Renstra Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. v DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 2.1 2.2

Kondisi Umum .................................................................................................................... 2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................................. 6

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN .......................................................................................... 11 2.1 2.2 2.3 2.4

Visi. ....................................................................................................................................... 11 Misi .......................................................................................................................................11 Tujuan .................................................................................................................................12 Sasaran ............................................................................................................................... 12

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................................... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Status Desa berdasarkan IPD dan IDM ........................................ 4

Tabel 2.

Perbandingan antara Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 ....... 18

Tabel 3

Kerangka Pendanaan Ditjen PKP Tahun 2015-2019 ..................... 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Tiga Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM). ...........................

13

Gambar 2.

Delapan (8) Komponen Kawasan Perdesaan Berkelanjutan ........

23

Gambar 3.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PKP .............................

32

Gambar 4.

Struktur Organisasi Setdijen PKP ...............................................

34

Gambar 5.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Perdesaan ..................................................................................

Gambar 6.

Struktur Organisasi Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan ..................................................................................

Gambar 7.

36

Struktur Organisasi Direktorat Pembangunan Sarana dan

37

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Lokasi Prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Lampiran 2

Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019

Lampiran 3

Daftar Kawasan Perdesaan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah (Hasil Fasilitasi Direktorat Perencanaan PKP) Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan amanat perlunya Pembangunan Kawasan Perdesaan, disamping Pembangunan Desa. Kedua pendekatan ini dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat desa. Kawasan Perdesaan dimaknai sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perdesaan saat ini mendapat perhatian lebih, bukan saja karena di kawasan ini tersimpan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pembangunan nasional, tapi juga masih menyimpan banyak permasalahan yang membutuhkan perhatian. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan

2.1

Kondisi Umum

Pembangunan nasional sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang makmur dan berkeadilan.Namunpendekatan pembangunan sentralistik selama ini telah menciptakan berbagai ketimpangan, diantaranya ketimbangan antara yang kaya dan miskin, ketimpangan antar daerah (regional), dan ketimpangan antara perdesaan dengan perkotaan. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan telah menghasilkan kemiskinan di perdesaan dan proses urbanisasi yang tidak terkendali.Adanya ketimpangan hasil-hasil pembangunan perdesaaan dan perkotaan telahberakibat buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Kota mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi disebabkan terbukanya kesempatan kerja di berbagai bidang, sementara desa yang masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional tidak mampu memberikan kesempatan kerja yang memberikan pendapatan yang layak. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya urbanisasi, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, dan semakin rapuhnya perekonomian perdesaan.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah desa sebesar 61.409 desa, kemudian menjadi 67.211 desa di 2008, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 74.093 desa (Permendagri No. 39/2015), tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 % atau 1.409 desa per tahun. Akan tetapi peningkatan jumlah desa ini belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 % penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan.Masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 57 %(tahun 2012), dengan tingkat upah bulanan relatif rendah yaitu sebesar Rp.628.364, dibandingkan masyarakat

mandiri.Hal ini dihitung berdasarkan jumlah desa pada Podes 2014 yang berjumlah 73.709 desa. Klasifikasi jumlah desa berdasarkan IPD dan IDM dapatdilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa baik berdasarkan analisis IPD maupun IDM, jumlah desa yang memiliki klasifikasi tertinggal ataupun sangat tertinggal masih cukup banyak, sedangkan desa yang memiliki status mandiri masih sangat sedikit dibanding desa dengan desa yang memiliki klasifikasi berkembang, tertinggal atau bahkan sangat tertinggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi masyarakat desa masih perlu penanganan dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan.Salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas adalah melalui pembangunan berbasiskan kawasan perdesaan. Tabel 1 Status Desa berdasarkan IPD dan IDM No 1

Status Desa Tertinggal

IPD Jumlah 20.167

IDM % Status Desa Jumlah 27,22% Sangat Tertinggal 13.453

% 18,25%

PKPBM adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan PKPBM dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri. Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) adalah kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang sekarang menginduk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Maksud kegiatan yaitu mewujudkan rencana tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan perdesaan yang mampu bersinergi satu dengan lainnya, berkelanjutan ekosistem dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Pengembangan Agropolitan yaitu pengembangan wilayah perdesaan atau kota-kota perdesan yang aktifitas utamanya adalah kegiatan agribisnis. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian yang merupakan basis utama di perdesaan dengan sektor industri yang selama ini terpusat dikembangkan di perkotaan.Secara luas, pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan industri modern yang disesuaikan dengan

Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi atau yang sekarang diberi nama Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Pencantuman kata “kota” dalam pengertian tersebut dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsifungsi perkotaan, sehingga program transmigrasi ke depat diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan. Kedepan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disamping telah menginisiasi KTM, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan turut menangani Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersifat inklusif,

seringkali mendorong kaum elit kota, pejabat pemerintah pusat, dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada di desa. Masyarakat desa sendiri tidak berdaya karena secara politik dan ekonomi para pelaku eksploitasi sumberdaya tersebut memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Menurut Anwar (2001), berdasarkan pengalaman ternyata bertambahnya akses pada pasar yang lebih baik di wilayah perdesaan di Indonesia, tidak selamanya dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian karena seringkali hak-hak (property right) masyarakat lokal terhadap sumberdaya menjadi terampas oleh kepentingan kaum elit di luar mereka. Kedua, kawasan perdesaan sendiri umumnya dihuni oleh masyarakat yang kualitas SDM-nya kurang berkembang. Kondisi ini mengakibatkan ide-ide dan pemikiran modern dari kaum elit kota sulit untuk didesiminasikan. Oleh karena itu, sebagian besar aktivitas pada akhirnya lebih bersifat enclave dengan mendatangkan banyak SDM dari luar yang dianggap lebih mempunyai keterampilan dan kemampuan. Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan wilayah perdesaan di Indonesia, secara spesifik semakin lemahnya kawasan perdesaan juga

Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai menyebabkan kualitas sumber daya manusia perdesaan rendah. Selain itu, ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai sehingga sebagian besar masyarakat perdesaan terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan. Permasalahan yang selalu terjadi di desa, terutama di desa-desa terpencil adalah keterbatasan infrastruktur. Jalan-jalan dari dan menuju desa masih banyak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan. Kondisi geografis yang berat juga turut mempengaruhi kelancaran akses masyarakat desa ke kota, padahal kemudahan aksesibilitas ini sangat diperlukan untuk membangun keterkaitan antara desa-kota. Ketersediaan sumber daya di perdesaan tidak diikuti dengan adanya infrastruktur transportasi yang baik sehingga menyulitkan masyarakat desa untuk memasarkan hasil produksinya.Kualitas layanan infrastruktur desa yang buruk juga mempengaruhi rendahnya layanan

masyarakat adat dalam pembangunan. Hal tersebut utamanya disebabkan kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pengelolaan desa dan pelaksanaan pembangunan Sebagai akibatnya masyarakat perdesaan kondisinya semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Melihat kondisi yang demikian maka masyarakat perdesaan secara rasional mulai melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan, tetapi kehidupan di kota lebih memberikan harapan untuk menambah penghasilan. Karena itu berkembanglah sektorsektor informal dan pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan. Kecepatan urbanisasi yang sedemikian besar ini ternyata pada beberapa kasus menjadi semakin sulit untuk diatasi sehingga muncullah berbagai dampak negatif seperti kemacetan, polusi, sampah, pengangguran, kriminalitas dan sebagainya. Isu strategis terkait penggunaan lahan di desa-desa adalah tingginya konversi lahan produktif menjadi lahan terbangun. Pengaruh dari aktifitas perkotaan turut mengubah mata pencaharian masyarakat desa dari pertanian menjadi jasa dan perdagangan. Penataan ruang kawasan perdesaan yang masih belum optimal memberikan peluang bagi kawasan-

4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang; 5. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalamproses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya.Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat, mengingat

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi dan Misi Kementerian/Lembaga (dan Unit Kerja didalamnya) adalah Visi dan Misi Presiden terpilih. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai Unit Kerja Eselon Satu (UKE-I) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diturunkan dari Visi dan Misi Presiden, sembilan (9) agenda prioritas (Nawacita), serta RPJMN 2015-2019.

2.1

Visi

Visi Presiden yang menjadi Visi Kementerian/Lembaga dan unit kerja didalamnya, yaitu: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.2

Misi

khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu Nawacita ketiga yang berbunyi:Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2.3

Tujuan

Mengacu kepada Visi dan Misi Presiden serta ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu: mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

2.4

Sasaran

Mengacu kepada Sasaran RPJMN 2015-2019, maka Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan

4. Desa Maju 5. Desa Mandiri

: > 0,707 dan < 0,815 : > 0,815

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator. Penghitungan IDM pada 73.709 Desa berdasar data Podes 2014 dengan angka rata-rata 0,566 menghasilkan data sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 % Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 % Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 % Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 % Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%     

Secara spesifik Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu: 1. Penerbitan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; 2. Terlaksananya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan dan strategi merupakan pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional, sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Arah Kebijakan dan Strategi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari UU Desa, UU Penataan Ruang, dan RPJMN 2015-2019); 2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Pengertian kawasan agropolitan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produski pertanian dan pengeolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan memiliki hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 26 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penataan ruang kawasan perdesaan menurut Undang-undang Nomor Tahun 2007 diarahkan untuk: pemberdayaan masyarakat perdesaan; Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; Konservasi sumberdaya alam; Pelestarian warisan budaya lokal; Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (3) meliputi: 1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan

a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. Penguatan kapasitas masyarakat; d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan. 3. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan. 4. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. 5. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme: a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan; b. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan

Tabel 2. Perbandingan antara Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

ASPEK

Lingkup Wilayah

Tujuan

PEMBANGUNAN DESA / DESA MEMBANGUN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN / MEMBANGUN DESA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KAWASAN PERDESAAN

Desa/Desa Adat

Perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif

Acuan/Diacu

Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota

Cakupan

a. Pemenuhan kebutuhan dasar; b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tata ruang Kabupaten/Kota a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. Penguatan kapasitas masyarakat; d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; Pembangunan infrastruktur

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; d. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan e. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi. 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi: a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

f.

meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

4. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian

b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

3.2

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Desa,

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 ini mengacu sepenuhnya kepada arah kebijakan dan strategi seperti yang tercantum dalam Buku I RPJMN 2015-2019, yaitu:

b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna. 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi: a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara

pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan; c. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; d. mengembangkan kerjasama antar desa; e. melaksanakan penataan desa; dan f. mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat. 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan

f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

3.3

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Direktorat

Jenderal

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ini disusun dengan mengacu kepada : 1) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019, 5) Kebutuhan penanganan permasalahan kawasan perdesaan yang muncul sebagai dinamika terbaru serta menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna. 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi: a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan

b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, serta upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, desa, dan warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam; f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai. 6. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan

untukmencapai tujuan. Program yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah ”Program Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah: Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif. Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setiap Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, setiap unit kerja Eselon II memiliki akuntabilitas kinerja untuk satu kegiatan. Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan disinergikan dengan tugas

d) Pelayanan Hukum dan Kapasitas Organisasi Tata Laksana. 2) Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ruang lingkup kegiatan: difokuskan penyusunan produk-produk perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, penyelenggaraan forum-forum rapat koordinasi teknis, rapat koordinasi regional maupun forum rapat lintas kementerian/ lembaga. Kegiatan unggulan : a) Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; b) Peningkatan Koordinasi Lintas K/L dan Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RATEKNIS, RAKORNAS DAN RAKORPUS); c) Supervisi, Evaluasi & Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 3) Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ruang lingkup kegiatan: selain melaksanakan mandat quickwins dan

i) Pendampingan Promosi dan Pemasaran Hasil Produk BUMDES Antar Desa j) Bantuan Pembangunan Pasar Antar Desa (Kecamatan) k) Bantuan Pembangunan Sarana Bisnis/Pusat Bisnis di Perdesaan 4) Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Ruang lingkup kegiatan: selain melaksanakan mandat quickwins dan kegiatan Nawa Cita juga difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan infrastruktur/sarana prasarana di kawasan perdesaan. Kegiatan unggulan : a) Peningkatan Koordinasi Lintas K/L dan Daerah Untuk Peningkatkan Akses Transportasi Antar Desa Dengan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/ Wilayah b) Pengembatan/Peningkatan Jaringan Jalan/Jembatan antar Desa c) Bantuan PLTS Bagi Rumah Tangga Yang Belum Terjangkau Fasilitasi PLN d) Bantuan Pembangunan Dermaga / Jetty e) Bantuan Pembangunan Jaringan Komunikasi

f) Pengembangkan Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan, serta Destinasi Pariwisata Skala Kawasan 6) Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Ruang lingkup kegiatan: selain melaksanakan mandat quickwins dan kegiatan Nawa Cita, serta pengembangan /pemantapan kegiatan Usaha Bisnis Komunitas (UBK), juga tetap difokuskan pada kegiatan pendampingan, manajemen, peningkatan kapasitas serta kerja sama multi pihak dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat. Kegiatan unggulan : a) Pendampingan Pelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan b) Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Antar Daerah, Dan Antar Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan c) Penyiapan Media dan Pembelajaran d) Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) e) Pekan Interaksi Kemitraan & Kerjasama Internasional (termasuk Konferensi Internaional Pembangunan Desa/Kawasan Perdesaan

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN III) Tahun 20152019 yang diterbitkan pada 08 Januari 2015; 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019. Adapun kerangka regulasi yang penting dan paling dibutuhkan untuk pembangunan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 diantaranya

c. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; d. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan e. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Regulasi ini diperlukan untuk melaksanakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang belum secara spesifik mengatur mekanisme penataan ruang kawasan perdesaan, sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang belum ada pengaturan mengenai mekanisme tersebut.

