dasar Jerman hanya dapat diubah melalui persetujuan dua pertiga anggota !undestag Parlemen dan dua pertiga anggota !undesrat +e#an Per#akilan egara !agian. 'arena jarang sekali ada satu partai atau koalisi yang memiliki mayoritas suara sebesar ini baik di !undestag maupun di !undesrat, perubahan terhadap >rundgeset< membutuhkan konsensus yang sangat luas. Perubahan seperti itu hanya mungkin, bila sebagian anggota oposisi ikut menyetujuinya. !eberapa aturan dalam >rundgeset< tidak boleh diubah, juga tidak melalui mayoritas dua pertiga. 5ermasuk dalam pooko-pokok konstitusi yang tak dapat diganggu-gugat ini adalah bentuk negara federasi, pembagian kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan negara sosial. (elanjutnya pengakuan terhadap martabat manusia dan inti dari hak-hak kesamaan dan kemerdekaan yang bersifat hak asasi. Pada tanggal $ Juli $%%1 mulai berlaku suatu perubahan terhadap >rundgeset< pasal$6a yang berisikan hak untuk mendapat suaka. Perubahan terbaru terhadap >rundgeset< mulai berlaku pada tanggal $3 ovember $%%&, di satu pihak, amandemen tersebut mencakup tujuan negara di bidang pelestarian lingkungan, per#ujudan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki secara nyata, serta perlindungan bagi penyandang cacat. +ipihak lain dimasukkan pula perubahan menyangkut pembagian ke#enangan legislatif antara federasi dan negara bagian. Perubahan konstitusi selanjutnya berhubungan dengan status Jerman di Aropa diakibatkan oleh Perjanjian Maastricht. Pasal bersangkutan, yaitu Pasal 01 >rundgeset<, menegaskan dalam versi barunya niat epublik *ederal Jerman untuk mencapai Aropa bersatu dengan struktur demokratis, bertatanegara hukum, sosial dan federalistis. +alam hubungan ini, prinsip pembagian kerja sangat dijunjung tinggi. Pasal 01 yang baru itu juga mengatur peran serta !undestag dan negara-negara bagian dalam upaya memajukan integrasi Aropa. "embaga yang memiliki pengaruh besar adalah Mahkamah 'onstitusi *ederal di 'arlsruhe. eputasinya tinggi di kalangan masyarakat. Mahkamah 'onstitusi dianggap sebagai BPenjaga 2ndang-2ndang +asarC yang menyediakan tafsir baku terhadap teks konstitusi melalui putusan nya. 'edua de#an hakimnya memutuskan per kara 6
perselisihan kompetensi antara organ-organ konstitusi, dan dapat membatalkan undangundang yang tidak sesuai dengan konstitusi. (etiap #arga negara Jerman dapat mengajukan perkara ke Mahkamah 'onstitusi apabila dia merasa bah#a hak asasinya dilanggar oleh salah satu undang-undang. (ecara umum ke#enangan Mahkamah 'onstitusi Jerman untuk memutus suatu perkara pelanggaran 9ak )sasi Manusia diatur dalam pasal %1 huruf &a !asic "a# $%&%. 'etentuan ini selanjutnya mengatakan “ On complain of unconstutionality may be entered by any person who claim that one of his basic right or one of his right under paragraph (4) of Article 2 or under Article !!"!#"$$"$!" or $4 has been %iolated by public authority&.
)kan tetapi,tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh pemohon, tidak dapat diterima oleh Mahkamah 'onstitusi , jika sebelumnya pemohon tidak melakukan upaya hukum biasa yang tersedia dalam sistem pradilan umum. (ebab itu, permohonan baru dapat diterima oleh Mahkamah setelah seluruh upaya hukum biasa guna memulihkan hak bagi yang bersangkutan selesai ditempuh. 5etapi dalam sistem peradilan konstitusi Jerman yang berlaku de#asa ini, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, dengan satu syarat jika kerugian tersebut benar-benar telah membahayakan keberadaan hak-hak yang bersangkutan.
C. Bentuk Lem&aga Legislati' Negara $erman "embaga "egislatif 4
a. !undestag +P
7
!undestag Jerman adalah +e#an Per#akilan akyat epublik *ederal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubarannya sebelum masa jabatan berakhir hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi ke#enangan Presiden *ederal. 5ugas !undestag yang utama adalah menetapakan undang-undang, memilih 'anselir dan menga#asi pemerintah. (idang pleno !undestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan a#al mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. +isini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing. +alam lingkup tugas komisi terletak juga titik berat penga#asan parlemen atas perilaku pemerintah. 5anpa pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak mungkin tercapai. !undestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup 'omisi "uar egeri, 'omisi (osial sampai 'omisi )nggaran !elanja egara, yang juga memainkan peranan penting, karena me#ujudkan ke#enangan parlemen atas pendapatan dan belanja negara. 'epada 'omisi Petisi setiap #arga dapat mengajukan permohonan maupun keluhannya. +ari tahun $%&% sampai akhir periode legistalif $%%?, 6D?? rancangan undangundang 22 diajukan kepada parlemen dan &&?? telah diputuskan. 'ebanyakan 22 tersebut berasal dari pihak pemerintah, bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari !undesrat. 22 dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada pembacaan ketiga diadakan pemungutan sura. (uatu undangundang kecuali perubahan terhadap konstitusi diterima, apabila disetujui mayoritas dari jumlah suara yang diberikan. 2ntuk udang-undang yang menyangkut ke#enangan negara bagian masih diperlukan persetujuan dari !undesrat. )nggota-anggota !undestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah #akil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan hanya bertanggung ja#ab pada hati nuraninya sendiri. Jadi mereka memiliki mendat bebas. (esuai keanggotaan partai, mereka bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. 9ati nurani 8
dan solidaritas politis pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan. amun, #alaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di !undestag. +i sinilah tampak dengan sangat jelas ketidaktergantungan anggota-anggota parlemen. !erdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah #akilnya dalam komisi-komisi. 'etua !undestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman sejak dahulu. 'etidaktergantungan para anggota parlemen secara keuangan dijamin melalui pemberian honorarium yang tingginya sesuai dengan arti penting kedudukan seorang #akil rakyat. (iapa yang sedikitnya delapan tahun menjadi anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang ditentukan.
b. !undesrat +e#an utusan negara bagian "embaga legislatif yang terdiri dari per#akilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan. !undesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. !erbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di )merika (erikat atau (#is, !undesrat tidak terdiri dari #akil rakyat yang dipilih. )nggota !undesrat tidak terdiri dari #akil rakyat yang dipilih. )nggota !undesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. (esuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. +alam pemungutan suara, setiap negar bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. "ebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan !undesrat. )rtinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh !undesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau ke#enangan administrasi mereka. !agaimanapun juga, perubahan terhadap 22+ memerlukan persetujuan !undesrat dengan mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, !undesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan !undestag. !ila kedua de#an tersebut tidak dapat mencapai 9
kesepakatan, maka 'omisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari !undestag maupun dari !undesrat, akan bersidang. +i !undesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari kepentingan partai. )kibatnya, pemungutan suara dapat memba#a hasil yang tidak sesuai dengan pembagian kursi di parlemen. Ini menunjukkan sistem federasi yang hidup. Pemerintah pusat tak selalu dapat yakin, bah#a seitap negara bagian yang pemerintahannya didominasi oleh partai sendiri, akan juga selalu mendukung kebijakan Pemerintah *ederal. (etiap negara bagian mendahulukan kepentingan khususnya di !undesrat dan akan bersekutu dengan negara bagian lain yang bertujuan sama, tanpa peduli partai apa yang berkuasa di sana. Ini membuat situasi mayoritas yang berganti-ganti. 'ompromi harus selalu ditemukan, apabila partai-partai yang membentuk pemerintah federal tidak memiliki mayoritas di !undesrat. 'etua !undesrat dipilih secara bergilir dari antara negara bagian yang ter#akili di dalamnya untuk masa jabatan setahun. 'etua !undesrat me#akili Presiden *ederal, bila yang terakhir berhalangan.
c. !undesversammlung !adan Permusya#aratan. !undesversammlung yang dibentuk pada tahun $%3$ berlokasi di kota 'arlsruhe bertugas untuk menga#asi agar semua ketentuan peraturan di dalam 22+ dipenuhi, 9anya !undesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan-demokrasi 22+ dilarang atau tidak.
