KASUS 3 MODUL FORENSIK DOKTER POLISI DALAM INTEROGASI
KELOMPOK 1 0302008231
Stefanry
0302009001
Adam Bachtiar
0302009011
Amelya Lesmana
0302009021
Angelina Goenawan
0302009031
Aryanto Krisnandanu
0302009041
Ayunda Shinta Nurarliah
0302009051
Charisha Nadia
0302009061
Della Putri Ariyani
0302009071
Dimas Widi Anugrah
0302009081
Eva Natalia BR Manulang
0302009091
Firisha Virgidewi Witjaksono
0302009101
Gamar
0302009111
Herjuno Darpito
0302009121
Indrastiti Pramitasari
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA, 14 APRIL 2012 0
BAB I PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Penyiksaan ( Torture) sebuah kejahatan di bawah hukum internasional. Dilihat dari semua instrumen yang ada, penyiksaan adalah hal yang dilarang dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok (core right ) yang telah diatur dalam Pasal 5 UDHR, yaitu: “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment .” Pengaturan mengenai
hal itu juga terdapat dalam Pasal 7 ICCPR, yaitu: “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation .”
1
Hak dan kewajiban dokter suatu tindakan yang dilakukan dokter secara material tidak bersifat melawan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat berikut secara komulatif. Tindakan itu mempunyai indikasi medis dengan tujuan perawatan konkrit; dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam bidang ilmu kedokteran; serta di izinkan oleh pasien.
1
2
BAB II L AP OR AN K AS US
Anda kebetulan menjadi dokter polisi uang ditempatkan di daerah yang rawan terorisme. Pada suatu hari anda dipanggil oleh kasat serse untukmenemani dia memeriksa seseorang tersangka. Tersangka adalah seorang laki-laki muda yang diduga telah meletakan sebuah bom di pasar. Bom diduga akan diletakan pada siang hari pada saat pasar sedang ramai-ramainya, tetapi saat ini polisi belum mengetahui dimana dietakannya bom tersebut. Oleh karena itu polisi akan melakukan interogasi si tersangka dengan cara “agak kasar” agar dapat memperoleh pengakuan tentang letak bom tersebut. Pada acara tersebut anda diminta menjadi penasehat petugas reserse yang akan “menjaga” kesehatan tersangka.
2
BAB III KRONOLOGIS
Suatu hari Kasat serse di pelabuhan Aceh Hangnadim mendapat laporan dari serse akan adanya orang yang diduga sebagai tersangka teroris akan melakukan usaha peletakan bom di sebuah pasar dekat pelabuhan. Laporan tersebut berdasarkan pengamatan serse yang telah menyelidiki tersangka. Tersangka diketahui bukan berasal dari daerah setempat. Tersangka diketahui senang berkeliling pasar tersebut tanpa tujuan yang jelas selama 3 hari sebelumnya. Tersangka juga memiliki gerak-gerik mencurigakan seakan sedang mencari sesuatu. Hari ini, tersangka diketahui menuju pasar dengan membawa dua buah tas tangan besar yang dibawa dengan hati-hati. Upaya penangkapan pun dilakukan dengan maksud pemeriksaan. Tetapi ketika usaha penangkapan dilakukan tersangka berusaha melarikan diri walaupun demikian tersangka berhasil ditangkap. Tersangka ditangkap pukul 13.10 WIB dengan membawa satu buah tas tangan besar yang dikenali penyidik sebelumnya. Setelah diidentifikasi diketahui bahwa tas tersebut berisi bom waktu yang telah diaktifkan dan berhasil dijinakan oleh tim gegana setempat. Kecurigaan penyidik dibuktikan dengan penemuan tas berisi bom waktu yang aktif. Tetapi, ketika penangkapan dilakukan, tersangka didapatkan hanya dengan satu buah tas. Karena itu, penyidik berusaha mendapatkan informasi mengenai letak tas berisi bom kedua yang ternyata telah berhasil diletakan oleh tersangka.
3
BAB IV PEMBAHASAN
I.
ASPEK HUKUM KEPOLISIAN
Dalam kasus ini, petugas meminta dampingan untuk menjaga kesehatan seorang tersangka teroris yang akan diinterogasi secara keras, kami sebagai dokter kepolisian berada disituasi yang menarik kedudukan dari kedua sisi, yaitu sebagai dokter yang memiliki kode etik dan sebagai anggota kepolisian yang memiliki peraturan dan hukum kepolisian. Dari sisi kepolisian, tentu diutamakan untuk melaksanakan tugas dan diberikan wewenang untuk melakukan kewajiban sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Setiap tersangka yang dicurigai melakukan tindak pidana, tidak serta merta ditahan dan diinterogasi oleh pihak polisi namun memiliki langkah-langkah yang harus diikuti dan sesuai hukum.
