Ironi Pembangunan Dalam Kawasan Taman Nasional Komodo

Seri Kajian dan Penelitian

POLA PERAMPASAN SUMBER DAYA PUBLIK DALAM KAWASAN KONSERVASI DAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL KOMODO (TNK) MANGGARAI BARAT-FLORES-NTT

Disusun Oleh

Kris Bheda Somerpes Gregorius Afioma

Tim Kajian, Penelitian dan Pendidikan Kritis Sunspirit-Rumah Baku Peduli

@sunspiritforjusticandpeace2016

SUNSPIRIT, For Justice and Peace Jl. Trans Flores, Km. 10, Dusun Watu Langkas Desa Nggorang, Kecamatan Komodo —Labuan  —Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat-Flores, Nusa Tenggara Timur Email: [email protected] Web: www.sunspiritforjusticeandpeace.org

2

PENGANTAR

DEMI NAMA KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA, TAPI UNTUK SIAPA?

K

arut marut pengelolaan pulau dan kawasan pesisir di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo (TNK) masih menjadi persoalan yang serius sampai hari ini. Latarnya beragam, mulai dari sengkarut managemen pengelolaan sampai pada proses peminggiran masyarakat lokal dalam kawasan TNK dan sekitarnya. Dari antara semua soal ini beberapa hal yang menguat adalah perihal  jual beli pulau, pengklaiman pengklaiman orang pribadi pribadi atas tanah, pulau dan pesisir dalam kawasan TNK dan sekitarnya serta proses perizinan pengelolaan sebagian lahan dalam kawasan yang terkesan ditutup-tutupi. Kasus teranyar, warga desa Komodo melakukan protes lantaran tidak diizinkan untuk membangun gedung Sekolah Menengah  Atas, sementara sementara di pihak lain negara negara melalui melalui pihak pengelola, yakni TNK terus membangun gedung dan jalan permanen dalam kawasan dengan alasan konservasi dan kenyamanan pengunjung.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah untuk apa sejatinya pembangunan pembangunan atas nama pariwisata dan konservasi dengan semesta promosi dan kampanyenya yang mendunia,  jika kepemilikan, akses akses dan manfaat manfaat atas sumber daya publik seperti tanah, air, keindahan dan suasananya justru tidak memihak kepada masyarakat setempat. Dan bahkan melalui jargon yang sama ‘atas nama pembangunan’ masyarakat masyarakat setempat justru dimarginalkan dan dipinggirkan. Makalah ini sebenarnya adalah sebuah upaya pencarian jawaban untuk soal di atas, namun sebelum kita sampai ke tujuan itu, terlebih dahulu akan saya tunjukkan fakta dan datanya. Selanjutnya mencoba untuk membaca dan menganalisis sebab-sebabnya. Dan pada bagian akhir akan mengemukakan  jawaban sekaligus sekaligus catatan-catatan catatan-catatan rekomendasi advokatif. []

3

Bagian I Lineamenta Sejarah

TAMAN NASIONAL KOMODO Kris Bheda Somerpes

K

awasan Taman Nasional (TNK) merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa pulau dengan perairan lautnya dan terletak di antara Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun secara administratif TNK masuk dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat provinsi NTT.

tanggal 29 Pebruari 1992, 1992 , dengan total luas keseluruhan mencapai 173.300 Ha yang terdiri atas Pulau Komodo seluas 33.937 Ha, Pulau Rinca 19.625 Ha, Pulau Padar 2.017 Ha, Pulau Gilimotang 3.328 Ha, ditambah pulau-pulau kecil dan perairan laut disekitarnya. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tahun 1992, sebelumnya kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya memiliki sejarah yang panjang. []

TNK ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 306/Kpts-II/1992

4

Timur No.32 Tahun 1969 tanggal 24 Juni 1969 tentang penunjukkan Pulau Padar, Padar , Pulau Rinca dan Daratan Wae Wuul /Mburak   /Mburak sebagai sebagai Hutan Wisata   / Suaka Alam seluas 20.500 Ha . Menyusul Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No.97/Tap/Dit Bina/1970, tentang Pembentukan Seksi PPA di Labuan Bajo. Bajo. Kemudian, pada tahun 1980 keluar Pengumuman Menteri Petanian, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1980 1 980 tentang Pembentukan Taman Nasional Komodo.

Sejarah Penetapan Kawasan Kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya mulai menjadi perbincangan pada tahun 1911 satwa Komodo mula-mula ditemukan. Bahkan sudah sejak itu pula menjadi terkenal di dunia ilmu pengetahuan ketika Peter Ouwens, Ouwens , seorang kurator pada Museum Zoologi Bogor, Bogor, menerima laporan tentang penemuan satwa ini dari Perwira Pemerintah Hindia Belanda J.K.H. Van Steyn, Steyn, yang selanjutnya diberi nama Varanus komodensis Ouwens  pada  pada tahun 1912 pada tulisan Pieter  Antonie Ouwens yang berjudul "On a Large Species from The Island of Komodo".

Keputusan di atas dipertegas dengan Keputusan Dirjen PHPA No.46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukkan Wilayah Kerja Taman Nasional N asional Komodo. Baru kemudian pada 1992, kawasan pulau komodo dan sekitarnya ditetapkan menjadi Taman Nasional.

Dari penemuan ini muncul kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian satwa ini, hal ini terlihat adanya beberapa peraturan yang memuat upaya perlindungan Satwa Komodo, yaitu:

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.306/KptsII/92 tanggal 29 Februari 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Komodo, Pulau Rinca, Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 Ha  serta  serta Penunjukkan Perairan Laut di sekitarnya seluas 132.572 Ha  yang  yang terletak di Kabupaten Dati II Manggarai Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo.

SK. Sultan Bima tahun 1915 tentang Perlindungan Komodo (Verordening van het Sultanat van Bima). 2) SK Pemerintah Daerah Manggarai tahun 1926 tentang Perlindungan Komodo (Besluit van het Zelfbestuur van het Landschap Manggarai). 3) SK Residen Timor tahun 1927 tentang pengesahan SK Pemerintah Daerah Manggarai Manggarai pada butir 2 di atas.  Adapun kronologis pembentukan pembentukan Taman Taman Nasional Komodo diawali dengan Zelfbestuur van Manggarai, verordening  No.  No. 32/24 September 1938 tentang Pembentukan Suaka Margasatwa Pulau Padar, Padar, Bagian Barat dan Selatan Pulau Rinca. Rinca. Kemudian, Residen van Timor en onder horigheden  No.  No. 19/27 Januari 1939 (Pengesahan Peraturan Daerah pada butir 1). Pada tahun 1965 keluar keputusan Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.66/Dep.Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukkan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa seluas 31.000 Ha. Tiga tahun kemudian, dipertegas dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara

5

Tahun 1992, Komodo ditetapkan oleh Presiden RI sebagai Simbol Satwa Nasional  melalui  melalui Keppres No. 4 Tahun 1992  tanggal  tanggal 9 Januari 1992. Tahun 1992. Tahun 1992, Perubahan 1992, Perubahan fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar seluas 40.728 Ha  dan  dan Penunjukan Perairan Laut seluas 132.572 Ha  menjadi  menjadi Taman Nasional Komodo. Tahun 2000, ditetapkan 2000, ditetapkan kawasan pelestarian alam perairan oleh Menteri Kehutanan dengan luas 132.572 Ha . Dan tahun 2006, Taman 2006, Taman Nasional Komodo termasuk 21 Taman Nasional Model di Indonesia sesuai dengan SK Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.128/IVSek/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.69/IV-Set/ HO/2006 tentang penunjukkan 20 (Dua puluh) Taman Nasional sebagai Taman Nasional Model.[]

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengambil alih pengelolaannya dengan membentuk unit pelaksana teknis yang disebut Balai Taman Nasional Komodo. []

Sejarah Pengelolan Sekarang TNK dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Zonasi Kawasan TNK

Sebelumnya, pada 2005, pengelolahan TNK

Demi kepentingan pengelolaan, TNK dibagi dalam beberapa zona pengelolaan diantaranya adalah zona pemanfaatan tradisional darat dan zona pemanfaatan tradisional laut serta zona pemukiman masyarakat tradisional. Zonasi Taman Nasional Komodo dilaksanakan berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan pemerintah pemerintah Nomor 28 tahun 2001 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa penataan Kawasan dilakukan dengan penyusunan Zonasi dan penataan wilayah kerja.

dilajalankan oleh PT. Putri Naga Komodo (PNK) untuk kontrak kontrak selama 30 tahun. Pemegang saham PNK adalah PT. Jaytasha Putrindo Utama (PT. JPU) dan lembaga Swasta Bisnis Konservasi dari Amerika Serikat, the Nature conservacy (TNC). Untuk TNC sendiri, sebenarnya sudah terlibat sejak tahun 1980 dalam upaya managemen konservasi. Tahun 1995, TNC sudah terlibat aktif dalam pengelolahan TNK bersama pemerintah. Pada tahun 2010, PNK kemudian berhenti. Sudah sejak itu sampai sekarang, Direktorat Jenderal

6

Juga pada pasal 18 ayat 1 dan 2 dari peraturan yang sama yang menyebutkan zonasi pengelolaan pada Taman Nasional meliputi Zona Inti, zona rimba, zona pemnafaatan, pemnafaatan, dan/ atau zona lain sesuai dengan keperluan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjukan berdasarkan kriteria.

untuk pengembangan saranan dan prasarana untuk kegiatan pariwisata alam dan rekreasi teresterial. Zona Pemanfaatan Wisata Bahari Merupakn zona yang tedapat pada bagaian perairan laut yang kegiatannya dapat berupa kegiatan pada zona inti dan zona rimba serta untuk pengembangan saranan dan prasarana untuk kegiatan pariwisata alam dan rekreasi bahari.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PHKA No. 65/Kpts/Dj-V/2001 Taman Nasional Komodo dibagi kedalam dalam 9 zona. Zona-zona tersebut, yaitu:

Zona Pemanfaatan Tradisional Daratan Zona ini diperuntukan bagi masyarakat asli di dalam kawasan yang dimanfaakan utnuk pemenuhan kebutuhan dasar pada bagian daratan.

Zona Inti Zona inti merupakan zona yang mutlak dilindungi, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yagn diperbolehkan adalan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian.

Zona Pemanfaatan Tradiosional Bahari Zona ini diperuntukan bagi masyarakat asli di dalam kawasan yang dimanfaakan utnuk pemenuhan kebutuhan dasar pada bagian perairan laut.

Zona Rimba Zona rimba merupakan zoba pada bagian daratan yang hanya dapat dilakukan kegiantan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas.

Zona Pemukiman Tradisional Masyarakat Zona ini merupakan zona yang dapat dijadikan masyarakat asli setempat untuk tempat bermukim.

Zona Bahari Zona ini terdapat pada perairan laut yang hanya dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas.

Zona Khusus Pelagis Zona Ini merupakan zona perairan yang didalamnya dapat diijinkan untuk pengkapan ikan dari jenis-jenis pelagis yang tidak dilindungi dengan cara tradisional dan juga dimanfaatkan untuk olahraga atau rekreasi. []

Zona Pemanfaatan Wisata Daratan Merupakn zona yang tedapat pada bagaian daratan yang kegiatannya dapat berupa kegiatan pada zona inti dan zona rimba serta

Kawasan Taman Nasional selain Komodo itu sendiri sebagai salah tujuan utama. Beberapa titik strategis tersebut adalah pantai merah/ pink beach dan pulau Padar. Pulau Padar menjadi favorit karena tiga bukit dengan teluk yang menyerupai tiga danau yang indah. []

Kawasan Strategis Dalam Taman Nasional Komodo Terdapat hampir puluhan titik strategis yang y ang dikembangkan menjadi destinasi wisata dalam

7

Tujuan Dan Sasaran Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo Tujuhan Umum 









Mengembangkan Mengembangkan suatu kawasan konservasi darat dan perairan di Taman Nasional Komodo, yang sepenuhnya melindungi komunitas alami, spesies, dan ekosistem darat, pantai dan perairan. Menjamin kelangsungan hidup satwa Komodo dalam jangka panjang dan menjaga mutu habitatnya. Memanfaatkan sumberdaya kawasan secara lestari, untuk wisata, pendidikan, dan penelitian. Melindungi populasi ikan terumbu karang dan invertebrata dalam kawasan konservasi k onservasi dari eksploitasi, sehingga dapat berfungsi sebagai dan jaminan bagi sumber perikanan perairan di dalam dan sekitar kawasan.















Tujuhan Pengelolaan 

















Menyusun suatu struktur pengelolaan bersama yang lebih mandiri dan kapasitas memadai. Menghentikan semua praktek penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan dengan kompresor, kegiatan meting di terumbu karang, dll. Melindungi populasi ikan dengan melarang penangkapan ikan pada semua tempat pemijaham ikan. Melindungi populasi ikan dengan melarang penangkapan ikan demersal/dasar di sebagian besar kawasan. Mendorong peralihan upaya penangkapan ikan demersal ke penangkapan ikan pelagis (permukaan). Menerapkan zona pemanfaatan pemanfaatan tradisional dengan memberikan hak penangkapan ikan khusus bagi penduduk kawasan. Melaksanakan penghutanan kembali dan upaya-upaya rehabilitasi lain yang dimungkinkan. Mengembangkan cara-cara yang layak untuk meningkatkan kecepatan pemulihan terumbu karang yang rusak. Mengembangkan sistem perijinan/lisensi bagi semua kegiatan di dalam kawasan.

8



Memberikan dukungan bagi masyarakat setempat untuk ikut dalam dunia usaha yang sesuai. Menerapkan sistem pengelolaan wisata dan pendanaan Taman Nasional yang berkelanjutan. Membatasi pertumbuhan penduduk dengan membatasi imigrasi dan penggunaan lahan. Menstabilkan populasi penduduk di dalam kawasan. Membatasi pengambilan pengambilan kayu bakar dan air, dan menyediakan alternatif penggantinya. Mengembangkan Mengembangkan sistem pembuangan limbah dan meniadakan polusi. Membasmi anjing dan kucing dan melarang masuknya spesies eksotik. Memantau populasi spesies-spesies penting seperti satwa Komodo, burung gosong, dan penyu dan melakukan intervensi pengelolaan bilamana perlu. Memelihara ketersediaan habitat rumput bagi rusa.

Sasaran Pengelolaan TNK harus melindungi fauna, flora, dan ekosistem yang ada, dan menunjang pembangunan berkelanjutan di kawasan itu. Koordinasi diperlukan dengan instansi-instansi pemerintah setempat, serta dengan masyarakat lokal, lembaga-lembaga lembaga-lembaga penelitian, dan LSM. Sasaran khusus meliputi: Perlindungan Pengukuhan hukum atas Sistem Batas kawasan darat dan laut. Penerapan suatu sistem zonasi di lapangan, yang melindungi semua daerah yang memiliki nilai biologi tinggi. Penerapan suatu sistem pengawasan efektif oleh staf Taman Nasional yang termotivasi, untuk menegakkan peraturan. Peraturan Taman Nasional jelas, dapat diterapkan, dan menjamin perlindungan sumberdaya alam. 













Perlindungan dan menjaga fungsi tempat pemijahan ikan dan biota perairan. Perlindungan dan pelestarian fauna dan flora kawasan pada habitat alamnya. Kegiatan pemanenan terbatas yang tidak mengancam populasi jenis manapun di dalam kawasan.

Penelitian Penyusunan kesepakatan tentang hak kepemilikan intelektual Pelaksanaan suatu rencana pemantauan dan inventarisasi biologi untuk habitat perairan dan darat terutama bagi habitat h abitat yang rentan dan spesies yang terancam punah. Penyusunan suatu rencana penelitian menyeluruh dan dilaksanakan bekerjasama dengan mitra-mitra ilmiah terutama untuk menangani isu-isu penting bagi kawasan. 



Konservasi Flora dan fauna kawasan dilestarikan pada ekosistem alamnya. Melakukan intervensi pengelolaan yang efektif bila terdapat spesies atau ekosistem yang terancam. Pemeliharaan Pemeliharaan sebaik-baiknya rute-rute migrasi satwa di dalam kawasan. Pengembangan dan penerapan secara efektif sistem pemantauan dan evaluasi. Rehabilitasi atau pemulihan daerah yang mengalami degradasi lingkungan.







Pendidikan Mengembangkan Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur untuk pendidikan dan penelitian tentang konservasi sumberdaya alam di Zone Penelitian dan Pelatihan Khusus. Peningkatan kesadaran dan tanggung  jawab terhadap terhadap kelestarian kawasan. Peningkatan tingkat ketrampilan masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas.













Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pemanfaatan sumberdaya pelagis secara lestari pada Zona Pemanfaatan Pelagis dan sumberdaya pantai pada Zona Pemanfaatan Tradisional. Perlindungan terumbu karang dan tempat pemijahan ikan, baik di dalam maupun di luar kawasan. Peragaman cara-cara penangkapan ikan pelagis, dan perbaikan metode pasca panen. Pengembangan secara lestari marikultur pada Zona Pemanfaatan Tradisional dan di luar kawasan. 

Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengembangan dan penerapan suatu sistem pengelolaan yang lestari untuk TNK. Peningkatan kapasitas lapangan dalam pengelolaan Taman Nasional. Partisipasi stakeholder lokal secara positif menunjang pengelolaan kawasan. Pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan petugas Taman Nasional dalam pengelolaan sistem yang lebih mandiri. [] 













Wisata Penyusunan dan penerapan suatu rencana pengelolaan wisata yang menyeluruh. Penerapan pengelolaan bersama sumberdaya alam di Zona Penyangga secara efektif bekerjasama dengan instansiinstansi terkait. Pengembangan Pengembangan fasilitas pengelolaan dan infrastruktur Taman Nasional berdasarkan hasil AMDAL. Penerapan riset mengenai dampak wisata dan kebutuhan wisatawan. wisatawan. Penerapan suatu sistem percobaan tarif masuk kawasan secara progresif, dan semua pemasukan digunakan untuk membiayai pengelolaan Taman Nasional.

