TUGAS PANCASILA KASUS PELANGGARAN HAM DAN PENYESAIANNYA OLEH : MUKHLISIIN 1504113414 BUDIDAYA BUDIDAYA PERAIRAN(A) PERAIRAN(A )
LABORATORIUM EKOLOGI DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN PERAIRAN FAKULTAN PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 01!
K"#$# P%&"'""' HAM *"' P%'+%&%#","''+" Kali ini saya akan membahas tentang Kasus Pelanggaran HAM dan Penyelesaiannya (PPKn) langsung saja ke pokok bahasannya...
HAM (HAK ASASI MANUSIA)
Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Adapun pengertian HAM menurut para ahli adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Selain itu HAM juga diartikan sebagai hak yang bersifat asasi. Artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya su!i. "ari beberapa pendapat para ahli maka HAM dapat dikatakan sebagai dasar yang meliputi hak untuk hidup hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian diataranya adalah Hak asasi pribadi hak asasi ekonomi hak asasi politik hak asasi dalam tata peradilan hak asasi sosial budaya dan hak asaski mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia #erikut ini adalah beberapa !ontoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di $ndonesia. Adapun !ontoh kasus pelanggarah HAM yang akan dipublikasikan meliputi kasus pelanggaran HAM yang sudah diajukan ke sidang pengadilan. 1. Peristiwa Tanjung Prio Peristi%a ini terjadi pada tahun &' dengan jumlah korban sebanyak * orang. Peristi%a ini ditandai dengan penyerangan terhadap masa yang berunjuk rasa dan penyelesaiannya sudah berlangsung di Pengadilan HAM ad ho! +akarta pada tahun , hingga ,. !. Pen"ulian Ati#is 1$
%$ Peristi%a ini terjadi pada tahun &'-&'' dengan jumlah korban sebanyak , orang. Peristi%a ini ditandai dengan penghilangan se!ara paksa oleh pihak Militer terhadap para akti/is pro-demokrasi. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan Militer untuk anggota tim ma%ar. &. Pene'aan Mahasiswa Trisati Kasus penembakan mahasis%a 0risakti terjadi pada tahun &'' dengan jumlah korban sekitar & orang. Peristi%a ini tidandai dengan penembakan aparat terhadap mahasis%a yang sedang berunjuk rasa. Penyelesaian kasus ini sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan. . Kerusuhan Ti'or*Ti'ur Pas"a +ajaPenda,at Peristi%a ini terjadi pada tahun &''' dengan jumlah korban sebanyak '* orang. Peristi%a ini ditandai dengan Agresi Militer dan penyelesaiannya sudah dilakukan di Pengadilan HAM ad ho! +akarta pada tahun ,, hingga ,. -. Peristiwa Ae,uraPa,ua Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun , dengan jumlah korban sebanayak 1 orang. Peristi%a ini ditandai dengan penyisiran se!ara membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan HAM di Makassar. "emikianlah beberapa !ontoh kasus pelanggaran HAM di $ndonesia yang bisa kami publikasikan kepada Anda melalui artikel ini. Semoga informasi ini kiranya bermanfaat bagi Anda.
Pen/elesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Se"ara Huu' PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semua komponen anak bangsa secara bersama-sama sejak awal berjuang bahu membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan, melawan penindasan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Pengalaman sejarah bangsa melawan penjajah menunjukkan adanya benang merah perjuangan dalam perlindungan Hak sasi !anusia " H!#. $emerdekaan memberikan makna kebebasan diantaranya bebas dari rasa takut, bebas untuk berkumpul dan berpendapat, bebas untuk memeluk agama dan kebebasan lainnya yang ada sebagai hak kodrati manusia itu sendiri. Pengaturan Hak sasi !anusia telah diatur secara tegas di Indonesia pada %ndang-%ndang Nomor &' (ahun )''' tentang Hak sasi !anusia " H!#. dapun yang dimaksud dengan H! dalam undang-undang ini adalah * Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. +engan lahirnya %% No.&' (ahun )''' diharapkan dapat membantu dalam penegakan dan perlindungan H! di Indonesia. Penegakan Hak sasi !anusia "H!# merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, karena masih banyak pelanggaran H! di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. anyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan H! tersebut. +ata terakhir dari $omnas H! periode )-)), sekurang-kurangya ada sekitar & tiap bulannya pelaporan terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia. dapun kasus pelanggaran H! yang marak terjadi tersebut, antara lain * penyiksaan, kebebasan beragama, perlakuan keras terhadap orang yang diduga teroris, semburan lumpur lapindo, kesejahteraan, penggusuran dan sebagainya.
