BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Belak Belakang ang Pemb Pemban angu guna nan n
nasi nasion onal al
merup erupak akan an
rang rangka kaia ian n
upay upaya a
pemban pembangun gunan an yang yang berkes berkesina inambu mbungan ngan dan melip meliputi uti seluru seluruh h kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas tugas mewuju mewujudka dkan n tujuan tujuan nasion nasional al yaitu yaitu melind melindung ungii segena segenap p bangs angsa a
Indo Indone nesi sia a
dan dan
selu selurruh
tump umpah
dara darah h
Indo Indone nesi sia, a,
memaj memajuka ukan n keseja kesejahte hteraa raan n umum, umum, mencer mencerdas daskan kan kehidu kehidupan pan bang angsa,
dan
ikut kut
melaks aksana anakan
ket ketertiban
dunia
yang
berd berdasa asark rkan an keme kemerd rdek ekaan aan,, perd perdam amai aian an abad abadii dan kead keadil ilan an sosial Haki Hakikat kat pemb pembang angun unan an
nasi nasion onal al
adal adalah ah
pemb pembang angun unan an
manusi manusia a Indone Indonesia sia seutuh seutuhnya nya dan pembang pembanguna unan n masyar masyarakat akat Indonesia Indonesia seluruhnya seluruhnya dengan pancasila pancasila sebagai dasar, tujuan, tujuan, pedoman pembangunan masyarakat Pemb Pemban angu guna nan n masy asyarak arakat at
adi adil
nasi nasion onal al
dan
bert bertuj ujuan uan
makm akmur
yang ang
mewu mewuju judk dkan an merat rata
suat su atu u
ber berdasa dasarrkan kan
pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana yang aman, tenteram, tertib serta dinamis dan
dal dalam
ling lingku kung ngan an
per pergau gaulan lan
bersahabat, tertib dan damai.
duni dunia a
yang ang
mer merdeka deka,,
B. Rumusa Rumusan n masalah masalah Berdas Berdasark arkan an latar latar belakan belakang g di atas atas maka maka yang yang menjad menjadii masala masalah h dalam dalam makalah makalah ini adalah adalah Bagaim Bagaimana ana Konsep Konsep Dasar Dasar Pembangunan Nasional ?
C. Tuju Tujuan an Tuj Tujuan uan makal makalah ah ini ini adal adalah ah untu untuk k meng menget etahu ahuii Kons Konsep ep Dasar Pembangunan Nasional.
B. Rumusa Rumusan n masalah masalah Berdas Berdasark arkan an latar latar belakan belakang g di atas atas maka maka yang yang menjad menjadii masala masalah h dalam dalam makalah makalah ini adalah adalah Bagaim Bagaimana ana Konsep Konsep Dasar Dasar Pembangunan Nasional ?
C. Tuju Tujuan an Tuj Tujuan uan makal makalah ah ini ini adal adalah ah untu untuk k meng menget etahu ahuii Kons Konsep ep Dasar Pembangunan Nasional.
BAB II PEMBAHASAN
PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA A. Kerangka Kerangka Dasar Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional 1.
Hubungan
Pembangunan
Nasional
Dengan
Pancasila Pemban Pembangun gunan an nasion nasional al merupa merupakan kan rangkai rangkaian an
a.
upay upaya a
pemb pemban angu guna nan n
yang yang
berk berkes esin inam ambu bung ngan an
yang yang
meli melipu puti ti selu seluru ruh h kehi kehidu dupan pan masyar masyaraka akat, t, bang bangsa sa
dan dan
negara negara untuk untuk melak melaksana sanakan kan tugas tugas mewuju mewujudkan dkan tujuan tujuan nasi nasion onal al yang yang term termak aktu tub b dala dalam m Pemb Pembuk ukaa aan n Unda Undang ng-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan pengam pengamala alan n Pancas Pancasila ila,, sehing sehingga ga seluru seluruh h semang semangat at dan gerak gerak pemban pembangun gunan an dil dilaksa aksanak nakan an sebagai sebagai pengam pengamala alan n semu semua a
sila sila,,
sehi sehing ngga ga
sel seluruh uruh
sem semanga angatt
dan dan
ger gerak
pembangunan pembangunan dilaksanakan dilaksanakan sebagai sebagai pengamalan pengamalan semua semua sila Pancasila serta serasi dan utuh menyeluruh. b.
