I.
PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. ehingga ehingga ada hubungan yang saling menguntungkan menguntungkan dan menguatkan menguatkan !simbiosi !simbiosiss mutualisme". Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya rakyatnya menuju kesejahteraa kesejahteraan. n. ementara ementara Negara menjadi menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana se#ara benar dan efisien. Nejatullah iddi$i menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisi diorganisirr atau diatur diatur menggunakan menggunakan prinsip%pr prinsip%prinsi insip p Islam ke#uali menggunakan menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba, dan implementasi undang%undang hudud !hukum pidana Islam". &entingnya peran Negara dalam efekti'itas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi sisi kehidu kehidupan pan juga juga dising disinggun gung g oleh oleh (usuf )ordhow )ordhowii dalam dalam buku beliau beliau yang yang berjudul *ikih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua se#tor kehidupan manusia manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni harmoni baik se#ara materi dan ruhani.
B. Fung Fungsi si Nega Negara ra
e#ara garis besar fungsi fungsi Negara Negara yang diungkapkan diungkapkan oleh (usuf )ordhowi )ordhowi terbagi menjadi dua yaitu+
. Negar Negaraa berfu berfung ngsi si menj menjam amin in segal segalaa kebut kebutuh uhan an mini minimu mum m raky rakyat at.. *ungs *ungsii pertama ini bermakna bahwa Negara harus menyediakan atau menjaga tingkat ke#ukupan kebutuhan minimum dari masyarakat. -. Negara berfun berfungsi gsi mendidik mendidik dan dan membina membina masyarakat masyarakat.. Dalam fungsi fungsi ini ini yang menjadi ruang lingkup kerja Negara adalah menyediakan fasilitas infrastuktur, regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. ehin ehingga gga keil keilmu muan an yang yang luas luas dan dan menda mendala lam m sert sertaa meny menyel elur uruh uh !sya !syami mill mutakalimin" tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimun#ulkan oleh poin pertama dari fungsi Negara ini.
C. Peran Pemerint Pemerintah ah Dalam Dalam Pengembangan Pengembangan Ekonomi Ekonomi Rakyat Rakyat !" &emeri &emerinta ntah h memegan memegang g perana peranan n penting penting di dalam dalam ekonom ekonomii Islam Islam,,
karena karena kemaju kemajuan an suatu suatu negara negara dapat dapat diliha dilihatt dari dari keseja kesejahte hteraa raan n ekonomi ekonomi rakyatnya. eberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembagan ekonomi kerakyatan, diantaranya adalah sebagai berikut+ . /anggung /anggung 0awab &emerintah &emerintah 1enyejahter 1enyejahterakan akan 2akyat Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, rakyat, memberi memberi kemudahan kemudahan pada akses pengembangan pengembangan ekonomi kepada seluru seluruh h lapisa lapisan n rakyat rakyat dan men#ip men#iptak takan an kemakm kemakmura uran. n.
Al%)u Al%)ur3an r3an
memaklumatkan 'isi negara dalam bidang ekonomi ini + 4Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha: 118-119) Dalam kaitan ini, Imam Al-ha!ali Imam Al-ha!ali menguraikan menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara + Ta Tanggungj nggungja#a$ a#a$ penguas penguasa a adalah adalah mem$ant mem$antu u rakyat rakyat ketika ketika mereka mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khusus khususnya nya ketika ketika terjad terjadii kekeri kekeringan ngan atau atau ketika ketika harga harga tinggi tinggi sampai sampai rakyat mendapat penghasilan kem$ali, karena dalam keadaan terse$ut
sulit $agi mereka memenuhi dua tujuan terse$ut. %alam k&ndisi terse$ut negara harus mem$eri makanan kepada rakyat dan mem$erikan $antuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Al-'a#ardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniyah menyebut a. $.
beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi + ter#iptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. pemungutan pendapatan dari sumber%sumber yang tersedia
dan
menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi .
menuntut demikian. penggunaan keuangan negara untuk tujuan%tujuan ya ng menjadi
kewajiban negara. -. &rinsip%&rinsip Islam 5ntuk Kebijakan 6konomi &ublik Dengan menganalisis sumber utama al%)ur3an dan al%hadis dengan ditambah studi pustaka, pada bagian ini penulis memberanikan diri sebagai intele#tual e7#er#ise menyusun prinsip%prinsip Islam untuk kebijakan publik+ a.
rinsip *akikat +epemilikan pada Allah s#t. ahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk !#iptaan" Allah 8/. 9leh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil dari jerih payah usahanya se#ara sah.