D. Bentuk Lem&aga Eksekuti' Negara $erman
"embaga eksekutif 4
a. Pemerintah *ederal !undeskan
10
Pemerintah *ederal Jerman, disebut juga kabinet, terdiri atas 'anselir dan para menteri. 'anselir *ederal mempunyai posisi istime#a dan mandiri dalam pemerintah dan dihadapan para menteri. Ia mengepalai kabinet federal, ia saja yang berhak membentuk kabinet7 'anselir memilih menteri dan mengajukan usulan mengikat kepada Presiden *ederal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. (elain itu, 'anselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. !eberapa kementrian disebutkdan dalam >rundgeset<7 'ementerian "uar egeri, 'ementeriankementerian *ederal +alam egeri, 'ehakiman, 'euangan dan Pertahanan. Pengadaan ketiga kementerian yang disebutkan terakhir merupakan persyaratan konstitusional. Posisi 'anselir yang kuat bertumpu pada ke#enangannya 4 ia menentukan garis besar kebijakan pemerintah. Para menteri federal mengepalai bidang tugas masing-masing dengan menjalankan garis besar tersebut secara mandiri dan atas tanggung ja#ab sendiri. +alam politik praktis, 'anselir harus juga mematuhi kesepakatan dengan partner koalisinya dan menghormati kepentingan mereka. 5idaklah salah bila sistem pemerintahan Jerman juga dijuluki sebagai demokrasi 'anselir. 'anselir *ederal adalah satu-satunya orang dalam kabinet yang dipilih oleh parlemen, hanya ialah yang bertanggung ja#ab terhadap +e#an Per#akilan akyat. Pertanggungja#aban ini dapat ber#ujud mosi tidak percaya konstruktif. Prosedur mosi ini sengaja dicantumkan dalam >rundgeset< sebagai perbaikan terhadap 22+ epublik 8eimar. Maksud mosi konstruktif ini untuk menghindari jatuhnya pemerintah atas ulah kelompok-kelompok oposisi yang hanya sepakat menolak pemerintah, tetapi tidak memiliki program alternatif bersama. +alam sistem ini, !undestag yang megnajukan mosi tidak percaya terhadap anselir, sekaligus harus memilih 'anselir baru. Percobaan menjatuhkan 'anselir melalui mosi ini telah dua kali dilakukan, tetapi baru satu kali berhasil 4 Pada bulan Oktober $%@0 melalui mosi tidak percaya terhadap 'anselir 9elmut (chmidt dipilihlah 9elmut 'ohl sebagai 'anselir baru. >rundgeset< tidak mengenal mosi tidak percaya terhadap menteri.
b. Presiden *ederal !undespresident
11
'epala negara epublik *ederal Jerman adalah Presiden *ederal. Ia dipilih oleh Majelis *ederal !undesversammlung, yang bersidang hanya untuk tujuan ini. Majelis *ederal terdiri dari para anggota !undestag dan jumlah yang sama utusan, yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. 'adang-kadang utusan yang terpilih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa yang tidak duduk dalam parlemen negara bagian. Presiden *ederal dipilih oleh Majelis *ederal dengan suara terbanyak untuk periode lima tahun. (etelah itu dapat dipilih satu kali lagi. Presiden *ederal me#akili negara Jerman secara hukum antar bangsa. Ia mengikat peranjian atas nama Jerman dengan negara lain serta mengakreditasi dan menerima para duta besar. amun ke#enangan politik luar negeri tetap pada Pemerintah *ederal. Presiden *ederal mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pega#ai negeri di tingkat federal, serta para per#ira. Ia dapat memberi grasi kepada terpidana. Ia menga#asi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi, sebelum undang-undang itu diumumkan dalam "embaran 2ndang-2ndang *ederal. 'epada !undestag, dengan memperhatikan perbandingan suara di parlemen itu Presiden mengusulkan calon untuk dipilih sebagai 'anselir *ederal, kemudian atas usulan 'anselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah *ederal. 'emudian atas usulan 'anselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah *ederal. !ila 'anselir *ederal gagal dalam usahanya memenangkan mosi kepercayaan di !undestag, maka kepala negara, berdasarkan usul 'anselir, dapat membubarkan !undestag. Presiden *ederal me#ujudkan kesatuan seluruh masyarakat politik dengan cara khusus. Ia memanifestasikan kebersamaan dalam negara dan tata konstitusional yang melampaui segala batas partai. 8alaupun sebagaian tugasnya besifat representatif, ia dapat menjadi penengah yang netral diluar pertarungan politik sehari hari dan dengan demikian menjadi tokoh penuh #iba#a. +engan pemikiran dan pernyataan mendasar tentang tema-tema besar saat ini, ia dapat memberkan pedoman bagi orientasi politik dan moral para #arga.
E. Bentuk Lem&aga (u)ikati' Negara $erman 12
=iri sistem peradilan Jerman adalah perlindungan hukum yang menyeluruh dan spesialisasi pengadilan yang luas. 5erdapat lima jenis pengadilan4 $. Pengadilan umum menangani kasus-kasus pidana, kasus perdata. 5erdapat empat tingkatan4 Pengadilan +istrik )mtsgericht7 Pengadilan egeri "andgericht7 Pengadilan
5inggi
Oberlandesgericht
dan
Mahkamah
)gung
*ederal
!undesgerichtshof. 0. Pengadilan 5enaga 'erja menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta sengketa antara kedua mitra ketenagakerjaan yakni majikan dan syarikat pekerja. Memiliki tiga instansi pada tingkat #ilayah, negara bagian dan federal. 1. Pengadilan 5ata 2saha menangani semua perkara publik di bidang hukum administrasi negara. +engan instansi di tingkat #ilayah, bagian dan fede)" &. Pengadilan (osial menangani semua persengketaan yang berkenaan dengan asuransi #ajib jaminan sosial. Juga memiliki tiga Instansi seperti Pengadilan 5ata 2saha. 3.
Pengadilan 2rusan 'euangan mengurusi perkara yang menyangkut pajak dan retribusi.
(elain itu, masih ada Mahkamah 'onstitusional *ederal yang berdiri di luar kelimabidang peradilan yang diuraikan di atas. "embaga ini tidak hanya merupakan pengadilan tertinggi *J, melainkan juga lembaga negara yang keberadaannya ditetapkan oleh konstitusi. *ungsinya memutuskan perkara yang berkaitan dengan 2ndang-2ndang +asar. (istem sarana hukum yang sangat beragam dan membuka kemungkinan luas untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan. Melalui naik banding dilancarkan kontrol putusan tersebut dari segi hukum dan dari segi fakta. Jadi dalam proses naik banding dapat juga dihadapkan fakta-fakta baru. (ementara dalam proses naik banding tahap dua revisi hanya diadakan pemeriksaan yuridis. +iselidiki apakah pengadilan menerapkan norma hukum primer secara tepat serta memperhatikan hukum acara yang berlaku. Mahkamah 'onstitusional federal 'arlsruhe menga#asi ditaatinya >rundgeset<. Pengadilan ini misalnya memutuskan dakan persengketaan antara federasi dan negara bagian, ataupun antara lembaga-lembaga pemerintah federal. 9anya mahkamah inilah 13
yang ber#enang memutuskan, apakah suatu partai mengancam pokok tata negara yang demokratis dan merdeka dan karena itu melanggar konstirusi. Partai yang melanggar konstitusi juga menyelidiki apakah undang-undang federal dan undang-undang negara bagian tidak bertentangan dengan 22+7 bila dinyatakan bertentangan maka undangundang tersebut dicabut kembali. !erkenaan dengan undang-undang, pengadilan tertinggi ini hanya akan bertindak atas permohonan dari badan-badan tertentu seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian, sedikitnya sepertiga anggota parlemen atau pengadilan-pengadilan lain. (ampai saat ini, Mahkamah 'onstitusional *ederal telah memutuskan lebih dari $$&??? perkara. (ekitar $?%6&?, diantaranya adalah pengaduan atas dasar konstitusi, tetapi hanya sekitar 0%?? yang berhasil. (elalu saja diperkarakan masalah yang mempunyai jangkauan politis luas di dalam maupun di luar negeri dan menjadi pusat perhatian publik. Misalnya pernah diperiksa apakah ikutsertanya tentara Jerman dalam misi-misi P!! bertentangan dengan >rundgeset<. (elama ini sudah beberapa pemerintah pusat dari berbagai aliran politik harus tunduk di ba#ah keputusan dari 'arlsruhe ini. 8alaupun demikian Mahkamah 'onstitusional *ederal juga menekankan, bah#a tugasnya memang memiliki dampak politk, tetapi lembaga itu sendiri bukan suatu badan politik. (atu-satunya patokan adalah >rundgeset<, yang menentukan kerangka konstitusional
bagi
ruang
gerak
pengambilan
keputusan
politis. Mahkamah
'onstitusional *ederal terdiri dari dua senat, masing-masing beranggotakan delapan hakim yang dipilih setengahnya oleh !undestag dan sisanya oleh !undesrat untuk masa jabatan dua belas tahun. Pemilihan kembali tidak diperbolehkan.
