BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pangan dan Gizi adalah suatu gabungan kata yang sulit dipisahkan karena berbicara gizi haruslah menyangkut pangan dan bahan makanan, dan ini tidak berarti bahwa bahan pangan yang tidak bergizi menjadi tidak penting artinya. Peningkatan produksi pangan haruslah dikaitkan dengan program kecukupan pangan dan gizi bukan saja untuk memenuhi kecukupan Nasional tetapi juga bagi seluruh golongan rawan pangan dan gizi di Indonesia. Masalah ini perlu mendapat perhatian dan diharapkan ada pemikiran mengenai bagaimana cara pemerataan
pangan dan gizi tersebut ke lapisan masyrakat yang sangat
memerlukan. Membicaran masalh Pangan dan Gizi selalu menarik karena ia menyangkut yang paling asasi. Untuk mempertahankan eksistensinya (kesehatan, kegiatan, dan martabat) manusia berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia cenderung berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi dari sumber dayanya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain. Di Indonesia permasalahan pangan dan gizi menjadi lebih khusus lagi, karena pangan dan gizi bukan hanya sebagai “biological basic commodity” yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan yang normal. Pangan dan gizi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan hakiki rakyat Indonesia. Upaya untuk mencegah semakin memburuknya keadaan gizi masyarakat di masa datang perlu dilakukan dengan segera dan direncanakan sesuai masalah daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi. Keadaan ini diharapkan dapat semakin mempercepat sasaran nasional dan global dalam menetapkan program yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Sejalan dengan sasaran global dan perkembangan keadaan pangan dan gizi masyarakat, rumusan tujuan umum program pangan dan gizi tahun 2001-2005 yaitu menjamin ketahanan pangan tingkat keluarga, mencegah dan menurunkan masalah gizi, mewujudkan hidup sehat dan
status gizi yang optimal. Menyadari faktor penyebab masalah gizi yang sangat komplek dan arah kebijakan desentralisasi, maka perlu dirumuskan strategi program gizi khususnya pada program perbaikan
gizi
makro,
sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Menteri
Kesehatan
nomor:
1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan. 1.2 Tujuan Penulisan
1.
Mengetahui tujuan program pangan
2.
Mengetahui tujuan program gizi
3.
Mengetahui jenis program pangan
4.
Mengetahui jenis program gizi
5.
Mengetahui mengenai pendidikan yang menyangkut gizi
6.
Mengetahui jenis kebijakan pemerintah dalam jangka pendek, menengah, panjang dalam bidang pangan
7.
Mengetahui jenis kebijakan pemerintah dalam jangka pendek, menengah, panjang dalam bidang gizi
8.
Mengetahui konsep dasar manajemen penyusunan program pangan dan gizi
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Tujuan Program Pangan
Gizi seimbang merupakan aneka ragam bahan pangan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, baik kualitas (fungsinya), maupun kuantitas (jumlahnya).Masalah gizi menyebabkan kualitas SDM menjadi rendah. Adapun tujuan program pangan dan gizi yang dikembangkan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan. 2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. 3. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. 4. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : 1. 2.
Tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi non beras.
Pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan ini dioperasionalkan dalam bentuk 4 (empat) kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Peningkatan mutu intensifikasi yang dilaksanankan dalam bentuk usaha peningkatan produktivitas melalui upaya penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam rangka penerapan teknologi spesifik lokasi.
b.
Peluasan areal tanam (ekstensifikasi) yang dilaksanakan dalam bentuk pengairan serta perluasan baku lahan dan peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan pengolahan tanah, penggarapan lahan tidur dan terlantar.
c.
Pengamanan produksi yang ditempuh melalui penggunaan teknologi panen yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan bantuan sarana produksi terutama benih, pada petani yang lahannya mengalami puso.
d.
Rehabilitas dan konservasi lahan dan air tanah dan air tanah, dilaksanakan dalam bentuk upaya perbaikan kualitas lahan kritis/marginal dan pembuatan terasering serta embung dan rorak/jebakan air.
