AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 4: Krisprasiwa ishak istia
142120031
Arinta Aris
142120055
Wishnu Adhi
142120056
Hanung Febri Danarwoko
142120069
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA 2014
BAB 4 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGERTIAN TEORI AKUNTANSI
Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau pendefinisian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Menerut American Accounting Association (AAA) tahun 1966 dalam publikasinya ” A Statment Of Basic Accounting Theory” (ASOBAT) mendefinisikan “teori” sebagai suatu serangkaian hipotesis, konsepsual, dan prinsip-prinsip pragmatik yang membentuk suatu rerangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Menurut Mardiasno (2009) menyatakan bahwa suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesis-hipotesis yang diuji kebenaranya. Suatu teori memiliki validasi keilmuan jika memenuhi tiga karakteristik dasar, yaitu: 1. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi 2. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk mempridiksi terjadinya suatu fenomena 3. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk mengandalikan fenomena PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Aspek-aspek pelaporan keuangan untuk pihak eksternal antara lain meliputi: 1. Tujuan penyajian laporan keuangan 2. Bentuk laporan keuangan 3. Informasi atau elemen laporan keuangan 4. Regulasi, standar, dan pedoman penyajian laporan keuangan 5. Badan penyusun standar atau regulasi akuntansi Tujuan Penyajian laporan Keuangan
Secara garis besar tuuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk mempertimbangkan pembuatan kepututsan ekonomi, sosial, dan politik; 2. Menunjukan transparansi dan akuntabilitas publik; 3. Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik
Manfaat penyajian laporan keuangan adalah: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, rentabiltas, dan aktivitasnya serta kebutuhan sumber kuangan jangka pendek dari suatu unit organisasi pemerintah; 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit organisasi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi; 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuainya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan; 4. Memberikan
informasi
untuk
perencanaan
dan
penganggaran
serta
untuk
memprediksi dampak perolehan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan; 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara umum, kebutuhan para pengguna laporan keuangan sektor publik adalah untuk: 1. Menilai kinerja keuangan aktual dengan yang ditargetkan 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi pemerintah 3. Menilai kepatuhan pengelolaan fiskal terhadap peraturan perundangan terkait 4. Menilai efisiensi dan efektivitas 5. Menilai transparasi dan akuntabilitas Bentuk Laporan Keuangan
PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP mengidentifikasi komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) c) Neraca d) Laporan Operasional e) Laporan Arus Kas (LAK) f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Pemerintah
Kerangka konseptual merupakan fundasi rerangka pedoman PABU atau landasan konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun manfaat dan tujuan dimasukkannya kerangka konseptual adalah sebagai acuan bagi: a) Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya b) Penyusun laporan keungan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dala standar c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajkan pada laporan keuangan yang disusun disusun sesuai dengan dengan standar Badan Penyusun Standar dan Regulasi Akuntansi
Agar standar akuntansi yang ditetapkan memiliki legitimasi secara yuridis, keilmuan, maupun praktik maka standar peru dibuat oleh badan penyusun standar dan regulasi akuntansi yang memiliki otoritas dan independensi untuk mengeluarkan standar. ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah terdiri atas: A. Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacuan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. B. Kesinambungan Entitas (Goin g Conce ) Concerr n
Asumsi kesinambungan entitas berimplikasi terhadap dilakukanya laporan periodik, fungsi laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dalam menentukan kesinambungan fiskal janga panjang, dan fungsi neraca terkait dengan penilaian aset organisasi.