$.
rinsip Sum$er engam$ilan +eputusan. &engambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah dan unnatu 2asulullah saw. ila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang se#ara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan dalam Al%)ur3an maupun as%sunnah maka dipersilakan pada
manusia untuk melakukan ijtihad. uah ijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syari3ah Allah swt. .
rinsip 'usya#arah. Kebijakan
publik
haruslah
melalui
musyawarah
dan
mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor%faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut se#ara komprehensif dengan segala akibatnya. d.
rinsip 'aashid Syariah. Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan maashid syariah.
e.
rinsip +eadilan dan +emaslahatan. Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.
.
rinsip +epemimpinan dan +epatuhan ila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.
g.
rinsip ertanggungja#a$an. etiap kebijakan atau tindakan apapun dan seke#il apapun akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungdakwakan kepada publik karena menyangkut penggunaan
kekuasaan
dan
wewenang
serta
penggunaan
aset
yang
diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.
:. &raktik &enyelenggaraan Kebijakan 6konomi Dalam &emerintahan Islam Di dalam pemerintahan Islam dimasa 2asulullah hingga para fukoha, praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti penjelasan berikut+ a. aitul 1aal
aitul 'aal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk
keperluan
kemaslahatan
ummat.
Keberadaan
baitul
maal
pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan 2asulullah untuk membagikan ghanimah dari perang adr. 'ereka menanyakan kepadamu tentang (pem$agian) harta rampasan perang. +atakanlah: "*arta rampasan perang kepunyaan Allah dan /asul [593] , &leh se$a$ itu $ertak#alah kepada Allah dan per$aikilah perhu$ungan di antara sesamamu0 dan taatlah kepada Allah dan /asul-ya jika kamu adalah &rang-&rang yang $eriman." !al%Anfal+ " Ketentuan Allah tersebut menunjuk 2asulullah sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagiannya, yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak%anak yatim, orang%orang miskin dan ibnu sabil + +etahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu per&leh se$agai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, /asul, kera$at /asul, anak-anak yatim, &rang-&rang miskin dan i$nussa$il, jika kamu $eriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada ham$a +ami ('uhammad) di hari 2uraan, yaitu di hari $ertemunya dua pasukan. %an Allah 'aha +uasa atas segala sesuatu (al-Anal:31) &raktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan 2asulullah inilah yang kemudian menjadi #ikal bakal baitul maal. &ada praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa 2asulullah belumlah berupa organisasi yang kompleks, melainkan 2asulullah dibantu oleh beberapa sahabatnya untuk men#atat pemasukan dan pengeluarannya.
&ada kenyataannya harta baitul maal dimasa
2asulullah
dibagikan
langsung
kepada
yang
berhak dan
untuk
kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. alah seorang sekretaris Nabi, *andhalah $in Syaiy meriwayatkan 2asulullah bersabda + Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (lap&rkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya.
*al ini $eliau uapkan tiga kali.
*andhalah
$erkata : suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku (di $aitul maal) selama tiga hari, lalu aku lap&rkan pada /asulullah (keadaan terse$ut). /asulullah sendiri tidak tidur dan di sisi $eliau tidak ada apapun. &ada tahun pertama kekhalifahan Abu akar, keadaan seperti itu berlangsung sama. 0ika datang harta dari berbagai daerah taklukan langsung dibawa ke 1asjid Nabawi dan langsung dibagikan. /etapi pada tahun kedua, pemasukan harta jauh lebih besar sehingga Abu akar pun menjadikan sebagian ruang dirumahnya sebagai pusat penampungan dan pendistribusian harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di era kekhalifahan 5mar bin Khathab, perluasan kekuasaan wilayah Islam berkembang pesat. &ersia dan 2omawi berhasil ditaklukan, maka semakin besar 'olume pundi%pundi kekayaan yang mengalir ke 1adinah. Khalifah 5mar pun memerintahkan untuk membangun tempat khusus sebagai tempat penampungan harta itu sekaligus ia menyusun struktur organisasi untuk mengurus akti'itas baitul maal tersebut.
b.
