Etika Organisasi

Pendahuluan PENGANTAR

Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan organisasi, baik publik maupun swasta. Etika organisasi biasanya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Kode etik atau yang sejenis tumbuh dari misi, visi, strategi, dan nilai-nilai organisasi. Kode etik organisasi yang dipikirkan dengan seksama dan efektif berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan setiap keputusan organisasi yang etis dengan menyeimbangkan semua kepentingan yang beragam. Biasanya etika organisasi dibuat dalam bentuk tata tertib berperilaku atau kode etik tertulis dan dimuat dalam manual kepegawaian atau dipajang pada dinding yang dapat dilihat dengan jelas. Namun, sekadar mencetak dan memajangkannya supaya dilihat semua orang tidaklah cukup. Kode etik atau norma berperilaku haruslah menjadi pedoman dalam praktik aktual setiap kegiatan keseharian organisasi serta didorong penerapannya secara konsisten oleh pimpinan organisasi. Pimpinan harus menunjukkan perilaku yang dapat diteladani. Tidak ada toleransi atas perilaku yang tidak etis dalam organisasi. Perbuatan tidak etis yang dilakukan oleh pimpinan eselon atas dapat dipandang sebagai pembolehan untuk melakukan hal yang sama di level bawah. Pimpinan senior perlu menjunjung tinggi standar perilaku yang tinggi sebelum mereka menuntut hal yang sama kepada bawahan. Pimpinan yang tidak mentoleransi perilaku yang tidak etis di kalangan rekan sejawat dan secara aktif berusaha menjadi model bagi standar kejujuran, keterbukaan, dan keandalan adalah mereka yang menunjukkan komitmen yang tinggi bagi perilaku yang etis. Itu sebabnya, sangat besar manfaatnya bagi setiap organisasi mengumumkan kode etiknya secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh setiap orang. Buku ini disusun sebagai bagian dari bahan pembelajaran dalam Diklat Prajabatan bagi para CPNS. Para CPNS perlu memahami etika organisasi dalam menumpuh kariernya sebagai abdi masyarakat yang

E T I K A O R GA GA N I S A S I P E M E R I N T A H

1

baik. Dengan pemahaman yang baik, mereka tidak hanya diharapkan terdorong untuk berperan aktif sebagai pemelihara dengan berperilaku etis dalam memapak karier, tetapi juga dapat ikut berperan sebagai penjaga perilaku beretika. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4.

menjelaskan konsep umum etika organisasi menjelaskan hubungan etika organisasi dengan good governance menjelaskan etika organisasi pemerintah menjelaskan teknik-teknik peningkatan standar etika organisasi pemerintah.

CAKUPAN BUKU INI

Buku ini terdiri atas empat bab sebagai berikut. Bab 1 tentang konsep umum etika organisasi. Dalam bab ini dijelaskan akar pengertian etika yang kemudian dikaitkan dengan moral dan kehidupan organisasi. Selanjutnya diuraikan prinsip-prinsip dan dimensi etika. Akhirnya bab ini ditutup dengan pembentukan etika dalam organisasi. Bab 2 menguraikan tentang etika kehidupan berbangsa dan good governance. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat etika, selanjutnya dibahas peranan etika dalam kehidupan berbangsa dan lebih spesifik dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang baik. Dalam bab ini secara khusus dibahas etika kehidupan berbangsa menurut TAP MPR Nomor VI/MPR/2001dalam hubungannya kehdupan sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, dan lingkungan. Selanjutnya dibahas etika dalam kaitannya penyelenggaraan good governance. Bab 3 tentang etika organisasi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan etika pegawai negeri sipil (PNS) dan pengejawantahannya dalam kode etik PNS. Selanjutnya dibahas etika dalam jabatan dan tata nilai di lingkungan Depdiknas. Akhirnya diuraikan tata nilai di lingkungan Depdiknas (sebagaimana yang termuat dalam Renstra Depdiknas) yang mencakup nilai-nilai masukan, proses, dan keluaran.


2

Bab 4 mengenai teknik peningkatan standar etika organisasi pemerintah. Uraian dalam bab ini dimulai dengan penekanan pada pentingnya standar etika organisasi pemerintah. Lebih lanjut dibahas penyusunan standar etika organisasi pemerintah dengan menekankan pentingnya peranan masukan dari masyarakat. Berikutnya dibahas tentang pengawasan dan evaluasi penerapan etika organisasi pemerintah dan terakhir dibahas metode meningkatkan standar etika organisasi pemerintah.


3

Bab 1 Konsep Umum Etika Organisasi PENGANTAR

Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, seyogianya memiliki dan menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tatanan ini digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional. Bab ini pertama-tama akan membahas pengertian etika dan moralitas. Pemahaman yang baik mengenai hal ini mengantarkan kita untuk lebih memahami prinsip-prinsip etika. Selanjutnya dibahas proses pembentukan etika dalam organisasi. Anda sangat diharapkan memahami benar uraian dalam bab ini sebelum beranjak ke bahasan dalam bab berikutnya. HAKIKAT ETIKA DAN MORALITAS Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya dengan etiket yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Kita mengenal saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi yang disebut sebagai etika profesi seperti etika kedokteran, etika hukum, etika jurnalistik, etika guru, dan sebagainya


4

Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana orang-orang berfungsi. Tidak jarang terdapat penilaian yang berbeda terhadap suatu perilaku dalam lingkungan yang berbeda. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah yang berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan/lembaga/organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Moral

Moral adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan. Di sisi lain, konsepsi moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. Pada dasarnya dalam diri setiap orang ada dorongan untuk mencari kebenaran. Perbedaannya adalah pada pada kadar kuat tidaknya dorongan tersebut. Dari uraian di atas dapat dibedakan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem nilai dalam diri seseorang atau organisasi. Moralitas merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungannya.


5

Nilai-nilai, Moral, dan Budaya Organisasi

Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebutlah yang mendasarinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan/perilaku. Nilai-nilai itu pula yang menyebabkan seseorang terdorong atau memiliki semangat untuk melakukan mel akukan hal yang baik ba ik atau buruk, salah atau benar. Seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila dia yakin bahwa tindakannya benar dan tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya atau nilainilai yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari diacu juga sebagai moral atau moralitas. Dalam organisasi, peran individu sangat penting, karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, organisasi dapat dipandang sebagai entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi dan relatif berfungsi secara kontinyu untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian tentang organsasi dapat diketahui bahwa dalam organisasi terdapat interaksi atau hubungan antarindividu dan/atau antarkelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi antarorang atau antarkelompok yang memiliki nilai serta latar belakang yang berbeda-beda akan saling memengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi


6

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi enam prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindah keindahan, an, persamaan, persamaan, kebaik kebaikan, an, keadilan, keadilan, kebebasan, kebebasan, dan kebenaran. Prinsip Keindahan

Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebag s ebagainya ainya sehingg s ehinggaa mem membuatnya buatnya lebih bersem b ersemangat angat untuk bekerja. Prinsip Persamaan

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskrminatif atas dasar apapun. Prinsip Kebaikan

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormatmenghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbua berbuatt baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya sesungguhnya bertujuan untuk u ntuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.


