BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 telah menetapkan visi“Mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan Di Kabupaten Indramayu Pada Tahun 2015”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka, pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Namun demikian tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berat, yakni : 1.1.1. Bahwa beban masalah kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan semakin kompleks, yakni berupa pergeseran pola penyakit berupa semakin meningkatnya penderita penyakit degeneratif di satu sisi namun di sisi lain penyakit infeksi yang berbasis lingkungan masih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan munculnya penyakit-penyakit baru maupun penyakit yang sudah hilang muncul lagi. 1.1.2. Bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan akan semakin menguat seiring meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan dan meningkatnya masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi dengan meningkatkan Willingness to Pay (kerelaan untuk membayar pelayanan kesehatan) masyarakat. 1.1.3. Bahwa fungsi dan peran Puskesmas dalam operasional pembangunan kesehatan akan semakin besar dan luas, sementara Dinas Kesehatan mulai beralih fungsi sebagai regulator dan pengawas pembangunan kesehatan di daerah. 1.1.4. Bahwa program pembangunan kesehatan di daerah harus didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan. Dengan berbagai tantangan di atas serta adanya keterbatasan sumber daya, maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana salah satu unsur perencanaan pembangunan daerah adalah adanya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan 2011 – 2015, disusun untuk menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Indramayu dengan memegang prinsipprinsip transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; dan berwawasan lingkungan. 1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan
1.2.1.
Visi Dinas Kesehatan
“ Mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan di Kabupaten Indramayu Tahun 2015”
1.2.2. Misi Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di Kabupaten Indramayu ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1.2.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat. 1.2.2.2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 1.2.2.3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. 1.2.2.4. Mengarahkan pembangunan di Kabupaten Indramayu yang berwawasan kesehatan 1.2.2.5.
Menciptakan tata kelola/manajemen pemerintahan yang bersih dan baik.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2011 -2015 dan tindak lanjut dari pelaksanaan pembangunan kesehatan di tahun 2012.
Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2013 adalah : 1.3.1. Memberikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. 1.3.2. Memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pembangunan kesehatan tahun 2013. 1.3.3. Memberikan asumsi-asumsi peluang dan tantangan serta sumber daya yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan tahun 2013. 1.3.4. Memberikan penjelasan mengenai target-target kinerja yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu. 1.4. Landasan Hukum Landasan Hukum yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu antara lain : 1.4.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 1.4.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 1.4.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1.4.4.
Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
1.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1.4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 1.4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
1.4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 1.4.9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu; 1.4.10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan ini adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
BAB III
ANALISA SITUASI
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012
BAB V
PENUTUP
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
2.1
Tugas Pokok Dinas Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 2.1.1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 2.1.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 2.1.2.1.
Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
2.1.2.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan; 2.1.2.3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
2.1.2.4.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
2.1.2.5.
Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
2.1.2.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2.2 Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu terdiri dari: 2.2.1 Kepala Dinas 2.2.2 Sekretariat, membawahkan : 2.2.2.1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.2.2.2.
Sub Bagian Keuangan;
2.2.2.3.
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2.2.3
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
2.2.3.1.
Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
2.2.3.2.
Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
2.2.3.3.
Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
2.2.4. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan : 2.2.4.1.
Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
2.2.4.2.
Seksi Gizi;
2.2.4.3.
Seksi Kesehatan Anak dan Lansia
2.2.5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 2.2.5.1.
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
2.2.5.2.
Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
2.2.5.3.
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan;
2.2.6. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : 2.2.6.1.
Seksi Promosi Kesehatan;
2.2.6.2.
Seksi Pengawasan Sanitasi Dasar dan Kualitas Lingkungan;
2.2.6.3.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan;
2.2.7. UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan 2.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3 Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi 2.3.1. Kepala Dinas, Mempunyai Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan. Untuk menyelenggaran tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi : 2.3.1.1. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanan kegiatan pengelolaan dibidang kesehatan; 2.3.1.2.
Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang kesehatan;
2.3.1.3. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum dan tugas pembantuan kesehatan; 2.3.1.4.
