Tomo HS, Dasril Munir dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan & Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hal. 16.
Ibid., hal. 17.
Ibid.,
Ibid., hal. 18.
http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/404-pengertianpajakpenghasilanpph
http://indahjewel.blogspot.com/2012/05/makalah-ppn.html
http://blogpajak.com/pengertian-ppnbm-pajak-penjualan-atas-barang-mewah/
http://iprotax.wordpress.com/2012/03/07/definisi-pbb-bphtb/
http://www.kumpulanistilah.com/2011/08/pengertian-pajak-cukai.html.
M. Djafar Saidi dan Rohana Huseng, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2010), hal. 31.
M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, cetakan ke-3, 2011), hal. 75.
Al-Jizyah berasal dari bahasa Persia dari kata Gezit, dan dari istilah Romawi (Bizantium) berasal dari kata Tributum Crapitis, keduanya merupakan pajak yang ditarik sebagai pajak keamanan, sedangkan pada zaman Islam hanya diambil dari laki-laki dewasa non-muslim, apabila dia ikut berperang maka ia bebas dari jizyah, hasil dari pengumpulan pajak tersebut dialokasikan pada pos-pos untuk gaji, pakaian, makanan, dan peralatan ketentaraan (Lihat Karim, Sejarah, hal. 75).
Al-Kharaj adalah pajak tanah bagi non-muslim yang dibayarkan kepada Negara sebesar lima puluh persen. Dalam bahasa Persia Kharag, sedangkan dari Bizantium berasal dari bahasa Tributum Soli. Ketika Nabi menaklukkan Khaibar, orang muslim tidak memiliki tenaga yang memadai untuk mengerjakan sawah, maka Nabi memperkerjakan non-muslim, dengan imbalan lima puluh persen mereka membayar kepada Negara (Lihat Karim, Sejarah, hal. 75).
Kurde, Nukhtoh Arfwie, Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 21
Diambil http://masrokhinsadja.blogspot.com/2008/05/sumber-sumber-pendapatan-negara.html
Wadjdy, Farid, Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakrata : Pustaka Pelajar2007) hlm. 30
Ibid.,
"SUMBER PENERIMAAN NEGARA"
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam
Dosen Pengampu: Drs. M. Fajar Hidayanto, M. M
Disusun Oleh:
Ranzha Hussaini Bustam 12423046
Sjarif Hidayatullah 12423048
Muflih Muhammad Mahiry 12423050
Fahrizal 12423096
EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya dalam melakukan perkembangan dalam melakukan perubahan dalam segala sektor demi mengingkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan biaya-biaya kemajuan negara lainnya. dalam hal tersebut maka pemerintah sangatlah membutuhkan banyak biaya untuk menunjang program-programnya mulai dari memberdayakan masyarakat yang kurang mampu hingga infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah itu sendiri.
Pembentukan pemerintahan, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Pengelolaan keuangan negara harus diatur dengan sebaik mungkin, karena ini menyangkut dengan stabilitas dan keberlangsungan negara itu sendiri. Keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat vital keberadaannya dalam suatu negara. Oleh karena itulah perlunya suatu perencanaan keuangan negara. Di samping itu, perlu diketahui terlebih dahulu dari mana saja keuangan negara itu didapatkan. Kita harus mengetahui apa saja sumber-sumber penerimaan negara.
RUMUSAN MASALAH
Sumber-sumber penerimaan negara.
Perbandingan sumber penerimaan negara masa Rasulullah SAW dengan masa sekarang.
Dasar hukum penerimaan negara
PEMBAHASAN
Sumber-Sumber Penerimaan Negara.
Sumber penerimaan negara merupakan pemungutan yang dilakukan negara sebagai penerimaan negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Musgrave dan Musgrave, (1989: 6). Penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan negara (pajak) dan penerimaan bukan pajak. Kedua jenis penerimaan negara tersebut secara umum berfungsi untuk mengalokasikan faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil.
