KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERANAN KEK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan - Bappenas
Bandung, 26 Oktober 2010 1
LATAR BELAKANG •
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan.
•
Dalam pengembangan wilayah Nasional, pembagian peran dan fungsi masingmasing Daerah sangat penting dalam membentuk pola dan struktur ruang nasional dalam pola NKRI.
•
Pengelolaan SDA perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
•
Dari sudut pandang nasional, pengembangan KEK harus mampu menjadi lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional
•
Peran PEMDA sangat penting karena dapat menjamin berlangsungnya KEK.
2
TAHAPAN RPJPN 2005-2024 RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3
PRIORITAS RPJMN 2010-2014 PENGEMBANGAN WILAYAH Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
RPJM 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Meningkatnya kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kes enjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif sert a penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta k onsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
4
ARAH KE-5 RPJPN 2005-2025 : 2005-2025 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERA MERAT TA DAN BERKEADILAN
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi
dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis
Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi 3. Rencana Tata
pembangunan di setiap sektor, sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
4. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan
kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif daerah. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif.
5
KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU 6,58%
1,82% 83,10%
8,39% 81,54% 14,83%
54797.00 (minimum)
73,01%
4,32%
5,26% 7,85%
9,49%
245594.00 398937.00 (median)
19,51% 70,85%
639154.00 1339115.00 ( maximum)
22,2%
84,32%
Pengganda Output Antarwilayah Antarwilayah Wilayah
Perdagangan Intrawilayah
Sumatra
JawaBali
Kalimanta n
Sulawes i
Indonesi a Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra
1.559
0.088
0.081
0.015
0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
0.158
1.599
0.097
0.201
0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan
0.023
0.056
1.480
0.068
0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Sulawesi
0.002
0.008
0.005
1.460
0.028
0.003
0.017
0.002
0.009
1.307
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Indonesia
Timur
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Transaksi ekonomi sebagian besar hanya dalam wilayah6
GEOPOSISI : JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL
7
PELABUHAN TERBESAR DI INDONESIA MENURUT NILAI EKSPOR US$ JUTA (2006) Blang Lancang Belawan Dumai
Batu Ampar Sekupang
Bontang
Amamapare Tanjung Priok Priok
Tanjung Emas Bima
Tanjung Perak
>>5000
4001-5000
3001-4000 2001-3000 1001-2000 <1000
1
Tanjung Priok
26.076
2
Bontang
9.074
3
Tanjung Perak
8.146
4
Dumai
6.582
5
Belawan
4.580
6
Amamapare
3.430
7
Tanjung Emas
2.839
8
Batu Ampar
8 2.830
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS
9
DEFINISI
Dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Penjelasan Bab II (Pasal 5 Ayat 5), pengertian Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
10
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 2010-1014
Sasaran : •
•
Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK. Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat serta kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di tingkat pemerintah daerah dan pengelola kawasan yang profesional.
Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, air baku, dan permukiman yang mendukung mendukun g pengembangan kawasan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan kawasan. Arah Kebijakan :“mengembangkan k a w a s a n s t r a t e g i s s e b a g a i yang memiliki skala aktifitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berorientasi nasional dan internasional yang dengan mengutamakan peningkatan i k l i m k o n d u s i f b a g i p a r a i n v e s t o r melalui p e n g u a t a n r e g u l a s i d a n p e n g e m b a n g a n k e l e m b a g a a n y a n g p r o f e s io i o n a l dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan
•
berkomitmen baik di tingkat pusat dan daerah serta didukung oleh , sehingga mendorong pengembangan sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar 11 kawasan”
STRATEGI PENGEMBANGAN KEK 2010-2014
1. Penciptaan iklim investasi investasi yang yang kondusif kondusif di KEK: a) Pen ene etapan apan lok lokasi asi KEK; KEK; b) Peny Penyele elesai saian an per peratu aturran operasi operasional onal KEK; KEK;
c) Pen enye yele lesai saian an RTR RTR KEK dan Renc Rencana ana Deta Detail il KEK; KEK; d) Koordi oordinas nasii pere perenc ncan anaan aan pembangunan KEK;
dan dan
imple implemen menta tasi si
2. Penge Pengemban mbanga gan n Pengu Pengusaha sahaan an Kawasa Kawasan n KEK: KEK: SOP, SOP, NSPM, NSPM, Pelayanan one stop service 3. Perce Percepa patan tan pemb pembangu angunan nan sarana sarana prasar prasarana ana KEK: KEK: SOP SOP,, NSPM, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar. dasar. 12
PRIORITAS NASIONAL TERKAIT KAWASAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2010-2014
13
14
15
16
17
18
19
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS •
•
•
