1
UPAYA MENINGKATKAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA
BAB - I PENDAHULUAN
1.
Umum. a.
Berakhirnya masa pemerintahan orde baru ditandai dengan bergulirnya era
reformasi telah membawa dampak pada perubahan situasi yang tidak menentu dengan sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, kondisi ini telah membawa pengaruh terhadap perkembangan situasi nasional terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan demokratisasi. Berdasarkan Berdasarkan perkembangan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada stabilitas nasional, Sehingga diperlukan perhatian khusus dari seluruh komponen bangsa dalam rangka menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.
Disadari atau tidak fenomena penghancuran suatu negara juga melalui front
non militer seperti politik, ekonomi, sosial budaya maupun psykologi yang sesungguhnya sudah merambah dalam kehidupan bangsa Indonesia, belakangan ini berdampak sangat memprihatinkan dan hampir berada pada titik terendah pada diri sikap anak bangsa bangsa ini. Mencermati pengaruh pengaruh tersebut maka dapat dapat dipastikan dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terpatri kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat patriotisme terhadap negara Indonesia mulai menurun bahkan hampir sirna. Yang pada akhirnya berkembang pula adanya sebuah kesadaran etnis yang sempit berupa tuntutan merdeka dari sekelompok masyarakat dibeberapa daerah, seperti Aceh, Ambon dan Papua.
c.
Kondisi wawasan kebangsaan yang dimiliki anak-anak bangsa seperti itu,
apabila dibiarkan dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini akan terpecah-pecah, dan pada gililirannya akan memudahkan kekuatan asing masuk ke wilayah kita seperti terjadi pada jaman penjajahan Belanda dahulu. Sebenarnya Wawasan Kebangsaan Indonesia itu sudah dicetuskan oleh seluruh
2
Pemuda Indonesia dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan “Sumpah Pemuda” yang intinya bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah
sebuah “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. d.
Mencermati kondisi yang yang sangat rentan di dalam kehidupan masyarakat, masyarakat,
berbangsa dan bernegara khususnya prajurit TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa yang masih tetap konsisten terhadap keutuhan NKRI perlu menjawab tantangan tersebut diatas bersama-sama Pemerintah daerah dan komponen lainya dalam memantapkan sistem pertahanan negara.
2.
Maksud dan Tujuan. a. a.
Maksud. Maksud.
Tulisan ini dimaksudkan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang
upaya yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit TNI AD untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan setiap tugas pokok yang diembannya sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. b. b.
Tujuan. Tujuan.
Sebagai
sumbangan
pemikiran
bagi
komando
atas
guna
menentukan kebijaksanaan yang berkaitan tentang profesionalisme prajurit TNI AD dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagai komponen utama sistem pertahanan negara.
3.
Ruang lingkup dan tata urut. urut . Tulisan
ini
membahas
tentang
tentang
profesionalisme prajurit TNI AD dalam rangka r angka melaksanakan tugas pokok sebagai komponen utama sistem pertahanan Negara, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut : Pendahuluan. a.
Pendahuluan.
b.
Latar Belakang Pemikiran.
c.
Kondisi Prajurit TNI AD sebagai komponen utama sistem pertahanan negara
Saat ini. d.
Faktor yang Mempengaruhi.
e.
Kondisi Prajurit TNI AD sebagai komponen utama sistem pertahanan negara
yang Diharapkan. f.
Optimalisasi Prajurit TNI AD sebagai komponen utama sistem pertahanan
negara. g.
Penutup.
3
4.
Metode dan Pendekatan. Pendekatan. a. a.
Metode. Metode.
Pembahasan tulisan ini menggunakan metode deskriptif yaitu
menguraikan data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk merumuskan Optimalisasi Prajurit TNI AD sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. b. b.
Pendekatan.
Pembahasan dalam tulisan ini disusun melalui pendekatan
kualitatif yang dipadukan dengan melakukan studi kepustakaan. kepustakaan.
5.
Pengertian. a.
Sistem Pertahanan Negara adalah Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,
terarah,
berkesinambungan,
dan
berkelanjutan
untuk menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. b.
Militansi umum. Komponen umum. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang
siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. c.
Komponen cadangan cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. d.
Komponen pendukung adalah pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. c. c.
Profesionalisme. Definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak
tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. “Profesionalisme “Profesionalisme” ”
adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam
bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan meningkatkan kualitas profesionalnya.
4
BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
6.
Umum. Umum.
TNI adalah komponen serta aset Bangsa dan peran TNI ditentukan oleh
bangsa,TNI tidak berprentensi untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa karena hal tersebut dilakukan bersama-sama komponen bangsa, pemerintah, masyarakat lainya secara fungsional dalam suatu sistem nasional terpadu. TNI amat tahu peran, fungsinya dan misinya sebagai alat negara dan sebagai kekuatan pertahanan negara *. 7.
Landasan Pemikiran. a.
Landasan idiil. idiil .
Pancasila sebagai dasar negara yang mutlak, serta dalam
kehidupan bangsa termasuk dalam jajaran TNI-AD berupa nilai-nilai, keselarasan, keseimbangan, keserasian dan kesatuan, kekeluargaan serta kebersamaan yang senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan warga negara termasuk prajurit dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam penyelenggaraan negara khususnya pertahanan negara. Pancasila yang masing-masing silanya tidak dapat dipisahkan bahkan setiap sila yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. 1)
Sila ketiga. Pedoman untuk menjaga, memelihara dan mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa, menjadikannya titik perhatian serta pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. 2)
Sila keempat. Pedoman dalam menegakan kehidupan yang demokratis
yang mengutamakan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menjadikan wewenang yang dimiliki sebagai jalan untuk menjalankan amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya. b.
Landasan Konstitusional. Konstitusional. 1)
Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pertahanan dan keamanan negara
Republik Indonesia bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia,
untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keberadaan TNI melaksanakan fungsi pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan upaya mewujudkan satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam rangka Wawasan Nusantara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
5
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, guna mencapai tujuan nasional. a)
Pada amandemen kedua pasal 30 bab XII pertahanan dan
keamanan negara menyatakan bahwa tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara dipertegas pada amandemen kedua ayat 3 pasal 27 Bab X warga negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. b)
Pada amandemen kedua ayat 2 pasal 30 Bab XII Pertahanan
negara menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. c.
Landasan Konsepsional. Konsepsional. 1)
Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang
mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, dalam mengartikan wilayah Indonesia beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wilayah yang bulat dan utuh, termasuk didalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung makna bahwa ancaman terhadap kedaulatan nasional secara keseluruhan yang harus dihadapi dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. 2)
Ketahanan Nasional. Kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuasaan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara R.I.
Dengan
penjelasan diatas sudah jelas bahwa ketahanan merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengandung arti kemampuan, teguh, ulet, tabah, sadar dan tangguh dalam menghadapi, menahan dan menanggulangi segala macam ancaman.
6
d.
Landasan Operasional. Doktrin TNI-AD KARTIKA EKA PAKSI. Merupakan
Piranti lunak sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI-AD sebagai komponen utama kekuatan pertahanan darat negara. Disebutkan bahwa fungsi-fungsi fungsi-fungsi TNI-AD khususnya didalam didalam fungsi fungsi organik organik militer mencantumkan fungsi teritorial sebagai salah satu fungsi organik, demikian juga Satuan kewilayahan kewilayahan secara formal masih memiliki memiliki kekuatan hukum, tetapi tetapi secara operasional belum memiliki piranti lunak yang sesuai serta masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan perwilayahan. e.
Landasan Sejarah 1)
Cikal bakal TNI. Pada awal
kemerdekaan kemerdekaan terakumulasi kekuatan
bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata baik dari didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), ataupun mereka yang berasal dari laskar rakyat, inilah merupakan cikal bakal lahirnya l ahirnya TNI Yang dalam perkembanganya perkembanganya mengkonsolidasikan diri dengan berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI merupakan gabungan TNI - POLRI) dan berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah dipisahkan peranya dengan Polri sesuai Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI. Sejak kelahirannya TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakan kedaulatan
negara,
mempertahankan
keutuhan
wilayah
NKRI
yang
berdasarkan Pancasila dan UUD ’45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2)
Mempertahankan Mempertahankan Kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi sekutu/Belanda yang berusaha menjajah kembali Bangsa Indonesia. Kedatangan sekutu/Belanda mendapat perlawanan kekuatan TNI bersama rakyat antara Lain : a)
Tahun 1945 : Di Semarang, Ambarawa dan Surabaya.
b)
Tahun 1946 : Bandung Lautan api, Margarana dan Menado.
c)
Tahun 1947 : Medan area, Sanga-sanga dan agresi Belanda I.
d)
Tahun 1948 : Agresi Belanda II .
e)
Tahun 1949 : Serangan umum 11 maret.
7
3)
Menjaga Keutuhan NKRI. TNI bersama Rakyat melaksanakan operasi
dalam negeri antara lain : a)
Tahun 1948 : Penumpasan PKI di Madiun ( Muso ).
b)
Tahn 1965
c)
Pemberontakan Pemberontakan DI/TII di Jabar.
d)
Penumpasan PRRI di Sumbar, Permesta di Menado, Kahar
: Penumpsan G.30 S/PKI.
Muzakar di Sulawesi Selatan, PGRS / Paraku di Kalbar, RMS di Ambon GPLHT di Aceh, Dewan gajah di Sumatera Selatan, OPM di Irian serta operasi Pengamanan Pemilihan umum, SU/SI MPR, PILKADA dan pengamanan terhadap terjadinya konflik komunal/horisontal di daerah. 8.
Hal-Hal Lain. a.
UU Nomor 3 Tahun 2002. 2002 . Pertahanan negara adalah sistem pertahanan
yang
bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan
Sumdanas lainya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggrakan secara total terpadu,terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara ,keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Komando wilayah mempunyai peran besar didalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah sedang mengalami sorotan yang sangat tajam dan dianggap oleh pihak-pihak tertentu sebagai ujung tombak TNI dalam peranya dibidang sospol, sehingga keberadaan komando wilayah saat ini dianggap tidak diperlukan lagi. b.
UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI TNI ( pasal 7 ). TNI mempunyai
tugas pokok menegakan kedaulatan negara,mempertahankan negara,mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 1)
Operasi militer untuk perang
2)
Operasi militer selain perang, yaitu untuk: a)
mengatasi gerakan separatis bersenjata
8
b)
mengatasi pemberontakan bersenjata
c)
mengatasi aksi terorisme
d)
mengamankan wilayah perbatasan
e)
mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
f)
melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan
politik luar negeri g)
mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
h)
memberdayakan
wilayah
pertahanan
dan
kekuatan
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta i) j)
membantu tugas pemerintahan di daerah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang k)
membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara
dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia l)
membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,
dan pemberian bantuan kemanusiaan m)
membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search
and rescue) n)
membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. penyelundupan. c.
Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni
2010, 2010, tentang Buku Saku Doktrin Tni Tridarma Ekakarma (Tridek). Membahas tentang peran, fungsi dan tugas pokok TNI. d.
Pemisahan TNI dan Polri.
Sesuai amanat amanat MPR dalam dalam Tap No. No. VIII/MPR VIII/MPR
/2000 masih belum sepenuhnya dipahami baik oleh diri sendiri, pihak Polri maupun oleh masyarakat secara subtansial, bahkan sering ditanggapi secara SEMPIT dimana menempatkan TNI hanya bertanggung jawab dibidang Pertahanan dalam arti menghadapi musuh dari luar,sehingga harus kembali ke BARAK ,sedangkan POLRI yang bertanggung jawab dibidang Keamanan mempunyai kewenangan yang sangat luas,termasuk harus menghadapi Separatis bersenjata yang ada dalam Negeri, Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku semangat, motivasi, kinerja aparat komando wilayah pada umumnya.
9
e.
Ciri-ciri profesionalisme : profesionalisme : 1)
Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran
dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi 2)
Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu
masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan 3)
Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan
mengantisipasi mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya 4)
Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi
serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya BAB III KONDISI PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA SISTEM PERTAHANAN NEGARA SAAT INI
9.
Umum.
Belum tuntasnya penyamaan visi tentang paradigma TNI sebagai mana
yang diharapkan, hingga saat ini TNI tengah berada pada posisi transisi dimana semula sebagai alat negara yang berperan dalam fungsi pertahanan dan menempatkan dirinya dalam posisi sebagai bagian dari sistem nasional. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena yang dilakukan tersebut bersifat multidimensional dan bergerak bersamaan dengan proses perubahan perubahan yang terjadi dilingkungan dilingkungan sekitarnya. sekitarnya.
Kebiasaan penanganan masalah masalah
nasional dengan inisiatif dan dinamisator TNI dimasa lalu telah mengakibatkan kurang terlatihnya fungsional saat ini dalam melaksanakan peranya secara efektif dan diperlukan waktu untuk membangun kesiapan kesiapan dalam memainkan peran dan fungsi masa lalu TNI.
10.
Identitas Prajurit TNI. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah : a.
Tentara Rakyat, Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara
Indonesia; b.
Tentara Pejuang, Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
10
c.
Tentara Nasional, Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi
kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan d.
Tentara Profesional, Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara
baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 11.
