ANALISIS LINGKUNGAN EXTERNAL DAN INTERNALDeskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
semoga bermanfaatFull description
documentDeskripsi lengkap
Makalah ini tentang sengketa yang terjadi dalm dunia bisnis dan penyelesaiannyaDeskripsi lengkap
penyelesaian sengketa pajakFull description
untuk permohonan sengketa
sengketa hak tanah ulayat di papua.
Full description
Deskripsi lengkap
Full description
BAB I PENDAHULUAN
I.1. I.1. Latar Latar Belaka Belakang ng Indone Indonesia sia merupa merupakan kan negara negara agrar agraris is yang yang diman dimanaa mata mata pencah pencahari arian an mayoritas penduduknya bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang disebut juga negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kela kelaut utan an teta tetapi pi juga juga dala dalam m peng pengol olah ahan an pert pertan ania ian. n. Perke Perkemb mban anga gann sektor sektor perkebunan merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang sangat besar. Akibat Akibat eksplo eksploita itasi si kekaya kekayaan an alam alam yang yang menyeb menyebabk abkan an kerusa kerusakan kan alam alam dan lingkungan serta tanpa memperduliukan kesejahteraan masyarakat sekitar untuk memperkaya pemilik perusahaan. enurut !ahana Lingkungan "idup Indonesia #!AL"I$ terdapat perusahaan% perusahaan yang didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan sepanjang tahun &'1& merusak lingkungan dan temuan diperkuat dengan gerakan masyarakat sipil untuk mendesak tanggung ja(ab korporasi atas dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan. )alam data !AL"I ada *+ perusahaan diantaranya pihak B,dan S(asta. Beber Beberap apaa contoh contoh perusa perusahaa haann yang yang melaku melakukan kan pelang pelanggar garan an perusa perusakan kan lingkungan yaitu P. -asional Sago Prima #-SP$ yang bertanggung ja(ab atas terjadinya kebakaran hutan di Provinsi /iau. Perusahaan yang dilaporkan oleh !AL"I yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda /iau. P. P. -asional Sago Prima diduga kuat membakar areal hutan. 0obaran api membakar 1.*'' hektar hutan di aman -asional iam2 Siak 0ecil2 Bukit Batu di kabupaten Bengkalis dan Siak. ercatat sebanyak 3.435 hektar lahan terbakar2 lahan yang terbanyak terbakar dikabupaten eranti untuk memperluas lahan dan kebakaran tersebut mengakib mengakibatkan atkan asap yang menggang mengganggu gu kehidupan kehidupan dan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat disekitarnya. Putusan ajelis "akim Pengadilan -egeri 6akarta Selatan #P- 6aksel$ yang memenangkan gugatan 0ementerian Lingkungan "idup dan 0ehutanan #0L"0$ terhadap P -asional Sago Prima #-SP$ yang beroperasi di 0abupaten 0epulauan
1
eranti2 /iau2 merupakan sejarah keadilan lingkungan di Indonesia. Pasalnya2 hampir seluruh isi gugatan yang diajukan penggugat dikabulkan ajelis "akim. P -asional
Sago Prima harus
membayar
gugatan yang mencapai
nilai
/p12'5&271*27&&23''2% sebagai uang ganti rugi dan biaya pemulihan lahan yang terbakar. I.&. /umusan asalah Apa yang mendasari pembakaran hutan merupakan kegiatan melanggar •
• •
hukum8 Siapa saja pihak yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan8 Bagaimana proses penegakan hukum lingkungan8
I.*. ujuan engetahui aturan perundang%undangan yang mengatur mengenai lingkungan •
• •
hidup eningkatkan pentingnya kesadaraan untuk menjaga kelestarian lingkungan eningkatkan (a(asan mengenai proses hukum yang terjadi
BAB II PEMBAHASAN
II.1. Pengertian "ukum Lingkungan "ukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum2 merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi2 segi hukum pidana2 dan segi hukum perdata.