2.2 Tujuan Program Gizi
Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan visi pembangunan nasional melalui pembangungan kesehatan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Indonesia sehat 2010. Visi pembangunan gizi adalah mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi untuk mencapai status gizi keluarga yang optimal. Upaya untuk mencegah semakin memburuknya keadaan gizi masyarakat di masa datang perlu dilakukan dengan segera dan direncanakan sesuai masalah daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi. Keadaan ini diharapkan dapat semakin mempercepat sasaran nasional dan global dalam menetapkan program yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Oleh karena itu sebelum menetapkan program dari perencanaan maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tujuan dari program gizi. Tujuan program: 1.
meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak Balita
2.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan kegiatan pelayanan gizi ke seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan gizi baik di puskesmas maupun di posyandu untuk menurunkan prevalensi masalah gizi kurang dan gizi lebih
4.
Meningkatkan konsumsi energi dan protein pada balita yang gizi buruk yang benar-benar membutuhkan.
2.3 Jenis Program Pangan
Program Pangan mulai beroperasi di Indonesia sejak 40 tahun lalu. Sempat menutup operasinya tahun 1996, Program Pangan balik lagi ke Indonesia menyusul kekeringan yang sangat parah, krisis ekonomi dan kekisruhan politik tahun 1998. (Harun Mahbub) Jenis-jenis program pangan : a. Ketahanan Pangan b. Diversifikasi Pangan c. Kelembagaan Pangan d. Pola Konsumsi Pangan e. Usaha Pengolaan Pangan f. Keamanan Pangan
2.4 Jenis Program Gizi
1. Peningkatan pendidikan gizi; a.
Menyiapkan kerangka kebijakan dan menyusun strategi pendidikan gizi masyarakat;
b.
Mengembangkan materi KIE gizi;
c.
Menyebarluaskan materi pendidikan melalui institusi pendidikan formal, non formal, dan institusi masyarakat;
d.
Menyelenggarakan promosi secara berkelanjutan;
e.
Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan teknis dan manajemen
f.
Pembinaan dan peningkatan kemampuan petugas dalam program perbaikan gizi. 2 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang .
yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya : a.
Pemantauan dan promosi pertumbuhan;
b.
Intervensi gizi yang meliputi pemberian makanan tambahan, suplementasi obat program, dan fortifikasi bahan makanan;
c.
Tatalaksana kasus kelainan gizi;
d.
Pengembangan teknologi pencegahan dan penanggulangan masalah gizi kurang;
e.
Melakukan pendampingan. 3. Penanggulangan gizi lebih;
a.
Penyusunan kebijakan penanggulangan gizi lebih;
b.
Konseling gizi;
c.
Pengembangan teknologi pencegahan dan penanggulangan masalah gizi lebih. 4. Peningkatan surveilens gizi;
a.
Melaksanakan dan mengembangkan PSG, PKG, serta pemantauan status gizi lainnya;
b.
Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB;
c.
Meningkatkan SKPG secara lintas sektor;
d.
Pemantauan dan evaluasi program gizi;
e.
Mengembangkan jejaring informasi gizi. 5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluargasadar gizi;
a.
Fasilitasi upaya pemberdayaan keluarga antara lain melalui kader keluarga, positif deviant (pos gizi), kelas ibu;
b.
Menjalin kemitraan dengan lintas sektor, LSM, dunia usaha dan masyarakat;
c.
Mengembangkan upayaupaya pemberdayaan ekonomi kader dan keluarga;
d.
Fasilitasi revitalisasi Posyandu;
e.
Advokasi program gizi;
f.
Mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang gizi
2.5 Pendidikan Gizi
Secara Umum Pendidikan Gizi adalah Bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi pada masyarakat dikenal sebagai usaha perbaikan gizi, atau suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat khususnya golongan rawan (Bumil, Busui, balita). Sebagaimana pada pendidikan kesehatan tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku, pada pendidikan gizi juga diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu gizi yaitu perubahan pengetahuan gizi, sikap dan perilaku makan, serta keterampilan dalam mengelola makanan. Secara Khusus pendidikan gizi bertujuan 1. Membantu induvidu, keluarga dan masyarakat, agar dapat berperilaku positif sehubungan dengan pangan dan gizi. 2. Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan.
