ETIKA DALAM PRAKTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Organisasi sektor publik adalah organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat, dan mempunyai karakter yang menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). B. Profesi sebagai Akuntan Sektor Publik Perkembangan profesi menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Hal ini memunculkan perluasan batas-batas disiplin akuntansi. Tanpa mengubah karakter inti disiplin akuntansi, utilitas akuntansi telah berkembang. Jadi, para akademisi bekerja untuk mengobservasi penggunaan akuntansi dalam mengelola perusahaan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Ini berarti fungsi akuntansi dalam pelaporan akan semakin penting. Persepsi masyarakat dialihkan bahwa penyelenggara kebutuhan adalah perusahaan utilitas, bukan pemerintah daerah. Proses pelayanan ini menjadi sektor publik terbesar, di luar sektor pertahanan dan keamanan. Akuntansi nampaknya dieksplorasi secara serius dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang rasional. Akuntansi di pemerintah daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”. Namun demikian, istilah “sektor publik” menjadi lebih disukai. Istilah ini membuka representasi akuntan professional di luar sektor swasta. Akibatnya, akuntansi sektor publik menjadi wadah intrerdicipliner tentang materi kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat yang sama, bidang akuntansi manajemen sektor publik dan audit sektor publik diubah orientasinya ke pelayanan publik.
Perkembangan profesi akuntan sektor publik di Indonesia belum semaju perkembangan profesi akuntan di Inggris. Bahkan dibandingkan dengan profesi akuntan lain, seperti akuntan sektor swasta, akuntansi sektor publik masih ketinggalan. Hal ini berkaitan dengan sistem sentralisasi pemerintah yang berdampak pada penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam dan terpusat. Dengan berubahnya orientasi publik dan ekonomi di era reformasi, organisasi profesi akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik. Dan tentunya, permasalahan standarisasi praktik-praktik akuntansi sektor publik harus dipecahkan. Selain itu, mitra kerja Kompartemen Akuntan Sektor Publik juga telah dibangun dalam Kompartemen Akuntan Pendidik yang disebut Kajian Pendidik Akuntansi Sektor Publik. Dari pembahasan di atas, proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi. Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. Ini berarti, kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis dalam pengelolaan sektor publik. C. Dimensi Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principal). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan oleh organisasi sektor publik. Akuntabilitas sektor publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari
beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain: 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi. 2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. 3. Akuntabilitas program. Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal 4. Akuntabilitas kebijakan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan
kebijakan
yang
telah
diterapkan
dengan
mempertimbangkan dampak di masa depan. 5. Akuntabilitas financial. Merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitsa financial menekankan pada ukuran anggaran dan financial. Akuntabilitas financial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian masyarakat. D. Penyajian Laporan Keuangan Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 menyebutkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6. Menyediakan
informasi
mengenai
potensi
pemerintah
untuk
membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komponen laporan keuangan pokok: 1. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
dalam
satu
periode
pelaporan.
Laporan
realisasi
anggaran
mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 2. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 3. Laporan Arus Kas. Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 4. Catatan Atas Laporan Keuangan. Menyajikan informasi mengenai penjelasan dari setiap akun yng terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan: a. Laporan Kinerja Keuangan. Disajikan oleh entitas yang menerapkan basis akrual. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:
-
pendapatan dari kegiatan operasional
-
beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi
-
surpluls atau deficit
b. Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya hanya disajikan pos-pos: -
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
-
Setiap pos pendapatan dan belanja serta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas
-
Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
E. Audit Kinerja Sektor Publik Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta. Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa system akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Audit yang ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi
yang diaudit. Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta efektivitas dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan. Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan auditor kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan professional dan bersifat independen. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Etika dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik Dalam dua tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukkan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good governance. Pengembangan Akuntansi Sektor Publik
Pertama, di tahun 1952, fase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis (Kamus Inggris Oxford, edisi kedua, 1989, hal 779).
Kedua, karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.
Ketiga, aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam
Keempat, kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau mampu lepas dari mekanisme murni pasar.
Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.
Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.
Akuntansi sektor publik yang diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di sektor swasta. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Jadi, tuntutan masyarakat terhadap pengembangan peranan akuntansi di sektor publik menjadi suatu yang harus dijawab. Ungkapan pemerintah yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indicator kejujuran pemerintah. Selama dua puluh tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi. Peranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyawakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakan terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sector public.