2
"ukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan #lingkungan hidup$2 di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi2 termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad%jasad hidup lainnya. "ukum lingkungan dibagi menjadi dua yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. a. "ukum Lingkungan odern )alam hukum lingkungan modern2 ditetapkan ketentuan dan norma% norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus%menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi%generasi mendatang. "ukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan2 sehingga sifat dan (aktunya juga mengikuti sifat dan (atak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. )engan orientasi kepada lingkungan ini2 maka "ukum Lingkungan odern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral2 selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan (ataknya yang lu(es. b. "ukum Lingkungan 0lasik "ukum Lingkungan 0lasik menetapkan ketentuan dan norma%norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber%sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin2 dan dalam jangka (aktu yang sesingkat%singkatnya. "ukum Lingkungan 0lasik bersifat sektoral2 serta kaku dan sukar berubah. ochtar 0usumaatmadja mengemukakan2 bah(a sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik2 sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan "ukum Lingkungan di Indonesia. "ukum Lingkungan #illieu recht$ adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam #-aturalijk milleu$ dalam arti seluas%luasnya. /uang
3
lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. engingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah2 maka "ukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas "ukum Pemerintahan #bestuursrecht$. "ukum Lingkungan merupakan
instrumentarium
yuridis
bagi
pengelolaan lingkungan hidup2 dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah%kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. ,ntuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan 9Asas%asas ,mum Pemerintahan yang Baik: #Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur;eneral Principles of ood Administration$. "al ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
II.&. Aspek "ukum Lingkungan II.&.1. "ukum Pidana "ukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan%peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana2 serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. enurut Prof. oeljatno2 S." "ukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara2 yang mengadakan dasar% dasar dan aturan%aturan untuk< a. enentukan perbuatan%perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang2 dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. enentukan kapan dan dalam hal%hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan%larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan c. enentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono2 pada prinsipnya "ukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan 4
umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. II.&.&. "ukum Perdata "ukum Perdata ialah aturan%aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan ke(ajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. "ukum perdata dibedakan menjadi dua2 yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. "ukum perdata material mengatur kepentingan% kepentingan perdata setiap subjek hukum. "ukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Sistematika "ukum Perdata enurut ilmu pengetahuan2 hukum perdata sekarang ini la=im dibagi dalam empat bagian2 yaitu < 1$ "ukum tentang orang atau hukum perorangan # persoonenrecht $ yang antara lain mengatur tentang < a. >rang sebagai subjek hukum. b. >rang dalam kecakapannya untuk memiliki hak%hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak%haknya itu. &$ "ukum kekeluargaan atau hukum keluarga # familierecht $ yang memuat antara lain < a. Perka(inan2 perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan suami dan istri. b. "ubungan hukum antara orangtua dan anak%anaknya atau kekuasaan orang tua # ouderlijke macht $.
II.&.*. "ukum Administrasi "ukum administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi2 yaitu hubungan antara (arga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. # R. Abdoel Djamali $. Selama ini pemerintah harus memberikan Sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam rangka
5
melakukan penegakan hukum lingkungan. )isamping sanksi%sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana. ,paya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengan ke(enangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum2 dalam rangkan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini2 maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan penegakan hukum lingkungan #primum remedium$. 6ika sanksi administrasi dinilai tidak efektif2 berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas #ultimum remedium$. Berdasarkan jenisnya ada beberapa jenis sanksi administaratif yaitu< a. Paksaan pemerintahan )iuraikan sebagai tindakan%tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau #bila masih$ melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para (arga karena bertentangan dengan undang% undang. b. Penarikan kembali keputusan #ketetapan$ yang menguntungkan #i=in pembayaran2 subsidi$. Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang%undangan. "al ini tidak termasuk apabila keputusan #ketetapan$ tersebut berlaku untuk (aktu yang tidak tertentu dan menurut sifanya 9dapat diakhiri: atau diatrik kembali #i=in2 subsidi berkala$. Instrument hukum lingkungan administratif2 antara lain< 1$ &$ *$ ?$
Peri=inan lingkungan Amdal;,0L % ,PL Baku utu Lingkungan Pajak dan retribusi lingkungan
Sangsi Administratif antara lain< 1$ eguran tertulis &$ Paksaan pemerintah Sarana penegak hukum administratif antara lain< 1$ Paksaan pemerintah atau tidakan paksa # Bestuursdwang$ &$ ,ang paksa #Publiekrechtelijke dangsom$ *$ Penutupan tempat usaha #Sluiting van een inrichting $
6
?$ Penghentian kegiatan mesin perusahaan # Buitengebruikstelling van een toestel $ 3$ Pencabutan i=in melalui proses teguran2 paksaan pemerintah2 penutupan dan uang paksa.
