PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT MELALUI BINTER BERSAMA SELURUH KOMPONEN BANGSA MERUPAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PERTAHANAN SEMESTA
BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum.
Pemerintah Republik Indonesia menempatkan pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah pemerintahan an negara negara yang bertujuan untuk menjaga menjaga kedaulata kedaulatan n negara, negara, keutuhan keutuhan wilayah wilayah Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia, Indonesia, dan keselama keselamatan tan segenap segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi Doktrin Pertahanan Nega Negara ra seba sebaga gaim iman ana a diat diatur ur dala dalam m Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Pert Pertah ahan anan an R.I. R.I. Nomo Nomor r Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan. Pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai penuntun dan pedoman pedoman bagi penyelenggara penyelenggara pertahanan pertahanan negara negara dalam menyiapkan menyiapkan kekuatan kekuatan dan pertahanan dalam kerangka kekuatan untuk daya tangkal yang mampu mencegah setiap hakikat ancaman serta kesiapsiagaan dalam meniadakan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapk dipersiapkan an secara secara dini oleh Pemerintah Pemerintah melalui usaha membang membangun un dan membina membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlan berlanjut jut melal melalui ui pembin pembinaan aan terito teritoria riall untuk untuk meneg menegakk akkan an kedaul kedaulata atan n negara negara,, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sistem Pertahanan Semesta dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama serta segenap sumber daya nasional lainnya sebagai Komp Kompon onen en Cada Cadang ngan an dan dan Komp Kompon onen en Pend Penduk ukun ung. g. Sumb Sumber er daya daya nasi nasion onal al yang yang wujudnya berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan (SDB), nilai-nilai, dan teknologi dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemam kemampua puan n pertah pertahana anan n negara negara.. Sistem Sistem Pertah Pertahana anan n Negara Negara dalam dalam mengh menghada adapi pi ancam ancaman an nonmi nonmilite literr menem menempat patkan kan lembag lembaga a pemer pemerint intah ah di luar luar bidang bidang pertah pertahana anan n sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Selanjutnya, dalam menghadapi
2
bent bentuk uk dan dan sifa sifatt anca ancam man nonm nonmil ilit iter er di luar luar wewe wewena nang ng inst instan ansi si pert pertah ahan anan an,, penanggulangannya penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai dengan bidangnya. Hal terseb tersebut ut mengi mengisy syara aratka tkan n ada hubun hubunga gan n yang yang erat, erat, harmo harmonis nis,, sejiw sejiwa a dan manun manungga ggall antara antara TNI dengan dengan rakyat rakyat.. Pangli Panglima ma Besar Besar Jender Jenderal al Soedir Soedirma man n pernah pernah menyatakan : ”Tentara ”Tentara bukan merupakan satu golongan di luar masyarakat, bukan pula suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat, tetapi tidak lain dan tidak lebih adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti bagian-bagian lain yaitu : tani, buruh, dan lain-lain juga mempunyai tugas dan kewajiban tertentu ”. ”. Kema Kemanu nung ngga gala lan n TNI-r TNI-rak akya yatt yang yang lahi lahirr dari dari peng pengal alam aman an seja sejara rah h ters terseb ebut ut merupakan inti kekuatan pertahanan Indonesia yang tetap relevan dan tidak lekang oleh perubahan. Sistem pertahanan yang modern tidak akan ada artinya manakala TNI tidak bersam bersama a rakyat rakyat memb memberd erday ayaka akan n wilaya wilayah h pertah pertahana anan n khusu khususny snya a di darat, darat, dalam dalam menghadapi setiap bentuk ancaman baik bersifat militer maupun nonmiliter. 2.
Maksud dan Tujuan a. Maksud. Tulisan in ini di dimaksudkan un untuk me melaksanakan Su Surat Pe Perintah Dirkum Dirkumad ad Nomor Sprin / 150/ 150/ IV / 2009 2009 tangga tanggall 20 April April 2009 2009 tentan tentang g perint perintah ah sebagai peserta lomba karya tulis teritorial T.A. 2009 atas nama letkol Chk Djamil, S.H. dan kawan-kawan (10) sepuluh orang. b. Tujuan. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang upaya pemberdayaan wilayah pertahanan darat pembinaan teritorial teritorial dalam dalam rangka rangka pemberday pemberdayaan aan wilayah wilayah pertahana pertahanan n darat menghada menghadapi pi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut
Ruang lingkup dan tata urut dalam penyusunan tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
4.
a.
Bab I Pendahuluan
b.
Bab II Latar Belakang Pemikiran Pemikiran
c.
Bab III Kondisi Saat Ini
d.
Bab IV IV Fa Faktor-F r-Faktor ya yang Be Berpengaruh
e.
Bab V Kondisi Kondisi yang Diharap Diharapkan kan
f.
Bab VI Konsepsi
g.
Bab VII Penutup
Metode da dan Pe Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan studi kepustakaan. 5.
Pengertian
3
a. Pert Pertah ahan anan an Nega Negara ra adal adalah ah sega segala la usah usaha a untuk untuk mene menega gakk kkan an keda kedaul ulat atan an nega negara ra,, mempe empert rtah ahan anka kan n keut keutuh uhan an wila wilaya yah h Nega Negara ra Kesa Kesatu tuan an Repu Republ blik ik Indone Indonesia sia,, dan melind melindung ungii kesela keselama matan tan segen segenap ap bangs bangsa a dari dari ancama ancaman n dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. b. Sist istem Pertahanan Negara adalah sist istem perta rtahanan yang bersif rsifa at semest semesta a yang yang melib melibatk atkan an selur seluruh uh warga warga negara negara,, wilaya wilayah, h, dan sumber sumber daya daya nasi nasion onal al lain lainny nya, a, sert serta a dipe dipers rsia iapk pkan an seca secara ra dini dini oleh oleh pem pemerin erinta tah h dan dan dise disele leng ngga gara raka kan n seca secara ra tota total, l, terp terpad adu, u, tera terara rah, h, berk berkes esin inam ambu bung ngan an,, dan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilaya wilayah h Negara Negara Kesatu Kesatuan an Republ Republik ik Indone Indonesia sia,, dan melind melindung ungii kesel keselam amata atan n segenap bangsa dari setiap ancaman. c.
Pemb Pembin inaa aan n Terit Teritor oria iall adala adalah h segal segala a usah usaha, a, peke pekerj rjaa aan, n, dan dan kegi kegiat atan an yang diawali dengan perencanaan, pengendalian d an pengolahan potensi wilayah untuk mewujudkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh serta untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk kepentingan pertahanan negara matra darat. d. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiat iatan, baik dari dalam lam negeri maupun maupun luar negeri negeri yang dinilai menganc mengancam am atau membahayaka membahayakan n kedaulata kedaulatan n negara, keutuhan wilayah negara, dan dan keselamatan segenap bangsa. e. Peme Pemeri rint ntah ah pusa pusat, t, sela selanj njut utny nya a diseb disebut ut Peme Pemeri rint ntah ah,, adala adalah h Presi Preside den n Repub Republilik k Indones Indonesia ia yang yang memega memegang ng kekuasa kekuasaan an pemerin pemerintaha tahan n negara negara Republi Republik k Indonesi Indonesia a sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Pem Pemerin erinta taha han n daera aerah h adala dalah h peny penyel elen engg ggar araa aan n urus urusan an pem pemerin erinta taha han n oleh oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. g. Peme Pemeri rint ntah ah dae daera rah h adal adalah ah Gub Guber ernu nur, r, Bupa Bupati ti,, atau atau Wali Waliko kota ta,, dan dan pera perang ngka katt daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 6.
Umum Ancaman pada hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Doktrin Pertahanan Negara, terminologi ancaman mencakup
4
setiap ancaman termasuk gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan keutuhan wilayah NKRI dan keselama keselamatan tan bangsa bangsa atau yang bersifat bersifat penghamb penghambat at atau penghalang terhadap kepentingan nasional. Identifikasi tentang ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam peny enyusun sunan desai sain Siste istem m Perta ertaha hana nan n Nega Negarra. Upaya paya pert pertah aha anan nan negar egara a diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap ancaman, baik yang bersifat aktual maupun yang potensial, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda yang ang memp empeng engaruh aruhii pola pena penang ngan ana annya nya. Ide Identifi tifika kas si terh terha adap dap anca ancam man diselengg diselenggaraka arakan n dengan dengan menganali menganalisis sis perkemba perkembangan ngan lingkungan lingkungan strategis strategis sebagai sebagai fakt faktor or luar luar yang yang berp berpen enga garu ruh, h, baik baik lang langsu sung ng maup maupun un tida tidak k lang langsu sung ng terh terhad adap ap kepentingan nasional yang berwujud peluang, tantangan, dan hakikat ancaman, serta kondisi dalam negeri yang dapat berkembang dan berakumulasi menjadi ancaman. Penilaian terhadap adanya ancaman adalah kemampuan yang didasarkan pada pemahaman terhadap geopolitik dan geostrategis Negara Indonesia, sedangkan yang menjadi parameter terhadap adanya ancaman terhadap negara dan bangsa Indonesia adalah faktor eksternal dan internal yang melekat pada eksistensi negara dan bangsa Indonesia dalam segala keadaannya. 7.
Paradigma Pe Permasalahan
Mengac Mengacu u pada pada rumusa rumusan n pasal pasal 7 ayat ayat (2) huruf huruf b Undang Undang-Un -Undan dang g Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 34 Tahun Tahun 2004 2004 tentan tentang g Tentar Tentara a Nasion Nasional al Indone Indonesia sia,, termin terminolo ologi gi “pembinaan teritorial” sudah tidak digunakan lagi dan sebagai pengganti dalam Undangundang tersebut digunakan istilah ; “memberdayakan “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”, semesta”, yang dijabarkan melalui : a. Mem Membantu ntu Pemer emerin inta tah h menyia nyiapk pkan an poten otens si nasio asiona nall menja enjadi di kekua ekuata tan n pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. b. Mem Membantu ntu Pemerin erinta tah h menyel nyelen engg ggar arak akan an pelati latih han dasa asar kemi emilite litera ran n secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. c. Membantu pendukung.
Pemerintah
memberdayakan
rakyat
sebagai
kekuatan
Menurut sejarah lahirnya rumusan Undang-undang tersebut di atas, tidak terlepas dari dari adanya adanya kekhaw kekhawati atiran ran elite elite politi politik k terhad terhadap ap penggu penggunaa naan n instil instilah ah ”pemb ”pembina inaan an terito teritoria rial”, l”, kesan kesan traum traumatis atis sement sementara ara pihak pihak yang yang menye menyebut butkan kan bahwa bahwa pembin pembinaan aan teritorial merupakan salah satu alat strategis bagi TNI yang ingin kembali memperluas dan membangun hegemoni di wilayah politik sampai tingkat paling rendah, yaitu pada tingkat tingkat kelurahan kelurahan atau desa, desa, yang mempunyai mempunyai konotasi konotasi pelibatan kekuatan TNI dalam bida bidang ng sosi sosial al polit politik ik,, yang yang seca secara ra fakt faktua uall pada pada masa masa Orde Orde Baru Baru digu diguna naka kan n bagi bagi kepen kepenting tingan an partai partai politi politik k terten tertentu tu dari dari mulai mulai tingkat tingkat daerah daerah hingga hingga ke pusat, pusat, yang
5
kemudian memberikan hubungan mutualisme dengan penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil melalui Dwi Fungsi ABRI. Di masa asa lalu lalu Era Era Reji Rejim m Orde Orde Baru Baru,, Kom Komando ando Teri Terito tori rial al/A /Apa para ratt Teri Terito tori rial al (Koter (Koter/Ap /Apter ter)) diposi diposisik sikan an demiki demikian an strate strategis gis,, progra program m kegiat kegiatann annya ya diranc dirancang ang atas atas program jangka pendek (tahunan), jangka sedang untuk masa 5 tahun, dan jangka panjang untuk masa 25 tahun. Dalam program tersebut biasanya terdiri dari dua kegiatan yaitu yaitu : Kegiata Kegiatan n Terito Teritoria riall dan Operas Operasii Terito Teritoria rial. l. Tujua Tujuanny nnya a adalah adalah pembe pemberda rdayaa yaan n segenap potensi teritorial yang terdiri dari RUANG, yaitu aspek geografi dan Sumber Daya Aalam, ALAT yaitu aspek demografi dan KONDISI JUANG yang meliputi aspek idiolo idiologi, gi, politik politik,, ekonom ekonomi, i, sosial sosial buday budaya, a, dan pertah pertahana anan n keama keamanan nan;; agar agar menja menjadi di kekuatan “siap” menghadapi segala bentuk ancaman. Koter pada saat itu mempunyai hak, hak, kewaji kewajiban ban dan kewena kewenanga ngan n penuh penuh untuk untuk melaks melaksana anakan kan progra program-p m-prog rogram ramnya nya bahkan di luar itu, masih dibebani dengan embanan tugas-tugas bermuatan politis baik yang diciptakan sendiri maupun yang diberikan dari atasan. mission” mengemuka dan dominan Tugas-tugas khusus yang bermuatan “political mission” mengemuka dilakukan pada setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), maka tidak sedikit pejabat teritorial teritorial yang merasa merasa stress karena karena khawatir khawatir gagal gagal menjalank menjalankan an tugas politis yang dibebankan kepadanya. Namun bilamana tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses, pejabat teritorial yang bersangkutan mendapatkan penghargaan yang tinggi dan karier selanjutnya terbuka, baik untuk jabatan di satuan militer maupun kekaryaan. Pada Era Orde Baru seorang pejabat teritorial memiliki posisi begitu strategis dan menentukan. Sebagai alat negara seringkali disalahartikan sebagai alat pemerintah/kekuasaan. Oleh karena itu, peranannya menyentuh hampir semua persoalan yang ada di masyarakat dan berhubungan dengan setiap elemen sosial politik yang ada di masyarakat. Hampir tidak ada celah kesempatan bagi kekuatan partai politik (parpol) atau organisasi politik (orpol) (orpol) yang beroposis beroposisii dengan dengan Golkar Golkar untuk untuk mengemba mengembangkan ngkan kekuatannya, kekuatannya, karena karena selalu dipantau dan diawasi aparat teritorial. Hal ini sejalan dengan tugas sehari-hari Koter untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas sosial politik dan keamanan, yang pada hakekatny hakekatnya a berarti berarti memelihar memelihara a dan meningkat meningkatkan kan eksistens eksistensii partai partai Golongan Golongan Karya (GOLKAR) selaku pemegang supremasi kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, kekhawatiran elite politik pada era reformasi saat ini dirasakan terlalu berlebihan, karena pada hakekatnya pembinaan teritorial bukan dalam arti dan praktek yang terjadi selama masa Orde Baru, sehingga perlu dikedepankan pemahaman bahwa berdasark berdasarkan an Doktrin Doktrin Kartika Kartika Eka Paksi, Paksi, Pembinaa Pembinaan n Teritorial Teritorial sebagai salah satu fungsi fungsi utama TNI AD, merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka mendu mendukun kung g terca tercapai painya nya tugas tugas pokok pokok TNI AD, dimana dimana penang penanggun gungja gjawab wab utaman utamanya ya adalah Komando Kewilayahan yang didukung oleh satuan non Komando Kewilayahan melalui pembinaan teritorial terbatas. Dalam Dalam konte konteks ks pembin pembinaan aan terito teritoria riall sebag sebagai ai upaya upaya pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, TNI AD melaksanakannya dalam bentuk operasi militer selain perang, yang terkait terkait juga dengan dengan tugas pengamanan pengamanan perbatasa perbatasan, n, mengatasi mengatasi gangguan terorisme, terorisme, penanggulangan bencana alam, tugas pembantuan baik kepada Pemerintah Daerah maupun Kepolisian RI, yang dimaksudkan agar senantiasa memiliki daya tangkal, daya tindak dan daya pemulih dalam menghadapi setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, baik yang bersifat ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.
