PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA
Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan, demikian sengketa pemilihan didefinisikan. Sengketa pemilihan setidaknya timbul atas dua hal: (1) perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (2) pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari pihak lain. Baik perbedaan penafsiran maupun penolakan, dapat saja terjadi antar peserta pemilihan maupun antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sepanjang tahapan penyelenggaraan berlangsung. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Lalu bagaimana peran Pengawas Pemilu terhadap sengketa pemilihan yang terjadi?
Apakah ada perbedaan antara sengketa pemilihan dan pelanggaran pemilihan?
Pengawas Pemilu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah, hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Pengawas Pemilu yang akan mempertemukan para pihak, pada prinsipnya telah melakukan kajian baik laporan maupun temuan sengketa pemilihan. Dalam mempertemukan para pihak, Pengawas Pemilu berperan sebagai fasilitator musyawarah, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak menyampaikan permasalahan, tuntutan dan alasan. Jika dibutuhkan, Pengawas Pemilu dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak mengenai permasalahan yang disengketakan.
Musyawarah sengketa pemilihan para pihak selama berlangsung, dapat mencapai sepakat maupun tidak mencapai sepakat. Hasil kesepakatan para pihak diperoleh dari musyawarah mufakat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tercapai kesepakatan, maka Pengawas Pemilu menuangkan hasil kesepakatan dalam berita acara musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Pengawas Pemilu membuat keputusan melalui rapat pleno tertutup, dituangkan dalam keputusan penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat. Pada dasarnya, sengketa pemilihan dinyatakan selesai apabila: (1) musyawarah telah mencapai mufakat, dan (2) Pengawas Pemilu sudah membuat keputusan bersifat final dan mengikat.
Selanjutnya, permohonan penyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila: (1) pemohon dan/atau termohon meninggal dunia, (2) pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Pengawas Pemilu. (3) termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa pemilihan, dan (4) pemohon mencabut permohonannya. Lalu, apakah penyelesaian sengketa sama dengan penanganan pelanggaran pemilu?
Perbedaan antara Sengketa Pemilihan dan Pelanggaran Pemilihan.
Sengketa Pemilihan merupakan bagian dari pelanggaran pemilihan. Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyebutkan laporan pelanggaran pemilihan meliputi: (1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP, adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, (2) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan, (3) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan (4) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara RI, adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.
Pelanggaran pemilihan yang telah disebutkan diatas, baik temuan Pengawas Pemilu maupun laporan masyarakat, sama-sama melalui proses kajian. Perbedaan hanya tampak pada mekanisme penyelesaian atau penanganan pelanggaran. Jika sengketa ditempuh melalui musyawarah mufakat, maka pelanggaran lainnya (kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilihan) dilakukan klarifikasi meminta keterangan dari pelapor dan terlapor. Selepas klarifikasi meminta keterangan, Pengawas Pemilu melakukan kajian dugaan pelanggaran, kemudian mengeluarkan surat penerusan dan status laporan. Laporan pelanggaran dapat disampaikan oleh: (1) pemilih, (2) pemantau pemilihan, dan (3) peserta pemilihan. Laporan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu secara tertulis, memuat paling sedikit: (1) nama dan alamat pelapor, (2) pihak terlapor, (3) waktu dan tempat kejadian perkara, dan (4) uraian kejadian.
Kesiapan Struktur Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Pemilukada serentak di Riau akan dilaksanakan di 9 (sembilan) kabupaten/kota: Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Pengawas Pemilu untuk pemilukada disebut Pengawas Pemilihan disingkat Panwas, sudah terbentuk, dan akan dilantik pada Selasa 12 Mei 2015 Pukul 10.00 wib di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), sekaligus diberi pembekalan materi agar semakin siap melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban. Materi yang akan didapat Panwas selama pembekalan, diantaranya: prinsip-prinsip pemilu demokratis, struktur organisasi Pengawas Pemilu, pemetaan potensi pelanggaran dan fokus pengawasan, penyusunan teknik pengawasan, prosedur penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, kajian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilihan, dan manajemen partisipasi publik dan relawan pengawas pemilihan. Penguasaan terhadap materi dimaksud dijadikan bahan penajaman pemahaman Panwas Kabupaten/Kota terpilih, selain itu juga diupayakan sharing ilmu dan pengalaman Panwas yang kembali terpilih, sehingga dengan penguasaan yang mapan, pada akhirnya mampu meminimalkan munculnya berbagai potensi pelanggaran pemilihan.
Koordinasi dengan stakeholders menjadi tanggungjawab lanjutan yang harus dilakukan oleh Panwas. Selain kembali memastikan kesiapan anggaran pengawasan pemilihan, juga kesiapan sekretariat pendukung dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Akhirnya, Selamat berjuang Panwas Kabupaten/Kota terpilih. Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia. Salam Awas.
Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si
Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau
Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga
Page 1