Akuntansi di masa awal reformasi telah menghadapi “kehinaan” yang secara eksplisit terbukti dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan due diligence dalam berbagai sector public dan kasus-kasus skandal. Terlepas dari alasan untuk membangkitkan kepercayaan asing terhadap perekonomian kita, fakta itu menunjukkan rendahnya kredibilitas akuntan kita, termasuk di dalamnya akuntan sector public, di mata dunia internasional. Akibatnya, praktik kejujuan akuntan harus ditingkatkan. Etika pemeriksaan akuntan harus ditegakkan, dalam artian pelanggaran bukan hanya berdampak terhadap keanggotaan profesi, namun kerugian yang ditimbulkan juga bisa diambil tuntutan di jalur hukum. Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini telah dinilai tidak wajar. Sehingga, masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum. Profesionalisme profesi, dalam hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Ini berarti yang diminta sebenarnya adalah perubahand ari sekedar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat. Salah satu cirri khas gerakan reformasi adalah tuntutan akan pemerintah yang bersih. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi. Secara umum, pemahaman/keahlian penyusunan system keuangan merupakan kompetensi akuntansi. Akuntansi sector public yang diharapkan lebih ditekankan pada system dan pemeriksaan akuntansi. System akuntansi sector public yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja public amat berbeda dengan yang ada di sector swasta. Titik Kritis dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik Melihat pentingnya reformasi akuntansi, penerapan perspektif organisasi atau yang dikenal dengan menemukan kembali pemerintahan, harus dilandasi dengan menemukan kembali peranan akuntansi. Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury, 1992) di Indonesia mempunyai empat titik kritis sebagai berikut: 1. Praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak
Prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR/DPRD atau komisaris. Kadangkala proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui pengambilan suara/voting. 2. Prinsip bruto Seluruh penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. 3. Periodical Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dana di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat pertanggungjawaban. 4. Spesifikasi Pengeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR/DPRD atau komisaris. Konsep by exception/pengecualian ini harus diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik yang terkait. Tipe praktik pertama lebih menekankan keseimbangan antar proses perencanaan dan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, faktor pengendalian kas menjadi perhaitan utama. Kas seringkali diartikulasikan sebagai dampak perubahan harga atau nilai ekonomi riil. Anggaran belanja merupakan hasil dari harga kali kuantitas, di mana kuantitas adalah kuantitas dari masukan. Sebagai alternatif dari dasar volume anggaran belanja adalah pendekatan dasar kuantitas uang tunai yang diterapkan untuk menata anggaran belanja sebanyak uang tunai implisit dengan kuantitas barang atau pelayanan/jasa yang dibeli. Pendekatan ini dilandasi pada asumsi akurasi penataan anggaran belanja dan akan menyebabkan penetapan anggaran untuk pos yang terkait langsung dengan masyarakat, seperti tunjangan kesehatan dan pensiun, akan lebih ditentukan oleh tuntutan kehidupan sehari-hari. Atau, dengan kata lain, pembengkakan kebutuhan kas sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, manajemen sering memisahkan pos-pos tersebut dari kebijakan anggaran belanja dan membuat ketetapan tersendiri, seperti anggaran subsidi.