Peran dan Fungsi Prajurit TNI AD dalam bela negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan kita, peran TNI dalam bela negara telah jelas yaitu
sebagai alat pertahanan negara di bidang pertahanan. Dalam peran sebagai alat pertahanan negara tersebut, TNI menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kebijakan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan dan keputusan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, TNI mengikuti politik negara yang mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan juga hukum internasional yang sudah diratifikasi. Mengacu UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hakikat pertahanan negara
itu
sendiri
adalah
segala
upaya
pertahanan
bersifat
semesta
yang
penyelenggaraannya penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga wa rga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri (Pasal 4). Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam upaya pertahanan negara akan melibatkan seluruh komponen bangsa. Selain itu, harus disadari kondisi pertahanan negara adalah suatu hasil yang didasarkan pada upaya dan kekuatan sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan ketahanan nasional kita dengan bersandar pada negara lain. Katakanlah, kita memang membina hubungan bilateral, regional, dan bahkan internasional dengan negara-negara lain, tetapi hal itu tidak berarti kita menjaminkan keamanan negara kepada negara lain. Selanjutnya, pada Pasal 6 disebutkan bahwa (ayat 1) Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara, (ayat 2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, dan (ayat 3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
11
Dari muatan pasal tersebut, sudah jelas bahwa TNI berperan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan dalam kegiatan itu TNI didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam peran sebagai alat pertahanan negara, UU No. 34 Tahun 2003 mengamanatkan adanya fungsi dan tugas TNI. Fungsi TNI meliputi penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negaeri, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kemudian, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI tersebut selanjutnya dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Sesuai amanat UU, TNI harus dapat mengakutalisasikan peran, fungsi, dan tugasnya itu. Bela negara bagi TNI adalah adalah panggilan tugas dan hukumnya wajib yang secara legal formal tertuang dalam ketentuan yang diatur oleh negara melalui undang-undang. Dalam kerangka itu, TNI selalu berupaya mewujudkan kesiapannya dalam menjaga berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk kemungkinan untuk berperang. Bukankah ada adagium yang menyebutkan, bila ingin damai bersiaplah untuk perang. Untuk itu, dapat dipahami TNI kita pada saat damai sekarang ini selalu melaksanakan latihan. Berbagai perangkat pendukung disiapkan dan dibina meliputi organisasi, SDM, sarana dan prasarana, persen jataan, dan dan juga alutsista. alutsista. Dalam era reformasi sekarang ini, TNI menjalankan peran secara penuh sebagai alat pertahanan negara. Dalam kaitan itu, kita ingin TNI ideal dengan kemampuan dan kekuatan yang ideal pula. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri dalam membangun kekuatan dan kemampuan yang diidealkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dihadapkan dengan
dinamika
keterbatasan
ekonomi
negara
terutama
dalam
memperlengkapi
alutsistanya, bayangan sebagai kekuatan yang besar, modern, dan profesional masih perlu proses. Mencermati fenomena berbagai keterbatasan yang ada, TNI harus tetap berkonsentrasi pada amanat menjalankan bela negara. Dalam kondisi seperti itu, TNI mengoptimalkan sumber daya yang ada demi pelaksanaan tugas sebagai alat pertahanan negara. Betapapun, keutuhan NKRI adalah harga mati bagi TNI. Artinya TNI menyadari tanggung jawab besar
12
pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI tentu tidak semata terpusat pada masalah pembinaan kesiapan operasional kekuatan dan kemampuan alutsista. TNI menyadari kompleksitas masalah yang dihadapi bangsanya dan dalam rangka mengatasinya semua komponen bangsa harus terlibat di dalamnya. Semua komponen bangsa harus secara bersama-sama melakukan upaya dalam konteks melakukan kegiatan bela negara. Menyadari pentingnya kebersamaan, TNI melalui para personelnya melakukan pendekatan sosial secara proporsional. Hal ini sejalan dengan konsep reformasi internal yang dilaksanakan TNI khususnya di bidang reformasi kultur. Dalam kaitan itu, setiap prajurit mestinya menyadari perannya itu untuk u ntuk dapat menampilkan profil yang dapat mencerminkan jatidiri sebagai prajurit sejati yakni sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Dalam implementasinya, peran yang dilakukan prajurit tercermin dari tutur kata, sikap, dan perilakunya sehari-hari. Secara jelas prajurit bagian dari masyarakat juga yang kehidupannya tidak lepas dari masyarakat. masyarakat. Prajurit semestinya dapat menempatkan diri secara bijak dan dapat diteladani oleh anggota masyarakat lainnya 11.
Mentalitas Prajurit TNI AD. a.
Sikap Prajurit TNI AD. AD . Kondisi saat ini sesuai perkembangan perkembangan
dinamika
nasional yang sedang bergejolak dinegara kita, banyak permasalahan-permasa permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapi melaksanakan tugas-tugasnya. tugas-tugasnya.
Dari beberapa temuan
dilapangan
berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa permasalahan yang timbul tidak terlepas dari
keadaan
sikap
mental
yang
kurang
memenuhi
harapan
masyarakat
dilingkungannya dilingkungannya diantaranya sebagai berikut : 1)
Kurangnya memahami sikap sebagai prajurit. Sebagian besar prajurit
merasa bahwa tugasnya hanya apel pagi, latihan, apel siang, tugas dinas dalam tanpa menyadari dirinya sebagai prajurit dimanapun berada merupakan insan sapta margais. margais. Hal ini terbukti dengan dengan masih adanya pelanggaran antara antara lain : Curanmor, penyalahgunaan Narkoba, Desersi, susila, penipuan dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI yang melanggar
13
disiplin prajurit maupun tindak kriminal lainnya yang tidak urung berkurang kuantitasnya dari waktu ke waktu. 2)
Sikap yang merugikan prajurit.
Dari beberapa temuan dilapangan
dengan berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa setiap permasalahan yang timbul
tidak terlepas terlepas dari dari keadaan keadaan sikap sikap prajurit prajurit yang yang belum belum memenuhi memenuhi
tuntutan dihadapkan oleh lingkungan tempat tugasnya, masih adanya aparat Komando wilayah yang main hakim sendiri, membacking terhadap sekelompok masyarakat, menjadi penadah
barang-barang barang-barang curian, perkelahian antar
sesama anggota anggota TNI yang disebabkan disebabkan jiwa korsa korsa yang berlebihan terhadap terhadap satuan dan antara prajurit dengan masyarakat sehingga masyarakat kurang simpati terhadap TNI TNI atas tindakan-tindakan tindakan-tindakan tersebut tersebut diatas. 3)
Melemahnya Sikap Rela Berkorban. Sikap ketauladanan aparat Komando
wilayah terlihat dari kegiatan sehari-hari masih tampak cenderung menyimpang dari norma-norma yang berlaku, karena sikap ketauladanan perlu pengorbanan dimana saat ini pengorbanan tidak dapat dilaksanakan tanpa balas jasa. Sikap masa bodoh prajurit terhadap permasalahan-permasalahan atau kejadiankejadian yang timbul timbul di masyarakat masyarakat lingkungannya, sehingga sering muncul keresahan dalam masyarakat. b.
Pengamalan prajurit terhadap Binter. Mengenai aplikasi pengamalan Binter yaitu bagaimana mengaplikasikan atau
mempraktekkan dalam kehidupan sehari- hari yang senantiasa harus berhubungan dengan masyarakat, pengamalan Binter dilapangan seharusnya mulai ditanamkan sejak seorang prajurit mengalami pendidikan pembentukan, namun hal tersebut belum tersentuh pada pendidikan-pendidikan terutama pendidikan tingkat Bintara kebawah, padahal ini terasa sangat penting.
Adapun wujud nyata dari kurangnya
pengamalan Binter dapat terlihat melalui : 1)
Kurangnya mengenali lingkungan masyarakat. Dalam rangka merebut
simpati masyarakat dilingkungan perlu mengenal keadaan daerah, khususnya ciri-ciri umum lingkungan masyarakat didekat pangkalan, oleh sebab itu menjadi menjadi keharusan untuk untuk mengenal adat adat istiadat, sopan santun masyarakat setempat, sehingga hubungan Aparat Komando wilayah dan masyarakat relatip masih kurang.
14
a)
Bahasa senyum. Masih kurangnya senyum didalam bergaul
dengan lingkungan masyarakat, karena senyuman merupakan bahasa yang mengisyaratkan rasa senang, rasa simpati dan mempunyai daya tarik tersendiri yang mendalam. b)
Tegur
sapa.
Masih
dilingkungannya dilingkungannya disaat disaat
kurang
bertegur
sapa
dimasyarakat
berjumpa baik kepada yang sudah dikenal
maupun bagi yang belum dikenal dengan mengucapkan salam, menanyakan keadaan dan sebagainya, sehingga diharapkan melalui tegur sapa dengan terlaksana Binter akan baik. c)
Sikap menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
Aparat Komando wilayah dalam melaksanakan tugasnya masih tampak kurang
dalam
menunjukkan
penampilan
sikap
dan
kebiasaan
masyarakat setempat dalam cara bertutur kata, berpakaian, bersopan santun dan bertata krama mereka merasa dihargai apabila prajurit tersebut dapat menggunakan bahasa daerah setempat meskipun logatnya lucu namun disini
letak simpati simpati masyarakat masyarakat kepada kepada prajurit prajurit
masih kurang menimbulkan sikap positif didalam tata susila maupun sikap yang tidak mengarah. 2)
Kurang mengenali tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang berpengaruh. Pada umumnya
disetiap daerah atau tempat didalam masyarakat baik di desa/kota atau dipedalaman yang terpencil sekalipun didalamnya pasti ada orang tertentu yang berpengaruh berpengaruh dilingkungan masyarakat masyarakat tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat masyarakat yang berpengaruh ini dapat dikatakan sebagai pusat perhatian oleh masyarakat tempat meminta restu, petunjuk, mengadu, memecahkan masalah-masalah yang terjadi. 3)
Kurang memanfaatkan pendekatan melalui agama. Aparat Komando
wilayah terutama yang masih remaja masih belum maksimal dalam melaksanakan/ibadah menurut agama dan kepercayaan meskipun Perintah harian Kasad sudah jelas yang pertama adalah Tumbuh Suburkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan masih belum sesuai atas yang diharapkan. Padahal melalui ibadah agama sebagai keyakinan/kepercayaan bersama-sama masarakat akan menimbulkan hal-hal yang sangat positif.
15
c.
Pengetahuan Bela Negara. Bela negara dengan segala pengertiannya dihadapkan telah menjadi bagian
kehidupan setiap prajurit yang sudah mendarah daging namun kenyataannya tidaklah demikian, hingga saat ini aparat Komando wilayah belum memahami betul tentang pengetahuan bela negara. Keterbatasan pengetahuan bela negara akan berakibat apathis terhadap satuanya, sejak TNI lahir rasanya senantiasa berhadapan dengan dengan keterbatasan, keterbatasan, pengalaman pengalaman mengatasi keterbatasan merupakan prestasi dan kebanggaan tersendiri. Selanjutnya
apabila dapat mengatasi kesulitan tersebut
prajurit merasa berprestasi berprestasi dan bangga terlebih-lebih apabila apabila prestasi prestasi itu diterima diterima dengan gembira oleh masyarakat. Menurut KBBI (2007: 123), 123) , kata bela berarti ’memihak untuk melindungi dan mempertahankan.’ Dengan demikian, bela negara berarti ’memihak untuk melindungi dan mempertahankan negara.’ Lalu dengan pengertian lebih formal, pembelaan terhadap negara (bela negara) pada dasarnya merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup bermasya-rakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha bela negara dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air (wilayah Nusantara) dengan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan
dan
kerelaan
setiap
warga
negara
untuk
rela
berkorban
demi
mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah nusantara, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebenarnya apakah yang melatar belakangi pentingnya loyalitas warga terhadap negara. Mengapa diperlukan kesadaran warga negara melakukan pembelaan terhadap negara? Jawabnya jelas yaitu untuk melindungi dan mempertahankan negara NKRI. NKRI tidak boleh bubar. Bendera Merah Putih harus tetap berkibar. Kita ketahui, fakta sejarah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keutuhan negara. Untuk sekedar menyebutkan contoh, pada awal tahun 90-an, negara adidaya Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi belasan negara baru. Kasus bubarnya negara Uni Soviet ini menyempurnakan tesis Frederich Ratzel pada abad ke-19 tentang penganalogian pertumbuhan negara dengan pertumbuhan
16
organisme. Ratzel menyebutkan, dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati (Sumarsono dkk., 2002: 59). Mengutip postulat Ratzel dengan konsep lebensraum-nya, negara Uni Soviet lahir, tumbuh berkembang, dan sampai sekitar hampir 70 tahun usianya kemudian mati. Jika negara sekaliber adidaya seperti Uni Soviet saja bisa bubar meski dengan keheningan (baca: bukan atas invasi atau konflik bersenjata dengan negara lain), bagaimana pula dengan negara lainnya. Jangan-jangan hanya menunggu giliran. Selain itu, kasus negara Kuwait juga patut diberi catatan. Negeri yang kaya sumber energi itu sempat dicaplok Irak, negara jirannya. Lalu Irak sendiri yang kemudian melepaskan Kuwait setelah mendapat tekanan dari kekuatan multinasional, dalam drama berikutnya malah gantian dikuasai Amerika. Sampai berita terkini, Kuwait dan Irak masih berdiri sebagai negara. Namun hampir mustahil kedua negara itu dapat sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika yang telah mengembalikan eksistensi keduanya sebagai negara. Fakta sejarah bubarnya negara dan pencaplokan oleh negara lain merupakan alasan terkuat pentingnya upaya mempertahankan eksistensi negara. Namun fakta sekelumit sejarah itu bukan satu-satunya alasan. Dinamika perikehidupan dan perjalanan negara juga menjadi realitas tersendiri. Negara-negara di muka bumi ini masingmasing mempunyai catatan tersendiri. Tidak terkecuali NKRI. Sejak menegara melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, negeri ini mengalami berbagai ujian yang patut pula dijadikan pelajaran untuk semakin memahami pentingnya melakukan pembelaan terhadap negara. Di awal kemerdekaan, kita dihadapkan dengan berbagai pemberontakan yang bertujuan merongrong negara. Dari catatan sejarah perjuangan bangsa, diketahui adanya gerakan separatis seperti PRRI/Permesta dan RMS. Dalam perkembangannya sampai di era sekarang, masih patut diwaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain itu ada pula pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan paham ideologi lain seperti DI/TII dan PKI. Meskipun sebagian sejarah ada yang menyebutkan perongrongan seperti itu melibatkan campur tangan pihak luar, gangguan seperti itu lebih merupakan kejadian yang bersumber dari dalam sendiri.