Penyelenggaraan pembinan administrasi ketatausahaan;
2.3.1.5. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD; 2.3.1.6. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang kesehatan; 2.3.1.7. fungsinya.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.2. Sekretaris, Mempunyai Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :
2.3.2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2.3.2.2. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; 2.3.2.3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta perlengkapan; 2.3.2.4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 2.3.2.5. dinas;
Pelaksanaan pembinaan bendaharawan dan PPTK di lingkungan
2.3.2.6. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; 2.3.2.7. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2.3.2.8. Perumusan kebijkan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; 2.3.2.9. Pelaksanan koordinasi/kerja sama dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2.3.2.10. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas; 2.3.2.11. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD dinas; 2.3.2.12. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan LPOD; 2.3.2.13. fungsinya;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.3. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Mempunyai Tugas : Melaksanakan kegiatan dibidang pencegahan dan pengamatan penyakit, pemberantasan penyakit menular langsung serta pemberantasan penyakit bersumber binatang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : 2.3.3.1. Pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan dan pengamatan penyakit, pemberantasan penyakit menular langsung serta pemberantasan penyakit bersumber binatang;
2.3.3.2. Pelaksanaan operasional pencegahan dan pengamatan penyakit, pemberantasan penyakit menular langsung serta pemberantasan penyakit bersumber binatang; 2.3.3.3. Pelaksanaan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan saat terjadinya wabah penyakit/kejadian luar biasa; 2.3.3.4. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi pelaksanaan imunisasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Sekolah, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta analisa hasil penelitian penyakit; 2.3.3.5. Pelaksaaan pengendalian kegiatan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit yang bersumber binatang; 2.3.3.6. langsung;
Pelaksaaan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit menular
2.3.3.7. fungsinya.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.4. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, Mempunyai tugas : Melaksanakan tugas dibidang promosi kesehatan, sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengelolaan makanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : 2.3.4.1. Pelaksana tugas dibidang promosi kesehatan, sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan dan minuman; 2.3.4.2. Pelaksanaan kegiatan dibidang promosi kesehatan, sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan dan minuman; 2.3.4.3. Pelaksanaan operasional kegiatan promosi kesehatan, sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan dan minuman; 2.3.4.4. Pelaksanaan operasional kegiatan analisa permasalah serta memberikan saran pertimbangan dalam rangka upaya penyelesaian masalah dan peningkatan kinerja dibidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan; 2.3.4.5. fungsinya.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.5. Bidang Kesehatan Keluarga, Mempunyai Tugas : Melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan ibu dan bayi, gizi serta kesehatan anak dan lansia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi: 2.3.5.1. Pelaksanaan tugas dibidang kesehatan ibu dan bayi, gizi serta kesehatan anak remaja dan lansia; 2.3.5.2. Pelaksanaan operasional dibidang kesehatan ibu dan bayi, gizi serta kesehatan anak remaja dan lansia; 2.3.5.3.
Pelaksanaan pembinaan kesehatan dan pola hidup sehat lanjut usia;
2.3.5.4.
Pelaksanan kegiatan pengendalian kesehatan ibu dan bayi;
2.3.5.5.
Pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat;
2.3.5.6.
Pelaksanaan kegiatan kesehatan anak, remaja dan lanjut usia;
2.3.5.7. fungsinya.
Pelaksaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.6. Bidang Pelayanan Kesehatan, Mempunyai Tugas : Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: 2.3.6.1. Pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan; 2.3.6.2. Pelaksanaan operasional dibidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan; 2.3.6.3. Pelaksanaan operasional serta pengembangan sistem pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan rujukan serta pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan; 2.3.6.4. Melaksanaan pembinaan pemberdayaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 2.3.6.5. Pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
2.3.6.6. Pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas; 2.3.6.7. fungsinya.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
2.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas,mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional Dinas dibidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi : 2.3.7.1.
Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskesmas;
2.3.7.2. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari : upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan; 2.3.7.3. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan pengembangan yang terdiri dari : upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut dan upaya pembinaan pengobat tradisional. 2.3.7.4. Pelaksanaan pelayanan penunjang yaitu : upaya laboratorium (medis dan kesehatan masyarakat) dan pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3). 2.3.7.5. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) serta upaya memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap upaya kesehatan; 2.3.7.6. Pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; 2.3.7.7.
Pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas;
2.3.7.8.
Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
2.3.7.9.
Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2.3.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional Dinas dibidang laboratorium kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
2.3.8.1. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan; 2.3.8.2. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional dibidang laboratorium kesehatan; 2.3.8.3.
Pelaksanaan dibidang laboratorium klinik;
2.3.8.4.
Pelaksanaan dibidang laboratorium kesehatan masyarakat;
2.3.8.5.
Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dari Puskesmas;
2.3.8.6.
Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
2.3.8.7.
Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
2.3.9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam pengelolaan obat dan perbekalan farmasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud, UPTD Farmasi mempunyai fungsi : 2.3.9.1.
Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Farmasi;
2.3.9.2. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan farmasi; 2.3.9.3. farmasi;
Pelaksanaan pengadaan dan penerimaan obat dan perbekalan
2.3.9.4. Pelaksanaan penyimpnanan dan pendistribusian obat dan perbekalan farmasi sesuai dengan prosedur; 2.3.9.5. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.; 2.3.9.6.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas.;
2.3.9.7. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi penggunaan obat dan perbekalan farmasi; 2.3.9.8.
Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
2.3.9.9.
Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2.3.10. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
BAB III ANALISA SITUASI 3.1. 3.1.1.