7

Prinsip Keadilan

Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Prinsip Kebebasan

Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disini diartikan sebagai:  



kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksana-kan pilihannya tersebut kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prinsip Prin sip Kebenaran

Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Semua prinsip yang telah diuraikan itu merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya tercip tanya keindahan, persam persamaan, aan, kebaikan kebaikan,, keadil keadilan, an, kebeb kebebasan, asan, dan kebenaran bagi setiap orang.


8

DIMENSI ETIKA DALAM ORGANISASI

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasi tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan. Birokrasi

Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Menurut teori ini, ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah:     

adanya pembagian kerja hierarki wewenang yang jelas prosedur seleksi yang formal aturan dan prosedur kerja yang rinci, serta

hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi.

Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, setiap pekerjaan harus diselesesaikan berdasarkan prsedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan antarindividu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model organisasi ini pola perilaku yang berkembang bersifat sangat kaku dan formal.


9

Prinsip Manajemen Organisasi

Berbeda dengan teori birokrasi terdapat teori lain yang mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip ini cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip-prinsip ini bahkan ditemukan juga dalam oragnisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah (komando), koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesektiakawanan kelompok. Pembagian kerja

Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan. Wewenang

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Disiplin

Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Kesatuan Perintah

Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nakhoda dalam satu kapal.


10

Koordinasi

Pimpinan harus sanggup menyelaraskan aktivitas bawahan ke arah tujuan yang ditetapkan. Mendahulukan kepentingan organisasi

Kepentingan organisasi lebih diutamakan ketimbang kepentingan perseorangan. Remunerasi/Pengupahan yang Wajar

Para pegawai harus digaji sesuai dengan kinerja yang mereka tunjukkan. Ini yang sekarang diacu sebagai penghargaan berbasis kinerja ( performance ). performance based reward ). Sentralisasi Versus Desentralisasi

Dalam pengambilan keputusan perlu dipilih cara yang paling menguntungkan, karena sentralisasi dan desentralisasi masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Inisiatif

Organisasi hidup dalam lingkungan masyarakat yang selalu berkembang dan bersaing dengan organisasi lainnya. Agar dapat bertahan hidup dan berkembang, organisasi harus membuka diri dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Untuk itu, diperlukan inisiatif untuk melakukan inovasi. Pimpinan harus memiliki inisiatif dan mampu menciptakan iklim yang memungkinkan munculnya berbagai inisiatif baru yang inovatif. Dalam menghadapi situasi yang bersifat rutin pun inisiatif tetap diperlukan. Kesetiakawanan kelompok

Pimpinan harus mampu menggalang rasa kesetiakawanan ( Esprit de corps) antaranggota organisasi sehingga mereka memiliki semangat sebagai satu tim yang solid. Perasaan ini sangat penting karena hal tersebut akan menimbulkan kekuatan dan semangat kelompok, kebanggaan terhadap organisasi, dan kesetiaan anggota kepada organisasi.


11

Prinsip Manajemen Keilmuan

Prinsip lain yang juga cukup berpengaruh dalam pengembangan pola perilaku dalam organisasi adalah prinsip organisasi yang diacu sebagai manajemen keilmuan. Prinsip ini berkenaan dengan gerakan perubahan sikap/perilaku dari dua pihak yang terlibat langsung dalam organisasi yaitu pegawai (buruh) dan pemilik (majikan). Prinsipprinsip yang terkandung dalam manajemen keilmuan antara lain sebagai berikut. 









Dalam melaksanakan pekerjaan digunakan pedoman kerja atau aturan kerja yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Sifat dan karakteristik karakteris tik setiap jenis pekerjaan harus ditel diteliti iti sehingga diperoleh pedoman khusus bagi setiap jenis pekerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Para pegawai harus dipilah secara keilmuan yang didasarkan atas penelitian terhadap bakat dan keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sementara itu, pegawai yang sudah ada perlu dididik dan dilatih sehingga memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi jika para pegawai melaksanakan tugas dengan memanfaatkan keahliannya secara maksimal. Pembinaan hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan dan pegawai. Adanya tanggung jawab bersama antara pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Kinerja pegawai dihargai sesuai dengan tingkat produktivitas yang ditunjukkan

Beberapa pendapat tersebut di atas mengatur tentang perilaku dalam organisasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun,, pada Namun pa da dasarnya semua teori tersebut pada hakikatnya mengatur bagaimana hubungan antaranggota dalam organisasi (bawahan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan) serta organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku individu dalam organisasi atau etika organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.  

Hubungan anggota dengan organisasi. Hubungan anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya dan antara anggota dan pimpinan


12





Hubungan anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya; Hubungan anggota organisasi dengan masyarakat yang dilayani/lingkungannya.

PEMBENTUKAN ETIKA ORGANISASI

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh individu sangat dipengaruhi oleh nilai nilai yang dianut oleh individu tersebut serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam organisasi yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang berakumulasi menjadi budaya yang akan dianut oleh organisasi tersebut. Pembentukan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.


