EKONOMI MIKRO ISLAM KELAS AA Keuangan Publik Islam
“
”
Dosen: Prof. Dr. Umar Burhan, SE, MS
KELOMPOK 4: ANDISTYA OKTANING .L NIM. 0910210022 MATELDA FABRIANA NIM. 0910213096 WINDY SEPTYA A.P NIM. 0910213127
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN ILMU EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Bab 13 Keuangan Publik Islam
Untuk mencapai falah yang maksimum, tidak seluruh aktivitas ekonomi bias diserahkan mekanisme pasar. Adakalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan adil. Fair dalam arti berprinsipkan saling ridlo dan adil dalam arti tidak bertindak dzalim kepada pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam penyediaan barang / jasa tersebut. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang/ jasa apakah yang perlu disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dana yang digunakan untuk penyediaan barang/ jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang/ jasa yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tersebut, apakah kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa barang/ jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang bisa disariakn dari sunnah Rasul SAW. dan sahabat, dan bagaimana implementasi keuangan publik Islam yang terbangun sejak awal, seperti zakat, waqf dan infaq akan dibahas secara lebih mendalam.
A. Sejarah Keuangan Publik Islam 1. Keuangan Publik pada pada Masa Rasulullah SAW Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, dapat dilihat dari praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabat. Bicara mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala negara. Sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik. Setelah selama tiga belas tahun di Makkah, beliau hijrah ke Madinah (Yasrib). Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah ibn
Ubay. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah Yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka sistem pajak dan fiskal tidak berlaku. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan ke organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti: (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi muhajirin Makkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara; (6) menyusun sistem pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu adalah : Pertama , adanya fenomena unit, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tandatanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi disusun berdasarlan Al Quran, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam, seperti persaudaraan, persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Kedua , negara baru dibentuk tanpa mengguankan sumber keuangan ataupun moneter karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampaunya. Sementara sumber keuangan pun belum ada.
a. Sumber Utama Keuangan Negara Pada masa-masa awal pemerintahan p emerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah SAW. sendiri sebagai seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi tidak mendapat gaji sedikit pun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.
Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah SAW. tidak ada tentara formal. Semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barangbarang bergerak lainnya. Situasi berubah setelah turunnya surat Al-Anfal (rampasan perang). Waktu turunnya surat ini adalah masa perang Bard dan pembagian rampasan perang, pada tahun kedua setelah Hijrah. Yaitu, sebagian ayat yang artinya : “Seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan ”. Pada tahun kedua setelah Hijrah, sedekah fitrah diwajibkan. Sedekah ini diwajibkan setiap bulan Ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib disebut zakat. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan Hijrah. Dengan adanya perintah wajib ini, mulai ditentukan para pegawai pengelolanya, yang mana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mereka mendapat bayaran tertentu dari mana zakat. Sampai tahun keempat Hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Banu Nadir, salah satu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini pernah mengikuti Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha
membunuh
Rasulullah
SAW.
Nabi
meminta
mereka
meninggalkan kota tetapi mereka menolaknya. Nabi pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut mereka, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah menurut ketentuan Al Quran (59:2), karena
mereka
mendapatkannya
tanpa
berperang.
Rasulullah
membagian sebagian besar tanah mereka untuk Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mukhairik, seorang rabbi Banu rabbi Banu Nadir, yang telah
masuk
Islam
memberikan
tujuh
kebunnya
yang
kemudian
oleh
Rasulullah dijadikan tanah sedekah. Inilah waqaf Islam pertama. Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum Muslim. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah dan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, “Kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma”, dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana.
Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setegah bagian hasil panen dari tanah mereka. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Kharaj atau Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.
Rasulullah
biasanya
mengirim
orang
yang
memiliki
pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagain kelebihan perkiraan, dua per tiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting Ushr adalah
bea
impor
yang
dikenakan
kepada
semua
pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif
mempercepat
peningkatannya
perdagangan,
walaupun
menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah Muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.
Zakat dan ushr merupakan pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Alqur‟an (At -Taubah: 60) sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum Negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut: 1) Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornament, atau dalam bentuk lainnya. 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya. 3) Binatang ternak : unta, sapi, domba, domba, kambing. kambing. 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan. 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan. buah-buahan. 6) Luqathah , harta benda yang ditinggalkan musuh. 7) Barang temuan. Pencatatan seluruh penerimaan Negara pada masa Rasulullah tidak ada. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, setiap orang pada umumnya terlatih untuk dalam masalah pengumpulan zakat. b. Sumber Sekunder Keuangan Negara Disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiscal pemerintahan pada masa Rasulullah Saw. Ada sumber pendapatan sekunder. Diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. 2) Pinjaman-pinjaman Pinjaman-pinjaman
(setelah penaklukan
kota
Mekkah)
untuk
pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judahaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan). 3) Khumus atau rikaz harta rikaz harta karun temuan pada periode sebelum islam.