Analisa Geografis dan Demografi Letak Geografis
Apabila melihat letak geografisnya Kabupaten Indramayu terletak antara 107°52’ 108°36’ Bujur Timur dan 6°15’ – 6°40’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.040,110 Km². Batas-batas wilayah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang Dengan kondisi geografis sebagaimana diuraikan di atas, maka daerah Indramayu mempunyai potensi mempunyai masalah kesehatan yang cukup kompleks. Migrasi penduduk yang dinamis terkait dengan banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan di Jakarta maupun sebagai TKW/TKI semakin mempertinggi risiko keluar-masuknya penyakit. Sebagai daerah yang dilalui jalur lalu-lintas kendaraan antar kota di pulau jawa (Jalur Pantura) yang sangat panjang, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keluar-masuknya penyakit menular. Dampak lain adalah dengan banyaknya kendaraan yang lewat, akan menyebabkan kualitas udara khususnya di kawasan pantura menjadi rendah karena tingginya kandungan emisi bahan bakar kendaraan.
3.1.2. Topografi Menurut topografinya wilayah Kabupaten Indramayu sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata- rata 0 – 2 %. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka akan terjadi genangan air/ banjir dan bila terjadi musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan/ kekurangan air bersih. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah sanitasi lingkungan yang kurang terpelihara, sehingga lingkungan
pemukiman menjadi kumuh. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah kawasan pemukiman nelayan di pantai. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Indramayu, terutama timbulnya penyakit yang dapat menular melalui perantara air dan penyakit lain yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk. 3.1.3. Iklim Wilayah Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yang berkisar antara 22,9°–30°C dengan Karakteristik iklim di Kabupaten Indramayu antara lain :
Kelembaban udara berkisar antara 70 – 80 %. Suhu udara harian berkisar antara 22,9° – 30° C Curah hujan rata-rata tahunan adalah 1.501 mm per tahun. Dengan kelembaban udara yang tinggi, maka sebagaimana daerah tropis yang lain merupakan wilayah yang mudah bagi bakteri dan parasit untuk tumbuh dengan subur. 3.1.4. Demografi dan kelompok rentan Jumlah sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu didasarkan pada perhitungan estimasi jumlah penduduk akhir tahun 2011. Estimasi jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2012 menurut BPS Kabupaten Indramayu adalah sebesar 1.727.221 jiwa. Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan adalah kelompok yang paling rentan atau mudah terkena masalah kesehatan atau penyakit apabila ada kejadian penyakit di suatu daerah. Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan di kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : ü Ibu hamil
:
39.438
ü Ibu bersalin
:
37.646
ü Neonatal
(0 – 28)
:
35.999
ü Bayi
(0 – 11 bl)
:
35.853
ü Bayi
(6 – 11 bl)
:
21.512
ü Anak Balita (12 – 69 bl) ü Balita
(0 – 59 bl)
ü Masyarakat miskin
:
111.989 :
147.842
:
765.232
Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, sasaran program pembangunan kesehatan diprioritaskan pada kelompok yang rawan terhadap masalah kesehatan tersebut. Mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan prioritas untuk dilindungi dari masalah kesehatan dan jaminan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3.2 Analisa Masalah Kesehatan 3.2.1. Umur Harapan Hidup Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) adalah Indikator utama dibidang kesehatan karena digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat kesehatan disuatu wilayah. UHH digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Indikator UHH adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. UHH di Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah UHH Jawa Barat dan Nasional. Berdasarkan data dari BPS, perkembangan UHH di Kabupaten Indramayu dari tahun 2005 – 2011 adalah sebagai berikut : Grafik 3.2 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2015
Sumber : BPS kabupaten Indramayu 3.2.2. Angka Kematian Ibu Berdasarkan survei UNFPA bekerja sama dengan BPS Kabupaten Indramayu tahun 2004, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Indramayu sebanyak 281/100.000 kelahiran hidup Pada tahun 2012 jumlah kasus kematian ibu sebesar 44 kasus, jumlah ini lebih rendah daripada tahun 2011, 2010, 2009, 2006 dan tahun 2005, namun masih lebih besar dari tahun-tahun tahun 2007: 32 dan tahun 2008 sebanyak 41 kasus. Adapun penyebab kematian ibu (hamil, melahirkan, nifas) berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan kematian ibu di Kabupaten Indramayu tahun 2012 karena faktor-faktor : eklamsia dalam kehamilan sebesar 43,18%; perdarahan 13,64%, infeksi 4,55% dan penyebab lainnya 38,64%.