3.6

Kerangka Kelembagaan

3.6.1.

Penataan Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui

Pada bab ini akan diuraikan penataan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di Ditjen PKPyang sinergisdengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

3.6.2.

Struktur Organisasi Ditjen PKP

Untuk melaksanakan program/kegiatan secara efektif dan efisien, maka telah disusun Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi berdasarkan hasil pembahasan terakhir dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut adalah Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) serta masing-masing Direktorat di Lingkungan Ditjen PKP.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

3.6.3.

Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembangunan kawasan perdesaan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menjalankan fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan

pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 2. Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas: Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan; b. pengelolaan data dan informasi;

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN PERBENDAHARA AN

SUBBAGIAN PERSURATAN

SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM

SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN BARANG MILIK NEGARA

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Gambar 4 Struktur Organisasi Setdijen PKP

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaanterdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I; b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II; c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III; d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV; e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhanekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, sertapengembangan fasilitas usaha dan pemasaran. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan,

DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT ANALISA KEBIJAKAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMODALAN DAN INVESTASI

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITAS USAHA DAN PEMASARAN

SEKSI ANALISA KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN

SEKSI SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH

SEKSI PENGEMBANGAN PERMODALAN

SEKSI PENGEMBANGAN FASILITAS USAHA EKONOMI

SEKSI ANALISA KEBIJAKAN PERTAMBANGAN

SEKSI PENYIAPAN POTENSI MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI

SEKSI PENGEMBANGAN FASILITAS PEMASARAN

Gambar 6 Struktur Organisasi Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana KawasanPerdesaan terdiri atas: a. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I; b. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II; c. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III; d. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV; e. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V;dan f. Subbagian Tata Usaha.

6. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Tugas : melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayahSumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,Maluku dan Papua. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN WILAYAH I

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN WILAYAH II

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN WILAYAH III

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN WILAYAH IV

SUBDIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI





SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN POTENSI





c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan. f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas terdiriatas: a. Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis; b. Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran; c. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan;

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1

Target Kinerja

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan dicapai oleh K/L, program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indicatorkinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Output atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan outcome program. Keterkaitan output dan outcome program diperlukan

5. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perdesaan

di 850 kawasan 6. Berkembangnya kapasitas dan kerjasama kawasan perdesaan di 34 provinsi. Untuk mencapai sasaran Program tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di masing-masing Eselon II di Lingkungan Ditjen PKP sebagai berikut: a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Sasaran Kegiatan : 

Meningkatnya pelayanan dukungan menajemen dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja Kegiatan: 1) Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 2) Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi 3) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

4) Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan c. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Sasaran Kegiatan : 

Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan 450 kawasan dan 1000 kecamatan lokasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B )

Indikator Kinerja Kegiatan: 1) Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 2) Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 3) Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 4) Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 5) Jumlah kecamatan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) d. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

3) Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan 4) Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan 5) Jumlah Lokasi Pilot Project Percontohan Petani Bio-Energi 6) Jumlah lokasi revitalisasi tahap awal sekolah lapang kedaulatan pangan dalam pengembangan desa mandiri benih dan teknologi f. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sasaran Kegiatan : 

Berkembangnya kapasitas dan kerjasama kawasan perdesaan di 34 provinsi.

Indikator Kinerja Kegiatan: 1) Jumlah dokumen rumusan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan 2) Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan 3) Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Pembiayaan pembangunan di kawasan perdesaan terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu: dana dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dana dari pemerintah bersumber dari Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan melalui perubahan terkahir Peraturan Menteri BUMN No. 8/2013 serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Besarnya anggaran dalam realisasi program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dari berbagai sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta). Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus mampu mensinergikan

sasaran di bidang pelayanan dasar (sarana dan prasarana), dan ekonomi masyarakat. Tabel 3 Kerangka Pendanaan Ditjen PKP Tahun 2015-2019 (dalam juta Rp) Kode 07

Program/ Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

5487 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 5488 Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5489 Pengembangan Ekonomi

Prakiraan Maju 2017 2018

Penanggung Jawab DIREKTORAT JENDERAL 1.302.125.0 1.093.629,70 1.202.992,70 1.323.292,0 1.455.621,2 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Sekretariat Ditjen Pembangunan Kawasan 35.000,0 44.300.0 48.730,0 53.603,0 58.963,3 Perdesaan 2015

35.000.0

2016

17.960.0

19.756,0

21.731,6

2019

Direktorat Perencanaan 23.904,8 Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Pembangunan

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta RPJMN 2015-2019. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019 merupakan panduan bagi pimpinan untuk menghasiIkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar dan penyusunan rencana kerja sehingga penjabaran rencana kerja setiap

LAMPIRAN

LOKASI PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019 39 28 P2KPB PERKOTDES (Ex DJ (Ex DJ PMD) (Bappenas) PR-PU) 42 PKPBM

No 1

2

3 4 5

6

Provinsi ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT RIAU JAMBI

SUMATERA SELATAN

7

BENGKULU

Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2

Aceh Besar Aceh Tengah Aceh Timur Bireuen Kota Sabang Nagan Raya Bener Meriah Simalungun Pakpak Barat Serdang Bedagai Labuhan Batu Utara Agam Pes isir Selatan Bengkalis Bungo Muaro Jambi Sarolangun Tanjung Jabung Timur Lahat Musi Rawas Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Banyuasin Ogan Ilir OKU Timur Bengkulu Utara S l

72 kab

48 KTM

a a a a a a a a

a a a a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a a

a a

a

a a a a

a a a

a a

a

39 28 P2KPB PERKOTDES (Ex DJ (Ex DJ PMD) (Bappenas) PR-PU) 42 PKPBM

No 13 14

15 16

17

18

19

Provinsi DI YOGYAKAR TA JAWA TIMUR

BANTEN BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

Kabupaten

72 kab

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kulon Progo Sleman Banyuwangi Gresik Jombang Malang Mojokerto Ngawi Pamekasan Ponorogo Tuban

1

Pandeglang

a

2

Serang

a

1

Badung

a

2

Buleleng

a

3

Jembrana

4

Tabanan

1

Bima

2

Dompu

3

Lombok Barat

4

Lombok Tengah

5

Sumbawa

6

Sumbawa Barat

1

Alor

2

Ende

3

Kupang

4

Sumba Timur

5

Timor Tengah Utara

6

Rote Ndao

a

1

Bengkayang

a

48 KTM

a a a

a

a a a

a

a

a a a

a

a

a

a a

a a a a a a

a

a a

a

a a a a a a

39 28 P2KPB PERKOTDES (Ex DJ (Ex DJ PMD) (Bappenas) PR-PU) 42 PKPBM

No

Provinsi

26

SULAWESI SELATAN

27

SULAWESI TENGGARA

28

29

30

31

GORONTALO

SULAWESI BARAT

MALUKU

MAL UKU UTARA

Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

Bantaeng Barru Bone Gowa Jeneponto Pangkajene Kepulauan Pinrang Takalar Wajo Luwu Timur Konawe Kolaka Muna Ko nawe Selatan Wakatobi Konawe Utara Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Majene Mamuju Mamuju Utara Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Seram Bagian Timur Halmahera Tengah Halmahera Barat Halmahera Timur Halmahera Selatan

72 kab

48 KTM

a a a a a a a a a

a a

a a

a

a

a a

a a

a a a a

a

a

a a a a

a

a

a a

a

a

a a a a a a

a a

a

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 - 2019 (SEBELUM REFOCUSING- Sumber : Lamp iran RENSTRA Kem enterian Desa, PDT dan Transmigras i Tahun 2015-2019) 2015-2019)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Kode Kode (1)

Progra Program/K m/Kegi egiatan a tan (2)

07

Program Pembangunan KawasanPerdesaan

5487

Dukungan Dukungan Manajeme Manajemenn dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan KawasanPerdesaan

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja Program (IKP)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3) (4)

5489 5489

Penyel Penyelenggar e nggaraan aan Perencanaan Pembangunan KawasanPerdesaan

Penge Pengemba mbanga ngann EkonomiKawasan Perdesaan

(5)

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 001 Jumlah laporan penyusunan rencana Laporan kerja program, kegiatan dan anggaran Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 002 Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi 003 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi 004 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 005 Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 006 Jumlah laporan ketatausahaan 007 Jumlah pelayanan perkantoran 008 Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur 009 Jumlah pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 010 Jumlah laporan penyusunan perundang- undangan 011 Jumlah laporan advokasi hukum 012 Jumlah laporan penyusunan SOP

5488 5488

Satuan

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 04 Terselenggaranya penyiapan, penyiapan, koordinasi pembangunan kawasan 01 Terselenggaranya pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

Lokasi

2015 (6)

2016 (7)

Tar get 2017 (8)

2018 (8)

2019 (9)

2015 ( 10 )

2016 ( 11 )

Prakiraan Maju 2017 ( 12 )

2018 ( 12 )

2019 ( 13 )

0,0

1.211.625,00

1.547.440,02

1. 670.221,02

1.801.181,02

1.891.571,52

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

35.000,00 3.800,00

53.050,01 4. 4.580,00

58.355,01 5.037,99

64.190,51 5.541,79

70.609,56 6 .095,97

Laporan

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.150,00

7. 7.767,00

8.543,70

9.398,07

10.337,88

Laporan

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.800,00

1.239,94

1.363,93

1.500,32

1. 1.650,35

Laporan

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.850,00

2.598,60

2.858,46

3.144,31

3. 3.458,74

Laporan

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.500,00

65 653,20

718,52

79 790,37

869,41

Laporan Bulan Laporan

2,0 12,0 12,0

2,0 12,0 12,0

2,0 12,0 12,0

2,0 12,0 12,0

2,0 12,0 12,0

500,00 2.800,00 3.850,00

1.208,40 29.478,96 1. 1.062,58

1.329,24 32.426,86 1.168,84

1.462,16 35.669,54 1.285,72

1.608,38 39.236,50 1 .414,29

Bulan

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

5.450,00

1. 1.261,34

1.387,47

1.526,22

1 .678,84

Laporan

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.400,00

1.365,33

1.501,86

1.652,05

1. 1.817,25

Laporan Laporan

1,0 1,0

1,0 1,0

1,0 1,0

1,0 1,0

1,0 1,0

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan penataan pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.400,00 2.500,00 30.000,00 3.800,00

965,20 869,47 33.650,01 1.916,00

1.061,72 956,42 37.015,01 2.107,59

1.167,89 1.052,06 40.716,51 2.318,35

1.284,68 1.157,26 44.788,16 2. 2 .550,19

002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, pengendalian dan penataan pembangunan kawasan perdesaan 003 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan

Kabupaten

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

22.000,00

25 25.641,31

28.205,44

31.025,99

3 4.128,58

Dokumen

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.200,00

4.644,68

5.109,15

5.620,06

6. 6 .182,07

994 Jumlah pelayanan perkantoran

Bulan

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan Dokumen pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 003 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi Laporan dan supervisi pelaksanaan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 004 Jumlah kecamatan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan Pengembangan Penghidupan Penghidupan Berkelanjutan(P2B)

Kecamatan

12,0

12,0

12,0

12,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

536.000,00 4.440,00

1.448,02 575.020,00 4.751,00

1.592,82 615.316,00 5.083,00

1.752,10 65 8.438,00 5.439,00

1.927,31 658.619,50 5. 5 .439,00

89,0

89,0

89,0

89,0

89,0

54.150,00

57 57.940,00

61.996,00

66.336,00

6 6.336,00

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2.400,00

2.568,00

2.748,00

2.940,00

2. 2.940,00

183,0

183,0

183,0

183,0

183,0

475.010,00

50 5 08.261,00

581.908,00

581.908,00

543.839,00

Total Anggaran ( 14 )

Penanggung Jawab ( 15 )

8.122.038,57 DIREKTOR AT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 281.205,10 SekretariatDitjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

186.169,67 Direktorat perencanaan pembangunan kawasan perdesaan

3.043.393,50 Direktorat pembangunan ekonomikawasan perdesaan

Kode Kode (1) 5490

5491 5491

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) (2) (3) Pengemba Pengembangan ngan Sarana Sarana 01 Terselenggaranya PrasaranaKawasan pengembangan sarana dan Perdesaan prasarana kawasan perdesaan Progra Program/K m/Kegi egiatan a tan

Penge Pengemba mbanga ngann Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan

01 Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (4)

Satuan

Peningkatan n gkatan Kerjasama Kerjasama dan Pengembangan 01 Terselenggaranya Kapasitas peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

2015 (6)

2016 (7)

Tar get 2017 (8)

2018 (8)

2019 (9)

2016 ( 11 ) 642.300,00 5.000,00

Prakiraan Maju 2017 ( 12 ) 706.530,00 5.500,00

2018 ( 12 ) 777.183,00 6.050,00

2019 ( 13 ) 854.901,30 6. 6 .655,00

687.500,00

75 756.250,00

83 831.875,00

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 003 Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, monitoring, evaluasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan 004 Laporan supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Dokumen

