Jurnal Negara 2 Icha

PENGERTIAN NEGARA Oleh: Shella Intan Sari Ni Nim :1710106007 Abstrak

Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan tersebut berkaitan dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk negara dalam sebuah negara dapat dilihat dalam hukum dasar dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan dan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Bentuk Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 dan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepaladaerah. Kata Kunci : P : Peengertian Negara PENDAHULUAN

Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu Negara. Jika salah satu dari dari unsur tersebut tidak ada maka maka tempat tersebut tidak dapat dinamakan Negara. Negara. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain. Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi.Konstitusi di Indonesia sudah ada s ejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang

Jurnal Identitas nasional

1

berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat.Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat. Pada jaman dahulu walaupun belum

ada

undang-undangseperti

halnya

sekarang,

tetapi

kehidupan

masyarakat sudah diatur dengan adat istiadat dan yang melanggar adat istiadat akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat setempat sepakati yaitu hukum adat. PEMBAHASAN A. Pengertian Negara

Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu “staat” (bahasa Belanda dan Jerman), “state” (bahasa Inggris), “Etat” (bahasa Prancis). Kata “Staat” (state, etat) diambil dari kata bahasa latin, yaitu “status” atau “statum”, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata “status” atau “statum” lazim diartikan sebagai “standing” atau “station” (Kedudukan), yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “status civitas” atau “status republicae” . 1 Secara terminology, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantaraa satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalaam suatu kawasan, dan mempuynyai pemerintahan yang berdaulat. Dengan kata lain Negara adalah agency

(alat) dari masyarakat yang

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat Jadi, Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kedudukan yang berdiri tegak dan tetap. Dimana kedudukan dalam organisai yang berarti memiliki sebuah structural tertentu yang berusaha untuk menertibkan kegiatan rakyat baik secara individu, golongan atau asosiasi maupun oleh Negara sendiri.

1

A. Ubaidillah, pendidikan Kewargaan (Jakarta : IAIN Jakarta Press,2000) Cet. 1 hal. 31.


2

demokrasi, HAM dan masyarakat Madani,

Dalam rangka tersebut Negara mempunyai dua tugas yaitu : 1. Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asocial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak antagonistik yang membahayakan. Kedua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan kea rah teercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuikan dengan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. KESIMPULAN

Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu “staat” (bahasa Belanda dan Jerman), “state” (bahasa Inggris), “Etat” (bahasa Prancis). Kata “Staat” (state, etat) diambil dari kata bahasa latin, yaitu “status” atau “statum”, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

REFERENSI :

C.F Strong, 2010. Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Suatu Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk , terj. Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.


3

TUJUAN NEGARA Oleh: Shella Intan Sari Nim :1710106007

Abstrak

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif maksudnya unsur yang mutlak atau harus ada di dalam suatu negara. Sedangkan unsur deklaratif hanya menerangkan adanya negara. Adapun unsur-unsur negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemertintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut bersifat konstitutif karena merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya negara. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka tidak bisa disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat pula unsur deklaratif, yakni harus ada pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif ini sangatlah penting karena pengakuan dari negara lain merupakan sebagai wujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan, baik hubungan bilateral maupun multilateral Kata Kunci : Tujuan Negara

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial PEMBAHASAN A. Tujuan Negara

1. Untuk memperluas kekuasaan 2. Menyelenggarakan ketertiban hokum 3. Buntuk mencapai kesejahteraan umum


4

Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya Negara adalah untuk memajukkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk social. Menurut ajaran dan konsep ajaran Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat dan di bawah pimpinan Tuhan

2

Menurut Roger H. Sultau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelanggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (the freest possible development and creative self expression of its member). Dan menurut Harold J. Laski : “menciptakan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal” 3 Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga dari intervensi pihak-pihak asing. Menurut Ibnu khaldun, tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada akhirat. Tujuan Negara RI tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, 2

A. Ubaedillah dan Abdul rozak : Pendidikan kewarganegaraan/Demokraasi Hak Asasi manusia dan masyarakat madani (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008)Cet. 3 hal.91 3 A.Ubaidillah.op.cit. hal : 33.