Sumber:



Rencana Pengelolaan 25 Tahun Taman Nasional Komodo. Proposed by Komodo National Park’s Authority.  Assisted by The Nature Conservancy and Gajah Mada University, University, and supported by Manggarai District  Authority.











9

Bagian II

Kisah-Kisah Kisah-Kisah Di Balik Penetapan enetapan Kawasanan Taman Nasional Komodo Dipilih dan disusun oleh Kris Bheda Somerpes dari hasil wawancara lapangan Gregorius Afioma (Sunspirit) dan Siti M. Qoriah (ARC-Bandung)

10

B

agi penduduk setempat, proses penetapan kawasan pulau Komodo, pulau Padar, Gili Motang dan pulau-pulau kecil sekitarnya menjadi Taman Nasional Komodo (TNK) bukan lahir tanpa protes, baik yang dilakukan secara terang -terangan maupun diamdiam. Berbagai upaya ditempuh oleh penduduk setempat, tetapi semua upaya u paya itu kandas di tengah jalan. “dengan RT saja kami kalah, apalagi dengan pusat” kata salah seorang s eorang warga Komodo suatu ketika.

 Alasan protes beragam. Warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya warga kampung Komodo mengisahkan bahwa pada tahun 70-an, ketika ke tika ada perubahan dari cagar alam menjadi Taman Nasional, kehidupan warga sudah mulai dibatasi dan dibelenggu. Warga kampung Komodo bukan hanya diinterupsi dengan janji-janji ten tang pembangunan dan kesejahteraan di kemudiaan hari, tetapi juga diintimidasi, bahkan diusir dan rumah kebun mereka dibakar. Berikut kami sertakan beberapa kisah warga dan tokoh desa dalam kawasan TNK yang dirangkum dari hasil wawancara lapangan tim peneliti SUNSPIRIT dalam tiga kali kunjungan, pada Agustus-Oktober 2016. Kisah-kisah ini dengan sengaja se ngaja disertakan untuk dua hal, yakni pertama, agar diketahui dan dibaca secara terang perihal apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh warga setempat, dan kedua, agar secara bersama menganalisis selanjutnya menemukan solusi advokatif yang sungguh berpihak pada pengalaman keseharian dan kebutuhan warga setempat. Kisah Pertama:

Saeh, Pengrajin Patung Desa Kampung Komodo

 “...Kami, Ada Beberapa Beberapa Suku”   “Kalau disini ada tiga suku. Suku komodo komodo itu namanya Mpu Najo, yang kedua suku Atawela datangnya dari Manggarai, setelah itu suku Sumba, baru itu ada suku Atalabo, tapi ada orang Manggarai juga”  “Jadi ceritanya sebetulnya suku suku yang pertama pertama masuk itu adalah suku Atawela. Atawela. Tidak lama kemudian mereka ketemu dengan Mpu Najo,  jadi suku Atawela ini kawin dengan Mpu Najo. Pada saat mereka itu mulai bersahabat dengan  Atawela itu kawin kawin dengan putri orang orang Atawela hingga disitu pada saat itu sukunya itu tidak ada peningkatannya, seoalnya begini kalau perempuan itu sudah hamil pas dia melahirkan itu dia dibelah perutnya, ibunya mati anaknya hidup”   “Tidak pernah ada berkembang, berkembang, di sini dulu ada ceritanya itu. Jadi setiap ibunya sudah hamil berarti pas bulan delapan atau mau

melahirkan itu dibelah. Matilah sudah. Jadi tidak ada pengembangan. Bagaimana datangnya dari Suku Sumba juga katanya mau ke Bima ternyata terdampar juga disini. Melihat bukan melihat, pada saat itu si suaminya ini gelisah dia lagi pergi ke pantai itu menangis saja, jadi orang keturunan Sumba tanya, “kenapa kamu menangis? Soalnya dia bilang saya nanti punya istri itu mau dibelah perutnya. Tidak bisa begitu. Seharusnya bagaiamana? Nanti kita naik”. Jadi, mereka naik. Mereka naik itu ke kampung Najo. Disitulah proses melahirkan itu karena orang Sumba”  Jadi kalau melahirkan itu ada dukun kampungnya orang Sumba, melahirkan tidak dibelah perutnya, tapi dengan cara biasa seperti sekarang. Disitulah ada perkembangan masyarakat disini, sehingga orang Sumba tinggal disini datang juga orang Atalabo itu tinggal disini. Sehingga manusianya sudah berkembang biak, pada saat itu dibagi satu wilayah, wilayah ini bagian orang Sumba di wilayah Rebong, bagian orang Atawela itu sekitar kampung sini kampung Komodo, kalau orang Atalabo itu sekitar Gunung Ara kesana,  Abru dari Suku Bima Bima itu di Loh Sebita. Sebita.

11

 “Jadi ada beberapa beberapa suku sudah sudah secara singkatnya, kalau detailnya mungkin banyak yang kita cerita. Kalau dari Bugis mungkin baru barusan, kalau saya tidak salah keturunan Bugis itu ada yang dulu seumuran saya ketika umur 10 tahun, mereka ajarkan cara menangkap ikan”   “Kami itu kan dulu dulu tahunya hanya hanya jaring udang, ambil udang ambil gebah, kalau untuk yang di laut itu belum. Masuk orang Bugis, baru kami tahu cara menangkap ikan di laut pakai lampu itu dari orang Bugis”   “Kalau Bima itu hanya hanya pukat, pukat, jaring sama berburu dulu, ya ambil ini apa namanya yang di tanah itu gandum, kalau kita bangsa di Manggarai ini raut  (umbi-umbian)  (umbi-umbian) dengan rempah-rempah, rempah-rempah, itu saja masyarakat komodo tahu. Tapi ada perubahannya, masyarakat komodo cara tangkap ikan di laut yang pakai lampu itu dari Bugis”  Kisah Kedua:

 Abu Bakar, Warga dan Staff Desa Kampung Komodo

 “...Tapi Dengan Dengan Cara Menyingkirkan Menyingkirkan Masyarakat”   “Untuk diketahui diketahui menyangkut lahan lahan kita yang yang ada di Loh Liang sana yang dikelola oleh Taman Nasional Komodo adalah cagar alam. Sebelum mereka masuk, kita duluan yang ada. Pada tahun 1950-an, kami sudah berkebun di sana. Tetapi dibubarkan tahun 1970-an” 1970- an”  “Kami dikeluarkan dikeluarkan dari sana sana karena bukan bukan cagar alam lagi, tapi waktu itu PPA (Perlindungan Pelestarian Pelestarian Alam). Tahun itu  juga kita sudah bubar bubar dan diusir secara secara kekerasan, bahkan kita punya rumah yang di kebun di sana dibakar habis-habisan oleh petugas Taman Nasional Komodo dan saksi hidupnya masih ada sampai sekarang, seperti Bapak Magu yang melihat langsung pembakaran pembakaran itu”   “Dengan dasar itulah kami generasi generasi sekarang sekarang ingin menuntut kembali hak-hak kami yang ada

KAMPUNG KOMODO, KOMODO, rekaman lensa kamera P. Piet Heerkens, SVD (dalam bukunya Flores de Manggarai , 1930). Menurut antropolog yang lain P. J.A.J. Varheijen (dalam bukunya Pulau Komodo, Tanah, Rakyat dan Bahasanya) berdasarkan kisah masyarakat bahwa dahulu kala tidak ada orang lain selain orang Komodo yang kesehariannya meramu. Kemudian muncul seorang dukun dari Sumba, kemudian seorang dari Manggarai dan lain lagi adalah Ambon. Ada empat orang yang masuk Komodo dan semua mendapatkan pebagian tanah, yang diberikan oleh orang Komodo karena ikatan persahabatan dan kekerabatan.

di Taman Nasional sekarang”   “Saya pernah konfirmasi dengan dengan kepala Balai Balai Taman Nasional dalam arti wakilnya kepala balai terkait permasalahan permasalahan ini, jadi j adi waktu itu dia memberi tahu kepada saya ada surat penyerahan dari kesultanan Bima. Memang pada waktu itu desa Komodo itu masih dipegang oleh kesultanan, jadi menurut mereka itu bahwa desa komodo diserahkan oleh kesultanan Bima termasuk dengan lahan yang ada di sana, itu menurut mereka. Itu alasan yang pertama. Yang kedua berdasarkan keputusan kementrian pusat, katanya begitu”   “Saya bilang, pak pak bisa buktikan buktikan tidak, kalau memang benar. Ternyata memang waktu itu tidak ada bukti hukumnya. Saya bilang pak, kalau hanya berdasarkan penyerahan kesultanan Bima dan pemerintah pusat untuk menyerahkan kepada pihak pengelola ini saya bilang itu bisa-bisa bisa- bisa saja”   “Tapi yang membuat membuat kami kami tidak setuju setuju apabila yang menyerahkan itu kepada pengelola adalah pihak kesultanan dan pemerintah pusat, bukan kami. Jadi sepanjang orang tua kita tidak menyerahkan kepada pihak pengelola, sepanjang itu pula kami tidak akan mengakui bahwa itu miliknya pengelola” 

12

 “Wacana ini sudah satu satu tahun. Wacana Wacana untuk menuntut. Cuma kami ini kan yang namanya masyarakat ini kan ada perasaan takut segala macam, kita kan melawan negara. Pernah kita mengadu sampai di pengadilan, tapi kalah”   “Tahun 2015 kemarin ada yang menuntut, menuntut, tapi yang menuntut itu hanya satu orang, atas nama Tahmi dia tuntut lahannya. Tapi, Tahmi T ahmi itu dia punya nenek, tapi yang menuntut itu Habsyi itu miliknya Tahmi neneknya Habsyi. Tapi, anaknya Tahmi itu masih hidup. Itu yang kemarin sampai menuntut di pengadilan. Isi tuntutannya, menggugat kembali tanah yang ada di Loh Liang sekarang. Menggugat kembali dengan luas tanahnya kurang lebih 9 ha. Tapi kalah. Kalah karena kemarin itu tidak ada tanda bukti-bukti bukti-bukti hukum yang jelas”   “Keputusan kalahnya kalahnya kemarin kemarin tanggal 27 September 2015. Salah satu yang jadi saksinya adalah saya. Jadi yang menuntut kembali ini kurang lebih 62 orang yang memiliki hak atas tanahnya. Tapi, lahannya dulu diambil atas Kisah Ketiga:

Magu, Sepuh Desa Kampung Komodo

 “...Itu Orang Amerika, Amerika, Katanya Katanya Pemilik Komodo Sejak Indonesia Belum Merdeka” 

dasar bahwa di lahan ini ada binatang yang namanya komodo. Itu salah satu kebijakannya pemerintah pusat untuk membangun pos-pos yang ada di sini. Tapi, dengan cara menyingkirkan masyarakat. masyarakat. Kan waktu dulu itu masa rezim Soeharto, melakukan kekerasan, dibongkar apa segala macam. Banyak kemarin k emarin kita korban, sampai kambing peliharaan itu dibunuh habis-habisan”  habis-habisan”   “Kita tahun 70-an 70-an kalau saya tidak salah, saya sudah besar pak saya sudah besar. Saya sudah umur kurang lebih delapan tahun waktu diusir dari sana. Kita dilahirkan di sana pak, kita lahir di sana. Saya di sana punya nenek punya bapak. Tapi, kemudian seolah-olah hilang begitu saja. Nah dengan dasar itu kami ingin mencoba menuntut kembali, tapi saat ini kami merasa apa namanya bahwa apakah kita lakukan atau tidak, karena tidak tahu salurannya harus kemana. Sehingga kami butuh orang” []

 “Yang kita menuntut menuntut ini lahan kita kita ini, karena setelah satu tahun kita pulang ke sini, mereka sudah banngun perhotelan. Mereka tidak pikir tentang buah kelapa, pisang. Masyarakat tidak diajak diskusi. Ya, kami masyarakat juga bingung, masyarakat mempunyai hak milik tanah seperti apa? Seperti apa tata caranya?” 

 “Tempat Waenggulu Waenggulu itu untuk kunjung kunjung tamutamutamu Amerika. Sebenarnya itu hutan asam saat itu, bukan Waenggulu namanya itu. Hutan asam itu miliknya warga, karena ada kebun” 

 “Saya sudah pernah pernah bertanya pada orangorangorang yang ahli, katanya, ketika orang itu dikatakan pemilik sah tanah ketika negara belum merdeka. Katanya dia sudah menggarap tanah itu sebelum tahun 1945. Padahal orang Komodo hidup di pulau komodo ini sebelum itu Indonesia Meredeka” 

 “Tapi itu orang-orang orang-orang Amerika, dia bangun di situ. Dia bohong kepada pusat sana. Saya bilang di kantor pengadilan, hanya ini orang angkuh diri bahwa komodo ini adalah milik mereka. Tidak tahu dia orang masuknya di komodo itu dulu itu masuk seperti apa. Dia pakai bayar pulau komodo atau kontrak dulu, kan kita tidak tahu ini” 

 “Orang  “Orang kejaksaan bilang lapor saja, siapapun orang. Tapi, mau lapor ke mana kita ini? namanya masyarakat jangan lawan dengan orang pusat, lawan dengan orang RT saja kalah ini masyarakat apalagi apalagi lawan dengan orang pusat” []

13

Kisah Keempat:

dengan komodo dari dulu saling menjamin. Binatang komodo bisa jamin manusia, begitu  juga manusia” 

H. Ishaka, Warga Desa Kampung Komodo

 “...Itu Yang Saya Saya Menyesal”  Menyesal”   “Ada orang Amerika, Amerika, namanya namanya Ovember, Ovember, Empo Signo. Dia bilang kalau penduduk di sini semakin tambah komodo semakin kurang” 

 “Dulu kalau manusia manusia masuk hutan, hutan, kalau bunuh binatang harus kasih komodo lebih dulu baru sisanya diambil, bawa pulang ke rumah. Sekarang mana ada itu?. Sekarang ya kamu, kamu dan saya, saya. Jadi itu yang menyesal saya. Kami dibuat terpisah dengan alam. [] * Ovember yang dimaksud adalah Walter Auffenberg. Peneliti Amerika. Selama melakukan penelitian di Komodo, dia ditemani oleh H. Ishaka sebagai pemandu lokal.

 “Akhirnya kami kami tidak bisa mendekati itu binatang. Semacam masuk hutan kami tidak boleh membawa barang tajam semacam parang, apalagi menebas pohon. Padahal kami Kisah Kelima:

maksudnya hanya batas itu saja tempatnya orang pemukiman, jadi kita warga ini cuma membandel terus, lawan aturan itu” 

Salahudin, Warga Desa Kampung Komodo

 “Pasang Atap Seng Seng Dilarang”   “Ruang hidup dipersempit dipersempit . Orang komodo itu sedikit-sedikit dipenjara. Ila, Haki, Hasan, Harun, sekitar enam orang. Banyak sudah puluhan orang. Tempo hari sudah belasan orang itukah”   “yang satu kali kali kena karena karena kasus rusa. Masyarakat ini begini. Rusa ini kalau orang dari Sape misalnya datang tembak, kalau sudah luka yang tidak sempat ambil mereka rendamnya di laut. Ya, namanya masyarakat ambil, daripada mati cuma-cuma lebih baik potong kan. Itu juga salah”

 “Mau dikemanakan dikemanakan ini manusia, manusia, perkembangan manusia ini, buktinya saya saja sudah 30 tahun di sini, rumah di komodo masih bisa dihitung dengan jari. Kalau di kebun itu kalau saya tidak salah barusan ada 12 rumah, (ketika) saya datang dulu. Coba sekarang mau masuk 30 tahun coba dilihat perkembangan manusianya”   “Kalau kita dibatasi kita punya pemukiman pemukiman warga, mau dikemanakan. Bahkan dulu, termsuk mau diusir semua misalnya dari Sape, dari mana yang datang di sini. Yang boleh tinggal itu kecuali ambil istri orang sini dan yang bersuami di sini baru bisa tinggal menjadi penduduk di sini” 

 “Karena itu barang barang kan ulat kalau tidak rendam terus di laut to, orang yang pergi pukat ikan ambil, iya, dari pada mati cumacuma. Banyak juga yang terjerat begitu. Serba salah”   “Sulitnya lagi lihat lihat memang sangat sangat menyimpang, artinya begini dulukan memang banyak pilar, saya masih ingat betul itu dulu di kampung, bahkan di pinggir rumah itu,

 “Dulu saya masih masih tabah dilarang dilarang pasang atap atap seng, saya pertama orang yang pasang dengan mertua yang dulu. Saya makan, hujan, alang-alang semua, hui  kena  kena hujan pindah saya habis saya merokok saya melihat apa yang ditutup di bawah tempat tidur ini, padahal seng banyak, ouih , bodoh-bodoh apa ini orang, saya bilang kenapa tidak pasang dia bilang di sini dilarang” 

14

 “Besok kita bongkar, bongkar, saya saya bantu. Begitu pasang bantalan semua, bongkar alang-alang (suara perempuan) ya, mau pasang seng datang pak Aguns Wero, siapa yang suru pasang seng, saya langsung jawab dari atas, dan siapa juga yang larang. Tahu di sini dilarang pasang seng? Loh! Kok bapak ini keliru, apa gunanya pembangunan. kok di sini kok? Berarti masih dijajah kita ini. saya omong begitu. Aturan dari mana itu? Apa hubungannya taman nasional dengan seng? Saya omong begitu. Demi Tuhan saya omong itu”   “Kkepala desa saja tidak pasang seng. Ya, Ya, saya bilang kerja, kalau perlu bapak, saya siap

dipenjara kalau hanya masalah .... kasihan apakah bapak yang tanggung tiap tahun ganti alang-alang? Coba dipikir dulu. Masyarakat sudah susah tambah mau dibikin susah lagi”   “Maunya dikosongkan dikosongkan di kampung. kampung. Bahkan kampung ini dulu disiapkan di Warloka sana. Kan sudah ada semua itu dibangun. Mau diusir dipindahkan semua warga ini. Di Goirontalo, perkara lagi itu tanah. Semua pergerakan kita di laut dan di darat diawasi. Tahun 90, penjara satu tahun lebih di Ruteng karena ambil kayu. Komodo tidak seganas itu semasa orang berburu itu. Anak yang sudah besar tapi dulu dibesarkan oleh komodo, tidur satu bantal [] dengan komodo, itu bukti nyata” []

