KATA PENGANTAR
Puji syukur kelompok kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa Ta’ala, Pencipta Alam Semesta, Penguasa seluruh yang ada di langit dan di bumi, Tempat memohon para mahluk, Sumber segala Ilmu, yang telah memberikan Karunia, Rahmat dan Hidayahnya kepada kami, sehingga makalah tentang Etika Etika dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik ini dapat selesai. selesai. Sebagaimana halnya manusia biasa yang masih dalam tahapan proses belajar, maka tidak menutup kemungkinan setiap aktifitas kita akan selalu ada kekurangan dan kelalaian, begitu pula dengan makalah yang kami tulis ini. Oleh karena itu kami selalu mengharapkan tegur sapa dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan makalah berikutnya. Namun semoga karya yang sederhana dan terdapat banyak kekurangan ini tetap bermanfaat bagi kita semua, Amin. Karena kekurangan kemampuan, penulis menyadari bahwa masukan dari pembaca seekalian sangat bermanfaat bagi kami.
Makassar, 04 Juni 2014
Penulis, Kelompok III
BAB I PENDAHULUAN
Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Setiap orang memilki rangkaian nilai tersebut, walaupun kita memperhatikanya atau tidak memperhatikanya secara eksplisit. Kebutuhan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga lazim memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Banyaknya nilai etika yang ada tidak dapat dijadikan undang-undang atau peraturan yang berlaku akibat dari sifat nilai-nilai etika itu yang sangat tergantung pada pertimbangan seseorang. Terdapat enam ilustrasi prinsip-prinsip etika yang disarankan. Antara lain keterpercayaan (trustworthiness) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Penghargaan (respect) mencakup gagasan-gagasan seperti kesopanan, kesopansantunan, harga diri, toleransi, dan penerimaan. Pertanggungjawaban (responsibility) berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta melakukan pengendalian diri. Kesepadanan (fairness) dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesejajaran, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, serta perlindungan hukum. Perhatian (caring) berarti secara sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan sesamanya. Kewarganegaraan (citizensip) termasuk didalamnya adalah kepatuhan pada undangundang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik. Berbicara tentang Etika Birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan.
Permasalahan yang muncul sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana kondisi saat itu dan daerah tertentu yang mengatakan bahwa sesuatu dianggap etis saja atau dapat dibenarkan, namun di tempat lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Birokrasi sangat tergantung pada seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sanksi apa yang akan diterapkan sanksi sosial atau moral ataukah sanksi hokum. Semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu penulisan
akan mencoba membahas
tentang apa yang kode etika yang berlaku di jajaran pegawai yang bekerja dibawah instansi dan bagaimana peran etika yang diatur AIPI yang membawahi birokrasi seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan komisi KPK Serta kasus-kasus yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi tersebut.
BAB II PEMBAHASAN A. ETIKA YANG DIATUR DALAM APARATUR
Setiap organisasi, misalnya PNS atau TNI ada usaha untuk membentuk Kode Etik yang lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika dan bermoral. Namun sampai sekarang belum diketahui sampai seberapa jauh dan juga belum dapat dipantau secara jelas apakah perbuatan seseorang melanggar Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas batasannya dan apa sanksinya. Dengan demikian Kode Etik dapat benar-benar dipergunakan sebagai ukuran atau kriteria untuk menilai perilaku atau tingkah laku aparat Birokrasi sehingga disebut beretika atau tidak. Saat ini, telah dikembangkan rangka pemikiran untuk membantu setiap orang memecahkan dilemma etika. Rangka tersebut dapat membantu masyarakat mengidentifikasi masalah etika dan menetapkan tindakan yang tepat sesuai dengan nilai pribadi yang dimilikinya. Rangka tersebut dikenal sebagai the six step approach yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a. Identifikasikan kejadian. b. Indentifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut. c. Tetapkan siapa saja yang akan diterima/ditanggungnya berkaitan dengan kejadian tersebut. d. Identifikasikan alternative-alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilemma tersebut. e. Identifikasikan konsekuensi dari tiap-tiap alternative tersebut. f. Tetapkan tindakan yang tepat berdaasarrkan pertimbangan tentang nilai-nilai etika yang dimiliki dan konsekuensinya serta kesanggupan menanggung konsekuensi atas pilihan tindakan tersebut sifatnya sangat individual sehingga sangat tergantung pada nilai etika yang dimiliki oleh yang bersangkutan serta kesanggupannya menanggung akibat dari pilihan tindakanya. Langkah tersebut akan mengarah padda ketidak seragaman perilaku karena nilai yang diyakini oleh masing-masing individu mungkin berbeda. Oleh karena itu, untuk tercapainya
keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis, maka perlu ditetapkan bersama oleh seluruh anggota profesi. Apapun maksud yang hendak dicapai dengan membentuk dan ,menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik serta terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Adapun aturan-aturan pokok yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau Aparat Birokrasi yang dapat dijadikan acuan Kode Etiknya dapat dilihat sebagai berikut : 1. Aturan mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka usaha mewujutkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersih, berwibawa bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggungjawabnya. Dalam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah meletakkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Aparat Birokrasi atau PNS seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur kedudukan dan kewajiban bagi Aparat Birokrasi sebagai salah satu kewajiban dan langkah usaha penyempurnaan aparatur negara di bidang kepegawaian. 2. Aturan mengenai kedudukan Pegawai Negeri sipil
Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, mengatur masyarakat atau regulasi dan memberdayakan masyarakat. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya dibawah aturan yang telah ditentukan.