4) Amwal fadla (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 5) Wakaf, harta benda yang yang didediakasikan didediakasikan kepada kepada umat islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal. 6) Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada
kaum
muslimin
yang
kaya
dalam
rangka
menutupi
pengeluaran Negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. 7) Zakat fitrah 8) Bentuk lain sedekah, seperti qurban dan qurban dan kafarat . c. Lembaga Keuangan Negara : Baitul Maal Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan Negara di belahan dunia mana pun. Pemerintah suatu Negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan Negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara abad ke tujuh, yaitu semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut Baitul Maal atau bendahara Negara. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat Negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Maal . Namun, binatang-binatang tidak bias disimpan di Baitul Maal sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka. Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima Negara disimpan di masjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarkat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku budaya dan sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai secretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara Negara. Hal in hanya dimungkinkan terjadi didalam lingkungan yang memiliki pengawasan yang ketat. Pada perkembangan selanjutnya institusi ini memainkan peranaktif dalam bidang keuangan dan administrasi
pada
awal
periode
islam
terutama
pada
masa
kepemimpinan
Khulafaurrasyidin. 2. Keuangan Publik pada Masa Khulafaurrasyidin Khulafaurrasyidin a. Masa Khalifah Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal ini. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dai Baitul Maal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per tahun. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq menolak membayar zakat kepada Negara. Abu Bakar Siddiq sangat memerhatikan keakuratan perhitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap setiap periode dengan dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusia pendistribusian n ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan Negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan Negara. b. Masa Khalifah Khalifah Umar Umar bin Khattab Khattab Al-Faruqi Al-Faruqi Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan Negara pada masa khalifah Umar, diantaranya adalah masalah : (1) Baitul Maal; (2) Kepemilikan tanah; (3) Zakat dan Ushr; (4) Sedekah untuk non-muslim; (5) Mata uang; (6) Klasifikasi pendapatan Negara; dan (7) Pengeluaran. Dengan penjelasan singkat sebagai berikut : 1) Baitul Maal Pada tahun 16 H, Umar mengumpulkan dana kharaj senilai 500.000 dirham, hasil dari Abu Huraira, Amil Bahrain, untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka Baitil Maal regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota, kemudiaan dibangun cabang-cabangnya di
ibukota provinsi. Setelah menaklukkan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan Baitul Maal meningkat, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Property Baitul Maal dianggap sebagai “harta kaum muslim”
sedangkan
khalifah
dan
amil-amilnya
hanyalah
pemegang
kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim,
anak
terlantar,
membiayai
penguburan
orang
miskin,
membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya. Bersamaan dengan reorganisasi Batul Maal, Umar mendirikan lembaga
keuangan
Negara
pertama
yang
disebut
Al-Diwan.
Sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis yang regular dan tepat. 2) Kepemilikan Tanah Sepanjang ditaklukkan
pemerintahan
melalui
perjanjian
Umar,
banyak
daerah
damai.
Disinilah
mulai
yang timbul
permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok baik untuk mereka yang dating pertama maupun yang datang terakhir. Setelah melakukan proses syuro , Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fay , dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Ali bin Abi Thalib tidak hadir dalam peremuan tersebut karena ia sedang menggantikan
tampuk
pemerintahan
Khalifah
di
Madinah.
Dilaporkan bahwa ia menganut pandangan yang seluruhnya berlawanan. Ia memihak pendistrubusian seluruh penghasilan tanpa menyisakan apapun sebagai cadangan.
Daerah penumpukan kharaj mencakup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sassanid, karena itu system yang terelaborasi
dibutuhkan
pendistribusian
untuk
penghasilan
penilaian,
yang
pengumpulan
diperoleh
dari
dan
tanah-tanah
tersebut. Berdasarkan itu, Umar mengirimkan Ibn Hunaif Al-Anshari, untuk membuat survey, luas tanah di daerah tersebut 36 juta jarib. Setiap jarib dinilai angka dan jumlahnya kemudian dikirimkan proposalnya ke Khalifah untuk persetujuan. Umar menerapkan beberapa peraturan mengenai kepemilikan sebagai berikut. a) Wilayah Iraq yang ditaklukkan ditaklukkan dengan dengan kekuatan, menjadi menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. b) Kharaj dibebankan pada semua tanah yang berada dibawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk islam.