Grafik 3.4
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Indramayu Tahun 2010
Sumber : Pencatatan dan pelaporan Program Kesga 3.2.3. Angka Kematian Bayi Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada Tahun 2003 Angka Kematian Bayi sebanyak 63,29 per 1000 kelahiran hidup (º/oo), tahun 2004 sebesar 61,80 º/oo, tahun 2005 menjadi 51,33 º/oo, dan AKB tahun 2006 sebanyak 51,11 º/oo, pada tahun 2007 AKB menjadi 49,22 º/oo, sedangkan tahun 2008 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 47,47 º/oo. Untuk melihat penurunan angka kematian bayi secara lebih terinci pada grafik berikut :
Grafik 3.5 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Indramayu dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008
Sumber : BPS
Sedangkan berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan kematian bayi di Kabupaten Indramayu dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kematian bayi, pada tahun 2005 jumlah kematian bayi sebanyak 401 bayi, tahun 2006 jumlah kematian bayi menjadi 402 bayi, begitu juga tahun 2007 jumlah kematian bayi menjadi 420, sedangkan tahun 2008 jumlah kematian bayi sebanyak 563 bayi, jumlah kematian bayi pada tahun 2009 sebanyak 525 bayi, dan pada tahun 2010 sebanyak 361 kasus sebagaimana terdapat pada grafik berikut :
Grafik 3.6 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2012
Sumber : Pencatatatan dan Pelaporan Kematian Bayi Jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebesar 310 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2010 dan 2011.
3.2.4. Status Gizi dan Tingkat Konsumsi Gizi Status gizi balita dari tahun ke tahun secara umum telah menunjukkan adanya perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi balita yang memiliki berat badan kurang telah turun dari 14,87% pada tahun 2002 menjadi 7,65% pada
tahun 2010. Demikian halnya dengan prevalensi balita yang memiliki berat badan sangat kurang telah mengalami penurunan dari 1,45% tahun 2002 menjadi 0,54% pada tahun 2010. Gambaran perkembangan status gizi balita sebagaimana terdapat pada grafik berikut :
Grafik 3.8 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Di Kabupaten Indramayu Tahun 2001 2012
Sumber : BPB Dinkes Kabupaten Indramayu
Berdasarkan hasil penimbangan bulanan balita pada tahun 2012, menurut indeks BB/TB terdapat 0,63% balita dengan kategori sangat kurus dan 6,35% Balita termasuk dalam kategori kurus.
Dari hasil pemetaan wilayah rawan gizi, pada tahun 2012 terdapat 87.10 % kecamatan yang bebas rawan gizi atau 27 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil pemantauan konsumsi gizi tahun 2004, rata-rata konsumsi gizi masyakat Indramayu masih cukup rendah, yakni konsumsi energi sebesar 1.898 KKal/org/hari dari Angka Kecukupan Gizi sebesar 2.150 KKal/org/hari (88,3% dari AKG). Demikian halnya dengan konsumsi protein masih 89,1% di bawah AKG, yakni sebesar 41 gram/org/hari dengan AKG sebesar 46 gram/org/hr.
3.2.5. Angka Kesakitan
1.
a. Penyakit menular Masih tinggginya kejadian penyakit menular baik langsung maupun yang bersumber binatang pada tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut :
Penanganan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), pada tahun 2012 di Kabupaten Indramayu terdapat 1 KLB di wilayah Puskesmas Kaplongan dan sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam.
Tuberkulosis (TBC), penemuan penderita TBC BTA (+) di Kabupaten Indramayu tahun 2012 adalah sebesar 59,20%, sudah di atas target tahun 2012, namun masih jauh di bawah target pencapaian 2015 sebesar 80%. Kondisi ini diperkirakan masih akan memperberat upaya penurunan penderita TBC dikarenakan adanya koinfeksi antara TBC dengan HIV-AIDS.
HIV-AIDS, sampai dengan tahun 2012 terdapat penderita HIV-AIDS sebanyak 956 kasus dengan jumlah kasus baru di tahun 2012 sebanyak 273 kasus. Upaya menekan peningkatan kasus HIV-AIDS akan semakin berat dengan semakin maraknya penyalah gunaan NAPZA khususnya di kalangan remaja dan perilaku seks masyarakat yang kurang baik.
Insidence Rate (IR) DBD, pada tahun 2012 terdapat 739 kasus DBD.
Penemuan kasus Pneumonia pada Balita pada tahun 2012 sebanyak 79% masih dibawah target sebesar 86%.
AFP, pada tahun 2012 penemuan kasus AFP/Acute Flacid Paralisys/lumpuh layu pada anak < 15 tahun sebanyak 11 kasus.
Campak, berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan SP3 tahun 2012, jumlah kasus campak sebanyak 733 kasus.
1.
b. Penyakit Tidak Menular
Masalah penyakit tidak menular sebagai akibat dari perilaku kesehatan masyarakat, pola asuh, pendidikan dan kemiskinan masih cukup tinggi bahkan untuk beberapa kasus seperti penyakit degeneratif cenderung mengalami peningkatan. Beberapa penyakit tidak menular yang menjadi isu penting dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu berdasarkan laporan bulanan penyakit di Puskesmas adalah :
Beberapa penyakit tidak menular yang banyak di derita masyarakat antara lain adalah hipertensi primer, myalgia, gout, karies gigi, diabetes mellitus dan katarak. Adapun jenis gangguan jiwa yang paling banyak dijumpai adalah skisofrenia dan gangguan neurotik (emosi). 3.2.6. Kondisi Lingkungan dan Perilaku
1.