6
a.
Ancaman Militer
Anca Ancama man n mili milite terr memil emilik ikii kara karakt kter eris isti tik k sert serta a spek spektr trum um yang yang dapa dapatt menga menganca ncam m kedau kedaulata latan n negara negara,, keutu keutuha han n wilaya wilayah h NKRI, NKRI, dan kesela keselama matan tan bangsa, bangsa, baik secara secara langsung langsung maupun maupun tidak langsung. langsung. Karakteris Karakteristik tik ancaman ancaman militer militer tersebut tersebut berimplika berimplikasi si terhadap terhadap kebutuhan kebutuhan akan kesiapsia kesiapsiagaan gaan kekuatan kekuatan pertahanan baik dalam kapasitas sebagai kekuatan penangkal maupun kekuatan pertahanan untuk kebutuhan responsif. Dari Dari bata batasa san n tent tentan ang g anca ancam man sepe sepert rtii diur diurai aika kan n di atas atas,, anca ancama man n yang yang dikategorikan sebagai ancaman militer yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dapat berupa agresi atau inva invasi si,, pela pelang ngga gara ran n wila wilaya yah, h, spio spiona nase se,, sabo sabota tase se,, aksi aksi tero terorr bers bersen enja jata ta,, pemberontakan bersenjata, ancaman keamanan laut atau udara, serta perang saudara atau yang sering disebut konflik komunal. Agresi atau invasi merupakan bentuk ancaman militer yang dilakukan oleh suat suatu u nega negara ra deng dengan an peng penggu guna naan an keku kekuat atan an bers bersen enja jata ta yang yang meng mengan anca cam m kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, yang ditem ditempat patkan kan pada pada tingka tingkatt paling paling tinggi tinggi dalam dalam susuna susunan n katego kategoris risasi asi ancam ancaman an pertahanan negara. b.
Ancaman No Nonmiliter
Ancaman nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktorfaktor nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimp berimplik likasi asi menga menganca ncam m kedaul kedaulata atan n negara negara,, keutuh keutuhan an wilaya wilayah h negar negara, a, dan keselamat keselamatan an segenap segenap bangsa. bangsa. Ancaman Ancaman nonmiliter nonmiliter dapat berdimens berdimensii ideologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi, dan teknologi serta berdimensi keselamatan umum. Ancaman nonmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, militer, tidak bersifat bersifat fisik, fisik, serta bentuknya bentuknya tidak kelihatan kelihatan seperti seperti ancaman ancaman militer, namun dapat berkembang berkembang atau berakumulasi berakumulasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nonmiliter dapat pula terjadi secara bersamaan dengan ancaman militer, sehingga memer emerlu luka kan n kecerm cerma atan tan baik aik dala dalam m meng engide identifi tifika kas si maup aupun dalam lam penanganannya, yang meliputi ancaman berbasis ideology; ancaman berdimensi politik; ancaman berdimensi ekonomi; ancaman yang berdimensi sosial budaya; dan ancaman berdimensi Keselamatan umum ; 8.
Hal-hal yang Di Diharapkan
Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilay kewilayaha ahan. n. Ciri Ciri keraky kerakyata atan n menga mengand ndung ung makna makna bahwa bahwa orient orientasi asi pertah pertahana anan n diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan Sedangkan ciri kewilayah kewilayahan an mengandun mengandung g makna makna bahwa bahwa gelar kekuatan pertahana pertahanan n dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Penyelen Penyelenggara ggaraan an pemberday pemberdayaan aan wilayah wilayah pertahana pertahanan n darat harus didudukka didudukkan n pada tiga aspek fundamental yang menjadi tujuan pertahanan negara, yakni mencakupi
7
aspek kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan serta kehormatan bangsa. Tujuan dan kepentingan wilayah pertahanan darat dalam menjaga kedaulatan negara tidak sekadar bersifat fisik, yakni kedaulatan teritorial yang berhubungan dengan batas negara. Fungsi pertahanan juga untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik politik negara. negara. Dalam menjaga menjaga sistem sistem idiologi idiologi negara, negara, upaya upaya pemberday pemberdayaan aan wilayah wilayah pertahanan pertahanan darat diarahkan diarahkan untuk mengawal mengawal dan mengaman mengamankan kan Pancasila Pancasila sebagai dasar dasar dan falsafa falsafah h negar negara. a. Setiap Setiap usaha usaha untuk untuk mengg menggant antii idiolo idiologi gi Pancas Pancasila ila akan akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia untuk membela dan mempertahankannya. mempertahankannya. Dalam menjaga sistem politik negara, upaya pemberdayaan wilayah pertahanan darat darat diarah diarahkan kan untuk untuk menduk mendukung ung terwuj terwujudn udnya ya pemerin pemerintah tahan an negar negara a yang yang stabil stabil,, demokratis, bersih, dan akuntabel, sampai pada tingkat daerah, sebagai prasyarat yang memun memungki gkinka nkan n tersel terseleng enggar garany anya a pemban pembangun gunan an nasio nasional nal denga dengan n baik baik dan efekti efektif. f. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang demokratis. Nilai-nilai demokratis Ika, yaitu tersebut terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bangsa bangsa Indone Indonesia sia yang bernegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, dan bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuju Tujuan an dan dan kepe kepent ntin inga gan n pemb pember erda daya yaan an wila wilaya yah h pert pertah ahan anan an dara daratt haru harus s diarah diarahka kan n untuk untuk menja menjaga ga keutuh keutuhan an NKRI. NKRI. Setiap Setiap usaha usaha pemis pemisaha ahan n diri diri atau atau yang yang bertujuan mengubah dan memecah-belah NKRI merupakan ancaman terhadap keutuhan wilay wilayah ah NKRI NKRI dan dan menj menjad adii anca ancama man n yang yang berd berdim imen ensi si perta pertaha hana nan. n. Sepa Separa rati tism sme e merupaka merupakan n bentuk bentuk ancaman ancaman pertahanan pertahanan yang mengancam mengancam keutuhan keutuhan wilayah wilayah NKRI, sehi sehing ngga ga menj menjad adii anca ancam man pert pertah ahan anan an yang yang utam utama. a. Peng Pengal alam aman an Indo Indone nesi sia a menun menunjuk jukkan kan bahwa bahwa usaha usaha separa separatis tisme me dilaku dilakukan kan dalam dalam dua pola pola geraka gerakan, n, yakni yakni gerakan separatisme tidak bersenjata yang dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter dan gerakan separatisme bersenjata yang menjadi ancaman militer. Pember Pemberday dayaan aan wilaya wilayah h perrta perrtahan hanan an darat darat berfun berfungsi gsi untuk untuk mewuj mewujudk udkan an satu satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI seba sebaga gaii satu satu kesa kesatu tuan an perta pertaha hana nan n dise disele leng ngga gara raka kan n dala dalam m fung fungsi si pena penang ngka kala lan, n, penindakan, dan pemulihan. Fungsi Fungsi penangkal penangkalan an merupakan merupakan perwujudan perwujudan usaha pertahanan pertahanan dari seluruh seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuh keutuhan an wilaya wilayah h NKRI, NKRI, dan kesela keselama matan tan segena segenap p bangs bangsa. a. Karak Karakter ter penan penangka gkalan lan adalah adalah tidak tidak bersif bersifat at pasif pasif,, tetapi tetapi aktif aktif melak melakuka ukan n upaya upaya pertah pertahana anan n melalu melaluii usaha usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara, baik secara militer maupun nonmiliter. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu bertumpu pada instrumen instrumen penangka penangkalan lan berupa berupa instrumen instrumen politik, politik, ekonomi, ekonomi, psikologi, psikologi, sosial budaya, teknologi, dan militer. Fungs Fungsii penind penindaka akan n merupaka merupakan n keterpadu keterpaduan an usaha usaha pertahana pertahanan n dari seluruh seluruh kekuatan nasional, baik secara militer maupun secara nonmiliter, untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, yang yang menga menganca ncam m kedau kedaulat latan, an, keutuh keutuhan an wilaya wilayah, h, dan dan kesela keselama matan tan bangs bangsa. a. Fungsi Fungsi penind penindaka akan n dilaks dilaksan anaka akan n dengan dengan usaha usaha penger pengeraha ahan n dan pengg penggun unaan aan kekuat kekuatan an
8
pertahanan dalam sistem pertahanan semesta untuk melakukan tindakan preemptive, penanggu penanggulanga langan, n, atau perlawanan perlawanan yang pelaksana pelaksanaanny annya a disesuaik disesuaikan an dengan dengan jenis ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkan. Tindakan preemptive merupakan bentuk penindakan yang dilakukan terhadap pihak lawan atau terhadap ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter, yang nyatanyata akan menyerang Indonesia. Tindakan Tindakan perlawana perlawanan n merupa merupakan kan bentuk bentuk penin penindak dakan an terhad terhadap ap pihak pihak lawan lawan yang yang sedan sedang g menyer menyerang ang Indone Indonesia sia atau atau telah telah mengu menguasa asaii sebagi sebagian an atau atau seluru seluruh h wilaya wilayah h Indone Indonesia sia denga dengan n cara cara menge mengerah rahkan kan seluru seluruh h kekuat kekuatan an negar negara, a, baik baik secara secara milite militer r maupun nonmiliter. Tindakan perlawanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan TNI didukung oleh segenap kekuatan bangsa dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Fungsi pemulihan memiliki cakupan ke dalam dan ke luar. Dalam lingkup ke dalam dalam,, fungsi fungsi pemuli pemulihan han merup merupak akan an keterp keterpad aduan uan usaha usaha pertah pertahana anan n negara negara yang yang dilaksanakan secara nonmiliter dan militer untuk mengembalikan mengembalikan kondisi keamanan nega negara ra yang yang tela telah h terga tergang nggu gu aki akiba batt keka kekaca caua uan n keama keamana nan n kare karena na per peran ang, g, pemberontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru hara, serangan teroris, atau bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.
BAB III KONDISI SAAT INI 9.
Umum
Perspe Perspekti ktiff tentan tentang g pembin pembinaan aan terito teritoria riall yang yang diangg dianggap ap releva relevan n saat saat ini dapat dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Pers Perspe pekt ktif if tekn teknis is mili milite ter; r; Pem Pembina binaan an Teri Terito tori rial al adal adalah ah sala salah h satu atu isti istila lah h teknis dalam ilmu kemiliteran. b. Pers Perspe pekt ktif if kegi kegiat atan an;; Pemb Pembin inaa aan n Teri Terito tori rial al yang yang dila dilaks ksan anak akan an TNI TNI adal adalah ah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu Pemerintah dalam dalam menyi menyiapk apkan an kekuat kekuatan an pertah pertahana anan n aspek aspek darat darat yang yang melip meliputi uti wilaya wilayah h pertahanan.
9
Berd Berdas asar arka kan n kedu kedua a pema pemaha hama man n di atas atas,, maka maka dapa dapatt dima dimakl klum umii apab apabil ila a sementara pihak berpendapat bahwa pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI, lebih kental kepentingan militernya itu sendiri daripada kepentingan untuk membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam melakukan pemberdayaan wilayah. Pada dasarnya tidak ada keraguan bahwa memang pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI tidak terlepas dari kepentingan pertahanan dalam arti mengantisipasi ancam ancaman an milite militerr dan tidak tidak terfok terfokus us pada pada ancama ancaman n nonmil nonmiliter iter,, karena karena hal ini sesuai sesuai dengan tugas TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Lebih jauh hal ini dapat dilihat dari tujuan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI AD, yaitu : a.
Dalam perspektif kepentingan pertahanan negara, bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya dalam rangka memenangkan pertempuran.
b.
Dalam persektif kepentingan masyarakat, bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat.
c.
Dalam perspektif kepentingan TNI AD, bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI AD.
Oleh karena itu, guna mencapai tujuan di atas, rangkaian kegiatan pembinaan teritorial dilaksanakan secara terus menerus dan bersifat koordinatif, lintas sektoral, dan terpad terpadu u untuk untuk kepen kepentin tingan gan pertah pertahana anan n negar negara a dan dan memba membantu ntu menga mengatas tasii kesuli kesulitan tan raky rakyat at.. Kara Karakt kter eris istik tik ini ini kemu kemudi dian an ditu dituan angk gkan an seba sebaga gaii asas asas-a -asa sas s pelak pelaksa sana naan an pembinaan teritorial TNI AD, yang dipedomani oleh setiap aparat teritorial di lapangan dan berlaku dalam setiap kegiatan pembinaan teritorial, yang meliputi asas-asas : a.
Tujuan, dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, yaitu untuk kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat.
b.
