MODUL KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
PENDAHULUAN 1. Pendapatan Nasional dipengaruhi 1. Penerimaan Pemerintah i. Memperkecil Pendapatan Nasional (Contractionar (Contractionary) y) ii. Pajak> Pinjaman Negara> Pencetakan Uang 2. Pengeluaran Pemerintah i. Memperbesar Pendapatan Nasional (Expansionary)
SEJARAH KEBIJAKAN FISKAL 1. Kesadaran terhadap pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pendaptan nasional belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan 2. Berdasarkan kesadaran tersebut, lahirlah gagasan/ ide untuk dengan sengaja mengubahubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi, 3. Teknik mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah tersebut yang kita kenal sebagai kebijakan fiscal 4. Sebelum tahun 1930an, pengeluaran pemerintah hanya dipandang sebagai instrument untuk membiayai program pemerintah dan dinilai berdasarkan asa manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya, tanpa memandang pengaruhnya terhadap pendapatan nasional 5. Sebaliknya pajak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pengeluaran Negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional 6. Akibatnya pada saat terjadi deptersi tahun 1930an, dimana penerimaan pemerintah Negara menurun, maka pengeluaran pemerintah pun harus disesuaikan (menurun) 7. Penurunan pengeluaran pemerintah tersebut justru berakibat pada menurunnya pendapatan nasional dan semakin lesunya perkonomian nasional dan seakin menurunnya pendapatan nasional, pada gilirannya akan menurunkan penerimaan Negara, demikian seterusnya 8. Untuk memecahkan hal tersebut, diambillah kebijakan moneter yang biasanya hanya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta 9. Peda saat terjadi pengangguran dan harga turun (depresi)cara yang ditempuh untu memecahkannya adalah dengan menambah uang beredar lewat politik diskonto, yakni dengan menurunkan tingkat bunga atau menurunkan deking (reserve requirement) atau denga politik pasar terbuka dimana pemerintah membeli surat berharga 10. Karen ahrga tetap cenderung turun, para investor tidak berani melakukan investasi, sehingga penerimaan agregat tidak meningkat dan depresi idak dapat diobati 11. Atas dasar kenyataan tersebut pemerinthah dipandang perlu campur tnaagan dengan menciptakan proyek yang membutuhkan pengeluaran pemerintah 12. Tahun 1936, Keynes menerbitkan buku “The General General Theory of Employment Interst and Money”. Dan buku inilah yang melandasi perkembangan teori tentang kebijakan Fiskal, dan sejak tahun 1936 itulah peranan pemerintah dalam perkonomian menjadi semkain menonjo dengna orientasi utama memecahkan masalah pengangguran 13. Dengan adanya perang dunia II keibjkan Fiskal mulai mengarah pada menanggulangi inflasi yang mulai berkembang 14. Perkembangan selanjutnya kebijkaan fiscal dan moneter secara bersamadan saling melengkapi dipergunakan untukmemecahkan masalah perkeonomian nasional, baik pada masa depresi, inflasi, serta penyakit ekonomi lainnyayang memenag harus disembuhkan, sehingga roda perkonomian tersu berputar, kesejahteraan masyarakat makin meningkat dan Negara menjadi semkain kuat 15. Kebijkaan Fiskal didasarkan pada pa da pemikiran bahwa “pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindkan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan “ (Suparmoko: 1986) 16. Umumnya individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah sebaliknya Karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka hal tersebut akat beraibat menyusahkan jalnnya perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyaraka dan menurunnya pendapatan masyrakat berarti akan menurunkan penerimaan pemerntah dikemudain hari 17. Selain itu, dalam masa depresii banyak dana masyarakat yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sector swasta lewat kenaikan tingkat bunga 18. Kebijakan Fiskal Atau disebut sebagai kebijakan stabilitas dan pembangunan adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestaiblan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki (John F.Doe : 1968)
