ANALISIS KEWAJIBAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN PPh (STUDI PADA WAJIB PAJAK PENSIUNAN DI KPP PRATAMA MALANG UTARA) Dila Ayu Pritalangeni Srikandi Kumadji Bambang Ismono
Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: 105030400111016@mail.
[email protected] ub.ac.id Abstract Directorate General Of Taxation has conducted intensification and extensification of tax as measure to raise the number of tax ratio in Indonesia. The Government started combing the retirees to increase tax revenues. This study aimed to identify and explain the effectiveness of the annual income tax return for individual taxpayer retirees and the contribution toward to income tax revenue. The research is qualitative research. Data collection techniques used interview method, documentation and triangulation. Data analysis tool is Miles and Huberman interactive model The result of this study show percentage of the effectiveness of reporting annual tax return individual tax income for retirees taxpayers was 63,33% so that the rate effectiveness of retired taxpayers said “enough effective” if counted based on scale of measurement the effectiveness. The contribution income tax of retired taxpayers has the contribution was still “less” result of contribution criteria is w hich only reached average 0,73%. Taxpayer, Income Tax. Keywords: SPT the individual income tax, Retired Taxpayer,
PENDAHULUAN
perpajakan. Reformasi pajak antara lain melalui
Penerimaan negara merupakan jumlah
peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan
pendapatan suatu negara yang berasal dari
regulasi, sistem perpajakan, serta penegakan
penerimaan
hibah.
hukum. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak
Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua jenis
(DJP) juga melakukan dua pendekatan yaitu
sektor penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak
kegiatan
dan penerimaan bukan pajak yang disebut
ekstensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak
penerimaan
negara
Penerimaan
dari
dalam
negeri
intensifikasi
pajak
dan
kegiatan
pajak
(PNBP).
bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak
adalah
semua
dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai
penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri
Wajib Pajak. Sasaranya yaitu orang pribadi atau
dan pajak perdagangan internasional. PNBP
badan yang sudah memiliki Nomor Pokok
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat
Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ekstensifikasi
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
pajak bertujuan untuk menambah jumlah Wajib
(UU nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan
Pajak terdaftar, sasaran utamanya adalah Wajib
Negara Bukan Pajak). Sektor penerimaan dari
Pajak Orang Pribadi (WP OP). Hal ini dilakukan
pajak telah menjadi tumpuan utama pendapatan
karena diduga masih banyak WP OP yang
negara ini. Peningkatan pendapatan negara
mempunyai penghasilan lebih dari Penghasilan
yang signifikan dari kedua sektor penerimaan
Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum memiliki
memperbesar kemampuan membangun dan
NPWP. Kedua jenis kegiatan yang dilakukan
pendanaan
rakyat.
oleh DJP ini, penerimaan pajak diharapkan akan
Pemerintah Indonesia telah berusaha secara
semakin meningkat dan dapat mencapai target
maksimal untuk meningkatkan dan mencapai
sekaligus bisa menaikkan angka tax ratio negara
target pajak yang berguna untuk pembangunan
Indonesia. Tax ratio adalah perbandingan antara
negara. Penerimaan pajak yang sangat besar
besarnya pajak yang dipungut negara dalam
mengidentifikasikan bahwa keberlangsungan
tahun tertentu dengan Produk Domestik Bruto
hidup negara ini tergantung pada kerberhasilan
(PDB). Besarnya tax ratio ini menunjukkan
penerimaan pajak.
tingkat kepatuhan perpajakan di suatu negara.
untuk
bukan
dan
pajak
kesejahteraan
Guna mengamankan penerimaan pajak yang
telah
yang
biasa
disebut dengan istilah ekstensifikasi perpajakan,
melakukan beberapa cara untuk memenuhi
Pemerintah mulai menyisir para pensiunan
target penerimaan pajak. Peningkatan target
untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini
penerimaan
dengan
terbukti bahwa kewajiban untuk membayar
reformasi
pajak berlaku bagi seluruh warga negara
pajak
akan
maka
perpajakan
pemerintah
melanjutkan
ditargetkan,
Perluasan
dicapai
langkah-langkah
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
1
Indonesia, tanpa terkecuali para pensiunan.