Kesatuan Komando, dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI AD di wilayah dengan perenc perencana anaan an yang yang terpad terpadu u serta serta di bawah bawah satu satu komand komando o dan dan penge pengend ndali alian an Komandan Kewilayahan setempat (Komandan Distrik Militer/Dandim).
c. Kesetaraa Kesetaraan, n, dilaksanaka dilaksanakan n bersama-sam bersama-sama a komponen komponen bangsa bangsa lainnya dalam dalam posisi posisi seta setara ra dan dan tidak tidak ada ada yang yang mene menemp mpat atka kan n seba sebaga gaii komp kompon onen en yang yang pali paling ng dominan, sehingga ada harmonisasi dalam pelaksanaannya. d. Kete Keterp rpad adua uan, n, dila dilaks ksan anak akan an seca secara ra terp terpad adu u dan dan lint lintas as sekt sektor oral al,, baik baik dalam dalam perencana perencanaan, an, pelaksana pelaksanaan, an, pengenda pengendalian lian dan pengawas pengawasan an sehingga sehingga hasilnya hasilnya dapat maksimal. e. Kekenyala Kekenyalan, n, dilaksanaka dilaksanakan n dengan perencana perencanaan an yang fleksibel fleksibel sehingga sehingga mampu merespon setiap perubahan siatuasi yang terjadi di lapangan.
10 f.
Kesederhanaan, dilaksanakan secara sederhana dan tepat sasaran serta tepat guna, sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan.
g. Terus menerus menerus,, dilaksanakan dilaksanakan sepanjan sepanjang g masa dan berkesinam berkesinambunga bungan n sehingga sehingga berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya untuk lebih memberikan pemahaman nyata tentang bentuk kegiatan frame e work work bagi pembin pembinaan aan terito teritoria riall sebaga sebagaii fram bagi pela pelaks ksan ana a pemb pembin inaa aan n teri terito toria riall di lapang lapangan, an, diteta ditetapka pkan n metod metode e yang yang selama selama ini telah telah berjal berjalan an dan dipedo dipedoma mani, ni, yaitu yaitu sebagai berikut : a.
Komunikasi sosial, yaitu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD guna penyampaian penyampaian pikiran pikiran dan pandangannya pandangannya yang terkai terkaitt dengan dengan pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h perta pertahan hanan an di darat, darat, melip meliputi uti wilaya wilayah h pert pertah ahan anan an dan dan keku kekuat atan an pend penduk ukun ungn gnya ya sert serta a memb memban angu gun, n, meme memeli liha hara ra,, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI – Rakyat.
b.
Bhakti Bhakti TNI, TNI, yaitu yaitu usaha, usaha, pekerj pekerjaan aan dan kegia kegiatan tan yang yang disele diselengg nggara araka kan n oleh oleh satuan jajaran TNI AD dalam membantu menyelenggarakan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif sendiri dan terkoordinasikan, serta berbagai hal yang terkait dalam penyiapan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan dilaksanakan baik secara secara berdiri berdiri sendiri sendiri maupun maupun bersama-sa bersama-sama ma dengan dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya. Bentuknya : 1) Kary Karya a Bhak Bhakti ti 2) Oper Operas asii Bhak Bhakti ti
c.
Pembin Pembinaan aan Perlaw Perlawan anan an Wilaya Wilayah, h, yaitu yaitu usaha usaha pekerja pekerjaan an dan kegiat kegiatan an yang yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD dalam rangka mewujudkan kekuatan pertah pertahana anan n aspek aspek darat, darat, baik baik yang yang menyan menyangku gkutt wilaya wilayah h pertah pertahana anan n maupu maupun n keku kekuat atan an pend penduk ukun ungn gnya ya,, yang yang memi memili liki ki keta ketaha hana nan n dala dalam m semu semua a aspe aspek k kehidupan dan memiliki kemampuan serta keterampilan serta upaya bela negara.
Diharapkan dari penetapan asas, metode dan penetapan tujuan dari pembinaan teritorial dalam pemberdayaan wilayah darat, dapat dicapai sasaran yang dikehendaki, yaitu : a. Terwujudny Terwujudnya a ruang juang juang yang tangguh tangguh berupa berupa wilayah wilayah pertahanan pertahanan aspek aspek darat yang yang siap siap sebaga sebagaii mandal mandala a perang perang/ma /manda ndala la opera operasi, si, dan mendu menduku kung ng bagi bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran darat. b. Terwuj Terwujudn udnya ya alat alat juang juang yang yang tanggu tangguh h berupa berupa tersedia tersedianya nya komponen komponen cadangan cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan pengganda TNI AD untuk memenangkan memenangkan pertempuran darat. c.
Terwujudny Terwujudnya a kondisi kondisi juang juang yang tangguh berupa berupa kondisi kondisi dinamis dinamis masyaraka masyarakatt dalam dalam kehidu kehidupan pan berma bermasya syarak rakat, at, berban berbangsa gsa dan berneg bernegara ara,, yang yang tercer tercermi min n
11
dalam dalam sikap sikap dan perila perilaku ku yang yang dijiwa dijiwaii oleh oleh kecint kecintaan aannya nya kepada kepada NKRI NKRI yang yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. d. Terwujudny Terwujudnya a kemanungg kemanunggalan alan TNI – Rakyat, Rakyat, berupa berupa ikatan yang yang kokoh kuat kuat serta bersatu padunya TNI – Rakyat, baik fisik maupun non fisik. Dari uraian di atas, peran pembinaan teritorial dihubungkan dengan eksistensi ancaman yang ada, secara gamblang selama ini TNI AD lebih menitikberatkan pada fungsi fungsi pertah pertahana anan n dalam dalam mengh menghada adapi pi ancam ancaman an milite militer, r, walaup walaupun un secara secara implisi implisitt antisipasi terhadap ancaman nonmiliter telah juga diberikan wacananya. Pera Peran n pemb pembin inaa aan n terit teritor oria iall dala dalam m meng mengha hada dapi pi anca ancama man n nonm nonmil ilite iter, r, dapa dapatt divisu divisuali alisas sasika ikan n dalam dalam kontek konteks s pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h dalam dalam rangka rangka memben membentuk tuk kekuat kekuatan an pertah pertahana anan, n, yang yang melip meliputi uti wilaya wilayah h pertah pertahana anan n dan kekua kekuatan tan penduk pendukung ung.. Terbentuknya wilayah pertahanan berkaitan dengan aspek geografis seagai ruang juang, yait yaitu u ruan ruang g mane maneuv uver er dan dan logis logisti tik k wila wilaya yah h pert pertah ahan anan an,, seda sedang ngka kan n terb terben entu tukn knya ya kekuatan pendukung berkaitan dengan rakyat sebagai subyek atau menyangkut aspek demogr demografi afi sebaga sebagaii alat alat juang, juang, baik baik dalam dalam kapasi kapasitas tas sebag sebagai ai kompon komponen en cadang cadangan an maupun komponen pendukung, dan aspek kehidupan serta kondisi sosial masyarakat sebagai kondisi juang yang memiliki ketahanan pada bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pada tataran tataran terwujudny terwujudnya a Kondisi Kondisi Juang Juang dimana dimana didalamny didalamnya a terkandun terkandung g ketahana ketahanan n meliputi aspek ipoleksosbudhankam dalam kehidupan rakyat Indonesia, yang disiapkan untuk mampu menghadapi ancaman nonmiliter dari pihak manapun.
10.
Permasalahan
Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia, yakni rakyat Indonesia, baik dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter, yang pada prinsipnya perlu mendapatkan dukungan tidak hanya dari individu warga negara Indonesia itu sendiri, tetapi terutama dari para penyelenggara sebagai pamong dan teladan bagi rakyat, dengan wujud perilaku serta dukungan materiil maupun immaterial mumpuni pada semua tingkat pemerintahan yang diselenggarakan seca secara ra sine sinerg rgis is,, diba dibaku kuka kan n dan dan haru harus s berl berlan anda dask skan an pada pada pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan undangan nasional nasional sampai sampai ke tingkat tingkat taktis, taktis, untuk menghasilkan menghasilkan pertahanan pertahanan negara yang berdaya tangkal tinggi.
BAB IV FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH
12
11.
Umum.
Pemberday Pemberdayaan aan wilayah wilayah pertahanan pertahanan darat sangat sangat bergantung bergantung pada dukungan dukungan sumber daya nasional yang dapat ditransformasikan menjadi sumber daya pertahanan. Esen Esensi si mana manaje jeme men n sumb sumber er daya daya pert pertah ahan anan an adal adalah ah peng pengel elol olaa aan n sumb sumber er daya daya pertahanan pada masa damai dan dalam keadaan perang. Manajemen sumber daya pertahanan sangat kompleks, mencakupi perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan, dan pengkomunikasian segenap sumber daya pertahanan, pertahanan, dari tingkat tingkat kebijakan kebijakan sampai dengan dengan tingkat tingkat operasion operasional. al. Prinsip Prinsip fundam fundament ental al dalam dalam penye penyelen lengga ggaraa raan n manaj manajem emen en sumber sumber daya daya pertah pertahana anan n adalah adalah efektivitas efektivitas pendayagu pendayagunaan naan sumber sumber daya untuk mencapai mencapai tujuan. tujuan. Dalam manajemen manajemen sumber sumber daya pertahana pertahanan, n, faktor faktor efisiensi efisiensi hendakny hendaknya a tidak menghamb menghambat at pencapaia pencapaian n tujuan pertahanan. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara profesional melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif. Efektivitas penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan ditentukan oleh organi organisas sasii dan kepem kepemimp impina inan n yang yang kenya kenyall dan profes profesion ional. al. Organi Organisas sasii pertah pertahana anan n memiliki memiliki karakterist karakteristik ik yang kenyal, yakni mampu mampu beradaptas beradaptasii dengan dengan dan mewadahi mewadahi seti setiap ap peru peruba baha han, n, tanp tanpa a melak melakuk ukan an peru peruba baha han n yang yang radi radika kal. l. Sifa Sifatt prof profes esio iona nall ditunjukkan oleh pengawakan organisasi oleh tenaga manusia dengan tingkat kecakapan yang tinggi yang didukung oleh sistem rekrutmen yang sangat selektif serta suasana lingkungan kerja yang dinamis. Dalam kerangka itu, organisasi markas-markas besar termasuk termasuk Departemen Departemen Pertahanan Pertahanan harus ramping ramping dan padat padat teknologi, teknologi, bukan padat padat manus anusia ia.. Ting Tingka katt marka arkas s besa besarr tida tidak k meng mengan anut ut sist sistem em keru kerucu cut, t, teta tetapi pi lebi lebih h mengu mengutam tamaka akan n pendek pendekata atan n fungsi fungsi yang yang berbas berbasis is kinerj kinerja. a. Organi Organisas sasii pada pada tingkat tingkat operasional sampai dengan kesatuan tingkat lapangan yang terdepan dari pertahanan militer disusun dengan sistem kerucut. Pertahana Pertahanan n negara negara diselengg diselenggaraka arakan n melalui melalui usaha usaha membangu membangun n dan membina membina kekuat kekuatan an pertah pertahana anan n yang yang mengh menghas asilk ilkan an daya daya tangka tangkall bangsa bangsa serta serta kemam kemampua puan n menga mengatas tasii dan menan menanggu ggulan langi gi setiap setiap ancam ancaman. an. Pertah Pertahan anan an disele diselengg nggara arakan kan oleh oleh pemerinta pemerintah h secara secara dini dengan dengan sistem sistem pertahanan pertahanan negara serta strategi pertahanan pertahanan negara. 12.
Fakto aktorr-F Fakto aktorr Yang Yang Be Berpen pengaru aruh a.
Nasional Indonesia dengan wilayah yang sangat luas serta terdiri atas pulau-pulau menuntut strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah terseb tersebut. ut. Karakt Karakteri eristi stik k geogra geografi fi yang yang tersus tersusun un dari dari gugus gugusan an kepula kepulauan uan yang yang terletak di posisi silang, dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, serta demografi yang majemuk mengandung tantangan yang sangat kompleks. Tugas melindung melindungii dan mengaman mengamankan kan Indonesia Indonesia dengan dengan karakterist karakteristik ik yang demikian demikian mengi mengisya syarat ratkan kan tantan tantangan gan yang yang kompl kompleks eks dan berimp berimplika likasi si pada pada tuntut tuntutan an pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal andal. Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, konflik komunal
13
yang bernuansa SARA, gerakan radikal yang anarkis, krisis energy serta isu politik sebagai akibat dari reformasi yang tidak terkendali. 1)
Isu Isu Per Perba bata tasa san n dan dan Pula Pulauu-Pu Pula lau u Kec Kecil il Te Terlu rluar
Isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan komple kompleks, ks, di antara antarany nya a menya menyangk ngkut ut eksist eksistens ensi, i, status status kepem kepemilik ilikan, an, konver konversi si lingku lingkunga ngan, n, pengam pengamana anan, n, dan pengaw pengawasa asanny nnya. a. Indone Indonesia sia dengan dengan bebera beberapa pa negara negara yang yang berbat berbatasa asan n dengan dengan wilaya wilayah h Indone Indonesia sia masih masih mempunya mempunyaii sejumlah sejumlah persoalan persoalan batas batas wilayah, wilayah, baik perbatasan perbatasan darat maupun maupun laut yang hingga hingga kini belum tuntas. tuntas. Masalah Masalah perbatasan perbatasan yang belum selesai menjadi sumber potensi ancaman pertahanan yang berpotensi konflik bersenjata di masa mendatang. Persoalan perbatasan yang belum tuntas tersebut di antaranya perbatasan darat dengan dan perbed perbedaan aan rezim rezim laut laut dengan dengan Malays Malaysia, ia, batas batas laut laut dengan dengan Singap Singapura ura,, peneta penetapan pan batas batas ZEE dengan dengan Thaila Thailand nd yakni yakni di perair perairan an selata selatan n Laut Laut Andaman, perbatasan laut dengan Filipina, batas ZEE dengan Palau, serta bata batas s lau laut anta antara ra Ind Indones onesia ia Tim Timor Leste este dan Aus Austral tralia ia sete setela lah h kemerdekaan Timor Leste. Dari semua isu perbatasan, wilayah Ambalat yang diklaim oleh Malaysia serta sepuluh titik yang masih bermasalah di Kalima Kalimanta ntan n merup merupaka akan n “titik “titik api” api” yang yang ke depan depan berpot berpotens ensii menjad menjadii sumber sengketa. Demikian pula, persoalan yang terkait dengan pulau terluar, seperti pengerukan pasir di Pulau Nipah dan sekitarnya, menjadi masalah serius karena terkait eksistensi pulau terluar yang makin kritis. Eksistensi pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia, yakni berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap tindakan diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak lain atau warga negara asing. Dari beberapa kasus ditemukan beberapa pulau kecil yang dikelola oleh perseorangan, bahkan ada pulau-pulau milik Indonesia yang dikelola oleh pihak asing. 2)
Isu Separatisme
Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa Pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik serta gerakan separatis bersenjata. Separatisme menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah NKRI, hal hal ini ini dibu dibukt ktik ikan an deng dengan an peng pengal alam aman an bahw bahwa a gera geraka kan n sepa separa rati tism sme e menjadi ancaman yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Gerakan separatisme menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, kese kesela lama mata tan n nega negara ra dan dan kese kesela lama mata tan n umum umum masy masyar arak akat at deng dengan an melakukan perampokan, pembunuhan, pembunuhan, dan penarikan pajak secara paksa. Adanya Adanya kelompok kelompok separatis di beberapa beberapa wilayah wilayah Indonesia Indonesia merupaka merupakan n
14
bibi bibitt-bib bibit it pote potens nsii anca ancama man n yang yang sela selalu lu akan akan meng mengan anca cam m keut keutuh uhan an wilayah wilayah NKRI, NKRI, terleb terlebih ih lagi lagi karen karena a akar akar masal masalah ah separa separatis tisme me banya banyak k dipicu oleh ketimpang ketimpangan an pada pemberian pemberian hak politik, politik, ekonomi, ekonomi, serta keadilan keadilan kepada kepada masyaraka masyarakatt sehingga sehingga menyebabk menyebabkan an ketidakny ketidaknyaman amanan an masy masyar arak akat at untu untuk k bera berada da dala dalam m naun naunga gan n NKRI NKRI akan akan teru terus s menj menjad adii potensi separatisme. 3)
Isu Terorisme.