5

5.

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Tujuan nasional NKRI, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berisi : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, tujuan Negara adalah mengayomi dan menciptakan sebuah cita-cita yang luhur sesuai dengan aturan hokum yang telah disusun oleh pemerintah dan nilai-nilai Ketuhanan yang ada dalam peraturan ber-Agama, yang ditaati oleh setiap individu ataupun kelompok yang berstatus Warga Negara/ masyarakat. KESIMPULAN

Tujuan adanya Negara adalah untuk memajukkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk social Tujuan Negara 4. Untuk memperluas kekuasaan 5. Menyelenggarakan ketertiban hokum 6. Buntuk mencapai kesejahteraan umum

Referensi :

Idup Suhandy dan AM. Sinaga, 2003. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Adminstrasi Negara, Jakarta. Joko.J.Prihatmoko,2005. Pemilihan Kepala daerah langsung ; Filosofi, sistem dan problematia di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.


6

UNSUR-UNSUR NEGARA Oleh: Shella Intan Sari Nim :1710106007

Abstrak

Setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan setiap bangsa mempunyai hak untuk mengatur segala aspek kehidupan di negaranya. Tetapi, itu hanya berlaku bagi negara yang bebas atau merdeka. Sebaliknya, bagi bangsa-bangsa yang sedang terjajah tidak akan mungkin bisa mewujudkan harapannya untuk merdeka. Karena ini menyangkut hak kemerdekaan negara tersebut yang kemerdekaannya dirampas oleh bangsa imperialis-kolonialis. Oleh sebab itu banyak terjadinya perjuangan atau perlawanan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bagi negaranya sendiri. Contohnya seperti bangsa kita yaitu bangsa Indonesia yang merupakan satu dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia yang secara terus-menerus berjuang menghadapi para penjajah untuk merebut kemerdekaan. Kata Kunci : Unsur Negara

PENDAHULUAN

Di

wilayah

kita

tempat

tinggal

kita

ada

beberapa

organisasi

kemasyarakatan seperti: RT,RW,kelurahan,kecamatan ,kabupaten dan provinsi. Negara merupakan bagian tertinggi dari organisasi tersbut. Secara etimologis negaa berasal dari bahasa asing (Belanda dan Jerman ) di sebut “staat”dalam bahasa inggris Negara di sebut “state”dalam bahasa perancis di sebut “etat”. Negara juga di artikan sebagai penetap dalam keadaan berdiri atau membuat berdiri. Negara suatu wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi,politik,budaya, pertahanan, keamanan dan pengakuan dari Negara lain. Oleh karena itu yang di maksud dengan Negara secara umum ialah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat,wilayah,,yang di pimpin oleh pemerintahan dengan tujuan tertentu. Di samping itu ,penyelenggaraan Negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas Negara adalah bertanggung jawab atas kepentingan bersama warganya. Negara harus meindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewjiban-


7

kewajibannya menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih,keadilan,dan perdamaian PEMBAHASAN A. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Unsur-unsur terbentuknya Negara digolongkan atas tiga pandangan : 1. Pandangan tradisional Oppenheimer Lauterpacht, seorang ahli mengemukakan bahwa ada 3 unsur Negara yang tidak dapat dipisahkan , antara lain : a. Rakyat b. Daerah c. Pemerintah yang berdaulat. 2. Pandangan berdasarkan konferensi Pan Amerika Unsur Negara yang tercantum dalam Montevideo on the rights and duties of stated : a. Penduduk yang tetap ( a permanent population ) b. Wilayah tertentu ( a defined terriotory ) c. Pemerintah ( government ) d.