Dengan
demikian,
tanah
seperti
itu
tidak
dapat
dikonversikan menjadi tanah ushr . c) Bekas pemilik pemilik tanah diberi hak hak kepemilikan, kepemilikan, sepanjang sepanjang mereka membayar kharaj dan jizyah. d) Sisa tanah yang yang tidak ditempati ditempati atau ditanami (tanah mati) atau atau tanah yang di klaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh kaum Muslim diperlakukan sebagai tanah ushr . e) Di Sawad, Sawad, kharaj dibebankan dibebankan sebesar sebesar satu dirham dirham dan satu rafiz (satu ukuran local) gandum dan barley (jenis gandum), dengan anggapan tanah tersebut dapat dialui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempaha atau cengkeh) dan perkebunan. f)
Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar, dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga irdab gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka dan madu, rancangan ini telah disetujui Khalifah.
g) Perjanjian Damaskus Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban jarib (unit berat) yang diproduksi jarib (ukuran) (ukuran) tanah.
3. Zakat dan Ushr Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua. 4. Pembayaran Sedekah oleh Non-Muslim Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslim. Banu Taghlib adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menilak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Namun, ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset Negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksakannya untuk menerima kepercayaan mereka. 5. Mata uang Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafaurrasyidin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mistqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley. 6. Klasifikasi Pendapatan Pendapatan Negara Negara Pada periode awal islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan
yang diterima. diterima. Kebijakan Kebijakan tersebut tersebut berubah berubah pada masa
Umar. Pendapatan yang diterima di Baitul Maal terbagi dalam empat jenis, yaitu : a. Zakat dan Ushr Dana ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum Muslimin dan didistribusikan
kepada
delapan
asnaf
dalam
tingkat
lokal.
Kelebihan disimpan di Baitul Maal pusat, dan akan dibagikan kembali. b. Khums dan Sedekah Dana
ini
dibagikan
kepada
kepada
orang
yang
sangat
membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam kesejahteraan tanpa diskriminasi. c. Kharaj, Fay, Fay, Jizyah, Jizyah, Ushr dan sewa tetap tahunan tahunan tanah Dana ini diperoleh dari pihak luar (Non-Muslim/Non-warga) dan didistribusikan untuk membayar dana pension dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya. d. Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 7. Pengeluaran Bagian pengeluaran yang paling penting dari endapatan keseluruhan adalah dana pensiun kemudian diikuti oleh dana pertahanan Negara dan dana pembangunan. Secara garis besar pengeluaran Negara pada masa kehilafahan Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik Muslim maupun non-Muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil.
c. Masa Kekhalifahan Usman Usman bin Affan adalah khalifah ketiga. Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan Baitul Maal Pusat. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir.
d. Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Setelah meninggalnya Usman, Ali terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Dalam hal penerimaan Negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali membebankan para pemilik hutan (Ajmat) 4.000 dirham. Di hutan ini, terdapat ngarai yang dalam, yang menurut beberapa orang tanahnya dibuat untuk batubatu istana dan menurut yang lainnya itu adalah tanah longsor. Berbeda
dengan
khalifah
Umar,
Khalifah
Ali
mendistribusikan
seluruh
pendapatan di Baitul Maal ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Busra dan Kzufa. System distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru.
B. Karakteristik Karakteristik Keuangan Keuangan Publik Publik 1. Pandangan Ahli Fiqh terhadap Zakat dan Pajak Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Dilihat dari segi kebahasaan, teks-teks Alquran yang mengungkapkan perihal zakat, sebagian besar dalam bentuk amr (perintah) dengan menggunakan atu, (tunaikan), yang berarti berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna alI‟tha‟, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. membayarkan.
