Prioritas Pembangunan Nasional Diajukan untuk memenuhi salah satu satu tugas mata kuliah Birokrasi Dosen Pengampu : Drs. Maburok, Maburok, M.Si
Disusun Oleh: Kelompok 1 Abdul Aziz
1158010002
Alya Nuriyah
1158010023
Angga Eka Pratama
1158010028
SEMESTER V/A JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2017
Kata Pengantar
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tentang tentang Prioritas Pembangunan Nasional ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga penulis berterima kasih kepada Bapak Drs. Mubarok, M.Si selaku dosen mata kuliah Administrasi Pembangunan yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan
Bandung, 27 September 2017
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii BAB I .................................................................................................................................. 1 PENDUHULUAN .............................................................................................................. 1 A.
Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B.
Rumusan Masalah ................................................................................................... 2
C.
Tujuan Penulisan ..................................................................................................... 2
BAB II ................................................................................................................................. 3 PEMBAHASAN ................................................................................................................. 3 A.
Kondisi Umum Pembangunan di Indonesia ............................................................ 3
B.
Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia ............................................................ 7
C. Meningkatkan Pembangunan di Indonesia ............................................................... 14 BAB III ............................................................................................................................. 20 PENUTUP ........................................................................................................................ 20 A.
Kesimpulan ........................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 22
iii
BAB I PENDUHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar,terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraanhidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupanyang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratamaterial dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional mengalami pasang surut. Dimulai pada masa Orde Lama, pembangunan nasional lebih diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan nasional disektor lain terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan. Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan sektor pertanian sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini, dengan tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.
1
B. Rumusan Masalah
1. Apa Kondisi Umum Pembangunan di Indonesia ? 2. Apa Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia ? 3. Apa Saja Cara Meningkatkan Pembangunan di Indonesia ? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan di Indonesia ? 2. Mengetahui Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia ? 3. Mengetahui Saja Cara Meningkatkan Pembangunan di Indonesia ?
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Pembangunan di Indonesia
Bila kita tinjau, pemerintahan Jokowi sudah membenahi beberapa sektor yang dimasa sebelumnya cenderung tak terbenahi. Di sektor energi, pemerintahan Jokowi sudah melakukan pembubaran Petral yang buahnya membuat PT Pertamina menghemat anggaran sebesar Rp 250 miliar per hari. Untuk diketahui, Petral selama ini diduga kuat menjadi sarang pemburu rente yang kerap mengeruk keuntungan di masa lalu, terutama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya membubarkan Petral, Pemerintahan Jokowi juga bergegas membangun kilang-kilang baru. PT Pertamina sudah punya rencana membangun kilang BBM di Tuban, Jawa Timur berkapasitas 300.000 barel per hari. Pemerintah juga berrencana membangun kilang di Pontang,Kalimantan Timur dengan kapasitas kilang sebesar 350 ribu barel. Guna "mengejar" realisasi kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-8 pekan lalu yang salah satu tujuannya adalah membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pada era Jokowi ini pula, kilang TPPI (Trans Pacific Petroleum Indonesia) di Tuban Jawa Timur dioperasikan kembali pada November 2015. Dengan beroperasinya kilang ini, serta mulai beroperasinya juga unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di Gilacap Jawa Tengah tahun ini, impor BBM Premium Pertamina bisa berkurang 30%. Sedangkan selama sepuluh tahun era SBY, tak ada satupun kilang baru yang muncul. Entah apa penyebab ketiadaan pembangunan kilang ditengah terus bertambahnya konsumsi BBM nasional. Namun, jawaban untuk keheranan ini mulai bisa didapat tatkala pihak Pertamina
3
