KERANGKA ACUAN KERJA(KAK) "RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 - 2022"
Uraian Pendahuluan
1.
Latar Belakang
Ketahanan Pangan sesuai UU No.18 tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan, hal tersebut menunjukkan bahwa pangan menjadi hak asasi manusia bagi setiap rakyat, sebagaimana telah diamanatkan terlebih dahulu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui persediaan pangan yang cukup, aman, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dimana status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan pengaruh pangan dan gizi sangat signifikan sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Masalah pangan dan gizi merupakan masalah pokok yang mendasari seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Ketahanan pangan dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi juga kandungan gizi didalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan artinya mengubah
1
pola pikir dalam melihat definisi hidup sehat dan seimbang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat banyak ahli bahwa nutrisi perlu diposisikan dalam sisi demand, dan ketahanan pangan dalam sisi supply, agar kekurangan gizi dapat diatasi secara komprehensif. Masalah pangan dan gizi di Indonesia berkontribusi cukup besar pada masalah global, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang merupakan nomor 4 terbesar di dunia. Saat ini hampir seluruh negara di dunia menghadapi berbagai bentuk permasalahan gizi, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro. Indonesia menjadi salah satu negara dengan permasalahan gizi yang cukup berat untuk segala usia. Dimana Indonesia menjadi satu diantara 17 negara di dunia antara lain Papua Nugini, Azerbaijan, Libya, Iraq dan Bhutan, yang mengalami permasalahan sekaligus yaitu anak pendek (stunting), kurus (wasting) dan kegemukan (overweight) pada balita. Selian itu pada tahun 2020, Indonesia akan memiliki puncak jumlah penduduk dengan usia produktif atau yang disebut dengan bonus demografi. Mayoritas penduduk pada saat itu akan berada pada usia produktif, sehingga kualitas generasi di masa tersebut akan menentukan peluang Indonesia menjadi negara maju atau sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Hal ini sangat tergantung kepada keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, aktif dan produktif. Lebih dari sepertiga anak usia sekolah di Indonesia tergolong pendek ketika memasuki usia sekolah yang merupakan indikator adanya kurang gizi kronis. Prevalensi gangguan pertumbuhan pada anak usia sekolah di Indonesia sebesar 30% di pedesaan dan 18% di wilayah perkotaan. Terlebih dari hasil penelitian beberapa daerah juga menunjukkan prevalensi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan juga masih tinggi. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa status gizi balita berdasarkan indikator BB/U menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi balita dengan berat – kurang (underweight) sebesar 1,2 % selama kurun waktu 6 tahun, dimana prevalensi balita dengan berat - kurang pada tahun 2007 sebesar 18,4% meningkat pada tahun 2010 menjadi 17,9% dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 19,6%. Sedangkan Prevalensi balita pendek (stunting) mengalami fluktuasi, dimana Prevalensi balita pendek (stunting) pada tahun 2007 sebesar 36,8% sempat menurun pada tahun 2010 menjadi 35,6%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 37,2%. Berbeda dengan status gizi anak balita berdasarkan indikator BB/TB yaitu Prevalensi balita 2
kurus secara keseluruhan yaitu prevalensi anak balita kurus dan sangat kurus yang mengalami penurunan pada periode yang sama, dimana prevalensi pada tahun 2007 sebesar 13,6% menjadi 12,1% pada tahun 2013. Dari hasil Riskesdas juga dapat diketahui bahwa status gizi anak umur 5-12 tahun secara nasional prevalensi anak pendek pada umur 5-12 tahun adalah 30,7% (12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek). Prevalensi sangat pendek terendah di DI Yogyakarta (14,9%) dan tertinggi di Papua (34,5%), sedangkan Provinsi Lampung berada nomor 2 setelah Papua dengan prevalensi sangat pendek diatas prevalensi nasional diantara 14 provinsi lainnya. Adapun Prevalensi kurus (menurut IMT/U) pada anak umur 512 tahun adalah 11,2% (4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus), terdapat 16 provinsi dengan prevalensi sangat kurus diatas nasional. Sedangkan Prevalensi anak gemuk (overweigth) pada anak umur 5-12 tahun masih sangat tinggi yaitu 18,8% (10,8% gemuk dan 8,8% sangat gemuk/obesitas). Prevalensi gemuk terendah di NTT (8,7%) dan tertinggi di DKI Jakarta (30,1%), dimana Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan prevalensi gemuk tertinggi kedua setelah DKI Jakarta diantara 15 provinsi lain diatas prevalensi nasional. Besar dan luasnya masalah gizi pada setiap kelompok umur menurut siklus kehidupan, antara lain seperti Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Ibu hamil KEK, kurang zat mikro (vitamin A, Zat besi, Iodium) dapat menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak, maka diperlukan kebijakan dan strategi dalam perbaikan gizi di setiap siklus kehidupan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembangunan pangan dan gizi merupakan investasi startegis yang akan berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan menggunakan ukuran IPM (Indek Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Index). Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan status gizi masyarakat. Pengukuran tingkat kualitas pembangunan manusia dengan menggunakan IPM tidak hanya memperhitungkan tingkat standar hidup warga negara saja. Namun IPM adalah diukur dengan menggunakan 3 dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup/AHH), dimensi pendidikan (harapan lama sekolah/HLS dan Rata-rata Lama Sekolah/RLS), serta dimensi ekonomi (pengeluaran per kapita). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi 3
Lampung, saat ini angka IPM Provinsi Lampung termasuk pada kategori sedang, namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya khususnya di Pulau Sumatera, angka IPM Provinsi Lampung justru berada pada posisi paling bawah. Dimana angka IPM Kabupaten Mesuji merupakan angka IPM terendah dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, yaitu pada tahun 2014 IPM Kabupaten Mesuji sebesar 58,71 dan 59,71 pada tahun 2015 dari perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,15 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,13 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,12 tahun, sedangkan pengeluaran per kapita pada tahun 2015 sebesar 37,26 juta rupiah. Gambaran kondisi IPM tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan Kabupaten Mesuji dimana angka kemiskinan Kabupaten Mesuji merupakan angka terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Mencermati kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah memiliki salah satu arah kebijakan umum pembangunan dalam Dokumen RPJMD 2017 – 2022 antara lain dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan kemiskinan dan peningkatan IPM. Mengingat pangan dan gizi menjadi kunci sukses pembangunan SDM maka keduanya selalu menjadi prioritas di dalam pembangunan. Sementara didalam penjabarannya, pembangunan pangan dan gizi merupakan aktivitas pembangunan multisektoral, mulai dari aspek produksi pangan di tingkat petani sampai dengan aspek konsumsi pangan di tingkat masyarakat dan perorangan. Selain itu masalah gizi di Indonesia dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga berencana, sanitasi dan faktor l ainya Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasiona Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2015 – 2019, demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2016 pada tanggal 13 Oktober 2016. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Mesuji Tahun 2017 – 2022 sebagai dokumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi secara terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mesuji 2017 – 2022. Atas dasar maksud tersebut maka pendekatan Multi – 4
sektor akan digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Mesuji Tahun 2017 – 2022, memungkinkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berpartisipasi dan mensinergikan program kerjanya dalam rangka perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Mesuji. Koordinasi lintas sektor menjadi komponen sangat penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi, dengan keterlibatan OPD terkait dengan intervensi langsung maupun tidak langsung. Pada penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Mesuji Tahun 2017 – 2022, yang menjadi koordinator adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji, adapun OPD yang terlibat dalam intervensi langsung antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan OPD yang berkaitan dengan Intervensi tidak langsung antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. 2.
Maksud dan Tujuan
Tujuan umum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Mesuji Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai panduan yang diacu dan arahan bagi OPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain di Kabupaten Mesuji untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Mesuji. Tujuan khusus antara lain: 1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral. 2. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder dan masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Mesuji. 3. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar mampu memetakan keadan pangan dan gizi, mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, mampu memilih intervensi yang sesuai dengan kondisi lokal, serta mampu memantau dan mengevaluasi 5
pembangunan pangan dan gizi. Sasaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji sebagai pedoman / action plan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pangan dan gizi.