Keseimbangan peranan perencanaan dan pertanggungjawaban akan menjadi ciri pengelolaan organisasi sektor publik di era reformasi ini. Sebaiknya, kejelasan konsep pertanggungjawaban harus dijabarkan secara terbuka sebelum pekerjaan dimulai. Berbagai indikator keuangan dan nonkeuangan harus dirumuskan, sehingga bisa menjawab berbagai keraguan tentang optimalitas manfaat laporan keuangan. Selain itu, lekatnya proses pertanggungjawaban denagn karakter setiap organisasi sektor publik juga perlu diperhatikan untuk mengakomodasi perbedaan antar berbagai organisasi sektor publik. Dari penjelasan di atas, faktor akuntabilitas amat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan akuntansi sektor publik. Peran Pemerintah Semakin Berkurang …Tugas pemerintah adalah mengendalikan, bukannya seperti mendayung sebuah perahu (E.S. Savas). Di berbagai negara lain, filosofi ini benar-benar diterapkan. Di St. Paul, Minnesota, George Latimer (1975) yang terpilih sebagai walikota berusaha memulihkan ekonomi kota tersebut dengan mengubah sumber daya kota yang ada dengan cara mengkombinasikannya dengan berbagai sumber daya dari sektor privat, meminta bantuan dana, dan membawa pengembang masuk. Selain itu, dia juga melakukan usaha lain yang diserahkan kepada swasta seperti mendirikan sarana perumahan yang terjangkau dan menggunakan jasa tenaga kerja sosial bernilai jutaan dollar. Hasilnya, Latimer mampu meningkatkan wibawa pemerintahannya walaupun ada pengurangan karyawan sebanyak 12%, menjaga anggaran, mempertahankan tingkat pertumbuhan pajak propertinya di bawah inflasi, serta mengurangi hutang kota. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan di Indonesia. Pemerintah kota sangat bergantung pada pajak, iklan, dan pungutan lain. Para pengembang kurang berminat karena kondisi sosial politik yang tidak stabil dan tingkat inflasi yang tinggi. Selain itu, pemerintah kota sangat bergantung pada pemerintah pusat. Tingginya Pengaruh Politik terhadap Sistem Organisasi
Sterling (1973) berpendapat bahwa hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam praktik akuntansi bisa dipecahkan dengan teori. Ketika sebuah masalah muncul, isu sebenarnya adalah bahwa manajemen tidak sependapat dengan pandangan akuntansi. Dengan demikian, masalahnya bukan teknis tetapi merupakan masalah politis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Watts and Zimmerman (1978) memunculkan pertanyaan „mengapa suatu perusahaan membelanjakan sumber daya untuk mempengaruhi standar akuntansi‟. Hasil studi tersebut memperlihatkan bahwa manajer mempunyai alasan yang kuat untuk menginginkan kepastian prosedur akuntansi dibanding dengan yang lain. Masalahnya adalah bahwa akuntan memberikan respon tanpa adanya kekuatan untuk menekan keputusan pihak pemerintah. Profesi akuntan akan memberikan respon untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dipublikasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi hal itu tidak diterima secara legal oleh profesi akuntan karena pendapat auditor yang terdiri dari adverse, qualified, dan disclaimer dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, jarang digunakan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki citra profesi akuntan atau menghindar dari tanggung jawab. Selain itu, ada pernyataan sederhana bahwa lingkungan akuntansi itu merupakan arena politik. Angka-angka dalam laporan keuangan mempunyai dampak sosial, di mana perkiraan dan tingkah laku dari banyak orang akan terpengaruhi. Akan tetapi, beberapa akuntan berpendapat bahwa proses standar yang telah diformulasikan menjadi faktor politis. Professors May dan Sundem State (1976) menyatakan, Visi kesejahteraan sosial dari laporan akuntansi secara jelas dapat diakui. “Bagaimanapun juga,…” Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, lembaga-lembaga yang mengikrarkan sebagai lembaga independen sedikit banyak juga tersentuh oleh politik pemerintahan. Bahkan BPK yang menjadi salah satu lembaga tinggi negara juga tidak dapat dipungkiri terintervensi oleh pemerintah, terutama di masa Orde Baru. Sekarang masalahnya adalah „apakah standar tersebut seharusnya dalam standar sektor privat atau sektor publik‟. Penelitian yang dilakukan oleh Professor Ronen dan Schiff (1978) yang telah menyebarkan kuesioner sebanyak 1.329 kepada para responden seperti beberapa eksekutif perusahaan besar, akuntan sektor publik, akademisi akuntansi, analis keuangan, pengacara, dan banker menyimpulkan bahwa 91,9% responden menyatakan bahwa standar
seharusnya dibuat sesuai format untuk sektor privat. Ini berarti standar yang dibuat untuk sektor publik seharusnya harmonis dengan praktik yang ada untuk sektor swasta. A. Kode Etik IAI KASP Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Sampai saat ini, aturan etika ini masih dalam bentuk exposure draft, yang penyusunannya mengacu pada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkan oleh the International Federation of Accountants (IFAC). Berdasarkan aturan etika ini, seorang profesional akuntan sektor publik harus memiliki karakteristik yang mencakup: intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
untuk auditan.
