MAKALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM ASPEK EKONOMI
Makalah ini untuk memenuhi tugas Mata kuliah Pancasila
Disusun Oleh: Anissa Juanita Lestari Edah Machfudzoh Fanni Ariva Mutiara Syifa Ayuningtyas Putri Yulpani Sophia Hellen Liberty
POLTEKKES POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III 2017/2018
1
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, r ahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi.
Makalah ini telah kami susun dengan maksimal, terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik agar Kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap kita semua.
Jakarta, 18 September 2017
Penyusun
2
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................
A. Latar Belakang ............................................................................................ B. Rumusan Masalah ....................................................................................... C. Tujuan Penulisan Makalah.......................................................................... BAB II PEMBAHASAN .................................................................................
A. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi ............................................. A.1 Kebijakan ekonomi .............................................................................. A.2 Fungsi-fungsi kebijakan ekonomi ....................................................... BAB III PENUTUP ...........................................................................................
A. Kesimpulan................................................................................................... B. Saran ............................................................................................................. DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari, karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap individu itu disebut dengan negara. Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.
B. Rumusan Masalah
Apa pengertian dari kebijakan pemerintah?
Apa peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi?
Bagaimana intervensi pemerintah dalam perekonokian?
Apa saja masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pada bidang ekonomi?
Bagaimana kebijakan perekonomian tersebut?
pemerintah
untuk
menghadapi
masalah
dalam
C. Tujuan Penulisan Makalah
Mengetahui pengertian dan kebijakan pemerintah
Mengetahui intervensi pemerintah dalam perekonomian
Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dibidang ekonomi
4
Memahami tentang kebijakan pemerintah untuk menghadapi masalah dalam perekonomian tersebut?
BAB II PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM ASPEK EKONOMI Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu : 1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan Pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu : 1. Kebijakan ekonomi mikro Kebijakan ekonomi mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. 2. Kebijakan ekonomi meso Kebijakan ekonomi meso adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu. 3. Kebijakan ekonomi makro Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.
5
B. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: · Fungsi Stabilisasi Fungsi Stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan. · Fungsi Alokasi Funfsi Alokasi yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. · Fungsi Distribusi Fungsi Distribusi yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut: · Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan. · Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.
C. INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. 1. Intervensi Pemerintah secara Langsung a. Penetapan Harga Minimum (floor price) Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. 6
Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. b. Penetapan Harga Maksimum (ceiling price) Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obatobatan diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. 2. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung c. Penetapan Pajak Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. d. Pemberian Subsidi Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.
D. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI 1. Masalah Kemiskinan Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak.
7
Untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membatu masayarakat pemerintah melakukan program ‘Program Inpres Desa Tertinggal’ atau IDT, pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil berupa ‘Kredit Usaha Kecil’ atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun kita semua juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil dan nantinya akan melakukan perubahan besar. Solusi atas masalah kemiskinan yang dapat kita upayakan yaitu dengan dimulai dari diri sendiri, mulai detik ini, dan hingga akhir nanti. Maksudnya kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun untuk masa depan diri kalian sendiri serta nantinya akan berkembang potensi positif kalian untuk berguna bagi masyarakat. Contohnya, jika kalian belajar dengan tekun maka kalian membentuk diri sebagai pribadi yang intelektual serta berakhlak mulia. Potensi positif tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pendapatan yang kalian dapatkan akan membuat kalian jauh dari kemiskinan dan pendapatan tersebut dapat kalian sisihkan untuk membantu sesama seperti membagikan sembako atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan lain-lain. 2. Masalah Keterbelakangan Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain di lihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang. Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Ciri lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas umum/publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju. Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita atasi bersama. Karena kita merupakan subjek atau obejek dari permasalahan ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus. Negara kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai masyarakatnya haruslah membantu pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari segala bidang dengan negara lain. 8