II.*. @ontoh 0asus Perusakan Lingkungan Anak usaha P Sampoerna Agro bk #S/>$2 P -ational Sago Prima #-SP$2 digugat 0ementerian Lingkungan "idup dan 0ehutanan #0L"0$ terkait kebakaran hutan di Sumatera. P -ational Sago Prima #-SP$ adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian2 perindustrian2 perdagangan dan pengangkutan darat dan telah memperoleh I=in ,saha Pemanfaatan "asil "utan%Bukan 0ayu seluas &1.?14 hektar di 0abupaten 0epulauan eranti Provinsi /iau2 berdasarkan Surat 0eputusan enteri 0ehutanan /epublik Indonesia -omor< S0.55;enhut%II;&'1* tanggal ? ebruari &'1*. Perseroan mulai mengoperasikan pabrik pengolahan pati sagunya yang pertama pada akhir )esember &'11. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar **.''' ton pati sagu per tahun. )engan mulai beroperasinya pabrik pati sagu tersebut2 Perseroan sudah mulai memproduksi produk pati sagunya yang bermerek Prima Starch. Adapun kegiatan P -SP adalah menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu2 menjalankan budidaya tanaman sagu2 menjalankan usaha industri pengelolaan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu2 menjalankan usaha pengusahaan hutan2 serta mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan. Pada *' 6anuari &'1? hingga pertengahan aret &'1?2 didukung hasil verifikasi lapangan menggunakan data satelit modis #erra Aua$2 telah terjadi kebakaran hutan di areal P -SP2 tepatnya di petak tanaman sagu belum produktif seluas &.''' hektar dan petak tanaman produktif seluas 1.''' hektar. 6adi2 luas petak terbakar pada ka(asan P -SP adalah *''' hektar.
7
9)ari hasil monitoring pemantauan persidangan selama &1 kali sidang2 terbukti P -SP melakukan tiga perbuatan mela(an hukum< melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup2 melakukan usaha tanpa adanya Analisa engenai )ampak Lingkungan #A)AL$2 serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran2: kata Lovina Soenmi2 tim monitoring peradilan riau corruption trial di 6akarta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan2 P -SP telah terbukti lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. "al ini berdasarkan keterangan saksi /omy ambun yang menerangkan bah(a saat mendatangi areal konsesi P -SP2 ia melihat adanya areal lahan yang sudah terbakar2 areal yang sedang terbakar2 serta areal yang terbakar tanpa pemadaman api. /omy tidak menemukan menara pemantau api maupun plang larangan atau himbauan kebakaran di lahan P -SP yang terbakar. Selain lalai mengantisipasi kebakaran hutan di lahannya2 P -SP juga terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian 8
dan pencegahan kebakaran. "al ini terbukti dari keterangan saksi /omy ambun yang melihat lahan P -SP terbakar tanpa upaya pemadaman serta tidak ada plang tanda larangan kebakaran di lahan yang terbakar itu. /omy juga mengatakan bah(a unit pemadaman kebakaran P -SP baru dibentuk pada 6anuari &'1? dan belum
pernah
mendapat pelatihan
pemadaman
kebakaran
sebelumnya2
perlengkapan yang digunakan masih minim.Saat kebakaran2 mesin yang digunakan hanya satu buah. Ahli Bambang "ero Saharjo menelaskan tidak menemukan sarana dan prasarana apa saja yang ada di lokasi P -SP saat ia melakukan proses verifikasi lapangan. 9"anya satu yang saya temukan2 yaitu papan pengumuman yang terlihat masih baru. enara pemantau api saya tidak menemukannya.:
Atas fakta tersebut2 0ementerian Lingkungan "idup dan 0ehutanan #0L"0$ mendaftarkan gugatan perbuatan mela(an hukum kepada P -SP pada a(al >ktober &'13 di Pengadilan -egeri 6akarta Selatan. )i dalam berkas gugatan2 P -SP dianggap melakukan tiga perbuatan mela(an hukum< melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
9
hidup2 melakukan usaha tanpa adanya Analisa engenai )ampak Lingkungan #A)AL$2 serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran. )i sisi lain2 P -SP selaku tergugat mengakui telah terjadi kebakaran di lahan mereka2 namun membantah mereka melakukan pembakaran dan membiarkan terjadinya kebakaran di lahan mereka. ergugat juga membantah luas area terbakar *''' hektar. enurut mereka2 penggugat tidak pernah melakukan pengukuran maupun pemeriksaan terhadap koordinat (ilayah kebakaran dan hanya menerka atau mengira%ngira saja angka *''' hektar tersebut. Selain itu2 tergugat menyatakan telah memiliki A)AL serta sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana disyaratkan peraturan perundang%undangan. II.*.1. "asil Analisis Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan2 P -SP telah terbukti lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. "al ini berdasarkan keterangan saksi /omy ambun yang menerangkan bah(a saat mendatangi areal konsesi P -SP2 ia melihat adanya areal lahan yang sudah terbakar2 areal yang sedang terbakar2 serta areal yang terbakar tanpa pemadaman api. /omy tidak menemukan menara pemantau api maupun plang larangan atau himbauan kebakaran di lahan P -SP yang terbakar. Saksi -asrullah menerangkan tanaman yang terbakar berupa sagu2 gambut2 pakis2 dan ranting%ranting kayu. Selaku karya(an P -uansa Perti(i2 pihak yang dihubungi dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menggerakkan alat berat untuk memadamkan kebakaran2 -asrullah menjelaskan pihaknya baru dihubungi ketika api sudah besar membakar areal P -SP. Begitu pun saksi Samsuar dan Acat dari pihak tergugat2 mengakui adanya kebakaran yang terjadi di lahan P -SP. Ahli Bambang "ero Saharjo mendatangi areal P -SP dan memastikan (ilayah mana saja yang terjadi kebakaran di areal tersebut. Ia bersama ahli Basuki !asis mengambil sampel dan mengukur luas areal yang terbakar dari data hotspot2 peta areal kerja P -SP yang terbakar2 serta
10
verifikasi lapangan. 0esimpulannya2 terjadi kebakaran di lokasi tidak produktif sekitar &''' hektar dan lokasi produktif sekitar 1''' hektar. Ahli Bambang "ero menerangkan akibat adanya kebakaran pada petak%petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif tersebut menyebabkan adanya masalah emisi gas pada atmosfer dan gambut yang telah terbakar menjadi ancaman serius karena gambut tidak bisa kembali lagi. 0ebakaran tersebut telah melepaskan gas%gas rumah kaca sebagai berikut< &5.''' ton karbon2 7.?3' ton @>&2 742&4 ton @"?2 ?*2?5 ton ->C2 1&'27+ ton -"*2 1''215 ton >*2 1.5?42&3 ton @> serta &.1'' ton partikel. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli 0erusakan anah2 Basuki !asis2 perbuatan P -SP telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut. Ini melanggar Peraturan Pemerintah -omor ? ahun &''1. 