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Kabupaten

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

456.875,00

625.000,00

Dokumen

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.000,00

5.000,00

5.500,00

6.050,00

6. 6 .655,00

Laporan

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.200,00

6.500,00

7.150,00

7.865,00

8. 8.651,50

994 Layanan Perkantoran

Bulan

12,0

12,0

12,0

12,0

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan 002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

Dokumen

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

101.500,00 4.100,00

800,00 201.690,00 4.387,00

880,00 208.353,00 4.694,00

968,00 21 2.876,00 5.023,00

1.064,80 214.876,00 5. 5 .023,00

Kabupaten

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

82.500,00

179.760,00

185.000,00

188.000,00

19 190.000,00

003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

Laporan

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6.500,00

6.955,00

7.442,00

7.963,00

7. 7.963,00

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8.400,00

8.988,00

9.617,00

10.290,00

10.290,00

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi Dokumen dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

5492

Lokasi

2015 ( 10 ) 470.125,00 3.050,00

(5)

994 Layanan Perkantoran

Bulan

12,0

12,0

12,0

12,0

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan 002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan 003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

39.000,00 4.100,00

1.600,00 41.730,00 4.387,00

1.600,00 44.652,00 4.694,00

1.600,00 47.777,00 5.023,00

1.600,00 47.777,00 5. 5 .023,00

Kabupaten

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

29.300,00

31 31.351,00

33.546,00

35.894,00

3 5.894,00

Laporan

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3.000,00

3.210,00

3.435,00

3.675,00

3. 3.675,00

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.600,00

2.782,00

2.977,00

3.185,00

3. 3 .185,00

Penanggung Jawab ( 14 ) ( 15 ) 3.451.039,30 Direktorat pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Total Anggaran

939.295,00 Direktorat pengembangan sumberdayaalam kawasan perdesaan

220.936,00 Direktorat kerjasama dan pengembangan kapasitas

KERANGKA PENDANAAN DITJEN PKP TAHUN 2016-2019 (RE-FOCUSING) NO A 1 a

b

c

d

1

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja program dan anggaran Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi Jumlah pengelolaan data dan informasi Pengelolaan Keuangan dan BMN Jumlah kegiatan pelaksanaan anggaran Jumlah kegiatan pelaksanaan perbendaharaan Jumlah kegiatan layanan perkantoran (gaji dan tunjangan pegawai) Jumlah kegiatan pengelolaan barang milik negara

TARGET 2016

SATU SATUAN AN

PAGU PAGU ANGG ANGGAR ARAN AN 2016 2016

1.093.629.700.000 1.093.629.700.000 44.300.000.000

USULAN ANGGARAN 2017


1.202.992.670.000 1.202.992.670.000 48.730.000.000 2.952.510.000

Jumlah Kawasan Perdesaan yang tersusun Rencana Pengembangannya Pengembangannya Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.455.621.130.700 1.455.621.130.700

53.603.000.000 -

58.963.300.000 -

3.247.761.000 750.750.550 8.369.570.000 563.860.000 -

3.572.537.100 825.825.605 9.206.527.000 620.246.000 -

laporan

2.684.100.000

4 3

laporan laporan

620.455.000 6.917.000.000

682.500.500 7.608.700.000

12 12

bulan bulan

466.000.000

512.600.000

14

bulan

2 9. 9. 64 643. 58 58 0. 0.0 00 00

12

bulan

226.600.000

249.260.000

35.868.731.800 274.186.000

39.455.604.980 301.604.600

1 12

p a k et bulan

282.225.000 1. 20 208. 40 400 .0 .0 00 00

310.447.500 1. 32 32 9. 9.2 40 40. 00 000

341.492.250 1.462.164.000

375.641.475 1.608.380.400

12

laporan

1.261.340.000

1.387.474.000

1.526.221.400

1.678.843.540

-

-

1

p a k et

454.000.000

499.400.000

1 1

p a k et p a k et

241.300.000 295.000.000

549.340.000 291.973.000 356.950.000

604.274.000 321.170.300 392.645.000

DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I s/d Wilayah V

Te rs rs el ele ng ngg ar ara ny ny a RA KO KOR NA NA S P er er en enc an ana an an P KP KP

1.323.291.937.000 1.323.291.937.000

3

32. 60 60 7. 7.9 38 38. 00 000

Meningkatnya Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Umum Jumlah pelayanan sumber daya aparatur Jumlah laporan ketatausahaan Jumlah perlengkapan dan kerumahtanggaan (termasuk honor dan operasional satker) Terselengg Terselenggarany aranya a Pelayanan Pelayanan Hukum Hukum dan Kapasit Kapasitas as Organisasi Tata Laksana Jumlah laporan hasil hasil penyusunan dokumen peraturan/perundang-undangan Jumlah layanan advokasi hukum hukum Jumlah pembinaan organisasi dan tata laksana laksana


17.960.000.00 0

1 30 30

La po por an an Kawasan Perdesaan Kawasan perdesaan

265.430.000 324.500.000

19.756.000.000

1. 40 400 .0 .00 0. 0. 00 000

1 .5 .54 0. 0. 00 000. 00 000

5.000.000.000

5.500.000.000

7.700.000.000

8.470.000.000

21.731.600.000

23.904.760.000

-

-

1.694.000.000

1.863.400.000

6.050.000.000

6.655.000.000

9.317.000.000

10.248.700.000

NO

2 a

b

c

d

e

TARGET 2016

SATUAN

Jumlah Supervisi, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan Wilayah I s/d V

31

Kawasan perdesaan

Jumlah Layanan perkantoran

12

bulan

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN Pelaksanaan Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan Jumlah analisa kebijakan pemanfaatan hutan Jumlah analisa kebijakan pemanfaatan pertambangan Terlakasananya Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Koordinasi dan Sinergi lintas K/L dan Daerah dalam pengembangan pasar antar d esa dan usaha berbasis komunitas Jumlah pelaksanaan Pendamping PKKPM Jumlah Panduan Pemetaan Potensi Masyarakat dalam pengembangan pasar antar desa dan usaha berbasis komunitas Terlaksananya Pengembangan Permodalan dan Investasi Jumlah Koordinasi pengembangan pasar antar desa dan usaha berbasis komunitas Jumlah Interaksi pengembangan investasi dalam pengembangan kawasan pertanian/peternakan terpadu/perikanan/pariwisata Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran Jumlah Pasar Kawasan untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan perdesaan Jumlah BUMADES berbasis Usaha Komunitas Jumlah Pendampingan Promosi dan Pemasaran hasil produk BUMADES Terselenggaranya Ketatausahaan Ju ml ah k eg ia ta n l ay an an p erk an to ra n ( ta ta us ah a d ire kt ur )

3 a

DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN Terselenggaranya Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah I s/d Wilayah V

PAGU ANGGARAN 2016

3.500.000.000

laporan laporan


500.000.000 500.000.000

1

laporan

500.000.000

1

laporan

23.100.000.000

1

laporan

500.000.000

396.000.000 189.463.670.000

665.500.000 665.500.000

-

-

605.000.000 27.951.000.000

665.500.000 30.746.100.000

605.000.000

665.500.000

-

-

605.000.000

665.500.000

605.000.000

665.500.000

-

-

84.700.000.000 90.145.000.000

93.170.000.000 99.159.500.000

1.548.437.000 -

1.703.280.700 -

435.600.000

479.160.000

696.185.600.000

765.804.160.000

-

-

25.410.000.000 550.000.000

500.000.000

550.000.000

1

laporan

500.000.000

550.000.000

7 0. 000. 00 0.0 00

Unit UBK

74.500.000.000

1

laporan

12

b ul an

1.279.700.000

360.000.000 575.360.000.000

229.251.040.700

550.000.000

laporan

unit Pasar

4.658.500.000 479.160.000

605.000.000 605.000.000

550.000.000 550.000.000

1

75

4.235.000.000 435.600.000 208.410.037.000

47


3.850.000.000

360.000.000 172.239.700.000

1 1


77. 00 0.0 00. 000 81.950.000.000 1.407.670.000

396.000.000 632.896.000.000

NO

STRUKTUR ORGANISASI Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Desa Jumlah Pembangunan Irigasi Antar Desa Jumlah Penyediaan Listrik Perdesaan Jumlah Penyediaan Fasilitas Air Bersih Ruas Jalan Poros Desa Terbangun Jumlah Pembangunan Air Bersih Kawasan Perdesaan Jumlah Pembangunan Listrik Kawasan Perdesaan Jumlah Desa/Kawasan yang dibangun Dermaga rakyat (Jetty) -- SKBM Jumlah Pengadaan Kapal Penumpang Kapasitas 30 Penumpang Jumlah Penyediaan Alat Peraga Pendidikan Kawasan

e

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 4 ALAM KAWASAN PERDESAAN Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam a Kawasan Perdesaan Wilayah I s/d V Jumlah Identifikasi dan pemetaan potensi SDA Kawasan (Profil database SDA Kawasan) Jumlah Pembangunan pariwisata terpadu kawasan perdesaan Jumlah Pembangunan Perternakan Terpadu (Modern) Kawasan Perdesaan Jumlah Pembangunan Perikanan Kawasan Perdesaan Jumlah Penyediaan Kotak Penyimpanan Ikan (Cold Storage) Jumlah kegiatan layanan perkantoran (tata usaha direktur)

a

SATUAN

75

Ruas Jala n

75 .0 00. 000 .00 0

8 2.5 00. 00 0.0 00

1 00 40 75 150

k m iri ga si paket paket ruas Desa / Kawasan Desa / Kawasan Desa / Kawasan Desa / Kawasan Desa / Kawasan

2 0. 00 0. 00 0. 00 0 75.000.000.000 75.000.000.000 150.000.000.000

2 2. 00 0. 00 0. 00 0 82.500.000.000 82.500.000.000 165.000.000.000

50.000.000.000

55.000.000.000

55.000.000.000

60.500.000.000

5.000.000.000

5.500.000.000

30.000.000.000

33.000.000.000

40.000.000.000

44.000.000.000

50 /10 30/ 6 30/ 6 30/ 6 150 / 30

PAGU ANGGARAN 2016



DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis Jumlah Tenaga pendamping kawasan Jumlah Pembekalan pendamping

12

b ul an

360.000.000

262.860.000.00 0

396.000.000

90.750.000.000 24.200.000.000 90.750.000.000 90.750.000.000 181.500.000.000

99.825.000.000 26.620.000.000 99.825.000.000 99.825.000.000 199.650.000.000

60.500.000.000

66.550.000.000

66.550.000.000

73.205.000.000

6.050.000.000

6.655.000.000

36.300.000.000

39.930.000.000

48.400.000.000 -

53.240.000.000 -

435.600.000

479.160.000

289.146.000.0 00

5

laporan

2.500.000.000

2.750.000.000

5

kawasan

20.000.000.000

22.000.000.000

15

kawasan

200.000.000.000

220.000.000. 000

250

kawasan

25. 000.000.000

27.500.000. 000

10

paket

15.000.000.000

16.500.000.000

12

bulan

360.000.000 20.910.000.000

50 50

Kawasan Kawasan

7.500.000.000 1.000.000.000

396.000.000


Subbagian Tata Usaha Direkur Ju ml ah k eg ia ta n l ay an an p erk an to ra n ( ta ta us ah a d ire kt ur )

5

TARGET 2016

318.060.600.000

349.866.660.000

-

-

3.025.000.000

3.327.500.000

24.200.000.000

26.620.000.000

242.000.000.000

266.200.000.000

30.250.000.000

33.275.000.000

18.150.000.000

19.965.000.000

435.600.000

479.160.000

23.001.000.000 8.250.000.000 1.100.000.000

25.301.100.000

27.831.210.000

9.075.000.000 1.210.000.000

9.982.500.000 1.331.000.000

NO b

STRUKTUR ORGANISASI Jumlah Penyediaan Modal Wirausahawan Baru Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran Jumlah Penyiapan media publikasi Juml ah Penyed iaan Bahan media p embelajaran (Digital)

c

d

e

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Jumlah Koordinasi tindaklanjut MoU Jumlah Kerjasama CSR/PKBL Jumlah Pekan Interaksi Kemitraan dan Kerjasama Internasional Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan Jumlah Identifikasi keserasian Usaha kawasan Jumlah Penyusunan Modul Cluster Kawasan Pertumbuhan Usaha Perdesaaan Subbagian Tata Usaha Direkur Ju ml ah k eg ia ta n l ay an an p erk an to ra n ( ta ta us ah a d ire kt ur )

TARGET 2016 1

SATUAN

PAGU ANGGARAN 2016

USULAN ANGGARAN USULAN ANGGARAN 2018 2017 6.050.000.000 5.500.000.000 605.000.000 550.000.000

Laporan

5.000.000.000

1

Laporan

500.000.000

1

Laporan

7 50. 000 .0 00

1 1

Laporan Laporan

300.000.000 1.500.000.000

330.000.000 1.650.000.000

1

Laporan

3.000.000.000

3.300.000.000

82 5.0 00. 000

998.250.000 399.300.000 1.996.500.000

3.630.000.000 605.000.000

3.993.000.000 665.500.000

605.000.000 -

665.500.000 -

435.600.000

479.160.000

1

laporan

500.000.000

550.000.000

laporan

500.000.000

550.000.000

12

b ul an

396.000.000

6.655.000.000 665.500.000

907.500.000 363.000.000 1.815.000.000

1

360.000.000


KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH (HASIL FASILITASI DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN) TAHUN 2015 No