a. Kondisi lingkungan Pada tahun 2012, cakupan keluarga yang memiliki sarana air bersih adalah sebesar 70%. Rumah tangga yang memiliki jamban keluarga hanya mencapai 60,71%. Adapun desa yang telah melaksanakan STBM sebanyak 32,26%. Masalah kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan industri dan transportasi menjadi isu yang cukup penting dalam program pembangunan kesehatan, masalahmasalah tersebut antara lain terkait dengan kualitas udara sebagai dampak emisi atau gas buangan alat transportasi yang banyak mengandung logam berat (Pb) terutama di jalur Pantura, dampak kesehatan dan lingkungan pembangunan PLTU, limbah Unit Pengolahan Minyak di Balongan, limbah industri rumah tangga pangan khususnya yang berbasis perikanan. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu mempunyai risiko yang tinggi untuk menderita penyakit yang berbasis lingkungan.
1.
b. Perilaku Kesehatan Perilaku kesehatan masyarakat berdasarkan hasil Riskesdas 2007, menunjukkan bahwa 30,4% penduduk > 10 tahun merupakan perokok dengan rata-rata menghisap 10 batang per hari. Sebagian besar dari perokok 81,6% merokok di dalam rumah, sehingga anggota rumah tangga menjadi perokok pasif. Kebiasaan melakukan MCK di saluran irigasi dan sungai masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indramayu, hal ini berbanding lurus dengan persentase rumah tangga yang memiliki sumber air bersih dan jamban keluarga yang masih rendah. Nilai-nilai lokal yang masih dipegang oleh masyarakat yang kontra produktif dengan pembangunan kesehatan masih dipegang oleh sebagian masyarakat antara lain adalah berbagai pantangan makan pada ibu hamil, nifas dan menyusui serta pemberian makanan tambahan terlalu dini pada bayi.
Pola makan masyarakat Indramayu menunjukkan bahwa sebagian besar (95,2%) masyarakat Indramayu pada kelompok usia > 10 tahun kurang mengkonsumsi sayur dan buah dan 26,8 % kurang aktifitas fisik. Demikian halnya dengan sistem distribusi pangan di tingkat rumah tangga, yang berdasarkan survey pola asuh pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kepala keluarga lebih didahulukan dalam distribusi pangan di tingkat rumah tangga di bandingkan dengan ibu hamil maupun balita.
3.2.7. Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan 1.
a. Akses pelayanan kesehatan Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa pola pencarian pengobatan masyarakat Kabupaten Indramayu apabila sakit adalah menjadikan Puskesmas sebagai pilihan pertama (32,33%) dan praktek tenaga kesehatan di luar dokter pada pilihan kedua (30,28), praktek dokter pada pilihan ketiga (19,11%) serta pengobatan tradisional pada pilihan keempat (12,38%).
1.
b. Mutu pelayanan kesehatan Hingga tahun 2012 baru terdapat 2 Puskesmas di wilayah Kabupaten Indramayu yang sudah terakreditasi yang meliputi aspek manajemen Puskesmas, manajemen program, standarisasi peralatan dan sarana bangunan. Untuk itu diperlukan langkahlangkah yang sitematis untuk meningkatkan jumlah Puskesmas yang terakreditasi.
3.3 Analisa Upaya Kesehatan 3.3.1. Upaya Kesehatan Masyarakat Pencapaian program yang terkait dengan upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Indramayu secara umum sudah cukup baik, namun demikian untuk indikator-indikator kinerja tertentu masih memerlukan akselerasi dan kerja keras untuk mencapainya. Berikut adalah gambaran kondisi upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Indramayu pada tahun 2012. 1.
a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 3.1. Cakupan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2012
3.3.2. Upaya Kesehatan Perorangan Pelaksanaan upaya kesehatan perorangan di Kabupaten Indramayu dapat ditinjau dari beberapa indikator, antara lain jumlah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap sebanyak 9 Puskesmas yang semuanya juga difasilitasi dengan UGD. Jumlah Puskesmas PONED pada tahun 2012 sebanyak 13 Puskesmas.
Seluruh rumah sakit sudah memiliki pelayanan gawat darurat level 1. PONEK baru dilaksanakan oleh 1 rumah sakit (RSUD) dari 7 rumah sakit yang ada. 3.3.3. Sumber Daya dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan sumber daya kesehatan yang mencukupi baik dalam jenis, jumlah dan distribusinya yang didukung dengan kualitas yang memadai merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah gambaran ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Indramayu tahun 2011.
