Keuangan Publik Islam

Keuangan Publik Islam Kebijakan Pengeluaran Instrumen Non-zakat Dalam Islam

Oleh: Dian Hariyadi; Habiburrahman; Safrudin A. Pendahuluan

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membela mem belanja njakan kan pen pendapa dapatan tan yan yang g tel telah ah dik dikump umpulk ulkan. an. Deng Dengan an kebi kebijak jakan an peng pengelu eluara aran n ini inilah lah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula negara bisa menggerakan perekonomian yang ada di masyarakat. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Keberhasilan negara untuk  melakukan melaku kan kebija kebijakan kan pengelu pengeluaran aran sesuai tujua tujuan n yang disy disyaratkan aratkan syariah akan meni meniptakan ptakan keseja kes ejahte hteraan raan mas masyar yarakat akat.. !ni kar karena ena keb kebija ijakan kan peng pengelu eluara aran n ter terseb sebut ut ada adalah lah sua suatu tu pro proses ses distribusi pendapatan kepada masyarakat."#$ masyarakat."#$ Kebi Ke bija jaka kan n pe peng ngel eluar uaran an ne nega gara ra ti tida dak k pe pern rnah ah le lepas pas da dari ri pe penge ngelu luar aran an non non%& %&aka akat. t. 'engeluaran non%&akat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melanarkan program pengeluaran negara. 'engelu 'engeluaran aran non%&akat dalam !slam diart diartikan ikan tentunya tentun ya sebaga sebagaii pengelu pengeluaran%pe aran%pengelua ngeluaran ran yang sesuai dengan tuntu tuntutan tan !slam !slam.. (dap (dapun un yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat seara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan  pendidikan.")$  pendidikan. ")$ Dari paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk lebih dalam lagi membahas tentang kebijakan pengeluaran non%&akat dalam !slam, pembahasan berupa bagaimana kaidah belanja nega ne gara ra da dala lam m !s !sla lam. m. Di da dala lam m ma maka kala lah h ini ju juga ga di dibah bahas as ba bagai gaima mana na ana anali lisi siss ke kebi bija jaka kan n  pengeluaran negara sepanjang sejarah dalam !slam dan di masa kontemporer. B. Pembahasan 1. Kaidah Belanja Negara Dalam Islam

*elanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah  pusat dan dana perimbangan  Pasal  +Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Tentang APBN Ta Tahun hun 2001. 2001 ."-$ "-$ Dalam Dal am kon konsep sep eko ekonom nomii !sl !slam, am, bel belanja anja neg negara ara har harus us ses sesuai uai deng dengan an sya syari riiyy iyyah ah dan  penentuan skala prioritas. 'ara ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disyariatk disya riatkan an dalam (l%/uran (l%/uran dan as%s as%sunah unah dalam memandu kebija kebijakan kan belanja pemerintah. pemerintah. Kaidah%kaidah tersebut sebagai berikut:"0$ berikut:"0$ a.

*ahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.

 b. 1enghindari masyaqqah, masyaqqah, +  +al-masyaqqah) al-masyaqqah),, menurut arti bahasa adalah at-taa! at-taa!,, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.

.

1udarat indi2idu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar.

d. 'engorbanan indi2idu atau kerugian indi2idu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan  pengorbanan dalam skala umum. e.

Kaidah 3al-g"urmu !"l gunm" , yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.

f.

Kaidah #ma$ la$ yat"mmu

al-%a$&"!u "lla$ !"h"

'ahu%a %a$&"!(, yaitu

kaidah

yang

menyatakan bahwa; 4sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor   penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah%kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efekti2itas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam !slam sehingga tujuan%tujuan dari pembelanjaan  pemerintah dapat terapai. 5ujuan pembelanjaan pemerintah dalam !slam, sebagai berikut:"6$ a.

'engeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.

 b. 'engeluaran sebagai alat retribusi"7$ kekayaan. .

'engeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.

d. 'enegeluaran yang berkaitan dengan in2estasi dan produksi. e.

'engeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan inter2ensi pasar "8$. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:"9$

a.

*elanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

 b. *elanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. .

*elanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem  pendanaannya. (dapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengau pada kaidah%kaidah yang telah disebutkan di atas, seara lebih perini  pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal%hal berikut ini:"$

a.

*ahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan  pemerintah.

 b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah%murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubad&ir dan kikir di samping alokasinya pada sektor%sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. .

Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaannya, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut ukup berlandaskan pada nas%nas yang sahih seperti pada kasus #al-h"ma( yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang

khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika asulullah mengkhususkan tanah untuk   pengembalaan ternak kaum ua'a, asulullah melarang ternak%ternak milik para agn"ya atau orang kaya yang mengembala di sana. *ahkan
Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, sunah, dan mubah. (dapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, menakup pengadaan infrastruktur "#=$ air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat

berikut sistem pendanaannya. *entuk belanja seperti ini biasanya melalui

mekanisme produksi barang%barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang

memihak

kepada kaum 'uqara dalam

hal

kebijakan

keuangan,

yaitu

bagaimana

meningkatkan taraf hidup mereka. 5etapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut menapai tujuannya. Konsep tersebut di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam  bentuk bantuan langsung."##$ 2. Analisis Kebijakan Pengeluaran Negara Seanjang Sejarah Dalam Islam

1enurut !bnu 5aimiyah,, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintahan atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman (llah S>5. Saat membelanjakan membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal%hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara lain:"#)$ a.

Kaum miskin dan yang membutuhkan.

 b. 'emeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan. .

'emeliharaan ketertiban dan hukum internal.

d. 'ensiun dan gaji pegawai. e.

'endidikan.

f.

!nfrastruktur.

g. Kesejahteraan umum. Dalam pengalokasian sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta%merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut di atas. (da pengaturan dan penyesuaian antara sumber   pendapatan dan pengeluaran.
1enurut Sakti, dalam !slam, semua jenis pendapatan dimasukan ke dalam !a"t al-ma$l , lalu digunakan pada dua jenis penyaluran, anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk  umum. (dapun anggaran untuk umum berasal dari pendapatan lainnya, seperti pajak dan non%  pajak. Didapatkan bahwa !slam lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakatnya daripada  pertumbuhan ekonomi semata. Dalam pengelolaan agama !slam

pemerintah sebaiknya

mendahulukan kepentingan syariah daripada pertimbangan negara yang bersifat keduniaan. *erikut ini tabel alokasi pengeluaran dari sumber penerimaan negara:"#7$ Alokasi Pengeluaran dari Sumber Penerimaan Negara Penerimaan

Pengeluaran

!enis "egulasi

?akat

Kebutuhan dasar  

 hara& [17] 

Kesejahteraan sosial

 ".yah [18] 

'endidikan dan penelitian

!enis Sukarela

Usyr  [19] 

!nfrastrukutur +fasilitas publik

!nfak%sedekah

Dakwah dan propaganda !slam

>akaf

(dministrasi negara

!enis Kondisional

 hums [20]  'ajak  Keuntungan *<1@ Aain%lain a.

Kebijakan pengeluaran &aman non%&akat asulullah Dari sisi pengeluaran negara, atatan mengenai pengeluaran seara rini pada masa  pemerintahan asulullah memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan  bahwa sistem keuangan negara yang ada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar.")#$ Seara garis besar pengeluaran negara pada &aman asulullah sebagai berikut:"))$

# 'engeluaran primer  a *iaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan.  b 'enyaluran &akat dan usyr  kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan (l%/uran.  'embayaraan gaji untuk wali, qa", guru, imam, mua&in, pejabat negara lainnya. d 'embayaraan upah para sukarelawan. e 'embayaran utang negara f

*antuan untuk musafir +dari daerah Badak.

) 'engeluaran sekunder  a *antuan untuk orang yang belajar agama di 1adinah.  b Hiburan untuk para delegasi keagamaan.

 Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. d Hadiah untuk pemerintahan negara lain. e 'embayaran denda atas mereka yang terbunuh seara tidak sengaja oleh pasukan muslim. f

'embayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.

g 'embayaran tunjangan untuk orang miskin. h 5unjangan untuk sanak saudara asulullah. i

'engeluaran rumah tangga asulullah +hanya jumlah keil, yakni 9= butir kurma dan 9= butir  gandum untuk setiap isterinya.

 j

'ersediaan darurat +sebagian dari pendapatan pada perang Khaibar. Dari Kebijakan yang dilakukan asulullah, menurut kami sebagai pemakalah, kebijakan  beliau dalam menggunakan harta negara lebih memprioritaskan kepada masyarakat dan  persediaan dana untuk perang, tujuannya tidak lain demi kemaslahatan umat.