Alquran menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa (uslub), yaitu : a) Menggunakan uslub insyai, yaitu berupa perintah terlihat dalam QS AlBaqarah [2]: 42, 83, 110; Al-Hajj [22]: 78; Al-Ahzab [33]:33, Al-Nur [241:56; Al-Muzammil [73]: 20, dengan menggunakan kata atu atau anfiqu. Dalam ayat lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata khuz, yaitu perintah untuk mengambil dan memungut zakat (shadaqah), seperti terdapat dalam QS At-Taubah [9]: 103. Sasaran perintah ini adalah para penguasa (amil zakat) untuk memungut dan mengelola zakat dari para wajib zakat. b) Menggunakan uslub targhib (motivatif), (motivatif), yaitu suatu suatu dorongan untuk untuk tetap mendirikan shalat dan membayarkan zakat yang merupakan cirri orang
yang keimanan dan ketaqwaannya dianggap benar, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan. Salah satu bentuk traghib ini dapat ditemukan pada QS. Al Baqarah : 277 c) Menggunakan uslub tarhib tarhib (intimidatif/peringatan) (intimidatif/peringatan) yang yang ditujukan kepada orang-orang
yang
menumpuk
harta
kekayaan
dan
tidak
mau
mengeluarkan zakatnya. Orang-orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah : 34 d) Menggunakan uslub madh (pujian/sanjungan), yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong (wall) yang disifati dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang-orang yang beriman karena kesanggupan mereka memberikan yang mereka senangi berupa zakat kepada orang lain yang tertuang dalam Al-Maidah [5]: 55 Dalam perjalanan sejarah, penerimaan Negara islam bukan hanya bersumber dair zakat, namun banyak sumber lain baik sebagai sumber utama ataupaun sekunder. Pajak, yang dewasa ini menjadi sumber penerimaan utama di hampir setiap Negara, juga mendapat perhatian oleh para ahli fiqh dewasa ini. Namun pandangan ahli fiqh klasik masalah pajak belum banyak yang membahas. Para ahli fiqh ini lebih banyak membahas tentang fa‟I, ghanimah, jizyah dan kharaj. Pembahasan mereka berkisar
tentang definisi, pembagian, dan penggunaannya. Pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj di dalam sejarah Islam disebut dharibah. Dharibah yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di Baitul Maal tidak ada uang/harta. Selain sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah, yang telah dinyatakan oleh syariah semisal jizyah dan kharaj, terdapat pula sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukan oleh Allah kepada kaum Muslimin untuk dibelanjakan pada kebutuhan yang difardhukan kepada mereka secara keseluruhan, semisal jalan-jalan dan sekolah-sekolah. Sedangkan bea cukai tidak termasuk dalam kategori pajak yang boleh diambil. Namun ia hanyalah praktik muamalah Negara dengan muamalah sepadan yang kita lakukan, bukan pajak, yang berfungsi untuk mencukupi kekurangan baitul maal. Dimana syara‟ telah menyebut praktik tersebut
dengan sebutan cukai (mukus) dan melarang mengambilnya dari kaum Muslimin serta kafir dzimmi. Sabda Rasulullah Saw : “Tidak boleh ada bahaya (dhahar) dan (saling) membahayakan.” Allah Swt memberikan hak kepada Negara untuk
mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemashlahatan tersebut dari kaum Muslim. Namun, kewajiban membayar dharibah tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang ma‟ruf.
Dharibah ini diutamakan diperuntukkan sebagai: a) Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad b) Pembiayaan Pembiayaan
industri
militer
dan
industri
serta
pabrik-pabrik pabrik-pabrik
penunjangnya, yang memungkinkan Negara memiliki industri senjata. c) Pembiayaan para fuqara, orang miskin, dan ibnu sabil. d) Pembiayaan Pembiayaan untuk gaji tentara, tentara, para pegawai, pegawai, para hakim, para guru dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemashlahatan umat. e) Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemashlahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat. f)
Pembiayaan Pembiayaan untuk keadaan keadaan darurat,, darurat,, seperti : bencana alam, dan mengusir musuh.
Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan, tidak bolehnya memperhitungkan pajak
sebagai
kewajiban
zakat
adalah
karena
yang
demikian
akan
menghilangkan lembaga zakat itu sendiri, yang berarti menghilangkan salah satu syiar
Islam.
Amir
memperhitungkan
Syarifuddin,
pajak
sebagai
setelah zakat,
memerhatikan mengemukakan
kelemahan alternatif
pemecahannya, pemecahannya, yaitu: 1. Dari segi kadar, seseorang seseorang yang dikenal kewajiban kewajiban zakat dalam dalam harta tertentu, harus mengeluarkan zakat menurut kadar tersebut. Seandainya yang demikian dianggap kurang menurut perhitungan pajak, maka dia harus memenuhi kekurangannya atas nama pajak. Seandainya zakat berlebih
dari
perhitungan
pajak,
maka
kadar
zakatlah
yang
diperhitungkan. Terhadap harta kekayaan lain yang tidak terkena