Wilayah dan Provinsi

Kabupaten

Nama Kawasan Perdesaan

Lokasi Kecamatan

IPD Desa

Tertinggal Berkembang

Mandiri

Potensi Unggulan

Dasar Hukum Penetapan

Pengelola Kawasan

Pariwisata, Perikanan, 1. Surat Keputusan Bupati Kehutanan, dan lain-lain Nagan Raya Nomor : 411.3/222/Kpts/2015 Tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya

Tim Koordinasi PKP Wisata Danau Laut Tadu Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya Tahun 2015;

Rencana Kebutuhan Pengembangan

WILAYAH I 1

Aceh

1

2

3

Nagan Raya

Sabang

B ireuen

Wisata Danau Laut Tadu

Berbasis Pengembangan Pariwisata

Berbasis Pengembangan Perkebunan

Tadu Raya

Sukakarya

Gapa Garu

39,08

Alue Gajah

36,72

A lue Labu Pasie Luah

47,27

50,85

Ranto Selamat

62,20

Kruen Itam Iboih

59,06 70,78

Batee Shok Paya Seunara Krueng Raya Aneuk Laot Peusangan Selatan Blang Mane

61,82 65,91 66,48 66,31 46,70

Tanjong Beuridi

Peusangan Siblah Krueng

2

S um at era Utara

4

S im al un gu n

Wisata Berbasis Sumber Daya Alam Panas Bumi

Silou Kahean

Darussalam Pulo Harapan P ante Karya Alue Geulumpang Buket Sudan Paloh Mampre Dolok Marawa

Pariwisata

51,59

2. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 411.3/223/Kpts/2015 Tentang Penunjukkan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Danau Laut Tadu 1. Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 050/ /2015 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan di Kota Saban 2. Keputusan Walikota Sabang Nomor: 050/ /2015 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan 1. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen

54,32 47,29 55,31 46,31 43,64 44,67 54,07

Pariwisata, Pertanian, dan lain-lain

2. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan 1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/3449/BPPD/2015 Tentang Kawasan Perdesaan Wisata Berbasis Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kecamatan Silou Kahean dan Kecamatan Dolok Silou Kabupaten Simalungun

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Sabang

Bidang PU: Pembangunan saluran drainase, jalan dan jembatan, penyehatan lingkungan dan pengamanan mata air. Bidang Perhubungan: Pengembangan perhubungan darat, pengadaan terminal dan angkutan Bidang Listrik : pengembangan jaringan listrik Bidang Pariwisata: Pemb sarana dan prasarana wisata Bid Kehutanan: Penghijauan Bid. Kehutanan : Kebun Binatan Kebersihan : pengadaan TPS dan truk sampah Bid OR: Infrastruktur Jalan dan jembatan

Pemb. Embung Paya Seunara

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bireuen

Infrastruktur Jalan dan jembatan Penyediaan bibit unggul yang murah Penyuluhan teknis Penanganan pasca panen Pemasaran hasil kebun

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, penginapan dll)

No


Kabupaten

Nama Kawasan Perdesaan Terpadu Berbasis Agrowisata

3

K ep ul au an Riau

5

Bintan

Pesisir Berbasis Wisata Terpadu

Lokasi Kecamatan

Jambi

6

Muaro Jambi

Agrobisnis

Agrowisata


Dolok Silou Raya

Marubun Lokkun Silou Huluan

Dolok Silou

Silou Buttu Raya Bayu Huta Sain Mariah Dolok Teluk Bakau

56,25 71,06 57,13 51,14 64,66

Malang Rapat

70,27

Maro Sebo

Berakit Desa Pengudang Setiris

63,51 61,29 66,78

Jambi Luar Kota

Mudung Darat Danau Kedap Niaso Sembubuk

62,80 62,88 70,56 69,73

Penyengat Olak

64,31

Kademan an Senaung

69,09 65,83

Gunung Kijang

Teluk Sebong 4

IPD Desa

Mandiri

Potensi Unggulan

60,84 42,91

Pariwisata, Pertanian, dan lain-lain

Perikanan, Kelautan, Perindustrian, dan Pariwisata

Dasar Hukum Penetapan : 188.45/3451/BPPD/2015 3. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/3450/BPPD/2015 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Berbasis Sumber Daya Alam Panas Bumi, Berbasis Agrowisata Kabupaten Simalungun

Pengelola Kawasan

1. Surat Rancangan Keputusan Bupati Bintan Nomor: ... Tentang Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong Kab. Bintan


Peningkatan dermaga dan sarana transportasi, peningkatan lampu jalan dan sarana penginapan wisata.

2. Surat Rancangan Keputusan Bupati Bintan Nomor: ... Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan

Kawasan Agrobisnis

Kawasan agrowisata

infrastruktur jalan,infrastruktur irigasi, bibit pertanian, peternakan, perikanan,pupuk dan pestisida, pemberdayaan SDM sda sda sda infrastruktur jalan,infrastruktur irigasi, insfrastruktur penerangan, bibit pertanian, saprotan, peralatan pertanian, pemberda aan SDM infrastruktur jalan,infrastruktur irigasi, insfrastruktur penerangan, bibit pertanian, saprotan, pemberda aan SDM sda sda

No


Kabupaten


Daerah Tertinggal

6

Bengkulu

8

Seluma

Lokasi Kecamatan

Muara Lakitan

IPD Desa


Pengadaan Peralatan Produksi

60,33 60,01 72,83 60,99 60,94 51,37

Teknologi Pengemasan Pelatihan SDM Sentra Pemasaran Hasil UKM

Pariwisata dan Pertanian, Perikanan

Pemerintah Desa

56,77

Pariwisata dan Pertanian, Perikanan

Pemerintah Desa

Gorong-gorong Pembangunan dan renovasi Jembatan MCK Pemasangan Instalasi Listrik Warga Tak Mampu Pembangunan Jalan Poros lintas desa Pendidikan SLTP-SMU Sarpras Wisata, Sarpras Pertanian (Pupuk,Bibit), Sarpras Perikanan (Kolam, Keramba, Pasar) sda

Kungkai Baru

63,40

Pemerintah Desa

sda

Tawang Rejo

54,48

Pemerintah Desa

sda

Sukasari

64,15

Pemerintah Desa

sda

Rawasari

54,48

Pariwisata dan Pertanian, Perikanan Pariwisata dan Pertanian, Perikanan Pariwisata dan Pertanian, Perikanan Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Tanaman Perkebunan Karet dan Sawit Pariwisata dan Pertanian, Perikanan

Pemerintah Desa

Sarpras dan Bibit Pertanian

Pemerintah Desa

P em er in ta h De sa

Sarpras (akses Jalan,Mesin Perahu) s ar pr as ( Ja la n, bi bi t, pelatihan,pupuk) s ar pr as ( Ja la n, bi bi t, pelatihan,pupuk) S ar an a Pr as an a Pe rt an ia n

P em er in ta h De sa

S ar an a Pr as an a Pe rt an ia n

Pemerintah Desa

Sarpras Perkebunan (Jalan, Bibit,pupuk, Pelatihan, Mesin penggiling, dan Traktor)

Pemerintah Desa

sda

Pemerintah Desa

sda

Mukti Karya Pian Raya

32,43

Sindang Laya

46,70

9

Agam

65,41 65,32

Tanaman Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit Pariwisata

Pasar Ngalam

10 Pesisir Selatan

Perkebunan Tebu

Budidaya Sapi

Perkebunan Karet

61,35

47,74

Talangsali

S um at era Barat

56,37

Tanjungan

48,39

Tanjungseru

46,97

Sengkuang

52,83

Balingka

70,19

Sungai Landia

64,63

Matur

Nagari Lawang

68,45

Sutera

Taratak

58,65

Pariwisata dan Pertanian, Perikanan Pariwisata dan Pertanian, Perikanan Peternakan Sapi

Surantih

72,11

Peternakan Sapi

Amping Parak Amping Parak Timur Koto Taratak

69,22 61,28 61,08

Peternakan Sapi Peternakan Sapi Peternakan Sapi

Lansano Taratak

61,24

Peternakan Sapi

IV Koto


Pengelola Kawasan

64,24

Tenangan

7


Kalibening Nawan sasi Mataram Tri Anggun Jaya Bumi Makmur Harapan Makmur

Mana Resmi Lawang agung

Seluma Selatan

Potensi Unggulan

Sidoharjo

Muara Beliti Wisata Perikanan dan Air Periukan Pertanian

Seluma Timur

Mandiri

P em er in ta h De sa P em er in ta h De sa

Jalan Penghubung antar Nagari Jembbatan penghubung antar Nagari Jalan Lingkar antar Nagari Tenaga penyuluh peternakan Pabrik pengolah pakanan ternak Pelatihan Peternakan terpadu berbasis limbah Sawit

No

8

9


Lampung

K ep ul au an Bangka Belitun

Kabupaten


11 Lampung Selatan Pesisir (berbasis pariwisata)

1 2 B an gk a

Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pertanian dan Pariwisata

Perikanan dan Pariwisata

13 Bangka Selatan

Lokasi Kecamatan

IPD Desa


Mandiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan


Rawang Gunung Malelo Surantih Koto Nan Tigo Selatan Surantih Koto Nan Tigo Utara Surantih

59,06

Peternakan Sapi

54,56

Peternakan Sapi

53,46

Peternakan Sapi

Ganting Mudiak Selatan Surantih Ganting Mudiak Utara Surantih

52,42

Peternakan Sapi

52,99

Peternakan Sapi

Kalianda

Maja

54,56

Pesisir berbasis wisata

Raja Basa

Tengkujuh Jondong Pauh Tanjun Iman Betung

66,43 52,46 58,30 54,61

Canggung Canti

60,49 58,32

Banding

57,90

Sukaraja Way Muli Way Muli Timur

64,26 69,35 69,09

infrastruktur jalan infrastruktur dermaga pemberdayaan SDM Masyarkat

Kunjir Batu Balak

61,23 53,74

infrastruktur dermaga pemberdayaan SDM Masyarkat

Pemali

Pemali

65,25

Pariwisata dan Pertanian

Pemerintah Desa

Sarpras Wisata danBibit

Belin u

Penyamun Gunun Muda Riding Panjang

59,78 73,29 66,43

Pemerintah Desa Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Bintet

67,24

Pertanian Pertanian (Perikanan) Pertanian (Perikanan) dan Pariwisata Pertanian (Perikananan)

Pemerintah Desa

Bibit dan Pupuk Bibit dan Sarpras Bibit Ikan, Bibit pertanian, dan Sarpras Bibit ikan dan Sarpras

Lumut

60,29

Pertanian (Perikananan)

Pemerintah Desa

Bibit dan Sarpras

Mangka

56,36

Pertanian

Pemerintah Desa

Bibit Pertanian

Bakam

Riau Silip

Pengembangan Air Gegas (Budidaya) Lada Putih

Insiminasi Buatan bibit Sapi un ul Pelatiahan pengembangan produk pasca panen Modal / kredit ringan peternak Sapi Pengadaan Sumber Air Bersih Melanjutkan Pengerasan jalan yang sudah dibangun melalui APBN infrastruktur jalan, pembredayaan SDM Masyarkat sda sda infrastruktur jalan infrastruktur jalan, pemberdayaan SDM Masyarkat

Pesisir berbasis wisata

infrastruktur jalan infrastruktur jalan dan derma a infrastruktur jalan, pemberdayaan SDM Masyarkat

Bukit Layang

62,83

Pertanian

Pemerintah Desa

SarPras (jalan,Irigasi) dan Bibit

Dalil Tiang Tarah

70,93 57,36

Pariwisata Pariwisata dan Pertanian

Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Sarpras (jalan,Listrik) Sarpras dan Bibit Pertanian

Berbura

62,68 65,81 51,26

Air Gegas

71,35

Pariwisata dan Pertanian (Perikanan) Pariwisata Pariwisata dan Pertanian (Perikanan) Lada Putih

Pemerintah Desa

Deniang Mapur

Sarpras (akses Jalan,Mesin Perahu) sarpras Sarpras (akses Jalan,Mesin Perahu) infrastruktur jalan dan jembatan

Pemerintah Desa

No


Kabupaten


Komoditi Perikanan Terpadu

Lokasi Kecamatan

Tukak Sadai

Kep. Pongok

IPD Desa

Delas

59,50

Nyelanding

63,14

Air bara

73,43

Tukak

53,63

Sadai

70,99

Pasir Putih

66,54

Pongok

50,56

Celagen Lepar Pongok


Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

63,48

Tanjung Sangkar

65,26

Rencana Kebutuhan Pengembangan Pembangunan Tempat Perendaman Lada Penambahan Kuota Pupuk Subsidi Modernisasi Pengolahan Lahan (Traktor) Penyediaan Power Plant (10 MW) Pembangunan Coldstorage (Tempat Penyimpanan Ikan Pasca Produksi) > 20 ton Pengadaan Kapal Nelayan 5 GT

Perikanan Tangkap

Pembangunan Pabrik Pengolahan Ikan Pembangunan Pabrik Es ( > 20 ton) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Maritim di Kabupaten Bangka Selatan Penambahan Terminal Dermaga Pengerukan Alur Laut

