PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL A. Penger Pengertia tian n paradi paradigma gma Paradigma bisa berarti kerangka dasar berpikir,cara pandang,prinsip dasar masyar masyaraka akatt dalam dalam memecah memecahkan kan suatu suatu masala masalah.p h.panc ancasil asilaa sebaga sebagaii paradi paradigma gma berarti berarti nilai-nilai nilai-nilai yang terkandung terkandung dalam rumusan rumusan pancasila dijadikan dijadikan sebagi sebagi kera kerang ngka ka
berp berpik ikir ir
bagi bagi
masy masyar arak akat at
untu untuk k
meme memeca cahk hkan an
masa masala lah h
yang yang
dihadapi,dalam hal ini pembangunan. Jadi, pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai yang terk terkan andu dung ng
dala dalam m
rumu rumusa san n
panc pancas asil ilaa
dija dijadi dika kan n
seba sebagi gi
kera kerang ngka ka
dasa dasar r
berpikir,cara pandang atau prinsip dasar bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. B. Makna dan Hakikat Hakikat Pembangu Pembangunan nan Nasio Nasional nal Pembangun Pembangunan an nasional nasional merupakan merupakan rangkaian rangkaian upaya pembangunan pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat,bangsa,dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia,memajukan kesejahteraan kesejahteraan umum,menc umum,mencerdask erdaskan an kehidupan kehidupan bangsa,dan bangsa,dan ikut melaksanakan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi,dan keadilan social Hakikat Hakikat pembangun pembangunan an nasional nasional adalah pembangun pembangunan an manusia manusia Indonesia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan pancasila sebagai dasai;tujuan,pedoman pembangunan
1
C. Tujuan Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan yang hendak dicapai tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: 1. Tujuan nasional
– Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. – Memajukan kesejahteraan umum.
– Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan internasional Ikut
melaksanakan
ketertiban
kemerdekaan,perdamaian abadi,keadilan social.
dunia
yang
berdasarkan
Hakikat dari pembangunan
nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berpedoman pada pancasila sebagai dasar negara. D. Asas Pembangunan Nasional 1) Asas Manfaat : segala usaha dan kegiatan pembangunan harus
dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara 2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan: usaha mencapai cita-
cita dan aspirasi bangsa Indonesia harus merupakan usaha
2
bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong –royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 3) Asas demokrasi : damokrasi berdasarkan pancasila yang
meliputi
bidang
–bidang
politik,social,ekonomi,dan
penyelesaian masalah nasional berusaha maksimal mungkin menempuh Jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 4) Asas adil dan merata: hasil-hasil material dan spiritual yang
dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa Indonesia dan setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang diperlukan,sesuai dengan darma bakti yang diberikan kepada bangsa dan negara. 5) Asas
antara
perikemanusiaan
dan keseimbangan: keseimbangan
kepentingan-kepentingan
keduniawian
dan akhirat,
antara material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupsn laut, darat, dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional. 6)
Asas kesadaran hukum: setiap warga negara Indonesia harus
selalu
taat
kepada
hukum
dan
dan
wajib
menegakkan dan menjamin kepastiaan hukum. 7) Asas
kepercayaan
kepada
diri
sendiri: pembangunan
nasional harus berlandasan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
3
E. Modal Dasar dan Faktor Dominan 1. Modal Dasar Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan
nasional
baik
yang
sudah
maupun
akan
dimiliki
dan di
dayagunakan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasonal yaitu: a. Kemerdekaan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai
hasil perjuangan
seluruh
rakyat
Indonesia.jiwa dan semangat
persatuan dan kesatuan b. Persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Wilayah nusantara yang luas dan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alamiah yang memiliki berbagai keunggulan. d.
Kekayaan
alam
yang beraneka ragam
dan
terdapat
di darat
maupun laut yang dapat digunakan secara bertanggung
jawab
demi kemakmuran rakyat. e.
Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.
f. Keimanan
dan ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang
Maha
Esa
merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah pancasilasebagaiasas penting dalam kehidupan
4
bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara
merupakan
modal
yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. g. Budaya
bangsa
Indonesia
yang
dinamis
telah
berkembang
sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan. h. potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang
secara potensial dan produktif menjadi milik bangsa, termasuk kekuatan
social
politik.
ABRI
sebagai
kekuatan
pertahanan
keamanan dan kekuatan social politik yang tumbuh dari dan bersama rakyat
2. Faktor Dominan Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk
memperlancar pencapaian sasaran
pembangunan nasional , yaitu: a. Kependudukan
dan
social
budaya, termasuk
pergeseran
nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis. b. Wilayah bercirikan kepulauan dan kelautan dengan dan alam troiknya c. Sumber daya alam yang beraneka ragam termasuk flora dan fauna d. Kualitas
manusia
dan
masyarakat
Indonesia
dan
penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
5
e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan
ketaatan
kepada
hukum
dan
norma-norma
yang
berlaku dalam masyarakat. f. Manajemen
nasional
yang
sebagai
mekanisme
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. g. Perkembangan
regional
dan
global
serta
tatanan
internasional yang selalu berubah secara dinamis. h. Kemungkinan pengembangan. F. Visi dan Misi Pembangunan Nasional 1. Visi Terwujudnya
masyarakat
berkeadilan,bardaya
saing,
Indonesia
maju, dan
yang
sejahtera
damai , demokratis, dalam
wadah
Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman berkesadaran
hukum
dan
bertakwa, berakhlak mulai, cinta
tanah air,
dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan
tekhnologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin. 2. Misi Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Pengalaman
pancasila
secara
konsisten
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6
dalam
kehidupan
b. Penegakan
kedaulatan rakyat
dalam segala
aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan seharihari
untuk
mewujudkan
kualitas
keimanan
dan
ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang brakhlak mulai, toleran, rukun, dan damai. d. Penjaminan
kondisi
aman, damai, tertib, dan
ketentraman
masyarakat. e. Perwujudan system
hukum
nasional, yang menjamin tegaknya
suprernasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. f. Perwujudan kehidupan social budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. g. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional,
terutama
pengusaha
kecil, menengah, dan
koperasi, dengan
mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya asing, dan berwawasan lingkungan. h. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah
dan
pemerataan
pertumbuhan
Rep[ublik Indonesia.