Terorisme Terorisme merupakan merupakan salah salah satu ancaman nyata yang dihadapi Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan teroris telah mengancam keselamatan bangsa Indonesia serta mengancam kepentingan nasional Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Bom Bali I dan bom Bali II, pengeboman di depan Kedutaan Australia di Jakarta, dan peledakan di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, telah menyebabkan kerugian tidak saja berupa korban manusia dan harta benda tetapi juga mengancam perekonomian dan pariwisata Indone Indonesia sia.. Dari Dari aksi-a aksi-aksi ksi terori terorism sme e terse tersebut but,, terbuk terbukti ti bahwa bahwa Indone Indonesia sia menjadi menjadi salah satu sasaran sasaran aksi jaringan terorisme internasional. internasional. Pola kegi kegiat atan an para para pela pelaku ku aksi aksi tero terori rism sme e memb membuk ukti tika kan n bahw bahwa a jarin jaringa gan n teroris terorisme me intern internasi asiona onall berus berusaha aha melaku melakukan kan perekr perekruta utan n anggot anggota a dari dari masyarakat Indonesia. Bagi Indonesia aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan kejahatan terhadap terhadap kemanusia kemanusiaan an juga merupaka merupakan n ancaman ancaman terhadap keamanan nasional. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional sekaligus domestik (intermestik). 4) Isu Konflik Komunal. Demografi Indonesia yang sangat heterogen heterogen berimplika berimplikasi si terhadap terhadap potensi potensi konflik konflik yang berdimens berdimensii suku, suku, agama, ras, dan antargolongan. Di masa lalu Indonesia pernah mengalami beberapa konflik komunal yang terjadi di beberapa wilayah, seperti yang terja terjadi di di Kali Kalima mant ntan an,, Ambo Ambon n dan dan Maluk Maluku u Utar Utara, a, sert serta a Poso Poso.. Konf Konfli lik k komuna komunall menga menganca ncam m persat persatuan uan dan kesatu kesatuan an bangsa bangsa serta serta menjad menjadii sumb sumber er anca ancama man n yang yang meng mengga gang nggu gu stab stabil ilita itas s keam keaman anan an nasi nasion onal al.. Demografi Indonesia yang heterogen serta masyarakatnya yang memiliki masalah masalah dari berbagai berbagai aspek kehidupan kehidupan,, baik sebagai individu maupun dala dalam m hubu hubun ngan kelom lompok pok atau tau golo olongan ngan,, sang sangat at rent renta an untu untuk k dimanfaatk dimanfaatkan an oleh pihak-piha pihak-pihak k tertentu tertentu yang menjadi menjadi penggerak penggerak konflik komunal. Di samping itu, berkembangnya ajaran sesat di sejumlah wilayah yang yang mend mendap apat at pene penent ntan anga gan n kera keras s dari dari masy masyar arak akat at akan akan menja menjadi di pendorong timbulnya konflik komunal di masa-masa datang. 5) Isu Radikalism isme yang Anarkis. is. Penanganan isu isu-isu isu glo global sec secara unilat unilatera erall atau atau tidak tidak seimba seimbang ng sering sering menja menjadi di pendor pendorong ong bangki bangkitny tnya a
15
gerakan gerakan radikalism radikalisme. e. Gerakan Gerakan radikalism radikalisme e selalu selalu menggang mengganggu gu stabilitas stabilitas keama keamanan nan sehing sehingga ga perlu perlu penan penangan ganan an secar secara a serius serius menur menurut ut hukum hukum,, tanpa diskriminasi. Gerakan radikal berpotensi mengganggu kepentingan publik, baik masyarakat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, penanganannya sangat mendesak. Apabila penanganannya tidak serius, hal tersebut tidak saja merugikan citra bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk kekuatan asing. 6) Isu Politik. Perkembangan politik sampai dengan era Reformasi bany banyak ak menga engala lam mi peru peruba baha han n dan dan cend cender erun ung g menga engara rah h kepa kepada da ketidakpastian. Demokrasi yang berkembang seluas-luasnya belum diikuti dengan pengetahuan, kesiapan, kesiapan, dan kedewasaan kedewasaan masyarakat masyarakat dalam menerapkan menerapkan nila nilai-n i-nila ilaii demo demokr kras asii ters terseb ebut ut.. Nuan Nuansa sa kebe kebeba basa san n dita ditand ndai ai deng dengan an terbukanya keran politik yang semakin terbuka lebar serta kontrol politik dari masyarakat yang cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas. Proses demokrasi harus dipelihara dengan terus membangun dan member memberday dayaka akan n instru instrume men-i n-inst nstrum rumen en demokr demokrasi asi.. Dalam Dalam kontek konteks s ini, ini, pendidikan politik di tingkat masyarakat dan seluruh pelaku politik perlu ditin ditingk gkat atka kan n sehin sehingg gga a terc tercip ipta ta kede kedewa wasa saan an dan dan buda budaya ya poli politi tik k yang yang semakin terarah dan maju. 7) Isu Peningkatan Kebutuhan terhadap Keamanan Global.
Energi
Dunia
serta
Dampaknya
Isu Isu keam eamanan nan energ nergii dala dalam m dekad ekade e tera terak khir hir ini ini sem semakin akin mengemuka dan diperkirakan akan berdampak terhadap keamanan global dalam tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat dunia akan ener energi gi minya inyak k dan gas gas bum bumi yang ang teru terus s mening ningk kat, at, sem sementar ntara a ketersediaa ketersediaannya nnya semakin semakin terbatas, terbatas, berimplika berimplikasi si secara secara politik, politik, ekonomi, ekonomi, dan keamanan. Kebangkitan ekonomi di negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terh terhad adap ap keam keaman anan an kawa kawasa san n dan dan keam keaman anan an glob global al ikut ikut mend mendor oron ong g meningkatnya kebutuhan energi secara global. Sifat energi minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperbaharui, lambat laun akan semakin langka, sem sementa entara ra kebu kebutu tuha han n duni dunia a teru terus s meni mening ngka kat. t. Kond Kondis isi, i, sepe sepert rtii itu itu menyebabkan krisis energi di masa-masa datang akan semakin serius dan dapat menjadi sumber konflik antarnegara. Meningkatnya ketergantungan ener energi gi dan dan terb terbat atas asny nya a sum sumber ber daya daya miny minyak ak dan dan gas gas bumi bumi tela telah h mengakibatkan kenaikan harga minyak dan gas berada jauh di atas harga yang yang waja wajar. r. Harg Harga a miny minyak ak yang yang teru terus s mena menaik ik tela telah h meng mengak akib ibat atka kan n kenaik kenaikan an semua semua kebut kebutuha uhan n pokok pokok manus manusia ia dan berdam berdampak pak signif signifika ikan n terhadap stabilitas perekonomian secara global.
16
Bagi negara negara berkemba berkembang, ng, termasuk termasuk Indonesia Indonesia,, kenaikan kenaikan harga harga minyak minyak bumi bumi memba membawa wa dampak dampak terhad terhadap ap stabil stabilitas itas ekonom ekonomii dan dan keama keamanan nan teruta terutama ma menam menambah bah beban beban pada pada anggar anggaran an dan belanj belanja a negara negara.. Pada Pada lingk lingkup up masy masyar arak akat at,, kena kenaik ikan an harg harga a miny minyak ak duni dunia a berd berdam ampa pak k pada pada kenaikan harga barang dan jasa yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Kenaikan dapat berpotensi mendorong gejolak sosial apabila kenaikan tersebut tidak dapat dikelola secara tepat. Terbatasnya sumber daya energi minyak mendorong kekhawatiran munculnya persaingan baru di berbag berbagai ai kawas kawasan an yang yang dipicu dipicu oleh oleh kebutu kebutuhan han untuk untuk menga mengama manka nkan n penguasaan sumber energi. b.
Provinsial.
Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk percepatan dan pembangunan di daerah. Penerapan secara serentak tidak dii kuti dengan kesiapan daerah sehingga menimbulkan sejumlah isu, antara lain, terkait terkait dengan dengan isu otonomi otonomi khusus, khusus, ketimpang ketimpangan an pembangu pembangunan nan di luar Pulau Jawa, dan tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaan pemekaran daerah, sering menjadi komoditas politik yang memicu persoalan politik, demikian pula dengan kega kegaga gala lan n pela pelaks ksan anaa aan n pem pemilih ilihan an kepa kepala la daer daerah ah di seju sejum mlah lah wila wilaya yah, h, kese kesemu muan anya ya itu itu mendo endoro rong ng konf konfli lik k vert vertik ikal al dan dan konf konfli lik k hori horizo zont ntal al yang ang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak Sejak pember pemberlak lakuan uan otonom otonomii daerah daerah,, sejum sejumlah lah daera daerah h berusa berusaha ha menunt menuntut ut pemerinta pemerintah h pusat pusat untuk memberikan memberikan status status otonomi otonomi khusus. khusus. Status Status tersebut tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untuk mengurus wilayah sendiri yang menye menyentu ntuh h bidan bidang-b g-bida idang ng pemer pemerint intaha ahan, n, hukum hukum,, agama agama,, bahkan bahkan termas termasuk uk keamanan. Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola secara tepat dapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Pemba Pembangu nguna nan n Nasion Nasional al masih masih terko terkonse nsentr ntrasi asi di Pulau Pulau Jawa, Jawa, sebag sebagai ai akibatnya Pulau Jawa menjadi sasaran urbanisasi dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan daya tampung dan tata ruang Pulau Jawa. Kondisi tersebut ikut mena menamb mbah ah ketim ketimpa pang ngan an pemb pemban angu guna nan n di daer daerah ah-d -dae aera rah h dan dan pada pada skal skala a tertentu dapat menjadi isu stabilitas nasional. Isu lain yang juga cukup menonjol adalah mengenai tata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkan dalam pembagian kawasan-kawasan pemban pembangun gunan an menga mengand ndung ung potens potensii permas permasala alahan han yang yang komple kompleks. ks. Dengan Dengan mengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dan kegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, diperlukan penanganan yang saksama untuk dapat mempertemukan semua kepentingan, tanpa timbul implikasi terhadap stabilitas nasional. c.
Lokal
17
Pada tingkat lokal, gejala globalisasi semakin terasa dan telah menjangkau masya masyarak rakat at yang yang berdom berdomisil isilii di peloso pelosok. k. Kondis Kondisii terse tersebut but telah telah mendo mendoron rong g terjadinya mobilitas penduduk, baik secara fisik, yakni melalui migrasi penduduk dari dari suat suatu u daer daerah ah ke daer daerah ah lain lain,, maup maupun un dalam dalam wuju wujud d komu komuni nika kasi si anta antar r masyarakat yang makin mudah dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan info inform rmas asii yang yang maki makin n menj menjan angk gkau au raky rakyat at bias biasa a dan dan bers bersifa ifatt rama ramah h bagi bagi pengguna. Perkembangan ini mendorong berlangsungnya pertukaran nilai secara serta-merta yang sulit dibendung dan cenderung mempercepat berkembangnya pola hidup modern dengan ciri kehidupan yang bebas dan praktis, yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnya penguatan identitas lokal sebagai respons masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan otonomi daerah. Penguatan identitas lokal banyak dimunculkan dalam kemasan isu putra daerah, hak hak adat adat,, dan dan hak hak ulay ulayat at.. Kond Kondis isii yang ang berk berkem emba bang ng sepe sepert rtii ini ini sang sangat at Ika. kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Penguatan identitas lokal yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horizontal yang berdimensi SARA. Tantangan yang tidak kalah signifikan adalah permasalahan kemiskinan, kebodohan, keterb keterbela elakan kangan gan,, dan ketida ketidakad kadilan ilan.. Dalam Dalam kontek konteks s pertah pertahana anan, n, aspek aspek ini berd berdim imen ensi si pert pertah ahan anan an nonm nonmili ilite terr yang yang meme memerlu rluka kan n pena penang ngan anan an deng dengan an pendekatan multisektoral dan integratif. Bencana Bencana alam, selain menjadi menjadi tantangan tantangan yang berskala berskala nasional, nasional, juga memi memilik likii dime dimens nsii loka lokal. l. Depa Depart rtem emen en dan dan lemb lembag aga a tekn teknis is peme pemeri rint ntah ah,, baik baik lembag lembaga a riset riset maupun maupun pergur perguruan uan tinggi tinggi,, termas termasuk uk sumber sumber dari dari luar luar negeri, negeri, memetakan bahwa hampir semua daerah di Indonesia rawan terhadap bencana alam dengan bentuk yang bervariasi, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kelangkaan sumber daya air, dan kebakaran hutan. 13.
Peluang at atau Ha Hambatan
Pada Pada masa masa damai damai,, pembin pembinaa aan n terito teritoria riall dibang dibangun un untuk untuk mengh menghasi asilka lkan n daya daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang kelemahan yang dapat menjadi titik lemah. lemah. Seyogy Seyogyany anya a Pembi Pembinaa naan n Terito Teritorial rial pada pada masa masa damai damai dilaks dilaksana anakan kan dalam dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. Kesada Kesadaran ran di kalan kalangan gan penyel penyeleng enggar gara a akan akan pentin pentingny gnya a pemban pembangu gunan nan dan pemberday pemberdayaan aan sistem sistem pertahanan pertahanan negara negara akhir-akhi akhir-akhirr ini cukup cukup signifikan, signifikan, beberapa kebijak kebijakan an Pemeri Pemerinta ntah h bersam bersama a DPR antar antara a lain lain dalam dalam menet menetapk apkan an pos anggar anggaran an pertahanan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, senantiasa didasarkan pada pertimbangan yang cukup komprehensif dari sisi kepentingan pertahanan itu sendiri, walaupun tetap disesuaikan dengan daya dukung dan skala prioritas yang proporsional dari bidang pembangunan lainnya.