Mardiasmo (2001: 2) mengungkapkan fungsi pemungutan bagi penerimaan negara ada dua, yaitu:
Fungsi budgetair
Penerimaan negara sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend)
Penerimaan negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Smith mengemukakan dalam melakukan pemungutan penerimaan negara perlu mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:
Prinsip kesamaan/keadilan (equity)
Prinsip kepastian (certainty), artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib bayar.
Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience) artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tariff perundangan.
Prinsip ekonomi (economy), artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak.
Penerimaan Negara (Pajak)
Penerimaan negara adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari:
Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak).
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda. PPnBM dikenakan terhadap:
Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.
PPnBM akhirnya dibebankan kepada konsumen, pengusaha kena pajak hanya memungut dan menyetor PPnBM kepada kas Negara. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan-perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah atau bangunan oleh perseorangan pribadi atau badan.
Cukai
Cukai merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang ini. Sebagai konsekuensi, manufaktur cenderung membebankan pajak ke dalam harga yang mereka kenakan pada produk. Jadi secara tidak langsung konsumen terbebani pajak.
Pajak Lainnya
Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non-migas.
Penerimaan Negara bukan Pajak
Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah.
Secara yuridis, norma hukum yang terdapat pada tiga ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20/1997, jenis penerimaan negara bukan pajak beraneka ragam, bergantung pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh terbukanya peluang untuk menentukan jenis penerimaan negara bukan pajak sepanjang persyaratan tersebut terpenuhi.
Kelompok penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20/1997 meliputi:
Penerimaan bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.
Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis penerimaan Negara bukan pajak.
Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba pemerintah, dan hasil penjualan saham pemerintah.
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang negara, rampasan negara, dan denda.
Perbandingan sumber penerimaan Negara masa Rasulullah SAW dengan masa sekarang
Pada masa Rasulullah SAW sudah ditetapkan sumber-sumber penerimaan keuangan negara. Pada masa Rasul, sumber penerimaan dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber penerimaan keuangan Negara yang primer berasal langsung kaum muslim sendiri, dan sedangkan yang sekunder berasal dari orang-orang non-muslim.
Sumber-sumber penerimaan di Madinah antara lain berasal dari zakat, khums, jizyah, kharaj, dan sumber-sumber penerimaan lain. Sementara pengeluaran pemerintah meliputi biaya perang, santunan terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Untuk mengelola perbendaharaan negara didirikan Bayt al-Mal (semacam kantor kas negara). Sumber-sumber pendapatan Negara (Ghanimah, Zakat, Jizyah, Kharaj, dan al-Fay). Berikut sumber penerimaan negara dari kaum muslimin:
Zakat
Menurut pengertiannya, zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta-harta yang dikeluarkan pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki sudah mencapai nishabnya dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun ayat Al-Quran yang mengatur tentang zakat, salah satunya terkait orang-orang yang berhak menerima zakait, yaitu terdapat pada Surat at-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dillunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedan dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
Adapun tiga jenis zakat, yaitu:
Zakat Maal (Zakat Harta)
Adalah semua harta milik seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at Islam. Seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah dan biji-bijian), barang perniagaan, juga uang.
Zakat Nafs (Zakat Fitrah)
Adalah zakat jiwa (wajib bagi seluruh umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan yang difardhukan. Zakat ini diwajibkan bagi seluruh muslim sampai malam hari Idul Fitri dan menjelang shalat Ied, termasuk bayi yang lahir sebelum itu.
Zakat Profesi
Merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mana mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.
Setelah dilakukan pemungutan zakat, maka terdapat teknik pengelolaan dan model penyaluran zakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:
Teknik pengelolaan
Di Indonesia sendiri terdapat banyak badan dan pengelola pengelola zakat yang dibentuk pemerintah maupun yang dibentuk oleh swasta. Dana yang dihimpun pihak pengelola zakat tersebut, dikelola secara professional meskipun masih banyak terdapat kekurangan. Dimana setiap badan atau lembaga memiliki program kerja terkait bagaimana cara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.