17
Dalam kenyataannya, gangguan yang bersumber dari luar dan melibatkan negara luar juga ada. Sebut saja, masalah perbatasan dengan negara jiran sampai sekarang masih belum tuntas. Sebagai contoh, kita masih berurusan dengan negara Malaysia dalam kasus blok Ambalat. Dalam keterangan terakhir Panglima TNI di depan peserta seminar nasional ”Mengawal NKRI di Perbatasan”, terdapat dua belas pulau terluar kita yang potensial diganggu gugat negara lain karena belum tuntasnya perundingan penetapan batas wilayah tiap negara (Kompas, 13 Januari 2010: 5). Hal seperti itu tentu mengetuk kesadaran kolektif kita tentang pentingnya mempertahankan tiap jengkal wilayah teritorial kita. Kita tidak ingin terulang lagi kasus lepasnya pulau yang kita pahami sebagai bagian dari wilayah nusantara, seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan.
12. 12.
Kemampuan prajurit TNI AD dalam Mendengar Pendapat dan Aspirasi
Rakyat.
Aparat Komando wilayah dalam mendengar pendapat dan aspirasi rakyat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama maupun Hankam, kesenjangan-kesenjangan yang ada seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan manuver politiknya dengan menggunakan atau memanfaatkan memanfaatkan kesenjangan yang terjadi. Dampak lain dari adanya terjadinya kekacauan dan kerusuhan sosial yang akan mengakibatkan stabilitas keamanan dan disintegrasi sosial, kondisi yang terjadi di daerah ini menyebabkan fungsi pembinaan teritorial di daerah tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan aparat komando wilayah sebagai pembina wilayah di daerah harus selalu mewaspadai dampak-dampak yang terjadi di daerah dengan terus berupaya mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok kelompok-kelompok dalam masyarakat masyarakat agar pembinaan pembinaan teritorial teritorial
dapat terwujud dalam
memantapkan memantapkan militansi masyarakat di daerahnya.
13.
Permasalahan. a.
Sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi dimana
masyarakat dapat menerima informasi tanpa disaring terlebih dahulu. Kondisi ini, menyebabkan semakin tipisnya simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan Komando Wilayah di daerahnya dikarenakan kurang dapat berinteraksi
18
bersama masyarakat apalagi adanya niat negatip untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatanya/ aji mumpung. Dalam setiap kesempatan yang pada akhirnya akan akan membawa pengaruh pengaruh terhadap terhadap stabilitas stabilitas keamanan khususnya yang memiliki komunitas pendukung pihak-pihak yang terlibat konflik. Apabila hal ini berlangsung terus tanpa ada upaya untuk merubah maka akan berpengaruh pada upaya pembelaan negara yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indoensia. b.
Dengan bergulirnya reformasi kemudian diberlakukannya diberlakukannya UU Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI, membawa konsekuensi logis pada perubahan peran Prajurit TNI AD dalam menyelenggarakan menyelenggarakan pembinaan wilayah dalam membantu Pemerintah daerah dalam bentuk operasi militer selain perang, hal ini disebabkan seluruh lapisan masyarakat masih belum seluruhnya dapat memahami Undang-Undang tersebut serta belum adanya kesamaan persepsi mengenai Tugas pokok TNI dan Pemerintah daerah setempat dalam memberdayakan potensi wilayah dalam bidang pertahanan negara.
BAB-IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
14.
Umum. Pasang surut perkembangan bangsa Indonesia sangat diwarnai oleh perkembangan
dunia baik yang bersifat bersifat regional maupun maupun nasional. Isu-isu ini menjadi sorotan dunia dunia adalah isu mengenai penegakan dan penghormatan Hukum dan HAM, pelestarian Lingkungan Hidup maupun Demokratisasi yang menuntut pemerintah untuk dapat memposisikan bangsa Indonesia secara tepat baik dalam kepentingan berbangsa dan bernegara maupun hubungan dengan masyarakat. masyarakat.
Karena perkembangan perkembangan tersebut telah memberikan memberikan pengaruh pengaruh yang
sangat berarti terhadap proses kehidupan prajurit dan masyarakat serta berbangsa dan bernegara,
maka
hal
itu
telah
merubah
kebijaksanaan
bangsa
Indonesia
dalam
menyelenggarakan menyelenggarakan kehidupan yang lebih demokratis. 15. 15.
Eksternal a. a.
Peluang. Peluang. 1)
Wilayah Indonesia
sebagai negara besar dianugerahi
dengan
berbagai potensi nasional baik dari aspek geografi, demografi dan sumber kekayaan alamnya namun belum seluruhnya terjangkau, demikian
19
juga jug a TNI khusus khu susnya nya Praju Pra juri ritt TNI AD di dae daerah rah yang yan g mempun mem punyai yai dae daerah rah tanggung jawab yang begitu besar, sedangkan jumlah personel sangat terbatas bahkan tidak memadai dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, apalagi didukung dengan terbatasnya kemampuan personel sehingga akan menjadi kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi demikian akan memberi peluang terhadap pengaruh negatip yang mengarah kepada perkembangan pemisahan dengan dalih perbedaan etnik, agama maupun adanya kecemburuan daerah terhadap daerah lain yang dianggap lebih mendapatkan perhatian dari pemerintahan pusat. Dihadapkan pada penataan pertahanan wilayah wilayah darat dan wilayah wilayah pantai yang belum dilaksanakan dengan baik akan mengakibatkan kesiapan wilayah pertahanan masih belum terwujud. Daerah yang akan disiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan yang kondisinya masih belum memenuhi harapan sebab Pemda lebih mengutamakan pembangunan daerah industri dan perkotaan yang sepenuhnya yang berorentasi pada sektor kesejahteraan masyarakat masyarakat semata. 2)
Kebutuhan rasa aman masyarakat. Tingkat kehidupan masyarakat adil makmur sejahtera lahir dan
bathin merupakan idaman bagi se luruh masyarakat. masyarakat. Kebutuhan rasa aman terhadap segala bentuk ancaman dari luar merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia disamping kebutuhan akan kesejahteraan materi.
Pada era transisi saat ini bangsa Indonesia dihadapkan
pada
berbagai macam permasalahan keamanan mulai dari pertikaian, paksaan, serangan fisik, tindakan anarkhis dan lain-lain. Keberadaan Komando wilayah
diharapkan
menciptakan
rasa
dapat aman
memberikan bagi
kontribusi
masyarakat
positip
sekitarnya.
dalam
Mengingat
pentingnya kebutuhan kebutuhan rasa aman dari berbagai ancaman dan gangguan dalam
kehidupan
berpartisipasi
aktif
akan
mendorong
bersama
warga
dengan
masyarakat
Komando
untuk
wilayah
ikut dalam
penyelenggaraan penyelenggaraan usaha memantapkan memantapkan Militansi masyarakat masyarakat di daerahnya. daerahnya.
20
b. b.
Kendala. 1)
Belum adanya singkronisas i peraturan perundang-undangan perundang -undangan yang
mengatur tentang tugas pokok TNI dengan tugas POLRI dalam beberapa hal tertentu. TNI pada masa sebelum reformasi dinilai sebagai salah satu komponen
penyokong
tegaknya
pemerintahan
Orde
Baru
sehingga
sebagian masyarakat Indonesia menuntut TNI untuk ikut bertanggung jawab jaw ab terha te rhada dap p kete rpuruk rpu rukan an bangsa ban gsa Indon In donesi esia a saat sa at ini .
Hal terse ter sebut but
berdampak penyusunan peraturan peraturan tentang ketahanan nasional terkendala. Pada era reformasi saat ini wajar-wajar saja ada pihak yang yang mempunyai pandangan dan gagasan berbeda atau bahkan tidak proporsional tentang pemisahan tugas antara TNI dan POLRI sebagai akibat traumatisme traumatisme masa lalu. Berbagai pendapat tersebut merupakan bahan masukan yang perlu dikaji secara komprehensif. Namun demikian isue tersebut tidak menutup kemungkinan sengaja disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu guna memisahkan TNI dengan rakyat dalam rangka mendukung perjuangan politiknya. politiknya.
Kondisi Kondisi ini hendaknya hendaknya disikapi dengan hati-hati hati-hati oleh semua
komponen bangsa bangsa agar tidak ikut masuk dalam skenario mereka. 2)
Ada beberapa alasan yang menjadikan begitu penting dalam upaya
meningkatkan profesionalisme alasan tersebut antara lain terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia,bangsa Jepang, Jerman, Vietnam yang semua itu adalah wujud dari kekuatan militansi bangsa. Arus reformasi yang
melanda
bangsa
Indonesia
kehidupan masyarakat salah
berdampak
pada
berbagai
aspek
satu tuntutannya adalah keinginan
untuk
bebas sehingga segala sesuatu yang sifatnya mengekang kebebasan ada kecenderungan untuk dihindari. Bahkan dampak reformasi berpengaruh terhadap
integritas
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
karena
kebebasan yang diinginkan mendorong adanya niat masyarakat di sebagian wilayah Indonesia untuk merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu penyebab timbulnya
benih-benih disintegrasi adalah lemahnya rasa nasionalisme dan bela negara sebagian masyarakat masyarakat Indonesia. 3)
Tingkat perekonomian rakyat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan
belum mampu membawa kehidupan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik
21
dan
belum
dapat
menjadi
tulang
punggung
untuk
menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang dengan
tingkat
perekonomian
yang
relatif
rendah
berakibat
pada
rendahnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, kebutuhan ekonomi masyarakat pada umumnya baru pada tahap kebutuhan dasar yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan seharihari. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyiapan Ratih dalam pertahanan negara karena apabila rakyat terpanggil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Ratih maka mereka akan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan e konomi keluarganya. keluarganya.
16.
Internal. Internal. a. a.
Kekuatan. Kekuatan. 1)
Komando wilayah mulai dari tingkat Kodim sampai dengan
tingkat Babinsa merupakan wujud gelar kekuatan TNI-AD di daerah, hal ini sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor 2/I/1985 tanggal 10 Januari 1985 tentang Organisasi dan Tugas Komando wilayah tingkat Kodim. Keberadaan Babinsa di seluruh pelosok tanah air merupakan ujung tombak bagi Komando wilayah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyiapkan dan membina potensi wilayah menjadi kekuatan untuk menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan
kedaulatan
negara
serta
melindungi
segenap
bangsa Indonesia. 2)
Masih adanya personil
Pendidikan maupun latihan
komando wilayah dalam me melak laksan sanak akan an
cukup antusias sehingga diharapkan dapat
menghasilkan pejabat-pejabat /aparat Komando wilayah yang memiliki motivasi juang dan dedikasi yang tinggi, peka, trampil serta profesional dalam melaksanakan tugas yang diembannya. b.
Kelemahan. 1)
Sumber Daya Manusia.
adalah
faktor
yang
Sumber daya manusia Komando wilayah
menentukan
dalam
pencapaian
suatu
tujuan
organisasi sebagaimana sebagaiman a pepatah mengatakan bagaimanapun bagaimanapu n canggihnya alat peralatan yang ada tanpa diawaki oleh personel yang memadai maka
22
pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak akan
maksimal.
Demikian
juga jug a dalam dal am penyia pen yiapan pan pe perla rlawan wanan an rakyat raky at terla ter latih tih sangat san gat tergan ter gantun tung g pada pad a Aparat Apa rat Teritor eri torial ial , keb k eberh erhas asililan an penyel pen yelen engga ggaraa raan n pembin pem binaan aan terito ter itoria riall oleh ole h Komando wilayah sangat tergantung pada kinerja aparat Teitorial sebagai pelaksana utama pembinaan teritorial.
Dalam rangka membangun membangun
komunikasi dua arah atau komunikasi sosial maka Aparat teritorial dituntut untuk menguasai secara mendalam tentang aspek teritorial. Kenyataannya
hal tersebut sulit untuk dilaksanakan
karena kualitas
sumber daya aparat Kowil belum sesuai yang diharapkan. 2)
Fungsi
Pembinaan
Wilayah.
Reformasi
membawa
dampak
munculnya berbagai wacana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satu wacana yang muncul adalah keberadaan Komando Teritorial yang sering diangkat sebagai pokok bahasan baik di lingkungan TNI maupun di luar TNI. TNI. dilaksanakan
oleh
TNI
Fungsi teritorial teritorial yang yang selama ini
dipertentangkan
oleh
sebagian
kelompok
masyarakat, mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan fungsi teritorial adalah
fungsi
pemerintah.
Namun
hingga
saat
ini
pengalihan
penyelenggaraan fungsi teritorial kepada pemerintah masih dalam batas wacana
dan
belum
ada
kepastian
yang
didasari
oleh
peraturan
perundang-undangan. 3)
Piranti Lunak. Arus reformasi yang bergulir menuntut TNI untuk
segera menyesuaikan menyesuaikan diri dengan tuntutan
reformasi, jika
tidak TNI
akan ketinggalan peranny perannya a dalam kehidupan kehidupan berbangsa berbangsa dan bernegara. bernegara. Salah satu tuntutan yang harus segera dilaksanakan adalah penyiapan peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan TNI yang seirama dengan arus reformasi. reform asi. Peraturan dan perundangan sangat sebagai
acuan dan
diperlukan
pedoman bagi TNI dalam memerankan fungsinya
dalam bidang pertahanan. Untuk dapat menghasilkan perlawanan rakyat terlatih yang siap mobilisasi diperlukan suatu perangkat perundangundangan yang dapat mengatur proses penyiapan Ratih dalam sistim pertahanan negara. BAB-V KONDISI PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA SISTEM
23
PERTAHANAN NEGARA YANG DIHARAPKAN. DIHARAPK AN.
17. 17.
Umum.
Keyakinan terhadap keberadapan Komando wilayah sudah final (Skep
Kasad No. 330/x/2003 tanggal 9 Oktober 2003, tentang penghapusan istilah Koter dan mensosialisasikan Balahanwil sebagai Komando wilayah TNI- AD) sehingga tidak perlu adanya kegamangan dalam menyingkapi berbagai tantangan wacana pihak lain dalam menganggapi keberadaan komando wilayah. Pada hakekatnya TNI bukan menjadi pelaku tunggal dalam melakukan pembinaan wilayah tetapi Pemda yang lebih mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pembinaan wilayah, dari lingkup tanggung jawabnya maka pemerintah beserta jajaranya akan melakukan pembinaan yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan TNI berorentasi pada kepentingan pertahanan. Kedua sasaran tersebut secara simultan sehingga perlu adanya keselarasan terhadap sasaran yang saling terkait dan dapat ditangani dengan baik. Bahwa manfaat keberaadaan Komando wilayah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat secara teritorial,selain itu juga untuk melindungi masyrakat dan menjaga keutuhan wilayah dari kemungkinan ancaman yang datang dari dalam maupun dari dalam negeri*. 18.