 b. Kebijakan pengeluaran non%&akat masa (l%Khulafa (r%asyidun # (bu *akar (s%SiddiC +##%#- H7-)%7-0 1 'ada masa kekhalifahan (bu *akar, kebijakan pengelolaan anggaranyang dilakukan yaitu dengan langsung membagi habis harta !a"t al-ma$l   yang pada saat itu !a"t al-ma$l  menerima uang sebesar 9=.=== dirham")-$ dari *ahrain pada masa itu. Sistem pendistribusian seperti ini melanjutkan sistem pendistribusian pada masa asulullah, sehingga pada saat beliau wafat hanya ada # +satu dirham")0$ yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan.")6$ Dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah (bu *akar, menurut kami sebagai  pemakalah, kebijakan ini sangat baik karena pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan masa asulullah. (kan tetapi menurut pemakalah, termasuk hal yang penting yaitu menyimpan sebagian harta negara sebagai adangan untuk digunakan sebagai simpanan jika terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun yang tidak diperkirakan. )
a  hums dan sedekah, didistribusikan kepada kaum miskin tanpa diskriminasi apakah dia muslim atau non%muslim.  b  hara&, disimpan untuk adangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan umat.   /a", &".yah, usyr +pajak perdagangan digunakan untuk membayar dana pensiun, dana bantuan, serta menutupi biaya administrasi, dan lain sebagainya. Dari pemaparan di atas, kemudian ditindaklanjut oleh Khalifah
No.

Penerima

!umlah

#.

(isyah dan (bbas bin (bdul 1uthallib

G#).=== dirham"-)$

).

'ara istri @abi selain (isyah

G#=.=== dirham"--$

-.

(li, Hasan, Husain, dan para pejuang *adr

G 6.=== dirham"-0$

0.

'ara pejuang
G 0.=== dirham"-6$

6.

Kaum muhajirin sebelum peristiwa Bathul 1ekah

G -.=== dirham"-7$

7.

'utra%putra para pejuang *adr, orang%orang yang G ).=== memeluk !slam ketika terjadi peristiwa Bathu 1ekah, dirham"-8$ anak%anak kaum muhajirin dan anshar, para pejuang  perang /adisiyyah,
dirham"-9$, warga 1adinah )6 dinar "-$, kaum muslimin yang tinggal di aman, Syria dan !rak  memperoleh tunjangan sebesar )== dirham"0=$hingga -== dirham"0#$, serta anak%anak yang  baru lahir dan yang tidak diakui masing%masing memperoleh #== dirham"0)$."0-$ Di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan uka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang berbeda%beda di setiap wilayah. 'eran negara

yang turut bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia."00$ Dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah
sebagian dari harta !a"t al-ma$l dijadikan adangan, tidak sejalan dengan pedapat (li, sehingga  pada saat (li diangkat menjadi khalifah, kebijakan yang dilakukan berubah. (li mendistribusikan seluruh pendapatan !a"t al-ma$l  yang ada di 1adinah, Kufah, dan *usra."07$ 'ada masa beliau dalam alokasi pengeluaran, yang dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan Khalifah
1asa Khilafah *ani 5 dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan *ani
 pengelolaan pemasukan dan pengeluaran maupun pembenahan administrasi negara seara adil dan transparan."6=$ Khalifah alaupun beliau mewarisi pengelolaan keuangan yang menyeleweng dari hukum !slam, akan tetapi beliau langsung merubahnya dan menanamkan beberapa kebijakan yang ditujukan kepada para pejabat negara demi terapainya tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan rakyat.

d. 1asa Khilafah *ani (bbasiyyah +#-)%767 H86=%#)69 1 Di era Dinasti (bbasiyah di *aghdad, khalifah membangun 'erpustakaan (l%Hikmah, sekolah%sekolah, dan perguruan tinggi, seperti @i&homiyah. *aghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. 'ada saat yang sama, *arat masih ge lap gulita. "6-$ Ketika pemerintahan dikuasai Khalifah Harun (r%asyid, pertumbuhan ekonomi  berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah (bbasiyah menapai punaknya. 'endapatan negara dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku%buku unani, di samping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai."60$

'ada masa Harun (r%asyid ada beberapa kebijakan yang ditanamkan beliau pada masa kepemimpinannya, di antaranya adalah:"66$ # 1eletakkan dasar%dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan maslahah ) 1engklasifikasikan seara umum penerimaan negara pada - kategori utama, yaitu; gan"mah, usyr  dan khara& yang pemungutannya memiliki aturan%aturan tersendiri. Dari kebijakan pada masa *ani (bbasiyah, menurut kami sebagai pemakalah, kebijakan Khalifah Harun (r%asyid yang berdasarkan pada keadilan dan maslahah telah sesuai dengan tujuan negara dan harapan masyarakat baik yang dulu maupun sampai masyarakat yang sekarang. #. Analisis Kebijakan Pengeluaran Negara di $asa Kontemorer