Kemampuan melakukan hubungan dengan Negara lain ( a capacity to enter into relations with other states )

3. Pandangan modern Unsur Negara dibedakan menjadi : a. Unsur konstitutif, yaitu unsur yang bersifat mutlak. Meliputi : b. Rakyat c.

Wilayah

d. Pemerintah yang berdaulat Adapun penjelasan unsur-unsur Negara lebih rinci menurut pandangan modern: B. Unsur primer ( mutlak-konstitutif ) Wilayah Adalah suatu tempat dimana rakyat menetap/bermata pencaharian dan pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Wilayah meliputi : 1. Wilayah berupa daratan : Batas-batas ini dapat berupa :


8

a. Benda-benda alam yang ada, seperti sungai, gunung dll b. Sengaja dibuat, misalnya patok-patok batu c. Sengaja ditentukan berdasarkan garis-garis lintang 2. Rakyat : Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara dan terikat oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Negara Rakyat suatu negara dapat di bedakan menjadi sebagai berikut : a. Penduduk dan bukan penduduk b. Warga negara dan bukan warga negara (orang asing) c. Golongan asli dan golonngan keturunan dari bangsa bukan asli d. Golongan mayoritas dan minoritas 3. Pemerintah Ada 3 macam pengertian dari pemerintah, antara lain: a. Pemerintahan dalam arti luas : Pemerintah adalah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif b. Pemerintah dalam arti sempit : Pemerintah adalah sebagai badan eksekutif, seperti presiden dengan para menteri c. Pemerintah adalah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah negara itu 4. Kedaulatan Kedaulatan berasal dari kata daulah (bahasa arab) yang artinya dinasti pemerintahan atau kekuasaan tertinggi C. Unsur Sekunder (Pelengkap-Deklaratif) Pengakuan dari negara lain 1. Pengakuan secara de facto : Pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara sehingga dapat mengadakan hubungan dengan negara lain. Pada dasarnya pengakuan secara de facto hanya bersifat sementara karena pengakuan ini diberikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Apabila

dalam

perkembangannya

ternyata

negara

menunjukkan

kemampuan dan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana


9

masyarakat internasional maka akan segera disusul dengan pengakuan de jure 2. Pengakuan secara de jure : Pengakuan secara resmi berdasarlan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Dengan memperoleh pengakuan ini maka suatu negara mendapat beberapa hak dan kewajiban untuk diperlakukan dan sekaligus bertindak sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh, sejajar dengan negara-negara lain di dunia. KESIMPULAN

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi

oleh

pemerintah negara yang

sah,

yang

umumnya

memiliki

kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Terbentuknya suatu negara tentu didasari dengan beberapa konsep, teori, dan syarat.

Referensi:

A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani : Negara, Agama, dan Warga Negara, cetakan ke-3, Jakarta:ICCE


10

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA Oleh: Shella Intan Sari Nim :1710106007

Abstrak

Setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan setiap bangsa mempunyai hak untuk mengatur segala aspek kehidupan di negaranya. Tetapi, itu hanya berlaku bagi negara yang bebas atau merdeka. Sebaliknya, bagi bangsa-bangsa yang sedang terjajah tidak akan mungkin bisa mewujudkan harapannya untuk merdeka. Karena ini menyangkut hak kemerdekaan negara tersebut yang kemerdekaannya dirampas oleh bangsa imperialis-kolonialis. Oleh sebab itu banyak terjadinya perjuangan atau perlawanan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bagi negaranya sendiri. Contohnya seperti bangsa kita yaitu bangsa Indonesia yang merupakan satu dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia yang secara terus-menerus berjuang menghadapi para penjajah untuk merebut kemerdekaan. Kata Kunci : Teori Negara

PENDAHULUAN

Secara umum negara merupakan suatu organisasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian negara. Ilmu yang mempelajari negara adalah ilmu negara dan ilmu tata negara. Terbentuknya suatu negara melalui proses yang panjang. Terdapat

teori-teori

yang

mempelajari

terjadinya

negara.