Pengamalan si s ila Ke K eutuhanan Ya Yang Ma Maha Es Esa,
menc mencaku akup p tang tanggu gung ng jawa jawab b bers bersam ama a semu semua a golo golong ngan an beragam agama a
untuk
secara
terus
dan
bersam sama-sa -sama
meletakan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. Pengalaman sila Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi peningkatan martabat serta hal dan kewajiban asasi
warga
negara
serta
penghapusan
penjajahan,
kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi. Pengamalan sila Persatuan
Indonesia
mencakup
upaya peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam
pembangunan
menumbuh
nasional,
kembangkan
sistem
mencakup politik
upaya
Demokrasi
Pancasila yang mampu memelihara Stabilitas nasional dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara. Sedangkan pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakya Indonesia dalam pembangunan, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi
yang
pemerataan
cukup
tinggi
pembangunan
yang
menuju
dikaitkan
dengan
kemakmuran
bagi
seluruh
rakyat dalam
sistem ekonomi
yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2.
Hubungan Pembangunan Nasional Dengan UUD
1945 a.
Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar
landasan konstitusional pembangunan nasional sehingga sekaligus
merupakan
pedoman
dan
penuntun
bagi
penyelenggaraan pembangunan nasional. b.
Pembangunan ekonomi selalu diarakan kepada
mantapnya
sistem
ekonomi
nasional
berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang antara lain memiliki ciri : 1)
Perekonomian
disusun
sebagai
usaha
bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2)
Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)
Bumi,
air
dan
kekayaan
alam
yang
terkandung
didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikusasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. c.
Pembangunan
kesejahteraan
rakyat
harus
senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara
berhak
atas
taraf
berkewajiban
ikut
kesejahteraan serta
dalam
yang upaya
layak
serta
mewujudkan
kemakmuran rakyat. Sedangkan pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan kemakmuran dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. d.
Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada
hakikatnya merupakan wujud kedaulatan di tangan rakyat yang
diselenggarakan
permusyawaratan/perwakilan
menurut
melalui nilai-nilai
luhur
Pancasila. Demokrasi pancasila mengandung makna bahwa mengenal penyelesaian masalah nasional sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga negara lainnya senantiasa
dilandasi
oleh
semangat
kebersamaan,
keterpaduan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Hukum nasional sebagai sasaran ketertiban dan kesejahteraan,
harus
dapat
berperan
menganyomi
masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional. e.
Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara
dilaksanakan dengan sistem Hamkamra yang bersifat
kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan menggunakan seluruh potensi nasional secara optimal dan terpadu.
Hubungan
3.
Pembangunan
Nasional
Dengan
merupakan
Wawasan
Wawasan Nusantara Wawasan
a.
Nusantara
Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b.
Sebagai doktrin, wawasan nusantara merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan
tujuan
penyimpangan
agar dalam
tidak
terjadi
rangka
penyesatan
mencapai
tujuan
dan dan
mewujudkan cita-cita nasional. Dengan pendorong
demikian
dan
wawasan
pedoman
dalam
nusantara
dijadikan
menyelenggarakan
kehidupan nasional sebagai satu kesatuan.
Oleh karena itu wawasan nusantara juga merupakan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasinal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. c.
Wawasan nusantara tidak hanya merupakan
tuntutam
konseptual
saja,
tetapi
hendaknya
dapat
diwujudkan dalam bentuk dan kondisi persatuan dan kesatuan segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional. Sebagai
wawasan
pembangunan
nasional,
wawasan
nusantara memberikan rambu-rambu pedoman dan arah bagi kelanjutan pembangunan nasional dalam mengaktualisasikan
aspirasi
dan
kepentingan
nasional
yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan dalam
menyelenggarakan
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial – budaya dan sebagai satu kesatuan Hankam.
4.
Hubungan
Pembangunan
Nasional
Dengan
Ketahanan Nasional a.
Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah
kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai
tujuan nasional. Untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional
yang
penyelenggaraan seimbang,
merupakan kesejahteraan
serasi
dan
selaras
pengaturan dan
dan
keamanan
dalam
seluruh
yang aspek
kehidupan. b.
Ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan
antara
aspek
kehidupan
bangsa
secara
utuh
dan
menyeluruh. Oleh sebab itu guna tetap memungkinkan pembangunan nasional selalu berjalan menuju tujuan yang dicapai dan agar dapat dielakan dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi yang nyata yang dapat
dicapai.
merupakan
prsoes
mewujudkan memadai
Sedangkan kegiatan
Ketahanan
guna
pembangunan seluruh
Nasional
menghadapi
atau
nasional
bangsa kondisi
tantangan,
untuk yang
ancaman,
hambatan dan gangguan dari luar maupun dari dalam. c.
Ketahanan nasional dan pembangunan nasional
merupakan sistem holarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai tujuan hubunngan interpendensi. Jadi tingkat Ketahanan
Nasional
yang
tangguh
akan
menunjang
lancarnya pembangunan nasional yang berhasil akan
mendorong perwujudan tingkat Ketahanan Nasional yang lebih tinggi. Selanjutnya Ketahanan Nasional juga berfungsi
d.
sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional. Sebagai Pola dasar
pembangunan
hakikatnya
maka Ketahanan
merupakan
arah
dan
Nasional pada
pedoman
dalam
pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui Pentahapan Repelita.
5.
Hakikat Garis-Garis Besar Haluan Negara Pasal
3
UUD
1945
menyatakan
bahwa
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Undang-Undang dasar dan Garis – garis Besar daripada Haluan Negara. Selanjutnya
dalam
penjelasannya
dinyatakan
bahwa
mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun MPR memperhatikan segara yang terjadi dan segala aliran pada waktu itu dan menentukan haluan – haluan apa yang hendaknya dipakai di kemudian hari. Berdasarkan
ketentuan
diatas,
jelaslah
bahwa
mewujudkan tujuan nasional menuju tercapainya
tujuan
pembangunan nasional haruslah didasarkan pada haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan yang memuat dinamika serta aliran-aliran pemikiran masyarakat setiap 5 tahun.
Ketentuan UUD 1945 tersebut diatas juga menegaskan bahwa setiap 5 tahun sekali MPR menetapkan berbagai haluan negara dalam bentuk ketetapan MPR. Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah tentang GBHN yang memuat prinsip-prinsip
dasar,
arah
dan
strategi
pembangunan
nasional. Dengan demikian maka
GBHN adalah haluan negara
tentang pembangunan nasional dalam garis – garis besar sebagai pernyataan kehendal rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap 5 tahun. GBHN disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landan konstitusional, sehingga GBHN merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional karena GBHN memua prinsip-prinsip dasar, arah
dan
strategi
pembangunan
nasional
yang
akan
dijabarkan lebih lanjut dalam pokok – pokok kebijaksanaan pelaksanaan dasarnya
pembangunan
juga
merupakan
nasional, dasar
maka
sistem
GBHN
pada
pembangunan
nasional.
6.
Konsepsi Dasar dan Alur Pikir GBHN 1993 Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa terkandung pikiran-pikiran dan gagasan dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan,
yang dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Tujuan
nasional
pembangunan
nasional
pembangunan
nasional
tersebut
diwujudkan
melalui
menuju
tercapinya
tujuan
sebagaimana
dirumuskan
dalam
GBHN. Oleh karena itu dalam GBHN ditegaskan bahwa keseluruhan
semangat,
arah
dan
gerak
pembangunan
dilaksanakan sebagai pengamalan semua
sila Pancasila
secara serasi serta sebagai kesatuan yang utuh. Berdasarkan
pokok
pikiran
bahwa
pembangunan
nasional harus merupakan pengamalan Pancasila, maka hakikat
pembangunan
pembangunan
nasional
manusia
haruslah
Indonesia
merupakan
seutuhnya
dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
B. Kepentingan Pembangunan Nasional 1.
Umum Dengan latar belakang uraian-uraian tersebut diatas,
bagaimana dengan pembangunan nasional di Indonesia sendiri?