18
Kond Kondis isii ini ini sang sangat at kond kondus usif if di teng tengah ah-t -ten enga gah h upay upaya a TNI TNI untu untuk k mela melaku kuka kan n reformasi internal yang telah dicanangkan sejak ditetapkannya Paradigma Baru Sosial Politik tahun 1998, yaitu : a. Meru Merub bah Posi Posisi si dan dan Me Metod tode Tid Tida ak Har Harus us di Dep Depan an.. Hal ini mengandung arti arti bahw bahwa a kepe kepelop lopor oran an TNI TNI dala dalam m kehi kehidu dupa pan n masy masyar arak akat at,, berb berban angs gsa a dan dan bernegara kini berubah untuk memberi kesempatan sepenuhnya kepada institusi fungsional melaksanakan tugasnya. b. Men Mengub gubah dar dari Kons Konsep ep Men Mendudu duduki ki Men Menjadi jadi Memp Mempen enga garu ruhi hi.. Hal ini mengandung arti bahwa peran sosial politik (sospol) TNI dipandang tidak perlu lagi menempatkan personil dalam jabatan sipil. c. Meng Mengub ubah ah dar darii Cara Cara Mem Mempe peng ngar aruh uhii Secar Secara a Lang Langsu sung ng Men Menja jadi di Tid Tidak ak Langsung. Langsung . Bila dimasa lalu peran sosial politik ABRI dikonotasikan berperan aktif dalam dalam kanca kancah h politik politik prakti praktis, s, maka maka peruba perubahan han yang yang dimaks dimaksud ud menga mengand ndung ung makna, penanggalan peran sosial politik dalam politik praktis. ” (keber d. Senantiasa Melaksanakan “Role Sharing ” (kebersam samaan aan dalam dalam peng pengam ambi bila lan n kepu keputu tusa san n pent penting ing kene kenega gara raan an dan dan peme pemeri rint ntah ahan an)) deng dengan an komponen bangsa lainnya, dalam suatu sistem nasional terpadu. Karena pada dasarnya dasarnya fungsi fungsi dan peran masing-masing masing-masing merupakan merupakan subsistem subsistem yang saling saling mengait dalam rangka mewujudkan kinerja manajemen nasional. Dengan adanya Paradigma Baru Sospol TNI ini sangat berpengaruh terhadap perubahan struktur dan kultur kerja Komando Teritorial (Koter) dan Aparat Teritorial (Apter). Lembaga sospol langsung dilikuidasi disusul dengan likuidasi Badan Pembinaan Kekary Kekaryaan aan ABRI. ABRI. Sebaga Sebagaii implik implikasi asinya nya,, kepada kepadatan tan kegiat kegiatan an di Komand Komando o Terito Teritoria riall berkurang cukup drastis. Pengurangan ini lebih terasa lagi setelah keluarnya TAP MPR Nomo Nomorr :VI/ :VI/MP MPR/ R/20 2000 00 tent tentan ang g Pemi Pemisa saha han n TNI TNI dan dan Polri Polri dan dan TAP TAP MPR MPR Nomo Nomorr : VII/MPR/2000 tentang ketentuan TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI, minus keamanan yang menjadi tugas pokok Polri, yang kemudian dibakukan ke dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2004, yaitu pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tanggal 20 April 2000 diputuskan bahwa TNI tidak lagi mengemban fungsi sospol guna memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan. Langkah-langkah reformasi internal TNI selengkapnya yang telah dilaksanakan adalah : a. Perumu Perumusa san n Parad Paradigm igma a Baru Baru TNI; TNI; b. Pemisa Pemisahan han TNI dari dari Polr Polri; i; c. Menanggalkan peran sospol secara bertahap dan tidak terlibat politik praktis; d. Pengakhiran Doktrin kekaryaan sehingga tidak ada lagi prajurit dinas aktif yang menduduki jabatan kekaryaan; e. Likuidasi institusi sospol dari struktur TNI;
19
f.
Netralitas TNI dalam Pemilu;
g. Refungsionalisasi hubungan antara institusi TNI dengan organisasi keluarga besar TNI menjadi hubungan fungsional dan kekeluargaan; h. Penempatan pembinaan organisasi Korpri TNI kembali dalam fungsi pembinaan personil; i.
Refungsionalisasi dan restrukturalisasi teritorial sebagai fungsi pemerintahan;
j.
Memb Membuk uka a bada badan n usah usaha a yang yang bern bernau aung ng di bawa bawah h yaya yayasa san n TNI TNI terh terhad adap ap transparansi profesionalisme berdasarkan kaidah manajemen badan usaha dan audit publik;
k. Meni Mening ngka katk tkan an pema pemaha hama man n sada sadarr huku hukum m dan dan HAM HAM kepa kepada da praj prajur urit it seca secara ra keseluruhan;
l.
Mema Memand ndan ang g seti setiap ap masa masala lah h keba kebang ngsa saan an dari dari pend pendek ekat atan an pera peran n TNI TNI dan dan kewenangan sebagai instrumen pertahanan yang dicirikan oleh undang-undang sesuai kesepakatan bangsa.
Dengan ditiadakannya fungsi Sospol dan dilakukannya reformasi internal di tubuh TNI, maka landasan hukum penyelenggaraan pembinaan teritorial ada pada pasal 7 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam melaksanakan berday dayaka akan n wilaya wilayah h pertah pertahana anan n dan oper operas asii milit militer er sela selain in pera perang ng adal adalah ah “…mem “…member kekuat kekuatan an pendu penduku kungn ngnya ya secar secara a dini dini sesuai sesuai dengan dengan sistem sistem pertah pertahana anan n semest semesta a”, dengan demikian istilah “pembinaan teritorial” tidak dikenal di dalam UU tersebut. Untuk mengetahu mengetahuii sampai sampai sejauh mana penjabara penjabaran n dari pasal 7 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 34 Tahun 2004, maka pendekatan atau penafsiran awal dilakukan dengan membaca Penjelasan dari Undang-undang tersebut, dimana di dalam Penjelasannya “pemberdayaan wilayah” dijelaskan sebagai berikut : a. Membantu Pemerinta Pemerintah h menyiapka menyiapkan n potensi potensi nasional nasional menjadi menjadi kekuatan kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. b. Membantu Pemerinta Pemerintah h menyeleng menyelenggarak garakan an pelatihan pelatihan dasar kemilitera kemiliteran n secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. c. Membantu pendukung.
Peme Pemeri rint ntah ah
memb member erda daya yaka kan n
raky rakyat at
seba sebaga gaii
keku kekuat atan an
Deng Dengan an demi demiki kian an pera peran n TNI TNI dalam dalam rang rangka ka pemb pember erda daya yaan an wila wilaya yah h adal adalah ah melak melaksan sanaka akan n operas operasii milite militerr yang yang sifatn sifatnya ya “membantu ”. ”. Yang Yang menjad menjadii pertan pertanyaa yaan n berikutnya adalah apakah “membantu “ membantu ” itu dilakukan oleh TNI setelah adanya permintaan untuk dibantu dari Pemerintah atau secara melekat ada kewajiban hukum pada TNI untuk untuk “memba “membantu ntu”, ”, hal ini tentu tentu memer memerluk lukan an kajian kajian dan legisl legislasi asi untuk untuk membe memberik rikan an kepastian tataran kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
20
Di dala dalam m peng penger ertia tian n kata kata “mem “memba bant ntu” u” terk terkan andu dung ng arti arti bahw bahwa a pihak pihak yang yang membe memberik rikan an bantua bantuan n berada berada pada pada keada keadaan an yang yang siap siap untuk untuk membe memberik rikan an bantua bantuan. n. Dengan kata lain, TNI harus memiliki kelengkapan persyaratan minimum, yaitu kesiapan doktrin pemberdayaan wilayah, alat perlengkapan minimum dan sumber daya manusia yang menguasa menguasaii olah keprajurita keprajuritan n serta metode-m metode-metode etode penyiapan penyiapan potensi potensi wilayah, wilayah, untuk untuk dapat dapat memban membantu tu Pemeri Pemerinta ntah h melak melakuka ukan n pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h pertah pertahana anan n beserta kekuatan pendukungnya.
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN 14.
Umum.
Untuk mewujudka mewujudkan n tujuan tujuan pertahana pertahanan n darat, darat, strategi strategi pertahana pertahanan n disesuaika disesuaikan n deng dengan an kara karakt kter eris isti tik k geog geogra rafi fi,, demo demogr graf afi, i, sert serta a kond kondis isii sosi sosial al Indo Indone nesi sia a yang yang dipersiapkan secara dini oleh satuan teritorial sampai ke tingkat Koramil melalui produk Berita Teritorial, dimana datanya diperbaharui secara periodik dan terprogram. Selain itu, efek efekti tivi vita tas s stra strate tegi gi pert pertah ahan anan an dite ditent ntuk ukan an oleh oleh desa desain in post postur ur pert pertah ahan anan an yang yang memad memaduka ukan n pertah pertahana anan n milite militerr dan dan pertah pertahana anan n nonmil nonmilite iterr sebaga sebagaii satu satu kesatu kesatuan an pertahanan yang dipersenjatai baik secara psikis maupun fisik serta saling memperkuat dan saling menyokong. Dipersenja Dipersenjatai tai secara secara psikis psikis diwujudka diwujudkan n dalam usaha menanam menanamkan kan kecintaan kecintaan kepa kepada da tana tanah h air air dan dan NKRI NKRI,, menu menumb mbuh uhke kemb mban angk gkan an kesa kesada dara ran n berb berban angs gsa a dan dan bernegara, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan nega negara ra,, sert serta a mele meleng ngka kapi pi diri diri deng dengan an ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n dan dan tekn teknol olog ogii seba sebaga gaii pengejawantahan dari sistem senjata sosial. Dipersenja Dipersenjatai tai secara secara fisik diwujudkan diwujudkan ke dalam pemberian pemberian bekal bekal keterampi keterampilan lan fisik, baik melalui wadah prajurit TNI maupun sebagai rakyat terlatih yang dipersiapkan untuk menjadi Komponen Cadangan, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan dan persenjataan militer serta menguasai taktik dan strategi bertem bertempur pur sebaga sebagaii pengej pengejawa awanta ntahan han sistem sistem senja senjata ta tekno teknolog logi. i. Dalam Dalam mengh menghada adapi pi Perang Rakyat Semesta dalam bentuk perang berlarut, terdapat lima hal yang harus dibangun dan dijaga, yakni yang terkait dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi, dan sistem pertahanan. Sistem politik harus tetap diarahkan untuk menjaga dan memelihara Pancasila sebagai sebagai dasar dasar falsafah falsafah seluruh seluruh bangsa bangsa Indonesia Indonesia dalam kehidupan kehidupan bermasya bermasyarakat rakat,, berbangsa berbangsa,, dan bernegara bernegara,, serta dijadikan dijadikan sebaga sebagaii dasar perjuang perjuangan. an. Sistem Sistem politik politik jug juga a menj menjam amin in keut keutuh uhan an pers persat atua uan n dan dan kesa kesatu tuan an bang bangsa sa sert serta a kela kelang ngsu sung ngan an perjuangan sampai perjuangan membuahkan kemenangan. Dalam mewujudkan sistem politi politik k terseb tersebut, ut, pembe pemberda rdayaa yaan n wilaya wilayah h pertah pertahan anan an darat darat nilai-n nilai-nila ilaii Pancas Pancasila ila harus harus menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan secara berlanjut. Sistem ekonomi Indonesia
21
harus harus mampu mampu menopa menopang ng kesina kesinamb mbung ungan an perjua perjuanga ngan n dengan dengan memb membang angun un strukt struktur ur ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing serta didukung oleh sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Sistem sosial budaya Indonesia harus memacu kehidupan masyarakat yang kompetitif dan produktif, yang dilandasi oleh nilai dan semangat juang, disiplin yang tinggi, dan kerja keras untuk mengejar kemajuan sehingga pada gilirannya akan menghadirkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Bersamaan dengan sistem yang lain, sistem teknologi dibangun untuk mema memacu cu pert pertum umbu buha han n indu indust stri ri nasi nasion onal al untu untuk k mewu mewuju judk dkan an kema kemand ndiri irian an deng dengan an menghasilkan produk-produk dalam negeri, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun maupun kebutuha kebutuhan n pertahanan. pertahanan. Selanjutny Selanjutnya a sistem, sistem, pertahana pertahanan n darat dibangun dibangun dan dike dikemb mban angk gkan an untu untuk k dapa dapatt menja menjaga ga dan dan memp memper erta taha hank nkan an keme kemerd rdek ekaa aan n dan dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan diperankan oleh TNI TNI yang yang tang tanggu guh h dan dan prof profes esio iona nal, l, didu diduku kung ng oleh oleh selu seluru ruh h raky rakyat at dala dalam m sist sistem em pertahanan semesta yang berdaya tangkal tinggi serta menjamin stabilitas keamanan nasional yang memungkinkan memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional. 15.