7
dalam
wadah
negara
kesatuan
i.
Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
j.
Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
k. Perwujudan
system
dan
iklim
pendidikan
nasional
yang
demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulai, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung menguasai
ilmu
pengetahuan
jawab, berketerampilan dan
tekhnologi
dalam
serta rangka
mengembangkan kualitas manusia Indonesia. l.
Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif
bagi
kepentinga
nasional
dalam
menghadapi
perkembangan global G. Kebijakan Pembangunan Nasional Titik tolak kita ketika membicarakan kebijakan pembangunan nasional adalah garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berdasarkan Tap MPR No.IV /MPR/1999 a. Bidang Hukum 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi
terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam
kerangka supremasi hukum dan
8
tegaknya negara
hukum
2) Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbarui
perundang-undangan
warisan
colonial
dan
hukum nasional yang diskriminatit, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan refermasi. 3) Menegakkan
hukum
secara
konsisten
untuk
lebih
menjamin
kepastian hukum keadilan dan kebenara supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. 4) Melanjutkan
ratifikasi, konvensi
internasiona, terutama
yang
berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bentuk Undang-undang. 5) Meningkatkan integritas moral dan professionalisme aparat penegak hukum. 6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dari pihak manapun. 7) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 8) Menyelenggarakan
dan
menyelesaikan
proses
peradilan
secara
cepat, mudah dan terbuka, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
dengan
tetap
menjungjung
kebenaran. b. Ekonomi 1) Mengembangkan system ekonomi rakyat 9
tinggi
keadilan
dan
2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. 3) Mengoptimalkan
peranan
Pemerintah
dalam
mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi layanan public, subsidi, dan insentifakir 4) Mengupayakan kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak-
anak terlantar melalui program Pemerintah. 5) Mengembangkan
perekonomian yang
berorientasi global sesuai
kemajuan tekhnologi pertanian, perhutanan, kelautan, pertambngan, pariwisata, industry kecil, dan kerajinan rakyat. 6) Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi yang terkoordinasi dan sinergis. 7) Mengembangkan kebijakan fiscal dengan memperhatikan prinsip
transparansi, keadilan, efisiensi, efektifitas
untuk
menambah
penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. 8) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi. 9) Menyehatkan APBN 10) Mempercepat
rekapitulasi
sector
perbankan
dan
restrukturisasi
hutang swasta. 11) Melaksanakan restrukturisasi aset negara. 12) Menyehatkan BUMN/BUMD terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.
10
c. Politik 1. Politik Dalam negeri Memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara kesatuan RI yang bertumpu pada kebhinnekaan. a. Menyempurnakan UUD 1945 agar sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi. b. Meningkatkan
peran
MPR,DPR dan
lembaga-lembaga
tinggi
negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. c. Mengembangkan system politik nasional yang demokratis, terbuka, dan berkedaulatan. d. Meningkatkan kemandirian partai politik,meningkatkan efektivitas fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan kelompok lembaga swadaya masyarakat. e. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan koprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. f. Memasyarakatkan dan menetapkan prinsip persamaan dan anti
diskriminasi
dalam
kehidupan
bernegara.
11
bermasyarakat, berbangsa, dan
g. Menyelenggarakan pemilu yang brkualitas
dan demokratis yang
berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. h. Membangun
bangsa
dan
watak
bangsa(nation
and
character
building 2. Politik Luar Negeri Politik luar negeri kita menganut BEBAS AKTIF dimana kehidupan pergaulan sesama bangsa didalam dunia internasional saling menghargai hak dan kewajibannya menjungjung tinggi martabat kemanusiaan. Bebas aktif dimaknai lebih pada kebijakan yang tidak memihak kepada salah satu komponen, namun
mengupayakan
komunikasi
lintas
multiaspiratif
menjamin kewajiban semua pihak dapat dilakukan dan tidak dirugikan.
12
dan
DAFTAR ISI DAFTAR ISI.....................................................................................
v
A. Pengertian Paradigma...........................................................
1
B. Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional.....................
1
C. Tujuan Pembangunan Nasional...........................................
1
D. Asas Pembangunan Nasional..............................................
2
E. Modal Dasar dan Faktor Dominan....................................
2
F. Visi dan Misi Pembangunan Nasional..............................
4
G. Kebijakan Pembangunan Nasional......................................
5
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................
8
13
DAFTAR PUSTAKA Suherman, Ujang.,dkk. 2008. Kewarganegaraan. Jakarta: Arya Duta. Usiono. 2011. Pancasila. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
14