tarif 20% (dua puluh persen) tetapi disisi lain
Untuk itu, pemerintah mewajibkan pensiunan
malah merepotkan pihak fiskus dalam hal ini
memiliki NPWP. Aturan mengenai pensiunan
adalah pihak AR ( Account Representative) yang
memiliki NPWP ini cukup kontroversial.
harus melengkapi data pelaporan SPT Tahunan
Tujuan yang mendasarinya karena di negara
ini
banyak
para
pensiunan
yang
Wajib
Pajak
melaporkan
pensiunan. SPT
pun,
Padahal
tanpa
pensiunan
sudah
memiliki kegiatan bisnis atau terjun ke dunia
dipotong pajak oleh PT Taspen. Berdasarkan
politik
sumber
uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk
penghasilan lain, tetapi tidak melaporkan
mengkaji tentang analisa “Kewajiban Pelaporan
penghasilannya dalam SPT Tahunan. Akan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib
tetapi dalam prakteknya belum ditemukan
Pajak Pensiunan”.
Wajib
dan
Pajak
memiliki
banyak
pensiunan
yang
melaporkan
penghasilan lainnya selain dari penghasilan
TINJAUAN PUSTAKA
pensiun. Para pensiunan yang benar-benar
Wajib Pajak
hanya
tinggal
menghabiskan
masa
Setiap orang pribadi atau Badan Hukum
purnabaktinya pun harus turut serta dalam
adalah Subjek Pajak. Subjek Pajak akan menjadi
melaporkan SPT Tahunan.
Wajib
Pajak
jika
mereka
mempunyai
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
penghasilan. Wajib Pajak adalah orang pribadi
Malang Utara merupakan KPP yang memiliki
atau badan yang menurut ketentuan peraturan
jumlah Wajib Pajak terdaftar terbesar di Kota
perundang-undangan perpajakan ditentukan
Malang. KPP Pratama Malang Utara setiap
untuk
tahun melakukan kerjasama dengan PT Taspen
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
Malang dan mitra bayarnya seperti PT Pos
tertentu (Muljono, 2009:15).
melakukan
kewajiban
perpajakan,
Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bank Jawa Timur (Jatim) dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayanan
prima
dalam
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP
penerimaan SPT Tahunan, khususnya untuk
adalah
Wajib
pensiunan.
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
Koordinasi dilakukan agar dapat memberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
kiat-kiat dalam memecahkan kendala yang
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri
dihadapi baik oleh pihak KPP maupun mitra
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
bayar
Pajak
PT
kepatuhan
Orang
Pribadi
“setiap
Wajib
Pajak
yang
telah
Taspen
dalam
mengoptimalkan
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
Wajib
Pajak
Orang
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
Pribadi
pensiunan untuk melaporkan SPT Tahunan. SPT
Tahunan
untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. NPWP
pensiunan
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
memakai formulir yang paling sederhana yaitu
yang dipergunakan sebagai identitas Wajib
form 1770 SS yang bisa di download di internet
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
atau minta ke KPP terdekat. Tetapi form 1770 SS
perpajakannya” (Suandy, 2011:109) .
tersebut dilampiri dengan bukti potong/formulir 1721-A2 yang dibuat oleh pemberi tunjangan
SPT Tahunan
pensiun. PT Taspen sudah membuat aplikasi pencetakan
bukti
potong/formulir
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
1721-A2
adalah surat atau alat yang digunakan oleh
untuk pensiunan yang telah disediakan di
Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban
website PT Taspen untuk mempermudah para
perpajakan mulai dari melaporkan perhitungan
pensiunan, tetapi walaupun mudah, pensiunan
dan/atau
saat ini tidak terlalu mengerti dengan media
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
internet.
kewajiban dalam suatu tahun pajak sesuai
Ternyata dalam hal kebijakan ini dapat menimbulkan
beberapa
masalah
baru.
dengan perpajakan
pembayaran
ketentuan yang
pajak,
objek
pajak
perundang-undangan berlaku,
seperti
yang
Pensiunan dengan usia senja tentu tidak mudah
dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU KUP.
untuk melakukan kewajiban perpajakan, salah
Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat
satunya
Pensiunan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
tersebut patuh terhadap pajak didasari karena
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
mereka takut mendapatkan sanksi kenaikan
Kewajiban Perpajakan.
dalam
pengisian
SPT.