19. Mempunyai Tujuan yang sma dengan kebijakan Moneter atau kredit, yang berusahan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengubah penyediaan dan biaya modal uang, tertuama dengan mengubah posisi cadangan bak komersil 20. Ruang Lingkup meliputi semua Tindakan atau Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum melalui pengawasan pemerintah terhadap sumber-sumber ekonomi, dengan menggunakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan – perusahaan. (Dirk, J.Wolson dalam Suparmoko : 1968) 21. Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) 1. Pengeluaran Pemerintah ditentukan dengan Melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama dilihat dalam fungsinya untuk meningkatkan kesempatan kerja (Employment) 2. Di lain pihak, dimaksudkan untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga dalam masa dimana ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan 3. Pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam measyarakat 4. Selanjutnya apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, maka pemerintah menempuh dengan cara pencetakan uang DASAR PEMIKIRAN KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN DAN RUANG KEBIJAKAN FISKAL MACAM KEBIJAKAN FISKAL
1. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dan perpajakan , dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah, Namun demikian terdapat kekhawatiran, bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya aka nada bahayanya, yakni kemungkinan pengeluaran pemerintah menjadi berlebihan 2. Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) Alvin Hansen 1. Pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman dimaksudkan untuk mencpai stabilitas ekonomi yang mantap 2. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan pajak selalu dipertahnkan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat, guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi 3. Kebijakan anggaran (Surplus, Defisit, berimbang) dimaksudkan untuk mencapai dan atau memperthanakn stabilitas ekonomi yang dinamis 4. Dalam masa depresi ekonomi dan banyak pengangguran,pengeluaran pemerintah yang meningkat merupakan solusi yang tepat 5. Dalam masa inflsi, kebijakan deficit anggaran merupakan cara menstabilkan perekonomian 6. Dalam kedaaan normal, kebijakan surplus anggaran merupakan cara untuk mempertahankan stabilitas ekonomi 7. Penetapan kebijakan politik anggaran sangat ditentukan oleh kondisi objektif yang dihadapi pemerintah 8. Kelebihan pendekatan ini adalah bahwa pinjaman Negara tidak akan meningkat sedang kelemahannya sector swasta kurang bersemangat dan kurang percaya diri 9. Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget) 1. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relative dari berbagai program dan jenis serta besaran pajak akan ditentukan, sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesemaptan kerja penuh (full Emplyment) 2. Bila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan pajak tidak akan diubah, namun penerimaan pajak akan menurun khusunya dari pajak pendapatan 3. Jumlah peneluaran pemerintah akan meningkat terutama dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan social dsb. Sehingga akibatnya deficit anggaran belanja pemerintah akan muncul dan mendorong sector swasta kembali sampai tercapai kembali kesempatan kerja penuh 4. Sebaliknya dalam masa inflasi, ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yan berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran , sehingga aka nada surplus dalam anggaran belanja
5. Pernaan “built in flexibility” dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek pekerjaan umum 6. Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget Approach) 1. Merupakan modifikasi dari pembelanjaan atas dasar angaran yang disesuaikan dengan kedaan (Mangaed Budget) 2. Pembelanjaan Berimbang yang diberlakukan dalam jangka panjang 3. Diubah menjadi deficit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi 4. Kegagalan dalam memeprtahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (distrust) 5. Dalam masa depresi, pengeluaran pemerintah ditingkatkan tetapi didikuti dengan peningkatan penerimaan , sehingga tidak akan mbemperbesar hutang Negara 6. Apabila sudah mencapai kestabilan ekonomi dalam keadaan normal anggaran berimbang kembali diberlakukan 7. Menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih mantap 1. Tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang wajar tanpa adanya pengangguran yang berarti si satu pihak atau 2. Adanya ketidakstabilan harga-harga umum dilain pihak 3. Artinya Pendapatan nasional Riil terus meningkat pada laju pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya factorfaktor produksi dengan teteap mempertahankan stabilitas harga umum. 4. Stabilitas harga tidak berarti kestabilan harga untuk semua sector perekonomia, kerena perubahan harga relative sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen dan tersedianya factor produksi, agar penggunaan optimum sumberdaya ekonomi dapat terealisasi 5. Mencegah Pengangguran 1. Mencegah Pengangguran merupakan tujuan utama kebijakan fiscal 2. Kegagalan dalam mencpaai kesemaptan kerja penuh (Full Employment), bukan saja berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional, teteapi juga berrati laju pertumbuhan ekonomi yang tidak memperoleh kesempatan kerja (jobless) 3. Kesempatan Kerja Penuh adalah suatu keadaan dimana semua pemilik factor produksi yang ingin mempekerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi factor- factor produksi tersebut 4. Konsep kesempatan kerja penuh lebih menitikberatkan pada factor tenagakerja (manusia) karena hal factor tersebut mempunyai pengaruh social sangat luas 5. Menciptakan Stabilitas Harga 1. Menciptakan dan mempertahankan stabilitas harga umum pada tingkat yang wajar adalah tujuan penting dari kebijakan fiscal 2. Penurunan yang tajam terhadap harga barang-barang umum akan mendorong timbulnya pengangguran seuberdaya, karean sector swasta akan kehilangan harapan memperoleh keuntungan , atau setidak-tidaknya keuntungan mereka semakin berkurang 3. Akibatnya investasi swastsa akan berkurang baahkan tidak ada lagi apabila harga- harga tersu menurun 4. Sebaliknya harga- harga umum yang tersu meningkat, akan mendorong sekotr swasta berinvestasi dengan harapan memperoleh keuntungan 5. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan , tetepi juga akan mempersulit kehidupan rakyat, terutama yang berpenghasilan tetap 6. Inflasi yang tersu manajam dan tak terkendali, cenderung melemahkan sector swasta sendiri, karena kenaikan harga yang tak terkendali menyebabkan banyak spekulan yang mengambil keuntunan dengan cara menimbun barang, atau pemilik modal akan cenderung menginvestasikan uangnya dalam bentuk tanah, rumah, dan emas dan barang yang tahan lama 7. Konflik Tujuan 1. Antara tujuan untuk mengurangi penganguguran (menciptakan kesemaptan kerja) dengan menciptakan stabilitas harga, sering bertolak belakang , artinya tercapainya tujuan yang satu terkadang harus mengorbankan tujuan yang alinnya
2. Optimalisasi untuk menciptakan stabilitas harga, sering membuat akibat sampingan yang bersifat mengurangi kesemaptan kerja, atau bahkan menambah pengangguran 3. Kurva Philips menunjukkan adanya hubungan antara tingginya laju kenaikan harga dengan tingginya pengangguran , dengan kata lain, kenaikan harga akan diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan sebaliknya penurunan harga akan didikuri dengan naiknay tingkat pengangguran 4. Persoalan pokok kebijkaan fiscal dengan demikian adalah bagaimana menyeimbangakan/ menyeleraskan tercapainya kedua tujuan sekaligus, artinya baik inflasi (kenaikan harga) maupun depresi (penurunan harga) harus berada dalam batas-batas yang dapat dikendalikan oleh pemerintah, sesuai dengan tujuan kebijakan yang dipilihnya 5. Terdapat Hubungan yang erat dan saling melengkapi serta memperkuat 6. Pada awalnya pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan (mengurangi ketidakstabilan ekonomi) yakni dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) pada saat terjadi inflasi dan memperlonggar kredit (easy money policy) pada saat terjadi depresi 7. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank umum dibawah kendali bank sentral yakni dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat, sampai tercapai stabilitas perekonomian 8. Apabila kebijakan moneter tersebut ternyata tidak dapat menormalkan keadaan ekonomi (stabilitas) maka pemerintah melengkapinya dengan kebijakan fiscal, kendati kebijakan fiscal cenderung kaku dan kurang bisa diterima oleh masyarakat, berbeda halnya dengan kebijakan moneter yang lebih luwes dalambanuak hal lebih dapat diterima oleh masyarakat 9. Kebijakan Moneter adalah segenap upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat 10. Pada hakekatnya kebijkan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, guna mendukung tercapainya berbagai sasaran akhir pembangunan ekonomi 11. Sasaran kebijakan moneter mencakup, 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Perluasan kesempatan kerja 3. Stabilitas harga 4. Keseimbangan neraca pembayaran 5. Kelembagaan yang belum memadai, terutama dalam tingkat pelaksanaannya 6. Tingkat monetisasi perekonomian relative masih rendah, demikian pula tingkat penggunaan jasa perbankan 7. Peranan uang giral masih rendah atau belum optimal 8. Jaringan perbankan sekalipun sudah cukup luas dan didukung oleh teknologi yang canggih, tetapi pasar uang dalam negeri masih belum cukup berkembang, sehingga piranti non-moneter belum dapat digunakan secara efektif dan efisien 9. Piranti moneter adalah berbagai factor yang mempengaruhi perkembangan uang primer (yang merupakan kewajiban otoritas moneter) dan dikuasai otoritas moneter 10. Interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan terhadap uang beredar akan menentukan kondisi pasar uang 11. Kondisi pasar uang tercermin dari perkembangan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar 12. Interaksi antara pasar uang dan pasar barang, akan menentukan keadaan sector riil yang meliputi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendapatan nasional Pertumbuhan ekonomi Kesempatan kerja Tingkat harga Neraca pembayaran Sebagai gambaran bahwa peningkatan yang beredar akan mendorong masyarakat membelanjakan uangnya yang berarti
akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa untuk konsumsi maupun untuk factor produksi masih tersedia, kenaikan permintaaan tersebut akan meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja, namun apabila kapasitas produksi tidak memadai, maka hal tersebut akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa dan menyulitkan neraca pembayaran, terutama berkenaan dengan permintaan akan barang-barang import TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DENGAN KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN MONETER DAN SASARANNYA FAKTOR KURANG EFEKTIVITASNYA KEBIJAKAN FISCAL DI INDONESIA PASAR UANG DAN SEKTOR RIIL KEBIJAKAN MONETER DALAM KERANGKA EKONOMI MAKRO
Kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh berbagai variable ekonomi, sementara disisi lain, kebijakan moneter secara langsung juga mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kondisi sector riil Implementasi kebijakan moneter tidka terpisah dengan kebijakan makro ekonomi lainnya (kebijakan fiscal dan kebijakan sektoral) yang semuanya diarahkan pada tercapainya tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat Secara keseluruhan kebijkan moneter dan kebijakan fiscal (terkait dengan APBN akan mempengaruhi sisi permintaan (demand, side) sementara kebijakan sektoral (Departemen Teknis) akan mempengaruhi sisi penawaran (Supply Side) dari perekonomian Kebijakan yang diterapkan secara bersamaan dapat saja memberikan pengaruh yang saling bertentangan, sehingga saling memperlemah ( benturan kebijakan atau policy conflict) Sebagai ilustrasi, dalam suatu perekonomian yang sedang mengalami tekanan inflasi, Bank sentral pada umumnya melakukan pengetatan moneter, sementara pada saat yang sama pemerintah melakukan ekspansi di sector fiscal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila kedua kebijakan tersebut tidak diharmonisasikan (dikombinasikan dengan baik) makan akan berangkat pada memanasnya aktivitas ekonomi, sehingga tujuan menekan inflasi tidak tercapai Agar tidak terjadi benturan kebijakan, yang berakibat saling memperlemah satu sama lain, maka perlu ditempuh suatu bauran kebijakan (policy mix) yang terkoordinasi dengan baik Koodinasi antar kebijakan dimaksudkan agar kebjakan makro ekonomi dapat optimal, sehingga mengarah pada pencapaian sasaran secara keseluruhan dan dampak yang kurang menguntungkan dapat dihindari