Permasalahan
Penye Penyelen lengga ggaraa raan n pembin pembinaan aan terito teritoria riall dalam dalam rangka rangka pember pemberday dayaa aan n wilaya wilayah h pertahanan darat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara negara dan tetap berpedoma berpedoman n pada ketentuan pokok penyelengg penyelenggaraan araan pertahanan pertahanan negara negara.. Tingka Tingkatt kebij kebijaka akan n dijaba dijabarka rkan n dalam dalam pokokpokok-pok pokok ok pembin pembinaan aan kekuat kekuatan an dan kemampuan dalam tataran kewenangan pembinaan. Pembin Pembinaan aan teritor teritorial ial dalam dalam rangk rangka a pember pemberday dayaa aan n wilaya wilayah h pertah pertahana anan n darat darat meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, teknologi dan industri pertahanan, serta sistem tata nilai untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Pendayagunaan sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan kelestarian lingkungan hidup. Di lain lain pihak pihak mentr mentrans ansfom fomas asika ikan n fungs fungsii pembin pembinaan aan teritor teritorial ial yang yang selama selama ini dilaksana dilaksanakan kan Komando Komando Teritorial Teritorial menjadi menjadi fungsi fungsi pemerintah pemerintahan an otonomi otonomi daerah daerah yang dalam keadaan transisi pasti tidak mudah, karena menyangkut perubahan baik yang bersif bersifat at legal, legal, strukt struktura urall maupu maupun n kultur kultural, al, proses proses peruba perubahan han itu seyogy seyogyany anya a tidak tidak berlan berlangs gsung ung dalam dalam pemisa pemisahan han,, namun namun harus harus dalam dalam proses proses estafe estafet, t, bertah bertahap ap dan gradua graduall serta serta memp memperh erhati atika kan n potens potensii lingku lingkunga ngan n dan kekua kekuatan tan serta serta kemam kemampua puan n daerah setempat. Dasar Dasar pemik pemikira iran n refung refungsio sional nalisa isasi si dan restru restruktu kturis risasi asi pembin pembinaan aan terito teritoria riall itu sendiri didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat Indonesia masa depan yang hendak kita bangun adalah masyarakat madani yang demokratis dan modern. Dengan demikian perlu konsep yang matang melalui proses perencanaan yang terpadu dan komprehensif, mempertimbangkan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.
22
Pengaliha Pengalihan n fungsi fungsi pembinaan pembinaan teritorial teritorial tidak selalu selalu mengandu mengandung ng konsekue konsekuensi nsi pembubaran Komando Teritorial (Koter) atau Komando Kewilayahan (Kowil). Di dalam Und Undangang-U Unda ndang Nomo omor 34 Tahun ahun 200 2004 tent tentan ang g TNI, NI, tug tugas mela elaksa ksanak nakan pemberdayaan wilayah pertahanan menjadi salah satu tugas TNI dalam bentuk operasi mili milite terr sela selain in pera perang ng,, maka maka di dalam dalam era era oton otonom omii daer daerah ah kewe kewena nang ngan an ters terseb ebut ut seyogyanya disinkronisasi secara eksplisit dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dalam arti terdapat suatu sinergi antara aparatur TNI khususnya aparat teritorial dengan aparat pemerintahan di daerah, yang berwenang dalam penataan ruang dan pembinaan potensi daerah. Dengan demikian diharapkan, aparat Pemerintahan Daerah lebih memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan aparat teritorial TNI, khususnya TNI AD, menyiapkan RUANG, ALAT dan KONDISI JUANG yang tangguh dalam rangka pertahanan Negara. Walaupun fungsi teritorial secara bertahap dialihkan kepada institusi fungsional, Koter/Kowil masih diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan, karena fungsi ini sesua sesuaii undang undang-un -undan dang g tidak tidak dapat dapat didele didelegas gasika ikan n kepada kepada pemeri pemerinta ntah h daerah daerah.. Visualisasi Koter/Kowil di masa depan sebagai aparat pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi operasional militer sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu sebagai penindak dan penyanggah awal serta pelatih rakyat, menurut hukum positif saat ini tidak memiliki kewenangan langsung menjangkau masyarakat. Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan darat dengan memperhatikan hak masyarakat. Wilayah yang digunakan sebagai i nstalasi milite militerr dan daerah daerah latiha latihan n milite militerr yang yang strate strategis gis disiap disiapkan kan oleh oleh pemeri pemerinta ntah. h. Dalam Dalam mendukung kepentingan penyelenggaraan wilayah pertahanan darat, penataan ruang yang dilakukan untuk tujuan kesejahteraan diintegrasikan dengan tujuan pertahanan. Oleh karena itu, penataan ruang kawasan pertahanan berada dalam sistem penataan ruang nasional dan perlu dijamin kepastian hukumnya. Sela Selanju njutn tnya ya,, pemb pemban angu guna nan n di daer daerah ah haru harus s memp memper erha hatik tikan an kepe kepent ntin inga gan n pertahanan pertahanan dan pembinaan pembinaan kemampu kemampuan an pertahana pertahanan n darat dan dilaksanaka dilaksanakan n melalui melalui koordi koordinas nasii antar antar lembag lembaga. a. Perenc Perencana anaan an pemban pembangun gunan an sarana sarana dan prasar prasarana ana vital vital nasional dan di daerah mengakomodinasi kepentingan pertahanan darat untuk tujuan jangka panjang.
BAB VI KONSEPSI 16.
Umum
Pertah Pertahana anan n negara negara bertit bertitik ik tolak tolak pada pada falsaf falsafah ah dan panda pandanga ngan n hidup hidup bangs bangsa a Indonesia Indonesia untuk untuk menjamin menjamin keutuhan keutuhan dan tetap tegaknya tegaknya Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pandangan hidup tersebut di atas, pertahanan negara bersifat semesta dalam arti
23
melibatkan seluruh rakyat sebagai wujud hak serta kewajiban bela negara dan segenap sumber daya nasional, sarana maupun prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara seba sebaga gaii satu satu kesa kesatu tuan an pert pertah ahan anan an,, yang yang dise disele leng ngga gara raka kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah dan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membi embina na kem kemampua puan sert serta a daya tang tangk kal negar egara a maup aupun bang angsa, sa, dan menanggulangi menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, merupakan usaha usaha untuk untuk mewu mewujud judkan kan satu satu kesatu kesatuan an pertah pertahana anan n negar negara a guna guna menca mencapai pai tujuan tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mema memajuk jukan an kesej kesejaht ahtera eraan an umum, umum, mence mencerda rdaska skan n kehidu kehidupan pan bangs bangsa a dan ikut ikut serta serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh : a. Komp Kompon onen en cad cadan anga gan, n, yait yaitu u sumbe sumberr daya daya nasi nasion onal al yang yang tela telah h disia disiapk pkan an untu untuk k diker dikerah ahka kan n mela melalu luii mobi mobilis lisas asii guna guna memp memper erbe besa sarr dan dan memp memper erku kuat at kekuatan serta kemampuan komponen utama. b. Komp Kompon onen en pen pendu duku kung ng,, yaitu yaitu sumb sumber er day daya a nasi nasion onal al yan yang g dapa dapatt digu diguna naka kan n untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen cadangan. Dalam menghadapi menghadapi ancaman ancaman nonmiliter, nonmiliter, menempa menempatkan tkan lembaga lembaga pemerintah pemerintah di luar bidang bidang pertahanan pertahanan sebagai sebagai unsur unsur utama utama yang disesuaikan disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperha memperhatikan tikan kondisi kondisi geografis geografis Indonesia Indonesia sebagai sebagai negara negara kepulauan kepulauan.. Di samping samping prin prinsi sip p ters terseb ebut ut,, pert pertah ahan anan an nega negara ra juga juga memp memper erha hati tika kan n prin prinsi sip p keme kemerd rdek ekaa aan, n, kedaulatan, dan keadilan sosial. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan dan keputusan politik pertahanan negara untuk untuk meneg menegakk akkan an kedau kedaulat latan an negara negara,, memper mempertah tahank ankan an keutu keutuhan han wilaya wilayah, h, serta serta melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Adapun salah satu bentuk operasi militer selain perang yang menjadi tugas pokok TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, yang diselenggarakan melalui :
24
a. Mem Membantu ntu peme emerint rintah ah menyi nyiapk apkan pote poten nsi nas nasiona ionall menja njadi kek kekuata uatan n pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta. b. Mem Membantu ntu pem pemerin erinta tah h menye enyele leng ngga gara raka kan n pela pelati tiha han n das dasar kemi emilite litera ran n secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. c. Membantu pendukung. 17.
pemerintah
memberdayakan
rakyat
sebagai
kekuatan
Kebijaksanaan
Salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cakupan penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan, pelatihan dasar kemiliteran, serta pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tugas Tugas tersebut tersebut diselengg diselenggaraka arakan n TNI melalui melalui OMSP. Oleh karena karena luasnya luasnya spektrum spektrum tugas tugas pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h memb membutu utuhka hkan n legisl legislasi asi dan dan kecak kecakapa apan n atau atau keahli keahlian an khusus, yang mencakup penguasaan karakteristik wilayah serta sumber daya yang ada di wilayah wilayah negara. negara. Kemampu Kemampuan an pemberday pemberdayaan aan wilayah wilayah juga menyangk menyangkut ut penyiapan penyiapan sege segena nap p sumb sumber er daya daya nasi nasion onal al yang yang meli melipu puti ti wila wilaya yah h nega negara ra bese besert rta a keku kekuat atan an pendukungnya untuk melaksanakan OMP pada saat diperlukan. Pelaksanaannya sesuai dengan dengan kebutu kebutuhan han sistem sistem pertah pertahana anan n negara negara dan kondis kondisii keama keamanan nan negara negara yang yang berkembang. Strategi pemberdayaan wilayah darat disusun oleh Departemen Pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI AD sebagai pengemban fungsi Pelaksana Tugas dan Fungsi pertahanan matra darat (PTF Pertahanan Negara) di daerah. Pemberdayaan wilayah pertahanan darat diwujudkan melalui peran TNI AD dalam membantu Pemerintah di bidang penataan ruang, kegiatan survei dan pemetaan, serta penyiapan daerah dengan bekerja sama dengan unsur pemerintah yang membidanginya untuk mendorong pembangunan nasional yang diintegrasikan dengan penyiapan logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan. Pemberdayaan wilayah darat juga mencakupi peng pengam aman anan an wila wilaya yah h perb perbat atas asan an dan dan peng pengam aman anan an pula pulauu-pu pula lau u keci kecill terl terlua uar. r. Pengaman Pengamanan an wilayah wilayah perbatasan perbatasan yang dilaksana dilaksanakan kan TNI AD dengan dengan menempatk menempatkan an kekuatan TNI AD sebagai penjaga perbatasan telah memberikan efek penangkalan yang tinggi serta mampu mencegah dan menekan tindak kejahatan lintas negara yang melalui wilayah perbatasan sampai pada titik terendah. Keberadaan TNI di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia juga telah memberikan efek pembangunan nasional yang sangat berarti, yakni mendorong daerah-daerah pertumbuhan baru, baik di bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Pembinaan teritorial dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat pada hakikatnya merupakan pembinaan segenap sumber daya nasional, dilaksanakan sejak
25
dini dini ke dalam dalam kompon komponenen-kom kompon ponen en pertah pertahana anan n negara negara,, yakni yakni Kompon Komponen en Utama Utama,, Komponen Komponen Cadangan, Cadangan, dan Komponen Komponen Pendukun Pendukung g dalam rangka mewujudk mewujudkan an suatu sistem pertahanan negara. Pada masa damai, pembinaan kemampuan wilayah pertahanan darat diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal nasional, baik secara militer maupun nonmiliter. Pada masa asa per perang, ang, pemb embinaa inaan n kem kemampu ampuan an perta ertah hanan nan negar egara a diar diarah ahk kan untu ntuk mendinam mendinamisasi isasi segenap segenap sumber sumber daya nasional nasional menjadi menjadi kekuatan kekuatan pertahana pertahanan n untuk mendukung keberlanjutan perang sampai peperangan dapat dimenangkan. Pada masa pasca pasca perang perang,, pembin pembinaan aan kemam kemampua puan n wilaya wilayah h pertah pertahana anan n darat darat diarah diarahkan kan untuk untuk mengembalikan mengembalikan kemampuan pertahanan yang terkena kerusakan atau dampak perang. Pembin Pembinaan aan kemamp kemampuan uan mengh menghada adapi pi ancam ancaman an milite militerr dilaks dilaksana anakan kan secara secara bers bersam ama a oleh oleh Peme Pemeri rint ntah ah dala dalam m hal hal ini ini Depa Depart rtem emen en Pert Pertah ahan anan an dan dan TNI TNI yang yang diwujudkan dalam pembangunan postur TNI. Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan pertahanan negara yang diproyeks diproyeksikan ikan dalam 20 tahun mendatang mendatang sampai sampai dengan dengan tahu tahun n 2029 2029.. Untu Untuk k dapa dapatt mewu mewuju judk dkan an pemb pemban angu guna nan n post postur ur TNI TNI dite ditent ntuk ukan an oleh oleh komitm komitmen en pemerin pemerintah tah untuk untuk menga mengalok lokas asika ikan n anggar anggaran an perta pertahan hanan an dalam dalam skema skema anggaran yang mampu menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang. Pembin Pembinaan aan kemam kemampua puan n mengh menghada adapi pi ancama ancaman n nonmi nonmilite literr dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Depart Departeme emen/L n/LPND PND (Lemb (Lembaga aga Pemeri Pemerinta ntah h Non Depart Departeme emen) n) melal melalui ui penyu penyusun sunan an kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing dan dikoordinasikan dengan Departemen Pertahanan. Lingkup pembinaan yang dikoordinasikan mencakupi aspek bela bela negar negara, a, penyia penyiapan pan sumber sumber daya daya nasion nasional al untuk untuk pertah pertahana anan, n, serta serta kebij kebijaka akan n penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya. Dalam rangka keikutsertaan warga nega negara ra dala dalam m upay upaya a peny penyel elen engg ggar araa aan n pert pertah ahan anan an nega negara ra,, Depa Depart rtem emen en/L /LPN PND D menyeleng menyelenggarak garakan an fungsi fungsi pendidikan pendidikan kewargane kewarganegaraa garaan, n, pelatihan pelatihan dasar dasar kemilitera kemiliteran n secara wajib, dan pendidikan bela negara. Dalam bidang bidang pertahanan pertahanan sipil, sipil, Departeme Departemen/LPN n/LPND D menyelen menyelenggar ggarakan akan fungsi-fung fungsi-fungsi si untuk mengatasi ancaman nonmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya. Tanggung jawab Departemen/LPND di luar bidang pertahanan teraktualisasi dalam perumusan kebijakan di bidangny bidangnya a yang berdimensi berdimensi pertahanan, pertahanan, baik untuk untuk menghada menghadapi pi ancaman ancaman militer maupun dalam kerangka pertahanan sipil. Penyiapan logistik pertahanan diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pemban pembangun gunan an nasion nasional al untuk untuk tujuan tujuan keseja kesejahte hteraa raan. n. Penyia Penyiapan pan logist logistik ik pertah pertahana anan n merupakan hal yang fundamental dalam mendukung penyelenggaraan peperangan. Penyia Penyiapan pan logist logistik ik pertah pertahana anan n merup merupak akan an bagian bagian dari dari pemba pembangu ngunan nan perta pertahan hanan an nonm onmilit iliter er yang yang dise iselen lenggara garak kan secar ecara a terp terpad adu u, terk terkoo oord rdin inas asi, i, dan linta intas s departemen/lembaga. departemen/lembaga. Perwujudannya melalui pembangunan pembangunan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta industri nasional yang berdaya saing dan mandiri, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian sarana pertahanan serta pusat-pusat logistik yang tersebar di tiap wilayah.