PENANGKAPAN Pasal 1 KUHAP
(20) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam 3
undang-undang ini. Maka perlu diperhatikan bahwa seorang dapat ditangkap apabila melanggar suatu peraturan pidana dengan ada dugaan kuat yang didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Pasal 19 KUHAP
(1) Batas waktu penangkapan adalah satu hari. Pasal 28 KUHAP
4
Penyidik dapat menangkap seorang yang diduga telah melakukan kejahatan terorisme berdasar bukti awal yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 2 UU no. 15 tahun 2003 paling lama untuk 7x24 jam.
Jadi, pada kasus ini yang merupakan kasus dugaan terorisme, dapat digunakan pasal 28 KUHAP mengenai penangkapan tersangka ini.
3
Yang dimaksudkan pada pasal 28 KUHAP tersebut mengenai bukti awal yang cukup tertera dalam pasal 26 UU no. 15 tahun 2003 yaitu bukti awal yang cukup dapat berupa laporan intelijen, dan pada ayat 2 disebutkan bahwa penentuan apakah bukti awal sudah cukup harus diproses oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri dan proses pemeriksaan dilakukan tertutup dalam waktu paling lama 3 hari. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan diputuskan bahwa bukti telah cukup maka dapat dilakukan penyidikan. Pada kasus ini, sesuai dengan undang-undang, kepolisian telah mendapat laporan dari badan intelijen mengenai kecurigaan pelaku pengeboman. Maka setelah didapat bukti laporan, pemeriksaan bukti awal kemudian dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan setelah itu polisi melakukan penangkapan.
4
Selain pasal 26 UU no. 15 tahun 2003, terdapat pula penjelasan mengenai alat bukti 4
pada kasus terorisme yang diatur dalam pasal 27 UU no. 15 tahun 2003 , yaitu : 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. 2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu dan 3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
5
termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
PENAHANAN
Setelah ditangkap, pelaku kemudian ditahan dan diinterogasi. Penahanan, menurut pasal 1 butir 21 KUHAP, adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dapat dilakukan setelah memenuhi kedua syarat yaitu syarat subjektif dan objektif . Syarat subjektif adalah alasan terkait dengan pribadi tersangka misalnya tersangka yang ditahan dengan adanya bukti yang cukup namun dikhawatirkan tersangka akan melakukan hal melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat objektif berlaku pada pemenuhan ketentuan pasal 21 KUHAP yaitu melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih atau tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang. Pada penahanan, polisi juga terikat pada ketentuan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia no 8 tahun 2009 dalam pasal 15 sampai 21 bahwa seorang polisi wajib menghormati hak-hak asasi manusia termasuk milik tersangka atau terdakwa.
3
INTEROGASI
Setelah tersangka teroris ini ditahan dengan bukti-bukti awal yang dinilai cukup, maka dilakukan upaya interogasi oleh pihak kepolisian. Interogasi adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan dari dilakukannya interogasi adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi tentang kejadian yang diselidiki serta tentang pelaku kejadian yang diselidiki serta tentang pelaku kejahatannya dan membuat si terdakwa mengakui kejahatannya. Di dalam kasus disebutkan bahwa pihak polisi berencana melakukan
6
upaya kekerasan untuk mendapatkan informasi. Hal ini tidak dapat serta merta dilakukan. Untuk melakukan kekerasan ini akan disebut penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Berbeda dengan penganiayaan yang dapat dilakukan siapa saja, penyiksaan biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah termasuk kepolisian.
5
Melakukan kekerasan dalam interogasi diperbolehkan, dengan syarat tertentu yaitu apabila:
Upaya persuasif tidak berhasil
Hanya untuk tujuan perlindungan dan penegakan HAM secara proporsional dengan tujuan yang sah
Diarahkan untuk memperkecil terjadinya kerusakan dan luka baik bagi petugas maupun bagi masyarakat
Digunakan apabila diperlukan dan untuk penegakan hukum
Penggunaan kekerasan harus sebanding dengan pelanggaran dan tujuan yang hendak dicapai
Harus meminimalisasi kerusakan dan cedera serta memelihara kehidupan manusia
Harus memastikan bahwa bantuan medis dan penunjangnya diberikan kepada orangorang yang terluka atau terkena dampak pada waktu sesegera mungkin
Harus memastikan bahwa sanak keluarga atau teman dekat yang terluka atau terkena dampak diberitahu sesegera mungkin.