Penegakan dan perlindungan H! merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal / -0 %%+ )'12 dan dipertegas lagi pada Pasal 3)-3 %% No.&' (ahun )'''. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan H! yang diatur dalam %% ini serta peraturan lain baik nasional maupun internasional tentang H! yang diakui oleh Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi H! adalah melahirkan %% No. 4 (ahun tentang Pengadilan H!. %ndang-undang ini merupakan hukum 5ormil dari %% No.&' (ahun )'''. +iharapkan dengan adanya %% Pengadilan H! dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran H! di Indonesia. Namun, tidak semua pelanggaran H! dapat diselesaikan pada Pengadilan H!, hanya kasuskasus tertentu yang menjadi kewenangan dari Pengadilan H! dan menggunakan hukum acara sebagaimana yang diatur pada undang-undang tersebut. 6leh karena itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut tentang pelanggaran H! yang menjadi kewenangan Pengadilan H! dan bagaimana hukum acaranya. 7ebih tepatnya artikel ini diberi judul * Penyelesaian Pelanggaran H! +i Indonesia !enurut %% No. 4 (ahun (entang Pengadilan H!.
PEMBAHASAN 1- K./%%'#, A2#.&$ P%'"*,&"' HAM !enyikapi Resolusi +ewan $eamanan P terhadap pelanggaran berat H! yang terjadi di (imor-(imur Pasca jajak pendapat, maka Pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak sasi !anusia dengan mengundangkan %ndang-%ndang Nomor 4 (ahun tentang Pengadilan H!. Pengadilan H! adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat H!.
+e5inisi pelanggaran berat H! terdapat pada Pasal )1 %% No.&' (ahun )''' tentang H!, yang menyatakan pelanggaran berat H! adalah * Pembunuhan massal geno!ide", pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan arbitrary#e$tra judi!ial killing", penyiksaan, penghilangan hilang orang se!ara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan se!ara sistematis systemati! dis!rimination" %ndang-%ndang Nomor 4 (ahun tidak memberikan de5inisi tentang pelanggaran berat H!, tetapi hanya menyebut kategori pelanggaran berat H!, yang terdiri dari kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. $ejahatan kemanusiaan adalah * Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa * 1. Pembunuhan
2. Pemusnahan 3. Perbudakan 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 5.
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan 5isik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional
6. Penyiksaan 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lai yang telah diakui secara uni8ersal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9.
Penghilangan orang secara paksa atau
10. $ejahatan apartheid Sedangkan kejahatan genosida, yaitu * Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan!urkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara* 1. !embunuh anggota kelompok
2. !engakibatkan penderitaan 5isik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. !enciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara 5isik baik seluruh atau sebagiannya
4. !emaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok 5. !emindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain Pembatasan jenis kejahatan yang diatur oleh undang-undang tersebut, mengakibatkan tidak semua pelanggaran H! dapat diadili oleh pengadilan ini. +e5inisi kedua kejahatan di atas merupakan pengadopsian dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi International 9riminal 9ourt " I99# yang diatur pada Pasal 4 dan 3 Statuta Roma.
Selain cakupan kejahatan yang dapat diproses oleh pengadilan H!, masalah retroakti5 juga menjadi perbincangan hangat dalam penyelesaian pelanggaran berat H!. Pengadilan H! Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat H! setelah %ndang-%ndang Nomor 4 (ahun berlaku. agi pelanggaran berat H! yang terjadi sebelum undangundang ini diundangkan, maka dilaksanakan oleh Pengadilan H! d hoc, yang dibentuk berdasarkan $eputusan Presiden melalui usul +ewan Perwakilan Rakyat " +PR#. Hal ini sering disalah ta5sirkan bahwa +PR-lah yang berwenang untuk menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran berat H! atau bukan, padahal sebagai lembaga politik +PR tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik yang merupakan tindakan yudisial dan merupakan kewenangan $omnas H! seperti yang diatur undang-undang.