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan IPTEK karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi keterbelakangan ? Kalian harus belajar dengan tekun. Jika kalian pintar maka kalian dapat melakukan sesuatu yang berguna seperti mengikuti olympiade mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya yang akan mengangkat nama negara dimata dunia. Selain itu, kalian semestinya menjaga pembangunan seperti fasilitas publik yang telah dilakukan pemerintah. Jangan sampai merusaknya karena jika rusak maka akan membutuhkan biaya untuk memperbaikinya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah semestinya dipergunakan dengan baik jangan sampai diabaikan karena pembangunan tersebut dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Contohnya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, tindakan anarki seperti kerusuhan, korupsi, mutu pendidikan rendah karena banyak peserta didik yang kurang memenuhi standar nilai, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain sehingga akan banyak hal yang dirugikan dan membutuhkan biaya untuk mengatasinya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik semestinya membantu pemerintah supaya menjadi negara maju dengan menjadi warga negara yang tidak menjadi beban atau merugikan negara serta menjadi warga negara yang produktik sehingga dapat berguna ba gi bangsa. 3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan keterbatasan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk dalam kuota atau pekerjaan yang tersedia. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan stuktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri. Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan. Supaya kita tidak menjadi pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja maka kita dapat berupaya secara aktif sehingga menjadi produktif yang pada akhirnya kita tidak ketergantungan pada pekerjaan yang telah tersedia. Lebih baik kita menciptakan pekerjaan yakni berwirausaha dari pada kita ketergantungan pada pekerjaan yang belum pasti kita akan dapatkan. Kalaupun kita tidak dapat menciptakan pekerjaan maka kita harus bersiap untuk bersaing dengan para pencari pekerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, kalian semestinya memanfaatkan kegiatan belajar dengan baik untuk memupuk ilmu pengetahuan serta kepribadian yang baik supya kita memiliki kompetensi atau kemampuan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam mendapatkan pekerjaan, yang perlu diperhatikan bukan nilai dari pendidikan formal (sekolah,kuliah) dan non-formal (kursus ketrampilan,kepribadian, serta pengalaman) saja yang dijadikan bahan pertimbangan utama namun penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. 9
Artinya percuma jika nilai tinggi di ijazah tetapi setelah diuji kembali tidak dapat membuktikannya. Maka kalian disaat ujian janganlah membiasakan mencontek atau bekerja sama supaya mendapatkan nilai yang tinggi. 4. Masalah Kekurangan Modal Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya mengahambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Pemerintah banyak melakukan program-program bantuan modal salah satunya yakni PNPM MANDIRI. Selain pemerintah, badan usaha juga membantu dalam masalah kekurangan modal seperti bank, koperasi, BUMN seperti PLN dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan program-program yang meningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Kekurangan modal dapat diatasi secara bijak dengan tidak meminjam kepada retenir. Lebih baik meminjam kepada koperasi karena koperasi jasa yang dikenakan bersifat menurun dan kita akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kalaupun dirasa tidak akan mampu mengembalikan pinjaman maka semestinya kita berfikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 5. Masalah Pemerataan Pendapatan Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama. Pemerataan pendapat supaya keadaan masyarakat semakin membaik bukan semakinrendah. Pemerataan Pendapatan merupkan upaya untuk membantu masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak jauh terpojok. Artinya untuk menghindari dari adanya gap atau batas antara yang kaya dan yang miskin. Jadi supaya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Ketidakmerataan pendapatan terjadi karena sebagian besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya dikota-kota besar saja. Oleh sebabitulah supaya pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah yang didukung oleh masyarakat untuk bersama meningkatkan pelayanan kualitas publik, meningkatkan kualitas SDM dan SDA supaya dapat mengatasi ketidakmerataan pendapatan. Penerapan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi lebih dicermati lagi untuk subsidi silang bagi masyarakat yang ekonominya masih rendah. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu pemerintah dalam masalah ini ? kalian semestinya memiliki sikap tenggang rasa jangan sombong. Maksudnya jika kalian memiliki rezeki lebih, berbagilah dengan lainnya. Jangan kalian sombong dengan harta yang dimiliki karena akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Kita semestinya membantu sesama baik dengan uang, tenaga, dan pikiran supaya dapat meningkatkan pendapatannya (taraf hidupnya)
10
6. Inflasi Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negtif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut : a.Tingkat pengeluaran agregat menghasilkan barang dan jasa
yang
melebihi
kemampuan
perusahaan
untuk
b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. c. Kenaikan harga barang impor d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 58,5%. Untuk mengatasi masalah inflasi salah satu caranya yakni dengan operasi pasar untuk meninjau harga supaya harga tidak terlalu tinggi dipasaran, memberikan subsidi untuk membantu masyarakat yang ekonominya masih rendah, dan menurunkan pajak untuk meringankan beban produsen dan konsumen. 7. Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar Negeri Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri merupakan suatu masalah serius pemerintah. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban utang. Semestinya pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekspor supaya cadangan devisa (pendapatan negara) menjadi bertambah serta mengurangi kebiasaan utang. Lebih baik memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar.
E. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH PEREKONOMIAN 1.Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.Bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomia. Anggran belanja Negara 11
terdiri dari penerimaan berupa haasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. a. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian Peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya. b. Tujuan kebijakan fiskal Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut : · Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. · Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
12
· Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk. · Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan. · Untuk menanggulangi inflasi Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. · Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
2. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB). Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas 13
perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU. Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan. Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu:
a. Operasi pasar terbuka ( open market operation ) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
b. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate ) Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.
c. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio ) Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Selain ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral (moral suasion). Misalnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran supaya perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke sektor-sektor tersebut.
3. Kebijakan Segi Penawaran Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
14
Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.
4. Kebijakan Energi Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat. Sumber daya energi yang terbatas, tetapi sejumlah kegiatan manusia berhubungan erat. Kelangkaan kebutuhan energi sumber daya manusia dan merupakan sepasang tak berujung kontradiksi dasar, kontradiksi yang dihasilkan atas dasar ekonomi, yang menyebabkan segala macam pilihan adalah objek studi ekonomi. British ekonom Harvey dalam "ilmu ekonomi modern" dan ekonomi bawah definisi langsung: ". Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ilmu" Amerika ekonom Paul Samuelson Nordhaus dan co-penulis "Ekonomi" (edisi 12) dalam ekspresi ekonomi adalah: "Inti dari ekonomi mengakui realitas kelangkaan ada, dan untuk mempelajari bagaimana masyarakat diatur sehingga penggunaan yang paling efektif sumber daya. Ini adalah kontribusi yang unik untuk ekonomi. "
5. Kebijakan Penetapan Harga Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya a. Tujuan penetapan harga Harga bersifat fleksibel, dimana bisa disesuaikan. sebelum penenetapan harga perushaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri apabila tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah. 15
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain :
Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai:
1. Kurva permintaan: Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkatan harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam. 2. Biaya: Biaya merupakan faktor dasar dalam penentukan harga, sebab bila harga yang di tetapkan tidak sesuai maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perasahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu :
Biaya tetap adalah biaya - biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Biaya variable adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya berabah sesuai dengan jumlah unit yang diproduk.
6. Kebijakan Neraca Pembayaran Neraca pembayaran meliputi semua nilai barang dan jasa, transfer-transfer (hadiah, hibah, bantuan asing), transaksi modal (pinjaman dan utang) dan semua tr ansfer keyataan resmi serta tabungan internasional yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan sistemmatis yang mampu memberikan informasi mengenai tarnsaksi-transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain, dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya (biasanya setaun sekali). Taransaksi ekonomi yang dicatat dalam neraca pembayaran meliputi transaksi kredit dan transaksi debet. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan atau menambah hak bagi penduduk suatu Negara untuk menerima pembayaran dari penduduk Negara lain. Taransaksi debet adalah transaksi yang menimbulkan atau menambah kewajiban penduduk suatu Negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk lain. a. Tujuan Dan Fungsi Neraca Pembayaran Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu: - Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi Negara di perdagangan internasional, - Memberikan bantuan dan sistem pembayarannya, - Memberikan bantuan kepada pemerintah dalam mentapkan kebijakan moneter dan fiskal,
16
- Memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor impor, lalu lintas moneter serta produksi, dan - Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik perdagangan dan urusan pembayarannya.
b. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi, yaitu: - Alat pembukuan anggaran dan alat pembayaran luar negeri, - Alat untuk menjalankan pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional, - Alat untuk mengukur keadaan perekonomian suatu Negara, - Alat untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiskal, dan - Untuk mengetahui transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional.
c. Komponen Neraca Pembayaran
Neraca Pmbayaran Transaksi Berjalan (Current Account): Neraca pembayaran meliputi semua transaksi tahun berjalan, yaitu ekspor, perdagangan barang dan bukan barang. Ekspor barang merupakan taransaksi kredit yang menyebabkan terjadinya aliran uang masuk ke dalam negeri. Neraca Taransaksi Modal (Capital Account): Neraca transaksi modal meliputi pemberian pinjaman (pours) dan utang (borrowing) berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi modal tersebut dapat berupa hal-hal berikut: - Kredit untuk kegiatan perdagangan dari Negara lain. - Deposito yang dimiliki penduduk kita di luar negeri, atau deposito yang dimiliki penduduk luar negeri di dalam negeri. - Pembelian surat-surat berharga jangka pendek oleh penduduk luar negeri, atau penjualan surat-surat berharga jangka pendek kepada penduduk luar negeri di dalam negeri. - Adanya investasi di luar negeri, atau investasi asing di dalam negeri. - Pembelian surat-surat berjangka panjang oleh penduduk luar negeri, atau penjualan surat-surat berharga jangka panjang kepada penduduk luar negeri di dalam negri. - Pinjaman jangka panjang dari penduduk Negara lain kepada Indonesia, atau pinjaman jangka panjang dari penduduk Indonesia kepada Negara lain.