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
2
Wajib Pajak Pensiunan
besar hasilnya berarti semakin besar pula
Penerima pensiun adalah orang pribadi atau
ahli
warisnya
yang
menerima
peranan
Wajib
Pajak
pensiunan
bagi
atau
penerimaan pajak penghasilan dan begitu pula
mendapat penghasilan atas imbalan dari suatu
sebaiknya apabila hasilnya semakin kecil maka
pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk
Wajib Pajak pensiunan belum dapat berperan
juga orang pribadi atau ahli warisnya yang
penting bagi penerimaan pajak penghasilan.
menerima tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) (Muljono, 2009:44).
Direktorat Jenderal Pajak
Penghasilan yang diterima penerima pensiun dibedakan
menjadi
dua,
yaitu
(Muljono,
2009:44) :
Intensifikasi Pajak
Ekstensifikasi Pajak
1. Penerimaan teratur 2. Penerimaan tidak teratur
Wajib Pajak Pensiun
Konsep Efektivitas dan Kontribusi Pelaporan SPT
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian hubungan antara hasil yang
diharapkan
dengan
hasil
yang
Kepatuhan
sesungguhnya dicapai. Secara umum efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan atau memilih
Realisasi Penerimaan Pajak Gambar 1. Kerangka Pemikiran
tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara kemudian menentukan pilihan tersebut dari beberapa pilihan yang ada.
METODE PENELITIAN
Efektivitas bisa juga diartikan sebagai suatu
Jenis penelitian yang digunakan adalah
pengukuran keberhasilan dalam pencapaian
penelitian
tujuan yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari
dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak
efektivitas adalah mampu mencapai tujuan. Jika
(KPP) Pratama Malang Utara beralamatkan di
dikaitkan dalam penelitian ini, efektivitas dapat
Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Malang,
diukur dari salah satu kriteria yang sudah
Provinsi Jawa Timur. Situs penelitian dilakukan
dikemukakan Siagian (2000:32) yaitu kejelasan
pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan
strategi
pada Seksi Pelayanan. Teknik pengumpulan
pencapaian
tujuan.
Strategi
yang
kualitatif.
Lokasi
dilakukan oleh DJP untuk mewajibkan Wajib
data
Pajak pensiunan yang memiliki penghasilan
dokumentasi, dan triangulasi.
menggunakan
metode
penelitian
wawancara,
diatas PTKP agar dapat mendaftarkan diri
Instrumen penelitian yang digunakan
memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan.
dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri,
Efektivitas
dari
interview guide , pedoman dokumentasi, dan field
kepatuhan Wajib Pajak saat memenuhi semua
note. Dan analisis data yang digunakan yaitu
kewajiban perpajakannya dan melaksanakan
analisis dengan model interaktif Miles dan
hak perpajakannya. Peningkatan kepatuhan
Huberman, dimana dalam model ini terdapat
Wajib Pajak dapat dilihat dari bertambahnya
tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu
jumlah Wajib Pajak yang membayar, melapor,
reduksi data, sajian data, dan penarikan
dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya
kesimpulan atau verifikasi (Usman dan Akbar,
Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan dan
2008:85).
strategi
ini
juga
dilihat
mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Wajib Pajak yang mematuhi peraturan,
HASIL DAN PEMBAHASAN
salah satunya patuh dalam melaporkan SPT
Hasil
sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak
Jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar
yang diharapkan selalu baik.
di KPP Pratama Malang Utara
Kontribusi
adalah
yang
Guna meningkatkan penerimaan negara
diberikan bersama-sama dengan pihak lain
dari sektor perpajakan, Direktorat Jederal Pajak
untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau
melakukan berbagai cara agar penerimaan pajak
bersama
dapat
(T.Guritno,
sesuatu
1992:76).
