A. KEBIJAKAN EKONOMI DAN POLITIK
Pada hari kamis pukul 19.30 WIB tanggal 23 Februari 1967,Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaan Negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No.IX tahun 1967. Tidak lama setelah penyerahan, pada tanggal 7-12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa di Jakarta. Dalam sidang istimewa tersebut,MPRS dengan Ketetapan No.XXXIII/MPRS/1967 memutuskan memutusk an untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS No.IX tahun 1966 Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat presiden republik Indonesia. dengan penyerahan tongkat kekuasaan Negara dan pelantikan Soeharto sebagai pe p e j a b a t P r e s i d e n R I s e c a r a l e g a l f o r m a l t e l a h b e r k a h i r m a s a k e k u a s a a n o r d e l a m a dan digantikan orde baru. Pemerintah Orde Baru menyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Kesejahteraan rakyat telah menjadi korban dan ambisi para petualang politik. Atas dasar kesadaran tersebut, maka pada awal orde baru stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama.
1.
Stabilisasi Stabilisasi Ekonomi
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan
ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah orde baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Tr il ogi Pembangunan ,yaitu sebagai berikut. a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pembangunan jangka panjang (25-30tahun)dilakukan orde baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut
A. Pelita I Dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.
B. Pelita II Dilaksanakan
mulai
1
April
pangan,sandang,perumahan,sarana
1974.
sasaran
utama
Pelita
dan prasana,mensejahterakan
II
yaitu
terjadinya
rakyat dan memperluas
kesempatan kerja
C. Pelita III Dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan,yaitu: 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak (pangan,sandang,papan) 2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan 3) Pemerataan pembagian pendapatan 4) Pemerataan kesempatan kerja 5) Pemerataan kesempatan berusaha 6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air 8) Pemerataan memperoleh keadilan
D. Pelita IV Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984-31 Maret 1989. pada pelita ini pemerintah lebih menitikberatkan sector pertanian menuju swasembada pangan dan menitikberatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri
E. Pelita V Dilaksanakan mulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. pada pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sector pertanian dan industri
F. Pelita VI Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994-31 Maret 1999. Pada pelita ini pemerintah masih menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian.
2. Stabilitas Politik
Stabilisasi politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menghadapi pemilu tanggal 23 Mei 1970, ditetapkan bahwa organisasi politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil DPR/DPRD. Pada tahun 1971, pemerintah memaparkan gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokan parpol. Hasilnya parpol islam seperti NU, Permusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalisme seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok golongan karya (GOLKAR). Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula dilingkungan DPR dan MPR tahun 1973 Parpol-parpol melakukan fusi. Kelompok Persatuan Pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok demokrasi pembangunan pada tanggal 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di samping melakukan penyederhanaan partai politik, pemerintah orba melaksanakan indoktrinasi ideologi. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945 telah melahirkan tragedi G-30-S/PKI. Orde baru sebagai tatanan kehiduoan berbangsa dan bernegara ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan yang ditempuh oleh orba adalah melaksanakan penataan P-4. Tujuan penataan P-4 (Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila) atau yang dikenal denganekaprasetia pancakarsa adalah manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan pancasila. Seorang yang telah memperoleh penataran diharapkan akan dapat melestarikan pancasila dilingkungan dimanapun ia berada. Pada tahun 1985, pemerintah juga menetapkan pancasila sebagai asas tunggal. Upaya lain ditempuh oleh Orba untuk menciptakan stabilitas politik adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ganda itu adalah peran hankam dan sosial. Dilandasi oleh pemikiran historis bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Menurut pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama maka TNI dan Polri memiliki hak politik. Karena tidak ikut aktif dalam Pemilu 1971, lembaga MPR/DPR dan DPRD, TNI/Polri dilembaga legislative bukan politik semata, tetapi lebih didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
B.
Telaah Kebijakan Orde Baru
Orde baru dibawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Pada tahun 1984, Indonesia mengubah
status dari bangsa pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Tercapai swasembada dianggap sebagai peristiwa fenomenal oleh dunia Indonesia menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian PBB yaitu FAO (Food Agricultural Organization). Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negative -
Dampak Positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolute yang diikuti dengan pembaikan indokator kesejahteraan rakyat.
