Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Shariah

1



Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers 2014). v-vi.
Ibid., 205-206.
Ismail Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aplikasi Hukum, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara 2009), 193-194.
Dalam menyikapi masalah anggaran negara defisit, dikalangan pakar ekonomi Islam berkomentar, dalam suatu negara Islam seharusnya tidak melakukan anggaran defisit, karena hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi, melemahnya nilai tukar uang yang memaksa pemerintah meminjam dengan sistem bunga. Pada umumnya pemerintah meminjam dari investor dengan menjual surat utang negara atau obligasi yang bersuku bunga. Namun MA. Manan berpendapat, dalam suatu negara bisa saja terjadi anggaran defisit. Pemerintah dapat saja mengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat investasi atau obligasi berdasarkan profit and lost sharing. Sekali pemerintah melaksanakan anggaran defisit, pengeluaran tambahannya harus direncanakan dengan cermat dan uang yang dikeluarkan pemerintah jangan hanya menyebabkan kenaikan dalam volume (GNP), harus dipastikan siapa yang menjadi penerima utama pengeluaran tambahan pemerintah karena pembiayaan defisit. M.A. Mannan, Islamic economic Theory and practice (A comparative study), (India: Idarah Al-Adabiyah, 1988), 17.
Ibid., 309.
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 152.
M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,( Bandung: Alfabeta, 2010), 149-150.
Ilham, Kebijakan fiskal dalam perekonomian, dalam http://fileperbankansyariah.blogsport.com/artikel (18 januari 2015)
Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi. 52-54.
Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum. 194.
Ibid., 200-202.
Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi. hlm. 58-60.
Ibid., 206-208.
Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Istana, 2001), hlm. 223-224.
Hendrawinata Eddy Siddharta, jelaskan kebijakan fiskal di Indonesia, dalam http://www.fiskal.co.id/berita (16 februari 2015)


MAKALAH
KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SHARIAH



Oleh:
Moch. Miftachul Jinan
Dosen pengampu:
Masruchin, M.E.I.

PROGRAM STUDI EKONOMI SHARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAI BAFA)
TAMBAKBERAS JOMBANG
2014/2015


BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Ekonomi Islam merupakan bagian dari shari'ah islam. Yang aturannya bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan, perkembangan ekonomi, dan bisnis manusia. Sejatinya sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran shari'ah Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw ke jagad raya ini. Kemudian beliau mempraktikkan dan dicontohkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada masa itu. Setelah masa ke-emasan seiring dengan kejayaan daulah-daulah Islamiyah, sistem ekonomi ini akhirnya terkubur di saat melemahnya kekuasaan daulah Islam dengan konsep de-Islamisasi yang dilakukan negara-negara barat.
Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalis-sosialis) yang di nilai selalu menjadi penyebab krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir menjadi solusi dari problem ekonomi dunia saat ini. Beliau mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan sistem ekonomi yang mampu menjawab krisis ekonomi ini.
Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam harus dijadikan sebagai sistem ekonomi bangsa. Gerakan sistem ekonomi Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Beliau memulai melalui transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.
Ekonomi shari'ah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank shari'ah. Bahkan di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi shari'ah yang dilakukan oleh perbankan di sana.
Kehadiran sistem ekonomi ini harus diimbangi dengan pemahaman yang benar dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadith. Untuk itu makalah ini akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam prinsip-prinsip ekonomi shari'ah dengan teori-teori ekonomi yang telah dilahirkan oleh ulama-ulama klasik.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:
Bagaimana prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Ekonomi Islam?
Bagaimana prinsip-prinsip Kebijakan fiskal dari masa ke masa?
TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini adalah:
Untuk mengetahui prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Ekonomi Islam.
Untuk mengetahui prinsip-prinsip kebijakan fiskal dari masa ke masa.


BAB II
PEMBAHASAN

PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM.
Kebijakan Fiskal adalah merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke dalam kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam memungut pajak, membelanjakan pajak untuk membiayai kegiatan dalam ekonomi. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat. Kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, titik berat permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah belanja sesuai dengan pendapatan. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaan sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru, tentulah tindakan ini sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah dikebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah. Pemerintah akan melakukan belanja yang akan melebihi pendapatan. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.
PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM
Dalam prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan dan standar yang sama. Dalam masalah pengeluaran Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang sangat luas untuk distribusi pendapatan kekayaan yang berimbang. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman :
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
"dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan." (QS Al-Baqarah [2]:219).

Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Dasar anggarannya pada awal pemerintahan Islam adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan anggaran belum beriorentasi pada pertumbuhan.
Prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah, dan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan di bidang ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang sangat penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Shariah (LKS), pengelolaan Lembaga Keuangan Shariah yang sesuai dengan prinsip shari'ah bagi umat Islam adalah merupakan salah satu bentuk pengabdian (ibadah) dalam artian yang luas. Dan lembaga ini di jalankan sesuai shari'ah merupakan aplikasi dari cermin keimanan dalam tatanan kehidupan manusia yang di pantulkan dari norma-norma dan ketentuan shari'ah.

Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:
Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya pada kharaj, besarnya pajak ditentukan sesuai tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi.
Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.
Adapun struktur APBN dalam sistem pemerintah Islam yang digunakan adalah:
Pendapatan negara terdiri dari pendapatan tetap seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan pendapatan tidak tetap yaitu khums, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dll.
Pengeluaran negara dalam sistem pemerintah Islam yang digunakan untuk:
Penyebaran Islam.
Pendidikan, kebudayaan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan.
Pembangunan infrastruktur.
Pembangunan armada perang.
Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.
Dalam struktur APBN, terdapat beberapa instrumen yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana, yaitu:
1. Melakukan bisnis, misalnya mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari perusahaan ini pemerintah mendapat keuntungan yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara.
2. Pajak, penghimpunan umum yang dilakukan di beberapa negara yaitu dengan cara menarik pajak dari masyarakat.
3. Meminjam uang, Pemerintah dapat meminjam uang kepada masyarakat dengan cara menjual obligasi.
Adapun fungsi kebijakan fiskal di pandang dari sisi ekonomi Islam dan dari sisi ekonomi konvensional yaitu:
Fungsi dari pada sektor fiskal menurut Islam:
a. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan.
b. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi.
c. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN.
d. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik kemampuan yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya, lalu mengalokasikan anggarannya yang ada atau bisa disebut dengan anggaran belanja Negara dan juga mendistribusikanya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrumen fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.

Adapun contoh menjalankan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah:
Operasi pasar terbuka
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah uang beredar maka akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain: Sertifikat Bank Indonisia (SBI), dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
Rasio cadangan wajib
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar pemerintah menaikkan rasio.
3. Himbauan moral
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
4.Fasilitas diskonto
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

