BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratus bahkan ribuan tahun badan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembus oleh para justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut kegiatan bisnis. Maka dimulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat arbitrase. Semula memang badan-badan penyelesaian sengketa s engketa yang bukan pengadilan ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian, sejarah juga yang membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan, sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum di manapun. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional). Sengketa bisnis, pada umumnya dimulai dengan wanprestasi atau ingkar janji sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam kosakata Inggris, terdapat dua istilah, yakni conflict dan dispute, dispute, yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata conflict sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosakata dispute dapat diterjemahkan dengan kosakata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau ke pada pihak lain. Komar Kantaatmadja menyebutkan bahwa dalam arti kata sehari-hari, sengketa dimaksudkan sebagai keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berbuat demikian. 2 Praktik menunjukkan bahwa yang paling sering terjadi dalam perniagaan modern adalah dipenuhinya pengertian sengketa 1
seperti didefinisikan dalam kontrak perniagaan tertentu, termasuk pengertian delay dan default . Jika hal ini terpenuhi maka prosedur selanjutnya yang tertera dalam kontrak menjadi berlaku. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan ini akan berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan dan harus terpenuhi. Dengan itu, baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu (common ground ) yang akan menjadi media dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan.
3
Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui proses ajudikasi (jalur pengadilan) ataupun non ajudikasi (jalur diluar pengadilan) yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR). Sarana mana yang akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa, diserahkan kepada para pihak untuk memilih dan menentukan, yang didasarkan pada prinsip efisien dan efektivitas sengketa yang akan diselesaikan. Saat ini alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap efisien dan efektif adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) dan arbitrase. B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR).
2
BAB II. PEMBAHASAN A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Al ter native Di spute Resolu tion (ADR)
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, yaitu Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara Kooperatif, serta ada juga yang mengartikan dengan pengelolaan koflik secara kooperatif (Cooperation Conflict Management ). Dengan demikian, dilihat dari beberapa peristilahan di atas, sesungguhnya Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah titel “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR) disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Aturan hukum melalui UU No. 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) secara damai, yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaiakan sengketa atau beda pendapat perdata mereka. Pilihan penyelesaian sengketa (PPS) di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaian melalui pranata PPS tersebut. Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif. Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa faktor yang merupakan kelebihan dari ADR, yaitu : 3
1. Faktor ekonomis. ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. 2. Faktor Ruang Lingkup yang Dibahas. ADR mempunyai kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. ADR memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit ( polycentris) yang disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah ( scientifically complicated ). 3. Faktor Pembinaan Hubungan Baik. ADR yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang. Faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pranata ADR dibanding melalui jalur pengadilan karena beberapa pertimbangan, yaitu : 1. Proses penyelesaian di pengadilan lambat berlarut-larut, sehingga dinilai membuang-buang waktu (wasting time); 2. Biaya perkara amat mahal, termasuk biaya pengacara cukup tinggi; 3. Sistem penyelesaiannya tidak tuntas, karena fokus solusinya mempermasalahkan masa lalu (the past ), sementara tidak memberikan penyelesaian masa datang (the future); 4. Akhir penyelesaian (putusan) melalui sistem litigasi, adalah memposisikan para pihak dalam posisi menang atau kalah (win or lose). Adapun bentuk-bentuk pranata untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
4
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Menggunakan Al ter nati ve Di spute Resolution (ADR)
Merupakan hal yang wajar apabila dunia bisnis pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik (conflict ), hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam hal ini mereka telah masuk dalam tahap untuk mencari penyelesaian sengketa ( solution). Jika terjadi sengketa dalam kegiatan bisnis pada saat sekarang dapat ditempuh melalui ADR, dengan pertimbangan bahwa masyarakat bisnis selalu menghendaki yang serba cepat sesuai dengan semboyan mereka “time is money”. Oleh karena itu pelaku bisnis pada umumnya memilih cara penyelesaian sengketa yang tidak terfokus pada pengadilan. Adapun mekanisme dari beberapa bentuk pranata ADR adalah sebagai berikut : a. Negosiasi
Negosiasi merupakan interaksi di mana dua orng atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama. Dengan demikian, dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan tujuan mendapatkan kesempatan yang saling munguntungkan. Adapun elemen-elemen yang menjadi prinsip umum dalam negosiasi adalah sebagai berikut : 1. negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih; 2. pihak-pihak tersebut harus terlibat satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan; 3. para pihak sejak awal setidaknya sudah beranggapan bahwa negosiasi merupakan cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibanding metode lain; 4. masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka; 5. setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu; 6. masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak;