Sebagai
suatu
bangsa,
kita
memiliki
cita-cita
nasional, yag terkristalisasi dalam Pancasila dan terjabar ke dalam
UUD
1945.
Dalam
rangka
mewujudkan
cita-cita
nasional, kita melasanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, dengan berpegang kepada GBHN
yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun, dalam rangkaian jangka
panjang
25
tahun.
Pembangunan
nasional
ini
mencakup semua aspek kehidupan manusia. Selanjutnya pada bagian lain GBHN menyatakan : “ Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka panjang adalah pembangunan ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat”, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan
kepada
pembangunan
ekonomi,
sedangkan
pembangunan di bidang – bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.Pembangunan ekonomi, di samping meningkatnya taraf kehidupan secara langsung, juga merupakan
syarat
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembangunan bidang lain. Setelah diketahui titik berat pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya teori ekonomi yang melandasi kegiatan pembangunan. Pengkajian yang lebih cermat akan mencakup strategi pembangunan, teori
tahap-tahap
pertumbuhan
ekonomi, diagram
yang
menggambarkan proses pembangunan nasional Indonesia, serta
segi
manajemen
yang
mendukung
pembangunan
nasional yang telah dilaksanakan sesuai prinsip – prinsip manajemen yang baik.
2.
Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia Pembangunan
pembangunan pembangunan
nasional
manusia seluruh
pada
hakekatnya
Indonesia
adalah
seutuhnya
masyarakat
Indonesia
dan dengan
Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional.
Pembangunan
nasional
mengandung
makna
peningkatan kesejahteraan material dan spiritual, (karena diarahkan untuk mencapai tujuan Bangsa), yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan,
suasana
tenteram,
tertib
peri
dan
kehidupan
dinamis
bangsa
serta
yang
dalam
aman
lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
3.
Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan
nasional
merupakan
pengembangan dan penggunaan semua potensi dalam rangka
mencapai
Pembangunan
nasional
tujuan
pembangunan
berpedoman
kepada
upaya nasional nasional. wawasam
Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan
keamanan.
Untuk
tetap
memungkinkan
berlangsungnya
pembangunan nasional menuju ke tujuan yang ingin di capai dan
agar
nasional,
dapat
secara
Ketahanan
efektif
Nasional
menjamin
perlu
terus
kepentingan ditingkatkan.
Ketahanan ini meliputi ketahanan dalam segenap aspek kehiupan sebagai suatu totalitas, dalam menghadapi TAHG, baik yang timbul dari luar maupun dari dalam negeri.
C. Strategi Pembangunan Nasional 1.
Umum Dalam
pembangunan
rangka
mencapai
nasional
tujuan
yang
dipakai
nasional,
strategi
adalah
“Trilogi
Pembangunan”. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas yang sehat dan dinamis dilaksanakan secara serasi dan saling memperkuat dengan mengarahkan secara terpadu segenap modal dasar,potensi nasional yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu faktor – faktor dominan perlu diperhatikan dalam menggerakan dan memanfaatkan segenap modal dasar pembangunan, dengan melaksanakan asas-asas pembangunan. Strategi bentuk
pembangunan
program
nasional
pembangunan
hakekatnya untuk menciptakan :
diwujudkan
nasional
yang
dalam pada
a.
Peningkatan Ketahanan Nasional di segenap
aspek kehidupan nasional b.
Peningkatan
kualitas
penghidupan
dan
kesejahteraan
dan
kehidupan segenap rakyat Indonesia c.
Pembangunan
aspek
pembangunan aspek keamanan sebagai bagian integral pembangunan nasional, dengan pengertian bahwa kondisi keamanan merupakan prasyarat bagi kesinambungan dan kelancaran
pembangunan
keberhasilan
kesejahteraan,
pembangunan
sebaliknya
kesejahteraan
akan
meningkatkan kondisi keamanan.
2.