49,92

Tanjung Labu

Penutuk Kumbung

Mandiri

63,91 43,59

WILAYAH II 10

Jawa Barat

14 Bogor

Agropolitan

Leuwiliang

Desa Karyasari

63,47

15 Sukabumi

Agrowisata

Ciemas

Desa Karacak Ciwaru

67,16 74,97

Tamanjaya

16 Indramayu

Agro Edu Wisata (Berbasis Pertanian)

Krangkeng

Pertanian dengan komoditas unggulan buah manggis

Termasuk ke dalam bagian kawasan agropolitan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan melalui SK.BUP. NO: 500/96/KPTS/HUK/2004

Pokja Agropolitan (Diketuai oleh Kepala Bappeda)

Kelembagaan/pembinaan teknis, akses permodalan, infrastruktur pendukung agropolitan

Pertanian dengan komoditas padi sawah, padi gogo, mangga, seman ka, dan pisan

(Baru ditetapkan, belum ditetapkan sebelumnya)

Pemerintah Daerah

Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian

69,91


Pemerintah Daerah

Mekarsakti

64,74


Dukuhjati

63,45

Pembesaran Bibit Ikan Lele

Kapringan

68,69

Memiliki Akses terhadap Gudang Dolog Peternakan Itik dan Kambing

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.2.05/Kep.145BPMD/2013 tentang Penetapan Kawasan dan Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat Kabupaten Indrama u

Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian Pemerintah Daerah Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian Tim Pengelola Kegiatan Infrastruktur, Pembinaan Pengembangan SDM, Peningkatan sektor Kawasan Perdesaan perternakan dan pertanian (Berisi perwakilan tiap desa dan Kecamatan)

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

Kedokan bunder

IPD Desa


Purwajaya

61,19

Kedokan Agung

74,38

Kaplongan

66,53

17 Tasikmalaya

Agropolitan

Cikalong

Sindangjaya

70,42

1 8 G aru t

Agrowisata Barudua

Malangbong

Kalapagenep Cimanuk Barudua

71,13 72,15 54,68

Cibatu

Sanding Girimakmur Karan mul a Cinagara Cilandak

63,52 53,92 57,11 69,47 69,62

Cibukamanah

19 Purwakarta

Pertanian Berbudaya

Mandiri

Potensi Unggulan Pembibitan Ikan Lele Pen olahan Sekam Palawija,Memiliki Pasar Desa Peternakan Kambing yang cukup tinggi Perkebunan dengan komoditas unggulan kelapa

Komoditas unggulan hortikultura strawberry hanya terdapat di kawasan perdesaan agrowisata Barudua. Selain itu produksinya juga besar



Pengelola Kawasan

Pemerintah Daerah

Belum ada, hanya termasuk ke dalam data/informasi perdesaan Kabupaten Garut


Kelembagaan, pembinaan SDM, industri pengolahan, akses permodalan, infrastruktur pendukung a ropolitan

Rencana penguatan komoditas unggulan; Pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis pengembangan komoditas unggulan; Penguatan struktur dan pola ruang kawasan; Peningkatan kapasitas SDM; Pengenalan teknologi tepat guna; penguatan networking dan pemasaran; Penguatan dan keterpaduan kelompok usaha tani; Regulasi/kebijakan pemerintah daerah sebagai payung hukum dalam pengembangan kawasan; serta Dukungan Permodalan

Pertanian (Hortikultura), Perdagangan dan Industri Kecil

Pemkab Purwakarta

62,14

Pertanian (BuahBuahan), Peternakan dan Pariwisata

Pemkab Purwakarta

Cirangkong

60,08

Pertanian (Padi Sawah) Peternakan dan Budidaya Bambu

Pemkab Purwakarta

Wanawali

54,81

Pertanian (Padi Sawah), Peternakan dan Kehutanan

Pemkab Purwakarta dan Perhutani

- Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan

No


Kabupaten

20 Bandung Barat


Lokasi Kecamatan

IPD Desa


: Usaha Berbasis Komunitas (UBK)

Jatiluhur

Bunder

Berbasis Wisata Artefak Gua Pawon dan Geo-Wisata

Cipatat

Gunung Masigit

73,24

Cipatat

Citatah

75,91

Banten

21 Serang

22 Pandeglang

Mandiri Pangan

Mina- Agro Wisata

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

Pertanian (Hortikultura), Perdagangan dan Industri Kecil Pertanian (Hortikultura), Perdagangan dan Industri Kecil

Pemkab Purwakarta dan PJT Jatiluhur

72,80

Pertanian (BuahBuahan), Peternakan dan Pariwisata

Pemkab Purwakarta

70,73

Pertanian (Padi Sawah) Peternakan dan Budidaya Bambu

Pemkab Purwakarta

Pertanian (Padi Sawah), Peternakan dan Kehutanan

Pemkab Purwakarta dan Perhutani

Pertanian (Hortikultura), Perdagangan dan Industri Kecil

Pemkab Purwakarta dan PJT Jatiluhur

Rajamandala Kulon

11

Mandiri

76,51

Cirawa Mekar

56,54

Baros

Nyalindung Sumur Bandung Mandalasari Ciptaharja Tamansari

68,56 64,86 65,80 71,07 60,66

60,27 50,92

Labuan

Sindangmandi Cisalam Labuan

Banyubiru

Caringin

Sektor Pertanian dan juga Perkebunan komoditas campuran

Pemkab Purwakarta

- Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Pelatihan Ekonomi Kreatif - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Irigasi dan Sarana Pertanian - Jalan antar Kampung - Jalan ke Kabupaten - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Air bersih dan Sanimas - Sarana Ekonomi dan Pemasaran - Pelatihan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Daerah

Infrastruktur, Kelembagaan dan Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian dan perkebunan

Sektor Perdagangan dan (Baru ditetapkan, belum Sektor Perikanan ditetapkan sebelumnya)

Pemerintah Daerah

68,72

Sektor Pertanian


Pemerintah Daerah

71,89

Sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata


Pemerintah Daerah

Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor perikanan, Peningkatan Sektor Perdagangan, Pembinaan Kelemba aan Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian, Pembinaan Kelemba aan Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor perikanan, Peningkatan Sektor Pariwisata, Pembinaan Kelembagaan dan Pemasaran

76,83

Termasuk ke dalam bagian Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Serang


No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

Jiput

12

Jawa Tengah

23 Klaten

Mandiri Pangan

Wedi

24 Temanggung

Perkebunan Kopi

Candiroto

2 5 W on os ob o

Pariwisata didukung Pertanian Terpadu

Wadaslintang

2 6 Pati

Minapolitan

Juwana

IPD Desa


Mandiri

Potensi Unggulan



Pengelola Kawasan

Teluk

64,81

Sektor Perikanan


Pemerintah Daerah

Jiput

71,28

Sektor Pertanian dan juga Perkebunan (Emping)


Pemerintah Daerah

Sukacai

60,28



Pemerintah Daerah

Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian, Peningkatan sektor industri kecil, Pembinaan Kelembagaan dan Pemasaran

Tenjolahang

64,06



Pemerintah Daerah


Banyuresmi

60,82



Pemerintah Daerah


Kaligayam

60,12

Aneka Usaha, Peternakan, dan Pengolahan Hasil Pangan

-

-

Kadilanggon

63,56


-

-

Melikan

65,96


-

-

Mento Batursari Munen Kumejing

55,56 61,03 59,06 58,91

Perkebunan Kopi Perkebunan Kopi Perkebunan Kopi Pariwisata

Bappeda Bappeda Bappeda Tim Pengelola Kawasan Perdesaan KUSALAMO

Pengolahan dan Marketing Pengolahan dan Marketing Pen olahan dan Marketin Infrastruktur Jalan

Plunjaran

58,35

Perkebunan

Lancar Somogedhe Dukutalit

62,07 61,08 73,22

Bajomulyo

65,82

Perkebunan Pariwisata Ikan Pindang dan Pengolahan ikan Bandeng (cabut duri, bakso, Nu et) Ikan Asap dan Pengolahan Aneka Ikan Segar (cabut duri, bakso, Nuget)

-

Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor perikanan, Pembinaan Kelembagaan dan Pemasaran Infrastruktur, Pembinaan SDM, Peningkatan sektor pertanian, Peningkatan sektor industri kecil, Pembinaan Kelembagaan dan Pemasaran

Infrastruktur Pasa Terpusat/Terpadu Infrastruktur Pariwisata SK Bupati Nomor 523/1867/2010

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sentra Pemindangan dan Pengadaan Alat Pemindangan

SK Bupati Nomor 523/1867/2010


Pelabuhan

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

IPD Desa


Doropayung

2 7 R em ba ng

Wisata Pantai Alas Samudrawelo Kabupaten Rembang

Rembang

2 8 K ud us

1 3 D ae ra h Istimewa Yogyakarta

2 9 S le ma n

Industri Gula Tumbu

(potensi) Ketahanan Pangan

67,60

73,95

Kecamatan Dawe

Tritunggal Punjulharjo Gedongmulyo Dasun Tasiksono Cranggang

Godean

Kandangmas Margorejo Rejosari Sidorejo

Moyudan Min 14

Jawa Timur

30 Ngawi

Minawisata Waduk Pondok

75,70

Pasarbanggi

Lasem

ir

Bringin

64,75 65,78 72,77

Gandong

Ikan Asap dan Pengolahan Aneka Ikan Segar (cabut duri, bakso, Nuget) Pariwisata, Perikanan




Sentra Pengasapan dan Pengadaan Alat Pemindangan

proses pengajuan (pembahasan di setda)

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Rembang; BPMPKB Kab. Rembang, Bappeda Kab. Rembang; a u uban desa wisata Pembangunan kawasan perdesaan industri gula tumbu menjadi perhatian dari Bappeda. Keberadaan fasilitasi kemendes melalui UNISNU menjadi titik tolak perencanaan pembangunan kawasan secara komprehensif Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

• sosialisasi dan penguatan rencana Pembangunan Kawasan Wisata Alas Samudro Welo melalui kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi dan budaya. • Peningkatan kapasitas mas arakat melalui ro ram • Pengairan (saluran irigasi atau sumur) • sarana produksi pertanian (traktor dll, permodalan dan lembaga perkreditan dengan bunga rendah • bahan bakar untuk memasak ula

industri pengolahan gula tebu

75,77 75,63

Pengelola Kawasan

SK Bupati Nomor 523/1867/2010

72,14 71,19 Padi

Peraturan Bupati dalam proses

Infrastruktur, SDM dan teknis

Produksi padi melimpah, Obyek Wiisata Waduk, industri pengolahan padi, lahan hutan jati Oyek Wisata Waduk, lahan hutan jati, produksi ketela pohon dan jagung cukup melimpah, banyak peternak sapi dan kambing, serta budi da a ikan air tawar Lahan hutan jati, obyek wisata waduk, produksi tanaman jagung dan ketela pohoh, serta ternak sapi, kambing, perikanan air tawar

Draf SK. Bupati Ngawi

TKPKP Kab. Ngawi

Infrastruktur, pembinaan sdm, penguatan kelembagaan


TKPKP Kab. Ngawi

Infrastruktur, pembinaan sdm, penguatan kelembagaan, kredit usaha


TKPKP Kab. Ngawi


TKPKP Kab.Ngawi


TKPKP Kab. Ngawi


78,12 70,15 72,62 75,11 55,09

48,33

Dampit

Kenongorejo

Potensi Unggulan

78,75 76,16

Sumberagung Sumberarum Sendan mul o Sendangarum Dero

Suruh

Mandiri

53,71

49,69

55,18

Lahan hutan jati, Draf SK. Bupati Ngawi tanaman ketela pohon dan jagung,serta ternak sapi, kambin Galian C, obyek wisata Draf SK. Bupati Ngawi waduk, lahan hutan jati, dan produksi padi

No


Kabupaten 31 Ponorogo

Nama Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Pudak

Lokasi Kecamatan Pudak

IPD Desa

Pudak Wetan

Pudak Kulon

Krisik


60,46

61,69

56,52

Mandiri

Potensi Unggulan


Lahan pertanian Draf SK. Bupati Ngawi (sayuran) seluas 59 Ha (wortel, bawang pre, kobis, dan sawi hijau). Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 177 Ha. Kawasan hutan Ne ara. Usaha pupuk organik dari kotoran sapi dan kambing dan biogas untuk bahan bakar Hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah an cukup melimpah Usaha perikanan air tawar. Lahan Wisata “Tanah Goyang”. Lahan pertanian seluas Draf SK. Bupati Ponorogo 9 Ha. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur : 78 Ha. Kawasan hutan Negara. Tersedia pakan ternak yang cukup baik dan melimpah Hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah cukup melimpah Banyak usaha perikanan air tawar. Sumber air tawar melimpah Lahan pertanian sawah: Draf SK. Bupati Ponorogo 32 Ha. Lahan pekarangan dan perkebunan: 45 Ha. Kawasan hutan Negara dengan kemiringan lereng < 30º. Lahan rumput gajah pakan ternak. Sisa kotoran ternak sapi cukup banyak. Hasil panen polowijo (kacang tanah, ubitanah, jagung dan lainnya) cukup melimpah. Hasil panen sayuran (wortel, bawang pre, sawi, kobis) cukup melimpah Air tanah cukup melimpah. Wisata air terjun Coban