0erusakan gambut itu ditunjukkan dengan parameter%parameter subsidence2 p" tanah2 @ >rganik2 -itrogen tanah2 total mikro organisme tanah2 total fungi2 respirasi tanah2 porositas2 bobot isi tanah2 penurunan keragaman spesies dan populasi flora dan fauna. Selain lalai mengantisipasi kebakaran hutan di lahannya2 P -SP juga terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran. "al ini terbukti dari keterangan saksi /omy ambun yang melihat lahan P -SP terbakar tanpa upaya pemadaman serta tidak ada plang tanda larangan kebakaran di lahan yang terbakar itu. /omy juga mengatakan bah(a unit pemadaman kebakaran P -SP baru dibentuk pada 6anuari &'1? dan belum pernah mendapat pelatihan pemadaman kebakaran sebelumnya2 perlengkapan yang digunakan masih minim.Saat kebakaran2 mesin yang digunakan hanya satu buah. 0eterangan saksi -asrullah yang mengatakan bah(a perusahaannya dihubungi oleh tergugat untuk memadamkan kebakaran2 menjadi bukti bah(a sarana prasarana P -SP tidak memadai untuk memadamkan api di (ilayahnya. Ahli Bambang "ero Saharjo menelaskan tidak menemukan sarana dan prasarana apa saja yang ada di lokasi P -SP saat ia melakukan proses verifikasi lapangan. 9"anya satu yang saya temukan2 yaitu papan
11
pengumuman yang terlihat masih baru. enara pemantau api saya tidak menemukannya.: Peraturan Pemerintah -omor ? ahun &''1 tentang Pengendalian 0erusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan 0ebakaran "utan dan atau Lahan menyatakan bah(a P -SP (ajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lokasi usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1? Ayat #&$2 yaitu< 1$ Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan &$ Alat pencegahan kebakaran hutan dan;atau lahan *$ Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan;atau lahan ?$ Perangkat organisasi yang bertanggung ja(ab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan;atau lahan 3$ Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan;atau lahan secara berkala. Peraturan enteri 0ehutanan -omor 1& ahun &''7 tentang Pengendalian 0ebakaran "utan2 P -SP harus memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang2 terdiri dari< 1$ Peralatan tangan &$ Perlengkapan perorangan *$ Pompa air dan kelengkapannya ?$ Peralatan komunikasi 3$ Pompa bertekanan tinggi +$ Peralatan mekanis a$ Peralatan transportasi b$ Peralatan logistik2 medis dan SA/ c$ edung Peraturan Pemerintah -omor ?3 ahun &''? Pasal &* Ayat #1$ huruf d tentang Perlindungan "utan menyatakan terkait dengan pengendalian pencegahan kebakaran2 P -SP juga harus memenuhi ketentuan dengan cara< 1$ elakukan inventarisasi lokasi ra(an kebakaran hutan &$ enginventarisasi faktor penyebab kebakaran *$ enyiapkan regu%regu pemadam kebakaran
12
?$ embuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan 3$ engadakan sarana pemadaman kebakaran hutan +$ embuat sekat bakar. engenai P -SP yang melakukan usaha tanpa adanya Analisa engenai )ampak Lingkungan "idup #A)AL$2 saksi /omy ambun menjelaskan bah(a saat ia melakukan penyidikan2 pihak perusahaan menerangkan tidak ada A)AL atas nama P -SP2 yang ada hanya A)AL atas nama P -ational imber D orest Product. Begitupun keterangan saksi -elson Sitohang dari Badan Lingkungan "idup Provinsi /iau yang mengatakan tidak pernah melihat dokumen A)AL atas nama P -SP. Berdasarkan fakta%fakta yang telah terungkap di persidangan2 terbukti P -SP telah lalai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup2 terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran2 serta melakukan usaha tanpa adanya analisa mengenai dampak lingkungan hidup. )engan demikian2 jelas bah(a unsur%unsur perbuatan mela(an hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1*+3 0,"Perdata telah terpenuhi oleh P -SP selaku tergugat. Pasal 45 Ayat #1$ ,, *&;&''7 menyatakan