3. Merubah perilaku konsumsi makanan (food consumtion behavior) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan gizi, guna mencapai status gizi yang baik 4. Menyebarkan konsep-konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat . Tujuan akhirnya adalah keluarga sadar gizi. Dimana setiap keluarga mempunyai kemampuan atau pengetahuan dasar tentang gizi yaitu 1. Mampu mengetahui Fungsi makanan, 2. Mampu menyusun menu makanan sehari, 3. Mampu memkombinasikan beberapa jenis makanan, 4. Mampu mengolah dan memilih makanan, 5. Mampu menilai kesehatan yang berhubungan dengan makanan. Intinya, baik pendidikan gizi maupun pendidikan kesehatan pada masyarakat adalah mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu adanya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang nantinya terbentuk perubahan perilaku sadar gizi dan perilaku kesehatan kaidah-kaidah gizi dan kesehatan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah untuk merubah perilaku tidaklah langsung terjadi ketika pendidikan gizi dan kesehatan telah selesai dilakukan, dibutuhkan rencana dan strategi perubahan perilaku yang diinginkan, bisa dibuat berdasarkan keinginan pendidik/penyuluh atau keinginan sasaran (customer) peserta didik. Pendidikan gizi merupakan salah satu unsur yang terkait dalam meningkatkan status gizi masyarakat jangka panjang. Melalui sosialisasi dan penyampaian pesan-pesan gizi yang praktis akan membentuk suatu keseimbangan bangsa antara gaya hidup dengan pola konsumsi masyarakat. Pengembangan pedoman gizi seimbang baik untuk petugas maupun masyarakat adalah salah satu strategi dalam mencapai perubahan pola konsumsi makanan yang ada di masyarakat dengan tujuan akhir yaitu tercapainya status gizi masyarakat yang lebih baik. Masalah penting lain yang menyebabkan adanya kekurangan gizi adalah karena tiadanya informasi yang memadai. Sekalipun kurangnya daya beli merupakan halangan utama tetapi sebagian kekurangan gizi akan bisa diatasi kalau orang mengetahui bagaimana seharusnya memanfaatkan segala sumber yang dimilki.
Karena semua itu tampak begitu jelas, maka perubahan dalam kebiasaan makan merupakan jalan keluar yang menggelitik untuk mengatasi masalah makanan. Dengan demikian, pendidikan gizi merupakan proses pembiasaan rakyat untuk memanfaatkan sumber-sumber yang mereka miliki sambil membujuk untuk mengubah kebiasaan yang ada dan memerlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh sebagai suatu unsur di dalam suatu strategi gizi yang bersifat menyeluruh. Berikut ini merupakan beberapa contoh mengenai pendidikan gizi yang biasa diberikan kepada masyarakat: a.
Pemberian penyuluhan kepada ibu mengenai pentingnya ASI
b.
Pemberian
penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat difersifikasi pangan dalam
status gizi c.
Pemberian penyuluhan mengenai konsep gizi seimbang kepada masyarakat
d.
Pemberian penyuluhan kepada para ibu mengenai manfaat pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang masih menyusun
2.6 Jenis Kebijakan Pemerintah Jangka Pendek, Menengah, Panjang di Bidang Pangan
Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan hukum, serta tujuan dan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan ,
maka kebijakan dan program yang akan ditempuh
dikelompokkan dalam 1) Program jangka pendek (sampai dengan 5 tahun) 2) Program jangka menengah (5-10 tahun ) dan 3) Program jangka panjang (> 10 tahun) A. Program Jangka Pendek Program jangka pendek ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi pangan nasional dengan menggunakan sumberdaya yang telah ada dan teknologi yang telah teruji. Komponen utama program ini adalah 1. Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 Ha/tahun)