Peranan Pimpinan Komando Wilayah ( Dandim ) a.
Kualitas Kepemimpinan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial. Gaya dan pola kepemimpinan dan komunikasi yang selama ini diterapkan dan
dipraktekkan oleh para Dansat, Akibat dari gaya dan pola kepemimpinan dan komunikasi yang keliru dimasa lalu tersebut, telah menimbulkan suatu loyalitas dan respek yang bersyarat. Disamping itu, cara-cara otoriter yang diterapkan tersebut, berakibat pula hilangnya inisiatif, sikap inovatif, yang diperlukan oleh satuan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, di masa mendatang gaya dan pola kepemimpinan dan komunikasi sosial TNI yang diterapkan, haruslah dapat mendukung, mengamankan, mempromosikan
serta
mendorong
seluruh
lapisan
masyarakat,
untuk
memperjuangkan kepentingan nasional serta mencegah pihak-pihak lain yang merugikan kepentingan nasional. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara, dengan tetap mengedepankan sikap persuasif, demokratis dan ketauladanan, Para Dansat dituntut semakin mewaspadai dan melakukan upaya konsepsional terhadap kemungkinan timbulnya timbulnya sikap, cara berfikir dan cara bertindak, yang memaksakan tolak ukur nilai-nilai universal, semangat dan nilai-nilai liberalisme,
24
yang membahayakan nilai-nilai dan jati diri serta sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan komunikasi dengan komponen bangsa lainnya, para Dansat harus meningkatkan kemampuan untuk mendengar dan menghargai pendapat orang
lain,
tidak
kaku
dan
menghindarkan
pemaksaan
kehendak,
dengan
membenarkan pendapat sendiri. Selain itu, sebagai pemimpin, para Dansat harus responsif, adaptif, aspiratif dan komunikatif. Pola-pola kepemimpinan yang berprinsip “pokoknya”, “pokoknya”, sudah harus ditinggalkan. ditinggalkan. Sebaliknya harus mampu mempengaruhi dan membangun opini, dengan cara-cara persuasif dan akomodatif, melalui dialog-dialog dan diskusi-diskusi yang kondusif. Para Dansat harus mampu tampil prima dalam kegiatan wawancara, talk show melalui media masa. Kalau selama ini pribahasa mengatakan diam itu emas, maka pada era informasi dan transparansi sekarang ini, peribahasa tersebut, dirasakan sudah tidak tepat lagi untuk dianut, karena para pemimpin dan komunikator, dituntut untuk dapat menjual ide melalui komunikasi yang meyakinkan dan menarik, sehingga dapat membentuk opini dan menanamkan kepercayaan ke percayaan kepada masyarakat. b.
Motivasi Tugas. Seorang pemimpin sejati, tidak dapat dipengaruhi oleh tawaran, ancaman,
uang, cinta ketenaran, situasi seperti ini, turut mendorong para Dansat untuk menempuh cara apapun, agar misi yang diembannya sukses, asalkan tidak mendapat teguran dari atasannya. Perbuatan-perbuatan yang mengalalkan segala, jelas sangat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia dan bahkan menyebabkan semakin merosotnya kepercayaan dan cintra (image), sehingga menurunkan simpati rakyat kepada TNI secara keseluruhan. Tekad TNI untuk menampilkan apa yang terbaik bagi rakyat, terbaik pula bagi TNI tidak TNI tidak dilaksanakan secara konsisten, hanya menjadi slogan dan retorika belaka. Perilaku para Dansat, yang melakukan penyimpangan di masa lalu, tidak populer lagi untuk dilakukan, karena masyarakat semakin berani menuntut haknya dan semakin memahami ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan yang berkembang di Era Reformasi saat ini, adalah tuntutan figur pimpinan yang mengedepankan ketauladan dalam sikap dan perbuatan, menegakkan hukum dan hak azasi manusia serta kepemimpinan yang berfika pada aspirasi rakyat. Oleh karena itu kedepan, para Dansat dituntut menegakkan etika keprajuritan, memiliki moral, mental dan spirit yang kuat, memiliki kepekaan jiwa kebangsaan dan pantang menyerah, yang
25
dilandasi oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Selain itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan bergesernya orientasi para Dansat dalam penugasan, peningkatan pengawasan yang intens menjadi sesuatu yang dominan, agar motivasi tugas para Dansat, berfihak pada kepentingan rakyat, tetap menjadi prioritas utama, karena
Motivasi merupakan penentu tujuan dari
kegiatan yang dilakukan.
19.
Mentalitas Prajurit TNI AD. a.
Mantapnya sikap Prajurit TNI AD. Sesuai dengan jati dirinya TNI sebagai prajurit Rakyat, Prajurit Pejuang,
Prajurit Nasional dan Prajuruit Profesional harus mampu berkiprah bersama masyarakat dalam situasi apapun,dengan sikap dan perilaku yang simpati serta semangat juang dan tidak mengenal menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul diwilayahnya bersama aparat terkait dengan penuh kearipan dan tidak menonjolkan keangkuhanya,namun harus dapat bekerja secara profesional,terampil dan memahami dalam bidang tugasnya,memahami terhadap prosedur yang benar dan harus tabah serta tidak terpancing terhadap godaan yang akan berdampak negatip bagi nama baik dan Citra TNI sendiri. Kemampuan untuk tampil dan dapat mengendalikan diri mempunyai efek tangkal yang tangguh untuk menyegah masuknya pengaruh dari oknum- oknum yang sengaja menimbulkan instabilitas. instabilitas. Hal ini perlu disikapi dalam menghadapi masyarakat yang bersikap bersikap tanpa tanpa batas batas misalnya menyampaikan menyampaikan aspirasi aspirasi melalui
demonstrasi
yang tidak mengenal tata tata krama maupun sopan santun, baik baik tindakan tindakan maupun maupun tutur kata, hal ini perlu dihadapi dengan sikap yang profesional, profesion al, maka diharapkan prajurit komando wilayah dapat mengenali masyarakat dilingkungannya, murah senyum, bertegur sapa bila berjumpa dengan masyarakkat, serta selalu memantapkan jati dirinya
sesuai
dengan
nilai-nilai
luhur
bangsa
Indonesia
dengan
tidak
terprovokasi,terpancing dan tergiur oleh pengaruh kesenangan yang bersifat sesaat yang dapat merugikan dirinya maupun citra satuan. b.
Pengamalan Binter. Binter.
Aplikasi Binter adalah bagaimana mempratekkan mempratekkan
sikapnya sebagai warga negara yang sama dengan negara-negara lainnya, namun prajurit memiliki memiliki tanggung jawab dalam tugasnya tugasnya menjaga kedaulatan kedaulatan bangsa bangsa dan
26
negara. Untuk dapat didukung dan dibantu oleh masyarakat maka prajurit komando wilayah dapat merebut simpati masyarakat dilingkungan melalui : 1)
Mengenali
lingkungan
masyarakatnya. masyarakatnya.
Untuk
dapat
mengenal
masyarakat maka prajurit harus dapat beradaptasi dengan lingkungan
serta
dapat menjadi pelopor maupun motivator kepada hal-hal yang bersifat positif dan dapat mempengaruhi lingkungan yang mungkin kurang baik sehingga dapat menjadi baik melalui tindakan, perbuatan, contoh maupun suri tauladan. 2)
Mengenali tokoh-tokoh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh.
masyarakat sudah pasti pasti ada orang yang yang
Didalam hidup
berpengaruh didalam masyarakat
tersebut mungkin karena pendidikan, kharisma, status sosial, kekayaan dll. Sebagai insan teritorial teritorial kita harus mengenal mengenal dan dekat dengan dengan tokoh tersebut. tersebut. Diharapkan dalam melaksanakan tugas pokoknya aparat komando wilayah dapat dibantu oleh masyarakat, dan sebaliknya masyarakat dapat saling bantu dengan prajurit melalui para tokoh masyarakat. 3)
Memanfaatkan
pendekat
melalui
hubungan yang lebih baik baik antara prajurit
Agama.
Untuk
dapat
menjalin
dan lingkungan lingkungan adalah melalui
pendekatan agama dengan melaksanakan ibadah agama menurut kepercayaan masing-masing maka kesan masyarakat terhadap prajurit akan baik, karena masyarakat dapat memperkirakan
bahwa orang yang beribadah
kepada
Tuhan Yang Maha Esa akan lebih banyak mengenal hal-hal bersifat positif. c.
Pengetahuan Bela Negara. Seringnya pembekalan dalam berbagai wawasan kebangsaan akan sangat
berpengaruh terhadap sikap rela berkorban prajurit,
mementingkan
kepentingan
umum diatas kepentingan pribadimerupakan wujud dari sikap bela negara yang baik guna terbentuknya ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi tinggi dan berpedoman berpedoman kepada Sapta Marga, sumpah prajurit, prajurit, 8 wajib TNI wajib, adanya ikatan yang kuat lahir dan bathin antara prajurit dan masyarakat dilingkungannya. Peka terhadap lingkungan terutama perubahan-perubahan yang menjurus menurunnya tingkat keamanan dilingkungan yang pada akhirnya setiap prajurit dapat melakukan tugasnya dengan tanpa tanpa pamrih.
Sikap bela negara, negara,
berdasarkan pengetahuan yang didapat dimulai dari pendidikan pembentukan dan pembekalan terhadap terhadap prajurit prajurit dimana pengetahuan pengetahuan yang membentuk membentuk watak, moral,
27
moril prajurit yang menampilkan seorang prajurit yang ahli dalam profesinya serta sadar dan yakin akan kebenaran. 20. 20.
Kemampuan Aparat Komando Wilayah dalam Mendengar Pendapat dan
aspirasi rakyat. Setiap prajurit komando wilayah dituntut untuk dapat menyelami,menghubungi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk berperan dalam membina potensi wilayah, peran tersebut dilakukan melalui komunikasi sosial sebagai salah satu dalam dalam meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kemampuan pengenalan daerah serta mengetahui setiap dinamika sosial serta dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan penuh keakrapan. Kondisi yang terjadi di daerah menyebabkan fungsi pembinaan teritorial di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan aparat teritorial sebagai pembina teritorial di daerah tetap selalu mewaspadai dampak-dampak yang terjadi di daerah dengan terus berupaya mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dan kelompokkelompok dalam masyarakat, memang kenyataanya belum tentu pendapat yang mereka (masyarakat) kemukakan semuanya benar,tetapi dengan mendengar pendapat setidaktidaknya aparat komando wilayah dapat mengetahui pandangan orang lain/ masyrakat sehingga dapat membantu mencarikan jalan keluar yang lebih baik.
BAB-VI OPTIMALISASI PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA SISTEM PERTAHANAN NEGARA.
21.
Umum.
Aparat
komando wilayah harus sadar dan dapat mengikuti apa yang
diharapkan oleh masyarakat masyarakat
berarti prajurit prajurit komando komando wilayah wilayah tanpa ditawar-tawar lagi lagi
harus meningkatkan sikap aparat komando wilayah, pengamalan dan meningkatkan pengetahuan bela negara agar prajurit tetap berada dihati rakyat karena antara TNI dan rakyat tetap bersama dan sejalan dalam mengisi me ngisi kelangsungan hidupnya. Kita berharap pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan terhadap reformasi TNI agar TNI mampu untuk mengembalikan Citra dirinya sebagai Bhayangkari Negara dan kita berharap pula elemen masyarakat yang memang mempunyai motivasi negatip dan tidak jernih berpikir yang tujuan satu-satunya hanya ingin menghancurkan TNI dapat merubah sikapnya demi harmonisnya kehidupan berbangsa,bermasyarakat dan bernegara dimasa depan.
28
22.
Tujuan.
Terwujudnya kemampuan Aparat Kowil sebagai satuan terdepan
sehingga mampu melaksanakan pembinaan teritorial guna memantapkan kesadaran bela negara serta semangat militansi bangsa di wilayahnya. 23.
Sasaran.
Agar tujuan dapat tercapai tercapai maka ditetapkan ditetapkan sasaran sasaran sebagai berikut berikut :
a.
Kualitas peranan pimpinan Komando Wilayah yang cakap.
b
Terwujudnya Kondisi Mental Aparat Komando Wilayah yang baik.
c.
Terciptanya Kemampuan
Aparat
Komando
Wilayah
dalam
Mendengar
Pendapat dan aspirasi rakyat. 24.
Subyek. Guna mewujudkan upaya mengoptimalkan peran aparat komando wilayah
akan sangat ditentukan ditentukan oleh tindakan tindakan nyata dari dari aparat komando wilayah wilayah serta komando atas yang bertanggung jawab dalam pembinaan personil. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab pembinaan pada tataran penentu kebijaksaan dan kewenangan pembinaan yang diharapkan, dirumuskan: a.
KASAD. Sebagai penentu kebijaksanaan kebijaksanaan dalam pembinaan postur TNI-AD
dalam upaya meningkatkan kualitas para Dansat di satuan Komando Wilayah dalam rangka memperdayakan potensi wilayah guna terciptanya ketahanan nasional di daerah. b.
PUSTERAD. Merupakan suatu lembaga dalam rangka membantu KASAD dalam
upaya merumuskan kembali operasional pengawasan dan pembinaan
bidang
teritorial dihadapkan pada kebutuhan peningkatan kualitas Dansat komando wilayah. wil ayah. 25.
Obyek. Seluruh aparat KODIM
26.
Metode. Metode yang diterapkan didalam mengoptimalkan peran Aparat Komando
wilayah dalam memantapkan militansi bangsa di wilayahnya sebagai berikut : a. a.
Edukasi. Edukasi.
Meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan
Pembekalan,
pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparat komando komando wilayah wilayah guna terselenggaranya terselenggaranya bela Negara di daerah. daerah. b. b.
Penugasan. Penugasan. Melatih, membina dan mengembangkan wawasan aparat
komando wilayah melalui pemberian pengalaman dengan mempertimbangkan mempertimbangkan tour of duty dan tour of area dalam mewujudkan karya nyatanya di wilayahnya didalam meyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teritorial dalam memantapkan militansi masyarakat di daerahnya. c. c.