13

Setiap individu memiliki karakter dan sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perilaku individu tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang timbul dari dalam dirinya maupun karena pengaruh lingkungannya. Pengaruh yang cukup besar yang datang dari dalam individu sendiri antara lain meliputi kemampuan dan kebutuhan individu yang bersangkutan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal lain yang juga cukup berpengaruh dalam diri seseorang adalah keyakinan terhadap sesuatu hal, baik yang bersumber dari nilai-nilai agama maupun budaya, pengalaman, serta harapan yang ingin dicapainya. Karakterisik tersebut akan dibawa oleh individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain dalam organisasi atau lingkungannya yang akan memengaruhi perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap upaya mencapai tujuan organisasi. Itu sebabnya, perilaku beragam dari setiap individu harus dipadukan secara integral sesuai dengan tujuan organisasi Organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui interaksi dan kerja sama seluruh anggota organisasi. Sebagai anggota organisasi individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peran atau kedudukannya dalam organisasi tersebut. Selain itu, penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya juga turut memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kesemuanya ini disebut sebagai karakteristik organisasi. Adanya interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi akan mewujudkan perilaku organisasi. Dengan demikian, dalam suatu organisasi terdapat dua kepribadian, yaitu kepribadian perorangan dan kepribadian organisasi. Gabungan kedua kepribadian tersebut harus saling menunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi inilah yang kemudian diwujudkan dalam tindakantindakan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik di dalam maupun di luar organisasi. Pola tindakan tersebut secara umum adakalanya dituangkan ke dalam berbagai ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Pola perilaku atau tindakan yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota organisasi akan mewarnai setiap tindakan individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain atau dengan lingkungannya. Pola ini akan dianut oleh anggota individu sehingga


14

menjadi suatu kebiasaan. Pola kebiasaan ini lama kelamaan menjadi suatu budaya dalam organisasi yang akan menjadi ciri khas organisasi bersangkutan. RANGKUMAN

1. Etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan/lembaga/organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. 2. Pengertian moralitas mengacu pada nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang atau organisasi yang menjadi faktor pendororng untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 3. Etika organisasi diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. 4. Prinsip-prinsip etika merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dan sebagainya. Etika yang disusun atau dibuat sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, dan instansi pemerintah dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya tercip tanya keindah keindahan, an, persamaan, p ersamaan, kebaikan, keadilan, kebeb kebebasan, asan, dan kebenaran bagi setiap orang. 5. Teori birokrasi mengidentifikasi ciri-ciri yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi. Nilai-nilai yang menjadi etika dalam organisasi tersebut meliputi adanya pembagian kerja yang jelas sesuai dengan keahlian dan spesialisasi yang dimiliki, patuh dan taat kepada perintah sesuai jalur dan jenjang hierarki, bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur kerja yang baku, serta pola hubungan atau iteraksi antaranggota organisasi dan dengan pihak luar bersifat impersonal. 6. Prinsip-prinsip manajemen organisasi dapat diaplikasikan pada semua tingkatan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan sampai saat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah: adanya spesialisasi dalam bekerja dan pemberian kewenangan kepada anggota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, disiplin, adanya kesatuan perintah di mana setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan, adanya


15

keselarasan aktivitas dengan tujuan, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau kelompok, remunerasi/pengupahan yang wajar, adanya pilihan dalam pengambilan keputusan, organisasi harus membuka diri dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sehingga diperlukan inisiatif untuk melakukan inovasi, serta dikembangkannya rasa kesetikawanan dalam kelompok atau organisasi. 7. Prinsip manajemen keilmuan pada dasarnya berfokus pada studi gerak dan waktu dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Berdasarkan prinsip ini para pegawai harus dipilah secara keilmuan yang didasarkan atas penelitian terhadap bakat dan keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sementara itu, pegawai yang sudah ada perlu dididik dan dilatih sehingga memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi jika para pegawai melaksanakan tugas dengan memanfaatkan keahliannya secara maksimal. 8. Semua teori tentang organisasi pada hakikatnya mengatur bagaimana hubungan antaranggota dalam organisasi (bawahan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan) serta organisasi dengan lingkungannya sehingga dimensi perilaku individu dalam organisasi atau etika organisasi dapat dikelompokkan ke dalam: hubungan anggota dengan organisasi, hubungan anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, anggota dengan pimpinan, hubungan anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya serta hubungan anggota organisasi dengan masyarakat yang dilayani/lingkungannya. 9. Individu dan organisasi masing-masing memiliki karakteristik sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang akan dicapai. Kedua karakteristik ini harus dipadukan secara selaras sehingga membentuk suatu karakter baru yang menjadi perilaku organisasi yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Perilaku ini akan dianut oleh setiap anggota organisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang pada gilirannya akan membudaya dalam organisasi tersebut. LATIHAN

1. Jelaskan pengertian umum etika dan moralitas.


16

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dalam organisasi atau etika organisasi. 3. Sebutkan prinsip-prinsip yang melandasi etika pergaulan manusia. 4. Uraikan pendapat Anda tentang prinsip-prinsip organisasi yang sebaiknya dimiliki atau dianut oleh suatu organisasi sehingga dapat membentuk etika organisasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. 5. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip organisasi diwujudkan dalam hubungan dan interaksi antarindividu dan antara individu dan lingkungannya. 6. Jelaskan bagaimana hubungan antarindividu dalam organisasi sehingga terbentuknya perilaku dalam organisasi. 7. Jelaskan bagaimana terbentuknya budaya organisasi. 8. Jelaskan pengalaman Saudara ketika berhubungan dengan suatu organisasi yang menurut Anda menunjukkan standar perilaku yang menjunjung etika dan yang sebaliknya.


17

Bab 2 Etika Kehidupan Berbangsa dan Good Governance

PENGANTAR

Dalam bab sebelumnya telah diuraikan bahwa etika organisasi diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Juga telah dikemukakan bahwa prinsip-prinsip etika merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dan sebagainya. Etika yang disusun atau dibuat sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, dan instansi pemerintah dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya tercip tanya keindahan, persam persamaan, aan, kebaikan kebaikan,, keadil keadilan, an, kebeb kebebasan, asan, dan kebenaran bagi setiap orang. Dalam bab ini selanjutnya akan diuraikan peranan etika dalam kehidupan berbangsa. Secara normatif etika dalam kehidupan berbangsa ini telah dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan pengertian dan prinsip-prinsip good governance. Para PNS diharapkan tidak hanya memahami dengan baik hal-hal ini, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, E T I K A O R GA GA N I S A S I P E M E R I N T A H

18

dan keadilan sosial. Tujuan tersebut kemudian dikenal sebagai tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut MPR hasil gerakan reformasi memandang perlu adanya pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain terjadinya krisis multidimensional yang mengakibatkan ancaman serius bagi persatuan bangsa dan kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik sosial, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, pelanggaran hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor-faktor dari dalam negeri yang menjadi penyebab masalah tersebut di atas antara lain adalah yang berikut ini. 1. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama. 2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah. 3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. 4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. 5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. 6. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat. 7. Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif budaya dari luar; 8. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, dan perjudian; serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang. Adapun faktor-faktor yang berasal dari luar negeri antara lain pengaruh globalisasi yang semakin meluas dan persaingan


19

antarbangsa yang semakin tajam, serta makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Etika kehidupan berbangsa dalam TAP MPR ini diartikan sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sesuai TAP MPR tersebut mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, displin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa. Etika kehidupan berbangsa menurut TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 meliputi etika dalam bidang sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, dan lingkungan. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi. Caranya adalah dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan dan efektif. Selai Selain n itu, etika ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik.