Model Penyaluran (Distribusi)
Terdapat dua jenis model penyaluran, yaitu untuk kepentingan atau kebutuhan konsumtif dan produktif. Yang mana, orientasi konsumtif yaitu untuk pemenuhan kebutuhan yang berjangka pendek dan bersifat habis pakai. Contohnya yaitu untuk bencana alam, poliklinik kesehatan, untuk para yatim piatu, dan lain-lain.
Ushr
Ushur: Bea masuk dan Bea keluar, 'Ushur adalah kata jamak dari kata tunggal ushr, sepersepuluh. 'Ushur adalah pajak yang dikenakan pada harta benda perdagangan, berkenaan dengan perlintasan batas-batas negara. Ia sebanding dengan pajak pabean (daribah al-jumrukiyah) pada masa sekarang. 'Ushur tidak sama dengan ushr. 'Ushur adalah pajak perdagangan sedang ushr adalah zakat yang dikenakan pada hasil bumi yang dikenal dengan zakat zuru'. Perbedaan 'Ushur dan 'ushr terletak pada tiga sudut pandang:
Dari sudut dalil, 'ushr berdasar pada al-Qur'an, hadis dan ijma` sedang 'ushur berdasar pada dalil ijtihad.
Dari segi obyek. Obyek `ushr adalah hasil bumi sedangkan obyek `ushur adalah barang-barang dagangan.
Dari segi subyek. Subyek yang menerima kewajiban `ushr adalah orang Islam sementara subyek `ushur adalah orang Islam, dzimmi dan musta`min.
Sejak zaman jahiliyah sudah ada `ushur yang lazim dilakukan oleh raja-raja di tanah arab maupun di tanah 'ajam. Dalam sejarah Islam orang yang pertama kali melembagakan `ushur adalah Umar bi al-Khattab, yaitu setelah negara berkembang luas dengan banyaknya daerah pendudukan. Diantara penghuninya, warga negara asing yang menguasai perdagangan, terutama masuknya warga negara asing yang membawa barang dagang yang diperdagangkan dengan negara Islam dan mereka memperoleh keuntungan yang banyak.
Hal ini mengundang pemerintah untuk memungut pajak atas dagangan mereka sehingga menimbulkan pajak baru. Lahirnya macam pajak baru berarti menambah sumber pendapatan negara. Sistem `ushur inilah yang dipergunakan oleh sitem bea keluar masuk pabean pada masa sekarang ini. Mengingat kebijakan umar ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum dan hukumnya tidak ada dalil khusus yang menyebutnya maka dasar hukumnya dapat disimpulkan adalah maslahah mursalah.
`Ushur bukan zakat, namun merupakan pajak dengan alasan sebagai berikut: 1) `ushur dipungut dari muslim dan non-muslim. 2) `ushur hanya dipungut dari harta yang kelihatan yang dibawa melewati badan kepabeanan 3) `ushur hanya dipungut dari barang dagangan yang disirkulasikan melalui daerah pabean 4) `ushur dapat dipungut berkali-kali dalam satu tahun 5) jika `ushur adalah zakat maka orang akan berlomba mengeluarkannya 6) zakat diterangkan sebagai hal yang fardlu dan dirinci oleh Rasulullah sedangkan `ushur ditetapkan pada masa Umar bin al-Khattab. Zakat adalah ibadah. Kalau `ushur adalah zakat berarti ia adalah ibadah. Penetapan ibadah tidak bisa menjadi wewenang Umar, karena hal itu hanya menjadi wewenagn Allah dan Rasul-Nya.
Wakaf
Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa datang baik oleh individu ataupun kelompok.
Sementara dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Wakaf dibedakan menjadi dua kategori, yang pertama yaitu direct wakaf dimana aset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak seperti rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf investasi, dimana wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam, dan lain-lain. Landasan hukum dari wakaf yaitu QS. al-Hajj: 77, al-Baqarah: 267, dan ali-Imran: 92. .
Amwal Fadilah
Merupakan harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal.
