Seminar Manajemen Pajak Equalisasi Informasi antara SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN
Oleh: 1. Danil Adyaputra (1110531013) 2. Dian Oktafiani (1110532023) 3. Gezi Pratiwi (1110533032)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2015
Equalisasi Informasi antara SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN 1. Pendahuluan Masih banyak Wajib Pajak yang melupakan sinkronisasi atau equalisasi antara Surat Pemberitahuan dengan laporan keuangan. Sekedar diingatkan kembali, bahwa fiskus akan dan harus berpatokan kepada Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai laporan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak kepada kantor pajak. Sedangkan Neraca dan Laporan Laba Rugi hanyalah lampiran atau pelengkap dari Surat Pemberitahuan. Keduanya (Neraca & Laporan Laba Rugi) bukan laporan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan. Karena itu, laporan keuangan saja belum cukup. Bagi fiskus, administrasi perpajakan yang baik mungkin lebih penting daripada laporan keuangan yang bagus. Equalisasi pajak adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Yang dimaksud hubungan disini adalah elemen laporan suatu jenis pajak merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Secara sederhana, equalisasi pajak adalah perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan dalam SPT PPh dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Oleh karena itu, manajemen khususnya bagian perpajakan harus jeli dan mahir menempatkan mana biaya yang menjadi objek ataupun tidak dan kapan penjualan tersebut diterbitkan faktur pajaknya dan dilaporkan PPN-nya. Agar ketika nantinya ditemukan perbedaan antara informasi yang fiskus dapatkan dari SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, wajib pajak (manajemen) dapat memjelaskan satu-persatu penyebab perbedaan sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya sanksi administrasi perpajakan.
2. Pembahasan 2.1 Equalisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Wajib Pajak seharusnya membuat equalisasi antara pos-pos di laporan keuangan komersial dan angka angka di SPT Tahunan PPh Badan. Setiap perpedaan angka antara laporan keuangan dengan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak wajib kudu mempersiapkan alasan-alasan yang rasional dan berdasar. Berdasar maksudnya, bahwa perbedaan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan maupun keputusan direktur jenderal pajak. SPT Tahunan PPh Pasal 21 berfungsi sebagai rekapitulasi dari semua objek-objek PPh Pasal 21. Sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21 seperti laporan keuangan interim, dilihat dari teknis perhitungan pajak, hanya sementara. Tetapi sementara lebih baik daripada tidak sama sekali. Seandainya tidak membuat SPT Tahunan PPh Pasal 21, tetapi taat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, maka SPT Masa tersebut tetap diakui dan Wajib Pajak telah melaksanakan sebagian kewajibannya. Angka-angka yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus dapat dijelaskan bersumber dari perkiraan apa saja. Saat membuat SPT Tahunan PPh Pasal 21 kita harus membuat equalisasi antara pos-pos biaya di Laporan Laba Rugi dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Equalisasi ini akan sangat bermanfaat. Setidaknya tidak akan terjadi penghitungan ganda (double accounting) objek PPh Pasal 21. Penghitungan ganda bisa dilakukan oleh Wajib Pajak saat membuat SPT Tahunan maupun pemeriksa pajak yang tidak mengerti sumber angka di SPT Tahunan PPh Pasal 21. Pemeriksa menduga objek PPh Pasal 21 belum dilaporkan di SPT Tahunan kemudian menghitung ulang (koreksi positif). Jika terjadi penghitungan ganda seperti itu tentu merugikan Wajib Pajak sendiri. Dalam penyusunan laporan laba rugi dan pengisian SPT Tahunan Badan, manajemen harus mengerti mana akun-akun yang seharusnya menjadi obyek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan. Bisa jadi ada biaya yang bukan merupakan komponen objek PPh Pasal 21 namun masuk dalam akun Objek PPh Pasal 21 dalam SPT PPh 21, demikian juga sebaliknya. Teknik equalisasi PPh Pasl 21, seperti yang diuraikan diatas, sama dengan PPh Pasal 23. Hanya saja karena PPh Pasal 23 tidak ada SPT Tahunan maka Wajib Pajak tetap harus membuat rekapitulasi SPT Masa. Harus jelas berapa pembayaran PPh Pasal 23 atas royalti, atas sewa, atas jasa teknik selama setahun.