Setiap

negara

mempunyai tujuan kelompok depan. Dalam ilmu tata negara dibahas tujuan negara secara garis besar, melalui teori-teori tentang tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli. PEMBAHASAN

Negara adalah suatu organisasi dr sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yg mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia Teori terbentuknya Negara:


11

1. Thomas Hobbes Hobbes mengemukakan bahwa kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yaitu keadaan selama belum ada negara dan keadaan setelah ada negara. Menurut Hobbes, keadaan alamiah manusia digambarkan sebagai homo homoni lupus atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia saling bermusuhan, saling berperang satu dengan lainnya. Keadaan ini apabila

berlangsung

terus

akan

mengakibatkan

kepunahan

dan

kehancuran. Untuk menghindari kepunahan, keadaan alamiah itu harus diakhiri. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah. Isi perjanjian tersebut adalah segenap individu berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Hak-hak yang sudah diserahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dengan perjanjian seperti itu, Hobbes meletakkan dasardasar falsafah dari negara yang .mutlak, teristimewa negara kerajaan yang absolut. 2. J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa setelahmenerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara ( civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk olehPerjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general ). Maka, apabilatidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh Perjanjian Masyarakat

itu,para

penyusun

pendapat.Grotiusmenganggap

teorinya

bahwaPerjanjian

sendiri Masyarakat

berbeda adalah

kenyataan sejarah, sedangkan Hobbes, Locke, Kant,dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis. 3. John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat.


12

4. Teori Ketuhanan Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan,” katanya. Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan. Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan …” atau “By the grace of God”. Doktrin tentang raja yang bertahta atas kehendak Tuhan (divine right of king ) bertahan hingga abad XVII. 5. Teori Kekuatan Teori kekuatan, secara sederhana, dapat diartikan bahwa negara adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukkan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara. 6. Teori Organis Konsepsi organis tentang hakikat dan asas mula negara adalah suatu konsep biologis. Negara dianggap atau disamakan dengan mahkluk hidup, manusia atau binatang. Kehidupan korporat dari negara dapat disarriakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging mahlduk hidup itu.


13

7. Teori Historis Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Lembaga sosial merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hadir dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi. Teori terbentuknya negara secara historis sama dengan teori terbentuknya negara secara faktual, sebab sejarah terbentuknya negara yang dikemukakan itu secara metoda bersandarkan kepada fakta-fakta, bukan idealisasi konseptual/gagasan belaka. Contoh: Aristoteles dalam karyanya Politeia mengemukakan terbentuknya negara [atau polis] itu berasal mula dari masyarakat, adapun masyarakat terbentuk dari komunitas yang lebih kecil dan tersusun dari desa, dusun dan susunan yang terkecil adalah keluarga. Ini diteorikannya sebagai zoon politikon; adapun paham penyelidikannya adalah empiris yang di dalamnya sudah tersimpul penjelasan yang sosiologis, historis dan faktual. Contoh yang lain dapat diketahui dari metoda dari Niccolo Machiavelli dan Jean Bodin yang juga historis dan faktual. KESIMPULAN

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.


14

Referensi:

Abdulkarim, Aim. 2008. LKS UNSUR Kenegaraan untuk umum. Bandung: Gema Ilmu. Rofi, Aang Witarsa. 2007. Pemerintahan Kewarganegaraan untuk umum. Bogor: Regina. Sujiyanto dkk. Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk umum. Bekasi: Ganesa Exact


15

NEGARA JURNAL Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Terstruktur dalam Mata Kuliah Civic Education

Disusun Oleh:

Shella Intan Sari Nim

:1710106007

Dosen Pembimbing: DARA FRENSISCA,M.Pd

FAKULTAS DAKWAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI T.A.2017/2018


16

Jurnal Negara 2 Icha

Recommend Documents