14
BAB III PELA"ANAAN ON"TITU"I NE#ARA $ERMAN 15
A. Persamaan Negara $erman )engan Negara In)%nesia a. Pengakuan* jaminan )an +erlin)ungan hak!hak )asar )alam &a& tersen)iri
!aik 2ndang-2ndang epublik *ederal Jerman maupun 22+ I $%&3 telah menempatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan 9ak-hak dasar #arga negara nya dalam !ab tersendiri. +alam 22+ epublik *ederal Jerman tentang 9ak-hak dasar 'asic ights #arga negara diatur dalam !ab I yang memuat $% Pasal. (edangkan dalam 22+ I $%&3 tentang 9ak )sasi Manusia diatur dalam !ab E) yang memuat $? Pasal 0@) s.d 0@J. 'onstitusi harus memuat ketentuan-ketentuan tentang pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran 9ak )sasi Manusia. +engan demikian sudah tepatlah kiranya apabila perihal hak-hak asasi manusia ini harus diletakkan dalam 22+ I $%&3 demi tegaknya 9)M dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di #ilayah tanaj air dan tanah tumpah darah Indonesia ini. &. Pen)irian Mahkamah %nstitusi ,ang menga-asi +enaatan k%nstitusi
epublik *ederal Jerman adalah negara hukum yang demokratis, federal dan sosial. !ersama dengan hak-hak dasar, prinsip-prinsip tersebut merupakan inti undang undang dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Penataannya dijaga oleh Mahkamah 'onstitusi *ederal. Pendirian Mahkamah 'onstitusi *ederal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. 2ndang-undang dasar memberikan hak kepada mahkamah itu untuk membatalkan undang-undang yang pembuatannya mengikuti proses demokratis yang benar, namun menurut penemuan pengadilan tertinggi tersebut melanggar konstitusi. Mahkamah 'onstitusi hanya dapat membuka perkara apabila ada pihak yang mengajukan pengaduan kepadanya. +alam 22+ I $%&3 mengenai mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 0& ayat 0 yang menyatakan bah#a C kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah )gung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 16
'onstitusiC. Pasal 0&= ayat $ 22+ I $%&3 menegaskan bah#a salah satu ke#enangan Mahkamah 'onstitusi adalah untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. !erdirinya Mahkamah 'onstitusi sebagai spesial tribunal secara terpisah dari Mahkamah )gung, yang mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelurusi jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.
.
Masa $a&atan Presi)en )an Impeachment
Masa jabatan presiden epublik *ederal Jerman adalah lima tahun7 ia dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Masa jabatn Presiden Jerman sama dengan masa jabatan Presiden epublik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal D 22+ I $%&3, C Presiden dan 8akil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatanC. +alam 22+ epublik *ederal Jerman dan 22+ I $%&3 sama-sama diatur mengenai mekanisme Impeachment yang melibatkan ke#enangan Mahkamah 'onstitusi. +alam Pasal 6$ 22+ epublik *ederal Jerman diatur &here the *ederal +onstitutional +ourt finds the ,resident guilty of a wilful %iolation of this +onstitution or of another federal statute" it may declare him to ha%e forfeited his office. After impeachment" it may issue an interim order pre%enting the ,resident from e-ercising his functions&. (edangkan dalam Pasal 0&= ayat 0 22+ I $%&3 diatur B
Mahkamah 'onstitusi #ajib memberikan putusan atas pendapat +e#an Per#akilan akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danFatau 8akil Presiden menurut 2ndang-2ndang +asarC. ). Tugas Parlemen
17
(alah satu "ingkup tugas para anggota parlemen di !undestag ialah pembuatan undang-undang. +alam Pasal 0? ayat $ 22+ I $%&3 disebutkan +e#an Per#akilan akyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
e. e&e&asan Berserikat
'onstitusi Jerman disebut >rundgeset< 2ndang-2ndang +asar. 2ndang2ndang +asar merupakan peraturan hukum dan politik epublik *ederal Jerman yang utama. +alam 2ndang-2ndang +asar misalnya dinyatakan bah#a Jerman merupakan negara demokrasi. )rtinya4 (etiap #arga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya asosiasi, "(M, serikat pekerja, atau partai politik. Partai politik memiliki program dan tujuan yang berbeda-beda. Partai terbesar adalah =+2 (erikat +emokrasi 'risten, (P+ Partai +emokrasi (osial Jerman, !Gndnis %?F+ie >rGnen )liansi %?FPartai 9ijau, *+P Partai 'ebebasan +emokrasi, dan +ie "inke Partai 'iri. Piratenpartei Partai !ajak "aut merupakan partai yang relatif baru. Masih ada banyak partai kecil lainnya. 2ndang-2ndang +asar juga mencantumkan hak dan ke#ajiban #arga negara di Jerman. 'e#ajiban terpenting adalah #ajib sekolah4 +i Jerman, anak-anak dan remaja harus bersekolah. (elanjutnya adalah #ajib pajak4 (iapa pun yang memiliki penghasilan, harus membayar pajak. (erta ke#ajiban untuk menaati undang-undang4 (etiap #arga negara harus mematuhi undang-undang. !erikut adalah hak yang paling penting4 • •
• •
Harkat Marta&at Manusia 4 Orang harus menghargai satu sama lain. esetaraan Hak 4 (etiap manusia memiliki hak yang sama. Misalnya #anita dan
laki-laki memiliki hak yang sama. esetaraan )i De+an Hukum 4 (etiap orang adalah sama di depan hukum. Hak e&e&asan Ber+en)a+at4 (etiap orang boleh mengatakan hal yang dipikirkan.
• •
•
e&e&asan &erserikat )an &erkum+ul 4 (etiap orang dapat berkelompok. e&e&asan menentukan tem+at tinggal4 (etiap orang boleh tinggal dan
bertempat tinggal di tempat yang diinginkan. e&e&asan Bekerja 4 (etiap orang bebas
memilih
pekerjaan.
9ak-hak lain adalah perlindungan perka#inan dan berkeluarga, hak pilih, dan kebebasan beragama.
18
•
Hak +ilih menyatakan4 (etiap orang yang ada di Jerman dibolehkan memilih.
Mereka juga dapat dipilih. Pemilihan harus rahasia, umum, dan bebas. )da pemilihan umum tingkat Aropa, pemilu legislatif tingkat federal, pemilu legislatif tingkat negara bagian, dan pemilihan tingkat daerah. (aat pemilihan umum Aropa dan pemilihan tingkat daerah, semua #arga negara 2A yang tinggal di Jerman juga boleh memberikan suara. !iasanya mulai umur $@ tahun. +i beberapa negara bagian, orang sudah dapat memberikan suara mulai umur $6 tahun. Pada pemilu legislatif negara bagian dan tingkat federal, hanya #arga negara Jerman yang berumur minimal $@ tahun yang boleh memilih. +i banyak tempat terdapat de#an integrasi atau penasihat de#an integrasi. )nggota de#an tersebut biasanya dipilih oleh pendatang. Penasihat de#an integrasi bekerja untuk kepentingan politik pendatang. Mereka juga membantu menja#ab pertanyaan dan cara mengatasi masalah. Melalui pekerjaan ini, mereka ingin meningkatkan kehidupan bersama •
antara pendatang dan #arga Jerman. e&e&asan &eragama menyatakan4 (etiap #arga negara bebas memilih agamanya dan melakukan kegiatan keagamaan. (ekitar sepertiga dari orang di Jerman secara resmi tidak memiliki agama resmi. (ebagian besar #arga Jerman memeluk agama 'risten, yakni 'atolik oma atau Protestan. !anyak hari raya 'risten seperti natal atau Paskah merupakan hari raya nasional. )rtinya, sebagian besar orang tidak perlu bekerja pada hari tersebut. (elain itu juga banyak umat muslim dan pemeluk agama lainnya di Jerman. +i sekolah terdapat pelajaran agama 'risten Protestan dan katolik. +i beberapa sekolah juga terdapat pelajaran agama 'risten Ortodoks, Hahudi, dan Islam. Orang tua dapat memutuskan apakah anak harus mengikuti pelajaran agama. Mereka juga memutuskan pelajaran agama mana yang harus diikuti anak mereka. egara Indonesia juga memiliki kebebasan berserikat yang sama dengan negara Jerman. Indonesia adalah negara demokrasi dan 2ndang-2ndang +asar juga mencantumkan hak dan ke#ajiban #arga negara.