Induksi. Induksi.
Berupa penularan keteladanan dalam sikap dan perilaku dalam
kehidupan sehari-hari terhadap lingkunganya.
29
27.
Upaya yang dilaksanakan. a.
Peranan Pimpinan Komando Wilayah( Dandim ) 1).
Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan gaya dan pola kepemimpinan
dan komunikasi sosial TNI yang adaptif terhadap tuntutan perubahan yang berkembang dalam kehidupan ditanah air sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dewasa ini, dipandang bahwa buku petunjuk tentang Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial TNI yang sudah ada, masih cukup relevan, hanya selama ini tidak diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen (accountable ( accountable ). ). Namun demikian untuk lebih mengoptimalkan penampilan (performance ( performance ) para Dansat dalam melaksanakan tugas dan personalisasi dengan komponen bangsa lainnya. Berikut ini diuraikan suatu konsep pemikiran yang pragmatis, feasible dan diharapkan lebih applicable untuk untuk diterapkan sebagai upaya untuk menjabarkan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial yang diharapkan. Guna memudahkan pemahaman terhadap gagasan yang dikemukakan, maka perumusan penuangannya meliputi tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan upaya yang dilakukan melalui 3 (tiga) jalur pembinaan, yaitu jalur pendidikan dan latihan serta penugasan. (a)
Tujuan. Untuk membentuk para Perwira yang mampu bersikap
dan bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai aktualisasi kepemimpinan dan komunikasi sosial TNII yang mengacu pada visi, misi, strategi dan paradigma baru peran TNI abad XXI, guna menciptakan Ketahanan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. (b).
Sasaran Yang Ingin Dicapai. Sasaran yang diharapkan dapat
dicapai adalah terbentuknya terbentuknya Dansat Komando Komando Wilayah menjadi
pemimpin-pemimpin
Komando
wilayah
yang mampu mampu
yang
bericirikan
ketauladanan, adaptif, responsif, persuasif sekaligus mampu menjadi komunikator yang impressif dan atraktif, dalam menyampaikan pesan dan gagasan, sebagai katalisator pembangunan bangsa. Adapun sasaran yang ingin mewujudkan untuk mendukung Perwira sebagai komunikator yang baik impressif dan atraktif adalah peningkatan kemampuan dasar mendengar
dan
menghargai
pendapat
orang
lain,
mampu
30
mempengaruhi dan membangun opini serta mempengaruhi orang lain engan cara-cara cara-cara akademis, mampu tampil “ mengesankan “ dalam kegiatan wawancara dan talk show , melalui media massa atau pada forum kegiatan umum. (c).
Upaya. Pada dasarnya apa yang sudah dibahas dalam upaya
meningkatkan
kualitas
akademis
sebelumnya
merupakan
media
pendukung keberhasilan kepemimpinan dan komunikasi sosial para Perwira. Oleh karena itu penekanan dalam bagian ini dititik beratkan pada aspek kepemimpinannya. (1)
Jalur Pendidikan Formal dan Informal Memberikan
ilmu
kepemimpinan
umum
yang
telah
dipadukan dengan ilmu-ilmu manajemen, selain tetap harus mengajarkan
kepemimpinan
militer.
Penekanan
atau
titik
beratnya, disesuaikan dengan tingkat pendidikannya, dengan mempedomani level jabatan yang akan diemban oleh para Perwira.
Sebagai
contoh,
untuk
pendidikan
pembentukan,
ditekankan pada kepemimpinan militer, untuk tingkat Suslapa dan Sesko porsinya ditingkatkan secara proporsional, mengingat orientasi tugasnya yang semakin luas. Penyimpangan yang selama ini terjadi dalam penerapan kepemimpinan Dansat terhadap kalangan sipil, dipicu oleh penekanan kepemimpinan militer yang terlalu menonjol, sehingga secara naluriah telah membentuk pemahaman, bahwa kepemimpinan militer selalu cocok untuk berbagai situasi. Sebagai contoh adalah tindakan Bupati / Gubernur yang berasal dari karyawan TNI datang ke kantor mendahului stafnya, mewajibkan karyawannya, apel pagi, maksudnya untuk menunjukkan keteladanan dan disiplin. Apakah hal ini suatu kepemimpinan yang baik, menurut ukuran-ukuran lingkungannya ? Tentu hal ini patut dipertanyakan, padahal ini kasus semacam ini, dapat diatasi dengan menerapkan kendali sistem kartu kontrol dan menerapkan rewards and punishment , bila ditemukan karyawan yang melanggar.
31
Untuk
memberikan
pemahaman
Perwira
dalam
rangka
membandingkan gaya dan pola kepemimpinan militer dan sipil, dalam penyajian pelajaran di lembaga pendidikan, diberikan studi kasus pemecahan masalah, selanjutnya didiskusikan, seperti yang sudah dilakukan selama ini dalam kepemimpinan militer. Guna mendukung penampilannya berkomunikasi dan melakukan wawancara dengan media elektronika dan media cetak. Sebaiknya teknik-teknik dasar yang aplikatif, sudah diberikan
mulai
tingkat
mengkombinasikannya
pendidikan
dengan
pembentukan,
praktek-praktek
riil
dan
mengundang pewawancara atau wartawan. Sedangkan bagi Perwira yang sedang berdinas di kesatuan, yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal militer, karena kepentingan tugas dapat diwadahi dalam bentuk penataran-penataran. Pembekalan ini dimaksudkan untuk membekali para Dansat, agar mampu menyikapi fenomena-fenomena era globalisasi, yang ditandai dengan pemanfaatan media cetak dan elektronika, sebagai media pembentukan opini (information ( information warfare ). ). (2) Jalur Latihan Melatih Dansat di kesatuan untuk mampu berbicara efektif dalam menyampaikan pendapat / gagasan dan beragumentasi melalui
metoda
sebelumnya,
diskusi.
diharapkan
Seperti akan
yang
telah
membekali
diungkapkan
Perwira
memiliki
kemampuan meyakinkan orang lain mampu menjadi pendengar yang
baik
serta
menghargai
pendapat
orang
lain.
Agar
kemampuan semacam ini meningkat, dikembangkan dengan penyelenggaraan diskusi agar kesatuan pada tingkat Kodam dan ditingkatkan dengan mengundang mahasiswa yang setingkat dengan
para
Dansat
yang
melaksanakan
diskusi,
melalui
kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Latihan dengan media seperti
ini,
akan
meningkatkan
kemampuan
Perwira
menyampaikan pendapat secara sistematis (berbicara aktif) dan akan mendukung kemampuannya sebagai seorang komunikator,
32
bila saatnya diperlukan. Seperti bila berdialog dengan para mahasiswa, yang selama ini merupakan suatu beban yang “ traumatik “, bagi Dansat. Dan sat. Mengadakan acara-acara dialog dengan para pakar dari berbagai disiplin
ilmu
secara
informal,
untuk
membahas
berbagai
permasalahan aktual yang berkembang, untuk saling menukar pandangan melalui metoda brainstorming , dalam mengidentifikasi mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya. Hal ini dimaksudkan, tidak saja untuk menumbuhkan saling pengertian dan keakraban, tetapi juga tanpa disadari akan menambah khasanah pengetahuan Perwira. Agar tercipta suatu situasi yang saling menguntungkan dan kondusif. (3)
Jalur penugasan. Kematangan terhadap suatu kemampuan
dan keterampilan antara lain, ditentukan dan dipengaruhi oleh pengalaman. pengalaman. Sedangkan pengalaman dapat diperoleh antara lain, melalui penugasan. Memberikan peluang kepada Perwira, bila mereka diminta untuk memimpin suatu organisasi masyarakat, pada skala yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kepangkatannya, selama hal tersebut tidak mempengaruhi tugas pokoknya disatuan. Hal ini dimaksudkan untuk membekali diri Perwira dengan pengalaman langsung berhadapan dengan lingkungan yang berbeda. Memberikan penugasan-penugasan yang bervariasi kepada para Perwira, sesuai prinsip-prinsip pembinaan personil tour of duty dan tour of area , seperti penugasan di Komando Teritorial, kesatuan tempur, secara bervariasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat dijadikan wahana praktek dan membentuk kepribadian Perwira yang flexible dalam penugasan, asalkan dalam penugasannya tetap dibimbing dan dikendalikan secara intense , agar tidak terjadi disorientasi motivasi tugas.
33
2).
Meningkatkan Motivasi. Motivasi .
Oleh karena itu, pembahasan diarahkan
pada, bagaimana upaya yang ditempuh untuk meningkatkan motivasi tugas para Dansat di masa yang akan datang, dalam mengemban misi dan visi TNI AD, untuk mengabdikan mengabdikan dirinya dirinya mewujudkan Ketahanan Ketahanan Nasional Nasional dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Nasional, yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Uraian meliputi, tujuan peningkatan, sasaran yang ingin dicapai dan upaya yang dilakukan sebagai alternatif solusi, untuk mencegah terulangnya hal serupa, dimasa yang akan datang. (a)
Tujuan.
Terwujudnya
ketahanan
mental
prajurit
Sapta
Margais, yang tercermin dalam sikap dan tindakan para Dansat. (b).
Sasaran.
Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka
sasaran yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan motivasi para Dansat adalah meningkatkan ketahanan mental kerokhanian, mental ideologi dan mental kejuangan yang seimbang dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara . (c).
Upaya. Guna
memelihara
image ,
keikutsertaan
TNI
dalam
pembangunan bangsa yang diwujudkan dalam “ integrated role “ role “ nya harus tetap dilandasi oleh semangat pengabdian juang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh diarahkan melalui jalur pendidikan dan penugasan, yang wujud pembahasannya menggunakan pendekatan kerokhanian, Ideologi dan kejuangan sebagai implementasi pembinaan mental serta pengawasan dan pengendalian sebagai implementasi kepemimpinan. kepemimpinan. (1). Jalur Pendidikan -.
Menumbuhkembangkan Menumbuhkembangkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing,
selalu
menjalankan
ibadah yang dituntut oleh agama, sehingga menghasilkan refleksi
dalam
sikap
dan
perilaku
sehari-hari.
Manifestasinya adalah merupakan keteladanan para unsur
34
pendidik yang tercermin dalam pelaksanaan pendidikan seperti selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. -.
Meningkatkan Meningkatkan kecintaan dan kesetiaan kepada
bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan TNI yang berlandaskan 11 azas kepemimpinan, KSS TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib ABRI secara konsisten dan konsekwen. Pada prinsipnya, apabila mental kerokhanian para Perwira sudah baik, akan menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengamalan Pancasila Sapta Marga. Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNII. Namun demikian, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, perlu
dimanifestasikan
secara
aplikatif
dan
mudah
dimengerti, dikaitkan dengan tuntutan nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan TNII dan lingkungan masyarakat. Sebagai contoh menghormati bendera tujuannya adalah untuk mewujudkan kecintaan kepada tanah air, sesuai yang diamanatkan Sapta Marga, sikap peduli pengamatan 8 (delapan Wajib TNI) dan mematuhi hukum adalah wujud ketaatan kepada hukum.
(2).
Jalur Penugasan -
Menumbuh kembangkan kembangkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing,
selalu
menjalankan
ibadah yang dituntut oleh agama, sehingga menghasilkan refleksi
dalam
Manifestasinya
sikap dilakukan
dan
perilaku
dengan
sehari-hari.
menyelenggarakan
pengajian, secara terjadwal di kesatuan-kesatuan, untuk setiap saat menumbuhkan kesadaran para Dansat akan
35
kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Disadari bahwa pembinaan mental adalah fungsi komando, artinya baik buruknya sikap mental para prajurit di kesatuan tersebut, adalah beban tanggung jawab komandan / pimpinannya. Tetapi,
sentuhan
dan
pendekatan
keagamaan
dirasakan lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh prajurit termasuk para Perwiranya, karena pesan, petunjuk dan peringatan yang tercantum di dalam Kitab Suci agama manapun, berisikan nilai-nilai kebenaran yang hakiki dan tidak diragukan kebenarannya. Agar sentuhan keagamaan tersebut melekat dalam diri para Perwira, maka sebaiknya pengajian,
kebhaktian,
sesuai
kepercayaan
prajurit,
dilakukan
dilaksanakan
secara
dengan
agama
semacam
berkesinambungan,
ini
dan dapat
diharapkan
terbentuk sikap mental kerokhanian yang tangguh dan akan melahirkan pengawasan melekat dalam diri setiap prajurit, termasuk para Perwira, sehingga sikap-sikap positif akan muncul dalam sikap dan tindakannya seharihari, yang pada gilirannya akan menjadi teladan bagi komponen bangsa lainnya. -
Meningkatkan Meningkatkan kecintaan dan kesetiaan kepada
bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diwujudkan dengan aplikasi nyata di lapangan, dengan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI, taat menjalankan ibadah agama, bersikap kesatria menegakkan kebenaran,
tidak
menyakiti
dan
merugikan
rakyat,
membela kepentingan rakyat, membantu kesulitan rakyat melalui kegiatan bhakti TNII, tidak berlaku sewenangwenang sebagai aplikasi ketaatan kepada hukum. Agar kiat ini dapat terwujud, dilakukan fungsi pengawasan dan pengendalian serta menerapkan sangsi yang dilakukan dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi
36
(rewards and punishment ). ). Dengan demikian diharapkan, akan terwujud ketahanan mental yang integratif, yang meliputi kerokhanian, ideologi dan kejuangan, sehingga para Perwira akan memiliki moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam tugasnya. -
Meningkatkan Meningkatkan kesejahteraan hidup. Menghadapi
perubahan-perubahan tata nilai yang berkembang dari waktu-waktu sebagai dampak dari pembangunan, kiranya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena bagaimanapun juga hal ini akan berpengaruh besar terhadap motivasi dan dedikasi tugas. Tidak dapat dipungkiri bahwa TNI adalah pejuang prajurit dan prajurit pejuang , pejuang , namun beratnya tantangan
kehidupan,
rasanya
dedikasi
tugas,
sulit
dipisahkan dari “ pemenuhan kebutuhan hidup yang standard “. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan sebagai kebutuhan yang mendasar bagi siapapun harus mendapat perhatian dan diperjuangkan dari waktu ke waktu.
b.