setiap penanggung ja(ab usaha dan;atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan;atau perusakan lingkungan hidup2 menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup2 (ajib membayar ganti rugi dan;atau melakukan tindakan tertentu. Peraturan enteri Lingkungan "idup -omor 5 ahun &'1? tentang 0erugian Lingkungan "idup Akibat Pencemaran dan;atau 0erusakan Lingkungan "idup Pasal ? Ayat #1$ bah(a penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli2 maka ahli yang ditunjuk menguraikan kerugian yang diakibatkan tindakan kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan P -SP. Lahan yang terbakar adalah seluas *''' hektar2 maka kerugian akibat lingkungan hidup
sebagai
berikut< kerusakan
ekologis senilai /p
&&*.++'.3''.'''2 kerusakan ekonomi /p 73.3'5.7&&.3''2 dan biaya
13
pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik -SP senilai /p 53*.5?3.3''.'''. II.*.&. 0esimpulan dan /ekomendasi Bah(a benar telah terbukti P -ational Sago Prima lalai menjaga lahannya sehingga menyebabkan kebakaran seluas *.''' hekar di dalam arealnya. 0arena perbuatannya itu2 P -ational Sago Prima telah merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum2 maka harus membayar ganti kerugian. 1$ enyatakan P -ational Sago Prima #tergugat$ telah melakukan Perbuatan elanggar "ukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada 0ementerian Lingkungan "idup #penggugat$ melalui kas negara sebesar /p *17.1+4.?&&.3'' #iga ratus sembilan belas milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah$ &$ enghukum P -ational Sago Prima #tergugat$ membayar biaya pemulihan lingkungan terhadap hutan yang terlah terbakar secara tunai kepada 0ementerian Lingkungan "idup #penggugat$ melalui kas negara sebesar /p 53*.5?3.3''.''' #ujuh ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah$. *$ emerintahkan P -ational Sago Prima #tergugat$ untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas *''' hektar yang berada di dalam areal tergugat.
14
BAB III PENUTUP
III.1. 0ESIP,LA)ari study kasus diatas2 bah(a benar telah terbukti P -ational Sago Prima lalai menjaga lahannya sehingga menyebabkan kebakaran seluas *.''' hekar di dalam arealnya. 0arena perbuatannya itu2 P -ational Sago Prima telah merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum2 maka harus membayar ganti kerugian III.&. SA/APerusahaan harus mematuhi hasil putusan dari P- 6akarta Selatan #6ika tidak •
•
mengajukan Banding$ Pembekuan sementara perusahaan hingga memenuhi persyaratan mengenai lingkungan hidup2 sistem pencegah2 pengendalian2 dan pemulihan lahan akibat
•
kebakaran hutan Penegakkan hukum lingkungan harus terus dilakukan guna menjaga kelestarian
•
lingkungan hidup dan ekosistem. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tebang pilih
DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_ligkuga. )i Akses pada & oktober
&'1+ pukul &'.13 !IB.
15
http<;;rct.or.id;indeC.php;bentangan;?47%pt% national%sago% prima%harus% bayar%rp% 1%triliun% lebih%guna% ganti%rugi% kerusakan%lingkungan% hidup%akibat% kebakaran. )i Akses pada & oktober &'1+ pukul &1.?3 !IB. http://tekikligkugamalaha"ati.#logspot.$o.id/2012/03/hukum% ligkuga.html. )i Akses pada & oktober &'1+ pukul &'.'' !IB.
http<;;(((.rct.or.id;indeC.php;berita;?7'%majelis% hakim%agar% menghukum%pt% national% sagu% prima% denda%rp% 1%triliun% karena%karhutla% seluas%*% '''%hektar. )i Akses pada & oktober &'1+ pukul &1.*3 !IB.