Total pembayaran selama setahun masing-masing tahun pajak dapat diperinci. Kemudian sandingkan dengan biaya-biaya yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi. Sedangkan untuk Pasal 4 ayat 2, teknik equalisasinya sama dengan PPh pasal 23 yang berbeda hanya jenis penghasilannya. Pembayaran yang sudah dikenakan PPh Pasal 23 tidak dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jika dilakukan equalisasi, maka kita akan dapat mengetahui akun akun atau pos-pos mana yang dipotong PPh 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2. 2.2 Equalisasi antara SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN Dalam praktik pemeriksaan pajak standar, pihak pemeriksa umumnya menggunakan metode rekonsiliasi (equalisasi) guna membandingkan jumlah peredaran usaha menurut SPT PPh Badan berikut audit financial report-nya dan jumlah penyerahan yang dilaporkan perusahaan pada SPT Masa PPN. Jika jumlah peredaran usaha menurut SPT PPh Badan lebih besar dari SPT Masa PPN, perusahaan dianggap tidak/belum sepenuhnya memungut PPN atas penjualannya kepada pelanggan. Sedangkan apabila jumlah peredaran usaha menurut SPT PPh Badan lebih kecil daripada yang dilaporkan pada SPT Masa PPN, perusahaan mungkin patut diduga melakukan under declared revenue pada perhitungan PPh badannya. Perusahaan menghadapi situasi dilematis karena selisih harus dapat dijelaskan sehingga koreksi pemeriksaan dapat dihindari. Berikut adalah kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan (un-reconciled items) dalam equalisasi peredaran usaha antara SPT PPh badan dan SPT Masa PPN: a) Perbedaan waktu (timing difference) antara pengakuan pendapatan untuk kepentingan akuntansi komersial dengan penebitan faktur pajak. Dengan ketentuan baru mengenai tata cara penerbitan faktur pajak (fiskalisasi faktur komersial atau komersialisasi faktur pajak), perbedaan ini dapat diminimalkan. b) Perbedaan kurs yang dipakai dalam pencatatan pembukuan dan untuk penerbitan faktur pajak pada pendapatan perusahaan dengan mata uang asing. Umumnya, pendapatan dalam mata uang asing dibukukan perusahaan menggunakan kurs yang ditetapkan perusahaan, sementara
faktur pajaknya diterbitkan dengan memakai kurs mingguan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai acuannya. c) Adanya pendapatan yang merupakan penyerahan yang terutang PPN tetapi tidak dicatat dalam peredaran usaha oleh perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin mencatatnya dalam pos perkiraan ‘penghasilan lainlain’ (other income). d) Adanya unsur peredaran usaha yang dikecualikan dari (tidak dipungut) PPN-nya. e) Adanya unsur penyerahan yang menjadi obyek pemungutan PPN tetapi belum/bukan merupakan penghasilan perusahaan, seperti penerimaan uang muka. Perusahaan diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak karena secara kontrak, pembayaran diterima lebih dahulu daripada penyerahan BKP dan/atau JKP. f) Faktor penyebab lainnya, seperti: pemberian potongan harga tambahan setelah penerbitan faktur pajak (additional cash discount), misalnya apabila pelanggan bersedia melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati, kesalahan tulis, entry data, atau hitung (human errors) baik pada pencatatan pembukuan maupun saat pembuatan faktur pajak. Dalam konteks manajemen perpajakan yang baik, pekerjaan rekonsiliasi peredaran usaha ini dapat dilakukan secara periodic sesuai dengan sumber daya manusia (resources) yang ada. Perusahaan dengan volume penjualan besar, sering, retail/eceran dan melibatkan banyak outlet penjualan yang tersebar di beberapa wilayah, disarankan untuk melakukan rekonsiliasi dalam waktu yang relativ pendek, seperti basis triwulan, bulanan, atau bahkan dwi-mingguan atau mingguan. Sementara perusahaan dengan volume penjualan yang relative jarang dan hanya melibatkan satu titik penjualan dapat membuat rekonsiliasi peredaran usaha yang lebih fleksibel, seperti catur wulanan, semesteran atau bahkan basis tahunan. Penyusunan rekonsiliasi secara rutin-periodik akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui penyebab perbedaan, menelusuri un-reconciled items peredaran usaha, disamping juga untuk mengambil langkah antisipatif perbaikan apabila, misalnya ditemukan human errors baik dalam buku perusahaan ataupun dalam penerbitan faktur pajak perusahaan.
Agara terhindar dari koreksi yang tidak seharusnya, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu diantaranya:
Identifikasi pos-pos/akun-akun yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 21 atau biaya yang pajak masukannya
dikreditkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM. Identifikasi pos-pos/akun-akun neraca yang relevan. Buat perincian DPP PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 21 dan pajak masukan yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM. Mengingat saat pemotongan/pelaporan PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 21, PPN/PPnBM berbeda dengan saat pembukuan sebagai biaya, maka lakukan
equalisasi dengan memperhatikan perbedaan waktu ini. Identifikasi pemotongan PPh, pengkreditan PPN yang biayanya telah dilaporkan pada tahun pajak sebelumnya.Begitupun biaya pada tahun yang diperiksa namun pemotongan/pelaporan PPh dan pengkreditan PPNnya dilakukan pada tahun berikutnya. Ada kalanya pos biaya tertentu adalah gabungan dari biaya yang merupakan objek pemotongan PPh atau objek PPN juga sekaligus bukan merupakan objek pemotongan PPh atau objek PPN.
3. Kesimpulan Dalam audit
pajak
atau
pemeriksaan
pajak,
biasanya
fiskus
membandingkan informasi yang ada pada SPT Tahunan Badan dengan informasi di SPT Masa PPh maupun PPN. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, mengisi SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh maupun PPN, manajemen sebaiknya menyelaraskan ataupun menyesuaikan informasi mengenai pos-pos yang berkaitan yang ada di SPT. Perbedaan mungkin saja terjadi antara kedua sumber informasi tersebut. Biasanya terjadi karena beda waktu pelaporan, beda pengakuan pendapatan, pemakaian sendiri ataupun bonus dan selisih kurs. Jika ditemukan oleh fiskus perbedaan tersebut, manajemen akan bisa menjelaskan satu persatu dilengkapi dengan bukti yang akurat. Akan tetapi, jika perbedaan yang ditemukan oleh fiskus merupakan wujud kesengajaan wajib pajak (manajemen) dalam usaha mengecilkan ataupun menggelapkan pajak (tax evasion), maka wajib pajak beresiko terkena sanksi administrasi maupun pidana.
Daftar Pustaka Imam Santoso & Ning Rahayu. 2013. Corporate Tax Management. Jakarta: Ortax Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. Ekualisasi Omzet menurut PPh dan PPN diakses pada 18 Maret 2015 dari http://sulistnugroho.blogspot.com Grace. 2012. Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. TBP. Skripsi Universitas Bina Nusantara