Nawaib
Yakni pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
Sedekah Lain
Merupakan bentuk lain dari sedekah seperti hewan qurban dan kafarat.
Khums atas rikaz
Rasulullah SAW membagi khums menjadi tiga bagian: 1) untuk dirinya dan keluarganya; 2) untuk kerabatnya; dan 3) untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, dan orang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang. Penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya dan kudanya). Pasukan pejalan kaki juga mendapat bagiannya.
Sedangkan sumber penerimaan keuangan Negara yang berasal dari golongan non-muslim antara lain, yaitu:
Jizyah
Merupakan jenis pajak perlindungan terhadap orang non-muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar/tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar.
Kharaj
Yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah khaibar ditaklukkan. Tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslim dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Jumlah kharaj tidak tetap, yakni setengah dari hasil produksi.
Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Jika orang non-muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar kharaj sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka kharajnya sebagai ongkos sewa atas tanah terebut.
Ushr
Merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang non muslim sebesar 5%.
Jika dibandingkan antara sumber penerimaan Negara masa Rasulullah dengan masa sekarang tidaklah begitu berbeda. Masih ada persamaan yang terdapat dari pada kedua masa ini. Seperti halnya zakat, masih diberlakukan sampai dengan sekarang. Begitu pula dengan pajak-pajak lainnya pada masa Rasul, walaupun redaksi penamaan dari sebutan penerimaan negaranya berbeda antara masa Rasul dengan masa sekarang ini.
Memang ada beberapa jenis penerimaan masa Rasul yang sudah tidak dilaksanakan lagi pada masa sekarang, seperti pajak dari non-muslim yang di bedakan dengan pajak dari orang muslim, layaknya seperti jizyah dan kharaj.
Dasar Hukum Penerimaan Negara
Undang-Undang No. 20/1997 dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah agar dapat dijalankan sehingga menambah sumber pendapatan Negara secara sah. Adapun peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
Peratuan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
Dasar hukum lainnya tentang sumber penerimaan Negara adalah sebagai berikut:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 041/PMK. 02/2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.
PENUTUP
KESIMPULAN
Sumber penerimaan Negara bukan hanya berasal dari pemungutan pajak masyarakat, tapi juga banyak sumber-sumber lainnya yang menghasilkan dana sebagai sumber penerimaan Negara. Sebagaimana yang tersebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sumber penerimaan Negara juga berasal dari bukan pajak, semisal deviden, laba perusahaan Negara atau pemerintah, dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20/1997 ternyata jenis penerimaan Negara bukan pajak.
Penerimaan Negara masa sekarang dengan masa Rasul pada hakikatnya hampir sama, namun berbeda dalam hal redaksi penamaannya. Namun, memang ada sumber penerimaan Negara masa Rasul yang tidak digunakan pada masa sekarang seperti halnya Jizyah yang memungut pajak keamanan dari non-muslim, karena untuk sekarang ini muslim maupun non-muslim sudah harus membayar pajak dan ini disama-ratakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
HS, Tomo, Dasril Munir dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan & Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (Yogyakarta: YPAPI, 2004).
Saidi, M. Djafar dan Rohana Huseng, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2010).
Karim, M. Abdul, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, cetakan ke-3, 2011).
http://via-inspirasiphia.blogspot.com/2012/03/sumber-sumber-penerimaan-Negara.html.
http://www.alimmahdi.com/2009/01/sumber-penerimaan-negara-pada-awal.html.
http://aliyahfarwah.wordpress.com/2012/06/22/115/.
http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/404-pengertianpajakpenghasilanpph.
http://indahjewel.blogspot.com/2012/05/makalah-ppn.html
http://blogpajak.com/pengertian-ppnbm-pajak-penjualan-atas-barang-mewah/.
http://iprotax.wordpress.com/2012/03/07/definisi-pbb-bphtb/.
http://www.kumpulanistilah.com/2011/08/pengertian-pajak-cukai.html.
http://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-indonesia/.