Meningkatkan Mentalitas Aparat Komando wilayah . 1).
Meningkatkan Meningkatkan Sikap Aparat Komando wilayah. Sikap mental aparat didalam meningkatkan peran aparat Komando
wilayah diperlukan adanya kepercayaan masyrakat terhadap TNI, upaya ini tidak akan berhasil dengan baik sejauh sikap dan perilaku prajurit tidak diterima baik oleh masyarakat oleh sebab itu upaya mengoptimalkan peran komando wilayah agar mengambil langkah- langkah pemulihan citra TNI sehingga keberadaan prajurit dilapangan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemulihan Citra TNI tidak cukup dengan slogan,dan retorika kosong saja tetapi harus melalui peningkatan kepribadian prajurit serta bersikap sesuai dengan 8 wajib TNI sehingga masyrakat dapat melihat dan menilai kondisi nyata dilapangan bahwa prajurit-prajurit TNI memang sudah berubah dan tidak lagi menunjukan sikap arogansi dan sok kuasa seperti
37
halnya bagi oknum prajurit TNI yang melakukan tindakan indisipliner maupun melakukan perbuatan mencari tambahan/penghasilan dengan cara-cara yang melanggar rambu- rambu seperti backing,terlibat narkoba dan lain-lain akan berdampak pada citra TNI yang tidak segera pulih kembali maka diperlukan sebagai berikut : a)
Menghilangkan Menghilangkan kesan bahwa prajurit yang bertugas disatuan
kewilayahan adalah prajurit kelas 2 (dua) yang tinggal menunggu pensiun hal ini dapat dijelaskan melalui jam Komandan maupun pada setiap apel. b)
Meningkatkan Meningkatkan kualitas keimaman dan ketagwaan kepada Tuhan
YME baik dilaksanakan dilaksanakan di dalam maupun diluar kesatrian. kesatrian. c)
Keteladanan Aparat Koter. Dalam
upayanya
meningkatkan meningkatkan
pembinaan teritorial perlu memberikan keteladanan baik sikap maupun perilaku terhadap masyarakat setempat agar masyarakat disekitarnya ikut mensukseskan pembinaan teritorial dalam rangka menciptakan kondisi
keamanan
di
daerah
yang
stabil
dan
dinamis
dengan
Meningkatkan Meningkatkan pengamalan sikap Aparat Komando wilayah.
Untuk
melaksanakan siskamling. 2).
dapat diterima oleh masyarakat harus betul-betul dapat mengamalkan Binter dalam wujud nyata antara lain : a)
Dilingkungan pemukiman anggota hendaknya menjadi pelopor
dalam hal-hal yang baik dan dapat memotivator kepada hal-hal yang positif, tidak menyakiti maupun merugikan masyarakat setempat bahkan sebaliknya dapat membantu masyarakat bila mendapat musibah dengan tanpa pamrih serta dapat membantu masyarakat bila menggunakan fasilitas untuk kepentingan kepentingan masyarakat masyarakat
yang membutuhkan dengan
kerja sama dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayahnya. b)
Apabila anggota mempunyai ilmu pengetahuan misalnya dibidang
agama maka dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama adalah sangat terpuji untuk mengamalkan pengetahuannya dengan cara memimpin do’a, peribadatan atau bantuan-bantuan
lain
kepada
masyarakat
diperkenankan oleh ajaran agama tersebut.
sejauh
mungkin
38
c)
Apabila
prajurit
memiliki
ketrampilan
maka
tidak
salah
masyarakat dilingkungannya diberikan ketrampilan tersebut. d)
Adanya sosialisasi kepada aparat Komando wilayah, aparat
Pemda dan Masyarakat tentang pembinaan teritorial dalam rangka menyamakan visi dan misi guna menyelenggaraan pembinaan di wilayahnya sehingga tercipta suatu pemahaman dan keterpaduan di lapangan. g)
Membantu masyarakat kelompok pemuda setempat dalam bidang
olahraga misalnya memimpin pertandingan, membina cabang olahraga tertentu dan lain sebagainya dengan cara benar dan terhormat.
3).
Meningkatkan Meningkatkan pengetahuan bela negara.
Untuk dapat mengambil
keputusan yang tepat, bertindak dan berkomunikasi yang tepat terhadap masyarakat
dilingkungan
maka
perlu
anggota
untuk
meningkatkan
pengetahuannya terutama terutama pengatahuan bela negara melalui : a)
Sosialisasi pemahaman substansi pengaruh global. Pengetahuan
pengaruh non militer merupakan hasil pengetahuan baru, mengingat baru dikenal oleh sekelompok orang saja. Dilingkungan aparatur negara belum semuanya memahami tentang ancaman tersebut. Pemahaman tersebut sebaiknya benar-benar dipahami oleh semua aparat komando wilayah sampai tingkat Babinsa. Para Babinsa yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan wilayah dilapangan, mereka yang berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat diharapkan paham benar tentang dampak pengaruh yang semakin menglobal dan mampu menjelaskan kepada masyarakat luas tentang dampak yang terjadi, sampai pada kondisi saat ini dan bagaimana cara mengatasinya. Sosiali pemahaman subtansi perang modern kepada seluruh aparat komando wilayah sampai tingkat bawah masih harus ditingkatkan, pelaksanaanya dapat melalui ceramah,komunikasi sosial, diskusi agar tingkat pemahaman aparat komando wilayah dapat terukur dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan. b)
Memberdayakan Memberdayakan setiap prajurit kewilayahan untuk memiliki 5
(lima) kemampuan teritorial yang merupakan persyaratan utama bagi
39
setiap prajurit kowil untuk dapat dilaksanakan penugasan dilapangan dengan meningkatkan pembekalan dan penawasan secara terus menerus. c)
Melaksanakan Melaksanakan dikdalsat dan program latihan agar personil
maupun satuan/Komando wilayah memiliki kemahiran, keterampilan, sikap profesional serta perilaku yang tepat selaras dengan perannya di lapangan selaku pembina teritorial di daerah dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan harus realistis dan senantiasa diorientasikan kepada keberhasilan tugas Komando wilayah satuan yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat menghasilkan aparat teritorial yang memiliki motivasi juang dan dedikasi yang tinggi, peka, trampil serta profesional yang mengacu pada kepentingan tugas yang dengan sistim evaluasi secara kontinyu dengan ditindak lanjuti pelaporan dengan benar dan obyektip. d)
Mengoptimalkan Mengoptimalkan pencapaian sasaran minggu militer dengan
memberikan
pembekalan
baik
pengetahuan
maupun
ketrampilan,penekanan yang terus menerus kepada setiap para prajurit tentang norma dasar keprajuritan. e)
Meningkatkan Meningkatkan pemberian santi aji dan santi karma oleh unsur
pimpinan. f)
Menambah/memberi Menambah/memberi kesempatan pendidikan bagi anggota
g)
Meningkatkan Meningkatkan pembinaan mental prajurit melalui rohani.
h)
Meningkatkan Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa
i)
Melaksanakan
penataran
teritorial
guna
memberikan
pengetahuan dan pembekalan bagi prajurit yang dirasakan masih kurang, sehingga perlu adanya pembekalan teritorial J)
Pemberdayaan perpustakaan. Pemberdayaan perpustakaan serta
adanya revisi revisi buku petunjuk petunjuk Binter tentang : Bujuklak, Bujuknik Bujuknik dan Bujuklap agar dalam penyelenggaraan dan pengembangan dan pengkajian serta penyempurnaan piranti lunak dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban di lapangan yang lebih terarah, dan aplikatif serta sesuai dengan perkembangan situasi
40
saat ini sehingga dapat memudahkan para pelaksana di lapangan di dalam melaksanakan tugasnya. k)
Sosialisasi Sosialisa si kepada aparat Komando wilayah, aparat Pemda dan
Masyarakat serta Toga-Toma tentang pembinaan teritorial dalam rangka menyamakan visi dan misi guna memantapkan bela negara masyarakat di daerahnya. c.
Meningkatkan
Kemampuan
Aparat
Komando
Wilayah
dalam
mendengar pendapat dan aspirasi rakyat. 1).
Melaksanakan Pembinaan komunikasi sosial ( Binkomsos ) untuk
mengoptimalkan hubungan timbal balik antara TNI (sebagai subyek), Apter dan masyarakat. a)
Dalam komunikasi perlu dikembangkan dikembangkan tentang teknik- teknik
berkomunikasi sehingga masyarakat tidak merasa ditempatkan sebagai unsur yang dibina namun sebaliknya masyarakat harus merasa ditempatkan sejajar dengan aparat komando wilayah, pengalaman menunjukan bahwa jika kita menempatkan diri sebagai pembina sedangkan masyarakat merasa sebagai yang dibina, maka komunikasi akan
mengalami
kesukaran
untuk
dilaksanakan
lebih-lebih
jika
menghadapi masyarakat yang sudah mulai mengenal kehidupan modern, misalnya yang berada di kota-kota. b)
Membaur dalam kegiatan berolah raga,kegiatan olah raga
merupakan suatu sarana yang sangat dominan dalam melakukan interaksi bersama masyarakat dimanapun juga,sehingga dalam kegiatan tersebut dapat saling menyampaikan ide,gagasan mauoun informasi yang aktual. c)
Didalam
komunikasi
yang
dilakukan
oleh
Apter
terhadap
kekuataan sosial diharapkan tidak memaksakan diri secara totaliter,tidak totaliter,tidak menjurus mengarah kesuatu kondisi yang memiliki ciri-ciri militerisme serta mengutamakan pencegahan dari pada penanggulangan. penanggulangan. d)
Peka serta tanggap terhadap masalah sosial yang timbul lebih-
lebih yang oleh masyarakat masyarakat setempatdirasakan secara langsung sebagai beban yang membertkan.
41
e)
Mampu mengajak masyarakat untuk
musyawarah dalam
menyelesaikan masalah tersebut atau mencari jalan keluar sehingga dapat mencegah timbulnya ketegangan sosial. f)
Selanjutnya masalah yang tidak kalah pentingnya adalah setiap
apter dapat mengetahui motivasi atau keinginan masyarakat setempat agar dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat. g)
Libatkan Peran serta seluruh Komponen Masyarakat. Masyarakat.
Pembinaan
teritorial di daerah tentunya tidak akan dapat terwujud apabila dukungan atau peran serta dari seluruh komponen masyarakat tidak ada,maka dari itu komponen- komponen masyarakat perlu dilibatkan dilibatkan dalam
upaya peningkatan pembinaan teritorial di daerah, daerah, sehingga sehingga
tercipta suasana kebersamaan dan kekompakkan antara aparat teritorial dengan seluruh komponen masyarakat. masyarakat. h)
Ibadah bersama masyarakat yang dilaksanakan antara TNI engan
masyarakat dapat mempererat rasa kebersamaan sehingga akan tercipta komunikasi secara terpadu. i)
Pemberian kesempatan bagi prajurit secara bergiliran untuk
berkotbah dan berbicara di depan masyarakat, atau lebih dikenal dengan istilah kuliah tujuh menit setiap habis shalat berjamaah. Hal ini dilakukan agar prajurit dapat menyatu serta menambah keimanan dan ketakwaan sekaligus melatih keberanian untuk berbicara di depan masyarakat serta menambah kepercayaan diri sebagai modal untuk pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama. j)
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan Komunikasi Komunikasi Sosial: (1). antara
Tujuan. TNI,
Untuk menyamakan visi, misi dan interpretasi aparat
pemerintah
serta
masyarakat
dalam
pembinaan potensi sumber daya nasional yang ada di wilayah dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. (2).
Sasaran. (a)
Terwujudnya kesamaan visi, misi dan interpretasl
segenap l
apisan
masyarakat
berbangsa dan bernegara.
terhadap
kesadaran
42
(b)
Terwujudnya kesamaan misi, misi dan interpretasi
segenap lapisan masyarakat terhadap pentingnya memiliki wawasan kebangsaan. (c)
Terwujudnya kesamaan visi,misi segenap lapisan
masyarakat terhadap kesadaran bela negara dan cinta tanah air. (d)
Terwujudnya kesamaan visi, misi dan interpretasi
segenap
lapisan
masyarakat
terhadap
pentingnya
kemanunggalan kemanunggalan TNI - Rakyat. (3).
Pelaksanaan. (a)
Tahap Perencanaan. -
Melaksanakan koordinasi dengan Muspida
setempat dan instansi terkait tentang rencana penyelengaraan
komunikasi
sosial
meliputi
:
Rencana kegiatan, waktu dan tempat, dukungan logistik. -
Merencanakan
dilaksanakan
meliputi
kegiatan :
yang
Kegiatan
akan
penyuluh
an,Kegiatan tatap muka, kegiatan anjang sana, kegiatan
olah
raga
bersama.dan
kegiatan
keagamaan bersama. -
Merencanakan kebutuhan personel satuan
dan masyarakat dalam kegiatan. =
Kegiatan sosialisasi. i
Kebutuhan
personel
yang
memberikan sosialisasi. ii
Masyarakat
yang
mengikuti
sosialisasi. iii
Sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan. =
Kegiatan anjangsana. i
Personel yang dilibatkan.
ii
Masyarakat yang dilibatkan.
43
iii
Sarana kontak yang
dibutuhkan. =
Kegiatan tatap muka. i
Personel yang dilibatkan.
ii
Masyarakat yang dilibatkan.
iii
Sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. =
Kegiatan olah raga bersama. i
Personel yang dilibatkan.
ii
Masyarakat yang dilibatkan.
iii
Sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. =
Kegiatan keagamaan bersama. i
Personel yang dilibatkan.
ii
Masyarakat yang dilibatkan.
iii
Sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. (b)
Tahap Persiapan.
Pada tahap persiapan kegiatan
yang dilakukan antara lain : -
Memberi arahan kepada satuan Kowil dan
satuan non Kowil.Kondisi wilayah, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, kondisi sosial masyarakat setempat, materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. -
Mengeluarkan
melaksanakan
perintah
koordinasi
persiapan
tentang
dan
pelaksanaan
komunikasi sosial dengan pihak-pihak terkait antara lain : =
Kepada satuan pelaksana.
=
Kepada pemerintah daerah setempat.