-
Dampak negative oleh kerusakan serta pencemaran Lingkungan hidup dan sumbersumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
Dipihak
lain,
pembangunan
dimasa
Orde
Baru
disisi
lain
ternyata
menciptakan/menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Pada masa orde baru Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi. Peleburan (fusi) parpol diciptakan dengan maksud agar pemerintah bisa mengontrol parpol. Golkar sebagai Parta Pemerintah tidak menjalankan pemerintahan secara fair play. Didalam tubuh golkar terdapat tiga jalur yang menjadi tumpuan kekuatannya yaitu ABRI, Birokrat, dan Golkar (Jalur AB9). Tidak heran jika golkar selalu menjadi pemenang dalam pemerintahan orde baru.
System perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Hal ini terlihat dalam setiap pemilihan Presiden melalui lembaga MPR Soeharto selalu terpilih. Otoritarianisme merabah segenap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Kejanggalan dan ketidakberesan tersebut merugikan banyak rakyat. Banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi dibangun melalui KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dwifungsi ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk kedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI hadir pada semua sector kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI telah melupakan jati diri yang sebenarnya. Bidang bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar, ternyata diisi personal dari TNI dan Polri (Lihat saja jabatan luar, bupati, walikota, dan gubernur pada zaman orba diduduki oleh militer). Dunia bisnis pun tak luput dari intervensi TNI/POLRI. Segala produk kebijakan ekonomi dan politik serama orde baru teramat birokrasi, tidak demokratis dan cenderung KKN. Kondisi kian diperparah oleh upaya penegakan hokum yang sangat lemah. Lihat saja bagaimana pasca jatuhnya Soeharto, hokum yang diciptakan ole horde baru tidak mampu menjerat para konglomerat dan partisi nakal yang telah menghabiskan uang rakyat. Hal ini menunjukan bahwa hokum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa.
C.
Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi
Kebijakan modernisasi pertanian di Indonesia pada masa orde baru dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Revolusi ini bertujuan mengubah petani-petani gaya lama (pesant) menjadi
petani-petani gaya baru(farmers). Revolusi hijau memodernisasikan pertanian gaya lama untuk memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Dalam panca usaha tani petani gaya lama dihimbau untuk menggunakan bibit padi hasil pengembangan institute penelitian padi Internasional (IRRI : International Rice Research Institute) yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk memperluas dasar capital pertanian padi, Negara membuka investasi melalui pembangunan system irigasi modern dan pembangunan industry pupuk nasional. Disamping itu, pemerintah juga mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD (Koperasi Unit Desa). Revolusi Hijau membawa dampak Positif terhadap Sektor lapangan pekerjaan, baik bagi petani maupun para buruh pertanian. Hubungan antar lapisan terpisah dan menjadi satuan social yang berlawanan kepentingan. System kekerabatan yang pada mulanya menjadi pengikat hubungan diantara lapisan kian memudar. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadinya pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli. Karena harga tanah relative terjangkau oleh kemampuan ekonomi petani lapisan bawah. Luas sempitnya tanah berdampak pada perbedaan tingkat pendapatan hal itu dapat dilihat dari segi gaya bangunan, pakaian. Gaya bangunan dan pakaian penduduk desa merupakan lambing identitas suatu lapisan social. Industrialisasi adalah fenomena modernisasi industrialisasi ditandai oleh pemikiran ekonomi rasional. Pemikiran ini mengarah pada kapitalisasi industrialisasi juga dapat dilihat sebagai suatu proses budaya. Industrialisasi ditandai oleh banyaknya tenaga kerja terserap kedalam sector-sektor industry. Terjadinya pola-pola perilaku bercirikan masyarakat industry modern, diantaranya rasionalitas. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat perdaerah khususnya kawasan industri.
Disamping itu menumbuhkan dampak positif. Industrialisasi juga mengakibatkan dampak negative. Tercapainya