mengatakan bahwa pembangunan kilang baru selama ini dihalangi oleh pemerintahan sebelum Jokowi. Pemerintah Jokowi juga telah tegas menjaga kedaulatan energi nasional. Blok migas Mahakam di Kalimantan Timur yang selama ini dikuasai perusahaan Perancis Total resmi akan diserahkan ke Pertamina pada 2017. Sedangkan pemerintahan SBY justru memperpanjang penguasaan perusahaan Amerika Exxon Mobil di blok Cepu, Jawa Tengah. Di bidang infrastruktur pemerintahan Jokowi telah memulai dan mengawasi ketat berbagai proyek, termasuk yang mangkrak di era pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Jokowi telah meresmikan pembuatan jalan tol Trans Sumatera tahap I dari Lampung-Palembang-Indralaya pada April 2015. Selain itu, Presiden juga telah meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah yang berkapasitas 2.000 megawatt. Proyek PLTU terbesar di ASEAN ini telah mangkrak selama empat tahun. Berbagai proyak infrastruktur lain seperti Waduk Jatigede, Sumedang, jalur LRT jurusan CibuburCawang dan Bekasi Timur-Cawang dan jalur MRT trayek Lebak BulusKebayoran Baru-Senayan-Bundaran Hotel Indonesia juga mulai dikebut di era Jokowi. Tak hanya Jawa dan Sumatera, pulau-pulau lain yang selama ini seakan dianaktirikan dalam pembangunan juga tak lepas dari garapan pemerintahan Jokowi. Anggaran sebesar Rp 16 triliun digelontorkan untuk membangun infrastruktur di perbatasan Kalimantan yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat. Sebuah bukti bahwa pemerintahan Jokowi tak menganggap daerah perbatasan sebagai daerah "pinggiran" Republik ini. Di Papua, Kondisi infrastuktur jalan darat yang tidak memadai menjadikan jalur udara sebagai andalan untuk pengangkutan orang dan barang, termasuk berbagai kebutuhan pokok di Papua. Dalam kacamata ekonomi, hal tersebut menyebabkan mahalnya biaya distribusi, yang berarti secara otomatis juga menaikkan harga berbagai barang kebutuhan pokok tersebut,terutama di 4
pedalaman Papua. Upaya untuk menurunkan biaya distribusi dari satu kabupaten kekabupaten lain di wilayah Papua terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui pembangunan infrastuktur jalan raya Trans-Papua. Terdapat 10 ruas jalan yang jika tersambung semua akan memiliki panjang yang mencapai 4.325 kilometer (km). Hingga saat ini, jalan Trans-Papua yang sudah tersambung mencapai 3.498 km, dengan kondisi jalan aspal mencapai 2.075 km dan sisanya masih berupa tanah. Sedangkan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. Presiden Jokowi menargetkan infrastruktur Trans-Papua paling lambat sudah dapat tersambung maksimal tahun 2019. Selain pembangunan Trans-Papua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang memasuki fase studi kelayakan (feasibility study). Kebutuhan dana proyek kereta api Papua untuk rute SorongManokwari diprediksi mencapai Rp 10 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 300-400 km, yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Provinsi Papua Barat. Pemerintahan Jokowi juga membenahi berbagai keburukan di masa lalu. Ganti rugi pada korban lumpur Lapindo dituntaskan pemerintah Jokowi di tahun ini. Kasus ini tak pernah tuntas selama 8 tahun dibawah kepemimpinan SBY. Menurut hatree.net ada beberapa proyek mangkrak di era SBY yang berhasil Presiden Jokowi selesaikan, seperti: 1. Pembangunan LRT Cibubur Dukuh Atas 2. Pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat 3. Pembangunan Bendungan Jatigede mangkrak 50 Tahun 4. Pembangunan Waduk Nipah di Madura 17 Tahun mangkrak 5. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan 6. Penantian panjang 12 tahun Pembangunan Jembatan Dr Ir Soekarno 7. Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon 8. Jalan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang mangkrak 9 tahun 9. Pembangunan Bajulmati, Salah satu bendungan yang mangkrak
5
10. Waduk Paya Seunara di Aceh mangkrak sejak tahun 2001. Dalam hal perizinan in:estasi, pemerintah Jokowi telah berupaya mempersingkat waktu Izin investasi untuk para investor melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di era pemerintahan SBY, investor harus bersabar menunggu sampai 2 tahun bila ingin menanamkan modalnya di Republik ini secara tuntas. Di era Jokowi, melalui PTSP, proses pengurusan Izin investasi hanya memakan waktu 3 jam. Pemerintahan Jokowi juga telah bertindak nyata menyelamatkan kekayaan laut nasional dari perampokan nelayan asing. Selama era pemerintahan sebelumnya, perampokan ikan telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun per tahunnya tanpa ada tindakan nyata untuk menghentikan aksi tersebut. Di era Jokowi, upaya memerangi perampokan ikan sejak
pemerintahan Jokowi
terbentuk telah mengamankan sekitar Rp 100 triliun uang negara. Untuk perekonomian di era Jokowi, "wajah" nya juga tak terlalu suram. Ditengah kondisi perekonomian global yang cenderung menurun pada 2015, neraca perdagangan Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2015 BPS mencatat surplus USD 8,16 miliar. Hal ini dikarenakan ekspor mencapai USD 127,22 miliar dan impor hanya USD 119,05 miliar. Dan di era Jokowi, pemerintah berhasil mencatat sejarah baru dalam penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per 25 Desember 2015 mencapai Rp 1000 triliun, dan ini merupakan angka penerimaan pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dengan program-program pembangunan yang telah di lakukan pemerintah tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan masyarakat turut berpartisipasi dan menjadi subyek dalam setiap pembangunan yang terjadi, termasuk dalam aliran arus investasi dan pembangunan industri. Sehingga nilai tambah yang tercipta dalam proses pembangunan akan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.