7
Namun sebaiknya kekerasan ditempuh sebagai jalan terakhir ketika sudah tidak dapat dihindari lagi dan dengan masih berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kekerasan tidak ditempuh sebagai jalan pertama dan sebisa mungkin dihindari. Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi misalnya dengan menginterogasi secara verbal dengan menilik sisi psikologis dan lingkungan tersangka. Maka sebagai seorang dokter polisi yang terikat kewajiban dan hukum polisi dan memiliki keterikatan dengan hukum dan etika kedokteran, merupakan suatu kewajiban untuk menasehati m endahulukan prosedur interogasi secara persuasif terlebih dahulu.
II.
KEWAJIBAN MORAL DOKTER
Kewajiban moral seorang dokter ialah kewajiban seorang dokter yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa dasar dalam kewajiban moral seorang dokter akan diuraikan berikut ini. Beuchamp and Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik
diperlukan 4 kaidah dasar moral ( moral principle). Ke-4 kaidah dasar moral tersebut adalah:
6
1. Prinsip otonomi Yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. 2. Prinsip beneficence Yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. 3. Prinsip non-maleficence Yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. 4. Prinsip justice Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.
8
Sedangkan rules derivatnya adalah veracity (berbicara benar, jujur, terbuka), privacy (menghormati hak privasi pasien), confidentiality (menjaga kerahasiaan pasien), dan fidelity (loyalitas dan promise keeping).
6
Selain prinsip atau kaidah dasar moral, profesional kedokteran juga mengenal etika profesi sebagai panduan bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai dalam etika profesi tercermin di dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Sumpah dokter berisikan suatu “kontrak kewajiban moral” antara dokter dengan Tuhannya, sedangkan kode etik kedokteran berisikan “kontrak kewajiban moral” antara dokter dengan peer -groupnya, yaitu masyarakat 6
profesinya.
Baik sumpah dokter maupun kode etik kedokteran berisikan sejumlah kewajiban moral yang melekat kepada para dokter (sumpah dokter dan kode etik kedokteran terdapat pada bab tinjauan pustaka). Meskipun kewajiban tersebut bukanlah kewajiban hukum sehingga tidak dapat dipaksakan secara hukum, namun kewajiban moral tersebut haruslah menjadi pemimpin dari kewajiban dalam hukum kedokteran.
6
Jika meninjau kasus dari segi kewajiban moral berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di atas, seharusnya sebagai dokter, tidak memperkenankan para polisi melakukan tindak penyiksaan kepada tersangka, yang mana, dalam kasus juga disebutkan bahwa tujuan dokter ikut menginterogasi adalah untuk menjaga kesehatan tersangka, artinya disini telah terjadi hubungan dokter-pasien pada dokter dan tersangkanya. Jika dokter mendukung adanya penyiksaan terhadap tersangka, artinya dokter telah melanggar sumpah dan kode etik 6
kedokterannya.
Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban (etik dan disiplin) 6
profesinya.
9
III.
HAK ASASI MANUSIA
DEFINISI
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.
Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia : 1. Hak asasi pribadi/ personal Right -Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapatHak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan-Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 2. Hak asasi politik/ Political Right -Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan-hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan-Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya-Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 3. Hak azasi hukum/ Legal Equality Right -Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan-Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns-Hak
10
mendapat layanan dan perlindungan hokum. 4. Hak azasi Ekonomi/ Property Rigths-Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beliHak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak-Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll-Hak kebebasan untuk memiliki susuatu-Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 5. Hak Asasi Peradilan/ Procedural Rights-Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan-Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. 6. Hak asasi sosial budaya/ Social Culture Right -Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan-Hak mendapatkan pengajaran-Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
IV.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DEFINISI
Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara (pemerintah). Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan warga negara terhadap negara.
Hak dan Kewajiban warga negara menurut UUD 1945:
Pasal 27 (1,2,3)
Pasal 28 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)
Pasal 29 (2) (kebebasan memeluk agama)
Pasal 30 (Pertahanan dan keamanan negara)
Pasal 31 (Mendapatkan pendidikan)
11
BAB V T IN JA UA N P US TA KA
KEDOKTERAN POLISI
Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri adalah unsur Pelaksana Pusat POLRI yang bertugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran dan kesehatan POLRI dalam rangka mendukung tugas POLRI dalam bentuk Dukungan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Visi dan Misi Dokkes Polri Fungsi Dukungan Kesehatan adalah penerapan ilmu kedokteran dalam mendukung fungsi pokok POLRI antara lain dalam rangka pelaksanaan Scientific Crime Investigation, Kesehatan Lapangan, Intelkam, Lalu lintas dan lain-lain berupa dukungan Kedokteran Kepolisian (vide UU No. 2, 2002, tentang POLRI) dan Kesehatan Kesamaptaan Kepolisian. Fungsi Pelayanan Kesehatan diselenggarakan bagi Anggota/PNS Polri beserta keluarga dan Masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dari jajaran POLRI.