3. Penghargaan Pegawai Negeri sipil
Kepada Pegawai negeri dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja dan memiliki etika kerja yang baik, dianggap berjasa bagi negara dan masyarakat. Bentukpenghargaan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa yang secara otomatis kenaikkan gajinya sesuai pangkat. Tujuan penghargaan ini diharapkan agar menjadi contoh kepada yang lain dalam melaksanakan tugas. 4. Keanggotaan Pegawai Negeri dalam Partai Politik
Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih beretika dan bermoral dan agar terhindar dari kepentingan partai politik, maka sebaiknya Pegawai Negeri tidak masuk dalam politik praktis demi menjaga moralitas yang merupakan etika aparat birokrasi. 5. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut : kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi seorang aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang menjadi kewajiban dan harus ditaati sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, antara lain mengatur tentang :
Kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku serta siap menerima sanksinya.
Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan negara.
Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/ pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material.
Mentaati ketentuan jam kerja.
Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Bersikap adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
Menjadi atau memberikan contoh teladan terhadap bawahannya.
Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan kariernya.
Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasannya. Sementara larangan bagi aparat Birokrasi atau pegawai Negeri menurut Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun1980, yang juga dapat dijadikan sebagai Kode Etik Birokrasi, yaitu larangan seperti : Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara,
o
Pemerintah atau Pegawai Negeri sipil. o
Menyalahgunakan wewenangnya.
o
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.
o
Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri yang bersangkutan. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai
o
negeri sipil, kecuali kepentingan jabatan. o
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
o
Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi pemerintah.
o
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Semua kewajiban dan larangan yang diuraikan diatas kiranya dapat dipahami oleh
Pegawai Negeri sipil selaku aparat birokrasi sebagai pagar atau norma dan aturan yang merupakan bagian dari Etika atau kode etik Pegawai Negeri. Selain Kewajiban dan Larangan yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri, juga yang tidak kalah penting dalam pembentukan Etika Birokrasi adalah sanksi atau hukuman yang setimpal dengan pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas.
Jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Pagawai Negeri sangatlah bervariasi sesuai tingkat pelanggaran, adapun jenis sanksi tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 terdiri dari : 1. Hukuman disiplin ringan antara lain teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Jenis hukuman disiplin sedang, antara lain penundaan kenaikkan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala untuk paling lama satu tahun dan Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. 3. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama satu tahun, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri selaku pegawai negeri sipil dan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dari sanksi hukuman yang diberikan dan patut diterima bagi siapa saja pelanggar Etika atau peraturan yang turut mengatur moralitas para aparat birokrasi di atas, jelaslah bagi kita beratnya sanksi atau hukuman yang telah ditentukan. Permasalahan sekarang kembali lagi kepada penegakkan sanksi atas pelanggaran Etika tersebut, betul-betul dilaksanakan atau ditegakkan kepada mereka yang melanggar atau hanya sebatas retorika ataupun sanksi sosial saja. Sanksi sosial hanya efektif apabila aparat Birokrasi itu berada di tengah-tengah masyarakat, sementara apabila dalam organisasi Birokrasi harus tegas berupa sanksi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
Tata Cara Pemanggilan, Dan Pemeriksaan Terkait pelanggaran Etika Sebelum pengenaan sanksi moral, Majelis Kode Etik wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majelis Kode Etik, biasanya Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dipanggil secara tertulis oleh Majelis Kode Etik.dan digambarkan sebagai berikut alur tatacara pemanggilan
Gambaran skema tata cara pemanggilan 1.1 Setelah penetapan bahwa terbukti pegawai telah melakukan pelanggaran kode etik maka proses tidak selanjutnya sebagai berikut :
Gambaran skema tata cara Pemeriksaan 1.2
B . Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Auditor APIP adalah pegawai negri yang mendapatkan tugas antara lain 1. Landasan Hukum
Kode etik APIP ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M. PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008. Landasan ketentuan hukum: 1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 5. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 6. Peraturan Presiden RI No 9 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi , dan Tata kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006. 7. Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03. 1/M. PAN/03/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2008. 1. Prinsip dan Aturan perilaku
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: Prinsip-prinsip perilaku auditor dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip dan aturan perilaku auditor :
1. Integritas Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguhsungguh;
menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektivitas. Auditor
harus
menjunjung
tinggi
ketidakberpihakan
profesional
dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
4. Kerahasiaan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang d iterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, ke cuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi, Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan ku alitas hasil pekerjaan;
menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
2. Pelanggaran
Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.
3. Pengecualian
Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP. 4. Sanksi Atas Pelanggaran
Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa : a. teguran tertulis; b. usulan pemberhentian dari tim audit; c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti : a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP); b. hukuman sedang yang terdiri dari: 1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; 2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau 3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; c. hukuman berat yang terdiri dari:
1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau 2. diberhentikan sebagai Pemeriksa. 5. Lembaga-Lembaga APIP
Lembaga-lembaga yang berwenang melalukakn fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), antara lain: A. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah KPK sebagai Lembaga yang dibentuk
oleh pemerintah yang mempunyai tugas berdasarkan UU No 20 tahun 2002, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Ada 8 nilai-nilai dasar yang diharapkan dimiliki oleh pegawai KPK, yaitu; 4. Integritas Adapun ciri-ciri dari sikap integritas yang harus dimiliki Pegawai Komisi adalah: a. Bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan b. Konsisten dalam bersikap dan bertindak c. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Komisi d. Objektif terhadap permasalahan e. Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko f.
Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah
5. Profesionalisme a. berpengetahuan luas b. berketerampilan tinggi c. bekerja sesuai dengan kompetensi d. konsistensi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas 6. Inovasi a. kaya akan ide-ide baru b. selalu meningkatkan kemampuan daalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Transparansi a. Setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan b. Pelaksaaan tugas senantiasa dievaluasi secara berkala c. Hasil tugas terbuka untuk semua stakeholder Komisi 8. Produktivitas a. mampu bekerja keras b. mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien c. berorientasi teradap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas d. bekerja sesuai standar kinerja e. hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan 9. Religiusitas a. Berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta b. Tekun melaksanakan ajaran agama c. Mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah d. Apa yang diilakuakan harus sealu lebih baik dari yang kemarin 10. Kepemimpinan a. berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi b. dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan 11. Independensi a. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses Komisi, kecuali oleh Pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan b. Melakukan kegaitan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai Komisi c. Rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota Pegawai Komisi adalah:
1. menjabat sebagai komisaris atau direksi suat perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi 2. memiliki jabatan profesi lainnya yangberhubungan dengan jabatan tersebut diatas 3. menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik B. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah aparat pengawasan
intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Isi dari kode etik APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu: 1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor yaitu Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi. 2. Aturan perilaku yang mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip perilaku auditor. Dalam prinsip ini auditor dituntut agar: a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; c. Dapat
mengikuti
perkembangan
peraturan
perundang-undangan
dan
mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku; d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; f. Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan g. Saling mengingatkan, membimbing, mengoreksi perilaku sesama auditor
C. BPK (Badan pemeriksa keuangan) adalah lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; (1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.(2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara. (1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib: a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia; b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat; c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. (2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang: a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan b. politik praktis; c. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat; d. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan e. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung. D. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
E. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasanterhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. F. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
Inspektorat Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. CONTOH KASUS PELANGGARAN DITINGKAT LEMBAGA – LEMBAGA : 1. KPK Uji Kebenaran Data Dari Elang Hitam (Kasus Hambalang)
JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan memvalidasi atau menguji terlebih dahulu kebenaran informasi dan data yang disampaikan Tim Elang Hitam, tim bentukan Rizal Mallarangeng. Bersamaan dengan pemeriksaan Menteri Pemuda dan Olahraga nonaktif Andi Mallarangeng, Jumat (11/1/2013) pagi tadi, Tim Elang Hitam menyerahkan kepada KPK informasi dan data yang mereka kumpulkan terkait kasus dugaan korupsi Hambalang. "Setiap masyarakat punya hak untuk memberikan informasi dan data kepada KPK. Apakah dia punya hubungan keluarga atau tidak, ya silakan. Yang pertama KPK lakukan adalah telaah terlebih dahulu apakah valid atau tidak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (11/1/2013). Menurut Johan, informasi dan data yang disampaikan Tim Elang Hitam tersebut bisa saja digunakan KPK untuk membuat kasus Hambalang lebih terang sepanjang keb enarannya memang teruji. Mengenai nama-nama yang disebut Tim Elang Hitam, Johan mengatakan, KPK masih mengembangkan penyidikan Hambalang. Nama-nama itu pun, katanya, ada yang sudah dimintai keterangan KPK. "Kalau belum ada dua alat bukti yang cukup, tidak bisa dijadikan tersangka," ujarnya. Tim Elang Hitam mendesak KPK untuk memeriksa Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri, Muchayat terkait penyidikan Hambalang. Rizal menduga, Muchayat yang pernah menjadi Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi pengawasan BUMN
konstruksi itu terlibat dalam mengatur pemenangan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.Muchayat merupakan ayah kandung Munadi Herlambang, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, yang juga menjadi komisaris di PT Dutasari Citralaras. Seperti diketahui, PT Dutasari Citralaras menjadi salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam pelaksanaan proyek Hambalang. Perusahaan ini memperoleh dua pekerjaan yang di-subkontrak-kan oleh Adhi Karya dan Wijaya Karya, yakni mekanikal elektrikal pada Desember 2010 senilai Rp 324,5 miliar dan penyambungan daya listrik PLN pada Juni 2011 senilai Rp 3,5 miliar. Selain Muchayat dan Munadi, Rizal meminta KPK mengusut keterlibatan pihak lain seperti Komisaris PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso. Dia juga menilai, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran 2010, Anny Ratnawati, patut dimintai pertanggungjawaban.Sementara Johan memastikan, KPK tidak berhenti pada penetapan Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi itu pun tengah menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi lain, yakni suap menyuap terkait Hambalang. Analisis : Dari kasus hambalang ini banyak sekali para pejabat yang terlibat kasus tersebut.
