BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah suatu negara berdaulat dengan demokrasi dimana pemegang kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan warga negaranya untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan pertama kali di Kota Athena kuno pada abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Pada intinya kedaulatan warga negara merupakan sebuah dasar dari sistem kehidupan negara demokrasi. Warga negara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Untuk menjalankan perannya dalam sebuah kehidupan demokratis di negaranya, warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, seseorang diartikan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Sebagai seorang warga Negara Indonesia, menyadari betapa pentingnya menghargai hak dan menjalankan kewajiban sudah semestinya dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan suatu negara demokrasi, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan warga negara baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pada kenyataannya, dalam kurun waktu dewasa ini, sering terlihat ketimpangan antara hak dan kewajiban, terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Bedasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan“. Secara mendalam pasal ini menjelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya kedaulatan dari sebuah negara. Namun data menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini mendorong warga negara untuk menuntun haknya ketimbang menjalankan kewajibannya. Maka wajar bila pada era globalisasi ini, jumlah tuntutan akan hak dari warga negara terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kewajiban. Maka, bedasarkan latar belakang tersebut, penulis berusaha untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyusun sebuah karya berjudul “Hubungan Negara dan Warga Negara”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1) Bagaimana hubungan antara negara dan warga negara jika dilihat dari sudut pandang negara demokrasi?. 2) Bagaimana pengertian dari hak dan kewajiban warga negara sebagai bentuk hubungan negara dan warganya?. 3) Bagaimana pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut Undang Undang Dasar 1945?. 4) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang benar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?. 1.3 Tujuan Penulisan Bedasarkan permasalah yang sudah dirumuskan, maka dapat ditentukan tujuan penulisan sebagai berikut. 1) Menganalisis hubungan antara negara dan warga negara jika dilihat dari sudut pandang negara demokrasi 2) Menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban warga negara sebagai bentuk hubungan negara dan warganya 3) Mengetahui pengertian hak dan kewajiban warga negara menuru Undang Undang Dasar 1945 4) Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara yang benar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1.4 Manfaat Penulisan Manfaat penulisan yang didapat dari karya ini adalah sebagai berikut. 1) Memberi sumbangan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai hubungan negara dan warga negara, hak, kewajiban, serta pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2) Memberikan sumbangan bagi mahasiswa sebagai penggerak bangsa dan pembentuk kedisiplinan bangsa mengenai hubungan negara dan warga negara,
hak,
kewajiban,
serta
pelaksanaannya
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Memberikan manfaat kepada penulis dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas diri sebagai warga negara yang baik.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Negara Negara berasal dari kata state, yang berasal dari bahasa latin status yang berarti sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan,melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut para ahli, negara diartikan sebagai : 1) John Locke dan Rousseau Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. 2) Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 3) Mac Iver Sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. 4) Prof. Miriam Budiarjo Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. 5) Aristoteles Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Dari pengertian negara menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu badan/organisasi tertinggi yang mempunyai
wewenang
untuk
mengatur
perihal
yang
menyangkut
kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi,
mensejahterakan
masyarakatnya
dan
sebagainya.
Dapat
dikatakan suatu daerah dapat menjadi sebuah negara apabila terdapat wilayah,
rakyat dan pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain. 2.2 Fungsi Negara 1) Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 2) Melaksanakan ketertiban Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. 3) Pertahanan dan keamanan Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. 4) Menegakkan keadilan Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. 2.3 Warga Negara Secara umum warga mengandung arti anggota dari suatu organisasi perkumpulan, sederhananya warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu Negara. Warga negaramerupakan terjemahan kata citizen. Kata citizen secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “civitas” yang berarti anggota warga dari city-state yang berarti juga warga penghuni kota. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas , dapat disimpulkan bahwa citizen adalah warga dari suatu komunitas yang memiliki kedudukan sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Pengertian warga negara menurut para ahli : 1) Koerniatmanto S. Warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia
mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. 2) A.S Hikam Warga negara merupakan teremahan dari citizenship, yaitu anggota dan sebuah komuniotas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik dibanding istilah kawula negara lebih berarti objek atau orang-orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Seorang menjadi warga negara dikarenakan ia menjadi anggota dari Negara yang bersangkutan. Ketika dimasa lalu hidup bernegara belum ada, individu telah menjadi warga dari sebuah komunitas, anggota keluarga, marga, suku, atau bangsa. 2.4 Kriteria Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pada pasal 8, disebutkan “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh
Kewarganegaraan
Republik
Indonesia
melalui
permohonan. 2.5 Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti disebut dalam pasal 9, yakni: 1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun 3) 4)
tidak berturut-turut; Sehat jasmani dan rohani; Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5)
Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
6)
yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik
7) 8)
Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap; dan Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Prosedur berikutnya antara lain permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah pada Presiden. Bila dikabulkan oleh Presiden maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.6 Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara.Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
BAB III PEMBAHASAN 3.1.
Hubungan Negara dan Warga Negara Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban, antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya, UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi oleh trias politica. Negara sebagai sebuah kawasan yang berdaulat, mempunyai pemerintahan, serta mempunyai warga negara. Warga negara kemudian memberikan sebagian hak-nya kepada negara dengan mengabdi serta memajukan bangsa sebagi ganti negara akan melindunginya warga negaranya, serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan.
Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh sebuah negara. 3.2. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
Hak
pada
umumnya
didapat
dengan
cara
diperjuangkan
melalui
pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset dalam hal ini “Hak” yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh : mentaati peraturan lalu lintas dan melaksanakan tata tertib di masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan seseuatu yang tidak dipisahkan, tetapi dapat dibedakan selain itu hak dan kewajiban harus berjalan sejajar untuk mencapai keseimbangan dimana ada hak pasti ada kewajiban yang harus ada secara bersamaan.Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu gejolak dalam pelaksnaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa maupun bernegara. 3.3.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Apabila seseorang menjadi warga negara disuatu negara, secara tidak langsung orang tersebut memiliki suatu ikatan terhadap negara serta warga negara lainnya.Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk setiap individu. Untuk menjaga keamanan serta ketentraman dalam negara, kita sebagai individu yang memiliki hak yang sama dibatasi dengan adanya kewajiban-kewajiban yang mengatur setiap warga negara.Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara konstisional telah tercantum di dalam UUD 1945.
Berdasarkan UUD 1945, Hak warga negara yang tercantum adalah sebagai berikut: 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) 2) Kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan UU (Pasal 28). 3) Memperoleh jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan berbagai bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A s.d 28I). 4) Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran 5) 6) 7) 8) 9)
agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2). Ikut serta dalam pertahanan dan keamanaan. Mendapat pengajaran (Pasal 31). Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32). Mengembangkan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 33). Memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilitas
kesehatan, dan fasilitas umum serta dari pemerintahan (Pasal 34). Kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945 sebagai berikut: 1) Wajib membayar pajak (Pasal 27). 2) Wajib membela pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 29). 3) Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi peraturan yang tertuang dalam peraturan (Pasal 28 J). 4) Wajib menjujung hukum dan pemerintah (Pasal 27 ayat 1). 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1). 6) Wajib menghormati bendera negara Indonesia sang merah putih (Pasal 35). 7) Wajib menghormati bahasa negara Bahasa Indonesia (Pasal 34). 8) Wajib menjunjung tinggi lambang negara garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Pasal 36A). 9) Wajib menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B). 3.4.
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Sesuai Pancasila Dalam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi
yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakanakan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuatpedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.
Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsipprinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
BAB IV KESIMPULAN