Institusi entukan &emerintah Islam Di 1asa Awal e#ara umum fungsi baitul maal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. /ujuannya, adalah jangan sampai kekayaan
hanya berputar di segelintir orang kaya saja tetapi terdistribusi se#ara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat. *ungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur organisasi baitul maal dimasa Khlifah 5mar bin Kathab. 5mar membentuk + a.
%epartemen elayanan 'iliter. *ungsi utama departemen ini, adalah medanai akti'itas dan kebutuhan pasukan termasuk untuk pembayaran gaji, pensiun dan jaminan masa depan keluarganya.
$.
%epartemen +ehakiman dan 4ksekuti. /ugas departem pokok departemen ini, adalah membiayai akti'itas pelayanan hukum dan publik termasuk membayar gaji para hakim dan pejabat negara sesuai dengan ke#ukupan yang wajar agar mereka tidak melakukan praktik korupsi atau menerima suap.
.
%epartemen endidikan dan elayanan 5slam Departemen bertugas mendistribusikan pembiayaan untuk kebutuhan pen#erdasan ummat dan akti'itas dakwah termasuk pembayaran gaji guru dan juru dakwah serta keluarganya.
d.
%epartemen 6aminan S&sial. 0aminan hidup bagi anak%anak yati, kaum fakir dan miskin, janda%jand tua dan orang jompo, orang #a#at, pembiayaan pernikahan, persalinan dan jaminan kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu dan untuk kemaslahatan ummat lainnya adalah menjadi tugas utama departemen jaminan sosial ini. &ada masa umar pula struktur organisasi ini berkembang seiring dengan
perkembangan
permasalahan
yang
terjadi,
seperti
pembentukan #abang%#abang baitul maal di wilayah%wilayah taklukan, pembentukan sistim diwan, membentuk tim sensus penduduk !nassab"
untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan sosial bagi masyarakat. #. Kebijakan &emerintahan Islam Dalam 1enetapkan Anggaran &endapatan Negara;-< Dari sumber%sumber mana pembiayaan sektor publik dalam konsep Islam, akan dijawab dalam bab ini. ila ditarik kesimpulan umum dari yang akan didapat dari uraian pada bagian ini, adalah begitu 'ariatifnya sumber%sumber pendanaan yang dimiliki negara Islam untuk menyelenggarakan operasional negara. a.
=akat, =akat dalam konteks ekonomi modern merupakan + " Instrumen distribusi pemerataan pemenuhan kebutuhan primer. Dengan
demikian,
permintaan
konsumsi
meningkat
yang
berdampak mendorong tingkat penawaran !produksi". . -" In'estasi dan &enyerapan /enaga Kerja timulan zakat membawa multiplier eet , yaitu bergairahnya iklim in'estasi. Korelasi lain zakat dan in'estasi adalah, bila kekayaan tidak digerakkan dalam perekonomian maka kekayaan itu akan tergerus nilainya oleh kewajiban zakat. 9leh karenanya zakat dalam Islam merupakan faktor yeng mendorong kaum muslim untuk melakukan in'estasi. erdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan !akat !>2 Ibnu )udamah". &eningkatan in'estasi akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. :" &ertumbuhan ekonomi Instrumen zakat mendorong pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok yang selanjutnya meningkatkan permintaan konsumsi. &rodusen permintaan
akan
meningkatkan
konsumsi
produksinya
tersebut
dengan
untuk
merespon
mengembangkan
in'estasinya. ergairahnya iklim in'estasi akan menyerap tenaga kerja yang berarti juga semakin mengurangi angka pengangguran
sampai dengan batas pengangguran alamiahnya. &endapatan perkapita ikut meningkat. 2oda ekonomi masyarakat berputar semakin laju melalui sektor riil. e#ara teoritik dan empirik, eteris pari$us,