Ini menandakan bahwa para pejabat telah melanggar kode etik akuntansi, dimana para pejabat telah melanggar jalannya operasi pembangunan tempat olahraga yang berada di palembang. Dengan cara menadang dana operasional pembangunan hambalang. Ini termasuk melanggar kode etik publik karena tidak terbuka dengan publik mengenai pembangunan sarana olahraga tersebut sehingga jalannya pembangunan tersebut tidak berjalan lancar karena para pejabat telah menyalahgunakan dana tersebut. Serta melanggar kode etik tanggungjawab, karena para pejabat tidak menjalankan prosedur yang ada malah menyalahgunakan dana dan tidak bertanggungjawab atas profesi sebagai seorang pejabat yang menjadi contoh dimayarakat. Sumber: kompas.com 2. Penyelesaian Kasus Mobiler Terhambat Audit BPKP
MAMUJU, FO -- Penyelesaian kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler di rumah jabatan (Rujab) gubernur Sulbar, terhambat. Hingga Minggu, 20 Januari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju belum menerima hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Kejari Mamuju, Andi Murji Machfud mengatakan jika pihaknya
masih menunggu hasil hitungan dari BPKP sebagai ahli. Menurutnya, pihaknya membutuhkan keterangan ahli karena memang diminta sejak awal. "Jadi kita tunggu hasil hitungan dari BPKP. Kalau memang mengatakan disitu ada kerugian negara, maka kita akan sampaikan," ujar Murji. Kejari Mamuju memang belum dapat melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler ini ke pengadilan. "Jadi, kelanjutan penyelesaian kasus mobiler sangat tergantung dari hasil audit dari BPKP," kata Murji. (far) Analisis : dari kasus korupsi ini termasuk kode etik auditor karena proses yang berjalan telah
menggunakan kode etik auditor mengingat apa saja yang termasuk dalam kasus korupsi mobiler. Dan telah sesuai dengan kode etik profesi dalam akuntansi. Sumber: http://www.fajar.co.id 3. Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIM
JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) diapresiasi. Langkah itu dinilai efektif untuk mengembalikan harta negara."Sejatinya, pengusutan kasus-kasus korupsi memang harus ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan tindakan korupsi selain memberikan sanksi pidana bagi yang melakukan," kata anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa (15/1/2013 ). Sebelumnya, selain dijerat dugaan korupsi terkait proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) saat masih menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Djoko juga dijerat TPPU. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur soal pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh seorang terdakwa. Basarah mengatakan, Djoko tak perlu gusar atas penetapan pasal baru itu jika merasa hartanya sah secara hukum. Sebagai penegak hukum, kata politisi PDI-P itu, Djoko tentu tahu betul cara melindungi hartanya yang memang menjadi haknya. "Djoko juga berhak mendapat keadilan atas hartanya yang dia peroleh secara sah, baik dalam kapasitasnya sebagai perwira
tinggi Polri maupun kegiatan usaha lain yang sah. Jadi, biarkanlah proses hukum yang sudah dijalankan KPK berjalan sesuai koridornya," kata dia. Basarah menambahkan, terkait penggunaan Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor, KPK harus belajar dari proses hukum terdakwa Angelina Sondakh alias Angie. Dalam vonis Angie, majelis hakim Pengadilan Tipikor tak sependapat dengan jaksa KPK terkait penggunaan pasal tersebut. "Putusan itu (Angie) dapat dijadikan pelajaran bagi KPK untuk mengubah strategi penuntutannya dalam kasus Djoko agar tidak mengulangi kegagalannya pada tingkat pertama itu," kata Basarah. Seperti diberitakan, Djoko diduga menyembunyikan, menyamarkan, mengubah bentuk hartanya yang ditengarai berasal dari. Dalam kasus simulator SIM, Djoko diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang muncul dalam kasus ini mencapai Rp 100 miliar. Selain itu, Djoko juga diduga menerima aliran dana Rp 2 miliar dari pihak rekanan proyek simulator SIM. Pihak Djoko membantah semua sangkaan itu. Analisis : Dari kasus diatas telah melanggar kode etik publik. Karena telah menyembunyikan,
menyamarkan, mengubah bentuk hartanya yang ditengarai berasal dari pengadaan simulator SIM. Dalam kasus simulator SIM, Djoko diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Jelas telah menyalah gunakan harta negara dan membohongi publik karena ulah yang diperbuat sendiri. 4. Pengadaan Drying Centre
Kasus ini melibatkan 3 tersangka, yaitu Mucharror (mantan Kepala Sub Divre XI Bulog Jember), Ali Mansyur (karyawan Sub Bulog Jember), dan Gunawan Ng (rekanan Sub Bulog Jember yang juga direktur PT Agung Pratama Lestari, Jember ). Tersangka Mucharror dan Ali Mansyur ditengarai bukan pelaku utama. Konseptor pembangunan mesin DC I dan II maupun pengadaan gabah fiktif adalah petinggi Bulog di Jakarta, termasuk G, pengusaha rekanan bisnis Bulog.
