MAKALAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA Uraian Praktik Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Desa di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dosen Pembimbing AGUS WAHYUDI
Disusun Oleh: AHMAD ZAINUL ABIDIN 14.05.311.000.61
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2015
KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdullilah saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmad, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Makalah dengan judul “DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA” sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini saya banyak menerima bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu agar penulisan makalah ini selesai tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini. Dengan makalah ini penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca pada umumnya.
Penulis
ii | PKn Demokrasi Pada Pilkades
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................1 1.1. Latar Belakang Masalah .............................................................................1 1.2. Rumusan Masalah .......................................................................................2 1.3. Tujuan .........................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................3 2.1. Uraian Contoh Praktik Demokrasi ..............................................................3 2.2. Hal Yang Menarik Dari Contoh Praktik Demokrasi...................................3 2.3. Praktik Demokrasi Tersebut Jika di Hubungkan dengan Demokrasi Pancasila .....................................................................................................4 A. Pengertian demokrasi Pancasila .......................................................4 B. Contoh praktik demokrasi jika dikorelasikan dengan Demokrasi Pancasila ...........................................................................................5 2.4. Tanggapan atau Sikap Mahasiswa Menanggapi Praktik Demokrasi Tersebut.......................................................................................................6 BAB III PENUTUP ................................................................................................7 3.1. Kesimpulan .................................................................................................7 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................8
iii | PKn Demokrasi Pada Pilkades
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, yang mana pada hakikatnya kekuasaan itu sepenuhnya berda di tangan rakyat. Hasil Penelitian menyatakan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang di perjuangan oleh para pendukungnya yang berpengaruh” (UNISCO 1949). Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari ke absahan politik.” Kenyakina bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukan bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walau pun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter. Di Indonesia demokrasi dari masa ke masa mengalami perkembangan baik pada saat revolusi, orde Lama, orde baru, reformasi hingga sekarang. Di setiap perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat pedoman dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai dari pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dalam Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terkadang
mengalami
ketidakkonsistenannya
kegagalan, penguasa
salah
sehingga
satunya peraturan
disebabkan yang
dibuat
karena hanya
menguntungkan golongan tertentu. Mengingat begitu komplek dan menariknya kajian tentang demokrasi khususnya demokrasi yang di laksanakan di desa – desa maka penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan yang berjudul “Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa”.
1 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
1.2. Rumusan Masalah a. Bagaimana uraian lengkap tentang praktik demokrasi tersebut ? b. Apa saja yang menarik dari praktik demokrasi tersebut ? c. Bagaimana praktik demokrasi tersebut jika di hubungkan dengan Demokrasi Pancasila ? d. Bagaimana sikap seorang mahasiswa dalam menilai praktik demokrasi tersebut ? 1.3. Tujuan Penulisan Makalah a.
Untuk mengetahui bagaimana praktik demokrasi di daerah tersebut
b.
Untuk mengetahui hal – hal yang unik dalam praktik demorasi tersebut
c.
Untuk mengetahui korelasi praktik demokrasi sekarang dengan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
d.
Untuk mengetahui sikap serta penilaian dari seorang mahasiswa.
2 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Uraian Contoh Praktik Demorasi Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wikipedia). Seperti halnya desa – desa yang lain, di Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar juga melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pada periode ini dilaksanakan secara serentak di beberapa desa se-kecamatan Udanawu. Pemilihan kepala desa di laksanakan sesuai asas Luber Jurdil yang mana pemilihan di laksanakan secara langsung oleh masyarakat seperti halnya pemilu Presiden maupun DPR sesuai dengan Pasal 46 dan 53 Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang di lakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten / Kota. Pada periode ini Pilkades terdapat dua calon yang masing – masing calon memiliki tim pendukung tersendiri. Pelaksanaan Pilkades diawali dengan pendataan warga sebagai calon pemilih, dilanjutkan dengan pemilu masing – masing kubu kemudian kegiatan di hentikan sementara pada hari tenang sebelum pemilihan. Adapun Pilkades berjalan dengan lancar dan damai tanpa ada kericuhan apapun. 2.2. Hal yang Menarik dari Praktik Demokrasi Dari uraian Praktik Demokrasi tersebut ada beberapa hal yang menarik yang dapat di kategorikan merusak hakikat dari sistem demokrasi di Indonesia. Hal – hal yang menarik tersebut antara lain : 1. Pilkades di Kecamatan Udanawu yang laksanakan secara serentak di beberapa desa tersebut bertujuan untuk mengurai para penjudi yang biasa menjagokan salah satu dari beberapa calon pada suatu desa.