kewajiban zakat, tetapi terkena kewajiban pajak, harus dibayar atas nama pajak. 2. Dari segi niat zakat. Pada saat menyerahkan kewajiban dalam bentuk zakat dia harus meniatkan zakatnya. Untuk maksud ini akan lebih utama bila petugas yang memungutnya adalah dari amil zakat, atau petugas Negara yang menerimanya atas nama zakat dengan tanda terima zakat. Adapun kewajibannya atas nama pajak diserahkan sebagai pajak dalam kualitas apapun. Niat ganda dalam hal ini perlu dihindarkan untuk meyakinkan sahnya niat zakat. 3. Dari segi penggunaan. Bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya kepada petugas yang ditentukan atas nama zakat, maka kewajibannya telah terpenuhi. Tinggal lagi pihak yang menerima penyerahan amanat tersebut untuk menyampaikannya kepada sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan zakat. Begitu pula dengan penyerahan kewajibannya kepada petugas atas nama pajak, maka selesailah kewajibannya. Mungkinkan Zakat dan Pajak Dapat Diintegrasikan Diintegrasikan Dalam catatan Qardhawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat pajak, tetapi baru pada sebatas niat saja. Imamam Nawawi dari mahzab Syafi‟I, Imamm Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahawa membayar paja k
dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Pembahasan tentang pajak dan zakat lainnya dilakukan oleh Muhammad (2000) yang membagi secara sistematis bait mal terdiri dari penerimaan fay‟,
jizyah, kharaj, khumus, rikaz, anfal, ghanimah, pendapatan dari milik umum, pendapatan dari milik Negara, usyur, zakat sebagai pendapatan yang bersifat utama, dan dhaibah sebagai pendapatan temporal. Dari sisi pengeluran, terdapat enam pengeluaran yaitu (1) pengeluaran bagi delapan asnaf melalui zakat (2) pengeluaran bagi delapan asnaf selain zakat (3) pengeluaran bagi orang yang menjalankan pelayanan negara, seperti pegawai, pejabat, dan tentara (4) pembangunan sarana umum (5) kelayakan dan kesempurnaan anggaran dan (6) pengeluaran untuk bencana alam. Kajian terhadap pajak dan zakat lainnya dilakukan oleh Monzet Kahf (1999) dalam artikelnya “the principle of socio economic justice in the contemporary fiqh of zakah” yang menjelaskan tentang fenomena persoalan
zakat dan pajak di negara – negara Timur Tengah. Adapun Faruq al- Nabbahan mengemukaakan bahwa apabila pemerintah menarik zakat, maka telah membangun pilar penting penyejahteraan rakyat dan keadilan social. Namun demikian, pemikiran tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah juga banyak ditentang. Dawan Raharjo (1993), dengan membandingkan membandingkan antara pajak dan zakat menunjukkan bahwa signifikansi keduanya berbeda, dimana pengelolaan zakat oleh pemerintah dikhawatirkan akan hilanya substansi zakat sebagai perintah perintah Allah Swt. Tetapi Dawan tidak tidak memberikan penjelasan penjelasan yang yang kritis tentang perbandingan yang dilakukannya dengan pendekatan sejarah politik ekonomi. Selain itu, S.A Siddiqi (1982) juga membahasa berbagai persoalan seputar dikotomi zakat dan pajak negara – negara Muslim dalam bukunya Public Finance in Islam. Dalam bukunya tersebut Siddiqi membahas tentang sumber – sumber
pendapatan
dan
pengeluaran
negara.
Siddiqi
tidak
bermaksud
melakukan studi perbandingan antara zakat dan pajak, tetapi mendeskripsikan sumber – sumber zakat dan pajak serta distribusinya dalam pengeluaran negara. Di masa modern sekarang wacana tersebut terus bergulir. Sebut saja Yusuf Qardawi (1997:999-1115), seorang cendekiawan Muslim asal Mesir yang mengurai secara panjang lebar tentang perbandingan zakat dan pajak. Dalam karya monumentalnya yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, Fiqh Zakat, Yusuf Qardhawi membandingkan zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat distukan bahkan Qardhawi membolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat. 2. Prinsip Penerimaan Publik Dari berbagai bentuk instrument penerimaan public diatas, dapat dianalisisi secara ekonomi prinsip dasar pemungutan dana public pada awal Islam tersebut Tabel 13.1 Prinsip pokok Sumber Keuangan Publik Islam Klasik Sumber
Karakteristik Karakteristik Utama
Penerimaan Zakat
Merupakan kewajiban langsung dari Allah (Alquran)
Pembayar zakat adalah: o
Khusus individu Muslim
o
Mampu secara material, melebihi satu nishab
Dibebankan atas stok kekayaan atau keuntungan, bukan atas modal kerja
Tinggimya tariff zakat dipengaruhi oleh: o
Semakin tinggi peran pengelolaan manusia terhadap alam, semakin kecil tariff zakatnya
o
Ushr
Tingginya tarif adalah proporsional proporsional
Dipungut secara berkala sesuai masa perolehan atau panen
Merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada
pedagang,
ditujukan
untuk
meningkatakan
perdagangan
Pembayaran ushr adalah perdagangan muslim dan non – muslim
Dibebankan atas volume perdagangan
Besarnya tarif dipengaruhi oleh: o
Tariff yang dipungut oleh partner dagang
o
Kemampuan bayar (tidak bagi pedagang kecil, 200 dirham)
o