zakat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dengan
peningkatan pertumbuhan se#ara stabil. ?" Keadilan sosial 'ultiplier eet zakat tidak berhenti pada bidang ekonomi tetapi juga berdampak positif pada pembentukan kondisi sosial% politik. Dengan instrumen zakat, masyarakat menjadi satu kesatuan dimana semakin menge#il dan tidak mustahil akan melenyapkan s&ial gap antara kaum yang memiliki akses ekonomi yang lebih luas (aghniya) dan masyarakat ekonomi lemah (mushtadhain), karena kekayaan tidak lagi berputar diantara yang kaya saja tetapi terdistribusi se#ara adil dan akses untuk mengembangkan kekayaan bagi masyarakat terbuka luas. ....supaya harta itu jangan $eredar di antara &rang-&rang kaya saja di antara kamu. !al%>asyr+ umber%sumber zakat, adalah + @
6mas dan &erak
@
>ewan /ernak
@
&erdagangan
@
>asil &ertanian !/anaman dan uah%buahan"
@
=akat /emuan dan /ambang
@
&engembangan umber%sumber =akat di =aman 1odern, seperti profesi yang tidak memperdagangkan suatu barang tertentu tetapi ia mendapatkan kekayaan dari keahliannya dalam bidang tertentu !konsultan, manajer, dokter, akuntan dsbnya", komoditi perdagangan pertanian dan peternakan yang kitab fi$ih tidak memasukannya sebagai obyek zakat tetapi dizaman modern ini memiliki nilai tinggi, seperti tanaman anggrek atau tanaman hiasa lainnya, peternakan ikan
baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan sebagai hiasan, serta komoditi%komoditi perhiasan lainnya seperti bebatuan alam dan sebagainya. egitu pula badan hukum yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya dapat dikenakan pajak. b. 8akaf #. Anfal !Ghanimah" d. *a3i e. Khumus f. Kharaj !&ajak umi" g. 0izyah !&ajak tabilitas Keamanan" h. NawaibDaraib i.
35syur !ea Dan Bukai"
j.
&engelolaan umber Daya Alam Dan Aset Negara
k.
>arta itaan etiap harta yang diperoleh dengan #ara yang melanggar syari3ah akan disita oleh negara dan dimasukkan dalam baitul maal. (ang termasuk dalam harta sitaan adalah + "
>arta Ghulul, yaitu harta yang didapat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara, seperti + dari suap, hadiah atau hibbah kepada pejabat negara, harta yang diperoleh dari memeras dengan kekuasaan, komisi yang diberikan pejabat
-"
karena meluluskan sesuatu dan korupsi. >arta yang diperoleh dengan #ara haram, seperti didapat dari usaha yang menggunakan riba dan berjudi . >arta riba wajib
dikembalikan kepada pemiliknya, bila diketahui pemiliknya akan tetapi bila tidak diketahui harta tersebut dimasukkan kedalam baitul maal. 2iba diharamkan oleh al%)ur3an !lihat -+ -C, -CE%-CF" demikian juga judi, diharamkan. !lihat+ + :"
F%F" >arta yang diperoleh dari denda sebagai sanksi oleh karena perbuatan dosa, melanggar undang%undang atau sebagai
?"
sanksi administratif. >arta orang murtad. Kepada orang murtad, bila setelah diperingatkan untuk bertaubat dalam tempo tiga hari, tetapi tidak melakukannya maka sanksi hukum untuk mengeksekusi dan diambil hartanya dan dimasukkan dalam pos fa3i dan kharaj. >arta warisan dari orang murtad tidak d apat diwariskan kepada keturunannya meskipun muslim dan demikian juga sebaliknya seorang muslim yang wafat tidak dapat mewariskan hartanya kepada keturunannya yang murtad, maka hartanya jatuh ke baitul maal. 2asulullah menegaskan +7rang kair tidak me#arisi &rang muslim, demikian juga &rang muslim tidak me#arisi &rang kair. !>2 1utafa$un alaihi"
l.