17
Neraca Jasa: Neraca meliputi transportasi dan asuransi, pengeluaran para wisatawan, laba perorangan yang dibagiakan, kiriman uang, hibah, jasa-jasa yang diterima dari dan yang diberikan ke Negara lain.
18
Neraca Moneter (Accommodating Transaction): Transaksi ini timbul karena transaksi yang lain (autonomous). Yang termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi yang sedang berjalan, taransaksi kapital, dan transaksi satu arah. Yang termasuk transaksi lintas moneter adalah mutasi adalah hubungan dengan IMF, pasiva luar negeri dan aktiva luar negeri. Neraca Perdagangan: Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang barang. Ekspor barang-barang dicatat sebelah kredit, sedangakn import barang barang dicatat dalam pos debet. Transaksi Unilateral: Transaksi Unilateral adalah teransaksi yang tidak menimbulkan kewajiban membayar bagi Negara yang menerima barang kepada yang memberikan barang.
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masala h-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerja sama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semsetinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah.
B. SARAN
Dari kesimpulan diatas maka disarankan untuk lebih diperhatikan lagi dalam menjalankan roda ekonomi karena suatu Negara akan sangat tergantung pada sistem apa yang akan mereka anut, hal ini sangat mempengaruhi peran yang akan dijalankan oleh Negara tersebut.Selain itu ideology juga menjadi faktor penentu dalam sistem perekonomian disuatu Negara.Hal ini pula yang menjadi pembeda dalam kegiatan perekonomian yang akan terlihat jelas pada setiap kebijakan atau keputusankeputusan dalam proses pengelolaan ekonomi suatu Negara.
19
DAFTAR PUSTAKA
‘Andri Helmi M, SE., MM Sistem Ekonomi Indonesia’ (no date). BAPPENAS (2015) ‘Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera’, pp. 1–21. Chenny, S. (2005) ‘CHENNY SEFTARITA Simposium Riset Ekonomi II Surabaya , 23 -24 November 2005’, (November ), pp. 23 –24. Available at: http://ejournal.narotama.ac.id/files/Makalah Chenny Seftarita, SE, M.Si.pdf. Economy, S. M. and Marktwirtschaft, S. (2012) ‘Refleksi Arah Ekonomi Indonesia’. ‘Ekonomi Dan Keadilan’ (2006), pp. 1–49. ‘ekonomi mikro 2.pdf’ (no date). Government, T., For, P. and Recovery, E. (2008) ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Keterkaitannya dengan Merebaknya Flu Burung’, pp. 191– 204. Gunadarma, U. (no date) ‘Kebijakan stabilisasi’. Ii, B. A. B. (2013) ‘Universitas Sumatera Utara’, pp. 6–16. doi: 10.1007/s13398-014-01737.2. Ilmiah, J. and Administrasi, I. (2014) ‘TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume VI, Nomor 02, September 2014’, VI(September), pp. 156–168. Independensi, D. A. N. and Indonesia, B. (2000) ‘Makalah untuk disajikan pada Seminar Nasional : “’. Jhingan, M. (2008) ‘Pengantar Ekonomi’, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga. Available at: http://scholar.google.co.id/scholar?q=related:xYq1gp7z8F0J:scholar.google.com/&hl=id&as_ sdt=0,5#3. ‘Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Minahasa Selatan Riane Johnly Po’ (no date). Keadilan, A. and Keadilan, P. (no date) ‘BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Keadilan 1. Pengertian Keadilan’, pp. 20–62. Krisis, M. (2014) ‘Kebijakan ekonomi makro masa krisis’, pp. 32– 43. Li, N. (2012) ‘Jur na l R ec hts BP Jur l R ec hts ind’, 1(10), pp. 277– 294. Puspita, M. A. (no date) ‘Kebijakan Moneter dan Referensi’. Sidik, A. (no date) ‘Materi’. Thalo, N. P. (2007) ‘Kebebasan Ekonomi Indonesia : Tinjauan Perkembangan Terkini’. Available at: www.theindonesianinstitute.com.
20
21