3.
Sasaran
4.
Lokasi Kegiatan
Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi ini adalah di wilayah kabupaten Mesuji.
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017
6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen: ……………… Satuan Kerja: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
DATA PENUNJANG 7.
Data Dasar
-
8.
Standar Teknis
-
9.
Studi-Studi Terdahulu
-
10. Referensi Hukum
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 – 2019 - Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 - Keputusan Bupati Mesuji Nomor :B/ /I.02/HK/MSJ/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Mesuji Tahun 2017
6
RUANG LINGKUP 11. Lingkup Kegiatan
Ruang Lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut : a. Persiapan b. Survey Data Sekunder c. Analisa dan Kompilasi Data d. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)
12. Keluaran
Output yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini antara lain : a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Akhir(Buku RAD Pangan dan Gizi) c. Soft Copy Laporan (Plashdisk)
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Laporan – laporan terdahulu selama pelaksanaan pekerjaan
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
a. Form survey b. Alat Tulis Lengkap c. Perlengkapan survey
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
-
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Pekerjaan perencanaan ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK.
17. Persyaratan Kualifikasi
a. Ijin Usaha - SIUP Jasa Konsultansi - IUJK Perencanaan - SBU Jasa Non Konstruksi b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. SPT Tahun 2016. c. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Konsultansi kurun waktu 4 Tahun terakhir
18. Personil
Posisi Tenaga Ahli: Team Leader/Ahli Pangan dan Gizi
7
dan
Kualifikasi S1 Teknologi Pertania/ S1Teknologi Pangan/Kesehat an Masyarakat/, Pengalaman minimal 3 (tiga)
Pendampingan
Jumlah Orang 1
tahun di bidangnya Sub Tenaga Ahli Asisten Ahli S1 Teknologi Pangan dan Pertania/ Gizi S1Teknologi Pangan/Kesehatan Masyarakat/, Pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidangnya
1
Tenaga Pendukung Surveyor SMA/SMK, Pengalaman 2 (dua) Tahun. Tenaga Administrasi
1
SMA/SMK, Pengalaman 2 (dua) Tahun
1
19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan No .
MINGGU KE -
URAIAN KEGIATAN
1
1
Persiapan
2
Survey Data Sekunder
3
Analisa dan Kompilasi Data
4
Penyusunan Laporan ( RAD )
2
3
4
5
6
7
8
LAPORAN
20. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan antara lain memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, pemahaman terhadap kerangka acuan kerja, metode pelaksanaan dan kondisi wilayah. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
21. Laporan Akhir
Laporan Akhir merupakan laporan penyempurnaan dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Akhir berupa buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji Tahun 2017 – 2022 antara lain memuat :
8
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI PEMBANGUNAN BAB III : RENCANA AKSI MULTI SEKTOR BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI : PENUTUP Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan plesdisk. HAL-HAL LAIN 22. Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
23. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
PERSIAPAN Kegiatan yang termasuk dalam tahapan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : a. Melakukan studi literatur dalam rangka penyediaan data-data awal/ data sekunder. b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait di Daerah. SURVEY DATA SEKUNDER a. Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan survei ke berbagai dinas/instansi/lembaga terkait; b. Memilih dan memilah data yang terkumpul hasil survey data sekunder; c. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan dalam penyusunan laporan akhir (Buku Rencana Aksi Daerah). ANALISA DAN KOMPILASI DATA Kegiatan yang termasuk dalam tahapan pekerjaan ini adalah melaksanakan pengolahan dan analisis data. Data sekunder hasil survey diolah menjadi data valid sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah. TAHAP PELAPORAN Data-data yang telah terkumpul, tersusun dan dipilah, serta dianalisis dituangkan dalam dokumen pelaporan yang terdiri dari laporan pendahuluan, dan laporan akhir.
9
DUKUNGAN INSTANSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji akan memberikan arahan/mendampingi konsultan dalam pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji Tahun 2017 - 2022. Brabasan,
…………… Maret 2017
Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen
……………………………….. .
NIP.
10
……………….....