B. Per&e)aaan Negara $erman )engan Negara In)%nesia a. Pengaturan tentang Hak!hak Dasar /arga Negara
Hang khas dari konstitusi Jerman adalah bah#a ia tidak dia#ali dengan pasal pasal tentang pemerintah dan pengaturan negara melainkan dengan rakyat dan hak19
haknya. 9al ini berbeda dengan 22+ I $%&3 yang justru meletakkan pengaturan tentang pemerintah dan pengaturan negara pada a#al a#al pengaturan. 9ak-hak asasi manusia baru diletakkan di bagian akhir dari 22+ $%&3 setelah pengaturan tentang pemerintah dan pengaturan tentang negara. Pengaturan tentang 9ak )sasi Manusia dalam 22+ Jerman lebih lengkap dibandingkan dengan pengaturan 9ak )sasi Manusia dalam 22+ I $%&3.
&. "istem P%litik 0. Partai!Partai P%litik
Menurut undang-undang dasar, partai politik bertugas ikut serta dalam pembentukan kemauan politik rakyat. +engan demikian, penentuan calon penyandang fungsi politik dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum ditingkatkan artinya menjadi tugas konstitusional. 'arenanya, partai-partai memperoleh penggantian dari negara untuk biaya kampanye pemilihan umum. Penggantian yang baru pertama kali dilaksanakan di Jerman itu, sudah menjadi standar di kebanyakan negara demokrasi. Menurut konstitusi, susunan organisasi partai politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi demokrasi melalui anggota. Partai politik #ajib bersikap loyal terhadap negara demokrasi. Partai yang disangsikan pendirian demokratisnya dapat dilarang atas permohonan pemerintah federal. )kan tetapi partai seperti itu tidak harus dilarang. 'alau pemerintah menganggap partai yang bersangkutan harus dilarang karena membahayakan sistem demokratis, pemerintah hanya dapat mengajukan permohonan pelarangan. Putusan pelarangan itu sendiri hanya dapat dikeluarkan oleh Mahkamah 'onstitusi *ederal. +alam 22+ I $%&3 tidak diatur pasal khusus mengenai tugas dan peranan partai politik dalam negara demokrasi. 5entang Partai politik hanya masuk dalam !ab 5entang Pemilihan 2mum. Pasal 00A ayat 1 mengatur, C ,eserta pemilihan umum untuk memilih anggota ewan ,erwakilan akyat dan anggota ewan ,erwakilan akyat aerah adalah partai politik& .
20
1. Parlemen
Parlemen *ederal Jerman atau !undestag adalah per#akilan rakyat Jerman yang dipilih. (ecara teknis, separuh dari ke-3%@ kursi di !undestag ditentukan melalui pemilihan daftar calon yang disusun oleh partai pada tingkat negara bagian suara kedua, selebihnya melalui pemilihan orang-orang yang mencalonkan diri di salah satu dari ke- 0%% distrik pemilihan suara pertama. !undestag bertugas memilih kanselir federal, lalu bertugas menjaga agar kanselir tetap memegang pimpinan pemerintah dengan mendukung politiknya. !undestag dapat menggantikan kanselir dengan jalan mencabut kepercayaan. "ingkup tugas besar kedua para anggota parlemen di !undestag ialah pembuatan undangundang. 5ugas besar ketiga !undestag ialah penga#asan pekerjaan pemerintah. !erbeda dengan 22+ epublik *ederal Jerman, 22+ I $%&3 hanya memuat ketentuan secara umum tentang tugas +e#an Per#akilan akyat +P. Pasal 0? ayat $ mengatur +e#an Per#akilan akyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi penga#asan. 'etentuan lebih lanjut tentang susunan dan tata cara mengisi susunan dalam +P diatur lebih lanjut dengan undangundang.
2. "enat atau Lem&aga Per-akilan Daerah.
!undesrat atau Majelis *ederal adalah de#an per#akilan negara bagian, semacam majelis kedua di samping !undestag. (etiap rancangan undang-undang federal harus dibicarakan di !undesrat. (ebagai majelis negara bagian, !undesrat memegang fungsi yang sama seperti majelis kedua di negara federasi lain, yang umumnya disebut senat. !undesrat beranggotakan #akil-#akil pemerintah negara bagian saja. !undesrat beranggotakan #akil-#akil pemerintah negara bagian saja. !obot suara masing-masing negara bagian diatur dengan cara sangat moderat menurut jumlah penduduk4 minimal tiga suara, maksimal enam suara. !undesrat ikut serta dalam pembuatan undang-undang federasi. +alam aspek ini, !undesrat berbeda dengan lembaga majelis kedua di negara-negara
21
federasi lain. 'onstitusi menggariskan dua cara partisipasi. 2ndang-undang federasi yang akan mengakibatkan biaya tambahan dalam administrasi negara bagian, atau yang menggantikan undang-undang negara bagian yang ada, harus memperoleh persetujuan !undesrat. )rtinya, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh !undestag baru akan berlaku setelah disetujui oleh !undesrat. +alam hal ini !undesrat sebagai badan legislatif berstatus sederajat dengan !undestag. (enat atau !undesrat di Jerman ini untuk konteks Indonesia diberi +e#an Per#akilan +aerah +P+. +ilihat dari fungsi, kekuasaan dan jumlah anggotanya antara !undesrat Jerman dengan +P+ di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan. +alam Pasal 00= ayat 0 22+ I $%&3 disebutkan, &Anggota ewan ,erwakilan aerah dipilih dari setiap pro%insi /umlahnya sama dan /umlah seluruh anggota ewan ,erwakilan aerah itu tidak lebih dari sepertiga /umlah anggota ewan ,erwakilan akyat&.
Mengenai ke#enangan +e#an Per#akilan +aerah diatur dalam Pasal 00d ayat $, yaitu C ewan ,erwakilan aerah dapat menga/ukan kepada ewan ,erwakilan akyat rancangan undang0undang yang berkaitan dengan otonomi daerah" hubungan pusat dan daerah" pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah" pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya" serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah& .
+P dalam membentuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tidak harus meminta persetujuan +P+, hal ini dikarenakan 22+ I tahun $%&3 tidak mengatur mengenai hal tersebut. Pasal 00+ ayat 0 hanya mengatur, &ewan ,erwakilan aerah ikut membahas rancangan undang0 undang yang berkaitan dengan otonomi daerah1 hubungan pusat dan daerah1 pembentukan" pemekaran" dan penggabungan daerah1 pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya" serta perimbangan keuangan pusat dan daerah1 serta memberikan pertimbangan kepada ewan ,erwakilan akyat atas rancangan undang0undang anggaran pendapatan dan belan/a negara dan rancangan undang0undang yang berkaitan dengan pa/ak" pendidikan" dan agama&.