15

Kisah Keenam:

melakukan itu berapa persen, jadi pembagian dari itu tu dibagi lima kalau lima anggotanya. Hanya manajemennya yang tidak pas. Ke kas yang anu itu tidak ada, masuk kantong semua. Potensi untuk anu itu komodo besar sekali” 

Suhardi Warga Desa Kampung Komodo

 “Pemimpinnya  “Pemimpinnya Yang Bodoh ”  Tentang Sekolah kami, hubungannya bukan dengan pemerintah Manggarai Barat. Tapi berhubungannya dengan NTB. Bagaimana mau diizinkan oleh pemerintah Manggarai Barat kalau ada pemberitahuan pemberitahuan apa-apa sebelumnya.  Yang mau mendirikan mendirikan sekolah itu kan kan dari pemerintah anu, NTB. Nama sekolahnya SMA  Al-Hidayah.  Al-Hidayah. Tapi dilarang”   “Kasian sama anak  anak -anak -anak yang harus mulai dari kelas satu lagi. Ke Bima semua; hampir semua. Sebagian ke Bima, sebagian lagi mulai dari kelas satu di Labuan. Apa ya kos ya. Transportasi untuk sekolah lebih besar kan. Satu bulan itu kos 400 ribu. Sedangkan ekonomi masyarakat di sini apa?”   “Pemimpinnya yang bodoh. Padahal Padahal sebenarnya, ada istimewanya untuk orang komodo di mata dunia itu. Orang komodo itu istimewa. Istimewa binatangnya maupun orangnya. Tapi belum ketemu pemimpin yang pas saja”   “Harusnya masyarakat masyarakat yang yang tinggal di taman taman nasional itu digaji, karena aktivitasnya kan terbatas. Kaya orang di sini kan ada zona-zona tertentu kan, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak bisa sembarangan”   “Okelah meskipun meskipun tidak digaji, digaji, tapi kita bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka toh, katakanlah Ping Beach kita ambil alih pengelolaannya. Karena sekarang tuh ada kelompok Askom. Kelompok dari desa itu, tidak tahu apa itu. Mereka bukan kelola itu Ping Beach. Hanya mereka kalau ada tamu dari kapal itu mereka ajak ke pantai, mereka yang atur di sana. Nah sekarang kalau kita pertanyakan uang yang itu mau dikemana? Iya kan. Tidak jelas”   “Beberapa orang orang itu yang kelola, kelola, mungkin sekitar lima orang, dari hasil dari anu itu misalnya dicatat berapa, nanti ke orang yang

 “Tamu yang masuk ke dermaga dermaga itu bayar bayar 10 ribu. Katakanlah 50 ribu dalam satu hari masuk ke kas desa, satu bulan 50 juta, hanya 15 ribu saja kita minta toh, potong saja 15 ribu kali satu tahun itu berapa. Sementara yang masuk ini dalam satu hari puluhan, bayangkan. Bukan tidak digaji orang komodo itu, hanya pemasukannya saja. Itu dari tamu masuk saja”   “Dari sumbangan sumbangan-sumbangan, -sumbangan, bantuanbantuan. Untuk masyarkat yang tidak terlibat di situ bagaimana dan seperti apa, untuk perguliran uang itu bagaimana caranya kan. Rasakan semuanya kan masyarakat dari uang itu. Seharusnya seperti seperti itu itu kan. Tapi ini masing-masing, masing-masing, ada yang terima tamu disana itu untuk dia sudah”  -orang desa itu  “Makanya kemarin kemarin itu, orang orang-orang baku ambil masalah pemungutan itu. Kita tidak setuju pemungutan itu dilakukan. Karena tidak ada manajemen yang jelas. Kita tanya dalam satu hari itu berapa masuk tamu, sementara mereka mereka kan jual tiket. Kita tanya, sekarang jumlah uang kas itu berapa.  Akhirnya kita berhentikan berhentikan jangan ada ada pemungutan. Kalaupun masalah ini tidak jelas, j elas, bisa saja kita lapor ini ke dinas pariwisata. Di komodo itu ada pemungutan liar. Uang itu mau dikemanakan untuk apa. Sementara mereka pungut hasil dari itu tu tidak ada. Makanya kemarin itu baku ambil kita itu dengan kepala desa, sampai sekarang. Setiap hari tamu masuk ke komodo itu ya bisa [] dikatakan puluhan” []

 “Pemimpinny  “Pemimpinnya a yang yang bodoh. bodoh. Padahal Padahal sebenarnya, ada istimewanya untuk orang komodo di mata dunia itu. Orang komodo itu istimewa. Istimewa binatangnya maupun orangnya. Tapi belum ketemu pemimpin yang pas saja” 

16

Kisah Ketujuh:

H. Akbar Pjs Desa Papagaran Papagaran

 “Kita Tuntut Pihak Balai Untuk Untuk  Ambil Tanggung Tanggung Jawab”   “Perlu saya jelaskan jelaskan di desa papagaran ini bahwa ada banyak sekali masalah yang kami hadapi. Pertama, kami mau kredit di bank misalnya, salah satunya, namun kesulitannya di sana agunan, ada jaminan, tetapi kita di pulau yang ada dalam kawasan ini terbentur dengan sertifikat tanah. Sehingga kesulitan bagi kita untuk meminjam uang diperbankkan. Kedua tingkat mata pencaharian kita di sini mayoritas nelayan”   “Biasanya kami kami punya ikan ikan Sancara. Dulu biasanya bulam empat, bulan lima sudah panen, tetapi sekarang yang anak saja sudah tidak ada. Nah, ini menjadi pikiran kita semua, bagaimana ke depannya. Agar dapat menjadi benteng kekuatan kekuatan ekonomi ekonomi masyarakat ke depan. Bersyukur yang ada bagan, atau yang punya modal. Yang punya bagan bisa menghasilkan ikan lajang dan yang punya modal bisa membeli ikan tertentu, tentu masih menyambung kehidupannya. Namun yang menjadi persoalannya adalah orang yang tidak memiliki bagan dan tidak memiliki modal” 

 “Maka kemarin, kemarin, baru-baru baru-baru ini, waktu konsultasi publik di Jayakarta. Tiga kepala desa dalam kawasan dihadirkan, saya kepala desa Komodo dan Kepala Desa Rinca, Pasir Panjang. Kebetulan mereka tunjuk saya sebagai pembicara. Saya tuntut tanggung  jawab kepala balai taman taman nasional. Tahun 80 sudah masuk taman nasional. Sebelumnya masih cagar alam. Yang menjadi pertanyaan kita sejak tahun 80 sampai stahun 2000, itu nelayan komodo itu 90 persen. Dan sekarang setelah berkembang-berkembang sampai sekarang sisa 10 persen. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Nah sekarang orang lebih cenderung ke pariwisata”   “Yang menjadi pertanyaan pertanyaan kita, kita, kalau ini dibiarkan terus bagaimana nelayan kita hidup kelanjutannya. Dan itu harus menjadi tanggung jawab oleh balai taman nasional. Daerah ambil tanggung jawab, balai juga j uga ambil tanggung jawab. Orang sudah klaim semua dalam kawasan, jadi konflik. Dia klaim di dalam kawasan tapi tidak ada tanggung  jawabnya. Ini kan namanya namanya tidak adil. Kita tuntut untuk harus ambil tanggung jawab. Misalkan orang di sini membutuhkan ketinting, misalkan 100, kalau daerah sanggup 50 apa susahnya balai tambah 50. Sehingga masyarakat dalam kawasan tinggal usaha saja. Dan kalau sudah ada bantuan begitu tapi tidak mau usaha, ya salahnya nelayan itu. Sehingga semua adil” [] []

17

untuk kepemilikan tanah. Sampai sekarang belum ada sentuhan langsung, memang ada beberapa dari balai taman nasional, misalnya ya, saya masuk dalam MMP, masyarakat mitra Polhut, cuman cuman yang mau dilihat dilihat langsung masyarakat ini kan ingin melihat langsung pembangunan dalam kawasan ini apa sih sebenarnya. Padahal ada potensi yang ada di desa ini untuk snorkling, dan lain-lain tapi tidak ada pemasukan untuk desa ini. Untuk di desa itu apa. Alasan mereka itu kan langsung ke pusat itu danannya” 

Kisah Kedelapan:

Suharto Warga Desa Papagaran, juga MMP, Masyarakat Mitra Polhut

 “Okelah Kita Kita Masuk Dalam Kawasan, Tapi Apa Yang Kami Dapat?”   “Kalau Papagaran Papagaran ini, awalnya awalnya bukan dalam dalam peta zonasi inti. Tapi dalam zona penyangga. Tapi, tidak bagaimana cara prosesnya, kalau Papagaran ini jadi taman nasional. Waktu itu dikatakan tanggal 30 Mei 2000, pas desa ini definit jadi desa, pas waktu itu ada sosialisasi tentang zonasi. Pada waktu itu kami robek itu daftar hadirnya. hadirnya. Kami tidak tidak setuju, kok kami kami masuk dalam kawasan taman nasional dan kami tidak tahu. Kami waktu diundang, ada dua desa, setiap tokoh di desa ada dua orang, waktu itu yang hadir dari Abdul Taher almarhum, sekretaris desa Papagaran dan saya sendiri”   “Waktu itu, kepala kepala Balai Taman Taman Nasional Nasional Komodo namanya pak Matheus Halim, mengatakan bahwa zonasi ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Maka saya tanya, pak, melakukan sosialisasi di masyarakat yang mana. Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang. Itu yang kami tidak tahu, bagaimana masuknya persis desa Papagaran ini. Memang dulu ada DPR namanya Stanis Kani, dari PDIP, sempat kami marah besar pada waktu itu. Dia bilang, kalau kalian tidak mau masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, kalian keluar dari sini. Oh, itu saya sampai berdiri dan tunjuk-tunjuk dia. Sehingga beliau datang untuk minta maaf pas datang kedua kalinya. Tapi kok proses masuknya kami dalam zonasi ini terus berlanjut”   “Kami diklaim masuk pada pada tanggal 30 Mei tahun 2000. Desa ini pemekaran tahun 1999 tapi baru definitif tahun 2000. Dan pada tahun itu dibilang definitif tapi kok masuk dalam kawasan. Dan sampai sekarang juga kami selalu bayar pajak. Setiap tahun itu masyarakat bayar pajak terus. Tapi kami tidak diberi hak

 “Itu yang sampai sampai sekarang sekarang menjadi pertanyaan masyarakat. Okelah kita masuk dalam kawasan taman nasional, tapi yang didapat untuk kita, itu yang menjadi pertanyaan kita sampai sekarang. Kan seharusnya kalau sudah masuk dalam kawasan, orang dalam kawasan diberi nilai tambah, diperlakukan lebih bagus, tapi kenyataannya tidak begitu” [] [] Kisah Kesembilan:

Saaba Abdul Hadi Warga Desa Papagaran

 “Masyarakat Tidak Tidak Tahu Kapan Kapan masuk Jadi Kawasan Taman Nasional”   “Tentang pengukuran pengukuran kawasan, kawasan, pemetaan pemetaan kawasan, pokoknya masyarakat Papagaran ini tidak pernah tahu kalau sudah masuk dalam kawasan taman nasional sampai hari ini. Itu yang menyangkut daerah kawasan. Manakala daerah ini dipersempit untuk masyarakat mencari mata pencaharian, khususnya nelayan. Apalagi masyarakat Papagaran ini mayoritasnya adalah nelayan. Nelayan saja, bukan ada orang yang petani”   “Permisi saja, sebenarnya sebenarnya kalau kalau kita mau lihat ke atas ini tidak ada hutan rimba. Batu semua. Tidak ada hutan rimba yang perlu kita lindungi dan perlu kita jaga. Juga J uga binatang, biawak juga tidak ada. Paling yang ada di sini cuma kambing dan kucing, lalu tikus. Jadi apa yang dimaksud dalam satu wilayah itu disebut sebagai kawasan perlindungan” []

18

Kisah Kesepuluh Tokoh Muda Desa (Tidak mau disebutkan namanya)

 “Kami mau dikeluarkan dikeluarkan saja saja dari Peta Kawasan Taman Nasional”   “Pada tahun 2008, kami kami dapat bantuan bantuan perumahan rakyat oleh Dinas Sosial Propinsi. Pada saat itu kami turun data, rumah yang layak dibantu ada 180-190, tapi dicekal oleh Balai Taman Nasional. Di situlah kerugiannya kami”   “Kalau kita pertahankan pertahankan terus terus ini balai taman taman nasional, rugi nanti kita masyarakat ini. Lebih baik kami keluar dari peta taman nasional daripada masuk dalam peta kawasan. Dengan begitu bisa mengobati luka kami” [] []

Profil Umum Masyarakat Kawasan Taman Nasional Komodo

D

ari 84 buah pulau yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo terdapat tiga pulau di antaranya yang berpenghuni, yakni pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Papagaran. Tiga pulau ini secara administratif merupakan tiga wilayah desa. Mayoritas warga tiga desa dalam kawasan adalah nelayan. Sebagian yang lain sudah terjun ke dunia pariwisata seperti pembuat dan penjual patung komodo dan souvenir lainnya. Jumlah penduduk di tiga desa tidak lebih dari lima ribu orang. Data terakhir tahun 2015, terdapat 1.842 jiwa di desa Komodo. Terdapat 1.576 di desa Papagaran Papagaran dan terdapat 1.604 jiwa di desa Pasir Panjang (Pulau Rinca). Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo untuk masing-masing desa terdapat 1 sekolah dasar, dengan total siswa untuk masing-masing sekolah dasar berdasarkan data tahun ajaran 2014/2015, di SDN Pulau Komodo terdapat 289 siswa, di SDN Pulau Rinca terdapat 190 siswa

dan di SDN Papagaran terdapat 238 Siswa. Sementara itu untuk sekolah menenangah pertama hanya terdapat di Pulau Komodo dan Rinca. Dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak terdapat sekolah menengah atas atau sederajat. Terkait infrastrutur dan pelayanan kesehatan. Di Komodo dan Papagaran masing-masing masing-masing terdapat Postu sedangkan di desa Pasir Panjang terdapat 1 Poskesdes. Untuk pelayanan kesehatan lebih lanjut warga dalam kawasan biasanya mengnjungi Puskesmas Labuan Bajo dengan jarak tempuh menggunakan motor laut 4 jam dari Komodo dan 2 Jam dari Papagaran. Hal yang sama juga jika para siswa menamatkan pendidikan dasar mereka. Selain meneruskan pendidikan di Labuan Bajo dan Bima, rata-rata atau sebagian besarnya tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan. Biaya transportasi, akomodasi kontrakan dan lain-lain tergolong tinggi.[] tinggi .[]

19

LENSA

PULAU KOMODO, Tanah, Rakyat dan Bahasanya

J.A.J. Verheijen,  Antropolog dan Peneliti Dipandang dari sudut jumlahnya, penduduk Komodo yang jumlahnya kurang dari enam ratus jiwa, merupakan minoritas yang tidak penting di Indonesia. Dan memang pulau itu terkenal hanya karena kehadiran varanus komodoensis  yang  yang langka itu; yang namanya diangkat dalam kosa kata Indonesia sebagai  ‘komodo’ tetapi tetapi yang dianjurkan dianjurkan menjadi ‘ora’. ‘ora’. Namun demikian, kita di sini berhadapan dengan suatu bangsa yang memiliki bahasa tersendiri dan kebudayaan tersendiri pula, dan lagi mempunyai sejarah yang tuanya kira-kira 200 tahun. Mungkin sejarah ini tidak berawal dari Komodo; saya pikir barangkali ada hubungannya dengan Warloka di Flores Barat di pantai Selat Molo. Menilik penemuan uang logam dan gerabah dalam lapangan pekuburan yang luas, kebudayaan yang bagi Flores unik ini, diperkirakan berkembang antara abad ke11 dan ke-16. Dari keterangan-keterangan keterangan-keterangan kebahasaan dapat disimpulkan bahwa orang Komodo asli merupakan penghuni pantai yang terutama hidup dari hasil laut serta pantai. Dari kosa kata pun ternyata bahwa sejumlah orang Manggarai telah bermigrasi ke Pulau Komodo. Mereka berpengaruh besar terhadap pertanian dan pengumpulan hasil hutan serta perburuan. Kita mendapat kesan bahwa infiltrasi semacam ini telah berlangsung selama berabad-abad, berabad-abad, pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak saling berhubungan. Kata pungutan Bima yang begitu besar  jumlahnya tidak mungkin mungkin disebabkan oleh oleh imigrasi, walaupun dapat dipastikan bahwa sejak abad ketujuh belas orang Bima menguasai Komodo. Sebaliknya bilia diingat bahwa separuh pertama abad kesembilan belas penduduk Komodo pernah mengungsi ke Bima

selama beberapa waktu, maka kehadiran katakata pungutan tersebut dapay dimengerti. Dan tradisi yang menyebutkan tentang kedatangan nenek-moyang dari Sumba dan  Ambon, agaknya mengandung mengandung kebenaran kebenaran historis, tetapi pengaruhnya hampir tidak terlihat dari bahasa. Bangsa yang luar biasa ini ternyata hidup terpencil, kini memasuki suatu kurun waktu yang baru. Pulau Komodo dibuka untuk pariwisata, maka amatlah dikhawatirkan bahwa pemburu wisatawan dan pedagang akan menembus ke dalam masyarakat. Mungkin pengaruh yang lebih besar lagi atas bahasa dan kebudayaan akan datang dari sejumlah manusia yang dari segi intelektual, ekonomi dan sosial merupakan kelompok yang lebih tinggi tarafnya. Pegawai perlindungan alam akan menetap di Liang; dan mungkin  juga orang-rang yang yang bekerja di bidang bidang pendidikan dan kesehatan, serta pejabat pemerintahan pemerintahan lainnya.  Ada bahaya bahwa bahwa pertanian, pertanian, perikanan, pengumpulan di pantai dan darat, serta kebebasan gerak penduduk pada umumnya lebih dibatasi lagi. Dengan demikian hancurlah hak mereka atas karya, tradisi dan lingkungan hidup bebas. Kecintaan saya terhadap tumbuhan dan hewan cukup besar, tetapi kepentingan manusia harus didahulukan. Namun kesan saya ialah bahwa instansi tertinggi kepariwisataan kepariwisataan bermaksud mempertahankan hak-hak penduduk Komodo. []

20

Sumber: J.A.J. Verheijen “Pulau Komodo, Tanah, Rakyat dan Bahasanya” Balai Pustaka, 1987. Yang 1987. Yang diterjemahkan A. Ikram dari judul asli Komodo, het eiland, het volk en de taal. taal. Koninklijk Institut voor Taal, Land en  Volkunde, Leiden 1982

Bagian III SIMPUL PERSOALAN WARGA DALAM

KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO –TNK Kris Bheda Somerpes  “Ada bahaya bahwa bahwa pertanian, perikanan, perikanan, pengumpulan di pantai dan darat, serta kebebasan gerak penduduk pada umumnya lebih dibatasi lagi. Dengan demikian hancurlah hak mereka atas karya, tradisi dan lingkungan hidup bebas. (J.A.J. Verheijen)

K

isah-kisah di depan sudah cukup terang menjelaskan kepada kita ragam persoalan yang terjadi dan dialami oleh warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan hak asasi manusia dan semesta keyakinan kosmologisnya.