6
B. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki , baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Untuk membangun suatu bangsa diperlukan sumber daya baik alam maupun manusia. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan subyek yang aktif dan menentukan, bukan obyek yang pasif dan ditentukan sebagaimana kedua psikis yang dimilikinya Sumber Daya Manusia melakukan berbagai kegiatan, yang salah satu diantaranya disebut bekerja sebagai usaha mewujudkan eksistensi organisasi/ perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Globalisasi merupakan proses mendunia dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi. Kini kita merasa dunia semakin menyusut, dengan kecanggihan teknologi kita tidak tersekat lagi oleh ruang dan waktu. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja dan dimana saja. Tetapi dibalik kecanggihan dan perubahan yang terjadi dapat menimbulkan ketimpangan jika kita tidak siap dengan adanya perubahan sehingga bisa terjadi ketimpangan budaya yang tentunya akan merugikan kita.
7
Permasalahan dunia dan permasalahan nasional yang semakin komplek menuntut kita untuk senantiasa belajar agar tidak gagap terhadap perubahan. 1. Pengertian Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri yaitu tubuh ( fisik / jasmani) sebagai unsur materi, dan jiwa yang bersifat non materi. Hubungan kerja yang paling intensif dilingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan para pekerja (staf) yang ada di bawahnya. Hubungan kerja semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetetif pada masa yang akan datang. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, kira-kira terdapat 232,516.8 juta jiwa lebih penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar dari segi kuantitas. Menurut data dari Human Development Indeks, Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia dari segi kualitas sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku
8
pembangunan yang handal.
Permasalahan Terkait Pembangunan SDM di
Indonesia yaitu: a. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor terutama terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Salah satu aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia masih rendah juga akibat tidak relevannya pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja. Urgensi
pengentasan
pertimbangan
dan
pengangguran
kecenderungan
didasarkan
yang
pada
menyangkut
beberapa
kesejahteraan
masyarakat, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan serta tuntutan dan kebutuhan pasar dunia dalam arus globalisasi. Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open nemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
b. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar
9
yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. c. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. d. Berbagai program telah banyak dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga masalah penggangguran dapat diminimalisasi. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis peran serta masyarakat yang dinilai penting, selain karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan kualitas sumber daya manusia, juga karena hakikat pendidikan adalah emansipatoris,
yang
bermakna
partisipatoris
dalam
gerakan
memberdayakan manusia. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia guna mengatasi pengangguran adalah dengan melalui pelatihan yang berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan sanggarsanggar kegiatan belajar yang ada dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif, meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan, memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh, serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat. e. Orientasi Pendidikan Di Indoensia Terkait Pembangunan SDM Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah menjadi keniscayaan. Sayangnya, beragam persoalan masih melilit dunia pendidikan sehingga hasilnya kontraproduktif bagi pengentasan
10
masalah pengangguran. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan perlu terus ditingkatkan, karena secara fundamental
pendidikan
dilakukan
bersama-sama
oleh
keluarga,
masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan yang sejatinya menyiapkan peserta didik yang bisa hidup mandiri malah terjebak kepada penciptaan ketergantungan. Para lulusan bukan hanya gagal menciptakan lapangan kerja, tetapi juga tidak sanggup memenuhi tuntutan dunia kerja yang ada antara lain karena tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan (mismatch). Manajemen pendidikan yang terjebak pada kekakuan birokrasi dan proses pembelajaran yang masih terbatas pada pemberian pengetahun makin menjauhkan
mutu
lulusan
pendidikan
dari
tuntutan
dunia
kerja.