Besarnya jasa yang diberikan pemerintah (tariff dzimmi lebih besara karena butuh jaminan keamanan lebih tinggi)
Temporer, ketika terjadi perdagangan yang tidak fair (tariff dikurangai untuk meningkatkan perdagangan yang tariff)
Kharaj
Merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah sebagai pengguna lahan negara atau tanah fai‟
Jizya (pajak
Tingginya tariff semakin tinggi dengan kondisi: o
Kualitas tanah dan jenis tanaha yang lebih baik
o
Metode produksi/peran SDM lebih rendah
o
Nilai hasil produksi (max 50%)
Dipungut secara permanen berkala
Merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah
dzimmi)
sebagai kompensasi atas perlindungan jiwa, property, ibadah, dan tanggung jawab militer
Dipungut dari non – muslim dzimmi yang tinggal di negara islam
Tingginya tariff dipengaruhi oleh: o
Kemampuan material membayar jizya
o
Bias membayar individual atau kolektif
Dipungut permanen, kecuali jika dzimmi berpindah ke agama Islam, maka terkenan kewajiban sebagai Muslim
Ghanimah
Merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang
Ditujukan
terutama
untuk
pembiayaan
perang
dan
kesejahteraan tentara (80%)
Sebagian, 20%, dialokasikan untuk sabilillah, sebagaimana terif zakat yang dikenakan atas harta temuan (rikaz)
Fai‟
Merupakan harta yang diperoleh dari non – Muslim secara damai atau non – perang
Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang menganggur
Dimiliki oleh pemilk asala jika ia masih hidup atau masuk ke dalam Islam, dan menjadi milik negara jika pemilik asala meninggal atau tetap non – Muslim
Beberapa pendapatan bias dikategorikan sebagai fai‟, seperti
jizyah, upeti, upeti, bea cukai, denda, denda, kharaj, amwal amwal fadhila, dsb. Amwal
fadhila
Merupakan harta yang diperoleh karena tidak ada yang memiliki baik karena ditingalkan pemiliknya ataupun tanpa ahli waris
Nawaib
Merupakan
harta
kepemilikannya
oleh
yang
secara
seorang
sukarela
muslim
untuk
diserahkan digunakan
kemashlahatan umat islam
Dikhususkan pada harta yang memiliki manfaat jangka panjang
Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kemauan waqif
Wakaf
Merupakan
harta
kepemilikannya
oleh
yang
secara
seorang
sukarela
Muslim
untuk
diserahkan digunakan
kemashlahatan umat Islam
Dikhususkan pada harta yang memiliki manfaat jangka panjang
Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung
kemauan waqif Sedekah
Merupakan
harta
kepemilikannya
oleh
yang
secara
seorang
sukarela
muslim
untuk
diserahkan digunakan
kemashlahatan umat Islam
Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kemauan pemberi sedekah
Dari uraian pada tabel 13.1 dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai prinsip – prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu: a. System pungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama dharibah b. Berbagai pungutam dharibah tidak dipungut atas dasar besarnya input/ sumberdaya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul c. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. Sesulit apa pun kehidupan Rasulullah Saw di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak d. Islam memperlakukan memperlakukan kaum Muslimin Muslimin dan non - Muslimin secara adil. adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. e. Islam telah menentukan menentukan sektor sektor – sektor penerimaan negara menjadi empat jenis: 1. Zakat, yaitu pungutan wajib wajib atas Muslim yang ketentuaannya ketentuaannya sudah diatur oleh Allah. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengubah hal itu semua, tetapi dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash – nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern 2. Asset dan kekayaan non keuangan, yang diperoleh dari ghanimah, fai‟, ataupun amwal fadhila. Aset ini memungkinkan
negara untuk memilki perusahaan dan menciptakan penerimaan sendiri dengan mengelola sumberdaya yang dikuasakan kepada pemerintah
3. Dharibah, yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Dharibah meliputi jizyah kharaj, ushr, nawaib, dan sebagainya. 4. Penerimaan publik publik sukarela, yaitu yang objek objek dan besarannya diserahkan kepada pembayar. Jenis penerimaan ini meliputi infaq, sedekah, waqf, hadiah, utang, dan sebagainya. Penerimaan jenis ini dimanfaatkan untuk melengkapi atas kekurangan zakat dan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pengenaan pungutan wajib, dharibah terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu: a. Dharibah bias dikenakan untuk berbagai tujuan, yaitu: 1) Untuk menghindari pengangguran sumberdaya 2) Mewujudkan perdagangan perdagangan yang fair, adil, dan efisien efisien b. Dharibah dikenakan berdasarkan berdasarkan asas: 1) Kebutuhan keuangan negara tidak bersifat permanen 2) Keadilan dalam makna:
Pembayar dharibah mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan pemerintah
Proporsional, sesuai dengan kemampuan material individu