Wawasan Pembangunan Nasional Pembangunan
nasional
yang
mencakup
aspek
kehidupan dapat dilihat dari dua aspek pokok kepentingan nasional,
yaitu
aspek
keamanan
(security)
dan
aspek
kesejahteraan (prosperity) yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Peningkatan dalam aspek keamanan selalu akan memberikan peluang untuk makin meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat memberikan peluang untuk makin meningkatnya keamanan bangsa dan negara. Kondisi
nyata
yang
diharapkan
dalam
Pembangunan Nasional adalah terciptanya kondisi “Tata
tenteram kerta
Wawasan
suasana dan
raharja” merupakan
hasil
perpaduan upaya yang selaras, serasi dengan hakikat tujuan kehidupannya di alam kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu disamping berhak untuk memperoleh dan menikmati suasana dan kondisi tersebut juga wajib untuk ikut serta dalam upaya mewujudkannya. Guna dapat mewujudkan suasana dan kondisi tersebut secara nyata, wawasan dalam aspek kesejahteraan dan keamanan
nasional
dikembangkan
lebih
lanjut
dalam
penerapannya, berupa : Penerapan aspek kesejahteraan nasional juga
a.
merupakan pendayagunaan semua potensi nasional secara semesta sehingga setiap warga negara secara metara diberi
kesempatan
penghidupan
yang
memperoleh layak.
pekerjaan
Perwujudan
dan
pengembangan
wawasan dalam aspek kesejahteraan nasional, melibatkan keikutsertaan seluruh rakyat dalam pembangunan nasional dan
pendayagunaan
semesta.
Dengan
seluruh
potensi
memperhatikan
nasional
hakikat
secara
tantangan
dalam bidang kesejahteraan yang dihadapi dan adanya peluang potensi nasional yang tersedia, maka dapat dikembangkan
kemampuan
untuk
menanggulangi
tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka memacu pertumbuhan kesejahteraan nasional. Hal
ini menjamin terciptanya kondisi “kereta raharja” dalam segenap bidang kehidupan bangsa dan negara. b.
Penerapan
aspek
keamanan
nasional
merupakan pendayagunaan semua potensi nasional secara semesta sedemikain rupa sehingga setiap warga negara dan masyarakat merasa aman dan terlindung. Perwujudan pengembangan wawasan dalam aspek keamanan nasional seperti
halnya
aspek
kesejahteraan
nasional,
juga
melibatkan seluruh
potensi
nasional secara semesta.
Pelibatan
tersebut
meliputi
segenap
dan
bernegara.
.berbangsa
tata
Dengan
kehidupan
memperhatikan
hakikat ancaman yang dihadapi dan peluang potensi nasional
yang
tersedia,
maka
dapat
dikembangkan
kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka menangkal dan menanggulangihakikat ancaman. Hal ini menjamin terciptanya suasana “tata tertram” dalam segenap bidang kehidupan bangsa dan negara.
3.
Konsepsi Kesejahteraan Nasional Konsepsi
adalah
kesejahteraan
mewujudkan
nasional
kehidupan
pada
masyarakat
hakikatnya, yang
kerta
raharja dalam suasana keamanan nasional yang mantap. Yaitu, masyarakat adil dan makmur yang merata, meteriil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dalam wadah negara
kesatuan Republik Indonesia, melalui berbagai upaya, fungsi dan penyelenggaraan kesejahteraan nasional. a.
Upaya
kesejahteraan
nasional,
antara
lain
dilaksanakan melalui : 1)
Pengembangan dan pemantapan segenap
aspek kehidupan nasional secara menyeluruh, terpadu, seimbang dan serasi serta secara berlanjut dalam rangka mencapai tujuan nasional 2)
Membina hasil-hasil yang telah dicapai
untuk
diarahkan
kepada
pemanfaatan
sebesar-
besarnya bagi rakyat Indonesia, secara adil dan merata serta menjamin kesinambungan kemanfaatannya bagi generasi
berikutnya
dalam
rangka
kelangsungan
perjuangan bangsa. b. 1)
Fungsi kesejahteraan nasional, yaitu : Pengintegrasian dan penyerasian segenap upaya dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan nasional
dengan
berpegang
teguh
pada
tujuan
kesejahteraan negara. 2)
Memelihara potensi
dan
meningkatkan
nasional secara
efisien
pendayagunaan dan
efektif
pencapaian tujuan kesejahteraan nasional.
guna
3)
Penyelesaian
dan
penyelerasan
kesejahteraan
nasional
kepentingan
terhadap
kepentingan
keamanan nasional. c.