Amwal *adhla
m. &injaman ila keadaan mendesak dan pos pendapatan negara tidak men#ukupi kebutuhan dalam negeri maka pemerintahan Islam dapat berhutang kepada pihak%pihak lain dengan tanpa riba. Dalam sejarah, pemerintahan Islam hanya pernah dua kali meminjam, sekali di masa 2asulullah dan sekali lagi di masa Khalifah 5mar bin Khathab. &emerintahan Islam dapat membuat skema bagi hasil dengan
mekanisme mudharabah, musyarakah atau murabah untuk menarik in'estasi pembiayaan belanja negara yang saling menguntungkan. d. Kebijakan &emerintah dalam 1enetapkan Alokasi Anggaran elanja NegaraH #istim Anggaran Belan$a!" istim anggaran belanja pemerintah di masa periode awal Islam ditentukan oleh jumlah pendapatan yang tersedia. erdasar jumlah pendapatan negara itu ditentuk anggaran pengeluaran. Kesimpulan lain dari pola kebijakan anggaran belanja di era wal Islam, disebutkan 1.A. 1anan, tidak $er&rientasi pada pertum$uhan ek&n&mi. +esimpulan kedua
ini hemat
penulis $elumlah
inal,
ter$uka le$ar
untuk
diperde$atkan. 'engingat termin&l&gi yang dipergunakan al-uran maupun yang ditunjukkan as-Sunnah $ahkan realitas sejarah terutama di masa kekhaliahan mar mem$uktikan anggaran $elanja pemerintah tidak
hanya
ha$is
untuk
sekedar
menutupi ke$utuhan
ek&n&mi
masyarakat tetapi justru memperluas akses ek&n&mi untuk seluruh lapisan masyarakat dan mend&r&ng pertum$uhan in;estasi. Sekedar menunjuk $ukti sejarah, adalah ke$ijakan +haliah umar $in +hatha$ yang memerintah Amr ina Ash, selaku u$ernur 'esir, untuk mem$elanjakan sepertiga akti;a $aitul maal untuk pem$angunan inra struktur, seperti pem$angunan kanal antara +air& dan dan ela$uhan Sue! dan mem$angun dua pusat $isnis internasi&nal di k&ta +uah dan asrah
dengan
tujuan
memperlanar
akti;itas
perdagangan
internasi&nal. &ermasalahan utama yang perlu mendapat porsi pembahasan yang memadai, adalah menimbang perkembangan sosial ekonomi politik yang telah sangat berbeda maka sistim anggaran yang bagaimana yang sesuai dengan Islam Alternati% #istim Anggaran Belan$a Negara &i Era 'o&ern
6konomi modern memperkenalkan empat model anggaran belanja negara. (aitu + pertama, anggaran belanja berimbang dimana penerimaan dan belanja negara adalah sama. +edua, anggaran belanja surplus, yaitu penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. +etiga, anggaran belanja defisit, yaitu anggaran yang menunjukkan lebih besar pasak daripada tiang. +eempat,
perkembangan terakhir dari sistim anggaran yang
ditawarkan oleh para ahli ekonomi untuk mengefektifkan sistim anggaran, adalah anggaran berdar program dan prestasi kerja. istim anggaran berimbang oleh banyak ekonom telah dipandang ortodoks oleh karenanya ke#enderungan setelah alternatif kebijakan anggaran
berimbang
adalah
kebijakan
yang
berorientasi
pada
pertumbuhan ekonomi. 2ealitas sejarah menunjukkan pada kita, 2asulullah hanya sekali menerapkan anggaran defisit, yaitu ketika jatuhnya kota 1ekah. >utang negara segera dibayar sebelum genap satu tahun, yaitu setelah perang >unain.