20

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik dan antarkelompok antarkelom pok kepen kepentingan tingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tisak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan daya saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.


21

Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi atau kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif; dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Etika Lingkungan

Etika ini menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika kehidupan berbangsa ini diharapkan menjadi acuan dasar dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia serta berkepribadian Indonesia. Untuk itu, etika ini harus diimplementasikan melalui perwujudan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dengan arah kebijakan sebagai berikut. 





Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual serta kematangan emosional dan spiritual. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan ahlak mulia; baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.


22

GOOD GOVERNANCE Good governance (GG) atau kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Hal ini sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah karena pola penyelenggaraan pemerintah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah.

Tuntutan terhadap kepemerintahan yang baik ini tidak hanya muncul di negara-negara berkembang yang pemerintahannya dinilai korup, tetapi juga sudah menjadi kecenderungan di negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa. Hal ini disebabkan antara lain adanya prinsip dan kode etik yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini antara lain larangan untuk membocorkan rahasia negara, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Hal tersebut juga berkaitan erat dengan tuntutan terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menuntut adanya kejujuran, keadilan/netralitas, dan disiplin aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, kepemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi aspira si masyarakat dalam mencapai tujuan tuju an dan cita-cita bangsa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Makna good dalam good governance sesungguhnya mengandung dua pengertian yaitu merupakan ”nilai-nilai” yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Makna lainnya adalah aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk tujuan nasional. Bank Dunia mengartikan good governance sebagai penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. UNDP memberikan definisi good governance sebagai hubungan sinergi dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik partisipasi, aturan hukum, transparansi,


23

daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Masing-masing karakteristik itu diuraikan berikut ni. Partisipasi (Participation)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Rule of law) Aturan Hukum ( Rule

Hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu atau tidak berpihak kepada siapapun, terutama hukum dalam rangka hak asasi manusia. Transparansi (Transparency)

Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat diakses dan diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus tersedia secara memadai dan dapat dipahami serta dimonitor dan dievaluasi. Responsiveness) Daya Tanggap ( Responsiveness

Pelayanan harus diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus mampu meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Orientasi Konsensus (Consensus orientation )

Kepemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh konsensus atau kesepakatan sehingga tercapai pilihan terbaik bagi bagi masing-masing pihak untuk kepentingan yang lebih luas. Equity) Keadilan ( Equity

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.


24

Effectiveness and efficiency) Efektivitass dan Efisien Efektivita E fisiensi si ( Effectiveness

Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang telah digariskan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.\ Accountability) Akuntabilitas ( Accountability

Seluruh komponen pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik. Visi strategis (Strategic vision)

Para pemimpin harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan yang jauh ke depan sejalan dengan arah perkembangannya. Kriteria tersebut kemudian dikembangkan oleh Bappenas pada 2002 yang menetapkan bahwa karakteristik good governance adalah sebagai berikut.      

 

 

 

 

Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka. Tata pemerintahan yang cepat tanggap. Tata pemerintahan yang akuntabel. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetisi. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pasar. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup.


25

Berdasarkan uraian di atas maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Karena good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya untuk mewujudkannya juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan good governance, di berbagai negara negara,, terutama di di negara negara-negara -negara maju maju telah dikembangkan berbagai pola kerja yang diarahkan pada peningkatan etos kerja birokrasi pemerintahan melalui pengembangan norma-norma etika pemerintahan. Sidang umum PBB pada 1996 telah mengeluarkan resolusi ” Action Against Corruption ”. Resolusi tersebut menuntut agar setiap negara anggota PBB melakukan tindakan yang diperlukan dalam mengatasi semua praktik korupsi. Resolusi tersebut juga menghasilkan ”Kode Etik Internasional Dalam Memerangi Korupsi” yang terdiri atas 11 (sebelas) butir prinsip. Salah satu di antaranya adalah: ”Para pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangannya bagi kepentingan keuangan/kekayaan pribadi dan keluarganya.” keluargany a.” Resolusi ini telah ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, antara lain dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perwujudan good governance memerlukan komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini juga berarti menuntut adanya integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat khususnya aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Etos kerja dan moral yang tinggi dari aparatur pemerintah merupakan modal utama dalam mewujugkan good governance. Oleh karena itu, etos kerja dan moralitas harus dibangun oleh setiap individu dan organisasi pada semua level pemerintahan sehingga tercipta budaya kerja yang sesuai dengan amanat undang-undang yaitu yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu merupakan prasyarat dasar bagi upaya mewujudkan visi Indonesia masa depan serta mencapai cita-cita luhur bangsa sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.


26

RANGKUMAN

1. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pencerahan dan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Etika kehidupan berba berbangsa ngsa dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 diartikan sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sesuai TAP MPR tersebut mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, displin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa. 3. Etika kehidupan berbangsa menurut TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 meliputi: Etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. 4. Kepemerintahan yang baik (good gonvernance) sudah menjadi tuntutan di semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan etika pemerintahan. Good governance mengandung dua pengertian. Pertama, merupakan ”nilai-nilai” yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), (nasional ), kem kemandirian, andirian, pembang p embangunan unan berkelanjutan dan da n keadilan sosial. Kedua, good gonvernance juga dimaknai sebagai aspekaspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk tujuan nasional. 5. Perwujudan good governance memerlukan komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang menuntut adanya integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat khususnya aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Etos kerja dan moral yang tinggi dari aparatur pemerintah merupakan modal utama dalam mewujugkan good governance.


27

LATIHAN

1. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan MPR perlu menetapkan TAP Nomor VI/MPR/2001. 2. Uraikan secara ringkas pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001. 3. Uraikan secara ringkas apa yang disebut dengan kepemerintahan yang baik atau good governance 4. Jelaskan mengapa good governance telah menjadi tuntutan bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. 5. Uraikan pendapat Saudara mengenai efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam rangka menciptakan good governance. Apa saja menurut Saudara faktor-faktor yang masih menghambat upaya tersebut? 6. Berdasarkan hal-hal yang Saudara identifikasi pada butir 5, selanjutnya diskusikan dalam kelompok, apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya.