Kontribusi
lebih
maksimal,
termasuk
dengan
digunakan untuk mengetahui seberapa besar
melakukan ekstensifikasi perpajakan. Setiap
Wajib Pajak pensiunan memberikan sumbangan
tahun jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Malang
dalam penerimaan pajak penghasilan. Semakin
Utara semakin bertambah banyak baik Wajib
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
3
Pajak
Orang
Pribadi,
Badan
maupun
Tabel 4.Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan
Bendaharawan dan jumlah Wajib Pajak Orang
di KPP Pratama Malang Utara Tahun
Pribadi adalah yang terbanyak. Berikut adalah
2010-2013 Tahun
jumlah Wajib Pajak keseluruhan dan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang terdaftar di KPP
2010 2011 2012 2013
Pratama Malang Utara kurun waktu 4 tahun mulai 2010 sampai dengan tahun 2013. Tabel 1.Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan
Jumlah Wajib Pajak Pensiunan Tahun
Wajib Pajak Terdaftar (Orang)
2010 2011 2012 2013
Wajib Pajak Pensiunan (Orang) 4.246 4.675 5.064 5.432
57.393 63.969 69.741 74.176
Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara
Berikut
melaporkan
dan
Wajib
Pajak
pajak
mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Tabel 5.Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013
Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi bagi
jumlah
Pratama Malang Utara kurun waktu 4 tahun
Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara
sarana
adalah
penghasilan dari Wajib Pajak pensiun di KPP
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan
sebagai
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Rp 127.469.189.868 Rp 148.014.798.780 Rp 176.776.216.785 Rp 193.296.609.558
Tahun
Penerimaan PPh Wajib Pajak Pensiunan Rp 566.503.551 Rp 1.162.263.356 Rp 1.747.330.584 Rp 1.323.876.904
dalam 2010 2011 2012 2013
mempertanggungjawabkan
jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar selalu melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang
Malang Utara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Utara, data diolah (2014)
dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP
Data primer yang telah didapat oleh
Pratama Malang Utara dapat dilihat dari data
peneliti dapat disajikan dengan lebih terperinci
primer yang telah didapat dan dilolah oleh
yang setiap tahun mengalami kenaikan tetapi
peneliti.
ditahun
Berikut
adalah
jumlah
laporan
2013
mangalami
penurunan.
Hal
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak dan
tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif
jumlah Wajib Pajak pensiunan yang melapor
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
selama tahun 2010 hingga 2013. Tabel 2.Jumlah Wajib Pajak Lapor dan Jumlah
Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT
Wajib Pajak Pensiunan Lapor
Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak
Tahun 2010 2011 2012 2013
Wajib Pajak Lapor (Orang) 31.218 29.419 32.945 31.751
Wajib Pajak Pensiunan Lapor (Orang) 3.472 3.432 3.454 2.277
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan
pensiunan.
Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diukur menggunakan rumus (Halim, 2004:164) : =
× 100%
Maka, diketahui perhitungannya :
Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara
Berikut adalah jumlah total penerimaan
a. ℎ 2010 =
Pajak keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak
b. ℎ 2011 =
Pratama Malang Utara selama tahun 2010
c. ℎ 2012 =
hingga tahun 2013.
d. ℎ 2013 =
. . . .5 .5 5. . 5.
× 100% = 81,77% × 100% = 73,41% × 100% = 68,21% × 100% = 41,92%
Tabel 3.Jumlah Penerimaan Pajak Total di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013 Tahun
Jumlah Penerimaan Pajak
2010
Rp 235.128.105.652
2011
Rp 242.462.206.895
2012
Rp 282.734.036.041
2013
Rp 293.009.405.902
Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
Kontribusi dihitung berdasarkan rumus berikut ini (Halim, 2004:163) : =
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara
Berikut adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara tahun 2010 hingga 2013.