26
18.
Strategi
Upaya Upaya pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h pertah pertahana anan n rangka rangka pember pemberday dayaan aan wilaya wilayah h pertah pertahana anan n darat darat Pertahanan Berlapis. Strategi Pertahanan Berlapis negara yang memadukan pertahanan militer dengan kesatuan pertahanan negara yang utuh.
darat darat pembin pembinaa aan n terito teritoria riall dalam dalam disele diseleng nggar garaka akan n dengan dengan Strate Strategi gi bertumpu pada upaya pertahanan pertahanan nonmiliter sebagai satu
Lapis pertahanan pertahanan militer militer merupaka merupakan n kekuatan kekuatan utama utama pertahana pertahanan n negara negara yang diba dibang ngun un dan dan dipe dipers rsia iapk pkan an untu untuk k meng mengha hada dapi pi anca ancama man n milit militer er,, ters tersus usun un dala dalam m komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk OMP maupun OMSP. Lapis Lapis pertah pertahana anan n nonmil nonmilite iterr merupa merupakan kan kekuat kekuatan an pertah pertahan anan an negara negara yang yang dibang dibangun un dalam dalam kerang kerangka ka pemban pembangu gunan nan nasion nasional al untuk untuk menca mencapa paii keseja kesejahte hteraa raan n nasional nasional dan dipersiapka dipersiapkan n untuk menghadapi menghadapi ancaman ancaman nonmiliter. nonmiliter. Lapis pertahanan pertahanan nonmiliter tersusun dalam fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat , penanganan bencana bencana alam dan operasi operasi kemanusia kemanusiaan an lainnya, lainnya, sosial sosial budaya, budaya, ekonomi, ekonomi, psikologi psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Untuk optimalisasi strategi pertahanan berlapis, perlu dibentuk postur pertahanan nega negara ra yang yang meru merupa paka kan n wuju wujud d pena penamp mpila ilan n keku kekuat atan an perta pertaha hana nan n nega negara ra,, yang yang mencerminkan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan pertahanan negara. Postur pertah pertahana anan n negara negara mengi menginte ntegra grasik sikan an kekuat kekuatan, an, kemamp kemampuan uan,, dan gelar gelar kekuat kekuatan an pertahanan militer serta kekuatan, kemampuan, dan penyebaran pertahanan nonmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan terpadu. Post Postur ur pert pertah ahan anan an nega negara ra diba dibang ngun un dan dan dipe dipers rsia iapk pkan an seca secara ra dini dini oleh oleh pemerintah. Pembangunan postur pertahanan militer menjadi kewenangan dan tanggung jawab jawab Menter Menterii Pertah Pertahana anan. n. Pemban Pembangun gunan an postur postur pertah pertahana anan n nonmil nonmiliter iter menjad menjadii tanggung jawab pemerintah melalui koordinasi antara menteri/kepala LPND dan Menteri Pertah Pertahana anan. n. Penyu Penyusun sunan an Postur Postur Pertah Pertahana anan n Negara Negara bersif bersifat at jangka jangka panjan panjang g dan didasa didasarka rkan n atas atas visi visi negar negara a di tengah tengah-te -tenga ngah h persa persaing ingan an global global.. Dalam Dalam kontek konteks s ini Postur Postur Pertahanan Pertahanan Negara Negara disusun disusun untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan pertahanan pertahanan negara negara dalam 20 tahun ke depan yakni sampai tahun 2029. Oleh Oleh kare karena na itu, itu, dalam dalam kera kerang ngka ka peny penyus usun unan an angg anggar aran an pert pertah ahan anan an haru harus s menga mengacu cu pada pada perenc perencana anaan an pemban pembangun gunan an pertah pertahana anan n jangka jangka panjan panjang, g, sehin sehingga gga kesinambungan pembangunan kekuatan dapat terjaga dan terpelihara. Dalam kondisi diman imana a angga nggarran pertah rtahan anan an nega negara ra tida tidak k mampu mendu enduk kung ung keb kebutuha tuhan n pembangunan pertahanan sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka panjang tent tentan ang g post postur ur pert pertah ahan anan an,, perlu perlu disu disusu sun n sken skenar ario io yang yang tepa tepatt agar agar kepe kepent ntin inga gan n pertahanan tidak dikorbankan.
27
Postur Pertahanan Militer Postur pertahanan militer dibangun berdasarkan tiga kaidah utama, yakni faktor ancaman, standar penangkalan, dan organisasi. Rancang bangun postur pertahanan militer serta pembangunannya didasarkan pada perkembangan ancaman yang dihadapi. Dalam kerangka itu, pembangunan kapabilitas pertahanan adalah berdasarkan perkiraan ancaman, baik yang potensial maupun ancaman nyata, dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, postur pertahanan militer yang telah dirancang tersebut dibangun untuk mencapai standar penangkalan. penangkalan . Standar penangkalan adalah ukuran kemampuan suatu tentara yang harus dicapai oleh Tentara Nasional Indonesia maupun kekuatan pengganda dalam mengawal NKRI. Ukuran kemampuan tersebut mencakupi kekuatan prajurit (personel) dan Alutsista, profesionalitas prajurit serta dukungan anggaran, yang tercermin tercermin dalam gelar kekuatan yang mewujudka mewujudkan n efek penangkalan penangkalan yang disegani. Pembangunan postur TNI harus diakselerasi dan menjadi prioritas dalam pembangunan pertahanan negara, karena TNI telah ditetapkan sebagai komponen utama pertahanan negara. Dalam Dalam rangka rangka pembin pembinaan aan postu posturr perta pertahan hanan an milite militer, r, maka maka pembin pembinaan aan TNI ditem ditempat patkan kan dalam dalam keran kerangka gka TNI sebaga sebagaii alat alat negara negara di bidang bidang pertah pertahana anan n yang yang menjalankan tugas negara atas dasar kebijakan dan keputusan politik pemerintah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangs angsa. a. Dalam alam ker kerangk angka a itu, itu, pemb embinaa inaan n TNI dia diarahk rahka an untuk ntuk mewuju wujudk dka an profesionalitas prajurit, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya yang layak oleh negara dan pemerintah sehingga dapat mengonsentrasikan diri pada misi dan tugas yang diembannya, serta TNI yang mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsi prinsip p demokr demokrasi asi,, tunduk tunduk pada pada pemeri pemerinta ntah h yang yang sah, sah, dan mengh mengharg argai ai hak asasi asasi manus manusia ia serta serta ketent ketentuan uan hukum hukum nasio nasional nal dan hukum hukum intern internasi asiona onall yang yang dirati diratifik fikasi asi Indonesia sehingga menjadi kekuatan yang disegani minimal pada lingkup kawasan Asia Tenggara dan kawasan yang mengitari wilayah NKRI. Postur Pertahanan Nonmiliter Postur pertahanan nonmiliter merupakan refleksi dari hasil pembangunan seluruh sumber sumber daya daya nasion nasional. al. Unsur Unsur-un -unsur sur pertah pertahana anan n nonmil nonmilite iterr berad berada a dalam dalam lingku lingkup p wewe wewena nang ng dan dan tang tanggu gung ng jawa jawab b seti setiap ap inst instan ansi si peme pemeri rint ntah ah di luar luar Depa Depart rtem emen en Pertah Pertahana anan n dan dan pemban pembangun gunan an postu posturr pertah pertahan anan an nonmil nonmilite iterr karena karenanya nya menja menjadi di tanggung jawab seluruh departemen/LPND sesuai sektor masing-masing. Komponen Cadangan dan Pendukung merupakan elemen kekuatan pertahanan nonmiliter yang dibentuk dan disiapkan sejak dini berupa pemberdayaan potensi sumber daya nasional (SDM, SDA, SDB, serta sarana dan prasarana nasional) menjadi kekuatan pertahanan yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Pada kondisi terten tertentu, tu, kedua kedua kompo komponen nen terseb tersebut ut dapat dapat dikera dikerahka hkan n untuk untuk mengh menghada adapi pi ancama ancaman n nonmi nonmilite liter, r, khusus khususnya nya untuk untuk penang penanggu gulan langan gan bencan bencana a dan dan operas operasii kemanu kemanusia siaan an lainnya.
28
Gelar Komponen Cadangan bersifat lokal atau kedaerahan, yaitu dibentuk, dibina, dan ditempatkan di mana potensi sumber daya nasional tersebut berada. Pada masa damai, Komponen Cadangan tidak mempunyai dampak kekuatan militer, tetapi pada saat saat dimobi dimobilis lisasi asi dan dan diproy diproyeks eksika ikan n ke daerah daerah pertem pertempur puran an dapat dapat mempe memperbe rbesar sar kekuat kekuatan an TNI. TNI. Kompon Komponen en Penduk Pendukung ung dibang dibangun un untuk untuk melip melipatg atgand andaka akan n kekuat kekuatan an pertah pertahana anan n dalam dalam melak melaksan sanaka akan n perlin perlindun dungan gan dan dan penyel penyelama amatan tan terhad terhadap ap rakyat rakyat sesuai dengan profesinya. Pemb Pembin inaa aan n pert pertah ahan anan an nonm nonmili ilite terr dala dalam m kera kerang ngka ka meng mengha hada dapi pi anca ancama man n nonmiliter diselenggarakan untuk menyiapkan dan mengembangkan fungsi pertahanan sipil yang diselarask diselaraskan an dengan dengan penyeleng penyelenggaraa garaan n pembangu pembangunan nan nasional. nasional. Dalam rangka rangka itu, itu, setiap setiap departe departemen men berkewa berkewajib jiban an menyu menyusun sun kebijak kebijakan an dan strategi strategi di bidang bidangnya nya masin masing-m g-mas asing ing yang yang berefe berefek k pertah pertahana anan n sipil. sipil. Pembin Pembinaan aan pertah pertahana anan n nonmiliter untuk mengemban fungsi pertahanan sipil mencakupi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas secara utuh dan menyeluruh untuk memiliki daya saing di era globalisasi, serta membina segenap sumber daya nasional berupa sumber daya alam, sumb sumber er daya daya buat buatan an,, sara sarana na dan dan pras prasar aran ana, a, sert serta a tekn teknol olog ogii untu untuk k mewu mewuju judk dkan an Indonesia yang aman, bersatu, dan berkesejahteraan. Logistik Pertahanan Logi Logist stik ik perta pertaha hana nan n memb member erik ikan an efek efek duku dukung ngan an yang yang bern bernila ilaii vita vitall dala dalam m penyelenggaraan pertahanan negara. Logistik tidak memenangi perang, tetapi tidak ada pera perang ng yang yang dapa dapatt dim dimenan enangk gkan an tanp tanpa a logi logist stik ik.. Oleh Oleh kare karena na itu, itu, pem pemerin erinta tah h mempe empers rsia iapk pkan an logi logist stik ik pert pertah ahan anan an seca secara ra cepa cepatt dan dan tepa tepatt sert serta a menj menjam amin in keters ketersedi ediaan aannya nya bagi bagi keberl keberlang angsun sungan gan usaha usaha pertah pertahana anan n negara negara.. PokokPokok-pok pokok ok penyelenggaraan logistik pertahanan negara sebagai berikut. Pertama, Pertama, dalam dalam pembi pembinaa naan n logist logistik ik pertah pertahana anan n negara negara,, satuan satuan-sa -satua tuan n operas operasion ional al sejauh mungkin dihindarkan dari urusan administrasi. Kedua, Kedua, sistem sistem dukung dukungan an logist logistik ik dalam dalam rangka rangka menja menjamin min keberl keberlang angsu sunga ngan n usaha usaha pertahanan negara disusun dalam logistik strategis pada lingkup nasional serta logistik wilayah. Ketiga, Ketiga, gelar logistik berbasis kewilayahan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan usaha pertahanan negara. a. Tujuan Pember Pemberday dayaa aan n wilaya wilayah h pertah pertahana anan n darat darat pembi pembinaa naan n teritor teritorial ial dalam dalam rangka rangka pemberda pemberdayaan yaan wilayah wilayah pertahana pertahanan n darat darat untuk menghada menghadapi pi ancaman ancaman militer dan ancaman nonmiliter memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Terw Terwuj ujud udny nya a post postur ur pert pertah ahan anan an neg negar ara a yang yang dib diban angu gun n oleh oleh insa insan n Pancas Pancasila ilais is dan profes profesion ional al yang yang dapat dapat member memberika ikan n kontr kontribu ibusi si positi positif f dalam dinamisme kehidupan lingkungannya dimana pun berada.