22
3. Presi)en )an anselir 4e)eral
Presiden federal me#akili epublik *ederal Jerman sebagai kepala negara. Ia me#akili Jerman di dunia luar dan mengangkat anggota pemerintah, hakim dan pejabat tinggi. 5anda tangannya membuat undang-undang mulai berlaku. Presiden memberhentikan pemerintah dan ber#enang membubarkan parlemen sebelum habis masa legislasinya, suatu perkecualian yang sempat terjadi pada pertengahan tahun 0??3. 9ak veto terhadap undang-undang yang diputuskan badan legislatif, seperti yang dimiliki oleh presiden )merika (erikat atau presiden beberapa negara lain, tidak diberikan kepada presiden federal oleh konstitusi. Presiden federal memang mengkonfirmasikan keputusan parlemen dan usulan pemerintah di bidang personalia, namun ia hanya memeriksa apakah proses pembuatannya sesuai atau tidak dengan peraturan undang-undang dasar. Masa jabatan presiden federal adalah lima tahun7 ia dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. 'epala negara dipilih oleh +e#an *ederal. +e#an itu terdiri dari semua anggota !undestag, ditambah jumlah anggota yang sama yang dipilih oleh de#an per#akilan rakyat di ke-$6 negara bagian. !erbeda dengan Presiden epublik *ederal Jerman yang menetapkan presiden hanya sebagai kepala negara, 22+ I $%&3 menetapkan bah#a Presiden I selain sebagai kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan.Pasal & ayat $ 22+ I $%&3 menyebutkan, C ,residen epublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut ndang0ndang asar& . Presiden epublik
Indonesia tidak ber#enang untuk membubarkan parlemen seperti Presiden *ederal di Jerman, pasal D= 22+ I $%&3 mengatur bah#a presiden tidak dapat membekukan danFatau membubarkan +e#an Per#akilan akyat. Presiden epublik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6) ayat $ 22+ I $%&3 yang menyatakan bah#a C Presiden dan 8akil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatC. Perbandingan kekuasaan presiden Indonesia dengan kekuasaan presiden dan kanselir Jerman O
'ekuasaan yang
epublik Indonesia
epublik *ederasi Jerman
dibandingkan Presiden $
'ekuasaan
Presiden
Presiden -
'anselir 'anselir dan 23
penyelenggaraan memegang
menteeri-
pemerintahan
kekuasaan
menteri
pemerintahan
mempunyai
menurut 22+ $%&3
kekuasaan menentukan dan bertanggung ja#ab atas garis-garis kebijaksanaan umum. 'emudian dalam batas batas yang telah ditentukan dalam garisgaris pedoman tersebut, masing-masing menteri federal akan menjalankan tugas-tugas departemenya secara otonom dan atas tangung ja#abnya sendiri. Jika terjadi perbedaan pendapat 24
diantara para menteri federal, maka pemeritah akan memutuskan soal-soal perbedaan pendapat tersebut. 0
'ekuasaan
Mengajukan 22,
-
'anselir
dibidang
membahas bersama
Pemerintah
peraturan
+P, dan
*ederal
perundang-
mengesahkan 22
mempunyai
undangan
yang telah
kekuasaan
mendapat
untuk
persetujuan
memaajukan
bersama. Jika
rancangan
dalam #aktu 1?
undang-
hari 22 yang
undang kepada
telah mendapat
!undegstag
persetujuan
+P
bersama tidak disahkan oleh presiden, maka 22 tersebut sah menjadi undangundang. 'husus mengenai 22 )P!,hanya presiden yang mempunyai kekuasaan mengajukan 22 25
tersebut +P dan +P+ tidak bisa. (elain itu, presiden mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah , dan dalam hal ikh#al kegentinganya yang memaksa presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan perpu. Perpu tersebut harus dicabut jika +P menolaknya. 1
'ekuasaan di
Presiden memberi
bidang Huridisial grasi dan
Presiden *ederal
rehabilitasi dengan
mempunyai
memperhatikan
kekuasaan
pertimbangan
untuk
Mahkamah )gung.
memberikan
Presiden jga
pengampunan
mempunyai
untuk kasus-
kekuasaan
kasus
memberikan amesti
individual
dan abolisi dengan
atas nama
memerhatikan
federasi.
pertimbangan +e#an Per#akilan akyat &
'ekuasan dalam
Presiden dengan
Presiden
-
26
hubungan
persetujuan +P
*ederal
dengan luar
menyatakan perang, mempunyai
negeri
membuat
kekuasaan
perdamaian dan
untuk
perjanjian dengan
me#akili
negara lain .
federasi
Presiden dalam
dalam
membuat perjanjian
hubungan-
internasional lainya
hubungan
yang menimbulkan
Internasional,
akibat yang luas
ia bisa
dan mendasar bagi
mengadakan
kehidupan rakyat
perjanjian-
yang terkait dengan perjanjian beban keungan
dengan
negara, dan F
negara-negara
mengharuskan
asing atas
perubahan atau
nama
pembentukkan
federasi.
undang-undang
Presiden juga
harus dengan
mempunyai
persetujuan +P,
kekuasaan
(elain itu, presiden
mengangkat
juga mempunyai
duta
kekuasaan
per#akilan
mengangkat duta
jerman yang
dan konsul. +alam
ditempatkan
hal mengangkat
dinegara-
duta, presiden
negara asing
memerhatikan
dan menerima
pertimbangan
duta-duta dari
de#an per#akilan
negara-negara
rakyat . Presiden
tersebut. 27
juga mempunyai
amun
kekuasaan
terhadap
menerima
perjanjian-
penempatan duta
perjanjian
negara lain dengan
yang
pertimbangan +P. mengatur hubunganhubungan politik federasi atau yang berhubungan dengan masalahmasalah legislasi Perundangundangan *ederal, memerlukan persetujuan atau peran serta badan badan yang ber#enang dalam bidangnya, dalam bentuk suatu 2ndangndang *ederal. !egitu juga 28
mengenai perjanjian perjanjian administratif. ketentuanketentuan mengenai admistrasi federal akan berlaku mutatismutandis. 3
'ekuasaan
Presiden
menyatakan
menyatakan
keadaan bahaya
keadaan bahaya.
-
-
-
'anselir
(yarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan 2ndangundang. 6
'ekuasaan
Presiden
sebagai
memegang
memegang
panglima
kekuasaan tertinggi
kuasaan
tertinggi
atas )ngkatan
sebagai
angkatan
+arat, )ngkatan
komando
bersenjata
"aut dan )ngkatan
)ngkatan
2dara.
!ersenjata ketika negara dinyatakan dalam keadaan bahaya.
29
D 'ekuasaan
Presiden memberi
memberi gelar
gelar tanda jasa,
dan tanda
dan lain-lain tanda
kehormatan
kehormatan yang
lainya.
diatur dengan
-
-
-
-
undang-undang.
@ 'ekuasaan
Presiden
untuk
mempunyai
membentuk
kekuasaan untuk
+e#an
membentuk
Pertimbangan
suatud#an
Presiden
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadanya, yang diatur dalam 2ndang-undang.
%
'ekuasaan
Presiden mempuyai
Presiden
mengangkat dan
kekuasaan untuk
federal
memberhentikan mengangkat dan
mempunyai
menteri-menteri.
memberhentikan
kekuasan
menteri-menteri
untuk
negara.
menangkat
-
30
dan memberhentik an menterimenteri federal atas usulan dari kanselir. $?
'ekuasaan
Presiden
Presiden
mengangkat,
mempunyai
*ederal
menetapkan atau
kekuasaan
mempunyai
meresmikan
meresmikan
kekuasaan
pejabat-pejabat
anggota !P' yang mengangkat
negara tertentu
telah dipilih oleh dan
lainya.
+P
-
dengan memberhentk
memperhatikan
an hakim-
pertimbangan +P+, hakim federal, menetapkan =alon pega#ai9akim
)gung pega#ai
usulan dari komisi negeri federal, yudisial
dengan pega#ai-
perseujuan mengusulkan hakim dan
+P, pega#ai 1 lainya, jika
konstitusi tidak ada menetapkan ketentuan lain
sembilan
hakim dalam
knstitusi
yang undang-
diusulkan masing- undang. masing
tiga
dari Presiden
Mahkamah )gung , federal juga tiga dari +P, dan mempunyai tiga dari presiden beberapa sendiri.