ℎ ℎ
× 100%
Maka, diketahui perhitungannya : 5.5.55
a. ℎ 2010 = ... × 100% = 0,44% ...5
b. ℎ 2011 = × 100% = 0,79% ... c.
ℎ 2012 =
...5 ...5 ...
× 100% = 0,99%
d. ℎ 2013 = 5... × 100% = 0,68%
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
4
Pembahasan
pertumbuhan tersebut dari tahun ke tahun
Jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar
selalu meningkat, sehingga diketahui rata-rata
di KPP Pratama Malang Utara
laju pertumbuhan kurun waktu 4 tahun (2010-
Berdasarkan
dalam
penyajian
data
2013) adalah 8,56%.
dapat diketahui dan dianalisis bahwa jumlah
Berikut adalah jumlah Wajib Pajak KPP
pertumbuhan Wajib Pajak pensiun dari tahun
Pratama Malang Utara yang melaporkan SPT
2010 sampai 2013.
Tahunan PPh.
Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar
Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh
80.000
35.000
70.000
30.000
60.000
25.000
50.000
32.945
31.218
29.419
31.751
20.000
40.000
15.000
30.000 20.000
10.000
10.000
5.000
0
3.472
3.432
3.454
2.277
2010
2011
2012
2013
0 2010
2011
2012
2013
Wajib Pajak Terdaftar
Wajib Pajak Lapor
Wajib Pajak Pensiunan Lapor
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Wajib Pajak
Gambar 4. Jumlah Wajib Pajak yang
Terdaftar
Melaporkan SPT Tahunan PPh
Berdasarkan
Berdasarkan
gambar
diatas
jumlah
diatas
dapat
Wajib
Pajak
Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT
terdaftar dari tahun 2010 sampai tahun 2013.
Tahunan setiap tahun selalu berubah atau tidak
Laju pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar tahun
tetap. Dapat dilihat mulai tahun 2010 ke tahun
2010 ke tahun 2011 sebesar 11,46%. Laju
2011
pertumbuhan Wajak Pajak terdaftar tahun 2011
pelaporan sebesar 5,76%, kemudian ditahun
ke tahun 2012 sebesar 9,02% . Laju pertumbuhan
2012 mengalami kenaikan
Wajib Pajak terdaftar tahun 2012 ke tahun 2013
sehingga persentasenya menjadi 11,99%. Tahun
sebesar 6,36%. Persentase laju pertumbuhan
2013
tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat,
Ketidakstabilan
sehingga diketahui rata-rata laju pertumbuhan
melaporkan SPT Tahuanan tersebut membuat
kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,84%.
para
diketahui
laju
gambar
pertumbuhan
Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Pensiunan Terdatar
yang
mengalami
jumlah
fiskus
penurunan
pelaporan jumlah berkerja
jumlah
sebesar 6,32% kembali
Wajib lebih
Pajak keras
turun. yang untuk
memenuhi target yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT
Wajib Pajak Pensiunan 6.000
4.675
4.246
5.000
5.064
Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak 5.432
pensiunan.
Berkaitan
4.000
dengan
pelaporan
SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan suatu
3.000 2.000
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap
1.000
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjek dan objektif maka diharuskan memiliki NPWP,
0 2010
2011
2012
2013
dan kemudian untuk melaksanakan kewajiban
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Wajib Pajak
perpajakan. Tidak sedikit masyarakat yang
Pensiun Terdaftar
beranggapan, bahwa setiap Wajib Pajak yang diatas
dapat
memiliki NPWP memang wajib melaporkan
Wajib
Pajak
SPT. Padahal kenyataanya, tidak semua Wajib
pensiunan dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan
Laju pertumbuhan Wajib Pajak pensiunan tahun
SPT, termasuk diantaranya SPT Tahunan PPh
2010 ke tahun 2011 sebesar 10,10%. Laju
Orang Pribadi. Dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP
pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar pensiunan
dijelaskan mengenai sanksi administrasi berupa
tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 8,32% . Laju
denda sebesar Rp 100.000,- apabila Wajib Pajak
pertumbuhan Wajib Pajak pensiunan tahun 2012
tidak menyampaikan SPT Tahunan. Namun,
ke tahun 2013 sebesar 7,27%. Persentase laju
pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa denda
Berdasarkan diketahui
laju
gambar
pertumbuhan
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
5
tersebut tidak dapat dikenakan untuk beberapa Wajib Pajak. Pada dasarnya batasan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
yang dimaksud pada ayat (2) tersebut sudah
peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2010
sangat jelas, kecuali untuk Wajib Pajak yang
sampai tahun 2013 selalu melebihi 50%. Hal
disebutkan dalam huruf h, yaitu Wajib Pajak
tersebut dapat dikatakan bahwa setengah dari
lain yang diatur dengan atau berdasarkan
jumlah penerimaan pajak adalah berasal dari
Peraturan Menteri Keuangan.