asur ement C. Keterukuran Keterukuran Damalm Satuan Uang ( M onetary M easur )
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. KARATERISTIK KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Karakterisitik kualitatif laporan keuangan pemerintah meliputi: A. Relavan
Laporan keuangan bisa dikatakan relavan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan meperdiksi masa depan, seta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relavan memiliki karakteristik : a) Memberikan manfaat umpan balik ( feedback value) value) b) Memberikan manfaat prediktif ( predictive value) c) Disajikan tepat waktu (timeliness (timeliness)) d) Lengkap B. Andal (Reliability)
Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) Penyajian jujur ( faithfulness of presentation) presentation) b) Dapat diverifikasi (verifiability (verifiability)) c) Netralitas C. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibansingkan dengan laporan keuangan periode sebelimnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. D. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu:
A. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas. istor ical Cost Cost B. Nilai Historis (H istor )
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunkan nilai wasar aset atau kewajiaban terkait. C. Realisasi (Realization )
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utanf dan belanja dalam periode tersebut. Substance Over Over F orm or m D. Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( Substance )
Akuntansi lebih mengutamakna substansi suatu transaksi bukan sekedar aspek legalformalnya saja. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, sehingga transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. E. Periodisitas (Periodicity )
Kegiatan akuntansi dan pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. F. Konsistensi (consistency)
Prinsip konsistensi berarti adanya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. closur e G. Pengungkapan Lengkap ( F ull Di sclos )
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Presentation H. Penyajian Wajar ( F air Prese )
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan relisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
KENDALA INFORMASI YANG RELAVAN DAN ANDAL
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relavan dan andal. Kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah antara lain: A. Materialitas
Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. B. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunanya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
C. Keseimbangan Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitif
Kesimbangan
antar
karakeristik
kualitif
diperlukan
untuk
mencapai
suatu
keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. D. Obyektivitas
Obyektivitas menjadi kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relavan dan andal, karena dalam beberapa hal dimungkinkan adanya kebijakan dan pemilihan metode akuntansi tertentu yang berbeda maka laporan keuangan tidak dapat seepenuhnya obyektiv dan terbebas dari unsur s ubyektivitas penyusun laporan keuangan. TEORI PELAPORAN
Bentuk laporan keuangan bisa berbeda-beda antara organisasi sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Perbedaan tersebut selain karena adanya perbedaan standar akuntansi yang mengatur juga karena adanya teori unit pelaporan yang dianut. Terdapat beberapa unit pelaporan, yaitu : 1. Teori Pemilik
Teori pemilik memandang pemegang saham sebagai pemilik organisasi secara eksklusif. Kreditor sebagai pihak luar organisasi, sehingga aset menjadi milik pribadi pemegang saham dan utang merupakan kewajiban pemegang pemegang saham. Neraca merupakan
statemen mengenai posisi keuangan pemegang saham dan laporan laba rugi menunjukkan perubahan posisi keuangan pemegang saham. Teori pemilik dinyatakan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut :
Aset – Liabilitas = Pemegang Saham
2. Teori Entitas
Teori entitas berpandangan bahwa suatu organisasi sebagai entitas nyang berdiri sendiri terpisah dari kelompok atau individu-individu yang terkait dengan organisasi. Dengan Teori entitas, persamaan akuntansinya dapat dirumuskan sebagai berikut :
Aset = Liabilitas
3. Teori Dana
Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi terkait dengan upaya pencarian sumber dana dan alokasi dana secara alokasi dana secara ekonomis,efisien, efekti, adil, dan merata. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlukan suautu dana organisasi, program, atau kegiatan sebagai entitas akuntansi ( accounting entity) entity) dan entitas anggaran (budget (budget entity)yang entity)yang berdiri sendiri. Akuntansi dana pada umumnya dapat digunakan pada sektor dan lembaga nonprofit lainya. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dialokasikan atau didistribusikan untuk tujuan yang telah diteteapkan. Dalam sektor publik, penggunaan akuntansi dana dapat diaplikasikan pada organisasi pemerintahan. Kategori dana untuk akuntansi pemerintahan yang berlaku di Amerika Serikat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: 1. Dana Pemerintahan ( govermental govermental fund ) 2. Dana Pemilik ( proprietary fund ) 3. Dana Gadai ( fiduciary fiduciary fund )
4. Teori Pengendali
Teori pengendali merupakan varian atau bentuk lain dari teori dana. Bedanya adalah teori dana melihat organisasi sebagai dana atau rangkaian dana, sedangkan teori pengendali melihat organisasi sebagai suatu pusat pertanggungjawaban atau rangkaian pusat pertanggungjawaban.
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengembangan teori akuntansi sektor publik perlu dilakukan untuk memperkaya khasanah ilmu akuntansi dan memperbaiki praktik akuntansi di sektor publik. Pengembangan teori akuntansi sektor publik dengan pendekatan induktif atau dikenal dengan teori akuntansi positif membangun teori dari praktik yang ada (empiris). Pendekatan induktif banya dilakukan pada penilitian akuntansi karena akuntansi merupakan bagian dari ilmu terapan. Pengembangan teori akuntansi melalui riset akuntansi pada dasarnya juga dapat dilakukan melalui metode penelitian alternatif, seperti riset eksperimen, riset studi kasus, riset lapangan, dan riset dengan metode etnografi.