- P%'+%&%#","' P%&"'""' HAM D, P%'"*,&"' HAM
Hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan H! adalah $itab %ndang-%ndang Hukum cara Pidana "$%HP # sepanjang tidak diatur secara khusus oleh %% No.4 (ahun "le: specialis derogat le: generalis#. dapun proses penyelesaian pelanggaran berat H! menurut %% No.4 (ahun adalah sebagai berikut * ). Penyelidikan Penyelidikan dilakukan oleh $omisi Nasional Hak sasi !anusia " $omnas H!#. Hal ini bertujuan adanya objekti5itas hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga independen. +alam penyelidikan, penyelidik berwenang* !elakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat • yang berdasarkan si5at atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran berat H! !enerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya • pelanggaran berat H! serta mencari keterangan dan barang bukti !emanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar • keterangannya !emanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya • !eninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya jika dianggap • perlu !emanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan • dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya tas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan • penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan pen yelidikan . Penyidikan Penyidikan pelanggaran berat H! dilakukan oleh 0aksa gung. +alam pelaksanaan tugasnya 0aksa gung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penyidik ad hoc, yaitu * ;arga Negara Indonesia • erumur sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling tinggi 42 tahun • erpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum • Sehat jasmani dan rohani • erwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik • Setia kepada Pancasila dan %%+ )'12 • !emiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia • Penyidikan diselesaikan paling lambat ' hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Penyidikan dapat diperpanjang ' hari oleh $etua Pengadilan H! sesuai daerah hukumnya dan dapat diperpanjang lagi 4 hari. 0ika dalam waktu tersebut, penyidikan tidak juga terselesaikan, maka dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh 0aksa gung.
&. Penuntutan Penuntutan dilakukan oleh 0aksa gung. 0aksa gung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya dengan syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc. Penuntutan dilakukan paling lama 3 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima. 1. Pemeriksaan di Pengadilan Pemeriksaan perkara pelanggaran berat H! dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan H! berjumlah 2 orang, terdiri atas orang hakim pada Pengadilan H! dan & orang hakim ad hoc. Syarat-syarat menjadi Hakim d Hoc * ;arga Negara Indonesia • ertakwa kepada (uhan
3- P%/"#"&""' *"&"/ P%'+%&%#","' P%&"'""' B%" HAM
Harapan besar lahirnya %% No.4 (ahun dalam penegakan Hak sasi !anusia, namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal sampai sekarang. dapun salah satu penyebabnya adalah ditemukan beberapa kelemahan dalam undang-undang ini dan pelaksanaannya.
). .
&. 1.
$elemahan-kelemahan yang dimaksud, yaitu * Penempatan pengadilan H! di dalam lingkungan Peradilan %mum menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya. danya Pasal dalam %% No.4 (ahun yang disalahartikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas. 9ontoh Pasal &2 ayat ) yan g berbunyi* Setiap korban pelanggaran H! dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sehingga timbul anggapan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat bebas dengan membayar kompensasi. $urangnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran H! . Hal ini terlihat, banyaknya kasus-kasus H! yang belum terselesaikan, bahkan hilang begitu saja. danya inter8ensi politik dalam penyelesaian pelanggaran berat H!, karena terkadang kasus tersebut melibatkan penguasa. +engan kata lain, tidak adanya objekti5itas dalam penyelesaian pelanggaran berat H!. PENUTUP
Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan kewaiban bagi negara untuk mengupa!akan pen!elesaiann!a. "en!elesaian tersebut bukan han!a penting bagi pemulihan hak#hak k$rban, tetapi uga bagi tidak terulangn!a pelanggaran serupa di masa depan. "endirian "engadilan %&' (nd$nesia merupakan salah satu wuud dari tanggung awab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. 'emang tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat ban!ak sekali kekurangan dalam "engadilan %&', baik dari instrumen hukum, in)rastruktur serta sumber da!a manusian!a !ang bermuara pada ketidakpastian hukum. %al ini tentu saa harus segera dibenahi selain untuk penge)ekti)an sistem hukum nasi$nal (nd$nesia, uga untuk meminimalkan adan!a *elah mekanisme (nternasi$nal untuk menginter+ensi pen!elesaian pelanggaran %&' di (nd$nesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan dibentukn!a "engadilan %&' (nternasi$nal &d h$*, ika "engadilan %&' (nd$nesia tidak terlaksana sesuai dengan standar internasi$nal. leh karena itu, perlu adan!a p$liti*al will dari pemerintah serta adan!a dukungan !ang kuat dari mas!arakat.
DAFTAR PUSTAKA $uncoro Purbopranoto, )'4', Hak sasi !anusia dan Pancasila, halia Indonesia !ajda =l-!uhtaj, 2, Hak sasi !anusia dalam $onstitusi Indonesia %ndang- %ndang +asar )'12 sampai dengan mandemen %%+ Pada (ahun , 0akarta* Prenada !edia !iriam udiardjo, )'/2, +asar-+asar Ilmu Politik, 0akarta* P(.>ramedia (odung !ulya 7ubis, )'/, Hak sasi !anusia, 0akarta* Sinar Harapan P%SH! %II, /, Hukum Hak sasi !anusia,