Kesenjangan ini muncul antara lain karena lembaga pendidikan belum menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Fakta bahwa jenjang pendidikan yang ditamatkan berbanding terbalik
dengan
kemandirian
dan
kemampuan
berwirausaha
mengindikasikan dua hal. Pertama, pendidikan persekolahan turut menyumbang dan terus memicu tingginya angka pengangguran. Kedua, sebagian besar anggota masyarakat yang menjalankan usaha mandiri dan rumah tangga adalah lulusan pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, jumlah mereka yang tidak tamat sekolah lebih besar dibanding lulusan perguruan tinggi yang mampu mengelola usaha mandiri dan rumah tangga. Dengan demikian, usaha kecil dan menengah yang diklaim sebagai soko guru perekonomian bangsa digerakkan oleh warga masyarakat yang hanya menamatkan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meningkatnya jumlah
penganggur
akibat
kegagalan
lembaga
pendidikan
dalam
mengantisipasi perkembangan dan tuntutan dunia kerja diyakini akan makin melemahkan daya saing bangsa. Padahal, kompetisi pada tingkat global bukan lagi sekedar wacana. f. Perkembangan IPTEK
11
Keberdayaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor penentu dalam kemampuan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Kekayaan dalam sumber daya alam ternyata tidak menjamin suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang kaya, maju dan kuat. Besarnya jumlah penduduk bukan pula merupakan faktor penentu. Selama ini, negara-negara berkembang, terbelakang dan miskin sangat mengandalkan bantuan dari negara-negara kaya. Bantuan berupa program alih teknologi, keberhasilannya akan sangat tergantung kepada kemampuan dalam menyerap teknologi tersebut. Disamping itu, program alih teknologi akan terbatas pada bidang teknologi madya, teknologi primitif yang sudah usang dan tidak akan mencakup bidang teknologi strategis. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa kemajuan dan kesejahteraan setiap bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pengalaman menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang hancur lebur selama perang dunia dapat dengan cepat bangkit lagi hanya karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sangat tinggi. Adalah lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang bernilai tambah sangat tinggi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi rendah yang bernilai tambah kecil. Selarna ini negara-negara berkembang dan miskin tetap mengandalkan hasil-hasil tradisional seperti hasil pertanian, kehutanan, bahan tambang, bahan mentah, industri padat karya atau industri primitif yang memanfaatkan tenaga kerja yang murah. 3. Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia
Perlu diakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, dalam setiap hal, perlu sekali dipikirkan pemilihan bibit unggul diantara sumber daya manusia yang ada dan selanjutnya pembinaannya menjadi sumber daya manusia yang berdaya dan berguna. Dalam
12
Peningkatan
Kualitas
Sumber
Daya
Manusia
seharusnya
pemerintah
memperhatikan beberapa hal diantarannya yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus membaik namun tidak diikuti penurunan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran mengimplikasikan adanya
ketimpangan
pendapatan
dan
ketidaksamaan
kesempatan
dalam
menikmati pembangunan dan hasil-hasilnya. Kesenjangan bisa terjadi akibat terbatasnya akses, yang antara lain disebabkan rendahnya keterampilan yang dimiliki guna terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Kedua, masalah pengangguran penting didekati dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena terkait fakta bahwa pengangguran terjadi bukan semata-mata terbatasnya lapangan pekerjaan tetapi juga akibat tidak relevannya pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja (Depdiknas, 2006). Ketiga, masalah pengangguran harus mendapat perhatian serius karena kesenjangan sosial yang muncul akibat pengangguran dan terbatasnya akses terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya dapat mengikis rasa, paham, dan semangat wawasan kebangsaan (Jusuf, 2007). Bila tidak ditangani, pengikisan wawasan kebangsaan bisa mengancam integritas wilayah dan integrasi bangsa. Lebih-lebih Indonesia secara geopolitik amat strategis. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis peran serta masyarakat dinilai penting selain karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan kualitas sumber daya manusia, juga karena hakikat pendidikan adalah emansipatoris (Poespowardojo, 2007), yang bermakna partisipatoris dalam gerakan memberdayakan manusia. Hal ini pun sejalan dengan paradigma
pembangunan
pendidikan
yang
diletakkan
pemerintah,
yakni
pembangunan pendidikan yang bersoko pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kesimpulan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, 13
pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung saat ini. Pengamatan sejarah perkembangan berbagai bangsa menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, luasnya wilayah yang dikuasai, juga tidak oleh besarnya kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesejahteraan suatu bangsa tampaknya sangat tergantung pada kemampuannya menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sudah semestinya untuk dikembangkan dalam pembangunan di Indonesia. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi. C. Meningkatkan Pembangunan di Indonesia Tidak sedikit sebagian masyarakat menginterpretasikan pembangunan
dengan pembangunan yang bersifat fisiktasi, kasat mata, seperti pembangunan jalan tol, masjid, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar, dan sebagainya. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh di segala bidang demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk itu ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia yaitu : 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