pajak penghasilan. Berikut ini adalah kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan
Wajib Pajak Non Efektif atau yang biasa disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang
pajak penghasilan.
tidak
Tabel 7. Kontribusi Wajib Pajak Pensiun
melakukan
kewajiban
perpajakannya ataupun
terhadap Penerimaan Pajak
menyampaikan SPT Masa atau Tahunan sesuai
Penghasilan (dalam rupiah)
seperti
membayar
dengan
ketentuan
pajak peraturan
perundang-
Tahun
Penerimaan Pajak Penghasilan
2010 2011 2012 2013
127.469.189.868 148.014.798.708 176.776.216.785 193.296.609.558 Rata-Rata
undangan perpajakan, yang bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali nantinya. Syaratsyarat yang dapat diajukan permohonan sebagai WP NE oleh Wajib Pajak sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila Wajib Pajak tersebut : 1. menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan
2. tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya tidak melebihi atau dibawah PTKP; 3. bertempat tinggal atau sedang berada diluar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12
bulan
meninggalkan
dan
Indonesia
tidak untuk
akan selama-
lamanya; 4. mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; 5. tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP (pasal 40 ayat (1) PER-20/PJ/2013).
penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
pajak
penghasilan
di
KPP
Pratama Malang Utara terhadap keseluruhan penerimaan
pajak
cukup
besar,
hal
ini
dibuktikan dari hasil perhitungan persentase
Hasil
Pratama Malang Utara (dalam rupiah)
2010 2011 2012 `2013
235.128.105.652 242.462.206.895 282.734.063.041 293.009.405.902 Rata-Rata
0,35% 0,2% -0,31%
perhitungan
kontribusi
penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiunan selama periode analisis (2010-2013) seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiun tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,35% dari kontribusi tahun sebelumnya, yaitu dari 0,44% pada tahun 2010 menjadi 0,79%. Begitu juga untuk tahun 2012 yang mengalami kenaikan sebesar 0,2% dari tahun 2011 menjadi 0,99. Untuk tahun 2013 mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,31% dari
kontribusi
tahun
2012.
Penurunan
kontribusi yang terjadi pada tahun 2013 ini salah satunya
diakibatkan
oleh
kenaikan
tarif
Berikut adalah persentase jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang melaporkan SPT di KPP Malang Utara tahun 2010 hingga tahun 2013. Tabel 8. Presentase jumlah Wajib Pajak Pensiunan Terdaftar dan Wajib Pajak Pensiunan yang Melapor SPT di KPP
Tabel 6. Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Penerimaan Pajak
0,44% 0,79% 0,99% 0,68% 0,73%
566.503.551 1.162.263.356 1.747.330.584 1.323.876.904
Utara, data diolah (2014)
yang dijelaskan dalam tabel 6.