Ekstensifikasi lahan pertanian ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian, sehingga produksi pangan secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. Ekstensifikasi dilakukan terutama untuk kedelai, gula dan garam karena rasio impor terhadap produksi rbesa (30-70%). Lahan yang diperluas diperuntukkan bagi petani miskin dan tunakisma (< 0.1 Ha), tetapi memiliki keahlian/pengalaman bertani. Lahan kering yang potensial seluas 31 juta Ha dapat dimanfaatkan menjadi lahan usahatani. Sekarang ini baru 4 juta Ha lahan kering yang telah dibuka untuk area tanaman pangan dan perkebunan yang telah dibagikan kepada lebih dari 1 juta keluarga petani. Perluasan dilakukan di propinsi yang luas dan kaya seperti Kalimantan, Jambi, Irian Jaya dan Sumatra Selatan. Koordinator program ini adalah Departemen Pertanian didukung Depertemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kehutanan dan Perkebunan serta Pemda. Biaya yang diperlukan bagi ekstensifikasi lahan pertanian untuk kedelai dengan asumsi luas lahan pertanian yang dibuka adalah 140000 Ha/tahun dan biaya pembukaan lahan kering adalah 4 000 000/Ha dan biaya budidaya Rp 3,5 juta tahun maka kebutuhan biaya ekstensifikasi adalah 1,05 trilyun rupiah per tahun. Target kepemilikan lahan petani adalah 2 Ha (karena akan efisien) sehingga jumlah petani yang memiliki lahan 2 Ha akan bertambah 70000 petani/tahun. Biaya budidaya direvolving untuk tahun berikutnya sehingga tidak perlu mengalokasikan dana untuk yang sudah dibuka. Kenaikan produksi yang diharapkan adalah untuk kedelai 280 000 ton dengan masa tanam 2 kali. Untuk gula dan garam, ekstensifikasi dilakukan dengan memanfaatkan kembali lahan produksi gula dan garam yang telah beralih fungsi. 2. Intensifikasi Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktifitas pertanian. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan seperti Kerawang, Subang dan daerah pantura lainya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan propinsi lainnya. Penekanan program ini pada peningkatan pertanaman (dari 1 menjadi 2, dari 2 kali menjadi 3 kali ) dan ketepatan masa tanam didukung oleh adanya peralatan pertanian, kebutuhan air (jaringan irigasi baru), pupuk dan benih serta pengendalian hama penyakit terpadu.
Koordinator program ini adalah Deptan, didukung oleh Pemda, LAPAN, BATAN,LIPI, BPPT, PUSRI, PERTANI, Sang Hyang Seri, Bank dan Jasa Alsin Pertanian. Biaya program ini lebih diarahkan pada koordinasi antar instansi dan alokasi kredit usaha tani. Biaya koordinasi antar instansi dan pembinaan dimasukkan pada anggaran masing-masing departemen. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Lembaga Pemerintah Non departemen , seperti LAPAN berperan memberikan data dan informasi tentang iklim dan cuaca yang dapat dimanfaatkan petani dan pihak yang membutuhkan dalam berproduksi. BATAN dan LIPI berperan dalam menciptakan varietas padi dan palawija yang tahan kekeringan untuk mensuplai kebutuhan benih nasional. BPPT dan LIPI berperan dalam teknologi budidaya dan pasca panen.
Peningkatan produktifitas padi 10% per 5 tahun dapat mempercepat terwujudnya swasembada beras (konsumsi 100 kg/kapita/hari). Untuk kedelai swasembada sulit dicapai tanpa diimbangi dengan peningkatan luas areal kedelai secara signifikan. Produktifitas kedelai perlu ditingkatkan sebesar 50-100% diimbangi dengan penambahan luas areal 2-3 kali lipat dari yang ada sekarang. Produktifitas gula dan garam perlu ditingkatkan sebesar 50-100%, diimbangi dengan perluasan areal tebu dan garam. 3. Diversifikasi Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternatif selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternatif yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Dukungan sektor alat dan mesin dan kredit menjadi penting pada saat transformasi dari skala laboratorium menjadi skala industri agar proses produksi berjalan efisien. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi berperan dalam diversifikasi pangan melalui penyediaan teknologi diversifikasi pangan pokok alternatif (program RUSNAS). Koordinator kegiatan ini adalah Kantor Menristek dan Deptan, dibantu oleh P dan K, Informasi, BKKBN, Sosial dan Kesehatan.