SKENARIO BAURAN KEBIJAKAN Skenario
No 1
Policy
3 4
Fiscal Policy Xpansive Xpansive Contractive Contractive
Monetary Policy Xpansive Contractive Xpansive Contractive
Ket Efektif saat Resesi Cenderung menaikkan suku bunga Tergantung Kekuatan Relatif Efektif saat Inflasi
Pada saat terjadi Resesei Ekonomi, terjadi kelesuan ekonomi, ditempuh kebijakan fiscal dan nometer ekspansif (scenario 1) Pemerintah menaikkan pengeluaran dan Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, sehingga peredaran uang di masyarakat bertambah, pelaku ekonomi bergairah, karena banyak permintaan akan barang dan jasa dan harga cenderung naik Pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan nasional meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan perkapita meninkat, dan akhirnya pendapatan pemerintah juga meningkat Bila kapasitas produksi masih tersedia, kondisi perekonomian akan terus attraktif, tetapi jika kapasitas produksi dalam negeri sudah tidak sanggup merespon permintaan masyarakat, akan menaikkan import barang dari luar negeri pada akhirnya akan mempersulit neraca pembayaran
Apabila terjadi benturan antara kebijakan fiscal dan moneter (scenario 2) maka kebiasaan yang terjadi adalah adanya kecenderungan meningkatnya suku bunga pasar uang yang berlebihan yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi masyarakat Ekspansi pemerintah yang berlebihan akan memberikan dampak negative terhadap minat investasi oleh masyarakat. Fenomena ini disebut Crowding Out Apabila yang terjadi adalah (scenario 3) dimana terjadi kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiscal kontraktif, maka akibatnya sangat ditentukan oleh kekuatan relative dari masing-masing kebijakan Akibatnya dapat keduanya saling melemahkan dan atau salah satu kebijakan menjadi lemah, akibat benturan dengan kebijakan lainnya Baik (scenario 1) maupun (scenario 4) memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena kedua bersifat searah dalam mencapai tujuan kebijakan (Counter Cyclical) Scenario 4, ditempuh ketika perkembangan dalam keadaan bomming, dan dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang tidak terkendali, sehingga pemerintah mengambil kebijakan fiscal kontractif, sementara bank sentral juga mengambil kebijakan yang sama dan terkoordinasi dengan baik Dampak yang ditimbulkan adalah, laju pertumbuhan ekonomi akan melambat secara moderat, sehingga dampak negative yang dikhawatirkan dapat diantisipasi Pertumbuhan ekonomi yang belebihan dan tidak terkendali, akan mengakibatkan terjadinay inflasi yang tidak terkendali pula, sebaliknya depresi ekonomi yang berlebihan, juga akan mengakibatkan terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi Yang ideal adalah pertumbuhan ekonomi yang terkendali, sehingga akibat negative yang timbul dapat diantisipasi secara dini Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah tahapan yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga sampai mempengaruhi sector riil Tahapan dimulai sejak otoritas moneter menggunakan instrument moneter dalam implementasi kebijakan moneternya sampai terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara bertahap Pengaruh tindakan otoritas moneter terhadap aktivitas perekonomian terjadi melalui berbagai saluran yakni o Saluran uang / langsung Saluran suku bunga o Saluran kredit o Saluran nilai tukar o o Saluran harga asset dan Saluran ekspektasi o Dalam bidang keuangan kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangann o suku bunga, nilai tukar, dan harga saham disamping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, serta kredit yang disalurkan ke dunia usaha, penanaman dana pada obligasi dan saham Sementara di sector riil, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi aktivitas o konsumsi, investasi, produksi, eksport dan import serta harga barang dan jasa pada umumnya