Meskipun meningkat, kualitas sumber daya manusia Indonesi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya menempati urutan ke 112 dari 175 negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dihadapkan pada beban yang berat dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin dan rendahnya tingkat pendidikan 14
angkatan kerja yang di dominasi oleh lulusan SD ke bawah. Kompleksitas penanganan sumber daya manusia juga semakin meningkat dengan persebaran penduduk yang tidak merata terutama ke Jawa dan daerah perkotaan. Prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat,
kehidupan
beragama,
dan
ketahanan
budaya
ditempuh
melalui
pembangunan bidang sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, agama, dan budaya serta pembangunan bidang-bidang lain yang terkait. Di bidang sumber daya manusia, prioritas tersebut dicapai melalui upaya-upaya pokok sebagai berikut : 1) Mengendalikan meningkatkan
jumlah
dan
pelayanan
laju
kesehatan
pertumbuhan reproduksi,
penduduk termasuk
dengan keluarga
berencana, serta memberdayakan keluarga dan masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. 2) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu di berbagai jenjang. 3) Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan lingkungan sehat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan upaya kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan pengawasan, obat, makanan dan bahan berbahaya, serta pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana antara lain dalam penyediaan air bersih, perumahan, sarana sanitasi dasar, serta penanganan persampahan dan air limbah 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dalam Rangka Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan
Meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, kegiatan ekonomi belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh belum pulihnya investasi serta lemahnya kinerja ekspor nonmigas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan sektor industri yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan. Sasaran umum pembangunan ekonomi adalah
15
meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap antara 5-6 persen; laju inflasi antara 5-6 persen; terciptanya lapangan kerja yang memadai bagi penurunan pengangguran; serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh berbagai program pembangunan terpadu. Program-program tersebut antara lain : 1) Mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan mengembangkitkan sektor riil agar menciptakan lapangan kerja, diimbangi upaya pengurangan pengangguran dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang memberi manfaat baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha. 2) Mendorong investasi dan ekspor antara lain dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini menurunkan minat investasi dan melemahkan daya saing ekspor di pasar internasioanal. Upaya ditekankan pada penyederhanaan prosedur penanaman modal, per pajakan, dan kepabeanan; penghapusan tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan; serta pengurangan hambatan arus barang dan jasa antar daerah 3) Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lainnya, termasuk potensi geo-ekonomi, yang didorong oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi yang tepat agar perekonomian mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. 4) Menerapkan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan
dalam
memanfaatkan sumber daya alam, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara
optimal,
efisien,
dan
berkelanjutan
dalam
mendukung
perekonomian nasional dan sekaligus mendorong perubahan produksi dan konsumsi. 5) Memelihara stabilitas moneter dan keuangan yang sangat penting bagi peningkatan daya saing ekspor serta ketahanan dan keberlanjutan fiskal. Ketahanan sektor keuangan diperkuat dengan menyempurnakan dan melaksanakan ketentuan tingkat kesehatan lembaga keuangan yang berbasis risiko. Selanjutnya ketahanan fiskal ditingkatkan dengan menurunkan secara bertahap stok utang pemerintah dan mengendalikan
16
defisit anggaran melalui peningkatan penerimaan pajak dan pengendalian pengeluaran negara. 6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi meliputi peningkatan prasarana transportasi, kelistrikan, energi, telekomunikasi dan informasi, dan air. 3 Mendorong Pembagunan di Daerah
Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi di Pulau Jawa-Bali yang menimbulkan berbagai kesenjangan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya diluar pulau Jawa; mendorong industri pengolahan bahan baku di luar Jawaa
dengan
intensif
dan
tepat;
mengembangkan
pusat-pusat
pertunbuhan sebagai kawasan perdagangan bebas; serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara tetangga 2) Mendorong pembangunan kawasan tertinggal, termasuk wilayah-wilayah yang
dihuni
oleh
komunitas
adat
terasing
dan
kawasan
perbatasan,terutama di kawasan Timur Indonesia, termasuk merehabilitasi kawasan-kawasan yang rusak akibat konflik agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat pulih kembali 3) Meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan, keuangan, dan anggota legislatif di daerah serta peran masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan yang efektif dan efisien 4) Mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka
pemberdayaan
masyarakat
daerah
dengan
menumbuhkan
organisasi sosial ekonomi masyarakat; memberdayakan masyarakat miskin dengan terpenuhinya pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sumber daya produksi; serta mengembangkan swadaya masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial.