=
Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh masyarakat.
=
Organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan.
44
(c)
Tahap Pelaksanaan. -
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
rencana dan hasil koordinasi. =
Kegiatan sosialisasi. i
Memberikan sosialisasi kepada
masyarakat memiliki
tentang
kesadaran
pentingnya
berbangsa
dan
bernegara. ii
Memberikan sosialisasi tentang
pentingnya memiliki semangat dan jiwa kebangsaan. kebangsaan. iii
Memberikan sosialisasi tentang
pentingnya memiliki paham kebangsaan. iv
Memberikan sosialisasi tentang
pentingnya
mencintai
tanah
air
Indonesia. =
Kegiatan tatap muka. i
Tukar menukar informasi dalam
penyampaian penyampaian visi dan misi Binter TNI AD dan mene rima masukan-masukan masukan-masukan dari masyarakat. ii
Melaksanakan tukar me nukar
informasi dan menyam paikan visi dan misi Binter TNI AD. iii
Dengar
pendapat.
Melaksanakan kegiatan temu ramah dengan masyarakat sekitar masalahmasalah yang dihadapi bangsa saat ini dan kemungkinan pemecahannya di wilayah masing-masing.
45
iv
Penyampaian pesan-pesan,
melaksanakan kegiatan penyampaian informasi, pesan-pesan dan lainlainnya. (4)
Kegiatan olah raga bersama,
melaksanakan
olah
raga
bersama
antara TNI dengan masyarakat untuk meningkatkan
keeratan
hubungan,
dilakukan di lingkungan masyarakat maupun didalam satuan/asrama. v
Kegiatan
agama
bersama.
Melaksanakan
kegiatan
bersama
dalam
baik
agama melakukan
kegiatan ibadah rutin maupun dalam memperingati
hari-hari
besar
keagamaan. vi
Melaksanakan
penyuluhan
tentang pentingnya kemanunggalan TNI-Rakyat. tentang
Memberikan
pentingnya
kemanungga
sosialisasi
mewujudkan
lanTNI-Raky
dalam
membela bangsa dan negara. vii
Kegiatan anjangsana de ngan
melaksanakan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah
tokoh
masyarakat
maupun masyarakat itu sendiri.
2).
Melaksanakan Bhakti TNI. Dengan mendayagunakan mendayagunakan kemampuan TNI
dalam penyelenggaraan bhakti TNI untuk mewujudkan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat menunjang pembangunan tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan didaerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyrakat, dihadapkan pada luasnya wilayah maka perlu adanya prioritas pada pemerataan pembangunan daerah guna
46
menghindari kecemburuan bagi daerah yang tidak memperoleh sasaran bhakti TNI. Disamping itu pemilihan sasaran juga berdasarkan kebutuhan penyiapan wilayah pertahanan agar komunikasi
antara TNI dapat dapat menyentuh atau
mengema keseluruh masyarakat dipelosok daerah,khususnya untuk program TNI manunggal harus dapat dilakukan kordinasi lintas sektoral sehingga seluruh instansi yang terkait akan mendapat instruksi dari pimpinan masingmasing tentang ketrkaitanya denga kegiatan TNI manunggal di daerahnya. Dari hasil kegiatan bhakti TNI diharapkan secara fisik maupun non fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyrakat sehingga tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh hal-hal negatip yang dapat
merusak
kehidupan
masyarakat,disamping
itu
dapat
diperoleh
kemanunggalan yang lebih baik antara TNI- Rakyat, maka diperlukan langkahlangkah sebagai berikut: a)
Dalam hal karya bhakti di lingkungan pemukiman maka prajurit
hendaknya
menjadi
pelopor
karena
dengan
demikian
sekaligus
membantu pemerintah dalam keberhasilan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. b)
Dalam melaksanakan karya bhakti perorangan, maka prajurit
diharapkan
ikut
bekerja
di
tengah-tengah
masyarakat
(gerakan
kebersihan, membangun prasarana desa dan sebagainya), sehingga seorang prajurit tidak hanya tampil sebagai pemberi perintah atau menjadi mandor saja, tetapi turut serta melaksanakan pekerjaan itu agar terbentuk adanya keakrapan,kebersamaan dan kemanunggalan dilapangan. c)
Meningkatkan Meningkatkan kordinasi antara kowil dengan unsur-unsur terkait
di daerah. d)
Sasaran non fisik diupayakan diupayakan dapat membentengi masyarakat
terhadap ketahanan terhadap pengaruh negatip yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat terhindar dari pengaruh SARA. e)
Kordinasi tentang dukungan anggaran dari Pemda setempat
kepada
komando
wilayah
agar
melaksanakan kegiatan dilapangan.
tidak
menjadi
kendala
dalam
47
f)
Meningkatkan Meningkatkan pemahaman tentang paradigma TNI baik secara
intern maupun extern agar diperoleh pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di tubuh TNI. g)
Memanfaatkan pembinaan KBT sehingga bermanfaat dalam
membantu mengembalikan citra TNI di tengah-tengah masyarakat. h)
Penyelenggaraanya Penyelenggaraanya Bhakti TNI: (1).
Tujuan.
Meningkatkan Meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai
sarana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di wilayah KODIM, guna mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. (2).
Sasaran. (a)
Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara
dilingkungan
masyarakat
untuk
kepentingan
penyelenggaraan penyelenggaraan Sishanta. (b)
Meningkatnya Meningkatny a wawasan kebangsaan bagi setiap
warga negara, sehingga mencintai wilayah nasionalnya. (c)
Meningkatnya kesadaran bela negara dan cinta
tanah air. (d) (3)
Terwujudnya kemanunggalan kemanunggalan TNI-Rakyat.
Pelaksanaan. (a)
Tahap Perencanaan. -
Melaksanakan
sinkronisasi
dan
koordinasi, simplikasi
dengan
integrasi, Muspida
setempat dan instansi terkait sesuai petunjuk Komando Atas tentang rencana penyelenggaraan bhakti TNI meliputi : =
Rencana kegiatan.
=
Waktu dan tempat.
=
Dukngan logistik.
=
Saluan dan masyarakat yang
dilibatkan. -
Merencanakan kegiatan pelaksanaan bhakti
TNI meliputi :
48
=
Rencana kegiatan operasi bhakti. i
Rencana pelaksanaan TMMD:
Sasaran / lokasi TMMD, waktu pelaksanaan, dukungan dana dan sarana prasarana. ii
Rencana pelaksanaan KB
Kesehatan: Sasaran / lokasi kegiatan KB Kesehatan, waktu pelaksanaan,Dukungan pelaksanaan,Dukungan dana dan sarana prasarana. iii
Rencana
pelaksanaan
manunggal pertanian: Sasaran / lokasi manunggal
pertanian,
pelaksanaan,
dukungan
waktu dana
dan
sarana prasarana. iv
Rencana
pelaksanaan
manunggal sosial sejahtera: Sasaran / lokasi
manunggal
sosial
sejahtera,
waktu pelaksanaan, dukungan dana dan sarana prasarana. v
Rencana
pelaksanaan
manunggal sembako: Sasaran / lokasi manunggal
sembako,
pelaksanaan,
Dukungan
Waktu dana
dan
sarana prasarana. vi vii
Rencana kegiatan karya bhakti. Rencana
rahabilitasi
rumah
pelaksanaan ibadah:
Jumlah
sasaran yang akan di rehab, waktu pelaksanaan,
dukungan
dana
dan
sarana yang digunakan. viii
Rencana
rehabilitasi
fasilitas
pelaksanaan umum:
Jumlah
49
sasaran yang akan di rehab, waktu pelaksanaan,
dukungan
dana
dan
sarana yang digunakan. ix
Rencana
pernbersihan
pelak-sanaan lingkungan:
Jumlah
sasaran yang akan di rehab, waktu pelaksanaan,
dukungan
dana
dan
sarana yang digunakan. (b)
Tahap Persiapan.
Pada tahap persiapan kegiatan
yang dilakukan antara lain : -
Memberi arahan kepada satuan Kowil dan
satuan non Kowil. =
Kondisi wilayah.
=
Adat istiadat dan kebiasaan
masyarakat. = -
Kondisi sosial masyarakat setempat.
Mengeluarkan
perintah
persiapan
dan
melaksanakan koordinasi tentang tentang pelaksanaan bhakti TNI dengan pihak-pihak terkait antara lain :
(c)
=
Kepada satuan pelaksana / Koramil.
=
Kepada pemerintah daerah setempat.
=
Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh masyarakat.
Tahap Pelaksanaan. -
Melaksanakan. Melaksanakan.
kegiatan
sesuai
dengan
rencana dan hasil koordinasi. =
Operasi Bhakti ( TMMD ) i
Melaksanakan kegiatan operasi
bhakti ( TMMD). Ii
Menyiapkan
dukungan
logistik,sarana logistik,sarana dan prasarana. Iii
Melaksanakan
dan pengendalian.
pengawas
an
50
BAB VII PENUTUP
28. 28.
Kesimpulan. Kesimpulan. a.
Dengan pemahaman dan kesadaran serta jiwa dan semangat nasionalisme
secara mantap yang tertanam dalam kehidupan masyarakat akan dapat membentuk suatu ketahanan dan daya tangkal terhadap pengaruh – – pengaruh global yang pada akhirnya penyelenggaraan pertahanan negara tidak hanya terfokus pada obyek tentang posisi TNI-AD saja namun bagaimana peranan aparat komando wilayah dalam rangka membantu Pemda setempat guna menyiapkan unsur rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan kita sangatlah penting. b.
Optimalisasi peran aparat komando wilayah kedepan harus diawali dari
kebersamaan secara terpadu dan kompak guna menyiapkan prajurit yang berdisiplin dan profesional sehingga mampu mencapai sasaran, terpeliharanya stabilitas kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara meskipun sampai saat ini belum jelas fungsi pemerintahan pusat maupun daerah untuk melakukan pembinaan teritorial guna mewujudkan pertahanan semesta. c. yang
Peranan Dansat Komando Wilayah dalam hal ini DANDIM merupakan figure sangat
penting
dalam
mengoptimlisasikan
satuanya
dalam
rangka
memberdayakan potensi wilayah secara terencana bersama-sama Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memantapkan memantapkan
ketahanan wilayah dalam segala aspek yang
disesuaikan dengan tataran kewenangan peranan Komando Wilayah untuk dapat memberdayakan peran aparat Komando wilayah, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut : 1).
Mengoptimalkan Mengoptimalkan peranan Dandim di wilayahnya.
51
2).
Mengotimalkan Mengotimalkan sikap mental aparat Komando wilayah dalam rangka
memperbaiki citra TNI AD. 3).
Mengoptimalkan Mengoptimalkan
Kemampuan Kemampuan
aparat
Komando
wilayah
dalam dalam
mendengar pendapat dan aspirasi rakyat sehingga tercipta kemanunggalan TNI – Rakyat. – Rakyat.
28.
Saran. Saran. a.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan wilayah, kerjasama Instansi
terkait perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama ( SKB ) oleh Pemerintah yang memberikan kepada Dephan, TNI, Depdagri dan Instansi terkait untuk menangani pembinaan teritorial sesuai dengan tataran kewenangannya. b.Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Demikian
karangan
militer
tentang
UPAYA ” UPAYA
MENINGKATKAN
PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA ” saya saya sampaikan, semoga dapat memberikan sumbang saran kepada komando atas dalam meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok dalam rangka memantapkan me mantapkan sistem pertahanan negara.
Medan,
Mei 2012
PENULIS
M. BILAL, SH. KAPTEN CHK NRP 11050027840681
52
iii
DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….
I
INTI SARI KARMIL…………………………………………………………………………….. KARMIL……………………………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI……………………..…………………………………………………………………. ISI……………………..………………………………………………………………….
iii
BAB – I A.
PENDAHULUAN 1.
Umum.……………………………………………………………………………………….. 1
2.
Maksud dan Tujuan..……………………………………………………………………. 2
3.
Ruang Lingkup dan tata Urut.……………………………………………………….. 2
4.
Pendekatan…………………………………………………………………………………. 3
5.
Pengertian…………………………………………………………………………………… 3 BAB – II
B.
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 6.
Umum. ……………………………………………………………………………………….. 5
7.
Dasar Pemikiran.………………………………………………………………………….. 5
8.
Permasalahan.…………………………………………………………………………….. 6 BAB – III
C.
KONDISI BABINSA SAAT INI 9.
Umum…………………………………………………………………………………………. 7
10. Kemampuan Pengumpulan keterangan……………………………… keterangan………………………………………… ………….. .. 8 11. Teknik dan Taktik …………….…………………………………………………………. 8 12. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi Intelijen.……………………………… Intelijen.…………………………………………. …………. 8 8 13. Sarana dan Prasaran Khusus Pendukung Babinsaijen Koramil…………… Koramil…………… 9 14. Sarana Transportasi dan Perhubungan…………………………. Perhubungan………………………….……………… ……………….. .. 9
53
15. Kelengkapan Data………………………………………………….…………………….. Data………………………………………………….…………………… .. 9 BAB – IV D.
KEMAMPUAN PENGUMPULAN KETERANGAN BABINSAIJEN KORAMIL YANG
DIHARAPKAN 16. Umum………………………..……….……………………………………………………… .. 11 17. Kemampuan Pengumpulan keterangan……………………………… keterangan……………………………………………. ……………. 11 11 18. Teknik dan Taktik pengumpulan keterangan…………………………………… keterangan…………………………………… 12 12 19. Kemampuan Administrasi Intelijen..……………………………… Intelijen..………………………………………………. ………………. 15 15 20. Sarana dan Prasarana Pendukung yang diharapkan.……………………… diharapkan.……………………….. .. 15 BAB – V E.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEMPENGARUHI 21. Umum. ……………………………………………………………………………………….. 17 22. Faktor Internal…………………………………………………………………………….. 17 23. Faktor Eksternal.………………………………………………………………………….. 18 BAB – VI
F.
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BABINSA SEBAGAI PENGUMPULAN
KETERANGAN 24. Umum……..………………………………………………………………………………….. 19 25. Pendidikan…………………………………………………………………………………… 19 26. Latihan………………………………………………………………………………………… 20 27. Penugasan…………………………………………………………………………………… 21 28. Pembekalan khusus..……………………………………………………………………. 21 29. Sarana Pendukung……………………………………………………………………….. Pendukung……………………………………………………………………… .. 22 BAB – VII G.