4. Revitalisasi Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan
Revitalisasi/restrukturisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan diarahkan pada 1) penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi penanganan pasca panen yang kurang baik, 2) pencegahan bahan baku dari kerusakan dan 3) pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan produk pangan. Kegiatan yang dilakukan adalah implementasi alat mesin dan teknologi pasca panen yang efektif dan efisien ; perontokan dan pengeringan pada tingkat petani, pengumpul, KUD dan usaha jasa pelayanan alsin pasca panen di sentra produksi (beras, kedelai). Produktifitas industri gula ditingkatkan dengan modernisasi alat dan mesin pengolahan gula. Industri pangan non beras di sentra produksi didorong pengembangannya untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan baku menjadi produk pangan. Dengan demikian, industrialisasi dan agroindustri pangan akan berkembang dan tumbuh di pedesaan. Program ini akan berdampak luas kepada penyediaan lapangan kerja dan penurunan laju urbanisasi. Jenis industri pengolahan pangan yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi bahan baku dan adanya pasar. Paket teknologi serta alat dan mesin pasca panen dan pengolahan pangan yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga Deptan, Dep. Perindustrian, dan Dep Perikanan dan Kelautan, BPPT, LIPI dan PT serta Swasta dapat segera diterapkan setelah mendapat pengujian. Alokasi dana ditujukan pada penyediaan kredit alsin pasca panen dan pengolahan dan pengembangan sentra pengolahan pangan. Koordinator program adalah Deptan dan Depperin didukung oleh Bank, dan Asosiasi Alat dan Mesin Pertanian dan pengolahan Pangan. 5. Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Pangan Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan. Kemitraan antara lembaga perlu didorong untuk tumbuhnya usaha dalam bidang pangan. Koordinator kegiatan ini adalah Meneg Koperasi dan UKM dan Deptan dibantu oleh Depperindag. Alokasi dana untuk kegiatan ini berupa koordinasi antar departemen dan instansi untuk melahirkan kebijakan baru untuk kelembagaan pangan. Kebutuhan dana dibebankan pada anggaran masing-masing departemen.
6. Kebijakan Makro Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun. Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit usaha. Koordinator program ini adalah Departemen Keuangan dibantu oleh Departemen terkait dan Pemda. Masukan dapat diperluas dari swasta, lembaga petani dan koperasi. Alokasi dana diperlukan untuk rapat koordinasi dan penyusunan kebijakan antar instansi.
B.Program Jangka Menengah (5-10 tahun ) Program jangka menengah ditujukan pada pemantapan pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan efektip dan berdaya saing tinggi. Beberapa program yang relevan untuk dilakukan adalah 1.
Perbaikan undang-undang tanah pertanian termasuk didalamnya pengaturan luasan lahan pertanian yang dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan petani. Sistem bawon atau pembagian keuntungan pemilik dan penggarap, dsb.
2.
Modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian, penggunaan bibit unggul, alat dan mesin pertanian dan pengendalian hama terpadu dan pasca panen dan pengolahan pangan.
3.
Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan.
4.
Pengembangan prasarana dan sarana jalan di pertanian agar aktivitas kegiatan pertanian lebih dinamis.
C. 1.
Program Jangka Panjang (> 10 tahun) Konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola lebih efisien dan efektip, karena masuknya peralatan dan mesin dan menggiatkan aktivitas ekonomi dan pedesaan.
2.
Perluasan pemilikan lahan pertanian oleh petani.
2.7 Jenis Kebijakan Pemerintah Dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang di Bidang Gizi
1.
Strategi Jangka Pendek Kebijakan yang mendorong ketersediaan pelayanan meliputi: (i) Pelayanan gizi dan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang dilaksanakan 1970 sampai 1990-an, penimbangan anak balita di Posyandu yang dicatat dalam KMS; (ii) pemberian suplemen zat gizi mikro seperti tablet zat besi kepada ibu hamil, kapsul Vitamin A kepada anak balita dan ibu nifas; (iii) bantuan pangan kepada anak kurang gizi dari keluarga miskin; (iv) fortifikasi bahan pangan seperti fortifikasi garam dengan yodium, fortifikasi terigu dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2; dan (v) biofortifikasi, suatu teknologi budidaya tanaman pangan yang dapat menemukan varietas padi yang mengandung kadar zat besi tinggi dengan nilai biologi tinggi pula, varietas singkong yang mengandung karoten dan sebagainya. Kebijakan yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan, meliputi: (i) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin; (ii) Kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah; (iii) Pemberian makanan, khususnya pada waktu darurat; (iv) Pemberian suplemen zat gizi mikro, khususnya zat besi, Vitamin A dan zat yodium; (v) Bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin; dan (vi) Pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (Raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin. Kebijakan yang mendorong perubahan ke arah perilaku hidup sehat dan sadar gizi dilakukan melalui pendidikan gizi dan kesehatan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga khususnya kaum perempuan tentang gizi seimbang, termasuk pentingnya ASI eksklusif, MP-ASI yang baik dan benar; memantau berat badan bayi dan anak
sampai usia 2 tahun; pengasuhan bayi dan anak yang baik dan benar: air bersih dan kebersihan diri serta lingkungan; dan pola hidup sehat lainnya seperti berolah raga, tidak merokok, makan sayur dan buah setiap hari.