Jumlah Rumah sakit Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Rawat Inap Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas PONED Jumlah Poskesdes Jumlah Posyandu
: 7 buah : 49 buah : 9 buah : 67 buah : 13 buah : 52 buah : 2.283 buah
Keterbatasan jumlah dan jenis tenaga kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan serta sistem penghargaan dan sanksi masih menjadi isu sumberdaya kesehatan di Kabupaten Indramayu. Berikut adalah gambaran ketenagaan kesehatan di Kabupaten Indramayu tahun 2011 :
Dokter spesialis Dokter umum Dokter gigi Kesmas Sanitarian Nutrisionis Farmasi Bidan Perawat Perawat Gigi
: 0,49/100.000 pddk : 3.6/100.000 pddk : 1,8/100.000 pddk : 1.2/100.000 pddk : 2.4/100.000 pddk : 2.2/100.000 pddk : 1.3/100.000 pddk : 30/100.000 pddk : 59.5/100.000 pddk : 1.1/100.000 pddk
Melihat gambaran di atas, kondisi ketenagaan di semua jenis tenaga kesehatan masih sangat kurang. Pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin hingga saat ini masih ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jamkesmas dan pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Jamkesda untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian masyarakat miskin (tidak mampu) yang belum memiliki jaminan kesehatan dari Jamkesmas karena tidak terdaftar dalam data base penduduk miskin.
Adapun untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pemerintah Kabupaten Indramayu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2006 tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas. Mulai Tahun 2010, pembiayaan kegiatan di Puskesmas khususnya yang bersifat promotif dan preventif yang memiliki dampak pada peningkatan cakupan SPM didukung melalui dana BOK. (APBN).
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.
Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indramayu dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Tujuan pembangunan kesehatan ini mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu mewujudkan masyarakat Indramayu yang Religius Maju Mandiri dan sejahtera. 4.2. 4.2.1.
Sasaran Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Dampak yang diharapkan dari kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah menurunnya angka kematian ibu, dan angka kematian bayi serta meningkatkan status gizi balita. Pada saat ini status gizi balita sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan rendahnya balita gizi buruk 0,76% (indeks BB/TB), sehingga tinggal upaya untuk mempertahankan agar tidak terjadi lonjakan dan mengantisipasi munculnya KLB gizi buruk di masa mendatang melalui sistem kewaspadaan dini dan surveilans. Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dilakukan melalui penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi hingga berkurang 2/3 dari jumlah sekarang yang dititikberatkan pada faktor-faktor penyebab kematian ibu dan bayi serta faktor-faktor mendasar yang memiliki pengaruh terhadap tingginya risiko kematian ibu dan bayi melalui : a) Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil dan pemberian pelayanan sesuai standar serta rujukan ibu hamil risiko tinggi. b) Memperpendek jarak tempuh ibu hamil dan bayi dengan pusat pelayanan kesehatan rujukan/Rumah Sakit. c) Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman untuk menurunkan risiko infeksi pada ibu hamil dan kejadian ispa serta diare pada bayi.
d)
Peningkatan cakupan Fe3 bagi ibu hamil
e)
Pemberian pelayanan kebidanan spesialistik yang terjadwal di puskesmas.
f)
Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita.
g)
Penatalaksanaan BBLR dan Balita Gizi Buruk
h) Perubahan perilaku/pola asuh di dalam keluarga untuk memprioritaskan ibu hamil dan bayi dalam mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dalam jumlah yang cukup. i) Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan KIA yang sesuai standar di puskesmas dan mengembangkan puskesmas PONED serta Rumah Sakit PONEK. 4.2.2
Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan untuk Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat diarahkan kepada uapaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Masyarakat semestinya ditempatkan sebagai mitra bukan sekedar objek pembangunan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan cara membantu masyarakat untuk mengenali masalah kesehatannya secara mandiri dan dapat segera melakukan antisipasi atau tindakan apabila mengalami masalah kesehatan. Proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ditujukan agar masyarakat mengetahui dan memahami kebutuhannya akan kesehatan bagi dirinya sendiri dan mengetahui apa apa yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya melalui : a)
Mengembangkan program UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat).
b)
Meningkatkan cakupan PHBS
c)
Meningkatkan jumlah desa siaga yang aktif.
d)
Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan masyarakat.