Tahun
Naik/ Turun
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap
Peran
Persen tase Kontri busi (%)
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang
kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas tersebut;
Penerimaan PPh dari Wajib Pajak Pensiun
Penerimaan Pajak Penghasilan 127.469.189.868 148.014.798.708 176.776.216.785 193.296.609.558
Persentase Peningkatan (%) 54,21% 61,05% 62,52% 65,97% 60,94%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang
Pratama Malang Utara Tahun 2010-2014 Tahun
2010 2011 2012 2013
Wajib Pajak Pensiunan Terdaftar (Orang) 4.246 4.675 5.064 5.432 Rata-Rata
Wajib Pajak Pensiunan Lapor (Orang)
Persen tase (%)
Naik/ Turun
3.472 3.432 3.454 2.277
81,77% 73,41% 68,21% 41,92% 66,33%
-8,36% -5,2% -26,29%
Utara, data diolah (2014) Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
6
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang
pertumbuhan wajib pajak terdaftar kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,84%.
Utara, data diolah (2014)
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui
b. Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar dari
bahwa persentase antara jumlah Wajib Pajak
tahun
ke
tahun
mengalami
Pensiunan yang terdaftar dalam kurun waktu 4
pertumbuhan
tahun mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2013
Persentase laju pertumbuhan tersebut
selalu meningkat, dan tidak diimbangi dengan
dari tahun ke tahun selalu meningkat,
jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang melapor
sehingga
SPT Tahunan setiap tahunnya. Dari tahun 2010-
pertumbuhan kurun waktu 4 tahun (2010-
2013 mengalami kenaikan dan penurunan
2013) adalah 8,56%.
yang
cukup
diketahui
rata-rata
laju stabil.
laju
jumlah wajib Pajak pensiun yang melapor dan
2. Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT
perolehan persentase selalu menurun. Tahun
Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak
2010 persentase sebesar 81,77%. Berbeda dengan
pensiunan dapat disimpulkan bahwa jumlah
tahun sebelumnya jumlah persentase tahun 2011
rata-rata persentase yang diperoleh adalah
menurun sebesar 8,36% yakni menjadi 73,41%.
sebesar 66,33% sehingga tingkat efektivitas
Tahun 2012 juga menurun kembali jumlah Wajib
jumlah wajib pajak pensiunan yang melapor
Pajak
yakni
SPT Tahunan dikatakan “cukup efektif”
persentasenya sebesar 68,21%. Sampai pada
dengan persentase 60%-80% jika dihitung
tahun 2013 persentase yang diperoleh semakin
menggunakan skala pengukuran tingkat
kecil yaitu menjadi 41,92%. Hasil analisis
efektivitas.
Pensiunan
yang
melapor
persentase Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa
3. Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap
jumlah rata-rata persentase yang diperoleh
penerimaan
adalah
diketahui bahwa kontribusi penerimaan
sebesar
66,33%
sehingga
tingkat
Pajak
pajak
melapor
“cukup
pensiunan memiliki tingkat kontribusi yang
efektif” apabila dihitung dari skala pengukuran
masih “sangat kurang” dengan kriteria
tingkat efektivitas (60%-80%).
kontribusi 0,00% - 10% yaitu hanya mencapai
Tahunan
Analisis
dikatakan
tersebut,
kontribusi
rata-rata
penghasilan
dari
dapat
diketahui
penerimaan
Wajib
Pajak
dari
Wajib
(PPh)
efektivitas jumlah wajib pajak pensiunan yang SPT
penghasilan
Penghasilan
Pajak
persentase sebesar 0,73%. Artinya realisasi
pajak
penerimaan dari Wajib Pajak pensiun belum
pensiunan
dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak
memiliki tingkat kontribusi yang masih sangat
penghasilan.
kurang yaitu hanya mencapai rata-rata sebesar 0,73% (0,73%<10%). Tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan
rata-rata.
Saran yang diberikan untuk menunjang
Artinya realisasi penerimaan dari Wajib Pajak
penerimaan PPh di KPP Pratama Malang Utara
pensiun
adalah:
belum
persentase dapat
diatas
Saran
diandalkan
sebagai
penerimaan pajak penghasilan.