28

Bab 3 Etika Organisasi Pemerintah PENGANTAR

Dalam organisasi pemerintah, pola sikap dan perilaku serta hubungan antarindividu serta hubungannya dengan pihak luar, pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Bagi aparatur pemerintah, budaya dan etika kerja merupakan hal yang penting untuk dikembangkan. Adanya etika ini diharapkan akan mampu mendorong dan membangkitkan kepekaan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan hakiki dari setiap pemeritahan adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pola atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut berbeda-beda pada setiap negara. Dalam negara yang demokratis, prinsip mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus etika bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Norma yang berlaku dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah ”dari, oleh, dan untuk rakyat,” sehingga etika kerja pemerintahan selalu memgikutsertakan rakyat dalam setiap kebijakan. Selain itu, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara penyelenggara pemerintahan dengan rakyatnya. ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. PNS sebagai unsur aparatur negara negara bertugas memberikan memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan PNS sehari-hari yang akan menjadi nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh yang bersangkutan. Kode etik PNS tersebut dimaksudkan sebagai


29

bagian upaya meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS adalah: 1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semangat nasionalisme 3. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 4. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 5. penghormatan terhadap hak asasi manusia 6. tidak diskriminatif 7. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi 8. semangat jiwa korps. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Selain nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, bermasy arakat, serta terhadap terhadap diri sendiri s endiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Etika Dalam Bernegara

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang ya ng berlaku dalam melaksanakan tugas. 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 6. Tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah.


30

7. Mendayagunakan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif. 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika Dalam Berorganisasi

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Mewujudkan pola hidup sederhana. 2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. 4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. 5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memiliki daya juang yang tinggi. 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.


31

7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. 8. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Etika Terhadap Sesama PNS

1. Saling menghormati sesama warga negera yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan. 2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS. 3. Saling menghormati teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS. 6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS. 7. Berhimpun dalam satu wadah korps pegawai republik indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam meperjuangkan hak-haknya.. Di samping kode etik yang telah diuraikan di atas, PNS juga terikat dengan peraturan kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah antara lain PP Nomor 30 Tahun 1980, PP Nomor 10 Tahun 1979, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam peraturan tersebut diatur tentang ”kewajiban dan larangan” bagi PNS. Kewajiban PNS meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 45, Negara, dan Pemerintah. 2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. 3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS. 4. Mengangkat dan menaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan. 5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan. 6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah. 7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan kepenting an negara.


32

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, serta persatuan dan persatuan Korps PNS. Segera melaporkan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. Menaati ketentuan jam kerja. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannyaa . bawahanny Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Menjadi dan memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahan. Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. Menaati ketentuan tentang perpajakan. Berpakaian rapi, sopan, serta berikap dan bertingkah laku sopan santun kepada masyarakat, sesama PNS, dan atasan. Menghormati antarsesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan mengenai pelanggaran disiplin.

Larangan Bagi PNS

1. Melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau PNS. 2. Menyalahgunakan wewenang. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing. 4. Menyalahgunakan barang uang atau surat-surat berharga milik negara. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat berharga milik negara.


33

6. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja. 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai bersangkutan. 9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan. 10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian. 12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan, golongan, atau pihak lain. 14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah. 15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. 16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat kepemilikannya dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan penyeleng garaan atau a tau jalannya perusahaan. 17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan IVa ke atas atau yang memangku jabatan eselon I. 18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.


34

ETIKA DALAM JABATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; para penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penyelenggara negara, termasuk PNS, sebelum memangku jabat jabatannya annya diwajibkan untuk mengangkat sumpah dan janji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumpah dan janji inilah yang menjadi komitmen terhadap nilai-nilai atau standar perilaku sebagai kode etik jabatan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ditetapkan mengenai kewajiban setiap Penyelenggara Negara sebagai berikut. 1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. 3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat 4. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih; baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok; dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peratura n perundang-unda perundang-undangan ngan yang berlaku. Hak sebagai penyelenggara negara diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 1999, yang meliputi hak: 1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.


35

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. 4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TATA NILAI NILAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Di dalan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 20052009 telah ditetapkan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tata nilai tersebut diharapkan dapat menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi Depdiknas. Nilai-nilai yang harus dimiliki setiap pegawai Depdiknas meliputi nilai masukan (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan ( process values ) serta nilai-nilai keluaran (output values) yang akan dilihat oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya). Nilai-nilai Masukan

Nilai-nilai masukan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Depdiknas, dalam rangka mencapai keunggulan. Nilainilai tersebut disajikan berikut ini. M emilikii integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban Amanah. Memilik kepercayaan. Profesional. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. Antusias dan Bermotivasi Tinggi. Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi, serta berorientasi pada hasil. Bertanggung Jawab. Memahami risiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kreatif . Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan. Disiplin. Taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama. Peduli. Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.


36

Nilai-nilai Proses

Nilai-nilai proses adalah nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di lingkungan Depdiknas dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan. Nilai-nilai proses meliputi yang berikut ini. Visioner dan Berwawasan. Bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan. Menjadi Teladan. Berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain. Memotivasi. Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Mengilhami. Memberikan inspirasi dan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Memberdayakan. Memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai kemampuannya. Membudayakan. Menjadi penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya. Taat Asas. Mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan. Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim. Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas. Akuntabel. Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai Keluaran

Nilai-nilai keluaran adalah nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya). Nilai-nilai keluaran meliputi yang berikut ini. Produktif (Efektif dan Efisien). Memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. Gandrung Mutu Tinggi/ Service Service Excellence. Menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Dapat Dipercaya (Andal). Mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dengan melaksanakan misi Depdiknas.


37

Responsif dan Aspiratif . Peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah. Antisipatif dan Inovatif . Mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan pengem bangan baru. bar u. Demokratis, Berkeadilan, dan Inklusif . Terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata. Pembelajar Sepanjang Hayat. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman.

Tata Nilai Di Lingkungan Depdiknas INPUT VALUES

PROCESS VALUES

OUTPUT VALUES

Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai Depdiknas

Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan terhadap Depdiknas

PEGAWAI DEPD DEPDIKNAS IKNAS

KEPEMIMPINAN KEPEMIM PINAN DAN

PEMERATAAN PEMER ATAAN &

MANAJEMEN YANG PRIMA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG PENDIDIKAN BERMUTU

1. Amanah 2. Profesional 3. Antusias dan Bermotivasi Tinggi 4. Bertanggung Jawab 5. Kreatif 6. Disiplin 7. Peduli

1. Visioner dan Berwawasan 2. Menjadi Teladan 3. Memotivasi (motivating (motivating)) 4. Mengilhami (inspiring (inspiring)) 5. Memberdayakan (Empowering) 6. Membudayakan (Cultureforming) 7. Taat Asas 8. Ko Koordina ordinatitiff da dan n Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim 9. Akuntabel


