KAJIAN POTRET POTENSI PNBP ³Memotret PNBP SDA Pertambangan Umum´
A. LATAR BELAKANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah 1, yang diperoleh salah satunya dari Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Berdasarkan Pasal 1 UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimaksud dengan PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kemudian dipersempit lagi difinisi ini oleh UU Keuangan Negara dengan pengecualian hibah sebagai bagian dari PNBP dikarenakan dalam APBN pendapatan Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dengan demikian Hibah sudah tidak termasuk lagi dalam kelompok penerimaan penerimaan bukan pajak, namun telah berdiri sendiri sebagai sumber pendapatan dalam APBN. PNBP memiliki peranan yang besar dan penting sebagai pilar penopang keuangan negara. PNBP merupakan salah satu pendapatan negara selain pendapatan negara dari penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, peran PNBP dalam menunjang pendapatan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 30% setiap tahun. Pada Tahun 1998 realisasi PNBP tercatat sebesar Rp55,64 Triliun sedangkan pada Tahun 2009 realisasi PNBP tercatat sebesar Rp227,17 Triliun atau meningkat lebih dari 300% dibandingkan pada Tahun 2009. Selain itu, pada tiap tahun nya mengalami peningkatan peran dalam penerimaan Negara (APBN). Beberapa tahun terakhir, kontribusi PNBP terhadap APBN sekitar 30 % dari
1
Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009 mendefinisikan Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri 1
Pendapatan Negara dan Hibah. Sehingga dapat dikatakan PNBP mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. 2 PNBP memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sebagaimana pajak, upaya peningkatan penerimaan negara dari PNBP dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi PNBP. Ekstensifikasi dilakukan dengan inventarisasi potensi jenis PNBP, sedangkan intensifikasi antara lain dilakukan dengan optimalisasi pemungutan PNBP dan review besaran tarif PNBP. Salah satu ketentuan dalam UU PNBP menyatakan bahwa tarif atas jenis ditetapkan dengan UU atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur jenis dan tarif PNBP (Pasal 3 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP). Selain itu, sesuai Pasal 3 ayat (2) UU PNBP tarif PNBP yang diatur dalam UU atau PP, harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu: 1. dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; 2. biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan; dan 3. aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Adapun secara umum dapat disampaikan bahwa peranan penting PNBP dimaksud adalah : 1.
Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kekayaan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan isi dan semangat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Memperkuat basis penerimaan dalam negeri;
3.
Meningkatkan disiplin dan tertib anggaran, agar semua PNBP dikelola dalam sistim APBN dan harus terlebih dahulu disetorkan ke Kas Negara;
4.
Meningkatkan peranan PNBP dalam APBN dengan senantiasa mempertimbangkan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan Bila ditinjau secara khusus, sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Baik dalam perannya sebagai sumber penerimaan negara, penyedia energi, menarik investasi, surplus neraca perdagangan, penyedia bahan baku industri, faktor dominan pembentukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pembangunan daerah maupun terciptanya efek berantai dalam bentuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Tahun 2008 yang ditandai oleh fluktuasi yang sangat tajam harga minyak mentah dunia di penghujung tahun, sektor ESDM mencatatkan perkiraan realisasi penerimaan negara 2
Tinta Emas PNBP dalam APBN 2
sebesar Rp 346,347 Triliun atau sebesar 36%. Dari penerimaan sektor ESDM tersebut, sub sektor Pertambangan Umum tercatat sebesar Rp 42,120 Triliun atau sebesar 4,4% yang terdiri dari
Pajak
Pertambangan
Umum
dan
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
Pertambangan Umum. 3 Untuk pertambangan umum, masih terdapat beberapa potensi yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan Negara, diantaranya potensi pada daerah Kabupaten Jember yang dapat digambarkan sebagai berikut : 4 Bahan galian yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Jember adalah bahan galian golongan C : Batu Kapur (gamping), Lava Andesit (batu piring), Sirtu (pasir, batu gunung dan tanah uruk); sedangkan bahan galian golongan B : Mangan, Emas, Tembaga, Pasir Besi, Galena. Lokasi Bahan Galian Golongan C : 1. Sirtu (pasir dan batu andesit) : Kecamatan Sumbersari, Jelbuk, Rambipuji, Panti, Pakusari, Kalisat, Mayang, Sukowono, Sumberjambe, Silo, Ajung, Ambulu, Gumukmas. 2. Batu Piring (Lava Andesit) : Kecamatan Sumbersari, Pakusari, Ledokombo, Sukowono 3. Batu Kapur (batu gamping) : Kecamatan Puger, Wuluhan, Ambulu dan Pulau Nusa Barong. Lokasi Bahan Galian Golongan B : 1. Emas, Tembaga, Galena : Kecamatan Silo dan Tempurejo 2. Mangan : Kecamatan Puger dan Wuluhan 3. Pasir Besi : Kecamatan Kencong dan Gumukmas Mengacu pada cuplikan data di atas terkait potensi PNBP ESDM dalam hal ini pertambangan umum yang cukup signifikan, perlu kiranya dilakukan suatu pengkajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan potret potensi PNBP SDA pertambangan umum yang lebih komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara.
3 4
http://www.esdm.go.id/, Perkiraan Realisasi Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Negara 2008 http://www.disperindag.jemberkab.org/info-indag/potensi/pertambangan-umum 3
B. PERMASALAHAN Mengacu pada pemaparan latar belakang perlu adanya suatu kajian PNBP di atas, maka perlu di batasi bahwa kajian ini akan bertitik fokus pada penggalian informasi terkait potensi PNBP pada SDA Pertambangan Umum yang akan menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah potret potensi PNBP SDA pertambangan umum untuk menjawab tantangan optimalisasi penerimaan negara dalam negeri sector PNBP? 2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam optimalisasi PNBP sektor SDA Pertambangan Umum? 3. Bagaimana solusi dan rekomendasi untuk menjawab tantangan optimalisasi PNBP sector SDA Pertambangan Umum dimaksud?
C. TUJUAN Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan Negara dari sektor PNBP khususnya pertambangan umum, dimana realisasinya adalah dalam bentuk paparan terkait: 1. Potret potensi PNBP SDA Pertambangan Umum untuk menjawab tantangan optimalisasi penerimaan negara dalam negeri sector PNBP. 2. Peluang dan tantangan dalam optimalisasi PNBP sektor SDA Pertambangan Umum. 3. Solusi dan rekomendasi untuk menjawab tantangan optimalisasi PNBP sector SDA Pertambangan Umum dimaksud.
4