KASAT SERSE
Kasat serse atau nama lainnya penyidik menirut pasal 1 KUHAP ayat (1) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 5 KUHAP penyidik memiliki kewajiban: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti 3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. 5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 12
b. pemeriksaan dan penyitaan surat; c. mengambil sidik jari dan memotret seorang; d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. 7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Selain itu, penyidik memiliki wewenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter sebagaimana disebutkan dalam pasal 133 KUHAP.
13
7
SUMPAH DOKTER
7
Demi Allah, saya bersumpah bahwa : Saya
akan
membaktikan
hidup
saya
guna
kepentingan
perikemanusiaan;
Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bermoral tinggi, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan; Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
14
KODE ETIK KEDOKTERAN Kewajiban Umum Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter
Pasal 2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang memuji diri Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah mendapat persetujuan pasien Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya Pasal 7a Seorang dokter harus dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa k asih sayang, dan penghormatan atas martabat manusia Pasal 7b Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan teman sejawatnya, dan berupaya mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien Pasal 7d Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani
15
Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat sebenar-benarnya Pasal 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati Kewajiban Dokter Terhadap Pasien Pasal 10 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut
Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat atau dalam masalah lainnya Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia Pasal 13 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat Pasal 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan
Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau dengan prosedur yang etis Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik
Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan
16
DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Mukadimah
Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan, Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan, Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki- laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
17
Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini, Majelis Umum, 1Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak- hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka. Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu. Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.
18
Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
2 Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibankewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga ti dak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga ti dak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang ber hak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Pasal 13 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam b atas-batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 14 (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan- kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 19
Pasal 15 (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Pasal 16 (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3 (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas. Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama 20
internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. Pasal 23 (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
4 Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah. Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak- tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungankeuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan 21
kebebasan- kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasanpembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
5 (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.
22
BAB VI KESIMPULAN
Kesimpulan kelompok kami bahwa, dokter polisi adalah dokter yang bekerja dibawah institusi yang secara tidak langsung harus mengedepankan kewajiban dari institusi tersebut dalam upaya penyidikan (walaupun penyidikan menggunakan metode interogasi yang “agak keras”). Karena undang-undang, dokter seharusnya pro pasien dan mendahulukan pasien tetapi karena undang-undang pula dokter akan terbebas dari hukum. Kelompok kami percaya, bahwa prosedur penahanan tersangka telah mencukupi persyaratan, dan telah terpenuhnya syarat akan dilakukan daya paksa pada tersangka demi mendapatkan informasi untuk menghindari dalam berbagai bentuk pengerusakan. Dan sebagai dokter polisi, dokter akan memastikan kesiapan pasien dalam menerima daya paksa dalam interogasi, maupun memastikan adanya bantuan medis untuk tersangka setelah daya paksa oleh penyelidik selesai.
23
BAB VII PENUTUP DAN UCAPAN TERIMA KASIH
Sekian penjelasan kami mengenai hasil diskusi kasus kedua modul forensik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih tutor pembimbing dan para narasumber yang kemudian akan menilai makalah dan presentasi kami. Kritik dan saran akan kami jadikan pembelajaran untuk diskusi, pembuatan makalah, ataupun seminar selanjutnya. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat.
24
BAB VIII D AF TA R P US TA KA
1. Sujatmoko A. Penahanan (detention) dan penyiksaan (torture) dalam hukum HAM internasional. Available at: http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/18/penahanandetention-dan-penyiksaan-torture-dalam-hukum-ham-internasional/. accessed April 12, 2012. 2. Wiradharma D, Hartat DS. Penuntun kuliah hukum kedokteran. Jakarta: Sagung seto; 2010. 3. Wirantaprawira WR. Indonesian law information center: kitab undang-undang hukum acara
pidana
(KUHAP)
nomor
8
tahun
1981.
Available
at
http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhap/index.html#babI. Accessed April 10, 2012. 4. Kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat. UU nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Available at http://www.menkokesra.go.id/node/335. Accessed April 10, 2012. 5. Banirisset.com: narkotika, HIV AIDS, sosial dan lainnya. Torture = penyiksaan. Available
at
http://banirisset.com/2008/07/penyiksaan-itu-adalah-torture.html.
Accessed April 10, 2012. 6. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Bioetik dan hukum kedokteran. Jakarta: Pustaka Dwipar; 2007. 7. Bagian kedokteran forensik fakultas kedokteran universitas Indonesia. Ilmu kedokteran forensik : keracunan karbon monoksida. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ;1997.
25