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
nasional,
dikembangkan dengan perangkat sebagai berikut : 1)
Sistem Kesejahteraan Nasional Kemampuan penyelenggaraan kesejahteraan nasional diwujudkan dalam suatu sistem kesejahteraan rakyat yang pada hakikatnya diperlukan dalam rangka upaya pembangunan
nasional
dengan
mendayagunakan
sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeleruh dan
terpadu, adil dan merata, serta
melibatkan peran serta seluruh rakyat. 2)
Politik Kesejahteraan Nasional Politik kesejahteraan nasional pada hakikatnya adalah kebijaksanaan pembangunan yang diarahkan kepada : a.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b.
Pertumbuhan
ekonomi
yang
cukup
tinggi
secara menyeluruh dan seimbang bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
c.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,
yang mencakup segenap aspek kehidupan nasional. 3)
Strategi Kesejahteraan Nasional Berdasarkan politik kesejahteraan nasional, strategi kesejahteraan prioritas
diarahkan
aspek
menyumbang
untuk
kehidupan secara
memacu
nasional,
optimal
berbagai
yang
dapat
keselarasan
tata
kehidupan nasional seutuhnya, yaitu : a.
Meningkatkan
nasional
dan
dengan
manusia
menginfestasikan
Indonesia
pemmbangunan kedudukannya
memantapkan
sebagai
nasional sebagai
disiplin
kedudukan
modal
baik
utama
dilihat
dari
objek
maupun
sebagai
produktivitas
nasional
melalui
subjek pembangunan. b.
Peningkatan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
penggarapan
segenap modal dasar pembangunan. c.
Mengendalikan
kepentingan
kesejahteraan
berkesinambungan disertai
pengelolaan
dengan
mempertimbangkan
dan
rakyat
berlanjut.
uapaya
SDA
untuk secara
Strategi
pelestariannya,
keterkaitannya
dengan kepentingan keamanan.
yang
itu dan erat
d.
Penyempurnaan
dan
pemantapan
sistem
pendidikan nasional, sistem kehidupan beragama, dengan tujuan terbentuknya manusia Indonesia yang
kuat
fisik
dan
mentalnya
serta
tinggi
ketaqwaannya, pengetahuannya, ketrampilannya, dan keprofesionalannya. 4)
Konsepsi Keamanan Nasional Konsepsi keamanan nasional pada hakikatnya adalah terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang tata tentram, maju, mandiri dan sejahtera. Konsepsi tersebut sekaligus harus dapat menjamin tercegah dan teratasinya hal-hal yang mengancam keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI).
Perwujudan
konsepsi Kamna, dilaksanakan melalui upaya, fungsi dan
penyelenggaraan
pengertian menegakan
Hankam
mempertahankan kedaulatan
negara.
kemerdekaan
NKRI,
Dalam dan
melaksanakan
penegakan hukum serta ikut menciptakan dunia yang damai, antara lain : a.
Upaya pertahanan keamanan negara adalah
mencegah, menangkal dan menanggulangi hakikat ancaman dalam berbagai perwujudannya, baik yang
timbul dari dalam maupun dari laur negeri dalam rangka : 1)
Menjamin tetap tegaknya NKRI yang
berdasarkan
Pancasila
dan
Undang-Undang
dasara 1945. 2)
Mengamankan
perjuangan
bangsa
yang tengah mengisi kemerdekaannya dalam upaya mencapai tujuan nasional. b.
Fungsi pertahanan keamanan negara adalah :
1)
Memelihara dan meningkatkan kewaspadaan nasional
2)
Memelihara wilayah
dan
nusantara
meningkatkan dan
kesatuan
seluruh
bidang
kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. 3)
Memelihara nasional
dan
meningkatkan
ketahahan
dengan
menumbuhkan
kesadaran
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4)
Memelihara nasional
dan
meningkatkan
ketahanan
dengan
menumbuhkan
kesadaran
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5)
Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamamanan negara
secara
terpadu
dalam
rangka
mewujudkan
sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 6)
Memelihara
dan
meningkatkan
kemantapan
integritas antar ABRI dan antar ABRI dengan rakyat. 7)
Membangun kekuatan Hankameg yang tangguh dalam perwujudan Tentara Nasional Indoensia, dengan ABRI sebagai intinya.
c.