kekuasaan lainya, yaitu 31
mengusulkan nam-nama untuk menjabat sebagai kanselir untuk dipilih oleh !undestag Majelis endah. 'emudian setelah namanama tersebut dipilih oleh !undenstag, presiden melantik menjadi kanselir
5. ekuasaan ehakiman
epublik *ederal Jerman adalah negara hukum yang menjamin ketegakan hukum, perlindungan hak-hak kebebasan, dan kesamaan di hadapan hukum. +alam hubungan ini undang-undang dasar mempunyai andil besar, sebab prinsip prinsip tata laksana negara hukum bersifat konstitusional. Pemeliharaan hak-hak tersebut dia#asi oleh pengadilan tertinggi, Mahkamah 'onstitusi *ederal. Pelaksanaan hukum di Jerman diatur dalam lima bidang4 peradilan umum, ketenagakerjaan, administrasi negara, sosial dan keuangan. "ingkungan peradilan di Indonesia berbeda dengan di Jerman. +i Indonesia lingkungan peradilan menurut Pasal 0& ayat 0 22+ I $%&3 terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
32
. "istem Pemilu
)da 3%@ kursi di parlemen Jerman, !undestag. (etengahnya, 0%% kursi, diperebutkan melalui sistem pemilihan langsung. (etengahnya lagi melalui sistem pemilihan proporsional berdasarkan daftar kandidat. (etiap pemilih Jerman memilih dua kali di atas satu kertas suara. +engan suara pertama ia memilih nama seorang kandidat. Ini merupakan pemilihan langsung. 'andidat dengan suara terbanyak di satu daerah pemilihan akan masuk parlemen. (istem ini disebut sebagai sistem pemilihan mayoritas. +engan suara kedua, pemilih memilih nama satu partai. Jumlah perolehan suara satu partai akan menentukan jumlah kursi yang direbut di parlemen. Ini adalah pemilihan tidak langsung. (iapa yang menjadi anggota parlemen ditentukan oleh partai, dengan menyusun daftar kandidat berdasarkan nomor urut. (istem ini disebut disebut sebagai sistem pemilihan proporsional. (istem pemilu di Jerman adalah campuran dari kedua sistem itu. •
Batas Minimum Lima Persen
Masih ada lagi persyaratan bagi satu partai untuk bisa masuk parlemen. Haitu ambang batas 3 persen. 9anya jika perolehan suara satu partai menembus 3 persen, baru partai ini bisa masuk ke parlemen. (uara yang dihitung adalah suara kedua, di mana pemilih memilih nama partai. )turan ini tidak berlaku, jika satu partai bisa memenangkan mandat langsung di sedikitnya 1 distrik pemilihan. Mandat langsung ditentukan le#at suara pertama. •
Man)at Tam&ahan
(istem campuran yang berlaku di Jerman bisa bermasalah, jika sebuah partai mendominasi daerah tertentu dan memenangkan banyak mandat langsung le#at perolehan suara pertama. Jumlah kursi yang direbutnya bisa melebihi jatah kursi berdasarkan perolehan suara kedua. )rtinya, partai ini memiliki kelebihan kursi. (ebab kandidat yang menang di satu daerah pemilihan harus masuk parlemen. 'emenangannya tidak dapat dibatalkan. Ini yang disebut mandat tambahan berhangmandat. 33
!iasanya, hanya kandidat dari =+2F=(2 dan (P+ saja yang menang dalam pemilihan langsung di distrik. 'arena itu, kedua partai ini diuntungkan oleh sistem pemilu. Pada tahun 0??@ Mahkamah 'onstitusi Jerman memutuskan bah#a aturan pemilu seperti ini tidak mencerminkan keinginan pemilih yang sebenarnya dan karena itu tidak selaras dengan konstitusi. Mahkamah memberi batas #aktu hingga tahun 0?$$ bagi badan legislatif untuk menemukan jalan keluar yang adil dan mengganti aturan pemilu saat ini. !undestag sampai saat ini berlum berhasil merumuskan aturan baru tentang mandat tambahan. Jumlah mandat tambahan ini pada akhirnya bisa memperbesar jumlah kursi di parlemen secara keseluruhan, yang pada a#alnya ditetapkan berjumlah 3%@ kursi. •
Mem&ingungkan
!agi banyak #arga Jerman, sistem pemilu dengan memakai hak suara pertama dan hak suara kedua ini membingungkan. Meskipun suara kedua sangat menentukan, penyebutan Ksuara keduaB menciptakan salah pengertian, seolaholah hak suara ini tidak terlalu penting. Padahal, perolehan suara kedua ini yang akan menentukan, partai mana yang berhak memimpin pemerintahan dan mengisi jabatan kanselir. 5api ada juga pemilih yang cerdik menggunakan dua hak suaranya. +engan suara pertama mereka memilih kandidat dari satu partai besar, dengan suara kedua mereka memilih partai kecil yang nantinya bisa jadi mitra koalisi. Jadi dengan pilihannya, mereka ingin mendukung koalisi partai yang diinginkan. (istem pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem distrik dan satu daerah pemilihan memilih satu #akil. +idalam sistem distrik dan sistem proporsional satu #ilayah kecil memilih satu #akil tunggal atas dasar suara terbanyak. a. (istem +istrik memiliki variasi, yakni4 *irst past the post 4 (istem yang menggunakan single memberdistrict
dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
34
3he two round system 4 (istem ini menggunakan putaran kedua sebagai
landasan untuk menentukan pemenang pemilu. 9al ini dilakukan untuk
menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas. 3he alternati%e %ote 4 sama seperti firs past the post bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan
ranking terhadap calon-calon yang ada. 'lock %ote 4 para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih caloncalon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-
calon yang ada. b. (istem Proporsional satu daerah pemilihan memilih beberapa #akil +alam sistem ini satu #ilayah besar memilih beberapa #akil. prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga per#akilan secara proporsional, sistem ini menggunakan sistem multimember districts. ada dua macam sitem di dalam sitem proporsional, yakni 7
ist proportional representation 4 disini partai-partai peserta pemilu
menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai.
alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. 3he single transferable %ote 4 para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota. Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bah#a cara
menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi per#akilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.
). "istem Pen)i)ikan
(item pendidikan egara Jerman mengenal istilah )usbildung, yang berarti LPendidikan "atihan 'eterampilanL. +i Jerman (istem )usbildung ini dibagi menjadi dua. Pertama LPendidikan "atihan 'eterampilan di (ekolahL (chulische )usbildung dan kedua LPendidikan "atihan 'eterampilan di 5empat 'erjaL !erufliche )usbildung. (chulische )usbildung yang biasa dikenal di Indonesia seperti Pendidikan di (ekolah-sekolah. (istem Pendidikan (ekolah di Indonesia sangat berbeda dengan (istem Pendidikan (ekolah di Jerman. (istem Penilaian di (ekolah35
sekolah Jerman juga berbeda, disini (kala nilainya dari $-6 dimana $ itu sangat baik dan 6 sangat buruk. $ (ehr >ut 0 >ut 1 !efriedigend & )usreichend 3 Mangelhaft 6 2ngenGgend +i 2niversitas-universitas ilai yang relevant adalah $-&. jika hasil 2jian kamu mendapatkan ilai & atau lebih, maka kamu tidak lulus 2jian dan harus mengikuti 2jian ulang. (istem Pendidikan +i Indonesia dimulai dari L(+L, tingkat ini akan berakhir setelah 'elas 6. +i Jerman L(+L adalah L>rundschuleL, tingkat ini berakhir setelah 'elas &. (etelah L(+L biasanya dilanjutkan ke tingkat L(MPL ditempuh selama 1 5ahun kemudian L(M)L yang juga ditempuh selama 1 5ahun. +iagram diba#ah ini akan membantu kamu untuk menjelaskan perbedaan (istem Pendidikan +i Indonesia dan di Jerman.
36
(eperti yang digambarkan +iagram diatas, 5ingkat "anjutan setelah >rundschule adalah ke 9auptschule, >esamtschule, ealschule atau >ymnasium. (ekolah-sekolah tersebut dinamakan sebagai L(ekundNrstufe $L. Peran 8ali 'elas di >rundschule sangat penting karena 8ali 'elas lah yang memutuskan pergi ke (ekolah "anjutan manakah (is#a tersebut. Perbedaan yang mendasar pada masingmasing L(ekundNrstufe $L biasanya terletak di ilai rata-rata (is#a n ya dan susah nya Pelajaran yang diajarkan di masing-masing (ekolah. +engan 'ata lain, jika (is#a mendapatkan ilai buruk di >rundschule, maka (is#a hanya dapat melanjutkan ke 9auptschule.
37
-
Jika (is#a mendapatkan ilai buruk, (is#a harus masuk ke 9auptschule.
-
Jika (is#a mendapatkan ilai sebatas rata-rata, (is#a dapat masuk ke >esamtschule atau ke ealschule.