Di masa asulullah S(> kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosioekonomik seara fundamental, dan sebagian lagi karena negara !slam yang didirikan dan dilaksanakan oleh asulullah S(>."67$  @egara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara seara umum. 5iap tahun, fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah  bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen."68$ (nggaran modern merupakan suatu ampuran rumit antara renana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat  pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. @egara !slam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. @egara !slam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan menari jalan dengan ara untuk menapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak baik dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau luar negeri. Oleh karena itu, di dalam !slam tidak di mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab%babnya, pasal%  pasalnya, istilah, dan pasal tersebut. Dari sinilah maka anggaran belanja negara !slam tidak  dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara !slam mempunyai belanja negara tetap yang bab%  babnya telah ditetapkan oleh syara mengikuti pendapatan dan pengeluarannya. "69$ 5elah kita lihat bahwa selama masa !slam dini, penerimaan &akat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Eelaslah, di &aman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi  persyaratan anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan modern dalam suatu negara !slam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. (s%Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini:

4Selalu ada yang harus dibayar selain &akat.4 1aka asulullah S(> berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya: 4kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin.4"6$ Setiap warga

negara harus

menyumbangkan

keuangan negara sesuai dengan

kemampuannya, yaitu sesuai dengan pendapatannya. 1enurut prinsip ekonomi, biaya  pemungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri."7=$ 5erangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi suatu perbeadan yang mendasar mengenai sistem belanja !slam dengan modern. !slam menitikberatkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama !slam. *erbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu ampuran rumit antara renana dan proyek. Kitab sui (l%/uran barangkali adalah satu%satunya yang memuat firman tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara seara ermat. Sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa administrasi keuangan @abi S(> tidak ada suatu kesulitan pun dalam menyimpulkan bahwa hukum !slam mengenai keuangan negara sangat elastis sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan modern. Dalam suatu negara !slam, yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara !slam pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran. "7#$ Di tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran telah berkembang, yang terpenting ialah anggaran berdasarkan prestasi. Di negara !slam pada umumnya anggaran belanja  berdasarkan program dan berdasarkan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat sarana dan  prasarana administrasi yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perenana, dan tenaga ahli lainnya."7)$ (nalisis kami sebagai pemakalah tentang kebijakan pengeluaran negara di masa kontemporer ini, walaupun disebutkan bahwa kebijakan sekarang ini dinyatakan rumit atau susah dan

sangat berbeda dengan kebijakan

di masa

!slam.

1enurut kami,

kami

tidak 

mempermasalahkan rumitnya kebijakan pengeluaran negara sekarang ini, akan tetapi kami hanya mempermasalahkan begaimana sistem pengeluarannya. 1aksud kami di sini adalah bagaimana mengelola pengeluaran negara dengan baik dan benar, yaitu mungkin kita dapat berkaa pada  bagaimana sistem pengeluaran para khalifah yang sukses dalam mengurus masalah pengeluaran negara tersebut. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan pengeluaran negara lebih besar  digunakan untuk masyarakat yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan tidak selalu menghabiskan dana untuk fasilitas%fasilitas yang lebih menguntungkan pejabat%pejabat saja. %. Penutu

Kebijakan pengeluaran non%&akat adalah salah satu instrumen penting dalam kemajuan suatu negara saat ini. (kan tetapi jika hanya mengandalkan satu instrumen ini, menurut kami

sebagai pemakalah instrumen non%&akat tidak bisa digunakan sebagai sumber pengeluaran yang digunakan untuk semua jenis pengeluaran negara. *erkaa pada negara kita !ndonesia saat ini, karena terlalu menitikberatkan pada  penghasilan non%&akat maka dapat kita lihat dari keadaan masyarakat negara kita yang masih  banyak rendah perekonomian atau dengan kata lain dapat disebut miskin, padahal masih ada instrumen yang dapat digunakan untuk mengulangi masalah tersebut yaitu memperhatikan  bagaimana pengelolaan &akat. ?akat dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang ada di  @egara !ndonesia ini, sedangkan pendapatan dana non%&akat dapat dikonsentrasikan pada  pembangunan infrastruktur negara ini. Dari gabungan kedua instrumen tersebut diharapkan  perekonomian !ndonesia dapat meningkat dari saat ini dan dapat mengurangi kemiskinan. Karena kita mengetahui bahwa perekonomian negara dapat melambangkan bagaimana kemajuan negara tersebut.

DA&'A" P(S'AKA Buku

(diwarman (&wan Karim, e&arah Pem"kran konom" 4slam, Eakarta, '5 aja Irafindo 'ersada, )==9, edisi ke%-. Iusfahmi, Pa&ak enurut yar"ah, Eakarta, '5 aja Irafindo 'ersada, )==8.  @urul Huda, dkk., euangan Pu!l"k 4slam6 Penekatan Teor"t"s an e&arah, Eakarta, Kenana, )=#).