Sebagai sebuah titik simpul dapat kami  jelaskan bahwa kisah-kisah kisah-kisah yang mencungulkan ragam persoalan itu merefleksikan tentang kehilangan. Pertama , adalah kehilangan atas hak milik (kepemilikan), (kepemilikan), akses dan manfaatnya terhadap sumber daya publik yang seharusnya mereka punyai dan selanjutnya mereka nikmati. Fakta perihal itu mengemuka dalam kisah-kisah warga. Klaim kepemilikan warga setempat terhadap tanah, air, pesisir dan laut bukan hanya dibatasi, tetapi ditiadakan.

Dengan alasan konservasi, negara menetapkan zonasi-zonasi yang tidak hanya membatasi akses dan ruang gerak warga tetapi juga mengabaikan keber-ada-an keber-ada-an warga. Hal itu pun dilakukan dengan ragam interupsi baik yang paling halus (janji kesejahteraan) kesejahteraan) sampai dengan kekerasan (ancaman, pengusiran dan

pembakaran). pembakaran). Jadi tidak heran memang jika warga dalam kawasan mempersoalkan manfaat kehadiran Taman Nasional untuk keberlanjutan hidup mereka. Kedua, kehilangan kepemilikan, akses dan manfaat atas sumber daya itu secara substansial menyebakan runtuhnya identitas keber-ada-aan. keber-ada-aan. Dan itu sama dengan ambruknya jadi diri sosial, budaya, politik dan ekonomi warga setempat.

Relasi kosmologis antara manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan sekitar, manusia dengan sesamanya dan bahkan dengan keyakinnya yang tertinggi dan masa depan serta merta dihilangkan. Serta merta pula segenap nilai dan pegangan hidup pun suluk lenyap di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan ragam interupsi yang begitu kuat dari luar yang dilakukan oleh negara dengan jaringan system pengetahuan, kebijakan dan aparatusnya tetang konservasi, pelestarian lingkungan, pembangunan atas nama pariwisata. Akibatnya, modal-modal sosial, pengetahuan dan kebudayaan setempat ditiadakan.

21

Sebab dan akibat di atas kemudian diperparah dengan pengabaian tanggung jawab negara terhadap warganya. Ini poin ketiga , bahwa sebagai warga negara, warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo telah kehilangan hakhak politisnya sebagai demos. Hak-hak mereka terhadap pengalaman (mengalami) ada-nya kemanusiaan yang adil dan beradab dan atas kesejahteraan sosial dialpakan dalam pembangunan. Fakta-fakta perihal itu dapat kita temukan dalam ragam kisah di depan. Satu hal sederhana sebagai misal adalah peran serta warga kawasan dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo yang tampak hadir sangat simbolik.

tradisi dan lingkungan hidup bebas, akhirnya menyata. Berangkat dari semua latar di atas, pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah untuk apa sejatinya pembangunan atas nama pariwisata dan konservasi dengan semesta promosi dan kampanyenya yang mendunia,  jika kepemilikan, akses akses dan manfaat manfaat atas sumber daya publik seperti pengetahuan, tanah, air, keindahan dan suasananya justru tidak memihak kepada masyarakat setempat. Dan bahkan melalui jargon yang sama ‘atas nama pembangunan’ masyarakat setempat  justru dimarginalkan dan dipinggirkan.[]

Ketiga fakta di atas, yang terjadi hari ini seperti menegaskan sekaligus menjadi jawaban atas kecemasan Verheijen yang diamatinya sudah sejak Taman Nasional Komodo belum disahkan. Dimana pada suatu saat akan runtuh dan hancurnya hak warga warga atas atas karya,

Kunjungan wisata Menteri BUMN dan seluruh pimpinan dan staff BUMN ke pualu Padar, Taman Nasional Komodo pada 30/8/2016

22

 “Pulau Komodo dibuka untuk untuk pariwisata, maka amatlah dikhawatirkan dikhawatirkan bahwa pemburu wisatawan dan pedagang akan menembus ke dalam masyarakat.” J.A.J. Varheijen

PEMBANGUNAN ATAS NAMA KONSERVASI DAN PARIWISATA MENJADI SELUBUNG SELUBUNG DARI DARI UPAY UPAYA PERAMPASAN SUMBER DAY DAYA PUBLIK  PUBLIK 

P

embangunan melalui upaya konservasi konservasi dan pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, sama sekali tidak mencerminkan kehendak memperbaiki kehidupan masyarakat.  Yang  Yang terjadi, justru pembangunan menjadi selubung dari upaya pencaplokan sumber daya publik sedemikian sehingga terjadi proses privatisasi yang berujung pada akumulasi modal dan kekayaan kekayaan kepada segelintir orang. Untuk memperkuat sekaligus menegaskan kesimpulan di atas yang merupakan jawaban atas pertanyaan di awal, kami mengangkat beberapa fakta yang menunjukkan dengan amat terang terang bagiamana bagiamana perihal itu terjadi. terjadi.

Bagaimana mungkin ada perusahaan yang mengklaim memiliki property pribadi di dalam Taman Nasional dan kawasan k awasan konservasi. Sementara di sisi yang lain masyarakat setempat tidak diizinkan. diizinkan. Ruang gerak gerak masyarakat dibatasi. Lahan kebun dan rumah dibakar. Bahkan untuk memasang atap sink saja dilarang.

 Alam Kulkul Kulkul adalah milik Haji Feisol,

PENGKLAIMAN PULAU MAWANG OLEH ALAM KUL-KUL Muncul pengklaiman kepimilikan pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo sebagai milik pribadi. Kasus yang paling terang adalah Kasus Pulau Mawang. Pulau Mawang adalah salah satu pulau dalam kawasanan k awasanan Taman Nasional Komodo yang termasuk dalam kawasan Zona Rimba. Namun pulau tersebut dikalim oleh pemilik  Alam Kulkul. Sebagai Sebagai bukti, pihak pemilik pemilik memasang plang di kawasan ini karena mengklaim telah memiliki sertifikat tanah atas pulau tersebut. Fakta ini menunjukkan secara  jelas perihal pencaplokan pencaplokan sumber daya publik.

WNI dari Malaysia (keponakan Mahatir Mohamad) yang adalah pemilik PT Jaytasha Putrindo Utama (PT JPU) yang memiliki 49 % saham PT Putri Naga Komodo bersama TNC (perusahaan konservasi berbasis di Amerika) yang oleh pemerintah diberi hak mengelola Taman Nasional Komodo sejak pada tahun 2004 -2012. Tahun 2013, PT ini melenyap tanpa pertanggunjawaban pertanggunjawaban publik dan meninggalkan begitu saja agenda-agenda agenda-agenda konservasi. PT PNK sendiri dulu mengaku mengadakan konservasi dan tidak melakukan bisnis, tetapi nyatanya diketahui sekarang, ternyata Feisol mengklaim kepemilikan pulau Mawang dalam taman nasional ini. []

23

PRIVATISASI PULAU DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL DENGAN MODUS KOSERVASI Kawasan Taman Nasional di mana ada komodo  justru diprivatisasi pengelolaannya pengelolaannya oleh oleh perusahaan swasta, dengan mengabaikan prioritas konservasi dan mengancam keberadaan komodo. Kasus konkretnya adalah Pulau padar (lih. Foto di bawah) dan Loh Liang, pintu gerbang masuk pulau Komodo, yang oleh Kementrian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan pengelolaan kepada PT Komodo Wildlife Ecotourism dengan izin kontrak selama 52 tahun dan bisa diperpanjang untuk Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam/IUPSWA. Tidak hanya itu, dua perusahaan lain pun menyusul yakni PT. Segara Komodo Lestari (PT SKL) dan PT. Karang Permai Propertindo (PT KPP). PT KSL akan menguasai lahan seluas 22,10 ha, di Loh Buaya, pintu gerbang masuk Pulau Rinca. Proses izinnya sampai catatan ini dibuat sudah definitive dan surat keputusan Menteri Kehutanan sedang diproses. Sementara itu PT KPP akan menguasai lahan di Pulau Tatawa

seluas 49, 20 ha. Pulau tatawa adalah pulau kecil yang indah yang ada dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan sekarang sedang melakukan proses izin untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. Upaya privatisasi kawasan Taman Nasional Komodo dengan modus menjalankan usaha wisata alam dan konservasi ini memicu kontroversi di dalam taman nasional sendiri. Sebagian menolak termasuk Badan Taman Nasional Komodo sendiri sebagai lembaga teknis. Karena selain, Pulau Padar, yang akan dikelola oleh PT KWE misalnya selian berada persis di titik sentral kawasan Taman Nasional Komodo yakni antara Komodo dan Rinca, yang sejatinya oleh siapa pun, dilarang melakukan usaha apa pun. Juga karena Pulau Padar sebagai salah satu pulau yang juga terdapat satwa Komodo. Kehadiran pemodal untuk melakukan aktivitas usaha di sana tentu saja akan mengancam keberlanjutan konservasi, secara khusus keberadaan komodo. Ada dugaan politisi nasional sekaligus pengusaha nasional terlibat dalam proses ini. []

Pulau Mawan Foto: Marta Muslin Tulis

Pulau Padar Foto: Cypri Jpd

24

TRANSISI KEPEMILIKAN KEPEMILIKAN,, PENGUASAAN DAN AKSES RUANG DAN SUMBER DAYA MELALUI SYSTEM ZONASI Klaim konservasi itu sendiri sebenarnya menyembunyikan dan selanjutnya memfasilitasi memfasilitasi proses pencaplokan sumber daya publik. Sebagaimana kita baca dalam penjelasan tentang peruntukan zonasi dan luasnya (lih. tabel di bawah)  yang  yang benar-benar menjadi kawasan konservasi murni hanyalah zona inti, yaitu seluas 34.311 Ha. Zona-zona lainnya, yaitu zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan pemanfaatan wisata daratan, zona pemanfaatan wisata bahari dengan total luas 105.637 Ha adalah kawasan yang tidak diperbolehkan bagi masyarakat, termasuk masyarakat dalam kawasan sendiri, tetapi diperbolehkan bagi pelaku bisnis pariwisata dan para turis. Perhatikan rumusan peraturan untuk zona rimba yang menyebutkan bahwa “Zona ini...merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia sebagaimana pada zona inti keceuali kegiatan wisata alam terbatas”. Juga zona perlindungan bahari yang tidak boleh dilakukan kegiatan pengambilan hasil laut, seperti halnya pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas”.

sekitar, apalagi warga nelayan di Labuan Bajo Manggarai Barat Flores dan sekitarnya. Dari pola zonasi ini dapat dilihat bahwa aturan konservasi telah mengekslusi masyarakat setempat, bahkan ‘membunuh’ hak -hak -hak hidup warga setempat secara sistematis. Sementara di sisi yang lain aturan yang sama dengan sangat efektif memfasilitasi dan menghidupi bisnis pariwisata. Aturan konservasi seakanakan memberi ruang bagi korporasi wisata nasional dan trans-nasional serta turis-investor (orang asing yang membangun bisnis individual di NTT. Dapat disimpulkan pula bahwa tujuan zonasi yang adalah untuk menjamin kelestarian dari ekosistem Komodo adalah manipulatif, sebab yang sesungguhnya terjadi adalah konservasi kepentingan dan kelestarian hidup ‘pasar’.[]

*) Sebagian besar tentang analisis zonasi ini dikutip dari Cypri JPD dalam”Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik, analisis kontra-hegemoni dengan studi kasus di Manggarai Raya NTT, Indonesia (Sunspirit:2013) hal. 79-86

Di sinilah lokasi bagi bisnis pariwisata seperti snorkiling dan diving, wisata pantai dan trekking, sementara kapal nelayan tidak boleh beroperasi di wilayah ini, tidak boleh menangkap ikan, sementara perusahaan diving dan snorkling dapat dengan leluasa melakukan aktivitas di kawasan ini.  Akses masyarakat kawasan dalam dalam Taman Nasional Komodo sendiri hanya seluas 18.485 Ha (lih. tanda kuning pada tabel) yaitu zona pemanfaatan tradisional daratan (6), zona pemanfaatan tradisional bahari (8) dan zona khusus pemukiman itu sendiri (8). Itupun harus dengan izin hak khusus pemanfaatan pemanfaatan oleh Kepala Balai Balai TNK serta dengan peraturan peraturan tertentu dari kepala Balai TNK bekerja sama dengan pemerintah serempat. Itupun hanya bagi penduduk asli dan bukan penduduk

25

PENGUASAAN DAN PEMBERIAN NAMA ASING UNTUK KAWASAN BAWAH LAUT OLEH PEBISNIS

Point, Crinoid Canyon, Yellow Wall, Jimmys Rock, Torro Sie, Shallow Hole, Seraya, Sebolan Kecil, Mini Wall, Kanawa dan Bidadari.

Terdapat 29 titik strategis yang memiliki daya tarik wisata menjanjikan dalam kawasan Taman Nasional Komodo, selain Komodo itu sendiri. Yakni di Pulau Komodo dan sekitarnya terdapat, pulau Tatawa Besar, Tatawa Kecil, Batu Bolong, Batu Samsia, Batu Tiga, Pantai Merah/pink beach, Pulau Damar, Tanjung Leok Sera, Batu Gaja, Toro Bendera, The End of the World, Manta Valley, Toro Moncong, Batu Toko-Toko, dan Batu Gili Lawa Laut .

Sebagian besar kawasan bawah laut strategis dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya seperti yang sudah disebutkan di atas yang dijadikan tujuan diving dan snorkling sebagian besar dikuasai oleh operator wisata Lokal (Jakarta-Bali) dan asing yang mempekerjakan tenaga-tenaga lokal dari luar kawasan TNK.

Di Pulau Gilimotang, Rinca dan Kode terdapat canibal rock, overhang, crynoid point, chinese mound, dan Lohkima/Buaja. Sedangkan di Pulau Padar dan Banta ada Pillarsteen, three sisters, Tanjung Tondok Rasa, GPS-Point, Galley Rock (Ghally’s rock) dan Batu Basov. Dari 29 titik di atas terdapat 9 titik wisata bawah laut yang paling banyak dikunjungi yakni Longkoy Rock, Cannibal Rock, Torpedo

Tidak hanya penguasaan lahan bisnis pariwisata yang dikuasai, bahkan pemberian nama untuk lokasi-lokasi strategis itupun menggunakan nama-nama asing, bukan nama lokal yang biasanya digunakan oleh warga setempat. Perihal itu dengan amat terang menunjukkan bahwa sumber daya pengetahuan dan identitas lokal bukan hanya tidak dihargai Tetapi juga, pada saat yang sama, dihancurkan secara sistematis. []

26

pendidikan, yakni SMA di zona pemukiman (Komodo) justru dilarang. Tidak hanya itu, seperti pengakuan tokoh pemuda desa Papagaran perihal pembangunan rumah untuk masyarakat dari dinas sosial provinsi juga dilarang oleh lembaga konservasi dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo.