yang tinggi. Penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi akuntan yaitu: bekerja dengan standar profesi yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang diharapkan dan mencapai tingkat kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI-KASP, ada tiga kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu:
gguna layanan bahwa adanya kerangka etika professional dan standar teknis yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan. Aturan etika IAI-KASP memuat tujuh prinsip-prinsip dasar perilaku etis auditor dan empat panduan umum lainnya berkenaan dengan perilaku etis tersebut. Ketujuh prinsip dasar tersebut adalah: integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan bertindak, dan standar teknis dan profesional. Empat panduan umum mengatur hal-hal yang terkait dengan good governance, pertentangan kepentingan, fasilitas dan hadiah, serta penerapan aturan etika bagi anggota profesi yang bekerja di luar negeri. Integritas
Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika memberikan layanan professional kepada instansi tempat auditor bekerja dan kepada auditannya. Misalnya, auditor seringkali menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternatif penyajian informasi yang dapat menciptakan gambaran keuangan atau kinerja yang berbeda-beda. Dengan berbagai tekanan yang ada untuk memanipulasi fakta-fakta, auditor yang berintegritas mampu bertahan dari berbagai tekanan tersebut sehingga fakta-fakta tersaji seobyektif mungkin. Auditor perlu mendokumentasikan setiap pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam situasi penuh tekanan tersebut. Obyektivitas Auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Obyektivitas ini dipraktikkan ketika auditor mengambil keputusan-keputusan dalam kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. Obyektivitas auditor dapat terancam karena berbagai hal. Situasisituasi tertentu dapat menghadapkan auditor pada tekanan yang mengancam obyektivitasnya, seperti hubungan kekerabatan antara auditor dengan pejabat yang diaudit. Obyektivitas auditor juga dapat terancam karena tekanantekanan pihak-pihak tertentu, seperti ancaman secara fisik. Untuk itu, auditor harus tetap menunjukkan sikap rasional dalam mengidentifikasi situasi-situasi atau tekanan-tekanan yang dapat mengganggu obyektivitasnya. Ketidakmampuan auditor dalam menegakkan satu atau lebih prinsip-prinsip dasar dalam aturan etika karena keadaan atau hubungan dengan pihak-pihak tertentu menunjukkan indikasi adanya kekurangan obyektivitas. Hubungan finansial dan non-finansial dapat mengganggu kemampuan auditor dalam menjalankan prinsip obyektivitas. Misalnya, auditor memegang jabatan komisaris bersama-sama dengan auditan pada suatu perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi obyektivitas auditor tersebut ketika mengaudit auditan. Transaksi peminjaman dari auditan atau investasi pada
auditan dapat mendorong auditor menyajikan temuan audit yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, terutama bila temuan tersebut berpengaruh terhadap keuangannya. Kompetensi dan Kehati-hatian Agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang terbaru. Berdasarkan prinsip dasar ini, auditor hanya dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. Berkenaan dengan kompetensi, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor harus dapat memperoleh kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat bersifat umum dengan standar tinggi yang diikuti dengan pendidikan khusus, sertifikasi, serta pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh ini harus selalu dipertahankan dan dikembangkan dengan terus-menerus mengikuti perkembangan dalam profesi akuntansi, termasuk melalui penerbitan penerbitan nasional dan internasional yang relevan dengan akuntansi, auditing, dan keterampilan-keterampilan teknis lainnya. Kerahasiaan Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik auditan, untuk itu auditor harus memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya, kecuali adanya kewajiban pengungkapan karena peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini harus dijaga sampai kapanpun bahkan ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya. Dalam prinsip kerahasiaan ini juga, auditor dilarang untuk menggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Prinsip kerahasiaan tidak berlaku dalam situasi-situasi berikut:
tempat ia bekerja. Dalam melakukan pengungkapan ini, auditor harus mempertimbangkan
kepentingan seluruh pihak, tidak hanya dirinya, auditan, instansinya saja, tetapi juga termasuk pihak-pihak lain yang mungkin terkena dampak dari pengungkapan informasi ini.
pidana pencucian uang, tindakan KKN, dan tindakan melanggar hukum lainnya. -undang. Bila auditor memutuskan untuk mengungkapkan informasi karena situasisituasi di atas, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: -fakta yang diungkapkan telah mendapat dukungan bukti yang kuat atau adanya pertimbangan profesional penentuan jenis pengungkapan ketika fakta-fakta tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat. -pihak yang menerima informasi adalah pihak yang tepat dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak atas dasar informasi tersebut.