Pengelola Kawasan TKPKP Kab. Ponorogo

Rencana Kebutuhan Pengembangan Pembuatan jalan tembus Kediri

Pengecoran jalan

Pen ecoran jalan

TKPKP Kab. Ponorogo

Pelebaran jalan Pengapaslan jalan

Sekda Ponorogo

Pengadaan Induk Sapi perah Terminal dan Pasar sayuran Perataan lahan

Pengecoran jalan

No


Kabupaten 3 2 M al an g

33 Mojokerto

Nama Kawasan Perdesaan Penyangga Agropolitan

Lokasi Kecamatan Poncokusumo

Wisata Desa Pinggiran Jatirejo Hutan Semar Ijo

IPD Desa


Dawuhan

58,44

Sumberejo Ngadirejo Pandansari Sumberjati

54,62 56,75 68,29 58,84

3 4 J om ba ng

Wisata Agropolitan Wonosalam

Wonosalam

Mantin Rejosari Jembul Galengdowo

59,33

3 5 T ub an

Minapolitan

Bancar

Jarak Wonomerto Boncong

65,07 67,17 64,04

Banjarjo Bulumeduro Bulujowo

68,68 63,54 73,60

44,37 53,36 63,39

Mandiri

Potensi Unggulan Pertanian dengan komoditas kopi, bambu,dan albasia, Peternakan sapi potong dan ayam, serta wisata alam dan reli i Pertanian dengan komoditas porang, gadung, durian, dan padi, peternakan kambing, serta wisata alam Pertanian dengan komoditas durian, salak, peternakansapi perah dan kambing, serta wisata alam dan religi Hasil tangkap laut (ikan segar), pemindangan dan pengasapan



Pengelola Kawasan

(Baru akan ditetapkan, belum ditetapkan sebelumnya)

TKPKP



TKPKP



TKPKP


SK Bupati Nomor Dinas Kelautan dan 188.45/238/KPTS/414.012 Perikanan /2013

Peningkatan Hasil tangkap Ikan Segar, Pengasapan, Pemindangan

WILAYAH III 15 Kalimantan Tengah

3 6 K ap ua s

3 7 S er uy an

16 Kalimantan Selatan

38 Hulu Sungai Utara

DAS Penghasil Karet

Mantangai

Katimpun

37,30 37,60 37,77 26,40 32,57 31,63 49,50 39,68

Tertinggal

Timpah Kapuas Hulu

Agrobahari Sejahtera

Seruyan Hilir

Sei Ahas Katunjung Tumbang Mangkutup Tumbang Muroi Lapetan Kalumpang Mantan ai Hulu Petak Puti Mampai Jaya Barunang II Hurung Tampang Katanjun Tumbang Puroh Pematang Limau

42,03

Sungai Tabukan

Sungai Perlu Sungai Undang Persil Raya Pematang Panjang Sun ai Bakau Kartika Bhakti Bangun Harja Halimaung Jaya Mekar Indah Pasar Sabtu Gampa Raya Hilir Mesjid Sungai Haji Rantau Bujur Hulu Rantau Bujur Tengah

43,93 49,65

Pertanian Rawa

Karet

Kemeterian Pertanian; PU & Perum Rakyat; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Perindustrian; Perdagangan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Lingkungan Hidup dan Kehutanan sda

Infrastruktur, Pembinan SDM, Pemasaran, Pembinaan Teknis, Peralatan/mesin pengolah karet, Kelembagaan

Pertanian, Perkebunan (pisan ), dan Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PU & Perum Rakyat; Pertanian; Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pariwisata; Koperasi dan UKM; Perdagangan; Perindustrian;

Infrastruktur (Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan, air bersih, listrik), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis

Pertanian tanaman pangan, perikanan tambak, peternakan

Kementerian PU & Perum Rakyat; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UKM;

Infrastruktur (Irigasi, Jalan Usaha Tani, Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis

55,18 20,31 33,13 26,13 26,96 29,35

Infrastruktur Dasar

58,47

61,33 66,16 66,28 57,82 63,56 62,82 54,03 60,66 46,67

57,67 65,55 59,82

sda

No


17 Kalimantan Timur

Kabupaten

40 Kutai Timur


Lokasi Kecamatan

Pinggir Hutan Agribis- Sangatta Selatan Lestari

42 Mahakam Ulu

18 Kalimantan Utara

4 3 N un uk an

4 4 M al in au

19 Kalimantan Barat

4 5 S amb as

Perkampungan Perbatasan Terpencil

Long Pahangai Penghasil Coklat

Perkebunan di Perbatasan Ne ara

Tanaman Pangan

Pengambangan Agro Teknologi

Perbatasan Berbasis Pertanian

Sebatik Tengah

Kampung Long Tuyoq Kampung Liu Mulang Maspul

43,75 42,69 38,53

Sei Limau Aji Kunin Bukit Harapan Malinau Seberang Kaliamok Lubak Manis Semengaris Kelapis Respen Tubu Luso Singa raya

45,60

Peman kat Noyan Seka am

47 Bengkayang

Perbatasan Berbasis Agribisnis

Jagoi Babang

Bun kan Malenggang Lubuk Sabuk Sungai Tekam Jagoi Kumba Sinar Baru Gersik Sekida Semunying Jaya

WILAYAH IV

76,26

Long Pahangai

Sepadu Seburing Sepinggan Serindang Matang Labong Perapakan Semongan


Pengelola Kawasan


pangan, perikanan tambak, peternakan

Perum Rakyat; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UKM

Usaha Tani, Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis

Pertanian (padi), peternakan, dan perkebunan (karet, sawit

Kementerian Perindustrian; ESDM; PU & Perum Rakyat; Perhubungan; Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PU & Perum Rakyat; Pertanian; Lingkungan Kemenko Perekonomian, PMK; Kemen. P dan K; Perindustrian; Kemenko Polhukam; Kemenko Perekonomian; Kemen:Pertahanan; Perindustrian; Kementerian Perindustrian; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UKM

Infrastruktur, Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis

52,28 53,95 56,49

46,14 33,66

Semparuk

Potensi Unggulan

48,10

Sambung Randa Empas Tukuq Kampung Long Pahangai I

Malinau Utara

Mandiri

67,80 56,46 55,86 58,52 67,04

Bentian Besar

Tebas

4 6 S an gg au

Beran as Kulipak Sungai Limau Langkang Lama Langkang Baru Karan Sari Indah Betung Bekambit Bekambit Asri Sangatta Selatan


Sangkima Teluk Sangkima Kandolo Teluk Pandan Tende

Teluk Pandan 41 Kutai Barat

IPD Desa

66,03 55,33 67,13 64,75 36,60

Kerajinan rotan dan kerbau liar 52,54

51,61

Coklat

Pertanian

PUPR, ESDM

Infrastruktur (Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelemba aan, Infrastruktur (Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan, air bersih, listrik), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan Infrastruktur (Irigasi, Jalan Usaha Tani, Jalan menuju lokasi kawasan perdesaan), Peralatan (alsintan), Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis Infrastruktur, SDM

Pertanian

PUPR, ESDM

Infrastruktur, SDM

Pertanian

PUPR, ESDM

Infrastruktur, SDM

Coklat, Pisang, Kelapa Sawit 64,18

47,84 68,39 65,66

Padi dan ikan air tawar

46,45 53,38 56,30 74,89 53,47 72,49

Infrastruktur, Pemasaran, Kelembagaan, Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis

58,41 58,35 60,06 58,94 51,62 62,98 43,11 44,77 56,77 41,61 49,30 63,72 48,79 44,51 48,05 50,40 41,18

No


2 0 S ul aw es i Selatan

Kabupaten 4 8 B one

Nama Kawasan Perdesaan Mallusetasi

Lokasi Kecamatan Cenrana

IPD Desa


Laoni

41,97

Latonro

40,25

Panyiwi

Tellu Siatingnge

4 9 W ajo

50 Jeneponto

2 1 S ul aw es i

51 Donggala

Tosagena

Rumatakasipa

Agro Wisata Makeng

Belawa

Rumbia

Balaesang

Lamuru

Mandiri

Potensi Unggulan


Rumput Laut

55,31

Mattoanging

70,22

Welle

64,10

Sappa

64,71

Ongkoe

66,35

Leppangeng

0,73

Lautang

62,19

Loka

65,87

Kassi

65,35

Pallantikang Lebang Manai Utara

65,03 52,78

Lebang Manai

60,64

Rumbia Siweli

70,07 55,96


Tim Pengelola Kawasan 1. Pengembangan agroindustri Perdesaan (TPKP) rumput laut dari hulu ke hilir Mallusetasi 2. Pengoptimalan areal potensial rumput laut 3. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi baik laut maupun air antar desa 4. Pengerukan air sungai yang menghubungkan wilayah antar desa 5. Perbaikan distribusi air bersih Tim Pengelola Kawasan 1. Adanya bantuan teknologi Perdesaan (TPKP) pengolahan baik mesin, pabrik, Tosagena dan pendampingan keilmuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas padi 2. Membangun saluran irigasi dengan sumber air dari Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan sumber-sumber air dari kabupaten lain

57,39

37,78

Pengelola Kawasan

Padi

3. Perbaikan dan pengoptimalan saluran irigasi melalui pompanisasi yang berasal dari Sungai Bila atau sumur tanah dalam 4. Dibangunnya waduk sederhana (embung) yang menunjang pengairan di saat musim kemarau dan musim hujan 5. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat antar desa dan aksesibilitas (jalan antar desa) 6. Membentuk BUM Antar Desa Jagung

Perikanan, Perkebunan,

Tim Pengelola Kawasan 1. Pengembangan agroindustri Perdesaan (TPKP) jagung dari hulu ke hilir Tosa ena 2. Peningkatan kualitas saluran irigasi dan pembangunan saluran air bersih dari sumbern a 3. Pembangunan embung 4. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat antar desa dan aksesibilitas (jalan antar desa) 5. Membentuk BUM Antar Desa

Kesepakatan Bersama

Tim Pengelola Kawasan Pelatihan Pembuatan Kripik

No


Kabupaten

5 2 Po so


Lokasi Kecamatan

Agro Wisata Lemba Pamona Mesale Berbasis Puselemba Produk Pangan Sehat

5 3 K on aw e

Lumbung Pangan Wonua Asaki

Uepai


Mapane Tambu

57,60

Tovia Tambu

55,97

Tambu

70,92

Meli

56,68

Buyumpondoli

65,66

Tonusu Leboni Peura

62,57 50,62 58,75

Wera

2 2 S ul aw es i Tenggara

IPD Desa

Mandiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

dan Pariwisata

Perikanan, Perkebunan, Pertanian (Tanaman Pangan), Peternakan dan Pariwisata

Kesepakatan Bersama antar Kepala Desa, tanggal 23 Oktober 2015

TK-PKP

44,27

Tamesandi Baruga

59,84

Langgomea

57,02

Perikanan, Perkebunan, Pertanian (Tanaman Pangan), Peternakan dan Pariwisata

Kesepakatan Bersama antar Kepala Desa, tanggal 23 November 2015

TK-PKP

Rencana Kebutuhan Pengembangan Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Tuna Pelatihan Keterampilan Menjahit Pelatihan Pembuatan Bubuk Coklat Menjadi Susu Bubuk dan Permen Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Studi Banding Kepulauan Dewata Penguatan Kelompok Tani dan Nelayan Pembentukan BUMDES Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Wisata. Pembangunan Rumah Adat/Baruga Pengadaan Teknologi Tepat Guna Pembentukan SPR Pembangunan Waduk Pelatihan kerajinan lokal Pamona khusus anak-anak putus sekolah Studi Bandin Kursus Bahasa inggris Pelatihan pengolahan produk pertanian dan perkebunan or anik pelatihan budidaya ikan Pelatihan budidaya ternak babi, sapi, kerbau Pelatihan penguasaan informasi dan telekomunikasi Penguatan Kelompok Tani dan Nelayan Pembentukan BUMDES Pembentukan Komunitas Informasi Wisata Pengadaan Teknologi Tepat Guna Pembangunan Sarana informasi Wisata Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Wisata. Pembangunan Rumah Wisata Normalisasi danau Poso Diklat kelembagaan Diklat Teknologi Tepat Guna (Pembuatan Pupuk Organik, Pembuatan Pakan Ternak Sapi dan Unggas, Home Industry) Bimtek Membangun Jejaring Kerja

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

IPD Desa


Tawamelewe

5 4 M una

2 3 S ul aw es i Barat

5 5 M am uj u

Pertanian Terpadu Kontunaga Barakati

Minapolitan 'Manakarra Malaqbi' Berbasis Sumberdaya Lokal

Kontunaga

Kalukku

Mandiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

53,96

Desa Mabodo

63,67

Desa Kontunaga Desa Bungi Desa Lapodidi Desa Liabalano

61,74 58,77 54,36 54,75

Sinyonyoi (Kelurahan)

Peternakan

-

Perikanan

-

Lokakar a dan Evaluasi Penguatan Gapoktan Pembentukan BUMDES Penguatan Koperasi Pembangunan Jalan, Jembatan, Sanggar Tani, RPH Pencetakan Sawah Baru Pengadaan Teknologi Tepat Guna Pembentukan SPR pengembangan komoditi peternakan yang ditunjang dengan pengembangan komoditi jagung, jambu mete, jati, hotikultura dan pariwisata. Selain itu Pengembangan usaha ekonomi (industri pangan ikan sehat, hilarasi kakao, pengembangan peternakan rakyat, pengemasan pagi, palawija, dan hasil perkebunan, pengembangan komunitas wisata Penguatan kelembagaan (pembentukan BumDes, Koperasi, dan KUBE) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pelatihan tata kelola BumDes, Pelatihan Manajemen, dan study banding)