DEMI KENYAMANAN TAMU NEGARA DAN WISATAWAN Kasus teranyar yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah pembangunan jalan tangga yang dilakukan oleh sebuah bank nasional di Pulau Padar untuk menyambut kehadiran menteri BUMN dan rombongan BUMN ke kawasan TNK pada 30 Oktober 2016.  Alasan pembangunannya pembangunannya adalah demi kenyamanan tamu negara dan wisatawan. Biaya pembangunan yang menelan biaya ratusan juta rupiah ini di lakukan di zona inti. Zona yang mutlak dilindungi. Zna dimana di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yagn diperbolehkan adalan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Tetapi negara dalam hal ini BUMN justru melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sementara di sisi yang lain akses masyarakat setempat untuk memperbaiki, membangun dan mendirikan gedung untuk aktivitas

Pola pembangunan seperti ini menunjukkan bahwa negara cukup berpuas diri dengan proyek-proyek jangka pendek, yang tujuannya bukan untuk kepentingan masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Komodo, tetapi untuk kepentingan elite semata. Pola pembangunan yang sama menunjukkan pula sewenang-wenangan negara dalam menjalankan kebijakan publik. Jika pada pada zaman Soeharto pola pembangunan kawasan TNK dilakukan dengan intimidasi dan kekerasan, maka model pembangunan hari ini dilakukan dengan menginterupsi system, kebijakan, aturan publik, agar kepentingan segelintir orang dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal, sementara rakyat kecil diabaikan dan dipinggirkan. []

Pulau Padar Foto: Fb Joe Kenaru

27

Bagian IV Catatan-Catatan Kritis Terkait

IRONI PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KOMODO

P

ada bagian ini kami sertakan beberapa catatan kritis terkait ironi pengawasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo. Dalam catatan-catatan berikut ini dengan amat terang kita temukan pola-pola perampasan sumber daya publik dan peminggiran masyarakat masyarakat local dalam kawasanan TNK baik yang dilakukan oleh Negara sendiri maupun oleh para pemodal (invsetor nasional dan trans-nasional).

CATATAN 1

DESA PAPAGARANG DAN IRONI PEMBANGUNAN DI TAMAN NASIONAL KOMODO Gregorius Afioma

P

enduduk Desa Papagaran, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sudah sangat kecewa menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Sejak ditetapkan pada 30 Mei 2000 sebagai bagian dari zona penyanggah TNK, hak-hak dasar mereka sebagai warga negara seperti hak kepemilikkan tanah, pendidikan, kesehatan, mata pencarian dan ruang hidup benar-benar dikebiri.

Ungkapan kekecewaan secara terang-terangan  juga disampaikan disampaikan oleh Abdul Hamid. Hamid. Selama enam belas tahun, katanya, masyarakat di sana benar-benar didiskriminasi.

 “Tidak ada untungnya,” untungnya,” kata Soeharto, seorang seorang warga dalam pertemuan di Papagarang, Selasa 12 April 2016. Hadir dalam pertemuan itu sekitar sepuluh orang, dari aparat pemerintah Desa Papagarang beserta elemen masyarakat.

Lebih mirisnya lagi, katanya, begitu banyak politisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang datang dan menjanjikan untuk membantu, namun ternyata hanya tinggal  janji belaka, tidak tidak ada perubahan perubahan sama sekali. sekali. Tidak heran, ketika dalam tatap muka itu, seorang teman sibuk mencatat, ia merasa terganggu. Pengalaman Pengalaman itu ia saksikan sudah terjadi berulang-ulang.  “Mohon maaf ya, ya, Mba! saya sudah sering lihat orang catat-catat begini, tetapi setelahnya dibuang di tempat sampah,” katanya.

28

Zonasi di TNK 

Di kampung Rinca, misalnya, hanya ada seorang bidan yang melayani beberapa kampung yang jaraknya berjauhan satu sama lain, bahkan harus melintasi lautan. Timang —nama  —nama panggilan bidan itu —pada  —pada bulan September tahun lalu bercerita bahwa ia pernah keguguran lantaran kelelahan dalam perjalanan menuju kampung lain.

Papagarang adalah salah satu desa dari tiga desa yang terletak dalam dalam kawasan kawasan TNK. Dua desa lain adalah Desa Komodo dan Desa Rinca. Sebelumnya, Papagarang bergabung dengan Desa Komodo, namun dimekarkan pada tahun 1999. Berbeda dengan Desa Rinca dan Komodo yang merupakan habitan komodo, Desa Papagarang yang berpenduduk sekitar 1.700 pada dasarnya bukan habitat satwa endemic itu. Namun, entah karena alasan apa, desa itu dimasukkan dalam kawasan TNK dan dikategorikan sebagai zona penyanggah TNK. Inilah yang menjadi keheranan warga setempat selama bertahun-tahun. Sebagai akibatnya, sebagaimana desa dalam kawasan TNK, warga Papagarang berada dalam pengawasan dan otoritas Kementerian Kementerian Kehutanan. Tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali Pemkab Mabar. Mereka merasa, otoritas dari Kementerian Kementerian Kehutanan seperti “negara di dalam negara,” sulit diintervensi oleh pemerintahan pemerintahan lokal. Persoalan utama dari status itu adalah mereka tidak boleh memiliki sertifikat tanah. Bagi mereka, kehilangan hak kepemilikkan itu adalah kehilangan pengakuan atas kehidupan mereka. Warga umumnya berprofesi sebagai nelayan. Penjabat Kepala Desa Papagarang, Haji Akbar mengatakan, warganya tidak semuanya bisa melaut dengan perahu sendiri lantaran harga perahu yang mahal. Sementara bertani tentu tidak mungkin dilakukan dengan kondisi tanah yang kering kerontang, berbatu-batu, jarang tumbuh pepohonan.  “Tidak banyak banyak yang punya punya perahu, karena karena kesulitan meminjam uang di bank mengingat tidak punya sertifikat tanah sebagai penjamin,” jelasnya. Tak hanya itu. Akses untuk penangkapan ikan pun terbatas. Sistem zonasi dalam kawasan TNK tidak mengizinkan mereka secara leluasa menangkap ikan. Sementara itu, bagi warga dalam kawasan TNK pada umumnya, fasilitas dan pelayanan dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya mereka terima.

Untuk bidang pendidikan, Sekolah Menengah  Atas di Pulau Komodo Komodo pun tidak diakui. Menurut Haji Akbar, dalam Ujian Nasional (UN) kali lalu, siswa di sekolah itu hampir tidak mengikuti ujian. Mereka hendak bergabung dengan salah satu SMA di Labuan L abuan Bajo, namun ditolak. Akhirnya diikutsertakan dengan salah satu sekolah di Bima, Nusa Tenggara Barat.

 Akses untuk penangkapan penangkapan ikan pun terbatas. Sistem zonasi dalam kawasan TNK tidak mengizinkan mereka secara leluasa menangkap ikan. Sementara itu, bagi warga dalam kawasan TNK pada umumnya, fasilitas dan pelayanan dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya mereka terima. Selain itu, di Kampung Komodo sendiri, biaya hidup semakin mahal. Untuk penerangan listrik saja, menurut penuturan Mikael Jecko Ithong, salah seorang warga, mereka harus bayar per hari. Perhitungannya, listrik per hari tanpa televisi sekitar Rp 4.000 (tanpa TV) dan sebanyak Rp 6.000 untuk pengguna TV dan Rp10.000 untuk pengguna kulkas. Dan, listrik (mesin diesel) baru beroperasi sekitar pukul 18.00 sampai pukul 23.00. Padahal, kata dia, tiang listrik PLN sudah ada sejak tiga tahun lalu. Sampai sekarang, kampung mereka belum dialiri listrik, tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, sebagian besar penduduk hanya bekerja sebagai pematung dan penjual pernak-pernik wisata.

29

Ironi Pembangun Dalam Kawasan TNK  Kenyataan demikian tentu saja miris di tengahtengah semakin mendunianya kawasan TNK sebagai destinasi pariwisata.Tentu, bukan hanya karena satwa langka Komodo tetapi juga keindahan alam bawah laut di sekitar TNK kian k ian digemari para wisatawan. Baru-baru ini, berdasarkan survei CNN, TNK dinobatkan sebagai spot snorkeling  terbaik  terbaik dunia. Daya tarik demikian membuat TNK yang dimulai sejak tahun 1980 itu kebanjiran pengunjung. Tercatat sampai tahun 2014,  jumlah pengunjung mencapai mencapai 80.626, dengan rincian 67.089 wisatawan mancanegara mancanegara dan 13.537 wisatawan domestik. Padahal, pada tahun 2011, jumlah kunjungan masih sebanyak 6.177 dan tahun sebelumnya hanya 2.965 orang. Bedanya sangat tajam.  Atas meningkatnya jumlah pengunjung tersebut, TNK menargetkan menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2015 mencapai Rp 17 milliar hingga Rp 20 milliar. Di kota Labuan Bajo, pintu masuk menuju TNK, geliat pariwisata sudah sangat terasa perkembangan pesatnya. Pada tahun tahun 2012 saja, tercatat sudah terdapat 24 perusahaan investasi di Mabar. Rinciannya, penanaman Modal Asing sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi Rp 340, 2 milliar, sedangkan Penanaman Modal Dalam

Negeri sebanyak 6 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 22,5 milliar. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat dalam tiga tahun belakangan mengingat promosi pariwisata yang kian masif. Tahun 2011, TNK terpilih sebagai salah satu keajaiban dunia menurut organisasi The New 7 Wonders, salah Wonders, salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Tahun 2013, ada Sail Komodo yang menelan biaya sekitar 3,7 trilliun. Demikian pun acara Tour de Flores  pada  pada bulan Mei mendatang adalah rentetan kegiatan yang melambungkan nama TNK. Di tahun-tahun mendatang, promosi wisata TNK masih menjadi perhatian utama. Pada tahun 2016 ini, Labuan Bajo terpilih sebagai salah satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas. Pembangunan infrastruktur akan berlangsung besar-besaran. besar-besaran. Bandar udara sudah berstatus bandara internasional. Jumlah maskapai bertambah dan jam penerbangan dibuka hingga malam. Sementara itu, lalu lintas laut akan semakin ramai. Direncanakan bahwa pada pada tahun ini, titik labuh kapal layar (yacht) akan bertambah. Jumlah kapal pesiar sudah bertambah banyak. Saat ini misalnya, ada 20 kapal k apal pesiar dengan  jumlah penumpang penumpang 9.639 orang. Lalu, apa apa kontribusi perkembangan wisata begitu pesat bagi penduduk di dalam kawasan TNK?

30

Bagi penduduk Desa Papagarang, Papagarang, perkembangan pariwisata begitu pesat tidak sejalan dengan pengakuan hak-hak mereka atas kepemilikan, akses dan manfaat atas sumber daya itu. Tiap tahun, mereka rutin membayar pajak, sementara mereka tidak boleh memiliki sertifikat atas tanah. Sementara mereka semakin sulit menangkap ikan, ternyata berseliweran berseliweran kapal pesiar di dalam kawasan taman nasional. Wisatawan menikmati wisata bahari, diving  dan  dan snorkeling .  “Pemasukan snorkeling, untuk desa itu apa?,” tanya seorang pemuda sedikit geram. Lanjutnya, “Tidak ada (untungnya) sama sekali”. Pada masa terbentuknya sistem zonasi tahun 2000, mereka sudah mati-matian mati-matian menolak. Lagi pula, tidak ada kejelasan sosialisasi pembagian zonasi tersebut. Hampir sebagian besar masyarakat di Papagarang tidak pernah

berpikir, bahwa mereka bakal masuk dalam kawasan TNK.  “Sampai sekarang sekarang kami bingung. Tidak tahu tahu bagaimana ceritanya kami masuk kawasan” demikian kata seorang warga lain lain dalam ruangan berujar.  Yang jelas, bagi bagi warga Papagarang, Papagarang, tanggung tanggung  jawab Kementerian Kementerian Kehutanan Kehutanan harus jelas terhadap warga Papagaran.  “Kementerian  “Kementerian Kehutanan harus ambil ambil tanggung jawab” kata Haji Akbar berulangberulang ulang pada pertemuan itu.  Abdul Hamid menambahkan, menambahkan, satu satu saja keinginan penduduk Papagarang yakni keluar dari zona kawasan TNK. “Kalau di Komodo dan Rinca, ada komodo. Di Papagarang, Papagarang, kami mau  jaga apa?” *) Tulisan ini sebelumnya sudah dipublikasikan di laman www.floressa.co edisi 18/04/2016

31

CATATAN 2

ME-LOKAL-KAN KOMODO Gregorius Afioma terbaik dalam kawasan TNK. Wisatawan biasanya berjemur di pantai merah itu. Lautnya yang bersih menjadi tempat favorite untuk snorkeling. Tak heran, di tempat itu berseliweran berseliweran kapal-kapal wisata.

PENGANTAR Jika Anda ke pulau Komodo, perhatikanlah ketiga tempat yang letaknya berdekatan ini: Kampung Komodo, Loh Liang, dan pantai merah ataulebih populerdisebut pink Beach . Jika di tarik garis lurus, ketiga tempat itu membentuk segitiga sama kaki. Jarak tempuh antara ketiga tempat itu hampir sama yakni sekitar 10 menitan.

Lalu bagaimana dengan kampung Komodo? Sangat jarang wisatawan ke sana meskipun kampung Komodo sudah kelihatan dengan  jelas dari dua titik yang lain tersebut. tersebut.

Untuk mengetahui dinamika di Pulau Komodo yang sudah mendunia itu, hubungan ketiga titik tersebut menarik ditelusuri. Mengapa? Karena ketiga tempat itu paling mudah menggambarkan menggambarkan ketiga kepentingan yang sedang berkembang atau bahkan berkompetisi di Pulau Komodo. Kampung Komodo mewakili kepentingan penduduk lokal, Loh liang merepsentasikan kehadiran negara melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), dan Pink Beach  mencerminkan perkembangan industri pariwisata. Di area itu, pertama-tama pertama-tama yang menarik adalah menyaksikan lalu lintas motor laut atau kapal. Paling banyak, lalu lintas motor laut adalah menuju Loh Liang. Para wisatawan mengunjungi Komodo. Jumlah wisatawan bisa mencapai 120 per hari. Sejak tahun 1980, di sana terdapat pos jaga BTNK dan tempat penjualan souveinir dari penduduk lokal.

Hanya perahu-perahu milik warga yang bersandar di dermaga kayu. Bahkan, tak sedikit yang baru mengetahui bahwa ada kampung penduduk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Padalah Kampung ini sudah berpenduduk lebih dari seribu jiwa. Dari kenyataan itu, menarik untuk menelusuri sejauh manakah gambaran penguasaan, akses, dan manfaat dari kekayaan alam pulau Komodo itu bagi penduduk lokal? Untuk siapakah perkembangan wisata yang semakin pesat sekarang ini? Atau apa maksud dari ungkapan Menteri pariwisata, Arief Yahya, bahwa “makin lestari, makin sejahtera” dalam kaca mata penduduk lokal? Ini menjadi pertanyaan penting sebelum lebih  jauh bertanya soal akses dan manfaat manfaat dari pariwisata dan konservasi bagi masyarakat Manggarai Barat dan Nusa Tenggara T enggara Timur pada umumnya.

Dari Loh Liang, kapal-kapal wisata lazimnya menuju pink beach . Ini salah satu spot rekreasi

32

ME-LOKAL-KAN KOMODO Konservasi dan pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Komodo sebetulnya masih menjadi tanya tanya besar bagi masyarakat lokal. Sementara pemerintah, badan-badan internasional, dan korporasi-korporasi korporasi-korporasi berusaha menginternasionalisasikan Komodo dalam berbagai proyek promosi, penelitian, dan publikasi dari tahun ke tahun, masyarakat penduduk Komodo sampai saat ini masih berkutat pada soal bagaimana me-lokal-kan lagi Komodo. Bersamaan dengan upaya negara terus-menerus memfasilitasi upaya menduniakan kepemilikan, akses, dan manfaat dari Komodo, penduduk lokal masih mempertanyakan mempertanyakan bagaimana manfaat, akses, dan kepemilikan dari Komodo. Dari sejarahnya, penduduk Kampung Komodo dan komodo sebenarnya tak terpisahkan. Jika kini komodo sudah tenar di mata dunia, salah satu faktor yang menyebabkannnya tak lain adalah kepercayaan dan keyakinan masyarakat Komodo. Pemukiman di Pulau Komodo sudah mendahului kehadiran negara dan pertumbuhan industri pariwisata. Bahkan kehadiran itu jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia meskipun belum diteliti betul bagaimana kehadiran itu berawal mula. Saat itu, penduduk Komodo tinggal terpencar-pencar antara lain menempati daerah gunung dan pesisir. Mereka hidup meramu dan berburu, setelahnya menetap dan berkebun.

Di Loh Liang, Liang, sebelum berstatus TNK, ada sekitar 67 keluarga yang tinggal dan berkebun di sana. Tentu, yang lebih penting sekadar kehadiran pemukiman itu, kepercayaan masyarakat yang diteruskan melalui mitos dan sungguh diyakini masyarakat lokal. Penduduk Komodo selalu percaya bahwa Komodo dan penduduk Komodo adalah saudara. Dilahirkan dari rahim yang sama namun dengan wujud berbeda. Karena itu, komodo dalam bahasa Komodo disebut sebae , artinya sebelah. Dalam keseharian, keyakinan itu mendapat wujud nyata dalam kebiasaan masyarakat. Ketika sedang berburu, misalnya, sudah menjadi kebiasan untuk membunuh rusa di tempat buruan. Kepala, kulit dan organ dalam ditinggalkan untuk Komodo. Tentu saja, jika penduduk Komodo tak menganggap komodo sebagai saudara, sudah lama komodo dimusnahkan. Pasalnya komodo adalah binatang berbahaya. Hanya karena komodo dianggap saudara oleh nenek moyang penduduk kampung Komodo maka komodo tetap lestari sampai saat ini. Kepercayaan itu adalah bentuk konservasi ala masyarakat lokal. Keyakinan semacam itu sempat dipersoalkan lantaran realitas penduduk Komodo adalah multietnis yang datang dari luar. Ada etnis Bajo, Sumba, Manggarai, dan Bima. Akan tetapi, alasan demikian layak disangsikan karena mereka bukan saja hadir pra-negara, tetapi juga sudah terbangun suatu entitas sosial-budaya-politik sosial-budaya-politik bersama dalam pulau Komodo.