Widjan disebut-sebut terlibat dalam kasus ini juga, yaitu pengadaan alat pengering gabah senilai Rp 62 miliar. Pengadaan itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Selain Widjanarko, kasus tersebut juga melibatkan Dirut Utama PT Agung Pratama Lestari (APL), Gunawan. Widjan dan Gunawan merupakan para pihak yang menandatangani dalam kontrak.Kasus ini ditangani oleh Kejagung karena locus delicti (tempat terjadinya tindak pindana) pencairan dana pengadaannya dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di kantor pusat Bulog. Sedang bank yang mendanai pengadaan alat pengering tersebut adalah Bank Bukopin. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Saat itu, Bukopin mengucurkan kredit kepada sebuah perusahaan swasta, untuk pembelian mesin alat pengering buatan Jepang guna operasionalisasi pusat pengeringan gabah (drying center) di Sub Divre XI Bulog, Jember, Jawa Timur. Namun, lantaran pencairan tersebut menyalahi prosedur (tidak ada jaminan kredit), kredit sebesar Rp 65 miliar macet. Kredit itu diberikan kepada pengusaha di Surabaya, Saudara NG. Ternyata ada 2 masalah prosedur dilanggar sehingga kreditnya pun macet. Mesin pengering gabah itu dibeli koperasi Bulog Subdivre XI Jember bekerja sama dengan PT Agung Pratama Jember namun dalam perjalanannya ada persoalan. Akhirnya Bulog memberi kompensasi pada PT tersebut untuk memasok gabah 7.200 ton per tahun selama tiga tahun. Tim penyidik Kejati Jawa Timur telah menetapkan Mucharor (kepala kantor Bulog Jember) dan Gunawan (bos PT Agung Pratama Lestari/APL) sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, Mucharror diduga juga terlibat kasus pengadaan gabah fiktif dan menerima upeti terkait pengadaan alat pengering gabah tersebut. Mucharror menerima komisi dari Gunawan. Mucharror menjelaskan bahwa pengadaan drying machine atau mesin pengering gabah merupakan kebijakan Perum Bulog pada tahun 2004 yang dilaksanakan tahun 2005 terhadap seluruh Bulog daerah. Untuk itu, menurut Mucharror, bila tindakan itu dinyatakan salah, seharusnya semua pimpinan Bulog di daerah juga harus ditahan karena juga mengerjakan program tersebut. Hal ini beralasan, sebab ide pembangunan mesin DC dan pengadaan gabah merupakan keputusan Bulog Jakarta yang tidak diketahui Bulog Jatim maupun Bulog Divre XI Jember. Ini berarti, Mukharor
dan Ali Mansyur hanya melaksanakan perintah. Untuk itu, melalui kuasa hukumnya Cholili, SH, pihaknya akan melakukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. (Arum, 2009) Analisis : Kasus Bulog Jember itu adalah dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Bulog
Sub Divisi Regional XI Jember Mucharror. Mucharror diduga terlibat dalam 3 kasus dengan tuduhan pengadaan gabah fiktif, pengadaan alat pengering gabah dan kasus raibnya 8.569 ton beras serta over kuota uji giling gabah, dan dugaan penyelewengan modal kerja.
BAB III KESIMPULAN Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. Pokok kode etika yang berlaku di jajaran pegawai yang bekerja dibawah instansi dan bagaimana peran etika yang diatur AIPI yang membawahi birokrasi seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan komisi KPK. Oleh karena itu, untuk tercapainya keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis, maka perlu ditetapkan bersama oleh seluruh anggota profesi. Apapun maksud yang hendak dicapai dengan membentuk dan ,menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik serta terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan seba gainya.
DAFTAR PUSTAKA
http://andryanisme.wordpress.com/2013/02/18/kode-etik-aparat-pengawasan-intern-pemerintahapip/ http://anggaardiana.blogspot.com/2013/02/aparat-pengawasan-interen-pemerintah.html http://sigit-rh.blogspot.com/2011/12/kode-etik-dan-standar-audit.html http://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.html http://www.blogster.com/adywirawan/kode-etik-kpk https://sites.google.com/site/zainurisite/Home/bpkp-lembagaku/standar-audit-kode-etik-auditor pemerintah-apip http://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html http://metyug.blogspot.com/p/kode-etik.html http://binabkdgunungkidul.wordpress.com/2014/05/09/contoh-format-sk-kode-etik-pns/ http://ririn21.blogspot.com/2011/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.html http://inspektoratdaerahdiindonesia.blogspot.com/2013/07/kode-etik-aparat-pengawasaninternal.html http://stdln.blogspot.com/2011/07/pengawasan-intern-oleh-apip_1229.html http://www.bpk.go.id/page/kode-etik-bpk-ri http://piskaarum.blogspot.com/2009/11/etika-dalam-akuntansi-sektor-publik.html http://septianidwii.blogspot.com/2013/01/penyimpangan-etika-profesi-akuntansi_5497.html http://windablog-klorofil.blogspot.com/2010/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