PENUTUP 30. Kesimpulan…………………………………………………………………………………. . 23 31. Saran………………………………………………………………………………………… .. 24
LAMPIRAN PROPOSISI KERANGKA KARMIL POLA PIKIR DAFTAR PUSTAKA
54
RIWAYAT HIDUP PENULIS
DAFTAR PUSTAKA
1.
Buku Pokok-Pokok Pokok-Pokok Binter Pegangan Prajurit TNI AD.
2.
Buku Petunjuk Min Intel TNI AD Thn 2002.
3.
Buku Petunjuk Induk tentang INTELIJEN Nomor : 71-I-01, Surat Keputusan Kasad
Nomor : Skep/ 27 / I / 1991 Tanggal 21 Januari 1991. 4.
Buku Petunjuk Teknik tentang PENGUSUTAN Nomor : 71-N-14, Surat Keputusan
Kasad Nomor : Skep/ 468 / XI / 1990 Tanggal 26 Nopember 1990. 5.
Buku Petunjuk Teknik tentang WAWANCARA/ ELISITASI
Nomor : 71-N-12, Surat
Keputusan Kasad Nomor : Skep/ 466 / XI / 1990 Tanggal 26 Nopember 1990. 6.
Pengalaman Penulis selama bertugas di Satuan Yonif.
__________________ __________________
55
KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BABINSA KORAMIL DALAM BIDANG PENGUMPULAN KETERANGAN
Oleh :
_ RANO TILAAR _ KAPTEN INF NOSIS 355
DALAM BIDANG PENGUMPULAN KETERANGAN 56
PERWIRA SISWA
_ RANO TILAAR _ KAPTEN INF NOSIS 355 ii
INTISARI KARMIL
Sebagai salah satu pembina Teritorial yang sangat menentukan di lapangan Koramil juga merupakan satuan Komando Teritorial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Teritorial dan bertanggung jawab atas terpeliharanya keadaan aman, tertib dan terselenggaranya dengan baik semua program-program pembangunan di wilayahnya. Koramil dipimpin dipimpin oleh seorang seorang Perwira Menengah Menengah berpangkat berpangkat Letnan Kolonel (pemantapan) yang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh beberapa perwira staf yang disesuaikan oleh bidang tugas masing-masing, salah satu perwira staf tersebut
adalah
melaksanakan penggalangan). penggalangan).
Babinsa tugas-tugas
Koramil
yang
intelijen
merupakan (pengumpulan
perpanjangan keterangan,
tangan
dalam
pengamanan,
Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasa permasalahan-permasalahan lahan di wilayahnya
Danramil sangat berharap kepada kemampuan Babinsa Koramil sebagai mata dan telinganya di lapangan dalam melakukan pendeteksian sedini mungkin terhadap indikasi-indikasi yang timbul sebagai sebagai embrio embrio daripada ancaman. Kondisi kemampuan kemampuan pengumpulan pengumpulan keterangan keterangan Babinsa Koramil saat ini masih ada kekurangan-kekurangan dan keterbatasan, sehingga untuk mencapai fostur Babinsa Koramil yang mempunyai kemampuan pengumpulan keterangan secara profesional masih harus diupayakan beberapa langkah-langkah progresif. Untuk mencapai sasaran tugas yang diinginkan, maka diperlukan adanya upaya peningkatan kemampuan Babinsa Koramil baik kemampuan penyelenggaraan administrasi intelijen yang dimilikinya maupun kemampuan dalam bidang pengumpulan keterangan yang mendukung tugas pokoknya. Oleh karena itu untuk mendapatkan figur Babinsa Koramil yang memiliki kemampuan dan kualitas pengumpulan keterangan yang baik, perlu adanya optimalisasi yang harus dilakukan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, latihan, penugasan dan pembekalan khusus, sehingga Babinsa Koramil dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan profesional.
57
RIWAYAT HIDUP PENULIS :
1.
Nama lengkap
2.
Pangkat/Korps/Nosis Pangkat/Korps/Nosis
:
3.
Jabatan
:
4.
Tempat tanggal lahir
:
5.
Agama
:
6.
Pendidikan Umum
: a. SD
7.
8.
Pendidikan Militer
Kursus
b. SMP
tahun 1986
c. SMA
tahun 1989
: a. Sepa PK
tahun 2005
c. Diklapa I
tahun 2010
: a. ………………
c. ……………… d. ……………… Riwayat Jabatan
: a. …………………………. b. …………………………. c. …………………………. d. …………………………. e. …………………………. f. …………………………. g. ………………………….
11.
tahun 2005
b. Sesarcabkum
b. ………………
9.
tahun 1983
Tanda penghargaan : a. ………………………
58
KATA PENGANTAR
Dengan
mengucapkan
syukur
kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita sehinga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Karangan Militer yang berjudul “UPAYA “UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD SEBAGAI KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA”.
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Komando atas dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.
Terima kasih Penulis sampaikan kepada Perwira Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan karangan militer ini.
Saya sadari masih banyak kelemahan dan kekurangan pada penulisan karangan militer ini, oleh karena itu sangat diperlukan kritik membangun untuk penyempurnaannya.
Medan,
Mei 2012
PENULIS
M. BILAL, SH. KAPTEN CHK NRP 11050027840681
59
PROPOSISI
SETIAP PRAJURIT TNI AD MEMPUNYAI PERAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI INTEL DIKESATUANNYA MASING-MASING
PRAJURIT TNI AD
FUNGSI INTEL
DANREM DANRAMIL
PENGUMPULAN KETERANGAN PENGAMANAN
DANRAMIL
PENGGALANGAN
BABINSA KORAMIL
1.
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BABINSA KORAMIL DALAM BIDANG PENGUMPULAN KETERANGAN. KETERANGAN.
2.
MENINGKATKAN PERAN BABINSA KORAMIL MELALUI FUNGSI PENGUMPULAN KETERANGAN
3.
UPAYA MENINGKATKAN FUNGSI PENGUMPULAN KETERANGAN BAGI BABINSA KORAMIL
60
KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN PERALATAN SISTIM PERTAHANAN SEMESTA
BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum Dalam hidup bernegara tiap-tiap warga negara berkeinginan untuk hidup tentram damai ,sejahtera dan aman . Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya suatu system kehidupan bernegara yang diatur oleh undang-undang dalam hal ini tiap-tiap warga Negara mempunyai tanggung jawab dalam mensukseskan terwujudnya keinginan seluruh rakyat Indonesia 2.
Maksud dan tujuan a. Maksud. Maksud dari pembuatan lembar penugasan ini untuk memberikan gambaran kepada siswa selapa Peralatan guna dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan diskusi ini. b. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini agar siswa mensosialisasikan mensosialisasikan system pertahanan semesta kepada satuan barunya.
3.
mampu
Ruang lingkup dan tata urut. Adapun ruang lingkup makala ini mencakup sishanta,hakekat sishanta,hakekat ancaman dengan tata urut sebagai berikut: a. b. c. d. e. 4.
Pendahuluan Konsepsi dasar sistem pertahanan semesta Hakikat ancaman Penggunaan kekuatan TNI AD Penutup
Referensi. a. Hanjar Doktrin TNI AD, b. hanjar SISHANTA, c. UU TNI
61
BAB II
SISHANTA
5.
Umum. Perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan memberi pengalaman bersejarah yang berharga dan nilai penting sebagai dasar menyelenggarakan pertahanan nasional, salah satu nilai adalah pelaksanaan pertahanan perlawanan rakyat semesta.
6.
Konsepsi dasar sishanta Untuk menentukan cara menghadapi tantangan dengan menggunakan sarana yang ada antara lain: a. Menangkal ancaman dan gangguan dalam sgala bentuk perwujudannya b. Penangkalan diutamakan dalam mewujudkan Kamdagri, termasuk keamanan umum dan ikut serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia khususnya Asia Tenggara. c. Mencegah, meniadakan dan memperkecil hambatan. d. Pedoman pembinaan dan penggunaan. e. Arah pengembangan pengembangan kekuatan. kekuatan. 7. a. b. c.
Hakekat sishanta Keikut sertaan seluruh rakyat dalam upaya Hanta . Didasarkan pada azas wilayah perlawanan yang mampu melaksanaka perlawanan berlanjut. Dilaksanakan secara terus menerus.
BAB III HAKEKAT ANCAMAN 8.
Umum NKRI Yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengemban amanat luhur bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional . sejalan dengan itu diperlukan upaya terus menerus guna tetap tegaknya kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah dalam wadah NKRI . 9. Persepsi ancaman Ancaman yang mungkin dihadapi dapat bersumber dari luar maupun dari dalam negeri . ancaman yang bersumber dari luar antara lain dengan adanya kepentingan Negara yang kuat / Negara TTT yang mempunyai kepentingan terhadap Negara Indonesia .ancaman yang bersumber dari dalam yaitu ancaman yang timbul akibat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara . berbagai kemungkinan ancaman tersebut dapat berpeluang terjadinya konplik . -210. Konflik antar bangsa. a. Negara maju yang mendominasi percaturan politik Internasional ,baik secara unilateral maupun konsepatif
62
b. c.
Supremasi Negara kuat dibidang ekonomi,iptek dan militer dengan memanfaatkan memanfaatkan isyu global seperti democrat dan ham. Permasahan status teritorial perbatasan antar Negara, pelanggaran wilayah dan penguasaan sumberdaya alam, invasi Negara asing terhadap persoalan dalam negeri.
11. Konflik internal bangsa. Bangsa Indonesia Indonesia yang majemuk majemuk merupakan potensi konflik yang besar bila nasionalisme dan kewaspadaan kebangsaan Indonesia terabaikan. Pemicu konflik adalah akibat dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kecenderungan konflik dalam Negara dipetakan dalam bentuk: a. Konflik vertical yang berbasis ideologi politik dan ekonomi. b. Konflik horizontal yang berbasis SARA dan kesenjagan social. 12. Bentuk ancaman. Yaitu seperti upaya dan kegiatan baik dr dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam/membahayakan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Bentuk ancaman keamanan berupa Tradisional dan ancaman Non tradisional.
BAB IV PENGGUNAAN KEKUATAN TNI AD 13. Umum. Penggunaan kekuatan merupakan wujud tampilan TNI AD sbg komponen kekuatan inti dalam penyelenggaraan pertahanan darat. 14.
Pokok pokok Penggunaan TNI. a. Prinsip prinsip Penggunaan TNI AD. 1. Penggunaan kekuatan TNI AD untuk kepentingan HAN Negara berdasarkan kep. Politik/Pemerinta P olitik/Pemerintah. h. 2. Penggunaan Kek purnawirawan TNI AD sbg alternative terakhir untuk pemulihkan kembali kondisi damai. 3. TNI AD memperhatikan perbedaan kombatan dan non kombatan. 4. Penerapan prinsip proporsionalitas proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan TNI AD. 5. Dalam upaya pertahanan Negara melibatkan angkatan lain dan komponen cadangan serta komponen pendukung. b. Pola 0ps. 1. Pola ops. Utk perang. 2. Pola Ops. Selain perang.
-3BAB V PENUTUP 15. Demilian makalah Sishanta ini kami buat sebagai bahan diskusi siswa SELAPA 2006 dalam wadah pelaksanaan Bimbingan dan Pengasuhan
63
Unsur Dasar Bela Negara 1.Cinta Tanah Air 2.Kesadaran Berbangsa & bernegara 3.Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4.Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela Negara
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Daftar isi [sembunyikan] 1 Hakikat 2 Jenis pertahanan 3 Komponen pertahanan 3.1 Komponen utama 3.2 Komponen cadangan
64
3.3 Komponen pendukung 3.3.1 Para militer 3.3.2 Tenaga ahli/profesi 3.3.3 Industri 3.3.4 Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana 3.3.5 Sumber daya manusia 4 Lihat pula 5 Pranala luar [sunting] Hakikat Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas menentang/membalas serangan. [sunting] Jenis pertahanan Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter. nonmiliter/nirmiliter. [sunting] Komponen pertahanan Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa. [sunting] Komponen utama "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan. Komponen cadangan
65
"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen : Para militer Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Perlindungan masyarakat(Linmas) masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip) Satuan pengamanan (Satpam) Resimen Mahasiswa (Menwa) Organisasi kepemudaan Organisasi bela diri Satuan tugas (Satgas) partai Tenaga ahli/profesi Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi. Industri Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman. Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. [sunting]
66
Sumber daya manusia Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb).
Tentara Nasional Indonesia Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono. Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK". Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin "Catur" menjadi "Tri" setelah terpisahnya POLRI dari ABRI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007, doktrin TNI ditetapkan menjadi "Tri Dharma Eka Karma", disingkat "TRIDEK". [1] Tahun 2009, jumlah personel [sembunyikan] 1 Sejarah TNI 2 Jati diri TNI 3 Tugas TNI 4 Kekuatan Bersenjata Indonesia 5 Lihat pula 6 Referensi 7 Pranala luar
TNI
adalah
sebanyak
432.129
personel.Daftar
isi
[sunting] Sejarah TNI Artikel utama utama untuk bagian bagian ini adalah: Sejarah TNI Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.
67
BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. Akhirnya, melalui melalui Dekrit Presiden tanggal tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat saat ini diperingati diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. [sunting] Jati diri TNI Tentara Nasional Indonesia Sesuai UU TNI pasal 2, jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya tugasnya Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi [sunting] Tugas TNI Tentara Nasional Indonesia Kecabangan militer TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara Lainnya Sejarah TNI Panglima TNI Kepangkatan Kepangkatan di TNI Pangkat di TNI-AD Pangkat di TNI-AL Pangkat di TNI-AU lihat • bicara • sunting
68
Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: operasi militer untuk perang operasi militer selain perang, yaitu untuk: mengatasi gerakan separatis bersenjata mengatasi pemberontakan bersenjata mengatasi aksi terorisme mengamankan mengamankan wilayah perbatasan mengamankan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis melaksanakan tugas perdamaian perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri mengamankan mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya memberdayakan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta membantu tugas pemerintahan di daerah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. penyelundupan. Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