elanjutnya pemerintahan Islam mengambil menerapkan
kebijakan anggaran surplus. /etapi, kita tidak dapat mengambil kesimpulan begitu saja bahwa anggaran defisit tidak bisa atau sebaiknya dihindari untuk diterapkan dalam suatu negara Islam. 2ealitas yang kita hadapi sudah sedemikian berubah dengan masa Islam awal, mayoritas negeri Islam memiliki sumber dana domestik yang kurang dari memadai untuk menutupi kebutuhan pembangunan ekonominya. Kebutuhan pembiayaan belanja negara yang lebih besar dari pos penerimaannya, sementara pemerintah enggan mengambil kebijakan fiskal dengan menaikan pajak memaksa pembiayaan belanja negara tersebut didanai dari pembiayaan defisit. olusi inipun bukan tidak mengandung masalah, karena illegalitas meminjam dengan bunga. 2ealitas kemampuan ekonomi mayoritas negara Islam yang kurang mampu membiaya anggaran belanjanya, adalah tidak mungkin
menerapkan anggaran belanja surplus, seperti yang dianjurkan dalam beberapa literatur. Dilematika persoalan pilihan alternatif sistim anggaran inilah yang akan dikemukan dalam bagian akhir makalah ini. Dimensi (emaslahatan Ummat &alam Pilihan #istim Anggaran Belan$a
istim anggaran belanja yang efektif tidak sekedar fokus pada pengeluaran pembiayaan tetapi terselenggara dan ter#apainya target%target yang diren#anakan. Kaidah%kaidah Islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran se#ara efektif dan efisien. Kaidah Islam dalam bidang mu3malah, satu sisi terumuskan se#ara mujmal dan bersifat prinsip, sisi lain bersifat teknis yang bersifat lentur !flesible" sehingga dimungkinkan penggunaan ijtihad.
e. Kaidah 1enentukan Kebijakan &ublik e#ara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan kebijakan ekonomi publik, sebagai berikut + @
&embelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan publik.
@
Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas dan pada hal yang mubah dan tidak ada alasan rasional apapun yang dapat diterima untuk pembiayaan yang diharamkan Allah 8/.
@
1enghindari masya&h !kesulitan" dan mudharat lebih utama daripada melakukan perbaikan.
@
5ntuk menghindari kerugian, pengorbanan atau mudharat bagi publik maka kepentingan indi'idu atau sekelompok orang dapat dikorbankan.
@
(ang mendapat manfaat harus bersedia menanggung beban dan resiko !algiurmu $il gunmi".
@
ila untuk menegakkan sesuatu yang wajib, dipersyaratkan oleh sesuatu yang lain, yang tanpanya kewajiban itu tidak dapat ditunaikan maka sesuatu itu menjadi wajib4. erdasar orientasi kemaslahatan publik maka anggaran defisit untuk konteks negara memiliki pos penerimaan yang lebih sedikit dari pos pengeluarannya, kebijakan anggaran defisit dapat menemukan alasan yang #ukup kuat, yaitu bila ternyata dengan pembiayaan defisit itu mema#u
pertumbuhan
ekonomi
se#ara
merata,
meningkatkan
kesejahteraan rakyat miskin dan men#iptakan peluang kerja yang lebih luas. &enerapan kebijakan anggaran defisit ini harus diperhitungkan dengan #ermat, jangan sampai pembiayaan belanja negara itu hanya akan meningkatkan GN& tetapi tidak berdampak positif se#ara signifikan terhadap pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, bahkan sebaliknya kebijakan pembiayaan belanja itu hanya akan menguntungkan kelompok masyarakat aghniya. &embiayaan defisit dapat bersumber pada in'estasi bagi hasil dengan skema mudharabah, musyarakah, murabaha, atau skema lainnya yang legalitasnya tidak berbenturan dengan kaidah pokok. 1aka, dapat saja pemerintah mengundang in'estasi asing untuk menggenapi defisit anggaran sepanjang berdampak positif dan dominan bagi kemaslahatan publik. esungguhnya sektor hukum mu3amalah memiliki daya lentur yang membuka peluang besar untuk berijtihad, seperti yang telah dilakukan para Khulafaur 2asyidin dan para ulama Islam di abad pertengahan. =akat, misalnya merupakan sumber pendapatan yang sangat luar biasa bagi negara. Apabila negara dapat mengelola zakat ini sebagai bagian dari kebijakan strategis negara, tidak lagi membiarkan pengelolaan zakat oleh indi'idu%indi'idu atau institusi masyarakat se#ara terpisah dengan kebutuhan anggaran negara maka sebagian defisit anggaran negara dapat