33

Di antara etnis-etnis pendatang, mereka mengakui bahwa keturunanSi Gerong adalah keturunan terduhulu di Komodo. Masih terekam dalam ingatan banyak orang, keturunan awal penduduk Komodo bertubuh kecil, tinggi, dengan ukuran daun telinganya sangat besar. Namun Si Gerong sendiri sulit ditelusuri asalusulnya secara lebih jauh karena ia sudah meninggal pada tahun 1970-an dan ia tidak mewariskan keturunan. Lalu, bagaimana kebudayaan bersama itu terbangun dapat ditelusuri dalam cerita pertemuan orang Sumba dan penduduk awal di pulau Komodo. Diceritakan, populasi penduduk Komodo tidak berkembang lantaran tidak mengenal proses persalinan. Jika ingin melahirkan, perut wanita dibelah yang menyebabkan ibu selalu meninggal.

proses persalinan. Sebagai bentuk balas jasa, keturunan Sumba dihadiahi teritori tertentu di pulau Komodo. Relasi-relasi serupa juga terjadi dengan etnis lain yang hadir kemudian. Dari etnis Bajo, penduduk Komodo juga belajar tentang melaut dan menjadi nelayan. Sampai akhirnya, hampir semua etnis mempercayai mempercayai dan sama-sama mengakui bahwa Komodo adalah saudara. Sekarang ini, wujud etnis bersama itu terlihat dalam pemakaian bahasa Komodo. Meskipun mengetahui banyak bahasa dan berasal dari berbagai etnis, bahasa Komodo menjadi bahasa sehari-hari. Bahkan penduduk komodo menyakini, sebagaimana Komodo yang langka dan hanya ada di Pulau Komodo, demikianpun bahasa Komodo. Hanya berlaku di Pulau Komodo.

Kenyataan itu berakhir setelah orang Sumba tiba di Pulau Komodo. Mereka memperkenalkan

34

Taman Nasional Komodo dan Eksklusi Masyarakat Lokal

Hampir semua Taman Nasional di Indonesia menerapkan sistem Amerika (yellowstone). Konservasi diartikan sebagai upaya memisahkan komodo dari keberadaan manusia. Keberlangsungan Komodo dipercaya hanya mungkin terjadi jika tanpa intervensi manusia.Karena manusia.Karena manusia dipandang kompetitor yang bisa memusnahkan Komodo. Hal itu mengkhiri pandangan masyarakat tentang Komodo sebagai saudara.

Diawali dengan penelitian demi penelitian serta berbagai publikasi, Komodo kini sudah mendunia. Digelari sebagai Komodo the dragon  atau Varanus Komodoensis , kadal terbesar di dunia itu juga membangkitkan daya tarik wisata. Perkembangan-perkembangan Perkembangan-perkembangan itu tak terlepas dari dukungan keputusan-keputusan politik di Indonesia terutama penetapan  Akibat dari gagasan gagasan demikian, demikian, satu-satunya menjadi Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun yang bisa dilakukan penduduk Komodo sejak 1977 dan penetapan Taman Nasional Nasional pada 6 masuknya TNK adalah melaut atau nelayan. Maret 1980. Namun kenyataan itu tidak berlangsung lama. Menariknya, menurut penduduk Komodo, keputusan-keputusan itu masih dipertanyakan. Di satu pihak, keputusan-keputusa k eputusan-keputusan n itu sudah berhasil mengkapitalisasi Komodo sedemikian sehingga membawa keuntungan bagi negara. Intervensi negara membuka peluang lebih luas terutama di bidang pariwisata. Di pihak lain keputusan-keputusan yang sama justru mengeksklusi masyarakat lokal. Masyarakat lokal kehilangan kepemilikan, akses, dan manfaat dari konservasi dan berkembangnya industri pariwisata. pariwisata.

Sepanjang tahun 2004-2012, 2004-2012, ketika TNK dikelolah oleh PT. Putri Naga Komodo, melaut pun tidak mudah. Atas nama konservasi, sistem zonasi mulai diterapkan yang membuat kesulitan menangkap ikan. Di lokasi-lokasi yang seharusnya banyak ikan justru dilarang menangkap ikan. Kemudian, minimnya sosialisasi kerap membuat masyarakat melanggar aturan tanpa harus disengaja. Dari polisi hutan, polisi, dan pihak TNK mereka kerap mendapat siksaan, pukulan bahkan dijebloskan ke dalam penjara.

Masyarakat menyaksikan bahwa bersamaan dengan intervensi negara melalui terbentuknya TNK, kehidupan masyarakat lokal mengalami perubahan-perubahan perubahan-perubahan drastis sekaligus mengalami berbagai bentuk eksklusi. Penduduk Komodo tidak boleh menebang pohon. Mereka tidak boleh lagi berburu rusa. Dari tinggalnya tersebar-sebar, tersebar-sebar, mereka ditempatkan di satu tempat. Mereka tidak boleh memiliki sertifikat tanah meskipun membayar pajak.Jumlah penduduk sekitar 1735 orang hanya menempati wilayah 7,5 ha dari luas total luas wilayah 33.300 ha. (Profil Desa Komodo tahun 2015)  Artinya,  Artinya, tidak sampai 5 persen dari total wilayah.

 Aturan yang mengeksklusi mengeksklusi sekaligus memiskinan itu sangat menarik kalau membandingkan membandingkan denganevolusi pekerjaan dari penduduk Komodo. Sekitar tahun 2000, sebagian besar penduduk Komodo bekerja sebagai nelayan. Ada sekitar 67 bagang (motor laut penangkap ikan) yang beroperasi. beroperasi . ( Abu Bakar dan Peter J Mous, 1999, Resource Utilization in and Around Komodo National Park, Yayasan Pusaka Alam Nusantera, hlm. y ang berprofesi sebagai 7 ) Hanya sedikit saja yang penjual souvenir dan penjual patung di Loh Liang.

Di bawah rejim Orde Baru (1966-1997), tanahtanah milik penduduk di Loh Liang dengan mudah diambil alih oleh pihak TNK. Namun sampai sekarang, masih bisa disaksikan bekas pagar milik pemiliknya. Pohon angsono angsono sejajar.  Ada juga kuburan dalam dalam kawasan kawasan Loh Liang.  Apa yang membuat membuat perubahan perubahan begitu drastis drastis dan mendasar adalah pemahaman pemahaman konservasi.

Kini keadaannya terbalik. Kurang Kurang dari 10 bagan saja yang beroperasi menangkap ikan, sementara sebagian besar sudah menjual patung dan souvenir . Peralihan pekerjaan itu  juga tidak didorong semata-mata oleh alasan bahwa menjual patung lebih menguntungkan atau tidak, tetapi juga karena pemerintah terus-menerus terus-menerus memfasilitasi penduduk lokal untuk terlibat dalam pariwisata.

35

Meskipun pada permulaan, kenyataan tersebut sungguh menguntungkan, namun sekarang tak sedikit yang pesimis dengan masa depan pekerjaan sebagai pengrajin dan penjual kerajinan itu. Pasalnya, di tempat jual patung dan souvenir itu terdapat 150 orang yang menjual produk yang sama. Padahal tampilan tempat jual itu tidak menarik pengunjung. Persaingan pun sering terjadi. Karena itu, sering muncul kasus bahwa demi barangnya laku terjual, perahu-perahu motor orang Komodo biasanya mengejar atau menjumpai kapal wisatawan di laut. Lalu bagaimanakah kehidupan masyarakat Komodo selanjutnya? Seberapa jauh mereka akan bertahan? Masyarakat Komodo pada umumnya masih menaruh harapan besar bahwa pariwisata memberikan manfaat lebih besar bagi bagi masyarakat. masyarakat. Tidak cukup hanya terlibat dalam penjualan souvenir dan patung. Tidak cukup hanya diberikan pelatihanpelatihan kerajinan. Tidak cukup hanya menjadi naturalist guide  di  di Loh Liang. Di tengah ketiadaan ruang gerak bekerja, pemerintah semestinya mampu membuka lebih banyak alternatif di bidang pariwisata.

Setelah peluang pariwisata dibuka melalui kehadiran BTNK, sekarang ini pemerintah secara terus-menerus mempromosikan tumbuhnya pariwisata di pulau Komodo melalui berbagai proyek pemerintah. Pada tahun 2011, Komodo ditetapkan sebagai salah satu dariSeven dariSeven Wonders of Nature . Pada tahun 2013 diselenggarakan Sail Komodo  yang menggunakan dana APBN sebesar 3,7 trilliun. Even akbar lain adalah Tour de Flores  yang memakan dana sekitar 32 milliar pada tahun 2016. Pada tahun ini juga, direncanakan terbentuknya Badan Otoritas Pariwisata senilai 16,4 trilliun.

 Akan tetapi, sejauh sejauh ini kesempatan kesempatan itu rupanya masih sangat tertutup sekali. Sarana pendukung untuk terlibat dalam pariwisata masih sangat terbatas. Akses pendidikan untuk warga Komodo, misalnya, saja masih terkatung -katung. Baru-baru ini, pembangunan pembangunan SMA dibatalkan lantaran, salah satunya, mempertimbangkan mempertimbangkan kawasan konservasi. Sementara, untuk terlibat dalam usaha atau bisnis, belum maksimal karena akses terhadap modal terbatas. Karena tanah-tanah tidak berserfifikat, mereka tidak bisa melakukan akses terhadap modal di bank.

Industri Pariwisata dan ketidakadilan sosial

secara signifikan tiap tahun. Di Kota Labuan Bajo, sebagai pintu masuk menuju TNK, investasi tumbuh pesat. Jumlah peredaran uang sudah mencapai lebih dari 800-an milliar (bandingkan tahun 2012). Kapal-kapal wisata berkeliaran. Jumlah hotel-hotel dan restoran sudah mencapai 40-an.

Kenyataan itu tidak terlepas dari perubahan pandangan soal konservasi. Konservasi sebelumnya hanya dipandang sebagai bentuk perlindungan atas alam sehingga tidak merangsang masifnya bisnis pariwisata. Namun semenjak terjadi privatisasi manajemen manajemen area konservasi k onservasi oleh PT. Putri Naga Komodo, konservasi diartikan  “konservasi pertumbuhan”. pertumbuhan”. Konservasi pertumbuhan adalah pembangunan berkelanjutan dimana alam berubah artinya. Dari “harta yang harus dirawat” menjadi “kekayaan yang menghasilkan menghasilkan sesuatu yang harus dirawat”. ( Maribeth Erb, The Dissonance of Conservation: Environmentalities Environmentalities and The Enviromentalism Enviromentalism of The Poor in Eastern Indonesia, dalam THE RAFFLES BULLETIN OF l. –23)    3) l. ZOOLOGY 2012 Supplement No. 25: 11 –  2

Sekali lagi, kenyataan lain dari konservasi menunjukkan bahwaTaman Nasional Komodo sudah membuka ruang pariwisata seluasluasnya. Dari TNK, pemerintah sudah memperoleh pendapatan mencapai 18-20 milliar per tahun. Industri pariwisata tumbuh

Di Komodo pembangunan SMA dibatalkan lantaran, salah satunya, satunya, mempertimbangkan mempertimbangkan kawasan konservasi.

36

Dengan begitu, peluang wisata tidak lagi terbatas pada komodo lagi, tetapi juga menjangkau dan mengeksploitasi wisata alam seperti diving, snorkeling, dan jelajah alam. Hal itu beralasan mengingat kekayaan bawah laut di kawasan Konservasi sangat kaya dan terpelihara.  Ada sekitar 1000 jenis jenis ikan, 260 jenis karang dan 70 jenis bunga karang (sponge) dan banyak invertebrata lain yang dapat di jumpai di banyak tempat di Taman Nasional ini ( http://  http://  kupang.tribunnews.com/2016/01/03   )  Wisata  Wisata bahari dalam kawasan TNK, misalnya, dinobatkan sebagai destinasi snorkeling terbaik dunia atau Worlds Best Snorkeling Destination  berdasarkan survei CNN pada 2015. Dalam survei Swiss contact pada tahun 2011, urutan teratas teratas tujuan wisatawan ke Pulau Komodo, selain melihat Komodo adalah diving dan snorkeling. Di Labuan Bajo, sudah ada sekitar 47 dive operator dengan estimasi penerimaan minimal mencapai 30-an milliar per tahun. Dengan investasi semakin besar dan tawaran wisata yang semakin banyak, target kunjungan wisatawan juga sudah semakin meningkat. Sepanjang periode 1970-1990-an, jumlah wisatawan berkisar 20-40 ribu pengunjung, kini keadaannya sudah meningkat pesat.Tahun 2015, tercatat jumlahnya mencapai 90 ribu wisatawan. Ditargetkan tahun 2019, yakni hanya dalam jangka waktu tiga tahun, jumlah kunjungan bisa mencapai 500 ribu kunjungan. k unjungan. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebesar lima kali lipat. Akan tetapi, tetapi, yang mengkhawatirkan, mengkhawatirkan, sebenarnya perkembangan fantastis itu tidak tanpa catatan miris selama ini.

Bersamaan dengan pertumbuhan pariwisata yang semakin dashyat itu, eksploitasi dan pencaplokan sumber daya publik juga semakin menjadi jadimelalui upaya privatisasi privatisasi dan pencaplokan pulau-pulau, pesisir, pantai, tanah, dan air.

Sebagai contoh, penjualan pulau Punggu pernah heboh pada tahun 2011 karena terpampang nyata dalam situs www.skyproperty.com. Memang www.skyproperty.com.  Memang jamak bahwa di daerah destinasi pariwisata, cara-cara akumulasi modal ditempuh melalui pencaplokan penguasaan sumber daya publik. Melalui berbagai regulasi dan konspirasi dengan elite politik, investor dengan mudah mencaplok sumber daya publik tersebut. Lalu, apa artinya pertumbuhan pariwisata begitu dasyhat bagi penduduk dalam Komodo? Bagaimana keterlibatan mereka dalam pariwisata? Keterlibatan dalam bidang pariwisata sebagai lapangan kerja masih sangat terbatas. Belum sampai 10 orang yang terlibat dalam operator wisata. Sekitar 20 orang yang terlibat sebagai naturalist guide  (tenaga harian lepas). Selebihnya hanya menjadi penjual souvenir dan patung. Keterlibatan lebih jauh memang tidak bisa diharapkan karena pariwisata dalam konteks Manggarai Barat diaplikasikan tanpa didahului perencanaan, pertimbanganpertimbangan dan persiapan yang matang. Masyarakat secara umum belum paham bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam pariwisata dengan segala logikanya. Janji-janji pariwisata seperti ramah lingkungan, mudah menciptakan lapangan kerja, dan diversifikasi model ekonomi, diterima begitu saja sebagai sektor pendorong kemajuan ekonomi. (Maribeth Erb,Sailing to Komodo: Contradictions of tourism and development in eastern Indonesia. ASEAS –   Austrian Journal Journal of South-East Asian Studies, Studies, 8  (2), 143-164.)  Tidak seperti kepada investor yang difasilitasi dan dirangsang oleh berbagai regulasi dari pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam pariwisata masih bersifat optional. Selain itu, bagi penduduk Komodo, raupan keuntungan dari bisnis pariwisata dan kehadiran konservasi yang begitu dibanggakan belum memberikan manfaat secara signifikan.

37

Dari BTNK, penduduk kampung Komodo hanya mendapat kegiatan pelatihan-pelatihan saja. Dari alokasi anggaran, kelihatan jelas ketimpangan dan ketidakberpihakan kepada masyarakat lokal. Pada tahun 2017, misalnya, direncanakan anggaran untuk TNK sebesar 40 milliar namun hanya 1 milliar untuk kegiatan pelatihan-pelatihan. pelatihan-pelatihan. Sementara dari sektor pariwisata, terutama dari pink beach , pemerintah desa tidak bisa memungut retribusi apa-apa. Sebenarnya, jangankan untuk penduduk Komodo, untuk Labuan Bajo saja dimana aktivitas pariwisata sudah sedemikian lebih dashyat, belum ada distribusi manfaat yang merata bagi penduduk secara umum. Dari data tahun 2012, misalnya, tercatat peredaran uang sudah mencapai lebih dari Rp 838 83 8 miliar. (http://m.tempo.co/read/new (http://m.tempo.co/read/news/2012/08/09/) s/2012/08/09/) Namun dari jumlah itu, sebagian besar diterima oleh operator wisata dan pengusaha kapal k apal wisata (75,55%). Sebanyak 2,09 % diterima oleh pengelolah TN. Komodo dan pemerintah daerah. Sebanyak 22, 36 % terdistribusi pada pengusaha hotel, restoran dan toko retail/ souvenir. Sementara manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat sangat kecil karena penyerapan tenaga kerja yang terbatas sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.( masyarakat.( Wahyuti E., Wibowo T., dkk. 2013. Kajian Peranan Taman Nasional Komodo dalam perekonomian Kabupaten Manggarai

Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pengembangan Aspek Pemanfaatan Ekowisata). Labuan Bajo: Balai Taman Nasional Komodo.)  Bertolak dari itu, ucapan menteri pariwisata,  Arief Yahya, “semakin “semakin lestari, lestari, semakin sejahtera” dalam upaya pembentukan Badan Otoritas Pariwisata jelas-jelas dipertanyakan. Sejahtera untuk siapa? Lestari untuk siapa? Setelah tiga dekade, BTNK terhitung gagal.