c. Besarnya tariff dharibah dharibah mempertimbangkan mempertimbangkan beberapa aspek: 1) Volume dan nilai produksi, bukan nilai input atau modal yang digunakan 2) Peran SDM dalam dalam pengelolaan pengelolaan sumberdaya. sumberdaya. Semakin tinggi peran SDM, semakin rendah tariff dharibah yang dikenakan 3) Berprinsip „tidak menghambat perkembangan usaha‟ 4) Berprinsipkah „kemampuan bayar‟ 3. Prinsip Pengeluaran Publik Berdasarkan analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik Islam semasa Rasulullah Saw dan Khulaffaurrasyidin serta kaidah fiqh muamalah, pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasiaan dana publik adalah peningkatan mashlahat tertinggi. Khalifah Umar telah berani melakukan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis yang masuk. Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat:
a. Pemberdayaan Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf. Dana ini pada umumnya umumnya diambil dari zakat dan ushr. b. Biaya rutin pemerintahan. pemerintahan. Dana Dana ini pada umumnya umumnya diambilkan diambilkan dari kharaj, fai, jizya, dan ushr. c. Biaya pembangunan dan kesejahteraan social. Dana ini pada umumnya diambilkan dari dana lainnya, khums, dan sedekah. d. Biaya lainnya, lainnya, seperti biaya emergency, pengurusan pengurusan anak terlantar, dan sebaginya. Dana ini pada umumnya diambilkan dari waqf, utang publik, dan sebagainya. sebagainya. Dengan empat jenis alokasi keuangan publik diatas, besaran dan skala prioritas alokasi tidaklah selalu sama di setiap negara ataupun waktu. Secara garis besar, prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik adalah: a. Alokasi zakat zakat merupakan merupakan kewenangan kewenangan Allah, Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi menjalankan manajeman zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai ajaran Islam. b. Penerimaan selain selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip prinsip pokok, dianataranya (Chapra: 1995, 288-289): 1) Belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah 2) Menghindari Menghindari
masyaqqah
kesulitan
dan
madharat
harus
didahulukan daripada melakukan perbaikan 3) Madharat individu dapat dijadikan alas an demi menghindari madharat dalam skala yang lebih luas 4) Pengornbanan Pengornban an individu dapat dilakuakan dan kepentingan kepenting an individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum 5) Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung 6) Jika suatu belanja belanja merupakan merupakan syarat untuk ditegakkannya ditegakkannya syariat Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan.
4. Keseimbangan Sektor Publik dan Anggaran Dengan mempertimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran sektor publik, maka dimungkinkan terjadi adanya kelebihan penerimaan publik (surplus) ataupun defisit sektor publik. Namun, karena alokasi zakat sudah ditentukan
oleh
Allah
dan
bukan
merupakan
kewenangan
amil
untuk
menentukan, maka dimungkinkan terjadi pada suatu waktu terdapat sisa dana dan zakat dengan belum terpenuhinya kebutuhan yang tidak dimungkkinkan, dibiayai dengan zakat. Misalnya biaya rutin pemerintahan dan militer dalam sepanjang sejarah Islam tidak dibiayai dari zakat, namun dari pendapatan lain jika memungkinkan memungkinkan seperti ghanimah dan jizyah. Namun disisi lain, hal yang sebaliknya tidak mungkin terjadi, yaitu ketika terjadi surplus di peneriman publik non – zakat, maka surplus ini bias digunakan untuk menutupi kekurangan – kekurangan di distribusi zakat. Sumber penerimaan publik: GR = Zakat + Dharibah + Aset + Sedekah Alokasi sektor publik meliputi: GE = Miskin + Rutin + pembangunan + Emergency Meskipun Rasulullah Saw, tidak melakukan estimasi tahanan mengenai berapa besar belanja yang dibutuhkan dan sumber – sumber penerimaannya, namun beliau telah melakukan penyeimbangan antar tujuan dalam instrument publik pemerintah, dalam arti penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Konsep anggaran yang merupakan suatu rancangan kegiatan dan pendekatan terhadap pengeluaran pemerintah pada setiap segmen adalah merupakan hal yang relative baru dalam sejarah Islam. Dengan demikian, tidaklah diperolah diperolah informasi normative normative mengenai bagaimana bagaimana proses penyusunan penyusunan anggaran maupun besarnya dalam perspektif Islam. C. Instrumen Pembiayaan Publik Berbagai instrument yang bias digunakan sebagai pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumberdaya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka selama itu pula
diperkenankan menurut Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa instrument yang biasa digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut: 1. Zakat Pengeluaran/ pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak hijrah dan terbentuknya negara Islam di madinah. Orang – orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu
dari
hartanya,
dalam
bentuk
zakat.