ditutupi oleh sektor pendanaan yang tiada pernah habis ini oleh karena sifatnya yang diwajibkan oleh syari3ah. esaran zakat yang tidak pernah disebutkan se#ara pasti dalam al%)ur3an dalam keadaan tertentu dapat saja dikenakan lebih besar terhadap kaum aghniya yang selama ini diuntungkan lebih besar dari berbagai kebijakan negara. ektor pendapatan sumber alam yang selama ini dikelola pihak asing dan lebih menguntungkan in'estor asing, harus dikaji ulang dengan perhitungan dan kebijakan sosial politik ekonomi yang lebih memihak pada kemaslahatan ummat. Kekayaan alam di negara%negara Islam tersedot habis ke negara%negara maju yang memiliki kemampuan keahlian dan teknologi pengelolaan sumber daya alam. 2ealitas ini menunjukkan untuk mengambil kebijakan yang sinkron antara kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang, antara kebutuhan fiansial jangka pendek dan pemeliharaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk masa depan generasi bangsa. Dalam kaitan itu, kebijakan yang #enderung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mendapat skala prioritas tinggi disamping pembiayaan kebutuhan jangka pendek karena memberikan efek multiflier yang sangat signifikan. Keunggulan negara%negara maju oleh karena keunggulan sumber daya manusia
dan
tanda%tanda
kehan#uran negara%negara maju juga oleh karena kehan#uran akhlak !sosial budaya" masyarakatnya. 2ealitas menunjukkan ketersediaan kekayaan alam ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat karena tanpa kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya. 2ealitas sejarah juga menunjukkan sumber%sumber pendapatan negara Islam memiliki 'ariasi yang lebih banyak dan memberikan kontribusi yang tetap dan sisi pembelanjaannya men#iptakan kondisi sosial politik dan ekonomi yang stabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kenyataan ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari
totalitas komitmen generasi awal Islam terhadap agamanya sendiri, ad %iin al-5slam yang kemudian mewujud dalam bentuk profesionalisme !akhlak" bekerja serta keberanian untuk berpihak pada kemaslahatan ummat ketimbang orientasi kekuasaan dan kenikmatan kontemporer yang disuguhkan dunia. edangkan sistim anggaran berbasis program dan prestasi, yang dalam belakangan terakhir ini dipublikasikan dapat lebih efektif dan efisien
untuk
negera%negara
berkembang
tidaklah
#o#ok,
karena
persyaratan penerapan kebijakan anggaran ini adalah kelangkapan dan akurasi data untuk mengukur satuan biaya untuk setiap ren#ana program. Kemampuan manajemen dan administrasi pemerintahan pada umumnya negara Islam masih sangat minim.
f.
&os Alokasi Anggaran elanja Alokasi anggaran belanja negara tidak terlepas dari tanggungjawab negara yang telah dibahas
pada bab
awal dalam tulisan
ini.
/anggungjawab negara merupakan refleksi dari persoalan sosial ekonomi politik yang berkembang dan skala dharuriyahnya.
erdasar analisis
sejarah dan informasi literatur tentang distribusi aset negara yang dilakukan baitul maal, maka anggaran belanja dalam negara Islam, dialokasikan sebagai berikut + @
&emenuhan Kebutuhan
masyarakat
miskin.
5ntuk
memenuhi
kebutuhan masyarakat miskin, anggaran belanja diambil dari mata anggaran zakat, ghanimah dan fa3i. @
elanja &ertahanan dan &asukan 1iliter. Anggaran dan termasuk pula membayar jaminan pensiun pasukan beserta keluarga yang ditinggalkan. &embiayaannya berasal dari pos ghanimah, fa3i dan zakat.
@
&elayanan Administrasi.
emua operasionalisasi negara untuk
pelayanan publik dengan kompleksitas administrasinya dan pembayaran
gaji para aparatur negara, seperti hakim, guru, gubernur, dan pejabat negara lainnya diambil dari pos fa3i. @
0aminan Keamanan osial ! s&ial seurity". jaminan sosial merupakan pemberian jaminan untuk men#ukupi kebutuhan hidup minimal se#ara kultural yang layak. 0aminan sosial yang diberikan baitul maal ditujukan kepada para fakir dan miskin, anak%anak yatim, para janda, para lansia, orang #a#at bahkan kepada non muslim yang tidak mampu, lemah, #a#at atau lanjut usia.
@
&ensiunan dan bantuan keuangan untuk para pejuang dan warga senior yang banyak berjasa pada Islam.