2.
Strategi Jangka Menengah Strategi perbaikan gizi dalam jangka menengah ini telah dicantumkan dalam instuksi presiden RI No. 14, tahun 1974. Kegiatan-kegiatan kebijakan tersebut yaitu kegiatan program yang memperbaiki gizi masyrakat diwujudkan dalam Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dan penanggulangan penyakit kekurangan vit.A, gondok endemic, serta anemia gizi besi.
3.
Strategi Jangka Panjang Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan meliputi: (i) Pelayanan kesehatan dasar termasuk keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular; (ii) Penyediaan air bersih dan sanitasi; (iii) Kebijakan pengaturan pemasaran susu formula; (iv) Kebijakan pertanian pangan untuk menjamin ketahanan pangan ditingkat keluarga dan perorangan, dengan persediaan dan akses pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan aman, termasuk komoditi sayuran dan buah-buahan; (v) Kebijakan pengembangan industri pangan yang mendorong pemasaran produk industri pangan yang sehat dan menghambat pemasaran produk industri pangan yang tidak sehat; dan (vi) Memperbanyak fasilitas olah raga bagi masyarakat. Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan atau kebutuhan pangan dan gizi, seperti: (i) Pembangunan ekonomi yang meningkatkan pendapatan rakyat miskin; (ii) Pembangunan ekonomi dan sosial yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat miskin; (iii) Pembangunan yang menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran; (iv) Kebijakan fiskal dan harga pangan yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi seimbang; dan (v) Pengaturan pemasaran pangan yang tidak sehat dan tidak aman. Kebijakan yang mendorong perubahan perilaku yang mendorong hidup sehat dan gizi baik bagi anggota keluarga: (i) Meningkatkan kesetaraan gender; (ii) Mengurangi beban kerja wanita terutama pada waktu hamil; dan (iii) Meningkatkan pendidikan wanita baik pendidikan sekolah maupun di luar sekolah.
2.8 Konsep Dasar Manajemen Penyusunan Program Pangan dan Gizi
Pada setiap proses perencanaan program pangan dan gizi setidak-tidaknya terdapat empat langkah pokok yang harus dilalui. Yang akan dibicarakan selanjutnya mengenai proses (planning) atau merumuskan suatu rencana (plan formulation). Sehubungan dengan itu yang akan dibahas adalah langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam rangka menyusun suatu rencana mencakup penahapan dalam pelaksanaannya atau implementasi daripada rencana yang telah dirumuskan. 1.
Penilaian status kini Pada langkah ini harus dilakukan upaya untuk mengetahui atau menilai situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Pengamatan situasi kini dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan atau dengan mengumpulkan informasi/data dari laporan-laporan atau publikasi yang ada.
2.
Penetapan tujuan dan sasaran
3.
Penyusunan strategi program
4.