sebelum melakukan pengungkapan informasi. Ketepatan Bertindak Auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Tindakan-tindakan yang tepat ini perlu dipromosikan melalui kepemimpinan dan keteladanan. Apabila auditor mengetahui ada auditor lain melakukan tindakan yang tidak benar, maka auditor tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, profesi, lembaga profesi, instansi tempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidak benar tersebut. Untuk itu, ia harus mengumpulkan bukti-bukti dari tindakan yang tidak benar tersebut dan menuangkannya dalam suatu laporan yang dibuat secara jujur dan dapat dipertahankan kebenarannya. Auditor kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan yang tidak benar ini, misalnya kepada atasan dari auditor yang melakukan tindakan yang tidak benar tersebut atau kepada pihak yang berwajib apabila pelanggarannya menyangkut tindak pidana. Standar teknis dan profesional Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat juga standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi para auditornya, termasuk aturan perilaku yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja. Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau pertentangan antara standar audit dan aturan profesi dengan standar audit dan aturan instansi, maka permasalahannya dikembalikan kepada masing-masing lembaga penyusun standar dan aturan tersebut. Panduan Umum Lainnya pada Aturan Etika IAI-KASP Seperti telah dikemukakan sebelumnya, panduan umum lainnya yang tercantum dalam aturan etika IAI-KASP terdiri dari tiga hal yaitu panduan good governance dari organisasi/instansi tempat auditor bekerja, panduan identifikasi pertentangan kepentingan, panduan atas pemberian fasilitas dan hadiah, dan panduan penerapan aturan etika bagi auditor yang bekerja di luar wilayah hukum aturan etika. Good Governance. Auditor diharapkan mendukung penerapan good governance pada organisasi atau instansi tempat ia bekerja, yang meliputi prinsip-prinsip berikut: 1. Tidak mementingkan diri sendiri 2. Integritas 3. Obyektivitas 4. Akuntabilitas 5. Keterbukaan 6. Kejujuran 7. Kepemimpinan Pertentangan Kepentingan Beberapa hal yang tercantum dalam aturan etika yang dapat mengindikasikan adanya pertentangan kepentingan yang dihadapi oleh auditor sektor publik adalah: 1. Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, maupun auditan di tempat kerja (instansinya). 2. Adanya tekanan dari pihak luar seperti keluarga atau relasi. 3. Adanya tuntutan untuk bertindak yang tidak sesuai dengan standar atau aturan. 4. Adanya tuntutan loyalitas kepada organisasi atau atasan yang bertentangan dengan kepatuhan atas standar profesi. 5. Adanya publikasi informasi yang bias sehingga menguntungkan instansinya.
6. Adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi atas beban instansi tempat auditor bekerja atau auditan. Fasilitas dan Hadiah Auditor dapat menerima fasilitas atau hadiah dari pihak-pihak yang memiliki atau akan memiliki hubungan kontraktual dengannya dengan mengacu dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dengan melakukan tindakantindakan: 1. Melakukan pertimbangan atau penerimaan fasilitas atau hadiah yang normal dan masuk akal, artinya auditor juga akan menerima hal yang sama pada instansi tempat ia bekerja apabila ia melakukan hal yang sama. 2. Meyakinkan diri bahwa besarnya pemberian tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa auditor akan terpengaruh oleh pemberian tersebut. 3. Mencatat semua tawaran pemberian fasilitas atau hadiah, baik yang diterima maupun yang ditolak, dan melaporkan catatan tersebut. 4. Menolak tawaran-tawaran fasilitas atau hadiah yang meragukan. Pemberlakuan Aturan Etika bagi Auditor yang Bekerja di Luar Negeri Pada dasarnya auditor harus menerapkan aturan yang paling keras apabila auditor dihadapkan pada dua aturan berbeda yang berlaku ketika ia bekerja di luar negeri, yaitu aturan etika profesinya di Indonesia dan aturan etika yang berlaku di luar negeri. Kode Etik Auditor BPK-RI Auditor profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tidak hanya berpegang pada standar audit profesi (SAP-SPAP IAI), tetapi harus pula secara paralel mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi auditor berisi tuntunan moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Tujuan dikeluarkannya kode etik ini adalah agar setiap pegawai BPK-RI menjunjung tinggi kehormatan BPK-RI, yang berarti mengandung nilai-nilai moral yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan dengan baik seluruh pegawai BPK-RI. Kode etik auditor BPK-RI terdiri dari Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa. Sapta Prasetya Jati berlaku untuk seluruh pegawai BPK-RI sedangkan Ikrar Pemeriksa berlaku untuk pegawai BPK-RI yang menyandang Jabatan Fungsional Auditor. Sapta Prasetya Jati
1. Karyawan BPK-RI menghayati dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan lainnya, Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan dengan rasa tanggung taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Karyawan BPK-RI mempunyai kesadaran tanggung jawab yang tinggi dalam mengembankan ilmu dan pengabdiannya bagi kemajuan negara dan bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. 3. Karyawan BPK-RI dengan segala kesadaran dan kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan disiplin kerja demi wibawa dan martabat BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa tertinggi kekayaan negara. 4. Karyawan BPK-RI membina rasa dan jiwa kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antar sesama rekan demi kerukunan, kegembiraan kerja maupun kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan tugas. 5. Karyawan BPK-RI menciptakan dan membina suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang menaruh minat atas keberesan dan ketertiban pengelolaan kekayaan bangsa. 6. Karyawan BPK-RI senantiasa berusaha mengembangkan dan mencurahkan segenap ilmu pengetahuan dan kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan hemat. 7. Karyawan BPK-RI dalam melakukan tugas sebagai pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa. Ikrar Pemeriksa Dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa, auditor di lingkungan BPK-RIRI berikrar sebagai berikut: 1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, auditor BPK-RI-RI menegakkan kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi serta menolak setiap bentuk dan macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan kebenaran laporan atau yang dapat menurunkan wibawa dan martabatnya sebagai pemeriksa. 2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, auditor BPK-RI-RI mengutamakan sikap membina dan mendidik, tanpa mengurangi kesungguhan kerja, sikap tegas dan jujur dalam menilai dan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan.