KAPET diselenggarakan diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan suatu wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi KPBPB diselenggarakan diselenggarakan sebagai upaya untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi efi siensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara KEK diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri 20
KAW KA WASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERP TERPADU ADU (KAPET) NO
PROVINSI
1
Aceh
2
Nusa Tenggara Barat
3
Nusa Tenggara Timur
4
Kalimantan Barat
5
Kalimantan Kalim antan Tengah
6
Kalimantan Selatan
7
Kalimantan Timur
8
Sulawesi Utara
9
Sulawesi Sulawes i Tengah
10 Sulawesi Selatan 11 Sulawesi Sulawes i Tenggara 12 Maluku 13 Papua
NAMA KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Sabang dan kab sekitar) Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu) Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores) Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu) Daskakab (Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Palangkaraya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas Batulicin (Kab Kotabaru) Sasamba (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kartanegara) Menado Bitung (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara) Palapas *) (Palu, Donggala, Parigi Mountong, Sigi) Pare Pare (Kab Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang Bank Sejahtera Sultra *) (Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe, Kabupaten Pomalo)* Seram (Kab. Seram Bagian barat, Seram Bagian Timur, Timur, Maluku Tengah) Tengah) Teluk Cendrawasih * ) (Kab Biak Numfor, Kab Yapen, Kab Waropen, Kab. Supiori, Kab Nabire).
21
KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS (KPBPB)
No
Provinsi
KPBPB
1
Aceh
Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang
2
Kepulauan Riau
Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Karimun
22
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
23
Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang : 1. Kepabeanan (customs & excise); 2. Perpajakan (tax); 3. Perijinan (licensing) one stop services
4. Keimigrasian; 5. Ketenagakerjaan Kawasan khusus ditunjang oleh : •
Ketersediaan infrastruktur yang andal;
•
Badan pengelola yang profesional dengan standar internasional.
Tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Peningkatan investasi;
Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;
Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;
Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui technology transfer.
24
Prinsip dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
a. Konsis Konsisten tensi si Kebijaka Kebijakan; n; a s t C o s t ); b. Biaya Biaya Mini Minimum mum (L e as ) ;
c. Kead Keadil ilan an;; d. Tertib Tata Tata Ruang; dan e. Dukungan Dukungan Pemerint Pemerintah ah Daerah. Daerah.
25
Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah Pusat
•
Pemerintah Daerah
Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;
•
•
infrastruktur;
Ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM);
•
Pengembangan skema insentif fiskal fiskal dan non-fiskal;
•
•
Kawasan Ekonomi Khusus
keimigrasian dan
(K E K)
Sistem perijinan/pelayanan perijinan/pelayanan terpadu;
•
Peraturan daerah yang kondusif bagi investasi.
Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai,
Lahan, penataan ruang, dan
•
Dukungan terhadap keamanan dan ketertiban
ketenagakerjaan; •
Menyiapkan paket kawasan untuk ditawarkan kepada investor
•
Promosi
26
Kekuatan Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus 1. Layanan Layanan terpadu terpadu kelas dunia (pajak, (pajak, bea cukai, cukai, keamana keamanan, n, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, imigrasi, perijinan) periji nan) 2. Akses Akses Infrastruk Infrastruktur tur Kelas Dunia Dunia (Listrik, (Listrik, Bahan Bahan Bakar Bakar,, Air Air,, Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Logistik) 3. Pelabuhan: Pelabuhan: 24 hours hours open, open, termin terminal al handling handling cost cost (THC) (THC) kelas kelas dunia, dunia, kelas dunia h a n d l i n g s p e ed e d kelas 4. Corr Corrup upti tion on fre free e 5. Wor orld ld cla class ss sec secur urit ity y 6. Wor orld ld cla class ss lab labor or rel relat atio ion n 7. Organi Organisas sasii penge pengelola lola yang yang profe profesio sional nal 8. Comp Compla lain intt Des Desk
27
Tantangan Pengembangan KEK di Indonesia •
•
•
•
•
•
•
Menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal Memberikan kepastian kebijakan dalam berinvestasi (tata ruang, ketenagakerjaan, pertanahan,kepabeanan, imigrasi) Peningkatan kualitas infrastruktur dengan standar internasional (jalan tol, pelabuhan, bandara) Menyediakan pelayanan publik yang profesional dengan prinsip mempermudah proses berinvestasi (simplifikasi perpajakan, one stop services) Reformasi birokrasi (non-high cost economy dan non-corruption) Penataan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan Penyediaan tenaga kerja yang kompetitif
28
UU No. No. 39 TAHUN 2009 TENT TEN TANG KAW KAWASAN EKONOMI KHUSUS •
•
KEK : kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan
geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi •
•
•
•
tinggi dan daya saing internasional KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan pengolahan ekspor; logistik; industri; pengembangan pengembangan teknologi; teknologi; pariwisata; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha Us aha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Fasilitas kemudahan: Pajak (PPN, PPnBM, PPH impor), bea cukai, pajak dan retribusi daerah, pertanahan, perijinan, imigrasi, investasi, tenaga kerja dan kemudahan lainnya. 29
KRITERIA PEMILIHAN PEMILIHAN LOKASI KEK Pasal 4
a.