Penahapan pelaksanaan
Masalah gizi adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun juga. Oleh karena itu harus dicari cara untuk menanggulanginya melalui berbagai tindakan. Perencanaan gizi memberikan perhatian dalam hal identifikasi dan desain penanganan untuk mengurangi masalah gizi kurang dan membantu dalam pembuatan keputusan memilih tindakan-tindakan yang akan diambil. Mengurangi masalah gizi kurang tersebut berkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan. Apabila hal ini benar maka cara yang paling baik untuk mengurangi gizi kurang adalah dengan peningkatan taraf ekonomi atau pendapatan golongan miskin, sehubungan dengan itu tidak lagi diperlukan perhatian khusus pada tujuan gizi. Seandainya asumsi tersebut benar maka program gizi tidaklah merupakan program yang penting. Tapi sebaliknya, apabila hal itu tidak benar, maka program gizi harus menempati posisis yang penting sejajar dengan program sektor-sektor lainnya baik secara tersendiri maupun secara terpadu dengan program lainnya. Perencanaan pangan dan gizi dilakukan untuk menyusun kebijakan maupun program guna rengurangi masalah gizi,
antara lain melalui penyediaan pangan yang tepat dan peningkatan pemanfaatannya.
Integrasi program pangan dan gizi ke dalam program pembangunan sosial-ekonomi lainnya dari tingkat nasional sampai tingkat lokal adlah merupakan hal yang penting karena sifat dari masalah
gizi yang multikompleks. oleh karena itu parameter gizi dapat digunakan sebagai indicator keberhasilan pembangunan.
Diagnosa permasalahan dan analisis situasi a.
siapa yang mengalami kurang gizi? (analisis penduduk, faktor ekologi, dan sumber daya).
b.
Apa tipe kurang gizi itu? (identifikasi masalah, hambatan, rintangan, pendorong).
c.
Berapa luas kasus gizi kurang itu? (analisis jumlah penderita, golongan penduduk, dan sebagainya).
d.
Dimana lokasi golongan sasaran
e.
Apakah yang menyebabkan kasus gizi kurang? (determinasi/penyebab) Formulasi tujuan spesifik
a.
apakah tujuan usaha perbaikan gizi nasipnal dan yang mana tujuan spesifik yang mengarah langsung ke intervensi gizi? (susun semua kebijakan gizi, pelayanan, program, dan sebagainya).
b.
apakah tujuan-tujuannya dapat terukur secara kuantitatif (penurunan penderiita, prioritas, dan sebagainya).
c.
berapa lamakah dampak pangan dan gizi akan timbul
Seleksi model Intervensi a.
tipe intervensi yang manakah yang paling efektif dapat memecahkan masalah?
b.
bagamana rencana intervensi disusun untuk kondisi di suatu daerah? ( pisahkan atas unit administrasi, sosial,kebijakan local, ekonomi,target ).
c.
berapa biaya intervensi pangan dan gizi? ( ini termasuk dampak gizi ).
d.
bagaimana intervensi dapat saling menunjang dengan intervensi lain?
e.
dapatkah intervensi pangan dan gizi yang spesifik menjadi bagian dari kegiatan pembangunan?
f.
dapatkah kebijakan program pembangunan berorientasi terhadap perbaikan konsumsi pangan golongan sasran yang sangat membutuhkan?
Pelaksanaan ( Implementasi ) a.
siapa lembaga, organisasi atau individu yang bertanggung jawab terhadap intervensi?
b.
bagaimana hubungan antar dan inter organisasi atau lembaga?
c.
dalam bentuk dan mekanisme apa lokasi pembiayaan?
d.
kapan waktu yang terbaik untuk pelaksanaan intervensi?
Evaluasi a.
apa keuntungan dari evaluasi?
b.
untuk siapa?
c.
apa kebutuhan spesifik dari konsumen?
d.
sampai sejauh mana intervensi dapat berhasil?
e.
apa pengaruhnya secara fisik dan tingkah laku golongan sasaran?
f.
apa penyebab kegagalan?
BAB III KESIMPULAN Pangan dan gizi merupakan hal terpenting dalam pembangunan manusia di indonesia. Masalah pangan yang biasanya sering dihadapi adalah ketersediaan pangan dan kerawaaan konsumsi pangan yang di pengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan dan adat kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan.Sementara permasalahan gizi tidak terbatas pada kondisi kekurangan gizi saja melainkan juga pada pembangunan manusia di indonesia. Sehingga masalah pangan dan gizi sangat mempengaruhi perkembangan manusia di indonesia. Adapun tujuan program pangan dan gizi yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan.
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. 3. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. 4. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Demi tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pangan dan gizi, membuat berbagai kebijakan mengenai pangan dan gizi, serta mengoptimalkan manajemen mengenai program pangan dan gizi.