3. Auditor BPK-RI-RI berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. 4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang memuat diantaranya tentang ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas BPK-RI, auditor BPK-RI-RI hanya memberi keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan BPK-RI. 5. Auditor BPK-RI-RI tidak menyatakan suatu pendapat tentang hasil pemeriksaan selain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. 6. Bila ada suatu fakta penting yang diketahui bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan/atau merugikan negara, auditor BPK-RI-RI berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada pimpinan BPK-RI-RI. 7. Auditor BPK-RI-RI menyadari bahwa pelanggaran terhadap Ikrar Pemeriksa dikenakan hukuman menurut peraturannya. Peranan dan Tanggung Jawab Auditan dan Auditor pada Sektor Publik Dalam hal pemanfaatan sumber daya public secara optimal, berdasarkan konsep standar pemeriksaan keuangan negara, terdapat dua pihak yang terkait yaitu yang pertama lembaga atau instansi yang bertanggungjawab mengelola sumber daya public yang terbatas tersebut secara optimal. Yang kedua yaitu auditor sector public yang memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa instansi-instansi sector public sebagai auditan, telah mengelola sumber daya public tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, dan sah. Menurut Murwanto, dkk, secara rinci seperti yang tertera pada Government Auditing Standards 2003 Revision (GAGAS 2003), para pejabat dari entitas yang diaudit bertanggung jawab atas hal-hal berikut: 1) Menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, efektif dan sah untuk mencapai tujuan-tujuan penyediaan sumber-sumber daya tersebut atau program-program yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dipertanggungjawabkan ini meliputi sumber daya keuangan, fisik maupun informasional. Sumber daya tersebut dapat dipercayakan kepada pejabat publik atau pihak lainnya yang ditunjuk, misalnya yayasan atau lembaga non-pemerintahan. Sumber daya tersebut dapat berasal dari konstituennya, misalnya yang dialokasikan melalui proses legislatif dalam anggaran belanja, maupun dari tingkatan pemerintah lainnya, misalnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup identifikasi ketentuanketentuan yang harus ditaati oleh entitas dan pejabatnya dan menyelenggarakan sistemsistem yang dirancang untuk mencapai ketaatan tersebut. 3) Membentuk dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan telah tercapai; sumber daya digunakan secara efisien, ekonomis, efektif, dan diamankan dengan baik; peraturan perundang-undangan ditaati; dan laporan-laporan yang sesuai kepada berbagai pihak yang mengawasi tindakan mereka dan kepada publik dalam rangka pertanggungjawaban sumbersumber daya yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah dan hasilhasil yang dicapai dari program-program pemerintah ini. 4) Menangani temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi auditor dan menetapkan dan menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor status dari temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut. 5) Dalam hal auditan melakukan pengadaan untuk audit dan penugasan atestasi lainnya, auditan harus mengikuti praktik pengadaan yang baik, termasuk memastikan bahwa telah ada prosedur-prosedur untuk memantau kinerja dari kontrak pengadaan tersebut. Tujuan-tujuan dan ruang lingkup audit atau penugasan atestasi lainnya harus jelas. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi proposal penawaran audit atau penugasan atestasi lainnya adalah harga, kecepatan tanggapan penawar atas permintaan proposal, ketersediaan staf yang memiliki kualifikasi profesional dan kemampuan teknis yang sesuai dan hasil dari peer review dari penawar. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, kedua pihak yang terkait harus mendasarkan pekerjaannya sesuai aturan yang berlaku serta tentunya harus mematuhi kode etik. Akuntan yang bekerja pada instansi public apabila tidak disertai adanya etika dalam pekerjaannya, tentunya akan terjadi banyak pelanggaran yang mengakibatkan penyampaian laporan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menjadi kurang optimal. Akan banyak adanya peluang KKN apabila pihak instansi publik tidak melaporkan secara jujur mengenai pengelolaan dana masyarakat, tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, serta tidak menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif. Hal ini terkait dengan tersedianya sumber daya yang terbatas, serta harapan masyarakat yang tinggi akan