@
&endidikan.
etiap program pen#erdasan bangsa dan penyebaran
dakwah Islam ke berbagai wilayah dibiayai oleh keuangan publik !baitul maal". @
&royek%proyek pembangunan seperti pra sarana dan sarana kepentingan publik + jalan raya, pengairan lahan pertanian, penerangan, infrastruktur transportasi, dan proyek%proyek pembangunan lainnya yang dibutuhkan publik dan mendorong pengembangan kesejahteraan ekonomi sosial maka menjadi sasaran pembiayaan belanja negara.
g. Klasifikasi Alokasi Anggaran elanja e#ara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan Islam, dapat diklasifikasikan menjadi + @
elanja kebutuhan rutin operasional pemerintahan, men#akup belanja pemenuhan kebutuhan masyarakat, operasional roda pemerintahan dan jaminan sosial.
@
elanja 5mum, men#akup pengadaan fasilitas dan barang publik dan pembangunan infrastruktur sosial lainnya.
@
elanja &royek peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1ekanisme pembiayaannya proyek peningkatan kesejahteraan rakyat ini bisa melalui subsidi atau bantuan langsung.
D. (E#I'PULAN Negara Indonesia yang matoritas penduduknya terdiri dari muslim
telah mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi sesuai aturan Islam. Negara mengatur ekonomi dengan membuat kebijakan%kebijakan yang tetap berkiblat pada ajaran agama Islam.
DAF)AR PU#)A(A
;< 1erujuk pada karya + 9p #it, Dr. . 8a$ar Ahmed >usaini, hal -F%:F. Ir. >. Adiwarman A. Karim, Jejarah &emikiran 6konomi Islam4, 0akarta, ;-< /a$iyuddin an%Nabani, J1embangun istem 6konomi Alternatif dalam &erspektif Islam4, urabaya, 2isalah Gusti, FF, hal. -:%-C 9p #it, Abdul ) =allum, hal %F-. 0usmaliani dan 1 oekarni !editor", JKebijakan 6konomi Dalam Islam4, yogyakarta, kreasi 8a#ana (ogya, -, hal. ?:%C? 9p #it, 1A, 1anan, hal -:?%-:E Dr. 1. 5mer Bhapra, 4Islam dan /antangan 6konomi4, 0akarta, Gema Insani pres dan /azkia, -, hal. :%?, --%-CE Karim, Adiwarman Azwar, -. Sejarah emikiran 4k&n&mi 5slam, (ogyakarta, &ustaka &alajar 1annan, 1uhammad Abdul. FF:. 5slami 4&n&mi : The&ry and ratie ! 4k&n&mi 5slam : Te&ri dan raktek ", terj. Nastangin, (ogyakarta, Dana hakti 8akaf )ardhawi, (usuf. FFC. %aurul iyam #a al-Akhlak i al-5tishad al-5slami (eran ilai dan '&ral dalam erek&n&mian 5slam", terj. Didin >afidhuddin dkk., 0akarta, 2obbani &ress 2ahman, Afzalur, FF, 4&n&mi %&trines & 5slam (%&ktrin 4k&n&mi 5slam 55), terj. oeroyo dan Nastangin, (ogyakarta, Dana hakti 8akaf http:<<###.islami-#&rld.&m 2ajawali &ers, -?. 9p #it, Dr. abahuddin Azmi, hal. F%EC. 1A 1anan, 4Islami# 6#onomi# + theory and &ra#ti#e4, !terjemahan", 0akarta, Intermasa, FF-, hal. :C%:?. ;< 9p #it, 0usmaliani, hal. E%C?, 9p #it, Dr. sabahuddin Azmi, E%-- 9p #it, 1A 1anan, :C%:F 9p #it, /a$iyuddin an%Nabani, hal. -C%-C
'A(ALAH PERAN NE*ARA DALA' PER#PE()IF E(+N+'I I#LA' /ugas 1ata Kuliah &endidikan Kewarganegaraan
Disusun 9leh + Nama
+ &uji Nur#ahyanti
NI1
+ >?::?
PEN,ULUHAN DAN (+'UNU(A#I PER)ANIAN FA(UL)A# PER)ANIAN. UNI-ER#I)A# #EBELA# 'ARE) #URA(AR)A /!0