-
Jika (is#a mendapatkan ilai baik dan sangat baik, (is#a dapat masuk ke >ymnasium. (etelah L(ekundNrstufe $L, hanya (is#a-(is#a dari 9auptschule yang
memiliki nilai baik dan sangat baik sajalah yang dapat melanjutkan )bitur. 5etapi (is#a-(is#a dari >esamtschule, ealschule dan >ymnasium dapat melanjutkan )bitur cukup dengan memiliki ilai rata-rata di ijauru, dan beberapa Pekerjaan lainnya diharuskan untuk berkuliah +i 2niversitas. 5ahun pertama di )usbildung (is#a akan belajar di tempat yang bernama L!erufschuleL selama 1; dalam seminggu. L!erufschuleL adalah (ekolah yang khusus dispesialisasikan untuk setiap Jurusan )usbildung pilihan sis#a, disana (is#a belajar semua 5eori tentang Pekerjaan yang mereka pilih. +an sekitar 0; dalam seminggu (is#a harus menerapkan Pengetahuan 5errinen langsung di tempat 'erja yang sudah ditentukan. +i 5ahun ke dua dan ketiga dalam Program )usbildung, (is#a mengunjungi L!erufschuleL hanya 0-$; dalam seminggu, selebihnya mereka selalu berada di tempat 'erja untuk bekerja. +i penghujung 5ahun )usbildung terdapat 2jian untuk kelulusan. 5est tersebut terdiri dari 2jian 5eori yang dilaksankan di L!erufschuleL dan 2jian Praktik dilakukan di Perusahaan atau di salah satu departemen pemerintahan yang telah ditunjuk yaitu LIndustrie und 9andelskammer I9'L.
38
(etelah )usbildung (is#a yang telah menyelesaikan )usbildung dengan baik disebut L>eselleL. (eorang L>eselleL dapat terus melanjutkan pekerjaanya di tempat )usbildung tersebut atau di tempat kerjaan "ain, atau melanjutkan 'uliah ke 2niversitas. (elama (is#a mengerjakan )usbildung (is#a tersebut diberi >aji ratarata berkisar antara 3??-$??? per !ulan. >aji tersebut biasanya naik setiap tahunnya selama )usbildung berlangsung. =ontoh 4 (is#a mendapatkan 3?? pada 5ahun pertama )usbildung, 6?? pada 5ahun me dua, dan D?? pada 5ahun ke 5iga. (istem )usbildung sangat efektif, karena (is#a besar-besar dididik dan dipersiapkan untuk benar-benar siap di +unia 'erja. +isana (is#a tidak hanya mengenal 5eori atau Praktik saja, tetapi (is#a dibiasakan untuk mengenal 5eori kemudian diharuskan untuk mempraktikan langsung Ilmu 5eori Hang mereka telah dapatkan.
39
C. "istem Pemerintahan a. #am&aran Umum Bentuk )an %nstitusi Negara $erman
(ecara 2mum epublik *ederal Jerman *J terdiri atas $6 negara bagian. (etiap negara bagian mempuyai 2ndang-2ndang +asar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk epublik yang +emokratis dan (osial menurut norma >rundgeset<. +i luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri 2ndang-2ndang +asar-nya. >rundgeset< merupakan 2ndang-2ndang +asar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. >rundgeset< terbukti merupakan landasan yang kokoh bagi kehidupan suatu masyarakat negara demokratis yang stabil. +engan >rundgeset< telah diciptakan sebuah egara Jerman, yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yang serius. (istem politik di *J sudah berjalan dan berpegang teguh pada arundgeset<, yang saat ini direncanakan, diatur dan dibiayai bersama oleh federasi dan negara bagian. !idang bidang yang disebut 'e#enangan !ersamaQ ini pada tahun $%6% dimasukkan ke dalam >rundgeset<. 5ermasuk diantaranya perluasan dan pembangunan perguruan tinggi, perbaikan struktur ekonomi regional serta struktur pertanian dan perlindungan pantai. &. Lem&aga Pemerintahan
+alam sistem demokrasi yang dianut oleh *J yakni demokratis-parlementer, partai partai politik memegang peran yang konstitutif. 9al ini berarti jika salah satu partai politik 40
menang dalam pemilu baik tingkat daerah ataupun tingkat federalFpusat, maka partai ini berkuasa penuh dan bertanggung ja#ab atas pelaksanaan politik dalam periode pemerintahan yang ditentukan. 'ekuasaan dan ke#enangan yang dimiliki oleh negara terbagi dalam 1 lembaga pemerintahan yaitu 4 0. Lem&aga Legislati' a. Bundestag (DPR)
!undestag Jerman adalah +e#an Per#akilan akyat epublik *ederal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubaran sebelum masa jabatan berakhir, hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi ke#enangan Presiden *ederal. 5ugas !undestag yang utama adalah menetapakan undang-undang, memilih 'anselir dan menga#asi pemerintah. (idang pleno !undestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan a#al mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. +isini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing. +alam lingkup tugas komisi terletak juga titik berat penga#asan parlemen atas perilaku pemerintah. 5anpa pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak mungkin tercapai. !undestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup 'omisi "uar egeri, 'omisi (osial sampai 'omisi )nggaran !elanja egara, yang juga memainkan peranan penting, karena me#ujudkan ke#enangan parlemen atas pendapatan dan belanja negara. 'epada 'omisi Petisi setiap #arga dapat mengajukan permohonan maupun keluhannya. )nggota-anggota !undestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah #akil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan hanya bertanggung ja#ab pada hati nuraninya sendiri. Jadi mereka memiliki mandat bebas. (esuai keanggotaan partai, mereka bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. 9ati nurani dan solidaritas politis pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan. amun, #alaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di !undestag. +i sinilah tampak dengan sangat jelas ketidaktergantungan anggota-anggota parlemen. !erdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah #akilnya dalam komisi-komisi. 'etua !undestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman sejak dahulu. &. Bundesrat (Dewan Utusan Negara Bagian)
!undesrat merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari per#akilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan.!undesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. !erbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di )merika (erikat atau (#iss, !undesrat tidak terdiri dari #akil rakyat yang dipilih, melainkanpejabat pemerintah negara 41
bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. (esuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. +alam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. "ebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan !undesrat. )rtinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh !undesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau ke#enangan administrasi mereka. !agaimanapun juga, perubahan terhadap 22+ memerlukan persetujuan !undesrat dengan mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, !undesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan !undestag. !ila kedua de#an tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka 'omisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari !undestag maupun dari !undesrat, akan bersidang. 'etua !undesrat dipilih secara bergilir dari antara negara bagian yang ter#akili di dalamnya untuk masa jabatan setahun. 'etua !undesrat me#akili Presiden *ederal, bila yang terakhir berhalangan. . Bundesversammlung (Badan Permusyawaratan)
!undesversammlung yang dibentuk pada tahun $%3$ berlokasi di kota 'arlsruhe, bertugas untuk menga#asi agar semua ketentuan peraturan di dalam 22+ dipenuhi. 9anya !undesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan-demokrasi 22+ dilarang atau tidak. 1. Lem&aga eksekuti' a. Bundeskanzler 6Pemerintah 4e)eral7
Pemerintah *ederal Jerman, disebut juga kabinet, terdiri atas 'anselir dan para menteri. 'anselir *ederal mempunyai posisi istime#a dan mandiri dalam pemerintah dan dihadapan para menteri. Ia mengepalai kabinet federal, ia saja yang berhak membentuk kabinet7 'anselir memilih menteri dan mengajukan usulan mengikat kepada Presiden *ederal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. (elain itu, 'anselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. !eberapa kementrian disebutkan dalam >rundgeset< yaitu 'ementerian "uar egeri, 'ementerian-kementerian *ederal +alam egeri, 'ehakiman, 'euangan dan Pertahanan. Para menteri federal mengepalai bidang tugas masing-masing dengan menjalankan garis besar tersebut secara mandiri dan atas tanggung ja#ab sendiri. +alam politik praktis, 'anselir harus juga mematuhi kesepakatan dengan partner koalisinya dan menghormati kepentingan mereka. (istem pemerintahan Jerman juga dijuluki sebagai demokrasi 'anselirQ. 'anselir *ederal adalah satu-satunya orang dalam kabinet yang dipilih oleh parlemen, hanya ialah yang bertanggung ja#ab terhadap +e#an Per#akilan akyat. Pertanggungja#aban ini dapat ber#ujud mosi tidak percaya konstruktifQ. Prosedur mosi ini sengaja dicantumkan dalam >rundgeset< sebagai perbaikan terhadap 22+ epublik 8eimar. Maksud mosi konstruktif ini untuk menghindari jatuhnya pemerintah atas ulah kelompok-kelompok oposisi yang hanya sepakat menolak pemerintah, tetapi tidak memiliki program alternatif bersama. +alam sistem 42