Sesu Se suai ai Re Renc ncan ana a Tat Tata a Rua Ruang ng Wi Wila lay yah da dan n tid tidak ak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.
Pem Pe mer erin inta tah h
provi pro vins nsi/ i/ka kabu bupa pate ten/ n/ko kota ta
yan ang g
bersangkutan mendukung KEK; c.
terl te rlet etak ak pa pada da po posi sisi si ya yang ng de deka katt den denga gan n jal jalur ur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak
pada
wilayah
potensi
sumber
daya
unggulan; dan d.
Mempunyai batas yang je jelas. 30
Persyaratan Pengajuan KEK Pasal 6 ayat (2)
a. peta peta lokas lokasii penge pengemba mbanga ngan n serta serta luas luas area area yang yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. rencan rencana a tata tata ruang ruang KEK KEK yang yang dius diusulk ulkan an dil dileng engkap kapii dengan peraturan zonasi; c. renc rencan ana a dan dan sum sumbe berr pemb pembia iaya yaan an;; d. analis analisis is meng mengena enaii dampak dampak lingku lingkunga ngan n yang yang sesua sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; e. hasil hasil studi studi kel kelaya ayakan kan ekon ekonomi omi dan dan finan finansia sial; l; dan dan f. jang jangka ka wakt waktu u sua suatu tu KEK KEK dan dan renc rencan ana a str strat ateg egis is..
31
ILUSTRASI ZONA DALAM KEK
Zona Pengolahan Ekspor Zona Industri
Zona Logistik Zona Pariwisata Zona Energi
Zona Ekonomi Lainnya
Zona Pengembangan Teknologi 32
KELEMBAGAAN
Nasional Provinsi A
Provinsi B
33
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEK Peraturan Pemerintah (PP): 1. Tata Ca Cara Pe Penyelenggaraan KE KEK 2. Dewa Dewan n Nasi Nasion onal, al, Dewa Dewan n Kawa Kawasa san, n, dan dan Admi Admini nist stra rato torr 3. Fasilitas PPh, dan 4. Fasilitas Ke Kepabeanan Keputusan Presiden (Kepres): 1. Dewan Nasional 2. Dewan Kawasan Peraturan Presiden (Perpres): Keanggotaan, Tata Kerja, dan Kesekretariatan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Peraturan Dewan Nasional: Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
34
KESIMPULAN
Kebijakan nasional mendukung pengembangan KEK dalam RPJM 2010-2014 dan akan dikembangkan 5 KEK sampai 2014. Dampak positif pembangunan KEK: meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan (trickle down effect) dan menambah lapangan kerja Dampak negatif : Daerah tidak mendapatkan pajak langsung dan potensial terjadi ketimpangan sosial kalau tidak diantisipasi dini. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan KEK di Jawa Barat adalah: Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dan masyarakat setempat. Melakukan studi kelayakan (target pasar, pesaing, demand-supply side, dsb) Mencantumkan dalam RTRW Kabupaten dan Provinsi Mengajukan usulan lokasi kepada Dewan Nasional Nasional •
•
• •
35
36