1. Produktif (efektif dan efisien) 2. Gandrung Mutu Tinggi (Service Excellence) Excellence) 3. Da Dapat pat Dipercaya (andal) 4. Responsif dan Aspratif 5. Antisipatif dan Inovatif 6. Demokrasi, Berkeadilan, dan Inklusif 7. Pembelajar sepanjang Hayat

38

RANGKUMAN

1. Etika organisasi merupakan hal yang penting dikembangkan bagi aparatur pemerintah. Dengan adanya etika ini diharapkan aparatur pemerintah akan mampu mendorong dan membangkitkan kepekaan mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam pemberian pelayanan sebagai aparatur pemerintah. 2. PNS sebagai unsur aparatur negara bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Agar PNS mampu melaksnakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasi berhasill guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam rangka pembinaan terhadap PNS tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menjadi nilai-nilai etika yang harus dilaksanakan, diterapkan, dan ditaati oleh setiap PNS. Kode etik PNS tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan mel aksanakan tugas-tug tugas-tugasnya. asnya. 3. Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; semangat nasionalisme; mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; penghormatan terhadap hak asasi manusia; tidak diskriminatif, profesionalisme, profesi onalisme, netra netralitas, litas, dan bermoral tinggi; semangat jiwa korps. 4. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. 5. Komitmen terhadap nilai-nilai dan standar sebagai kode etik jabatan para penyelenggara negara, termasuk PNS, diwujudkan dalam bentuk sumpah dan janji yang wajib diucapkan sebelum memangku jabatannya. 6. Dalam upaya meningkatan etos kerja dan mewujudkan visi dan misinya, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan E T I K A O R GA GA N I S A S I P E M E R I N T A H

39

perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai masukan yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Depdiknas, dalam rangka mencapai keunggulan nilai-nilai proses yaitu nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan; dan nilai-nilai keluaran yang merupakan nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya) LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik PNS. 2. Uraikan norma-norma etika PNS dalam organisasi, dalam berhubungan dengan PNS lainnya dan masyarakat. 3. Sebagai PNS terdapat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Apakan kewajiban dan larangan tersebut masih relevan dengan kondisi organisasi pemerintah saat ini, jelaskan 4. Uraikan nilai-nilai etika yang harus dianut oleh pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional 5. Uraikan mengapa para penyelenggara negara sebelum memangku jabatannya diwajibkan mengangkat sumpah/janji. 6. Diskusikan masalah-masalah etika yang sering mengemuka dalam organisasi publik.


40

Bab 4 Teknik Peningkatan Standar Etika Organisasi Pemerintah PENGANTAR

Organisasi pemerintahan pada umumnya dirancang sebagai sistem birokrasi yang besar dan berorientasi kepada aturan hukum dan perundang-undangan serta prosedur baku. Ada kecenderungan, terutama di negara-negara yang belum maju, bahwa birokrasi pemerintah peme rintah bersif b ersifat at kaku, ka ku, rumit, lamban, dan bahkan korup. PNS yang yang seyogianya melayani masyarakat justru berperilaku seperti tuan yang harus dilayani. Akibatnya, kalau tidak sangat terpaksa, anggota masyarakat cenderung enggan berurusan dengan aparat birokrasi pemerintah. Dalam bab ini akan dibahas pentingnya standar etika bagi organisasi pemerintah. Kita berharap bahwa penerapan standar etika secara konsisten akan sangat merwarnai kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanannya kepada masyarakat dengan baik. Dengan semangat melayani dan bukan sebaliknya, kepercayaan anggota masyarakat kepada pemerintahnya akan tumbuh kembali. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan menjadi penting sebagai alat kendali yang memantau pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya dalam bab ini juga dibahas teknik untuk meningkatkan standar etika pemerintah yang secara intgral merupakan bagian dari proses pembangunan administrasi negara. Keseluruhan hal itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan itu benar-benar prima. Dengan cara ini pula, dapat diharapkan bahwa masyarakat benar-benar merasa bahwa pajak yang mereka bayar sebagai warga negara yang bijak didayagunakan bagi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, golongan, atau partai tertentu.


41

PENTINGNYA STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini, pemerintah di negara manapun cenderung menentukan arah dan komitmen melakukan reformasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu sumber inspirasi perubahan tersebut antara lain adalah sejumlah gagasan yang mendesak diadakannya penataan ulang kepemerintahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu alasan mengapa pemerintah perlu melakukan perubahan adalah karena sistem dalam pemerintahan tidak cukup efektif membentuk kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang andal dan bertanggung jawab. Sebaliknya sistem dalam pemerintahan cenderung membuat birokrat kurang responsif, lamban, berorientasi pada statusquo, korup, dan sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan adanya perubahan total dalam sistem pemerintahan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah melakukan reformasi total di segala bidang, untuk mewujudkan pemerintah sebagai Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di samping itu, masyarakat menuntut berkembangnya kehidupan demokrasi, tegaknya supremasi hukum, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya. Untuk itu pemerintah harus melakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan aparatur pemerintahannya. Di sinilah terletak arti pentingnya meningkatkan standar etika organisasi pemerintah. Salah satu prinsip dalam pemerintahan adalah pelayanan, yaitu semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan suatu proses perubahan perilaku. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku yang dapat diterima umum dan merupakan acuan bagi perilaku aparatur pemerintah. Untuk mendorong pengamalan dan pelembagaan kode etik tersebut aparatur dan manajemen publik harus bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel. Semua itu penting artinya agar masyarakat dapat merasakan manfaat kehadiran aparatur pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat mengandung arti sebagai semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa


42

dalam membangun. Hal ini harus dimanifestasikan antara lain dalam perilaku: ”melayani, bukan dilayani,” ”mendorong, bukan menghambat,” “mempermudah, bukan mempersulit,” dan “sederhana, bukan berbelit-belit.” Dalam hal ini standar etika organisasi pemerintah adalah kualitas pemenuhan atau perwujudan nilai-nilai atau norma-norma sikap dan perilaku pemerintah dalam setiap kebijakan dan tindakannya yang dapa diterima oleh masyarakat luas. Berdasarkan hal-hal tersbut, upaya meningkatkan standar etika organisasi pemerintah dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kualitas perwujudan nilai atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah yang memuaskan dan membangun membang un kepercayaan masy masyarakat. arakat. Tanpa ke kepercayaan percayaan masyarakat, pemerintah tidak akan mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.Kepercayaan diperoleh secara sukarela dari pihak yang dilayani dan tidak mungkin diminta, apalagi dipaksakan. Upaya pencitraan publik dengan biaya yang relatif mahal akan sia-sia selama aparatur pemerintah hanya mengandalkan reputasi dan bukan prestasi. PENYUSUNAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Dalam upaya menyusun standar etika organisasi dan aparatur pemerintah, masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilannya menjadi berperan sebagai nara sumber yang strategis. Melalui serangkaian proses komunikasi interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat, dan lembaga yang mewakili mereka, pemerintah dapat mengindentifikasi apa saja harapan dan tuntutan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparatnya. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya harapan masyarakat mengenai pola sikap dan perilaku PNS, pejabat Pemerintah, dan organisasi pemerintahan pada umumnya, harus dilakukan dari unsurunsur kelompok masyarakat paling bawah lalu beranjak meningkat kepada kelompok masyarakat menengah dan atas. Beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan agar pemerintah dapat merumuskan standar etika organisasi pemerintah yang sesuai dengan harapan rakyat. Pertanyaan itu misalnya berkenaan dengan pola pelayanan publik yang diharapkan masyarakat serta pola pengaturan dan intervensi pemerintahan dalam permasalahan yang dihadapi rakyat.


43

Selain itu, dapat juga melalui studi atau kajian perbandingan terhadap berbagai negara. Tujuannya tidak lain kecuali untuk memperoleh praktik terbaik yang telah terbukti keberhasilan penerapannya. Ini dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di sejumlah negara tetangga atau dalam skala yang lebih luas. Dengan cara ini dapat diperoleh gambaran tentang apa dan bagaimana praktik penerapan etika organisasi pemerintah yang menjadi kecenderungan umum di berbagai negara. PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Penerapan standar-standar etika oleh organisasi pemerintah beserta aparatur pemerintahannya, harus dapat dimonitor perkembangan-nya melalui pengawasan dan evaluasi. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik, maka pelaku pengawasan dan evaluasi penerapan etika organisasi oleh aparatur pemerintah sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan, tetapi juga memberi kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai bagaimana sebenarnya mewujudkan etika organisasi pemerintah. Peranan Lembaga Pemerintahan Dalam Pengawasan dan Evaluasi Etika

Dalam lingkup internal kelembagaan pemerintah, terdapat lembagalembagaa pengaw lembag p engawasan asan fungsional seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembang Pembangunan unan (BPK) dan Inspektorat Inspektorat Jenderal, Jenderal, yang berfungsi mengawasi jalannya fungsi-fungsi pemerintahan secara komprehensif, baik menyangkut aspek-aspek keuangan maupun pelaksanaan tugastugas rutin pemerintahan lainnya. Selain itu, sistem pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap penaatan etika organisasi pemerintah oleh PNS juga diterapkan. Dewasa ini juga dikembangkan mekanisme Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang menuntut akuntabilitas publik organisasi pemerintah yang berorientasi kepada hasil dan kemanfaatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang kepegawaian dan pembinaaan karier PNS telah ada lembaga Baperjakat yang berfungsi antara lain melakukan pengawasan dan penilaian terhadap ”code of conduct,” atau pelaksanaan nilai-nilai etika dan disiplin PNS, yang dikaitkan dengan


44

sistem pengembangan dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan, baik mengenai pengangkatan, promosi, penerapan sanksi hukuman disiplin, dan sebagainya. Selain itu, juga masih diberlakukan sistem penilaian kinerja PNS berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Terlepas dari kontroversi mengenai obyektivitas ataupun subyektivitas penilaiannya, mekanisme DP3 sampai saat ini masih sebagai prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek sikap, perilaku, dan kinerja PNS. Peranan Masyarakat Dalam Penilaian Etika Organisasi Pemerintah

Dewasa ini telah banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penilaian etika aparatur pemerintah. Beberapa nama lembaga dalam skala nasional yang cukup memiliki reputasi antara lain adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Parliamentary Watch, KONTRAS, dan sebagainya. Bahkan partai politik juga dewasa ini telah semakin berdaya untuk menyuarakan sikap dalam memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, berbagai lembaga semi pemerintahan atau ”quasi government organizations” seperti Lembaga Ombudsman Nasional, Komnas HAM, dan sebagainya secara resmi dibentuk pemerintah. Semua lembaga lembaga ini dibentuk untuk untuk mewadah mewadahii kolabora kolaborasi si antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan yang menjadi tugas pokoknya, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kepentingan lembaga yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat dalam bidang tersebut. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi gerak langkah dan kebijakan pemerintah dan PNS pada umumnya, seharusnya dapat menjamin bahwa etika organisasi pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat. METODE PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Peningkatan standar etika organisasi pemerintah secara integral merupakan bagian dari proses pembangunan administrasi negara.


45

Orientasi pembangunan administrasi negara ini perlu lebih ditekankan kepada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan sistem pelayanan prima, dengan menggunakan perangkat jaringan kerja yang efisien dan efektif (teknologi telematika dan informatika). Selain itu, pembangunan administrasi makin lebih difokuskan kepada kepentingan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Semuanya merupakan totalitas dari sistem pengembangan etika dan moralitas organisasi dan sumber daya aparatur pemerintah dalam era reformasi dan demokratisasi dewasa ini. Strategi pembangunan administrasi negara dalam berbagai aspeknya meliputi antara lain: penyesuaian visi, misi, dan strategi, penataan organisasi dan tata kerja, pemantapan sistem manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut diuraikan masingmasing strategi tersebut. Strategi Visi dan Misi

Visi adalah suatu kondisi ideal tentang masa depan yang masih dalam jangkauan organisasi untuk mewujudkannya. Visi yang jelas akan merupakan petunjuk bagi segenap jajaran organisasi dalam memapak masa depannya. Apabila visi organisasi dapat dikomunikasikan secara efektif, maka akan menumbuhkan komitmen, antusiasme, rasa percaya diri, dan loyalitas pada organisasi Strategi Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Penataan organisasi pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendekatan struktur secara bertahap dialihkan kepada penataan organisasi yang berdasarkan panduan visi, misi, sasaran, strategi, dan program. Dalam rangka peningkatan kehidupan demokrasi, perluasan partisipasi, peningkatan pembangunan daerah, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pembang unan administrasi negara. Desen Desentralisasi tralisasi akan mem mempermudah permudah unsur administrasi negara di daerah untuk menentukan kebijaksanaan atau pemberian perizinan tanpa harus menunggu lebih lama. Pada dasarnya desentralisasi merupakan inti otonomi daerah yang


46

dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah. Strategi Pemantapan Sistem Manajemen

Pelayanan masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan menerapkan standar pelayanan prima dengan prinsip cepat, tepat, mudah, memuaskan, transparan, dan non-diskriminatif dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. Melalui pengembangan sistem manajemen kebijaksanaan publik, maka peran aparatur negara perlu lebih difokuskan sebagai agen pembaruan. Ini berarti peran aparatur akan berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengembangan sistem informasi diharapkan manajemen pembangunan dapat terlaksana dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui komputerisasi, maka sistem informasi manajemen pemerintahan akan lebih mudah diakses untuk mendukung manajemen kebijaksanaan pembangunan. Pemanfaatan sistem informasi tersebut akan terwujud apabila sistem manajemen dilaksanakan secara lebih transparan yang memungkinkan saling memberi dan menerima informasi. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tuntutan peningkatan kompetenasi aparatur semakin menjadi kebutuhan dalam usaha mengantisipasi tantangan global. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi dengan mengupayakan terwujudnya PNS dengan karakteristik berikut.      