Di satu pihak mampu memfasilitasi dan menopang berkembangnya industri pariwisata; pariwisata; namundi pihak lain gagal mendorong hak-hak masyarakat lokal terhadap akses ekonomi. Karena itu, berkembangnya bisnis pariwisata bisa saja hanya mereproduksi ketimpanganketimpanganketimpangan yang ada. Bagi penduduk Komodo, sebelum menikmati  janji-janji pembangunan pembangunan pariwisata itu, mereka sudah terbiasa menyaksikan ketidakadilan. Meskipun di pintu masuk kampung tertulis “kampung ekowisata”, mereka terbiasa tidak disinggahi kapal-kapal wisata karena tak satu pun yang bisa ditawarkan jadi atraksi wisata. Pulau Komodo sebagai ikon pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata masih menyimpan banyak ironi ketimbang kebanggaan bersama. []

38

CATATAN 3

Konservasi Kepentingan melalui Badan Otoritas Pariwisata Gregorius Afioma

 A

tas nama pembangunan industri pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, presiden Joko “Jokowi” Widodo berencana membentuk Badan Otoritas Pari-  wisata  (BOP)  (BOP) Labuan Bajo pada tahun 2016 ini. BOP adalah lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden dan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Kepres). Adapun upaya-upaya yang ditempuh melalui BOP dalam mengembangkan pariwisata adalah pembangunan destinasi pariwisata, perbaikan akses infrastruktur dasar (air, listrik, jalan, bandara, dan pelabuhan) dan penyediaan hotel dalam kerja sama dengan pihak swasta.

Didesain untuk menciptakan suasana kompetisi dan menggenjot pertumbuhan industri pariwisata, kelembagaan BOP diharapkan banyak bermitra dengan pihak swasta. Dalam pelaksanaan, misalnya, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga para ahli muda dan pelaku pariwisata. Sedangkan soal pendanaan, selain bersumber dari APBN senilai 16 trilliun, BOP dapat memperoleh memperoleh dana sumbangan yang tidak mengikat dan dana usaha sendiri. Terkait dana usaha sendiri ini, BOP misalnya, dapat menjalin kerja sama dengan pengembang setempat.

Terpilihnya Labuan Bajo tidak terlepas dari keberadaan Taman Nasional Komodo (TNK) yang dibentuk sejak tahun 1980. TNK adalah rumah bagi satwa langka Komodo ( Varanus Komodoensis)  dan  dan aneka biota laut. Sementara Labuan Bajo, ibu kotaKabupaten menjadi pintu gerbang menuju TNK. Karena kekayaan alam itu, TNK kini menjadi target destinasi pariwisata dunia, tidak hanya untuk melihat komodo tetapi juga kegiatan wisata seperti  dan trekking. Karena itu, snorkeling,diving  dan tuntutan pembangunan di kota Labuan Bajo sebagai pintu gerbang dan zona penyanggah TNK sangatlah mendesak. Indikator utama dari kehadiran BOP Labuan Bajo adalah peningkatan kunjungan wisatawan dan penerimaan negara. Pada tahun tahun 2019, pemerintah menargetkan 20 juta kun jungan ke Indonesia. Labuan Bajo terpilih terpilih menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas 2016 demi memenuhi target nasional tesebut. Melalui pembentukan BOP Labuan Bajo 2016, ditargetkan jumlah kunjungan mencapai 500 ribu wisatawan pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 5 kali lipat dari jumlah wisatawan pada tahun 2015 yakni sebesar 90 ribu wisatawan.

39

Persoalan Pariwisata Dari gambaran BOP demikian, kelihatan jelas bahwa BOP tidak berupaya menyoalkan dan memperhatikan memperhatikan hak-hak politik dari komunitas lokal di tengah perkembangan sektor pariwisata. Sebaliknya, sebagaimana even-even promosi pariwisata sebelumnya, kelembagaan kelembagaan BOP hanya memperkuat pertumbuhan industri pariwisata melalui pengembangan destinasi pariwisata, pembangunan pembangunan struktur industri pariwisata, managemen promosi pariwisata, dan pengembangan regulasi serta operasional di bidang pariwisata. Dalam kenyataannya, selain membawa perkembangan pesat terhadap sektor pariwisata, upaya konservasi dan pariwisata di kawasan TNK selama ini jugamenyebabkan konflik agraria yakni pencaplokan kepemilikan, akses, dan manfaat terhadap sumber daya publik seperti tanah, air, pesisir, pantai dan pulau-

pulau dari publik ke sektor privat. Akibatnya, masyarakat dalam zona inti TNK kehilangan hak atas konservasi dan keterbatasan akses kepada sektor pariwisata. Sementara masyarakat pada zona penyanggah, dimana industri pariwisata paling menggeliat,semakin tereksklusi dalam proses pembangunan pariwisata. Dalam tulisan ini, persoalan-persoalan persoalan-persoalan tersebut dapat kita amati dalam dua konflik utama dalam perkembangan TNK. Pertama, periode konservasi atas alam yang berlangsung pada 1980-2000. Pada periode ini, masyarakat lokal kehilangan hak atas konservasi danmenimbulkan konflikagraria.Kedua  konflikagraria. Kedua , periode integrasi konservasi dan pariwisata (2000-sekarang) yang bermula dari upaya privatisasi managemen pengelolahan TNK. Tidak hanya semakin banyak aktor (bisnis) yang muncul tetapi juga terjadi ketimpangan dalam distribusi manfaat . Persoalan kian kompleks.

Pariwisata sebagai penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah. “

”

Dr. Ir. Arief Arief Yahya, M.Sc M. Sc Menteri Pariwisata RI

40

Kehilangan Hak  Atas Konservasi Konservasi Keberadaan Taman Nasional Komodo (TNK) pada tahun 1980 adalah upaya perlindungan terhadap reptil langka terbesar di dunia, Vara-  nus Komodoensis . Upaya itu berkat  “penemuan” sains pada pada tahun 1912 , (Bdk. Timothy Barnard, “Protecting The Dragon: Dutch Attempts at Limiting Access to Komodo Lizards in 1920s and 1930s” dalam jurnal Indo-  nesia, No 92 (Oktober, 2011), hlm. 97-123)  yang kemudian atas nama keresahan kaum saintis itu,diatur regulasi terkait konservasi di tingkat daerah, nasional, dan ketetapanketetapan internasional.  Yang paling menentukan, menentukan, tentu saja, penetapan TNK dimana tanggung jawab pengelolahan konservasi berada di bawah Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). (Bdk. Sandra -Context: A case study Pannell, “in a Global -Context: from World Heritage Listed Komodo National Park, Eastern Indonesia,” James Cook Univer-  sity, Cairns, Australia, 55-61)  Pada satu titik, upaya itu membuat upaya konservasi menjadi jauh lebih tersistematis dan mampu memberdayakan potensi-potensi kekayaan alam lain dalam kawasan k awasan terlindungi. Selain komodo, setidaknya tercatat ada sekitar puluhan pulau, 1000 jenis ikan, 260 jenis karang dan 70 jenis bunga karang (sponge) dan banyak invertebrata lain yang dapat di  jumpai di banyak tempat tempat di Taman Taman Nasional ini ( http://kupang.tribunnews.com/2016/01/03/  http://kupang.tribunnews.com/2016/01/03/   )  yang kini menjadi daya tarik wisata diving , snorkeling , dan trekking. Persoalannya, pandangan sains terhadap alam ternyata membawa implikasi sosial dan kultural yang serius terutama bagi penduduk dalam kawasan sampai sekarang. Mengadaptasi model konservasi berbasis eksklusi dari Amerika Serikat, upaya konservasi dengan sendirinya mengabaikan pandangan masyarakat lokal atas alam dan komodo. Sebagai akibatnya, masyarakat lokal tercerabut dari akar kultural k ultural dan kehilangan hak-hak agraria. Konservasi BTNK menegaskan bahwa keberlangsungan Komodo hanya mungkin terjadi jika

tanpa intervensi manusia. Manusia dipandang kompetitor yang dapat memusnahkan Komodo. Karena itu komodo mesti dipisahkan dari keberadaan manusia sekaligus untuk merestorasi kondisi alam yang sudah tidak alami karena aktivitas manusia. Keputusan tersebut dengan sendirinya menyingkirkan penduduk Komodo. Dari tinggal tersebar di sepanjang pulau, mereka menempati kawasan pemukiman terbatas. Bahkan, pada awalnya mereka direncanakan dipindahkan ke pulau Flores. Apalagi mereka hanya diperspesikan sebagai pendatang dari Manggarai, Bima, Sumba, and Bajo dan bahasa yang mereka gunakan hanyalah bentuk campuran dari semua bahasa pendatang (Needham 1986:54). Padahal, penduduk komodo sudah lama hidup  “bersama” Komodo. Komodo. Berdasarkan Berdasarkan mitos yang yang diyakini penduduk, komodo dianggap sebagai saudara. Komodo dipanggil sebae , artinya sebelah (kembaran). Kebersamaan Kebersamaan itu sangat nyata dalam keseharian masyarakat yang bermata pencarian berburu dan meramu itu. Misalnya, jika mendapatkan hewan buruan, penduduk meninggalkan kepala, organ dalam, dan kaki di hutan untuk komodo. Penelitian Verheijen pada 1982 juga menegaskan bahwa penduduk Komodo sudah menempati pulau tersebut sekitar 2000 tahun yang lalu. Penemuan itu berdasarkan penelitian arkeologi pada tahun 1962. Ia juga menggarisbawahi bahasa Komodo adalah bahasa yang independen, bukan suatu bahasa campuran dari bahasa lain. (1982:256).

Mengadaptasi model konservasi konservasi berbasis eksklusi dari Amerika Serikat, upaya konservasi dengan sendirinya mengabaikan pandangan masyaramasyarakat lokal atas alam dan komodo. Sebagai akibatnya, akibatnya, masyarakat lokal tercerabut dari akar kultural dan kehilangan hak-hak agraria.

41

 Akan tetapi, di bawah rejim Orde Orde Baru yang militeristik, pandangan demikian diabaikan begitu saja. Penduduk Komodo dipaksa menempati kawasan pemukiman terbatas tanpa boleh memiliki hak kepemilikan (sertifikat tanah). Tanah-tanah mereka diambialih begitu saja. Misalnya, luas tanah yang mencapai puluhan hektar di Loh Liang —pintu  —pintu masuk wisatawan — merupakan tanah yang diambilalih dari sekitar 67 orang yang bermukim dan berkebun di sana. Selain itu, mereka juga dilarang berburu dan menebang pohon.

-alih membawa perbaikan pada  “Alih  “Alih-alih upaya konservasi ekoturisme, dan komunitas lokal, upaya privatisasi pri vatisasi itu justru mempertegas berakhirnya kepemilikan dan kedaulatan komunitas lokal terhadap sumber daya yang ada. TNK hanya menjadi properti negara, terpisahkan dari masyarakat”

Selanjutnya, atas nama konservasi, pertumbuhan populasi manusia dalam kawasan sebisa mungkin dibatasi. Gagasan demikian mendorong kelambanan dalam penyediaan fasilitas f asilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti air bersih, dan listrik. Pembangunan Sekolah Menengah Atas pada 2015, misalnya, dibatalkan karena pertimbangan, salah satunya, daerah konservasi.

Cypri Jehan Paju Dale 

Dengan demikian, masyarakat lokal tidak terlibat lagi dalam upaya konservasi. Padahal kepercayaan mereka adalah bentuk upaya konservasi terhadap Komodo. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah menangkap ikan atau menjadi nelayan.

Diskriminasi dalam Industri Pariwisata Memasuki tahun 2000, terjadi perubahan managemen konservasi. Upaya konservasi diintegrasikan pengembangan sektor pariwisata. Perubahan itu dimungkinkan karena faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik ditandai tumbangnya rejim Soeharto yang alergi terhadap kegiatan turisme sebagai kedok penyebarluasan ideologi komunisme. Dimulainya era desentralisasi membuat kegiatan turisme terbuka di daerah-daerah. daerah-daerah. Sementara pertimbangan dari perspektif ekonomi, integrasi konservasi dan pariwisata adalah upaya self-financing  bagi  bagi konservasi dan mendorong pembangunan komunitas lokal.  Atas pertimbangan pertimbangan tersebut, tersebut, perubahan itu pada awalnya ditandai dengan upaya privatisasi managemen konservasi. Pengelolahan TNK diambialih oleh PT. PT. Putri Naga Komodo (PNK) pada 2005 untuk kontrak selama 30 ta-

hun. Pemegang saham saham PNK adalah PT. Jaytasha Putrindo Utama (PT. JPU) dan lembaga Swasta Bisnis Konservasi dari Amerika Serikat, the Nature conservacy (TNC).Untuk TNC sendiri, sebenarnya sudah terlibat sejak tahun 1980 dalam upaya managemen managemen konservasi. Tahun 1995, TNC sudah terlibat aktif dalam pengelolahan TNK bersama pemerintah. Managemen kolaborasi kemudian diinisiasikan karena pertimbangan kekurangan dana konservasi, keterbatasan sumber daya managemen konservasi, dan upaya kontribusi kepada komunitas lokal. ( Bdk. Bdk. Sandra Pannell, Pannell, “in a Global-Context: Global-Context: A case study from World Heri-  tage Listed Komodo National Park, Eastern Indonesia,” James Cook Cook University, University, Cairns, Cairns,  Australia, 55-61)  Untuk  Untuk komunitas lokal, TNC berjanji memberikan pelatihan tourist guide , dive guide , dan pelatihan pembuatan patung dan souvenir. Bagaimana kemudian itu dibuktikan? Upaya itu memperlihatkan memperlihatkan tiga substansi. Pertama , adanya integrasi upaya konservasi dan industri pariwisata. Kedua , privatisasi managemen kawasan yang melibatkan organisasi transnasional dan bisnis privat. Ketiga , pengambilalihan managemen dari komunitas lokal dan pemerintah, menjadi dominasi sektor bisnis privat yang difasilitasi pemerintah. Alih-alih membawa perbaikan pada upaya konservasi ekoturisme, dan komunitas lokal, upaya privatisasi itu justru mempertegas berakhirnya kepemilikan dan kedaulatan komunitas lokal terhadap sumber daya yang ada. TNK hanya menjadi properti negara, terpisahkan dari masyarakat (Dale, 2013).

42

Dalam pelaksaaannya, terbukti masyarakat kian termarginalkan. termarginalkan. Dalam wilayah laut, satusatunya tempat mata pencarian komunitas lokal, dibentuk pula sistem zonasi(9 daerah zonasi) (SK Dirjen PHKA No. 65/Kpts/  DJV/2001; yang direvisi dalam SK Ditjen PHKA Nomor : SK.21/IV-SET/2012)  pada  pada tahun 2000 dalam Master Plan Taman Nasional Komodo. Di tempat tertentu, nelayan tidak boleh mengambil ikan. Penegasan itu disertai patroli ketat dan hukuman tegas seperti siksaan, pemukulan, bahkan pemenjaraan bagi yang melanggar.

Sebagai akibat dari area bisnis, upaya privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik menandai perkembangan kotaLabuan Bajo. Bersamaan Bersamaan dengan keberadaan sekitar 40-an hotel, restoran, dan operator wisata dan jumlah pengunjung yang mencapai 90 ribu pada tahun 2015, terjadi pula konflik agraria seperti pengambialihan pengambialihan penguasaan atas pulau, pesisir, tanah, pantai, dan air. Dari sekitar 170 pulau di sekitar Labuan Bajo, beberapa di antaranya diprivatisasi seperti pulau Bidadari, Kanawa dan Sebayur.

Pada tahun 2001, tercatat ada sekitar 31 orang yang pernah yang dipenjara dalam rentang waktu dari 6 bulan hingga 3 tahun, karena aktivitas berburu rusa dan ilegal fishing . Dalam laporan WALHI, sepanjang tahun 2002-2003, tiga nelayan ditembak oleh pihak Taman nasional dan petugas dalam kawasan dalam sebuah patroli. Sementara itu, sekurangkurangnya 40 nelayan yang pernah disiksa dan ditangkap, dan bebereapa nelayan dan kelurganya dipindahkan dari kawasan Taman Nasional Komodo (WALHI 2004). Sementara itu,  janji keterlibatan masyarakat masyarakat dalam dalam tourist dan dive guide  belum  belum terlaksana secara signifikan. Tekanan demikian menimbulkan gelombang protes dari komunitas nelayan dan organisasi lokal. PNK lalu bubar pada tahun 2010.

Secara terinci disebutkan tentang privatisasi pulau-pulau di sekitar kota Labuan Bajo oleh orang asing. Pulau Bidadari dikelola Ernest Lewandowski sejak 2001 dengan nilai investasi US$382,2 juta. Kemudian Pulau Kanawa dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010. Di pulau tersebut dibangun hotel dan restoran dengan nilai investasi US$35  juta.Begitu pula Pulau Sebayur dikelola dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009 dengan nilai investasi US$2,5 juta.

Meskipun gagal memenuhi hak-hak kehidupan masyarakat lokal, perubahan managemen tersebut sebaliknya justru berhasil membuat TNK dan Labuan Bajo menjadi arena bisnis pariwisata. (Cypri Dale, Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik, 2013 (Labuan Bajo: Sunspirit for Justice and Peace, hlm. 81)  Karena pembentukan sistem zonasi, misalnya, hanya 18,485 ha saja untuk komunitas lokal, sementara 105, 637 ha diperuntukkan bisnis pariwisata seperti diving dan snorkeling, dan hanya 34,311 ha yang benar-benar untuk konservasi murni. Masyarakat dibatasi dalam menangkap ikan, sementara bisnis snorkeling  dan  dan diving berseliweran dalam kawasan TNK. Menjadi semakin  jelas bahwasektor bahwasektor privat bersama bersama pemerintah pemerintah semakin berkuasa dalam memperoleh akses, kepemilikan, dan manfaat sumber daya dan mengontrol masyarakat melalui regulasi yang dibuat.

 Ada pula investor investor asal Belanda Belanda yang kini membuka jasa wisata tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Selain itu, masih ada resor-resor megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di dalam kota hingga punggung Bukit Waringin. (Bdk. http://www.lintasntt.com/cen http://www.lintasntt.com/cengkeraman-  gkeraman-  asing-di-labuan-bajo/   )  Bahkan jual-beli pulau secara terbuka terpampang di laman digital. Misalnya, penjualan Pulau Punggu tahun 2015 dalam www.skyproperty.com. Pembangunan hotel sepanjang 30 garis pantai juga memprivatisasi area pantai sehingga menjadi area tidak bebas masuk. (Bdk. http://www.lintasntt.com/  cengkeraman-asing-di-labuan-bajo/)  Selain itu, ironi masifnya privatisasi atas nama pariwisata terjadi dalam kasus pantai Pede. Pantai seluas 3 hektar sebagai satu-satunya ruang publik itu malah diprivatisasi oleh PT. Sarana Investama Manggabar , milik politisi dan pebisnis, Setya Novanto atas ijin dari pemerintah provinsi pada tahun 2012.