29
2) Terwu Terwuju judn dnya ya leg legit itim imas asii dala dalam m peny penyel elen engg ggar araa aan n pemb pembin inaa aan n terit teritor oria ial, l, baik baik dari dari aspe aspek k huku hukum, m, mora morall maup maupun un kebe kebena nara ran n dala dalam m memb memban antu tu pemerintah untuk memberdayakan wilayah pertahanan secara dini. 3) Terw Terwuj ujud udny nya a perta pertaha hana nan n berla berlapi pis s yang yang diben dibentu tuk k dari dari keter keterpa padu duan an penye penyelen lengga ggaraa raan n pertah pertahana anan n milite militerr dan nonmil nonmiliter iter oleh oleh kompon komponenenkomponen pertahanan negara. 4) Terwu rwujudnya kesinambungan program pemberdayaan wila ilayah pertahanan dengan mempertimbangan letak geografis dan kondisi sosial serta potensi sumber daya yang ada, untuk membentuk ruang sebagai tempat tempat melak melakuka ukan n maneu maneuver ver bagi bagi keuntu keuntunga ngan n pertah pertahana anan n sendi sendiri ri dan mampu mampu memberik memberikan an dukungan dukungan logistik logistik wilayah; wilayah; menyiapk menyiapkan an alat juang melalui wadah komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan kekuatan pengganda pengganda;; dan kondisi kondisi juang juang yang tangguh yang melingku melingkupi pi segenap aspek terkait. 5) Terwu rwujudnya kemampuan penangkalan pada setiap iap komponen pertahanan negara, sehingga mampu mengidentifikasi, melemahkan, dan mengh menghila ilangk ngkan an setiap setiap bentuk bentuk ancam ancaman an besert beserta a peruba perubahan hannya nya,, pada pada spektrum yang paling rendah. b. Metode Meto Metode de yang yang digu diguna naka kan n untu untuk k melak elakuk ukan an pemb pember erda daya yaan an wila wilaya yah h pertah pertahana anan n darat darat pembin pembinaan aan terito teritoria riall dalam dalam rangka rangka pember pemberda dayaa yaan n wilaya wilayah h pertahanan darat untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter, adalah sebagai berikut : 1) Komunika ikasi sosial ial, yaitu itu usaha, pekerjaa jaan dan kegiat iatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD guna penyampaian pikiran dan pandangannya yang terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta membangun, memeliha ihara, mening ingkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI – Rakyat. 2) Bhakti TNI, yaitu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dis disele elenggar ggarak akan an oleh leh satua atuan n jaja ajaran ran TNI AD dala alam membant bantu u menye menyelen lengga ggarak rakan an kegia kegiatan tan bantua bantuan n kemanu kemanusia siaan an untuk untuk menan menangan ganii masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif send sendiri iri dan dan terk terkoo oord rdin inas asik ikan an,, sert serta a berb berbag agai ai hal hal yang yang terk terkait ait dala dalam m penyiapan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya. Bentuknya : a)
Karya Bhakti
b)
Operasi Bhakti
30
3) Pembinaan Perlawanan Wilayah, yaitu usaha pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD dalam rangka mewujudka mewujudkan n kekuatan kekuatan pertahana pertahanan n aspek aspek darat, darat, baik yang menyangk menyangkut ut wilayah wilayah pertah pertahana anan n maupu maupun n kekuat kekuatan an penduk pendukun ungny gnya, a, yang yang memilik memilikii ketahanan dalam semua aspek kehidupan dan memiliki kemampuan serta keterampilan serta upaya bela negara. 4) Pem Pembina binaan an Teri Terito tori rial al Terb Terbat atas as,, yaitu yaitu sega segala la usah usaha, a, peke pekerj rjaa aan n dan kegiat kegiatan an pembin pembinaan aan terito teritoria riall yangg yangg disele diseleng nggar garaka akan n secara secara terbat terbatas as sampai dengan radius 0-8 km dari pangkalan satuan TNI dan dilaksanakan oleh satuan non komando kewilayahan untuk mendukung tugas satuan. 5) Pem Pembina binaan an Logi Logist stik ik Wil Wilay ayah ah,, yaitu yaitu sist sistem em logi logist stik ik yang yang dig digun unak akan an untuk mendukung operasi perlawanan wilayah (logistik menghasilkan) yang bertumpu bertumpu kepada kepada kemampua kemampuan n dari sumber-sum sumber-sumber ber daya yang tersedia tersedia dalam wilayah yang bersangkutan. 6) Penerangan, yaitu menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan citra positif TNI melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya, baik internal maupun eksternal. c.
Sarana dan Prasarana Upaya memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara secara dini dini sesuai sesuai dengan dengan sistem sistem pertah pertahana anan n semest semesta a berada berada pada pada tatara tataran n “membantu pemerintah”. Namun sejauh ini, TNI menunjukan komitmen komitmen bahwa tindakan membantu menurut Undang-undang tersebut tidak diartikan semata-mata apabila terdapat permintaan bantuan dari instansi pemerintah saja, hal ini lebih dalam diartikan sebagai suatu tugas pokok yang melekat pada institusi TNI, terstruktur dan terprogram sehingga memerluk memerlukan an keterpadua keterpaduan n langkah langkah dan tindakan, tindakan, termasuk termasuk dalam pengadaan pengadaan sarana dan prasarana sampai pada tingkat satuan operasional. Untu Untuk k itu, itu, kete keters rsed edia iaan an sara sarana na dan dan pras prasar aran ana a guna guna mend menduk ukun ung g penyelenggaraan pembinaan teritorial ini pada dasarnya menggunakan milik TNI sebag sebagai ai wujud wujud kesiap kesiapan an pelaks pelaksana anaan an tugas tugas pokok pokok terseb tersebut, ut, tetapi tetapi di dalam dalam pelaksanaannya karena masih adanya keterbatasan negara untuk memberikan dukun dukungan gan anggar anggaran an pertah pertahana anan n yang yang propor proporsio sional nal,, maka maka acap acap kali kali progra program m dikem dikemas as sedem sedemikia ikian n rupa rupa agar agar mamp mampu u diduk didukung ung sarana sarana dan prasar prasarana ana yang yang ters tersed edia ia.. Sela Selain in itu, itu, tidak tidak tert tertut utup up kemu kemung ngki kina nan n meng menggu guna naka kan n sara sarana na dan dan prasarana milik instansi lain atau komponen masyarakat yang ada.
d.
Langkah-langkah 1) Mela Melaku kuka kan n inova inovasi si dan dan aktua aktuali lisa sasi si dala dalam m upay upaya a pema pemaha hama man n nilai nilai-nila nilaii Panc Pancas asila ila dan dan Sapt Sapta a Marg Marga a pada pada ling lingku kung ngan an praj prajur urit it sehi sehing ngga ga memperoleh out berupa pa peri perilak laku, u, ment mental alit itas as dan dan pola pola piki pikirr yang yang out put put beru mencermin mencerminkan kan keteladan keteladanan an dalam kehidupan kehidupan sosial, sosial, untuk selanjutny selanjutnya a
31
metode ini dapat diprogramkan melalui komunikasi sosial dalam rangka penye penyelen lengga ggaraa raan n pembin pembinaan aan terito teritoria rial. l. Perlu Perlu diteka ditekank nkan an disini disini bahwa bahwa “pertahanan “pertahanan negara“ negara“ diselengg diselenggaraka arakan n berdasarka berdasarkan n Pancasila Pancasila,, sehingga sehingga TNI selaku komponen utama harus terlebih dahulu menunjukan perilaku, olah pikir dan bermentalitas Pancasila. 2) Menyelen lenggarakan program ram latihan di satuan secara berta rtahap, bertingkat, dan berlanjut untuk memperoleh standar kemampuan sesuai spesialisasinya (berdasarkan kompetensi dan profesionalismenya), yang juga senantiasa dikembangkan serta disesuaikan dengan perkembangan, sehing sehingga ga pada pada saatny saatnya a bertin bertindak dak dalam dalam kontek konteks s pembin pembinaan aan terito teritoria rial, l, mamp mampu u ment mentra rans nsfo form rmas asik ikan an kema kemamp mpua uan n kemi kemilit liter eran an ters terseb ebut ut pada pada bentuk bentuk-be -bentu ntuk k kegiata kegiatan n untuk untuk memba membantu ntu menga mengatas tasii kesulit kesulitan an rakya rakyatt melalui melalui penyeleng penyelenggaraa garaan n Bhakti Bhakti TNI atau pembinaa pembinaan n teritorial teritorial terbatas. terbatas. Penga Pengatur turan an dan penem penempat patan an person personel el di lini lini depan depan satuan satuan komand komando o kewi kewilay layah ahan an haru harus s dire direnc ncan anak akan an seca secara ra mata matang ng,, deng dengan an kual kualifi ifika kasi si personel sebagai berikut : a) Mem Memilik ilikii integ integri rita tas s kepr keprib ibad adia ian n praju prajuri ritt Panca Pancasi sila la sesu sesuai ai jiwa jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajur jurit, 8 Wajib TNI dan 11 Azas Kepemimpinan. b) Keha Kehadir diran anny nya a dapa dapatt dite diteri rima ma dan dan dib dibut utuh uhka kan n ole oleh h masy masyar arak akat at sekitar satuan/ada rasa manunggal dengan rakyat. c) Memahami situasi, kondisi lingkungan tugas, hubungan masy masyar arak akat at dan dan perm permas asal alah ahan anny nya, a, adat adat isti istiad adat at dan dan buda budaya ya masyarakat yang ada di lingkungan satuan. d) Mengenal dengan baik aparat pemerintahan dan tokoh masyar masyarak akat at di lingkun lingkungan gan satuan satuan dan mampu mampu menga mengajak jak untuk untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan teritorial. e) Mampu Mampu mentransf mentransforma ormasikan sikan kemampu kemampuan/ilm an/ilmu u kemilitera kemiliteran n untuk mengatasi kesulitan masyarakat, dan membuat perencanaan pembinaan yang dikoordinasikan dengan semua pihak. f) Mam Mampu mela melaks ksan anak akan an kom komunik unikas asii deng dengan an komponen masyarakat dan aparat pemerintahan. g)
berb berbag agai ai
Menguasai 5 kemampuan teritorial : (1)
Kemampuan temu cepat dan lapor cepat.
(2)
Manajemen teritorial.
(3) Kemampuan pertahanan sipil. (4) (4)
pembinaan
perlawanan
Kem Kemamp ampuan uan peng pengua uas saan wila wilay yah.
rakyat
dan
32
(5) (5)
Kem Kemamp ampuan uan kom komunika nikas si sos sosial. ial.
3) Meng Mengad adak akan an foru forumm-fo foru rum m peng pengka kaji jian an publ publik ik tent tentan ang g masa masala lah h dan dan doktrin doktrin pertahana pertahanan n untuk memperol memperoleh eh masukan masukan dan menyebarlu menyebarluaska askan n kesadaran bela negara kepada seluruh komponen bangsa melalui metode komu komuni nika kasi si sosi sosial al dan dan Bhak Bhakti ti TNI TNI yang yang up to date dan akuntabe akuntabel. l. Pengu Penguasa asaan an doktri doktrin n pertah pertahana anan n untuk untuk menun menuntun tun penye penyelen lengga ggaraa raan n pertahanan negara tentang apa yang harus dipertahankan dan dengan apa mempertahankannya. Doktrin yang digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa serta dari pengalaman dalam menyelenggarakan usaha-usaha pertahanan, baik keberhasilan maupun kegagalan, berguna untuk dijadikan pelajaran berharga dalam mengembangkan konsep-konsep pertahanan selanjutnya. Atas dasar itu, doktrin harus dipahami, dikembangkan, dan dipedomani.sehingga mendapatkan perhatian masyarakat secara meluas dan diharapkan melahirkan kehendak untuk membuat legislasi atau tatanan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai legal frame penyelenggaraan pembinaan teritorial sampai pada tataran operasional. 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui anjangsana, mend menden enga gar, r, mempe emperh rhat atik ikan an dan dan beke bekerj rja a kera keras s dala dalam m sema semang ngat at kebers kebersama amaan an dalam dalam memb membant antu u pemerin pemerintah tah untuk untuk menye menyelen lengg ggara arakan kan program-pro program-program gram pemberday pemberdayaan aan wilayah wilayah dengan dengan instansi instansi terkait terkait dan komponen masyarakat lainnya sebagai kesatuan langkah dalam rangka pembangunan nasional, sehingga terwujud ruang, alat dan kondisi juang guna penyelenggaraan pertahanan berlapis yang komprehensif. 5) Meng Mengop opti tim malka alkan n progr program am pemb pembin inaa aan n perla perlawa wana nan n wila wilaya yah h melal melalui ui sosialisa isasi konsep yang ada kepada publik, ik, melal lalui kegiatan menumbuhkan rasa cinta tanah air pada para pelajar usia sekolah dasar dan menengah, menengah, antara lain keikutsert keikutsertaan aan dalam kegiatan kepramuk kepramukaan aan atau atau Pert Pertol olon onga gan n Pert Pertam ama a Pada Pada Kece Kecela laka kaan an (P3K (P3K). ). Menu Menumb mbuh uhka kan n kesadaran kesadaran bela negara negara yang ditindaklan ditindaklanjuti juti dengan dengan menyeleng menyelenggarak garakan an pela pelatih tihan an-p -pel elat atih ihan an dasa dasarr kemi kemilit liter eran an bagi bagi para para maha mahasi sisw swa a melal melalui ui kegiat kegiatan an Resime Resimen n Mahas Mahasisw iswa, a, pamon pamong g praja praja dan unsur unsur perlin perlindun dungan gan masyarakat di Pemerintahan Daerah, atau organisasi kepemudaan yang terukur terukur sesuai sesuai skala prioritas berdasarka berdasarkan n pertimban pertimbangan gan letak geografis geografis dan kondisi sosial masyarakat. Secara terprogram bersama Pemerintah melaku melakukan kan pembin pembinaan aan pertah pertahana anan n sipil sipil dalam dalam mengh menghada adapi pi ancama ancaman n nonm nonmili ilite terr seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud UU Nomo Nomorr 3 Tahu Tahun n 2002 2002 tent tentan ang g Pert Pertah ahan anan an Nega Negara ra Pasa Pasall 7 Ayat Ayat (3), (3), yang yang terd terdir irii atas atas fung fungsi si untu untuk k penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi, walaupun fungsi-fungsi tersebut pada prinsipnya merupakan tanggung jawab instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan jenis dan sifat ancaman yang dihadapi.
33
BAB VII PENUTUP Pemb Pember erda daya yaan an wila wilaya yah h pert pertah ahan anan an dara daratt mela melalu luii Bint Binter er bers bersam ama a selur seluruh uh kompo komponen nen bangsa bangsa merup merupaka akan n implem implement entasi asi Sishan Sishanta ta yang yang merupa merupaka kan n salah salah satu satu bentuk penyelenggaraan fungsi utama TNI AD, yang dilaksanakan dengan berlandaskan Pancas Pancasila ila dan hukum hukum posit positif if yang yang mema memadai dai sebaga sebagaii kerang kerangka ka operas operasion ional al lintas lintas sektoral, serta diaktualisasikan melalui metode pembinaan teritorial yang akuntabel untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh, serta menjadi sarana untuk mensosialisasikan doktrin pertahanan guna membentuk postur pertahanan yang mampu menyelenggarakan menyelenggarakan pertahanan berlapis. Sebagai bahan motivasi dapat kita renungkan filsafat Sun Tzu dalam buku Art of war yang dibuat + 500 SM dijelaskan dijelaskan bahwa, bahwa,“ Konfirmasi tentang wilayah sangat baik bagi bagi praj prajur urit it,, jadi jadi kem kemenan enanga gan n diha dihasi silk lkan an dari dari jend jender eral al supe superi rior or yang ang dapa dapat t memp memper erki kira raka kan n musu musuhn hnya ya,, jara jarak k perj perjal alan anan an,, dan dan sifa sifatt dara darata tan n deng dengan an sega segala la hambat hambatann annya, ya, yang yang mema memaham hamii prinsi prinsip p ini dan mener menerapk apkann annya ya dalam dalam perang perang akan akan menang”. Demikian Karangan Militer ini disusun, semoga dapat berguna bagi kepentingan TNI AD dan khususnya bagi penulis, atas segala kekurangannya penulis mohon maklum. maklum.
Jakarta,
Juli 2009