Bebanga (Kelurahan)

56 Mamuju Utara

2 4 S ul aw es i Utara

57 Kepulauan Sangihe

Pertanian Terpadu Papole Barakka

Manalu

Mamuju

Desa Tadui

Kalukku

Desa Beru-Beru Desa Kalukku Barat

Bambalamotu

Bambalamotu (Kelurahan)

43,58

Bambaira

Desa Randomayang Desa Polewali Desa Pangiang Desa Kasoloang

67,75 67,08 61,32 54,49

Tabukan Selatan

Bentung

63,59

Lesabe

55,47

63,79 54,11

Perikanan

Peningkatan Infrastruktur ( tempat pelelangan ikan, Pembuatan Jalan Lokal dan Jembatan, Tempat penjemuran Rumput Laut dan Perahu, Peningkatan infrastruktur di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, penguatan kelebagaan, sumberdaya manusia, infrastruktur jalan

-

Budidaya Perikanan dan SK Bupati No. 3 Tahun Perikanan Tangkap 2010 tentang Penetapan Kec. Tab-Sel Sebagai Kawasan Minapolitan dan Perda RTRW No 4 Tahun 2014 Perikanan Tangkap


Belum ada

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan membangun kelembagaan kawasan perdesaan

Belum ada

2. Membangun fasilitas terpadu penunjang produksi

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

IPD Desa

Lesabe 1


47,55

Kalagheng

58 Kepulauan Talaud

Pengembangan Pisang Essang Abaca

54,52

Gorontalo

59 Gorontalo

Agro Eko Wisata

Tilango

Telaga Jaya

6 0 B oa le mo

Pengembangan Kakao Paguyaman

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

Perikanan Tangkap

Belum ada

Perikanan Tangkap

Belum ada

Binebas

46,10

Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Belum ada

Pulau Laotongan

32,79

Belum ada

Pulau Batuwingkung

30,23

Perikanan Tangkap dan Wisata Pesisir Perikanan Tangkap dan Wisata Pesisir

Essang

48,73

Perkebunan, Pertanian

Lalue

40,93


Belum ada


Belum ada


Belum ada

Lalue I

25

Mandiri

Lalue Tengah

40,25

Lalue Utara Tilote

41,20

Belum ada

Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Talaud 20112031

Belum ada

63,81

Perkebunan, Pertanian Pertanian, Pariwisata

Tabumela

59,37

Pertanian, Pariwisata

Belum ada

Ilotidea Laowonu

64,47 68,02

Pertanian, Pariwisata Pertanian, Pariwisata

Belum ada Belum ada

Tenggela

62,47


Belum ada

Hutada'a

66,76


Belum ada

Buhu Huwongo

63,81 52,25

Pertanian, Pariwisata Pertanian, Perkebunan

Bongo Empat

60,29

Bualo

47,94

Perda No.4 Tahun 2013 tentang RtRW Kab. Gorontalo 2013-2032

SK. Gubernur No. tahun 2015, RTRW Boalemo No 3 Tahun 2012

Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada

Belum ada

Belum ada

Rencana Kebutuhan Pengembangan 3. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung usaha masyarakat secara bertahap 4. Mengoptimalkan area budida a perikanan 5. Membangun jetti tambatan perahu, konstruksi pemecah ombak dan perkuatan tebin /pesisir 6. Membangun akses menuju ob ek wisata 7. Meningkatkan Prasarana dan sarana ke PU-an dan Energi listrik, Air minum dan IT 1. Membangun kelembagaan dan peningkatan SDM masyarakat setempat 2. Mempersiapkan kelompok tani/centra abaca dan menyediakan pasar untuk hasil serat abaca 3. Memperbaiki sistem air bersih 4. Membangun jalan-jalan produksi 1. Mengoptimalkan Wilayah Zonasi danau dan Kawasan Holtikultura, dan Mengembangkan Kawasan Pariwisata Danau 2. Membangun dan memperbaiki Infrastruktur Drainase antar desa di kawasan Pesisir danau 3. Memban un embun 4. Membentuk TK-PKP untuk kawasan Prioritas Perdesaan Danau Limboto 5. Menyediakan dan meningkatkan jalan Produksi untuk kawasan Pertanian dan Perikanan Danau 6. Meningkatkan SDM dan Memperbaiki Kondisi Kesling Masyarakat Danau 1. Mengembangkan agroindustri Kakao dari hulu ke hilir 2. Meningkatkan kualitas saluran irigasi dan Membangun saluran air bersih dari sumbern a 3. Membangun embung

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

Dulupi

IPD Desa


Mandiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

Bongo Nol

72,79

Belum ada

Balate Jaya

50,64

Belum ada

Saripi

70,31

Belum ada

Pangi Polohuon o Tanah Putih

54,24 61,25 64,53

Pertanian, Perkebunan

Karang Bayan

66,61

Perkebunan

Batu Mekar Batu Kumbang Guntur Macan Dopan Mambalan Gelangsar Sesaot Peresak Suranadi

64,96 68,35 54,95 62,48 66,13 55,00 64,23 67,79 72,26

Rambutan Gula Aren Manggis Durian

Belum ada Belum ada Belum ada

Rencana Kebutuhan Pengembangan 4. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat antar desa dan aksesibilitas (jalan antar desa) 5. Membangun kelembagaan dan membentuk BUM Antar Desa 6. Menyediakan dan peningkatan jalan Produksi dan Angkutan Pertanian 7. Perlu pelatiahan bagi Penyuluh untuk pendampingan petani Kakao

WILAYAH V 26

Nusa Tenggara Barat

61 Lombok Barat

Ragamadu Lingsar (Rambutan, Gula Aren, Manggis, Durian)

Gunungsari

Narmada

Pesisir

Sekotong Gerung Lembar

27

Nusa Tenggara Timur

6 2 K up an g

Pertanian Campuran

Perikanan dan Kelautan (Perikanan Budidaya Pantai)

Perikanan dan

Sulamu

Gili Gede Batu Putih Taman Ayu Lembar Lembar Selatan

49,00

Perikanan Pariwisata

64,09 67,54 61,37 77,32

Sulamu (Kelurahan)

Pitai

53,55

Pariti

62,21 65,29 58,13

Sulamu

Oeteta Bipolo Pantulan Pantai Beringin Sulamu (Kelurahan)

Sulamu

Pitai Pariti Oeteta Bipolo Pantulan Pantai Beringin Sulamu (Kelurahan)

Rancangan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor XX Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan RAGAMADU

TKPKP

Pelatihan SDM Alat Produksi Packing Pemasaran

Rancangan Surat TKPKP Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor XX Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Pesisir

Pertanian Tanaman Padi Rancangan Surat dan Jagung, Kelapa dan Keputusan Bupati Kupang Jambu Mente Nomor XX Tahun 2015 tentang Penetapan Peternakan Sapi, Babi Kawasan Perdesaan dan Kambing Pertanian Campuran Rehabilitasi lahan hutan

Infrastruktur

Infrastruktur Pelatihan SDM Packing Pemasaran

Infrastruktur Dasar

SDM TKPKP

Permodalan Teknologi

49,83 56,00

53,55 62,21 65,29 58,13

Budidaya Bandeng, Rancangan Surat Rumput Laut, Udang dan Keputusan Bupati Kupang Kerapu Nomor XX Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Perikanan dan Kelautan

TKPKP

Infrastruktur Dasar SDM Permodalan Teknologi

49,83 56,00 Perikanan Tangkap :

Infrastruktur Dasar

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

IPD D e sa

Pitai P ariti O e t e ta Bipolo P ant ulan P ant ai Berin in

Tertinggal Tertinggal Berkembang Berkembang

Mandiri Mandiri

Potensi Potensi Unggul Unggulan an

Dasar Dasar Hukum Hukum Peneta Penetapan pan

53, 55 62, 21 65, 29 58, 13

Pengel Pengelola ola Kawasan Kawasan


TKPKP

SDM Permo dalan Teknologi

TKPKP

Infrastrukt ur

49, 83 56, 00 Pengembangan obyek wisata pantai

PM

Permodalan Promosi

63 Rote Rote Ndao Ndao

6 4 A lo lor

28

Maluku

65 M aluku Tengah

Wisa ta

Mainang/ Tema: "Pembangunan berbasis pengembangan pertanian terpadu"

Mi Mi na na po po lili ta ta n T an an gk gk ap ap

Rote Barat

Sedeoen

59, 41

Nemberala

50, 95

Oenggaut

61, 66

Bo'a

55, 69

Alor Te ngah Utara Welai Selata n

57, 57

Tominuku

38, 68

Alor Selatan

Malaipea

37, 55

Ko ott a M as as oh oh i

L es es an an e

Ampera Noloth Haria Itawaka Sorisori Islam Salahut u Tulehu Waai Liang Te horu Tehoru Ha a Seram Ut ara Barat Pa Pasanea Saparua

Seram Ut ara Banda

Wisata Bahari, Budaya Le hitu Barat dan Sejarah

Labuan Gale-Gale Saleman Sawai Wahai Kampun Baru Nusantara Lonthoir P. Hatt a P. Rhun Larike

Objek Wis ata; Pa nt ai dan Pesisir, Pesisir, Buda a Usa ha Unggulan: Hot el, Restoran, villa, P erkebunan; Kelapa, lontar Jenis wisata unggulan; surf, surf, berla berla ar

Rancangan Surat Bappeda, Disparbud, Keputusan Bupati Rote Disperindag, BPMD Ndao Nomor XX Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Wisata

Infrastruktur dasar [air bersih, listrik], Aksebiitas Transportasi [jalan dan moda transportasi], Pendidikan [formal dan non formal], Kesehatan [Tenaga Medis, Faskes], SDM [latihan] dan Ekonomi [pasar, bank dan non-

P ertania n, P eternakan dan Perkebunan

SK Bupati Alor No. 364/Hk/Kep/2015 Tentang Penetapan Kawasan maing sebagai Kawasan Perdesaan dan Peraturan Bupati Alor No 31 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di kabu kabu aten aten Alor Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh

TKPKP

Infrastrukt ur/ ala t perta nian, bibit dan obat-obatan serta sarana penunjang lainnya guna peningkatan IPD

Pemda Pemda dan dan Swa Swast sta a

Kask Kasko o 1 - 5 Gt, Gt, Pole Pole And And Lin Line, e, Bagan Abung, Rumpon, Pabrik Es, cold storage, Dermaga, Jalan, Telekomunikasi, Listrik, Air Bersig, PPI, Pasar, Air bersih, Kesehatan

Pemda Pemda dan dan Swas Swasta ta

Mena Menara ra tele teleko komu muni nika kasi si,, dermaga, jalan air bersih,

P ertania n, P eternakan dan Perkebunan P ertania n, P eternakan dan Perkebunan P erikanan

61, 17 71, 37 60, 07 82,55 70, 68 68, 78 74, 17 60, 69 58, 36 46, 97 55, 81 63, 35 58, 82 69,91 59, 40 77,14 40, 39 42, 12 48, 19 68, 26

Perikanan, Wisata Bahari, Wisata Sejarah

Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 Tentang

No


Kabupaten

Lokasi


Kecamatan

IPD D e sa


Salahut u

Tulehu Liang Suli Waai P ulau Haruku Hulaliu Kailolo O ma P elauw Saparua P ape ru Saparua Kulur Amaha i Tamailaow Amahai Rutah Seram Ut ara Sawai Seram Ut ara Barat Sa Saleman

Ta an n am am an an P an ang an an

S er er am am U ta ta ra ra Timur Kobi

Seram Utara Timur Seti

P asanea Labuan Gale-Gale Kobi Leaway Samal Waitonipa Morokai Waemusi Wae Asih Marasahua Sariputih Kabuhari Tihuana

Kobisont a Seti Wailoping Waitila Waiputih Tanah Merah Nampt o Waimusal Loping Mulyo Seram Ut Ut ara Ba Barat Karlutukara

6 6 M al al uk uk u T en en a ra ra B ar ar at at

Wer T amrian II

Kormomolin I

Selaru II

2 9 M al al uk uk u Ut Ut a

6 7 H al al ma ma h

Minapolitan

Wer Tamrian

Kormomolin

Selaru

B

S l t





82,55 68, 78 66, 83 70, 68 58, 32 64, 40 58, 41 68, 29 65, 87 67, 59 66, 10 66, 10 64, 79 66, 40 58, 82 63, 35 58, 36 46, 97 55, 81 55, 07

P erkebunan

Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh

Pemda Pemda dan dan Swast Swasta a

Bend Bendun unga gan, n, Pemb Pemban angu guna nan n dan Peningkatan irigasi, pasar, terminal, listrik, kominikasi, jalan, air bersih, dermaga

Pertanian, Perkebunan Peternakan, Pariwisata

R PJ PJ MD MD , R PJ PJ P, P, R TR TR W

P em em d da a , M as as ya ya ra ra ka ka t,t, Swasta

Infrastruktur, Transportasi, Akomodasi, Pasar, Bibit, Pupuk, Pelatihan

Pertanian, Perkebunan Peternakan



Infrastruktur, Transportasi, Akomodasi, Pasar, Bibit, Pupuk, Pelatihan

Perikanan, Pertanian, Rumput Laut



Peralatan Pasca Panen Rumput Laut, Sarana Penangkapan Ikan, Bibit Infrastruktur dasar, SDM dan