43

Tidak heran kemudian, ketimpangan penguasaan itu menyebabkan ketimpangan distribusi manfaat pula. Manfaat terbesar justru dikuasai oleh sektor privat. Dari tahun 2012,misalnya,  jumlah peredaran peredaran uang mencapai mencapai lebih dari Rp 838 miliar.( miliar.( Bdk. http://m.tempo.co/read/  news/2012/08/09   )  Namun dari jumlah itu, sebagian besarnya diterima oleh operator wisata dan pengusaha kapal wisata (75,55%). Pemiliknya, sebagian besar adalah orang asing. Sebanyak 22,36 %  terdistribusi pada pengusaha hotel, restoran dan toko retail/ souvenir. Sementara, keuntungan bagi pemerintah dalam hal ini pengelolah TNK dan pemerintah daerah hanya sebesar2,09%. sar 2,09%. Manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat sangat kecil karena penyerapan tenaga kerja yang terbatas sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat (Wahyuti, 2013: 53). Jadi, daripada menonjolkan kesetaraan dalam distribusi manfaat, periode ini tidak hanya lebih mencerminkan siapa yang mendapatkan kekuasaan dan siapa yang kehilangan hak, tetapi  juga perbedaan penguasaan atas atas kepemilikan sumber daya mempengaruhi mempengaruhi relasi orang-orang terhadap sumber daya yang ada. Lalu, semakin banyak aktor yang terlibat dalam pertumbuhan industri dan konservasi. Tidak hanya pemerintah dan komunitas lokal, tetapi juga melibatkan NGO konservasi, pemilik restoran, hotel, tour operator, guide, dan korporasi.

Badan Otoritas Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Jika ditarik relevansinya dengan kehadiran k ehadiran BOP, mungkinkah BOP menjawab persoalanpersoalan mendasar dalam komunitas lokal?  Apakah perbedaan perbedaan dan persamaan persamaan dari BOP BOP dengan kehadiran PNK beberapa tahun silam itu? Sejauh manakah sumbangan BOP bagi masing-masing aktor yang berkepentingan dalam periode pertumbuhan industri pariwisata dan konservasi? Dilihat dari tujuan pembangunannya, pembangunannya, kelembagaan BOP merupakan proyek depolitisasi. BOP  jelas-jelas tidak menjawabi menjawabi persoalan persoalan ketimpangan distribusi manfaat sektor pariwisata selama ini. BOP tidak berupaya menyelesaikan

perampasan perampasan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan mata pencarian. Sebaliknya BOP mendorong pertumbuhan industri pariwisata sedemikian sehingga hanya berkutat pada persoalan-persoalan soalan-persoalan teknis. Dalam peta politik nasional, tujuan demikian tidaklah mengherankan. BOP sendiri hanyalah tindak lanjut dari pengembangan pariwisata sebagai platform  pembangunan  pembangunan ekonomi pasca runtuhnya rejim Orde Baru. Kebijakan itu memperhatikan sejumlah faktor antara lain, terjadi peningkatan drastis kunjungan wisatawan ke Indonesia. Indonesia. Dalam rentang rentang waktu 10 tahun, yakni 1985-1995, terjadi kenaikan sampai lima kali lipat. Dari 825,035 pada tahun 1985 menjadi menjadi 5,034,472 pada tahun tahun 1996. Namun pertumbuhan itu terhambat pada akhir dekade 1990-an karena resesi ekonomi di Asia Tenggara. Faktor lain, tidak kondisifnya suasana politik yakni tumbangnya Soeharto dan pemboman pada tahun 2002, dan 2005, sehingga jumlah wisatawan kembali hanya mencapai angka 5,1 juta. (Bdk. Janet Cochrane, “New direction in Indonesia ecoturism”, dalam Tourism in Southeaast Asia: Challenges and new directions (ed. Hitchcock and king), 2008, (Copenhagen: Nias Press, hlm. 254-269)  Selain memperhatikan kunjungan wisatawan, kebijakan itu pula mempertimbangkan mempertimbangkan pertumbuhan pesat kelas menengah yang berdampak pada gaya hidup dan pola interaksi, dan  “desentralisasi Bali” sebagai pusat pusat pariwisata pariwisata setelah kejadian bom bali 2002 dan 2005 yang kemudian masih sejalan dengan politik otonomi daerah.( daerah .( Cochrane, “New direction in -269)  Indonesia ecoturism”, hlm. 254 -269) 

BOP tidak berupaya menyelesaikan perampasan p erampasan hak-hak masyarakat masyarakat lokal atas tanah dan mata pencarian. Sebaliknya BOP mendorong pertumbuhan industri pariwisata sedemikian sehingga hanya berkutat pada persoalan-persoalan teknis.

44

Upaya pemerintah dalam menggenjot sektor pariwisata adalah melaluipenetapan melaluipenetapan regulasi regulasi dan kebijakan. Peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, antara lain berupaya mendorong pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, managemen managemen pemasaran (promosi), dan kelembagaan kepariwisataan. Secara konkret, tindak lanjutnya, antara lain penetapan NTB, NTT, dan Bali dalam satu koridor dengan fokus pembangunan pariwisata pariwisata dan daya dukung pangan nasional dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011-2025. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, keberadaan satwa langka Varanus Komodoen-   menjadi daya tarik wisata utama. Tidak sis  menjadi heran, Labuan Bajo lantas dijuluki sebagai pintu gerbang pariwisata di NTT. Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudoyhono (201020), diselenggarakan promosi dan even promosi pariwisata seperti penetapan Komodo salah satu dari New Seven Wonder of Nature  (2011) dan Sail Komodo  (2013),  (2013), ditambah perbaikan infrastruktur bandara, pelabuhan dan  jalan. Semua itu demi demi peningkatan investasi di bidang pariwisata. Pada pemerintahan Jokowi-Kalla, dorongan pembangunan sektor pariwisata menjadi jauh lebih agresif. Presiden menetapkan 10 destinasi wisata prioritas 2016 atau disebut “10 Bali baru” yang selanjutnya perlu dibentuk Badan Otoritas Pariwisata di masing-masing masing-masing destinasi tersebut demi percepatan pembangunan pariwisata (Bdk. http://www.republika.co.id/be http://www.republika.co.id/berita/  rita/  koran/kesra/16/10/20). Melalui usaha tersebut, ditargetkan kunjungan wisatawan mencapai 20  juta kunjungan pada tahun tahun 2019 dengan target target penerimaan 280 trilliun atau naik dari 9,4 juta

kunjungan wisatawan 2014 dengan penerimaan sekitar 140 triliun. Kebijakan pendukung antara lain pembebasan visa bagi 30 negara. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan sektor pariwisata menun jukkan trend positif dan dan menempati menempati urutan keempat penghasil devisa terbesar di Indonesia yakni sekitar 9,3 persen setelah komoditas minyak kepala sawit, batu bara, dan minyakgas bumi. Menariknya pula, saat ketiga komoditas itu menunjukkan penurunan tiap tahun, sementara sektor pariwisata malah sebaliknya. Penerimaan dari sektor pariwisata dalam tiga tahun terakhir selalu naik, sebesar 10,054,1US $(2013), 11,166,3 US$(2014) dan 11,629.9 US$(2015).  Apalagi, dalam laporan Bank Dunia Dunia kuartal III/ 2016 memperlihatkan bahwa sektor pariwisata sangat menjanjikan karena menyumbangkan 10 % PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan sektor pariwisata membuka keran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, dan menambah eksport, dan memandu investasi infrastruktur. PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8% dengan trend naik sampai 6,9%, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur, manufaktur otomotif dan pertambangan. Spending USD 1 Juta di sektor pariwisata, juga menghasilkan PDB USD 1,7 Juta atau 170%, tertinggi dibanding industri lainnya. Mengacu pada World Travel and Tourism Council , setiap US$1 juta yang dibelanjakan untuk sektor travel dan pariwisata dapat mendukung terciptanya 200 lapangan kerja dan US$1,7 juta PDB bagi Indonesia bdk. ( http://  http://  koran.bisnis.com/read/20161103/245/598614/  saat-anggaran-pariwisata-dipangkas) 

45

Labuan Bajo adalah salah satu yang terpilih sebagai destinasi prioritas. Untuk konteks BOP Labuan Bajo, demi mencapai target nasional itu, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan mencapai 500 ribu kunjungan pada tahun 2019. Jumlah itu lima kali lipat dari jumlah kun jungan wisatawan wisatawan pada 2015 yang masih masih ber jumlah 90 ribu kunjungan.

konservasi dan pariwisata, secara terangterangan pemerintah membuka ruang bagi investasisehingga memasifkan eksploitasi sumber daya alam di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya.

Sejauh ini, berdasarkan data kementerian pariwisata, tercatat sampai dengan tahun 2015,  jumlah investasi meliputi meliputi penanaman penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sudah mencapai 112 investor, mengalami peningkatan dari 36 investor pada tahun 2010. Dari sektor pariwisata terutama hasil pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah untuk PAD hanya sekitar 10, 8 milliar dari total PAD 51.4 miliar pada 2014.

Sementara itu, keterlibatan komunitas lokal masih artifisial. Komunitas lokal tidak hanya menunjukkan kegamangan terlibat dalam industri pariwisata, tetapi juga masih bergulat dengan persoalan pencaplokan dan privatisasi sumber daya publik.

Kenyataan itu lantas mempertajam mempertajam perbedaaan kepemilikan, akses, dan manfaat atas BOP ditugaskan mempercepat mempercepat pembangunan sumber daya publik. Yang terjadi, bukan kondestinasi pariwisata, perbaikan infrastruktur servasi per se  lagi,  lagi, tetapi BOP justru dasar,mempermudahkan dasar,mempermudahkan investasi, dan pro “mengkonservasi”  “mengkonservasi” kepentingan kepentingan berbagai pihak. pihak. mosi. Bahkan, dalam kunjungan ke Cina pada Pemilik operator wisata, hotel-hotel, restoran bulan September 2016,Jokowi sendiri mengunadalah golongan yang kebagian kue pariwisata dang investor Cina untuk berinvestasi di NTT (Bdk. http://bisnis.liputan6.com/read/2594267/  yang paling besar. Pemerintah pusat dan  jokowi-minta-pengusaha-tiongkok-ba  jokowi-minta-pengusaha-tiongkok-bangun-  ngun-  daerah hanya mengambil untung atas tarif labuan-bajo)  masuk, pajak dan retribusi.

Dalam skema pembangunan demikian, dapat disimpulkan bahwa BOP lebih banyak membuka  jalan bagi korporasi korporasi trans-nasional, trans-nasional, NGO, agenagen pembangunan, pemilik modal ketimbang menyelesaikan persoalan-persoalan pencaplokan akibat pertumbuhan sektor pariwisata. pariwisata. Dengan kata lain, institusi BOP muncul karena k arena dinamika pasar global-lokal, sebaliknya tidak berkembang dari organisasi lokal atau masyarakat.

Konservasi Kepentingan Lantas, seberapa jauh BOP membawa manfaat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata? Tekanan pada investasi dan pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberadaan BOP hanya memperjelas posisi Labuan Bajo sebagai area bisnis yang semakin dikendalikan dan dikontrol kaum pemodal atau investor yang difasilitasi pemerintah. Atasnama

Dengan demikian, atas namakesejahteraan masyarakat, upaya pemerintah melalui BOP mencerminkan berkelindannya solusi bersama masalah-masalah. masalah-masalah. Solusi justru memproduksi masalah baru. Sebab pemerintah jatuh pada teknikalisasi persoalan tanpa memperhatikan memperhatikan kenyataan kompleks pembangunan dan pariwisata dalam kehidupan masyarakat. Juga melalui BOP, terlihat jelas j elas bahwa pembangunan masih cenderung teknokratis ketimbang demokratis. Masyarakat secara umum masih diabaikan dari proses-proses pembangunan. Menimbang kenyataan demikian, upaya pemerintahan Jokowi melalui BOP tidak banyak mendorong terciptanya keadilan atas akses kepada kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya publik, tetapi menciptakan bom waktu karena semakin melebarnya ketidakadilan dalam penguasaan dan kontrol atas sumber daya publik. []

46

Bagian V KESIMPULAN

POLA PERAMPASAN SUMBER DAYA PUBLIK DALAM KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KOMODO

S

ebagai catatan akhir dari bentangan uraian panjang di depan, dapat disimpulkan bahwa perampasan sumber daya publik yang menyebabkan terpnggirkannya masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah karena: Pertama , penyerahan akses kepada korporasi (pasar) yang dilakukan oleh negara, selanjutnya negara melegitimasinya melegitimasinya lewat ragam ketetapan entah berwujud undangundang, peraturan, surat keputusan, dan seluruh perangkatnya. Negara tidak hanya membuka ruang, tetapi juga sekaligus menjadi penjaganya. Kedua, ketika akses pengelolaan konservasi dan pariwisata diberikan kepada korporasi, maka system dan mekanisme yang dipakai adalah system dan mekanisme pasar. Itu artinya, pembangunan yang secara substansial mestinya berutujuan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil, beradab dan mensejahterakan mensejahterakan seluruh warga negara, kemudian menjadi simbolik dan hanya jargon semata.

Sebab, pembangunan yang berkarakteristik berkarakteristik pasar orientasinya adalah penumpukan modal, kemudian menginvestasikannya kembali demi keuntungan yang lebih besar. Dalam system dan mekanisme yang demikian, warga negara yang miskin (akan dimiskinkan), yang tak berdaya (akan dibuat tak berdaya), yang hakhak politisnya lemah (akan diabaikan),

sehingga dengan sendirinya akan tersingkir (disingkirkan). Salah satu fakta perihal itu dapat dilihat dalam uraian sebelumnya. yakni ketiga , melalui system zonasi yang dibuat dengan sangat sistematis. Seperti diketahui sistem zonasi dimotori dan disponsori oleh agen-agen proyek konservasi nasional dan transnasional terutama TNC dan PT. PNK. Negara tidak hanya memberikan akses pengelolaannya untuk TNC, tetapi juga melegitimasinya melalui SK Dirjen PHKA No. 65/Kpts/Dj.V/2001 tertanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi TNK yang kemudian mengalami perubahan sesuai dengan SK Ditjen PHKA No. SK.21/IVSET/2012 tertanggal 24 Februari 2012.  Akibatnya kemudian kemudian menyata, kawasan kawasan konservasi diklaim secara pribadi dan diprivatisasi oleh pihak pengelolal. Bahkan para pemodal besar (investor nasional dan trans-nasional) trans-nasional) dapat dengan leluasa ‘memiliki, mengakses dan memanfaatkan’ sumber daya publik dalam Kawasan Taman Nasional Komodo karena ada regulasi yang memastikan itu. Tiga perusahan berikut ini, yang selanjutnya akan menguasai sebagian lahan dan pulau dalam kawasan TNK, yakni PT Komodo Wildlife Ecotourism PT. Segara Komodo Lestari (PT SKL) dan PT. Karang Permai Propertindo (PT KPP) dapat dijadikan sebagai misal.

47

Singkatnya, lewat peraturan-peraturan itu dan institusi-institusi penegakannya, kepemilikan kolektif masyarakat atas “bumi, air, serta segala isinya’, atas sumber daya pengetahuan, identitas kebudayaan dan sosial, ekonomi dan politik di dalam kawasan ini berakhir dengan diambil alih oleh negara yang kemudian diserahkan seluruhnya kepada investor dan korporasi untuk menjadi medan bisnis konservasi, investasi dan pariwisata. pariwisata . (bdk. Cypri Jpd:2014) . Inilah praktik dan model perampasan sumber daya dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Pembangunan atas nama konservasi dan pariwisata yang digemakan begitu masif , pada kenyataannya tidak mencerminkan kehendak memperbaiki kehidupan masyarakat. Justru sebaliknya yang terjadi adalah marjinalisasi terhadap warga setempat. Dengan amat terang dapat dilihat sisi paradoksnya. Di satu sisi pembangunan atas nama konservasi dan pariwisata telah menjadi selubung bagi upaya pencaplokan sumber daya publik sedemikian sehingga terjadi proses privatisasi yang berujung pada akumulasi modal dan kekayaan kepada segelintir orang.

Di sisi yang lain pembangunan atas nama konservasi dan pariwisata mengekslusi masyarakat setempat dari kerber-ada-annya kerber-ada-annya baik secara historis, sosial kultural, politik, maupun ekonomi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah dimanakah posisi negara. Dalam konteks menyoal problem pembangunan dalam kawasan taman nasional komodo, jawabannya tuggal, yakni Negara hadir sebagai fasilitator, perantara sekaligus jalan bagi kepentingan korporasi untuk dengan bebas dan leluasa ‘memiliki, mengakses dan memanfaatkan’ sumber daya warga setempat melalui medan kerja konservasi dan bisnis pariwisata. Negara yang secara institusional hadir melalui pemerintah pusat dan daerah, baik melalui otoritas Pariwisata, Kehutanan dan aparatus penegak hukumnya adalah para fasilitator kapitalisme sekaligus penjaga/penjamin agar rangkaian proses pencaplokan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.[] ditetapkan.[]

48

SUNSPIRIT, For Justice and Peace Jl. Trans Flores, Km. 10, Dusun Watu Langkas Desa Nggorang, Kecamatan Komodo —Labuan  —Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat-Flores, Nusa Tenggara Timur Email: [email protected] Web: www.sunspiritforjusticeandpeace.org

49