ini, !undestag yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap 'anselir, sekaligus harus memilih 'anselir baru. &. "truktur 4e)eral $erman
'epala negara epublik *ederal Jerman adalah Presiden *ederal !undespresident yangdipilih oleh Majelis *ederal !undesversammlung, yang bersidang hanya untuk tujuan ini. Majelis *ederal terdiri dari para anggota !undestag dan jumlah yang sama utusan, yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. 'adang-kadang utusan yang terpilih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa yang tidak duduk dalam parlemen negara bagian. Presiden *ederal dipilih oleh Majelis *ederal dengan suara terbanyak untuk periode lima tahun. (etelah itu dapat dipilih satu kali lagi. Presiden *ederal me#akili negara Jerman secara hukum antar bangsa. Ia mengikat peranjian atas nama Jerman dengan negara lain serta mengakreditasi dan menerima para duta besar. amun ke#enangan politik luar negeri tetap pada Pemerintah *ederal. Presiden *ederal mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pega#ai negeri di tingkat federal, serta para per#ira. Ia dapat memberi grasi kepada terpidana. Ia menga#asi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi, sebelum undang-undang itu diumumkan dalam "embaran 2ndang-2ndang *ederal. Presiden mengusulkan calon untuk dipilih sebagai 'anselir *ederal kepada !undestag, kemudian atas usulan 'anselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah *ederal. 'emudian atas usulan 'anselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah *ederal. !ila 'anselir *ederal gagal dalam usahanya memenangkan mosi kepercayaan di !undestag, maka kepala negara, berdasarkan usul 'anselir, dapat membubarkan !undestag. Presiden *ederal me#ujudkan kesataun seluruh masyarakat politik dengan cara khusus. Ia memanifestasikan kebersamaan dalam negara dan tata konstitusional yang melampaui segala batas partai. 8alaupun sebagaian tugasnya besifat representatif, ia dapat menjadi penengah yang netral diluar pertarungan politik sehari hari dan dengan demikian menjadi tokoh penuh #iba#a. +engan pemikiran dan pernyataan mendasar tentang tema-tema besar saat ini, ia dapat memberkan pedoman bagi orientasi politik dan moral para #arga. 2. Lem&aga (u)ikati'
Perundang-undangan epublik *ederal Jerman kebanyakan berupa hukum tertulis. =akupannya hampir pada semua bidang kehidupan, sehingga de#asa ini legislasi merupakan penyesuaian dan perubahan amandemen terhadap hukum yang sudah ada. 5ata hukum Jerman dibentuk oleh 2ndang-2ndang 'onstitusional, tetapi juga dipengaruhi perundangundangan Masyarakat Aropa dan hukum internasional. 'eseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar $%?? undang-undang dan 1??? peraturan hukum. Perundangundangan negara bagian meliputi bidang kepolisian dan hukum komunal, disamping itu terutama sekolah dan universitas, serta pers dan media elektronik.
43
+alam kurun #aktu keterpisahan selama empat dekade, tata hukum *J dan +J berkembang jauh berbeda. (etelah bergabungnya +J ke dalam epublik *ederal pada tahun $%%?, diputuskan untuk mengambil tindakan cepat untuk sejauh mungkin mempersamakan kedua tata hukum agar tercapai kesatuan hukum di seluruh #ilayah Jerman. 9al ini menjadi sangat penting mengingat perluya pengembangan ekonomi di negara-negara bagian baru. +engan memperhatikan situasi khusus dan perkembangan Jerman 5imur selama ini, diberlakukan aturan-aturan penyesuaian secara meluas pada hampir setiap bidang hukum. Proses penyesuaian struktur peradilan, dengan beberapa pengecualian, saat ini telah dirampungkan.
44
BAB I8 E"IMPULAN DAN REOMENDA"I
). 'esimpulan Perbedaan yang signifikan antara 22+ epublik *ederal Jerman dengan 22+ I $%&3 adalah terletak pada luas dan jumlah materi yang diatur. +ibandingkan dengan 22+ I $%&3, 22+ Jerman lebih rinci dan lengkap mengatur hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara seperti hak-hak dasar, sistem pemilihan pemilu, parlemen, senat . 22+ I $%&3 lebih banyak memerintahkan pengaturan lebihlanjut hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara dalam peraturan diba#ah 22+ yaitu melalui undang-undang. !. ekomendasi egara jerman tidak memiliki lembaga yang mirip komisi pemberantasan korupsi 'P', namun negara jerman bersih dari praktik kotor korupsi. 9al ini merujuk pada indeks presepsi IP korupsi negara jerman yaitu dimana negara jerman berada pada peringkat & dunia dengan IP @, jerman bebas dari korupsi bukan tanpa alasan melainkan kunci keberhasilan jerman yaitu reformasi birokrasi, adanya peran sosial media dan civil society. Jerman bukan menangkap orang melainkan lebih membangun budaya dan struktur. 9al yang harus ditiru di Indonesia adalah hidup jujur dan bebas dari korupsi. +i Indonesia ada salah satu pangkal masalah yang perlu dibenahi yaitu mengenai partai menerima dana korporasi. Jerman adalah salah satu negara yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain terkait kebijakan dalam negeri yaitu masalah kesejahteraan #arga negaranya dalam bentuk jaminan sosial. Jaringan sosial di Jerman termasuk yang paling rapat di dunia yakni dengan06,DR pendapatan nasional bruto dipergunakan untuk belanja negara di bidang sosial. 2ntuk perbandingan, )merika (erikathanya menginvestasikan $3,%R di bidang itu. 45
+i Jerman, sistem jaminan sosial ini mencakup asuransi kesehatan, purnakarya, kecelakaan, pera#atan dan pengangguran untuk melindungi #arga terhadap dampak finansial dari risiko yang dapat mengancam eksistensi. Jaringan sosial itu juga meliputi tunjangan yang dibiayai oleh pajak, seperti dana pengimbang untuk keluarga tunjangan anak, potongan pajak atau tunjangan yang menutup pe ngeluaran untuk kebutuhan pokok purnakarya#an atau orang cacat tetap. +i bidang kesehatan, Jerman memiliki pelayanan medis terbaik di dunia internasional. !anyaknya rumah sakit, praktek dokter dan institusi kedokteran menjamin pelayanan medis untuk semua orang. (ecara keseluruhan $?,&R pendapatan nasional bruto Jerman dipakai untuk bidang kesehatan. Pada tahun 0??D diputuskan reformasi sistem kesehatan. !agian pokoknya ialah dana kesehatan sentral. Mulai tahun 0??% semua iuran yang disetor kepada badan asuransi kesehatan #ajib, baik oleh karya#an maupun oleh pemberi kerja.Pemerintah bertujuan agar badan asuransi dalam jangka panjang menjadi lebih otonom dalam penetapan iuran, dan perbedaan menurut daerah dapat dimungkinkan. encana selanjutnya, besar iuran peserta dilepaskan dari tingkat pendapatan, namun akan adanya faktor pengimbang sosial. (upaya biaya pemeliharaan kesehatan sedapat mungkin dipisahkan dari biaya sampingan imbalan kerja, bagian iuran yang dibayar oleh pemberi kerja tidak akan dinaikkan lagi. (istem jaminan hari tua pun dirombak secara mendasar. )suransi purnakarya yang diatur oleh undang-undang tetap menjadi sumber pendapatan utama di hari tua, namun persiapan dana purnakarya oleh perusahaan atau perorangan semakin penting. +engan adanya asuransi pelengkap Biester-enteC, serta BGrup-enteC untuk penyandang profesi mandiri, telah tercipta model yang memungkinkan pengumpulan dana purnakarya pribadi yang terjamin oleh modal dan mendapat keringanan pajak. (elain itu juga diberi subsidi untuk pemilikan tempat tinggal di masa purnakarya melalui undang-undang khusus. Pembaruan tersebut mencakup pula kenaikan usia masuk masa purnakarya dari 63 menjadi 6D tahun. Mulai tahun 0?$0 sampai tahun 0?13, batas usia itu akan dinaikkan sebanyak satu bulan per tahun
46