1. Bagi KPP Pratama Malang Utara a.
Meningkatkan lagi pelayanan dengan
KESIMPULAN DAN SARAN
memberikan
Kesimpulan
perhitungan
kemudahan dan
dalam
penyederhanaan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari
pelaporan pajak. Misalnya Wajib Pajak
penelitian ini yang akan bermanfaat bagi Kantor
pensiunan yang sudah tidak mampu
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam
menulis
upaya meningkatkan mutu pelayanan yang
tanda tangan elektrik.
berguna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan
b.
disarankan
menggunakan
Sebaikanya melakukan sosialisasi yang
Wajib Pajak dalam pelaporan pajak terutama
lebih efektif dalam hal pemberitahuan
pajak penghasilan adalah:
mengenai Wajib Pajak Non Efektif
1. Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak
dikarenakan tidak sedikit juga Wajib
Pensiunan
Pajak pensiunan yang mengetahui hal
a. Wajib Pajak keseluruhan yang terdaftar
tersebut.
dari tahun ke tahun mengalami laju pertumbuhan
yang
cukup
stabil.
c.
Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) khusus untuk
Persentase laju pertumbuhan tersebut
menangani
dari tahun ke tahun selalu meningkat,
sehubungan pada tanggal-tanggal akhir
sehingga
batas waktu penyampaian SPT Tahunan
diketahui
rata-rata
laju
Wajib
Pajak
pensiunan
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
7
agar tidak bercampur dengan Wajib Pajak
lainnya.
Tetap
berkoordinasi
dengan pihak atau instansi yang terkait
d.
e.
Pasal 21 Lengkap dengan Undang-Undang. Edisi Revisi II . Yogyakarta: Andi Offset.
dalam mengurusi dana pensiunan agar
Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-
pelaporan SPT wajib pajak pensiunan
38/PJ/2013, Perubahan Atas Peraturan
tetap berjalan dengan lancar.
Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
Perlu dilakukan pemeriksaan secara
20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran
berkala kepada wajib pajak pensiunan
Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,
guna meyakini dan kebenaran jumlah
Pelaporan
Usaha
yang seharusnya dikenakan apabila
Pengusaha
Kena
Wajib
tersebut
Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan
memiliki penghasilan lain diluar dari
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta
uang pensiun.
Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib
Pajak
Melakukan
pensiunan
pemeriksaan
kembali
Dan
Pengukuhan
Pajak,
Penghapusan
Pajak.
jumlah pajak yang terdaftar mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
subjek pajak pensiunan, apakah wajib
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
pajak masih ada atau telah meninggal
Kewajiban Perpajakan.
dunia. f.
Muljono, Djoko. (2009). Pengantar PPh dan PPh
Siagian, Sondang P. (2000). Manajemen Sumber
Memperbaiki sistem
database untuk
seluruh Wajib Pajak yang terdaftar agar lebih mudah untuk ditinjau seperti kepemilikan harta atau penghasilan lain diluar yang diketahui oleh kantor pajak. 2. Bagi Pemerintah atau Direktorat Jenderal
Suandy, Erly. 2011 . Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. T. Guritno. (1992). Kamus Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pajak Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari
Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
sektor
pajak
khususnya
pajak
penghasilan, diharapkan tidak memfokuskan perluasan ekstensifikasi perpajakan dari Wajib
Pajak
pensiunan
dikarenakan
kenyataanya hasil kontribusi yang diketahui
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
2007.
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
dari Wajib Pajak pensiunan tidak terlalu besar. Perlu dikaji kembali atau dibuat kebijakan baru untuk Wajib Pajak pensiunan agar tetap dapat berkontribusi sebagai Wajib Pajak yang taat peraturan pajak tetapi tidak menyulitkan Wajib Pajak pensiunan itu sendiri. 3. Bagi Wajib Pajak Diharapkan kewajibannya
Wajib
Pajak
dalam
sadar
akan
penyampaian
SPT
Tahunan PPh dan melaporkan jujur apabila terdapat
penghasilan
penghasilan pajaknya
lain
pensiun
tepat
meningkatkan
waktu
diluar
dan
dari
membayar
sehingga
dapat
penerimaan
pajak
pennghasilan. Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan kepatuhan tidak akan berjalan
dengan
baik
tanpa
adanya
dukungan dari Wajib Pajak itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
8