KEBIJAKAN FISKAL DARI MASA KE MASA
MASA RASULULLAH
Pada masa pemerintahan Rasulullah, beliau telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktifitas perekonomian. Dan sistem ekonomi yang diterapkan beliau berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani, ketika itu Al-Qur'an menjadi sumber rujukan dan dasar dalam menentukan aturan yang mengatur manusia dalam semua aspek kehidupan yang dijalaninya, salah satunya termasuk perilaku ekonomi.
Dalam bidang perdagangan, Beliau telah meletakkan aturan yang harus/wajib di lakukan oleh manusia, misalnya dalam melakukan jual beli harus jujur, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, pelarangan riba. Mekanisme pasar yang diterapkan Nabi adalah sistem pasar bebas, harga-harga barang dipasar diserahkan interaksi permintaan dan penawaran. Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah adalah:
a. Zakat mal
b. Khums min al-ghanaim
c. Jizyah
d. Kharaj
e. Usyur
f. Fai
g. Harta warisan kalalah.
h. Wakaf, sedekah.
Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu dilakukan dengan berdasarkan keihlasan sebagai kegiatan dari dakwah yang ada. Dengan adanya perang badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan 1/5 rampasan perang (ghanimah) yang disebut Khums, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 41 : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنَّ للَّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللَّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللَّه على كل شيء قدير
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
Dalam sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa sahabat, sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Para sahabat masih meneruskan apa yang telah dirintis dan di tegakkan oleh beliau.
a. Pada masa Abu Bakar (51 SH-13H/584-644 M):
1.) Tugas berat yang pertama harus dilalui dan dihadapi adalah memerangi orang murtad.
2.) Menegakkan hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat dan pajak.
3.) Memerangi nabi palsu.
4.) Secara individu Abu Bakar seorang praktisi akad-akad perdagangan.
b. Pada masa Umar ibn Khatab (40 SH-23H/584-644 M):
1.) Undang-undang perubahan milik tanah.
2.) Pengembangan pajak pertanian.
3.) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian terhadap warganya.
c. Pada masa Usman Bin Affan (47 SH-35H/577-656 M):
1.) Pembangunan pengairan.
2.) Pembangunan gedung-gedung pengadilan.
3.) Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
d. Pada masa Ali Bin Abi Thalib (40 H/600-661 M):
1.) Adanya kebijakan pengetatan anggaran.
2.) Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
PADA ABAT PERTENGAHAN
Pada masa Bani Umaiyyah dalam mendukung pembangunan ekonomi ini Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya, di pasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandariah dan Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini adalah Damaskus, Baghdad, dan Makkah. Pada masa ini kekayaannya digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, jalan yang dilengkapi dengan sumur agar kafilah dapat minum ketika melewati jalan tersebut.
Pada masa Abasyiah merupakan masa keemasan (awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H) daulah Islamiah. Pada masa ini Islam mencapai puncak kejayaan dalam seluruh sektor, politik, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang dilakukan oleh pendiri daulah Abasiyah Abu Mansur as-safah dalam bidang ekonomi adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad. Dan kebijakan di sektor perdagangan yaitu memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk memperdagangkan barang dagangan mereka di wilayah abasiyah. Di samping itu juga, didirikan baitul mal untuk membantu proses perdagangan luar negri. Untuk membantu pada sektor pertanian, pemerintah membangun irigasi, memperluas area pertanian dan membangun sarana trasportasi. Dan dalam sektor industri yaitu pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar dengan melakukan eksplorasi dan pembangunan sumber daya alam, pertambangan seperti biji besi, emas dan perak.
4. KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
Di negara Indonesia kebijakan pemerintah ini di muat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dalam hal ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Dan dalam APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan negara. Secara sederhana APBN Indonesia terdiri dari:
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
1. PENERIMAAN DALAM NEGARA
a. Penerimaan perpajak.
1) Pajak dalam negeri.
a) Pajak penghasilan.
(1) PPh Migas.
(2) PPh Non migas.
b) Pajak Pertambahan Nilai.
c) Pajak Bumi dan Bangunan.
d) BPHTB.
e) Cukai.
f) Pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Internasional.
a) Bea Masuk.
b) Bea Keluar.
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
1) Penerimaan SDA
a) Migas
(1) Minyak bumi
(2) Gas alam
b) Non Migas
(1) Pertambangan umum
(2) Kehutanan
(3) Perikanan
(4) Pertambangan Panas Bumi
2) Bagian Laba BUMN
3) PNBP Lainnya
4) Pendapatan BLU
2. HIBAH
B. BELANJA NEGARA
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN
E. PEMBIAYAAN
1. Pembiayaan Dalam Negeri
2. Pembiayaan Luar Negeri
Di negara Indonesia pemerintah mengatur dalam kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip shari'ah.
Sebenarnya cukup banyak referensi atau pendapat dari ahli mengenai definisi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Pengartian tersebut tentunya tepat merujuk kepada fungsi dari kebijakan fiskal, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Pada dasarnya kebijakan fiskal atau yang oleh sebagian pihak disebut juga dengan nama politik fiskal merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan anggaran belanja negara. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap jalannya sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dikenal juga dua istilah yang berpengaruh dalam kebijakan fiskal yaitu pungutan pajak negara dan pengeluaran negara baik dalam bentuk biaya belanja atau biaya transfer. Kedua hal tersebutlah yang menjadi fokus dari kebijakan fiskal di Indonesia.
Menurut salah satu ahli ekonomi Sadono Sukirno menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada. Ahli ekonomi yang lain yaitu Tulus TH Tambunan menyatakan mengenai pertanyaan jelaskan kebijakan fiskal, ia beranggapan yang paling pokok pada kebijakan tersebut adalah bagaimana mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan yang kedua adalah bagaimana menstabilkan ekonomi makro yang ada di Indonesia. Dari pendapat kedua ahli tersebut tentunya sudah semakin jelas arah tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia.
Berdasarkan semua penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal manajemen keuangan dari negara yang dilakukan dengan tujuan untuk membawa keadaan perekonomian yang lebih baik serta mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, namun tetap terbatas pada hal penerimaan dan pengeluaran negara yang telah tertulis pada APBN.

















BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN
Setelah penulis menyelesaikan hasil dan pembahasan studi di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara global kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan, pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian.
2. Adapun prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadith, yang dimana kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.
3. Adapun fungsi kebijakan fiskal menurut Islam adalah:
a. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga petahanan dalam suatu negara.
b. Perumusan dan melakukan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadith.
c. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada dalam APBN.
d. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.
e. Untuk pembangunan insfratuktur dalam negeri.
f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial, dll.
4. Dalam kebijakan di bidang ekonomi pada masa Rasulullah beliau menerapkan dari prinsip-prinsip Qur'ani, pada masa ini Al-Qur'an merupakan sumber rujukannya, dibidang perdagangan beliau telah meletakkan aturan misalnya harus jujur dalam perdagangan, pelarangan riba dll. Sedangkan kebijakan fiskal pada masa sahabat tidak mengalami perubahan, hanya saja pada masa ini para sahabat lebih merinci dan juga membagi pemasukan, pengeluaran agar kebijakannya lebih merata.
Dalam Negara Indonesia kebijakan pemerintah di muat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dimana untuk disahkan menjadi UU APBN. APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan juga pembangunan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Djamil, Fathurrahman. 2013. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika.
Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aplikasi Hukum. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas ekonomi. Jakarta: Rajawali pers.
Ilham, Kebijakan fiskal dalam perekonomiaan, dalam http://fileperbankansyariah.blogsport.com/ artikel (18 januari 2015).
Safitri, Imas, Kebijakan fiskal dalam Islam, dalam http://jendelailmusebi.blogspot.com/ artikel (18 januari 2015).
Siddharta, Hendrawinata Eddy, jelaskan kebijakan fiskal di Indonesia, dalam http://www.fiskal.co.id/berita (16 februari 2015)