Penyelenggaraan
pertahanan
keamanan
negara, dikembangkan dengan perangkat sebagai berikut : 1)
Sistem Pertahanan Keamanan Negara Kemampuan
pertahanan
diwujudkan
dalam suatu
keamanan
rakyat
keamanan
negara
sistem pertahanan
semesta
(Sishankamrata)
yang dikembangkan dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional
secara
menyeluruh,
terpadu
dan
terarah.
2)
Politik Pertahanan Keamanan Negara Dengan memperhatikan hakikat ancaman, baik dari luar dari dalam negeri, serta segala aspek
yang
ada
keamanan
hubungannya negara,
denga
pertahanan
maka politik
pertahanan
keamanan negara adalah defensif aktif serta preventif-aktif yang diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian
dunia
pada
umumnya
dan
keamanan di kawasan Asia Tenggaran khusunya dengan : a)
Memelihara
stabilitas
nasional
yang
dinamis meningkatkan Ketahanan nasional, serta membangun suatu
kemampuan dan
kekuatan pertahanan keamanan negara yang selaras
dengan
tuntutan
kebutuhan
dan
kemampuan negara. b)
Membangun kemampuan rakyat dalam
usaha pembelaan negara sehingga memiliki. Kesemestaan dan keserbaguaan yang tinggi dan produktif serta mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan secara berlanjut.
c)
Meningkatkan
stabilitas persatuan
nasional dan
dan
memantapkan
dengan
meningkatkan
kesatuan
bangsa
melalui
penghayatan dan pengamalan nilai – nilai yang
terkandung
di
dalam
wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional.
D. Pengaruh Lingkungan Strategis 1.
Nasional a.
Mental 1)
Etos kerja manusia Indonesia pada umumnya
belum setinggi etos kerja negara-negara maju. 2)
Nilai-nilai asli baik dan sudah turun temurun
senderung menurun
b.
Materiil
Dukungan kepada pengusaha kecil dan koperasi dalam rangka
pemerataan
kesempatan
berusaha
maupun
peningkatan mutu sumber daya manusia belum memadai.
2.
Regional Mutu SDM Indonesia belum mengimbangi peningkatan
mutu Sumber Daya Manusia di Singapura, Thailand dan Malaysia.
Padahal
negara-negara
tersebut
produk yang hampir sama dengan Indonesia.
menghasilkan
3.
Internasional Dengan telah ditandatanganinya WTO (World Trade
Organization) di Maroko, hampir seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi. Secara teoritis hal ini akan membawa seluruh dunia mampu memilih produk yang termurah tanpa hambatan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi Indonesia dalam kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar, terutama dalam menciptakan peluang dan memperkecil semua kendala dalam memenuhi ketentuan baru WTO.
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa Terwujudnya masyarakat ndonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.
B.
Saran
Disarankan bahwa
Pembangunan nasional merupakan upaya
pengembangan dan penggunaan semua potensi nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
− Departemen Pendidikan Nasional Direktorat jendral Pendidikan Tinggi Bagian Priyek Pendidikan Acuan Proses Pancasila.
− Bahan Kuliah Pancasila Oleh Feliks TH. Liwupung SH. Unuversitas Khtolik Widya mandira Kupang.
− Pendidikan Pancasila, Untuk pelaksanaan teknis. 1.
Drs. Danid Frans Bessle
2.
Drs. Hendrik Pous,, Msi
3.
Drs. Petrus Ly., Msi
4.
Drs. Soleman Bully., Msi
5.
Drs. Leonard Lobo.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkah
Hidayat
menyelesaikan
dan
tugas
bimbingannya ini
dengan
sehingga
baik
walau
kami masih
dapat banyak
kekuarangan. Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas ini kami dapat banyak bantuan oleh karena itu berkenaan dengan kami dengan
hati
yang
tulis
meminta
kritik
dan
saran
demi
menyempurnakan tugas ini.
Kupang, Oktober 2010
Penyusun
MAKALAH
PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA
OLEH KELOMPOK VI
NAMA
:
ACHMAD R.A. KADIR
:
FRANSISKUS ATIMETA
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN (STIM) KUPANG 2010