17
5) Mengembangkan
perkotaan
dan
pedesaan
melalui
pengendalian
pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan yang tidak berkelanjutan, pengembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil, serta peningkatan sinergi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan pedesaan yang mendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat desa 6) Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat; penyempurnaan sistem pendaftaran tanah, pemberian izin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; pemanfaatan tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor; serta penggunaan teknologi mutakhir untuk melengkapi data dasar perencanaan pendaftaran tanah dan peningkatan koordinasi penyediaannya. 4 Supremasi Hukum yang Mantap
Meskipun beberapa kemajuan dicapai di bidang hukum, masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Disamping itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga menimbulkan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif, serta kehilangan impartialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan dan dapat menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur hukum telah menjadi pembenaran terjadinya korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh. 5 Kedewasaan Berpolitik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemantapan kehidupan politik diarahkan pada upaya untuk mendorong terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
18
pembangunan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informasi. Pembangunan politik dalam negeri diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan struktur politik, penataan peran negara dan masyarakat, pengembangan budaya politik, serta perbaikan proses politik. Pembangunan politik negeri diwujudkan melalui pemantapan politik luar negeri, peningkatan kerjasama internasional, serta penegasan komitmen perdamaian. Adapun pembangunan komunikasi dan informasi diwujudkan melalui pengembangan pers dan media massa, peningkatan prasarana penyiaran dan jaringan informasi, serta peningkatan kualitas informasi publik.
19
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakatIndonesia secara berkelanjutan dengan meman+aatkan kemajuan IPTEK serta perhatikantantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan,sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkankesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikutsertaan setiap warga negara dalam Pembangunan Nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, melestarikan lingkungan hidup, mentaatisegala peraturan dan perundangundangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, d an sebagainya. Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu teori modernisasi, tahap dependensi, teori sistem dunia. Dari ketiga teori yang telah dibahas diatas,teori sistem dunia merupakan harapan Indonesia untuk memperoleh peluang mendapatkan posisiyang lebih baik untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula. Indonesia masih berada dalam kategori negara pinggiran. Karena dari segi kegiatan produksi, hampir 90% bahan bakunya bergantung pada import. Dengan demikian, kemampuan untuk berperang dari segi harga dan kualitas dengan produk luar negeri masih sangat rendah.
20
Pertumbuhan jumlah dan jenis industri yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan nasional, namun yang terjadi malah sebalilknya. Sektor industri yang tumbuh diIndonesia didominasi oleh perusahaan asing yang mengoperasikan produksinya di Indonesia, dikarenakan ketersediaan bahan dasar (raw materials) yang siap diolah menjadi bahan baku oleh perusahaan mereka sendiri dan rendahnya upah tenga kerja lokal. Indonesia belum mampu secara mandiri mengolah sumberdaya alamnya menjadi produk antara (intermediate products) dan bahkan produk barang jadi. Konsekuensinya, hampir semua kegiatan produksi masih bergantung pada supply produk luar negeri.
21
DAFTAR PUSTAKA Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH). Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia. Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta. Sadu Wasistiono, dkk. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa. Fokusmedia. Bandung.
22