3 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
2. Praktik money politic juga turut andil dalam pelaksanaan Pemilu Kades periode ini, yang mana calon kepala desa terpilih saling berlomba untuk menyuap warga agar mendapatkan massa lebih banyak sehingga mendapatkan suara yang banyak pula. Praktik money politic ini biasa di laksanakan pada H-1 sebelum tanggal pelaksanaan Pemilu Kades tersebut. Pada 2 periode pemilu kades belakangan ini ada modus baru dalam politik uang ini yakni dengan menyuap tim sukses lawan dengan uang yang lebih tinggi dari calon yang di usung tim tersebut (masyarakat menyebutnya dengan istilah “Bom”) yang biasanya di lakukan pada pagi hari pada hari pelaksanaan. 3. Praktik money politic yang dilakukan oleh para penjudi. Tidak hanya calon terpilih saya yang berpolitik uang, tetapi juga para penjudi yang menginginkan jagonya menang. Mereka juga berlomba dalam member komisi kepada masyarakat agar jagonya dapat memenangkan pemilu tersebut. 4. Membeli kursi lawan. Kalau dalam praktik money politik cenderung secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui calon lain, tetapi dalam hal ini justru calon yang benar – benar ingin menang mendatangi lawannya yang mana seperti diadakan musyawarah antar kedua calon, dan apabila sepakat maka calon lawan justru akan mendukung calon yang satunya tersebut. 2.3. Praktik Demokrasi Tersebut Jika di Hubungkan dengan Demokrasi Pancasila A. Pengertian demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Darji Darmodihardjo, S.H. dalam Budiyanto (2005:54), mengatakan bahwa “Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang
4 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudanya
adalah
seperti
termasuk
dalam
ketentuan-ketentuan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkap nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai: 1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik. 2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. B. Contoh praktik demokrasi jika dikorelasikan dengan Demokrasi Pancasila Dari paparan contoh diatas sudah jelas bahwa system Demokrasi Pancasila Indonesia sudah mengalami “kecacatan” dalam pelaksanaanya. Di dalam pemilihan umum baik itu Presiden, DPR, bahkan Kepala desa sekalipun banyak pelanggaran – pelanggaran di dalamnya. Seperti halnya dalam praktik Money Politik yang sudah sering kita dengar bahkan kita alami. Demokrasi di Indonesia saat ini amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta. Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebaltipisnya kantong para politisi. Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional termasuk dalam pemilihan kepala desa. 2.4. Tanggapan / Sikap Mahasiswa Menanggapi Praktik Demokrasi Tersebut Sikap saya sebagai mahasiswa adalah senantiasa tetap ikut berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan Demokrasi dan ikut berperan juga dalam upaya
5 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
pengembalian system Demokrasi yang murni sebagaimana system Demokrasi Pancasila yang telah dirumuskan oleh pendahulu – pendahulu bangsa. Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan sekelompok tertentu saja. Mahasiswa sebagai agen of change harus menjadi pelopor dan berpikir kritis dalam pelaksanaan praktik demokrasi pancasila di Indonesia. Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah kembali mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.
6 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Dari contoh kasus diatas dapat di simpulkan bahwa praktik demokrasi pancasila pada pemilihan umum banyak dihiasi dengan praktik – praktik kecurangan yang seakan sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Anggapan masyarakat bahwa praktik money politik itu menguntungkan bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat berpendapat jika calon wakil rakyat jika
sudah
mendapatkan jabatan pasti lupa dengan rakyatnya. Dengan demikian perlu adanya perubahan pemikiran yang dimulai dari kita masyarakat akademisi. Jadi, demokrasi yang kita terapkan dikemudian hari yang dimulai dari sekarang haruslah kembali mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.
7 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
DAFTAR PUSTAKA Al Barokah, Tina Fitroh. 2001. “Demokrasi di Indonesia” Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret. Ariffin, Rizqi. 2012. “Sistem Demokrasi di Indonesia”, (Online), (http://www.belajarkenegaraan.com.sistem-demokrasi-di-indonesia.htm/, diakses 02 April 2015) Rahmadan, Ar rahman. 2012. “Pancasila dan Demokrasi” Makalah di presentasikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Malang, 12 maret 2012
8 | PKn Demokrasi Pada Pilkades