pengelolaan sumber daya tersebut secara akuntabel dan bertanggungjawab untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih menurut Murwanto, dkk, berdasarkan GAGAS 2003, bagi auditor pada sektor publik, ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, yaitu menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kepentingan umum dan mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi setinggi mungkin. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah keberadaan kolektif dari komunitas masyarakat dan entitas yang dilayani oleh auditor. Disinilah peran etika dalam mengendalikan tidakan auditor dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam melayani kepentingan umum, auditor harus mengambil keputusan-keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik atau program atau aktivitas yang diaudit. Untuk itu, auditor sering menghadapi berbagai tekanan dari manajemen entitas yang diaudit, pejabat pemerintah, ataupun pihak-pihak lain. Pegangan utama bagi auditor dalam mengatasi konflik ini adalah bertindak dengan integritas yang tinggi dengan pedoman bahwa bila auditor memenuhi tanggung jawabnya kepada publik maka kepentingan individu-individu dan organisasi-organisasi ini telah dilayani dengan cara terbaik. Tujuan dari auditor mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi yang tinggi adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Auditor harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, tidak memiliki kepentingan politik maupun ideologis dalam hubungannya dengan entitas yang diaudit dan dengan pengguna laporan audit. Auditor harus jujur dan terbuka kepada entitas yang diaudit dan pengguna laporan dalam pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi kejujuran dan keterbukaan ini dibatasi oleh aturan-aturan atau kebijakankebijakan kerahasiaan dari entitas yang diaudit. Auditor dilarang menggunakan informasi yang diperolehnya dalam penugasan audit untuk keuntungan pribadinya atau hal-hal yang dapat merusak tujuan-tujuan yang sah dan etis dari entitas yang diaudit. Akuntabilitas, Akuntansi, dan Auditing Sektor Publik Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang masih dalam bentuk konsep dan mengacu pada Government Auditing Standards yang diterbitkan GAO, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan akuntansi dan auditing. Demikian pula dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, konsep akuntabilitas merupakan kunci penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Berbagai stakeholder organisasi
pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas, memerlukan informasi tentang: Penggunaan
sumber daya publik secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyelenggaraan
program-program pemerintah yang mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang diharapkan. Penyediaan
layanan kepada masyarakat secara efisien, ekonomis dan efektif.
Tugas utama pertanggungjawaban hal-hal di atas kepada legislatif dan masyarakat luas berada di tangan jajaran pegawai dan pejabat pemerintahan. Auditor berperan dalam pelaksanaan akuntabilitas dengan menyediakan laporan-laporan yang menambah kredibilitas dan keandalan informasi yang dilaporkan oleh pegawai dan pejabat pemerintah tersebut. Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu entitas mengunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam suatu bentuk laporan yang dipublikasikan. Hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Lebih jauh lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Untuk membuat keputusan-keputusan tersebut, auditor tidak dapat membatasi dirinya hanya dengan menggunakan perekaman bukti akuntansi dan rekening-rekening yang ada di dalam organisasi. Dalam kenyataanya, auditor juga harus memperhatikan seluruh hal yang ada di dalam organisasi, karena perilaku organisasi tidak hanya akan mempengaruhi data yang ada, tetapi yang lebih penting lagi, akan mempengaruhi kebijakan manajemen berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan data. Menurut Jones dan Bates, terdapat empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu: pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi, pemisahan sumber dana, rendahnya independensi pihak manajemen, dan pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat (sosial).