Pembayaran
zakat
merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewas, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa: emas, perak, barang dagangan, binatang ernak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen. Kewajiban Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan, dalam Alquran, yaitu: Zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang yang mengurusnya, orang –
orang yang dibujuk hatinya, untuk
memerdekakakn budak, untuk orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang dalam perjalanan; merupakan suatu ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At- Taubah: 60) Zakat penerimaan
merupakan negara,
sumber
pada
pertaman
awaal
dan
pemerintahan
terepenting Islam.
dari
Sumber
penerimaan lain sebagaimanman yang akan diuraikan pada bagiabn setelah ini. Perlu dicatat, bahwa zakat bukanlah meupakan sumber penerimaan biasa bagi negara – negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggangung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.
2. Aset dan Perusahaan Negara Di samping negara mendapatkan penerimaan berupa zakat, yang bias dibayarkan dalam berupa zakat, yang biksa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fai‟. Kedua harta ini
diperoleh dari masyarakat non – Muslim, baik melalui pemaksaan perang ataupun melalui jalan damai. Meskipun demikian, harta ghanimah bukanlah merupakan tujuan utama peperangan. Sebagian besar harta ghanimah dipergunakan untuk kesejahteraan tentara dan sebagian kecil untuk umat Islam. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat per lima atau delapan puluh persen. Alquran telah mengatur hal ini secara jelas dalam QS Al- Anfal ayat 41, yaitu: Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat Rasul, anak – anak yatim, orang – orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan. (QS Al-Anfal [8]: 41) Dalam konteks kehidupan modern ini, dimana peperangan fisik sudah tidak lagi dilakukan atau para pasukan merupakan pasukan professional yang digaji, maka ghanimah tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah hanya mengambil 20% dari ghanimah untuk pengentasan kefakiran – kemiskinan, anak yatim, dan ibnu sabil. Dari sini bias diterik kesimpulan bahwa fai‟ diatur Rasulullah Saw sebagai
harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dari pembagiannya berbeda – beda dari satu pemerintah kepada yang lainnya, tergantung pada kebijaksanaan masing – masing kepada negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya. 3. Kharaj Kharaj
atau
biasa
disebut
dengan
pajak
tanah.
Dalam
pelaksanaanya kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari
hasil
produksi
pertanian,
misalnya
seperempat,
seperlima,
dan
sebagianya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, kharaj proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali. Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasullulah Saw membolehkan orang – orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj. Di dalam hukum Islam kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, olh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non – Muslim dari mana saja. Selama masa pemerintahan Islam, kaharaj menjadi sumber penerimaan utama dari negara Islam, dana itu dikuasai oleh komunitas dan bukan kelompok – kelompok tertentu. 4. Jizyah Salah satu cirri khas masyarakat Muslim adalah menjaga saudaranya Muslim dan non – Muslim dari rasa aman. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah, orang – orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi anggota militer Islam. Mereka meperbolehkan konsesi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang – orang non – Muslim diwajibkan mengganti dengan membayar jizyah. Dijelaskan dengan firman – Nya: Perangilah orang – ornag yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telsah diharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul – Nya dan tidak beragama yang benar agama Allah), (yaitu orang – orang) yang diberi Al – Kitab kepada mereka sampai mereka mebayar jizyah yang patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AtTaubah [9]: 29). Meskipun jizyah merupakan hal wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaiyu bahwa jizyah dikenakan kepada seluruh non –
Muslim dewasa, laki – laki, yang mampu membayarnya. Sedang bagi perempuan , anak- anak, orangtua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mapu ikut bertempur. Orang – orang
miskin,
penganggur,
pengemis,
tidak
dikenakan pajak. Jumlah jizyah yang harus dibayar, sangat bervariasi antara 12 dan 48 dirham setahun, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika seseorang memeluk agama Islam, kewajiban membayar jizyah itu ikut gugur. gugur. 5. Wakaf Dalam hukum islam waqaf berarti menyerahkan suatu hak milikm yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga waqaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (wakif), an bukan pula hak milik nadzir/ lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh mawquf – alaih (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Abad ke – 8 dan ke – 9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Ketika itu wakaf meliputi berbagai asset semacam masjid, mushala, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, dan lain – lain (Uswatun Hasanah, 2001: 13 dari Hasan Langgulung, 1991: 173). Tempat peribadatan dan pendidikan memang ada, namun hanya sebagian kecil dari jenis – jenis asset yang diwakafkan.
DAFTAR PUSTAKA P3EI UII. 2008. Ekonomi Islam . Rajawali Pers: Yogyakarta.