Melaksanakan tugas dengan trampil, kreatif, dan inovatif. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Komitmen terhadap pelayanan publik. Bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Memiliki daya tanggap dan akuntabilitas. Memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Memaksimalkan produktivitas.

Untuk mengimplementasikan langkah strategis di atas, perlu diperhatikan strat strategi egi melakukan perubahan yang merupakan strat strategi egi


47

menyehatkan organisasi dengan tiga agenda perubahan sebagai berikut. Pertama, agenda aktual yang meliputi (1) penggabungan dan perumusan kembali visi organisasi dan ”strategy intent” (2) keluar dari batas pemikiran yang telah menjadi kebiasaan (rutinitas). Kedua, agenda manajerial yang ditujukan untuk membangun struktur kerja sama dan jaringan kerja yang tepat. Ketiga, agenda perilaku yang difokuskan pada nilai dan etika, mengembangkan gaya kepemimpinan, sistem belajar, dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan.

Selain itu, dapat juga diperhatikan konsep Asosiasi Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Negeri di Jepang. Menurut asosiasi ini terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan standar moralitas dan etika pegawai negeri, yaitu pendekatan larangan, pendekatan untung-rugi, pendekatan sistem, dan pendekatan kerjakan. Pendekatan Larangan

Dalam pendekatan ini ditetapkan aturan hukum dan perundangundangan yang melarang pegawai negeri untuk melakukan berbagai tindakan tertentu dan menerapkan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut. Pendekatan Untung-Rugi

Pendekatan ini dirancang untuk membuat pegawai negeri memahami bahwa menerima suap atau korupsi tidaklah menguntungkan. Melalui pendekatan ini diberikan penjelasan bahwa keuntungan sesaat dari menerima suap atau korupsi tidak akan sebanding dengan kerugian finansial, sosial, dan psikologis yang akan terjadi manakala perbuatan diketahui dan dikenakan hukuman. Pendekatan Sistem

Pendekata n ini dilakukan dengan membangun suatu sistem Pendekatan sistem operasi atau lingkungan kerja yang tidak memungkinkan munculnya praktik korupsi. Sangatlah penting membangun sebuah sistem yang menurunkan atau membatasi kemungkinan seseorang terjebak dalam


48

praktik korupsi tanpa harus menggantungkan harapan terhadap nilainilai etika standar individu setiap pegawai. Pendekatan Kerjakan

Prinsip dalam pendekatan ini adalah mendorong para pegawai untuk memberi pelayanan secara cerdas, dengan memberikan kepada masyarakat pelayanan terbaik yang dapat diberikan oleh setiap pegawai negeri. RANGKUMAN

1. Besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi total di segala bidang, antara lain dikemban dikembangkanny gkannyaa kehidupan demokrasi, tegaknya supremasi hukum, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan sebagainya menyebabkan pemerintah harus melakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan aparatur pemerintahannya. Sehingga lebih mampu mengakomodasi perkembangan tuntutan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu upaya meningkatkan standar etika pemerintahan menjadi sangat penting. 2. Meningkatkan standar etika organisasi pemerintah adalah meningkatkan kualitas perwujudan atau pemenuhan batasanbatasan nilai atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah yang dapat memuaskan dan membangun kepercayaan masyarakat. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintah tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien. 3. Upaya menyusun standar-standar etika organisasi dan aparatur pemerintah dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilannya melalui serangkaian proses komunikasi interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat beserta lembaga-lembaga yang merepresentasikan mereka. pemerintah dapat mengindentifikasi apa saja harapan-harapan dan tuntutan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparatur penyelenggara pemerintahannya. 4. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan etika organisasi oleh aparatur pemerintah. Pengawasan tersebut hendaknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan saja secara eksklusif, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sektor swasta


49

untuk menilai bagaimana sebenarnya etika organisasi pemerintah diwujudkan. 5. Dalam upaya meningkatkan pencapaian standar etika organisasi pemerintahan sebagai bagian dari proses pembangunan administrasi negara, dapat ditempuh beberapa strategi antara lain; penyesuaian visi, misi, dan strategi, penataan organisasi dan tata kerja, pemantapan sistem manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. LATIHAN

1. Jelaskan mengapa standar etika organisasi pemerintah memiliki kedudukan yang penting. 2. Uraikan bagaimana menyusun standar etika organisasi. 3. Jelaskan cara melakukan pengawasan terhadap standar etika organisasi. 4. Uraikan pendekatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan standar kinerja organisasi. 5. Apakah menurut Saudara upaya yang dilakukan untuk meningkatkan etika organisasi pemerintah telah membuahkan hasil yang diharapkan? Jika ya apa alasan Saudara, jika tidak apa saja faktor yang menghambat.


50

Daftar Pustaka dan Dokumen DAFTAR PUSTAKA

Fernanda, Desi, Etika Organisasi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003. Lembaga Adninistrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, 2000. Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, 2004 Muhyadi, Muhy adi, Dr., Dr. , Organisasi, Teori, Struktur, dan Proses, 1989. Mustopadidjaja, AR., Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi, Jurnal Administrasi dan Pembangunan Volume 1, Nomor 1, PP PERSADI, 1997 Osborne, David and Ted Gaebler, Reinventing Goverment: How , Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co.Inc., 1992. Prawirosentono, Suyadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Yogyakarta, 1999. Bebas Dunia, BPFE Yogyakarta, Robbins, Stephen P, Teori Organisasi, Struktur, Desain & Aplikasi , alih bahasa: Yusuf Udaya, Arcan, 1994. Supriyadi, Gering, Modul diklat Prajabatan Golongan III: Etika Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2001. DAFTAR DOKUMEN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.


51

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.


52

Etika Organisasi

Recommend Documents