e) Mengembangkan metode baru pemberdayaan masyarakat, baik melalui pendampingan maupun pengembangan kegiatan baru. f) Meningkatkan kemitraan dengan organisasi sosial bidang kesehatan dan organisasi profesi. g)
Mengembangkan program KADARZI
h) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB dan bencana. i) Menitik beratkan pembangunan kesehatan pada upaya promotif dan preventif 4.2.3.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
Kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dilaksanakan dengan memenuhi fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau baik dalam hal biaya maupun jarak tempuhnya. Aspek keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan yang didapatkan. Kesediaan atau kerelaan untuk membayar pelayanan kesehatan tergantung bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat, semakin bagus pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula kesediaan masyarakat untuk membayar. Adapun aspek kemampuan membayar pelayanan kesehatan, sangat tergantung dari penentuan tarif pelayanan kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi tentang tarif pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar serta peningkatan perlindungan masyarakat melalui jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Dengan luas wilayah kerja puskesmas rata-rata sebesar 42 km², berarti jarak tempuh paling jauh masyarakat ke puskesmas adalah 6 – 7 km, dengan adanya Pustu sebanyak 67 buah, maka jarak tempuh terjauh ke pusat pelayanan kesehatan menjadi 4 km. Kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, sangat ditentukan oleh kecukupan tenaga kesehatan baik dalam jumlah maupun jenisnya, ketersediaan alat dan sarana dan pelayanan kesehatan, kondisi gedung serta komitmen dan sikap petugas. Hasil survey kepuasan pasien di Puskesmas Haurgeulis tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata 37,2% masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas merasa tidak puas terhadap pelayanan di Puskesmas. Ketidakpuasan paling besar terdapat pada aspek penggunaan alat medis oleh tenaga puskesmas (63,6% tidak puas) dan kemudahan prosedur pelayanan (57,6% tdak puas). Dengan pendeknya jarak tempuh masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan akan sangat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui : a) Pembangunan, rehabilitasi, relokasi dan perluasan Puskesmas dan Puskesmas pembantu. b)
Pengembangan puskesmas santun lansia dan wanita.
c) Pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian pelayanan yang sesuai dengan SOP. d)
Penjadwalan kunjungan dokter ke pustu dan poskesdes/posyandu.
e) Meningkatkan kerjasama dan jejaring rujukan antara pustu, puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
f)
Akreditasi Puskesmas
g) Menyelenggarakan perijinan dan registrasi pelayanan kesehatan swasta dan praktek tenaga kesehatan. 4.2.4.
Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Kebijakan untuk mencegah dan mengendalian penyakit meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit antar daerah, memantau dan mengawasi munculnya kembali penyakit yang sudah berhasil dieliminasi sebelumnya serta munculnya penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah ada yang diperberat dengan kecenderungan meningkatnya penyakit degeneratif pada kelompok usia produktif. Upaya pencegahan melalui sistem informasi dini dan intervensi terhadap penyakit yang ada di masyarakat merupakan kunci untuk mencegah terjadinya KLB masalah kesehatan yang memerlukan adanya kesiapsiagaan untuk kondisi tanggap darurat melalui : a) Memberdayakan fungsi TEK (Tim Epidemiologi Kabupaten) dan TEPUS (Tim Epidemiologi Puskesmas). b)
Melakukan pemetaan kantong masalah kesehatan.
c)
Meningkatkan kerjasama lintas batas masalah penyakit.
d)
Pendokumenan penetapan standar KLB untuk setiap kasus.
4.2.5.
Peningkatan Kesehatan Lingungan
Kebijakan meningkatkan kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor mendasar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Rendahnya akses dan kepemilikan keluarga terhadap sarana air bersih dan jamban keluarga serta kebiasaan buang air di sungai atau saluran irigasi menjadi salah satu penyebab tingginya kejadian penyakit yang berbasis lingkungan. Demikian juga dengan tempat-tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Masih banyaknya makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya menjadi masalah kesehatan lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena akan berdampak pada status kesehatan masyarakat Indramayu untuk jangka panjang. 4.2.6.
Pengembangan Manajemen
Kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan tidak akan optimal jika aspek manajemen tidak diterapkan dengan baik. a) Sumberdaya kesehatan khususnya sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagai pelaku dan penyelenggara pembangunan kesehatan, kebutuhan akan sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas mutlak diperlukan.
Demikian halnya perbekalan kesehatan, seperti penyediaan obat dan alat-alat kesehatan serta sarana operasional juga menjadi faktor yang penting dalam pembangunan kesehatan. Profesionalisme dan komitmen tenaga kesehatan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, bermutu dan berkeadilan. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bersifat pengobatan baik pelayanan dasar maupun rujukan perlu didukung dengan kemudahan akses baik dalam hal jarak maupun pembiayaannya. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan transparan serta memperoleh informasi mengenai masalah kesehatan yang disandangnya memerlukan perilaku profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan melalui : 1) Pelaksanaan pembagian tugas dan uraian tugas yang jelas di seluruh unit pelaksana. 2) Melakukan analisa kebutuhan tenaga kesehatan/menyusun road map pemenuhan tenaga kesehatan. 3) Mengembangkan tenaga fungsional kesehatan medis, paramedis dan non medis. 4)
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
b). Meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional Puskesmas Bahwa pelaku operasional program kesehatan dititikberatkan di puskesmas dengan didasarkan pada evidance base.Dengan demikian diperlukan adanya peningkatan kemampuan puskesmas dalam mengelola program dan operasionalnya melalui : 1)
Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas.
2) Penyediaan juknis dan juklak dalam penyelenggaraan administrasi dan program di puskesmas. 3)
Pengembangan program akreditasi puskesmas
4)
Pendampingan perencanaan dan penggunaan BOK.
5)
Pendampingan perencanaan puskesmas.
c). Meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi bagi petugas kesehatan 1)
Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik (SP3).
2) Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi bagi tenaga di Dinas kesehatan dan puskesmas.
3) d)
Penyediaan sarana komputer di dinas dan puskesmas yang sesuai kebutuhan. Meningkatkan fungsi pengawasan, akuntabilitas dan transparansi
Untuk mewujudkan good governace dan clean governance, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program secara internal untuk menjaga agar program pembangunan kesehatan benar-benar mempunyai dampak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta dapat berjalan sesuai dengan perencaaan yang telah dilakukan. Pengendalian program pembangunan kesehatan dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Transparansi program pembangunan kesehatan dengan membuka diri untuk menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Kesediaan untuk memberikan informasi secara objektif kepada masyarakat mengenai program-program yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi program pembangunan kesehatan merupakan bagian dari upaya transparansi. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan komitmen dari dalam melalui : 1) Perencanaan program kesehatan yang evidence base berdasarkan data yang faktual dan valid. 2)
Peningkatan kualitas pembinaan dan supervisi.
3)
Publikasi pencapaian indikator kinerja program kesehatan.
4)
Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi.
e)
Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan
Bahwa masalah kesehatan pada umumnya merupakan muara dari berbagai masalah pembangunan baik di tingkat nasional maupun lokal. Kelambatan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik, penyediaan pangan yang cukup serta pembangunan karakter masyarakat akan sangat mempengaruhi pembangunan di sektor kesehatan. Upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan perlu dilakukan melalui : 1)
Meningkatkan kerjasama lintas sektor.
2)
Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi profesi.
3) Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten lain yang berbatasan langsung/kerjasama lintas batas.
4.3. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam sasaran pembangunan jangka menengah bidang kesehatan, dengan memperhatikan strategi pembangunan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil, maka program dan kegiatan yang akan dilakukan meliputi :
a.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2)
Penyediaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan Penggandaan
3)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5)
Penyediaan makanan dan minuman
6)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7)
Rapat-Rapat Kunjungan dan Koordinasi Dalam Daerah
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3)
Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan peralatan kantor
4)
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
5)
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
6)
Pengadaan Tanah
c. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1) d.
Pengumpulan Up-Dating Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
1)
Sistem Informasi Kesehatan
2)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
3)
Peningkatan Manajemen dan akreditasi Puskesmas
4)
Pengawasan, pembinaan Pelayanan Kesehatan swasta
5)
Penunjang kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
6)
Penataan sarana dan prasarana kesehatan
7)
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas
e.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1)
Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
2)
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2013)
f.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)
Penunjang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2)
Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah dan remaja
3)
Pelayanan laboratorium kesehatan
g. 1) h.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penyelenggaraan dan Pengembangan Promosi Kesehatan PROGRAM PERBAIKAN DAN PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT
1)
Pembinaan dan Peningkatan Gizi Masyarakat
2)
Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk
3)
Peningkatan Gizi Kelompok Rawan
4) Pencegahan dan penanggulangan Balita gizi buruk (Bantuan Provinsi Tahun 2012) i.
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1)
Pengawasan makanan dan minuman
2)
Pembinaan dan Pengawasan TTU dan Industri
3)
Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan
4)
Peningkatan Pemberdayan masyarakat
j. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1)
Peningkatan Imunisasi
2)
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
3)
Pengendalian penyakit bersumber binatang
4)
Penanggulangan penyakit menular langsung
5)
Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penyakit tidak menular
6)
Pengadaan Sarana Imunisasi Puskesmas (Bantuan Propinsi 2013)
7) Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Laboratorium untuk Penyakit Menular dan Tidak Menular (Bantuan Propinsi 2013) k. 1)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Operasi Katarak (Bantuan Provinsi 2012)
l. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1)
Rehabilitasi Puskesmas Karangampel (bantuan Propinsi 2013)
2) Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Provinsi 2013) m.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
1)
Pelayanan kesehatan anak dengan kecacatan
2)
Pembinaan Kesehatan bagi anak terlantar
3)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bayi dan balita
n. 1) o. 1) p. 1)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (APPI)
Program dan kegiatan tersebut perlu didukung ketersediaan anggaran dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator pencapaian program/kegiatan
kesehatan dan kebutuhan anggaran dapat dketahui dalam lampiran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2013.
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan tahun 2013. Dengan demikian penilaian kinerja dan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan lebih terarah dan terukur, sebagai perwujudan dari akuntabilitas pembangunan di bidang kesehatan.. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Indramayu ini walaupun secara nomenklatur nama-nama program tidak sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, tetapi esensi kegiatan yang tercantum dalam Renstra sudah terakomodir dalam Renja ini. Dengan mengharapkan rahmat Allah SWT dan komitmen bersama dan kerja keras dari seluruh jajaran penyelenggara pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, semoga targettarget yang telah ditetapkan sebagai sasaran program pembangunan kesehatan Kabupaten Indramayu dapat tercapai.