1. Pertumbuhan Volume dan Kompleksitas Transaksi Ekonomi Pertumbuhan aktivitas sektor publik mengakibatkan level dan kompleksitas aktivitas ekonomi pun meningkat. Pertumbuhan volume dan kompleksitas tersebut mengakibatkan klasifikasi anggaran, pengukuran dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan beban menjadi lebih sulit. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam merancang sistem akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi secara tepat. Lebih lanjut, aparat pemerintah biasanya tidak terlatih untuk mengerjakan prosedur akuntansi lanjutan. Permasalahan tersebut diperburuk oleh peningkatan jumlah standar akuntansi pemerintah. Kombinasi dari peningkatan kompleksitas, system akuntansi dan standar akuntansi pemerintah telah membuat perspektif akuntansi “profesional” semakin dibutuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan perspektif ini adalah melalui fungsi audit. 2. Pemisahan Sumber Dana Saat ini, dalam sektor publik terjadi pemisahan antara pihak yang mendanai dengan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya. Pemisahan tersebut disebabkan oleh: jarak yang menyulitkan akses ke sebuah organisasi, perbedaan keahlian teknis antara pihak yang mempunyai dana dan yang mengelola sumber daya, dan perbedaan ukuran organisasi jasa. Lebih lanjut, pemisahan tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan informasi dan kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak. Disinilah audit berperan sebagai alat komunikasi. 3. Rendahnya Independensi Manajemen Pemerintahan Ketika informasi disajikan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri terhadap laporannya, pengguna informasi tersebut harus menguji keandalan data yang diberikan. Suatu informasi diragukan kebenarannya ketika interaksi antara sumber informasi dan penggunanya rendah. Semakin rendah interaksi yang terjadi antara sumber informasi dan pengguna maka semakin penting bagi pengguna informasi untuk menguji reabilitas informasi yang disajikan, dan di saat yang bersamaan pengujian reabilitas semakin sulit. Rendahnya independensi manajemen dapat dilihat dari berbagai bentuk, yaitu antara lain sebagai berikut: 1) Perkiraan yang terlalu optimis, contoh: volume aktivitas di masa mendatang, pendapatan pajak, hibah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. 2) Ditetapkan terlalu rendah, contoh: biaya, hutang, permintaan jasa, biaya sosial dan kebutuhan teknologi.
3) Ditetapkan terlalu tinggi, contoh: pendapatan, keuntungan sosial dan aset. 4) Kelalaian tidak mecantumkan, contoh: undang-undang masa depan, gangguan administarasi atau lingkungan, kumpulan data yang digunakan untuk mendeteksi program yang tidak efektif atau efisien dan kehilangan pegawai. 4. Pengaruh Keputusan Organisasi Sektor Publik Terhadap Masyarakat Keputusan pemerintah mempunyai dampak ganda bagi kebutuhan auditing. Pertama, masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilaksanakan secar efektif dan efisien. Dalam hal ini, terdapat peningkatan kebutuhan auditor sektor publik untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Kedua, presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara perlu mengetahui dampak sosial dari program yang telah dilaksankan. Disinilah terjadi peningkatan kebutuhan auditor untuk melaporkan keuangan negara kepada presiden. Pernyataan ini lebih dititikberatkan pada unit pemerintahan. Tentu saja masyarakat memiliki kepentingan yang tak kalah penting di organisasi publik lainnya. Dengan sumber daya yang terbatas, setiap organisasi publik berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan negara secara akurat. Keempat factor tersebut tentunya merupakan permasalahan nyata yang terjadi dalam sector public. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dan integrasi yang baik dari pihak-pihak yang terkait, seperti manajemen, dalam hal ini yaitu jajaran instansi sector public, serta auditor. Penerapan kode etik merupakan hal yang sangat penting bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diterapkannya etika, manajemen sector public tentunya akan melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional dengan terus meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan sehingga dapat menyesuaikan prosedur akuntansi dengan perkembangan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, dengan adanya etika, akan dapat diminimalisir adanya kesalahpahaman antara pihak penyedia dan pihak pengguna dana public. Selanjutnya, semakin etis tenaga akuntansi pada organisasi sector public sebagai pihak yang lebih mengetahui informasi, maka akan semakin independen, sehingga informasi yang disajikan lebih reliabel.
Sumber: Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Murwanto, Rahmadi, dkk. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. http://www.scribd.com/doc/74211023/Etika-Dalam-Praktik-Akuntansi-Sektor-Publik