55, 07 55, 69 54, 61 60, 70 52, 87 57, 22 47, 65 52, 63 24, 73 42, 59 62, 35 52, 26 52, 61 51, 20 58, 72 53, 31 53, 72 39, 70 41, 61 43, 40

Wailulu Amdasa Sangliat Dol San liat Krawain Lorwembun Alusi Bat jasi Alusi Tamrian Alusi Bukjalim Alusi Kelaan Alusi Krawain Werain Fursu Eliasa P b

Mandiri Mandiri

63, 35 62, 29 46, 76 57, 36 61, 30 44, 01 41, 84 46, 47 50, 45 60, 44 50, 35 36, 78 40, 73 48 90

Ikan Cakalang (Tongkol) K

t

B

ti

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan Bacan Timur

IPD D e sa


Sayoang

Mandiri Mandiri


55, 86




Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 257 Tahun 2012

Bori Bajo

38, 43 48, 47

Ikan Kerapu

Infrastruktur dasar, SDM dan Ekonomi

P asimbaos Sawanakar Toin Kampun Baru Batutaga P rapa kanda Tanjung Obit Kukupa ng

48, 20 34, 09 31, 34 26, 17 26, 17 35, 90 34, 13 45, 34


Rumput Laut


Infrastrukt ur dasar, SDM dan Ekonomi

30, 29 44, 33 33, 88 43, 55

Bacan Selatan

Gonone P ulau Gala Tawabi Y omen Kurun a Libobahijrah P ana mboang

P erikanan Tangkap


Bacan Timur

Sayoang

Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 257 Tahun 2012 Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 257 Tahun 2012

Gane Timur

Bori Sumber Ma kmur

38, 43

Transmigrasi P ariwisata

Bacan Gane Timur Tengah Bacan Timur

Kaput usang Lelewi

34, 95 35, 81

Sayoang Obi Suma Sumea

48, 33 45, 60 32, 05

Kaput usang Sumatinggi Kasubibi Indari Nondan Tawa

34, 95 29, 41 31, 45 47, 26 35, 54 43, 66

Son a Siko

43, 52 43, 80

Gafi Laigoma Gunange Dorolamo Talimau Lelei Kida Ligua Buli

29, 97 26, 61 26, 14 36, 55 38, 31

Minapolitan Budidaya Kepulauan Perikanan Botanglomang

Minapolitan Budidaya Kepulauan Rumpuit Laut Joronga

Industri Pengolahan Produk Perikanan

P ulau Makian Pesisir Pantai Sumae - Bacan Kusubibi

Bacan Barat

Pertambangan Panas Bumi

Bacan Timur Tengah

Pulau-Pulau Kecil Kayoa

Kayoa

52, 57 36, 15 48, 90

55, 86

P engolahan Rumput Laut

50, 66

Tanaman P angan


Infrastrukt ur dasar, SDM dan Ekonomi Infrastruktur dasar, SDM dan Ekonomi

P ariwisat a

55, 86

Perikanan dan Pertanian/ Perkebunan

54, 85 28, 91 29, 11 33, 50

SK P enetapan dalam proses


P anas Bumi


Parikanan dan Pariwisata


No


Kabupaten

Nama Kawasan Perdesaan Agropolitan

Lokasi Kecamatan Bacan Timur Selatan

Bacan Timur Tengah

68 Halmahera Timur Ekonomi Terpadu (Pertanian)

Wasile

Wasile Timur

Maba Tengah

Maba Utara

Ekonomi Terpadu (Perikanan)

Wasile Selatan

Maba Selatan

Ekonomi Terpadu (Pertambangan)

Maba

IPD Desa


Guruapin Silang

64,71 29,44

Liaro Wayakuba Pigaraja Tabangame Wayaua Tabaja a Tawa

28,75 40,98

Son a Bibinoi Tabapoma Tutupa Tomara Wayatim Cemara Jaya

43,52

Batu Raja Bumi Restu Mekar Sari Daka Ino Rawamangun Akedaga Sidomulyo Tabo Ino Woka Ja a Taluling Jaya Bangul Beringin Lamo Bebabsaram Dorolamo Maratana Jaya Trans Patlean Sp 1 Trans Patlean Sp 2 Trans Patlean Sp 4 Bina Gara

Mandiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

Perikanan dan Pertanian/ Perkebunan

Rencana Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur dasar, SDM dan Ekonomi

56,56 39,19 59,97 38,35 43,66

Perikanan dan Pertanian/Perkebunan 58,15

39,54 38,98 36,31 30,01 65,14

Pertanian, Hortikultura, Peternakan

RTRW, RPJMD, RPJP

Pemda dan Masyarakat Infrastruktur, pembinaan SDM, pembinaan teknis, pemasaran

Perikanan

RTRW, RPJMD, RPJP

Pemda dan Masyarakat Infrastruktur, pembinaan SDM, pembinaan teknis, pemasaran

Pertambangan dan Perkebunan

RTRW, RPJMD, RPJP

Pemda dan Swasta

67,28 66,53 62,19 59,71 71,14 63,27 53,42 55,68 56,74 61,08 50,02 57,25 40,41 45,34 48,21 49,31 32,23 68,98

Ake Jawi Ino Ja a Jiko Mui Waijoi Tomares Loleba Sondo-Sondo Bicoli Waci Kotowasi Kasuba Peteley Wayafly

48,97 49,13 44,24

Buli Asal Buli Karya Teluk Buli Sailal Buli G lt li

45,65 49,31 46,12

59,92 47,09 48,64 65,89 66,08 63,83 51,14 53,29 51,18

60,51 63,05 62 54

Infrastruktur, pembinaan SDM, pembinaan teknis, pendampingan,dan pemasaran

No

30

Wilayah dan Provinsi Papua

Kabupaten

69 Merauke

Nama Kawasan Perdesaan Daerah Perbatasan

Lokasi Kecamatan Sota

66,81

Kimaam

Tabonji

Kumbis Sabudom Bamol 1

32,70 35,35 31,92

Bamol 2 Yeraha Suam 1 Suam 2 Wanam Bibikem Wetau Konorau Waan

35,44 29,66 36,71 39,44 38,24 28,51 31,10 32,89

Tor Kladar Kawe Sibenda Sabon

32,31 31,28 28,90 33,98 32,74

Merauke

Iliwayab Waan

Ketahan Pangan

Sekanto

Kawasan Tanaman kerin

Sekanto

Intainmelyan

Papua Bara t

7 1 Raja Ampat

Strategis Pariwisata

Waigeo Utara

Traimilyan Kapadiri

Potensi Unggulan


Pengelola Kawasan

Pertanian dan Perkebunan

RPJMD berdasarkan Perda Pemda dan Masyarakat No 1 Tahun 2012 (Tahapan Reviuw) dan RPJP (20052025) Perda No 131 Tahun 2012

Minapolitan

RPJMD berdasarkan Perda Pemda dan Masyarakat No 1 Tahun 2012 (Tahapan Reviuw) dan RPJP (20052025) Perda No 131 Tahun 2012

52,34 54,89 45,21

Rencana Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur

52,54

79,56 62,20 69,13 29,76

Fasilitas/ teknolo i

Wiantre

produksi

Sumberdaya Manusia Kelembagaan

68,04

Padi dan Perikanan Air Tawar

Peraturan Daerah tentang RTRW dan SK Bupati

Pemda dan Masyarakat Infrastruktur, Sarpras, SDM

35,60

Palawija

Peraturan Daerah tentang RTRW dan SK Bupati

Pemda dan Masyarakat Infrastruktur, Sarpras, SDM

36,05 26,64

Air terjun

PERDA RTRW Kab. Raja Ampat 2011-2030 dan PERDA RPJMD Kab. Raja Ampat 2011-2015

Pemerintah dan Swasta '- Penyedian fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur - Penyediaan sarana transportasi

Jaifuri

25

Mandiri

45,63

45,36 48,53 42,27 37,74 43,72 39,57

Ulilin Muting

7 0 K ee ro m

Pekaulan Sota


Erambu Yanggandur Rawa Biru Bupul IX Kweel Bupul XI Wan Selaw Kolam Boha Bokem Nggolar Buti Komolom

Elikobel

Daerah Terluar dan Tertinggal

IPD Desa

76,74

Promosi wisata dalam dan luar negeri Waigeo Timur

Urbinasopen

47,38

Pantai Pasir Putih,

No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan Meosmanswar

Waigeo Selatan

IPD Desa


Arborek

38,19

Yenbuba Yen Waufnor

37,54 40,95

Sawandarek

27,26

Sawinggrai

33,38

Kabui Friwen

39,73

Wawiyai

42,35

Waisai

Waigeo Barat

Teluk Mayalibit

Misool Selatan

Salio

35,39

Meos Manggara

37,02

Saukabu

31,16

Pam

42,67

Mutus

40,89

Manyaifun

33,70

Gag Waifol Kalitoko

46,47 43,02 41,39

Mumes

42,84

Beo Batbitiem

33,49

Mandiri

Potensi Unggulan Menyelam, snorkel,Souvenir, Wisata budaya Menyelam, snorkel, Wisata Budaya, Pengintaian Burung Bebek laut, memberi makan ikan, snorkel, wisata budaya, telaga, kayaking mengintai cendrawasih merah, wisata budaya, souvenir, memberi makan ikan limestone, flora, goa tengkorak, wisata alam. Snorkel, menyelam, pantai pasir putih wisata budaya, Situs Sejarah wisata olahraga, jet ski, kayak, snorkel, menyelam wisata alam, menyelam, kayak, menyelam mengintai peneluran P en u . Pantai Pasir Putih, Berenang, Snorkel, wisata olah raga memancin Tracking/Hiking digugusan pulau painemo, Pantai Pasir Putih, Swimming, Snorkeling Menyelam, pantai pasir putih, Snorkel, wisata lintas alam Pantai Pasir Putih, Berenang, Snorkel, wisata olah raga memancing Pantai Pasir Putih, Berenang, Snorkel, wisata olah raga memancing Wisata Lintas Alam Pemandangan Alam, Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Sejarah Purbakala wisata Budaya sejarah pubakala Wisata Lintas Alam wisata menyelam, wisata alam


Pengelola Kawasan


No


Kabupaten


Lokasi Kecamatan

IPD Desa

Tomolol


35,15

Wayelbatam

Kofiau

Gamta Kapatcool

39,67 38,87

Tolobi

44,35

Deer

Pertanian dan Agrobisnis

Batanta Utara

Wailebet Arefi

38,74 43,76

Salawati Selatan Salawati Tengah

Jefman Waijan

49,07

Kalobo Kabare Asukweri Waijan

29,36 32,33 49,07

Wai eo Utara Perkebunan

52,19

Salawati Tengah

52,61

Mandiri

Potensi Unggulan


wisata gua tomolol, wisata lintas alam, wisata budaya wisata menyelam, wisata alam Wisata Sejarah wisata Pengamatan Ikan Paus Menyelam, Snorkeling, wisata Lintas Alam. Menyelam dan Pengamatan burung cendrawasih Burun Cendrawasih Pulau Way (Pesawat Perang PD II), Peninggalan Rumah Pendeta Alm. Yan Mamoribo Pulau Matan Tanaman Holtikultura PERDA RTRW Kab. Raja dan Padi Ampat 2011-2030 dan PERDA RPJMD Kab. Raja Ampat 2011-2015

Pengelola Kawasan


Pemerintah dan Swasta - Penyediaan bibit padi dan tanaman holtikultura - Pembangunan pengairan Penambahan tenaga penyuluh pertanian

63,30

Peternakan sapi dan unggas

PERDA RTRW Kab. Raja Ampat 2011-2030 dan PERDA RPJMD Kab. Raja Ampat 2011-2015

Pemerintah dan Swasta - Penyediaan bibit sapi dan unggas Penyedian obat-obat peternakan - Pembangunan sarana dan prasarana

Pertanian

Aimas

Kalobo Kabare Asukweri Aimas

Peternakan

Salawati Segun

Salawati Klasegun

Klamono

SP1 SP2 Dasri

46,22

Waigeo Utara 7 2 S or on g

Perkebunan

Maudus

65,30 29,36 32,33 41,36

Padi dan Komoditas Holtikultura

SK. Bupati Sorong No.45 / 2013

Pemda

Instruktur Pembinaan SDM, Pembinaan Teknis, Pemasaran

Peternakan

SK. Bupati Sorong

Pemda


22,58

Perkebunan Minyak Lawang

SK. Bupati Sorong

Pemda


Warbo

23,27

Luwalela

33,53

Perkebunan Minyak Lawang Perkebunan Kayu

62,04 51,75

50,56

No



Kabupaten

Perikanan

31 Provinsi

72 Kabupaten

IPD Desa


Sayosa

Sayosa

35,39

Klabot

Buk Klabot Kaas

28,86 28,23 35,78

Wanurian

27,60

Beraur

108 Kawasan

Lokasi Kecamatan

186 Kecamatan

683 Desa

229

Mandiri

Potensi Unggulan Perkebunan Minyak Lawan Perkebunan Sagu Perkebunan Sa u Perikanan, Udang

420

17


SK. Bupati Sorong

Pengelola Kawasan

Pemda



Renstra Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Recommend Documents