5
7. proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orangorang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting. Untuk optimalnya hasil negosiasi, diperlukan tahapan-tahapan yang kronologisnya teratur dari awal sampai akhir. Menurut Suyud Margono, tahap tahap negosiasi dibagi menjadi (a) tahap persiapan; (b) tahap tawaran awal (opening gambit ); (c) tahap pemberian konsesi; dan (d) tahap akhir permainan (end play). a. Tahap Persiapan Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah know your self (kenali dulu kepentingan kita sebelum mengenai kepentingan orang lain). Kemudian hal selanjutnya adalah know your adversaries (memperkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif lawan negosiasi). Dalam tahap persiapan ini harus ditentukan hal-hal yang bersifat logistics, seperti siapa yang harus bertindak sebagai perunding, perlukah menyewa perunding yang memiliki ketrampilan khusus, dan di mana perundingan harus dilakukan. Apabila perundingan bersifat internasional, bahasa apakah yang akan digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab menyediakan penterjemah. b. Tahap Tawaran Awal (opening gambit ) Dalam tahap ini, biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila terdapat dua tawaran yang diajukan dalam perundingan, biasanya midpoint (titik di antara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan. c. Tahap Pemberian Konsesi Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh salah satu pihak perunding. d. Tahap Akhir Permainan (end play) Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. Menurut Erman Rajaguguk, suatu negosiasi akan berhasil apabila terdapat kompromi atas posisi para pihak, yang antara lain dapat diukur dengan nilai uang. Pendekatan problem solving dalam negosiasi menekankan pencapaian apa sebenarnya yang dikehendaki kedua belah pihak dan mencari hal-hal yang dapat memuaskan kedua belah
6
pihak. Pendekatan ini dilakukan sebagai ganti dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak atas pihak lainnya. Negosiasi merupakan penyelesaiakan sengketa yang paling banyak ditempuh sekarang ini, karena masyarakat sudah mulai sadar akan lama dan mahalnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. b. Mediasi
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antarpihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat demi tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses mediasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial ) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Berdasarkan pengertian mediasi tersebut, dapat disimpulkan beberapa elem en mediasi, yaitu (a) penyelesaian sengketa sukarela; (b) intervensi/ bantuan; (c) pihak ketiga yang tidak berpihak; (d) pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus; dan (e) patisipasi aktif para pihak. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang sedang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral atau tidak memihak sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. Bila pihak pelaku bisnis yang bersengketa akan menempuh jalan mediasi maka sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 1). Sepakat para pihak untuk menempuh proses mediasi; 2). Memahami masalah-masalah; 3). Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah; 4). Mencapai kesepakatan; 5). Melaksanakan kesepakatan. 7
Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, diharapkan tindakan tindakan yang akan dilakukan dapat tetap fokus sehingga hasil yang ingin dicapai pun dapat lebih optimal sesuai dengan tujuan penyelesaian konflik atau sengketa itu. Sementara itu, dalam proses mediasi perlu memperhatikan langkah langkah yang sebaiknya dilakukan sebagai kewajiban dan tugas dari suatu mediasi, yaitu : Tahap pertama : Menciptakan forum Dalam tahap ini, kegiatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi : 1) rapat gabungan 2) statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah : mendidik para pihak; menentukan aturan main pokok; membina hubungan dan kepercayaan. 3) statement para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah : dengar pendapat (hearing ); menyampaikan dan klarifikasi informasi; cara-cara interaksi Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat-rapat terpisah untuk : 1) mengembangkan informasi selanjutnya 2) mengetahui lebih mendalam keinginan para pihak 3) membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya 4) mendidik para pihak tentang cara tawar-menawar penyelesaian masalah Tahap ketiga : Pemecahan masalah Dalam tahap ini, yang dilakukan oleh mediator adalah rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk : 1) menetapkan agenda 2) kegiatan pemecahan masalah 3) memfasilitasi kerjasama 4) identifikasi serta klarifikasi isu serta masalah 5) mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan 6) memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut 7) membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingankepentingan Tahap keempat : Pengambilan keputusan Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
8
1) rapat-rapat bersama 2) melokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah 3) membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan 4) mengonfirmasi dan klarifikasi kontrak 5) membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak 6) mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah 7) mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka 8) membantu para pihak untuk mendapatkan pilhannya 9) membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya. c. Konsiliasi
Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan konsiliator. Yang membedakan antara mediasi dengan konsiliasi adalah adanya kewenangan dari mediator untuk juga mengusulkan penyelesaian sengketa, hal mana paling tidak secara teoritis, tidak dimiliki oleh seorang konsiliator. Dalam proses konsiliasi, seorang konsiliator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap sengketa tersebut. Hal inilah yang membedakannya dengan arbitrase. Beberapa aturan main untuk seorang konsiliator adalah seperti yang terdapat dalam Uncitral Consiliation Rule, yaitu sebagai berikut : 1) konsiliator membantu para pihak untuk secara independen 2)
konsiliator
selalu
berpegang
pada
prinsip
keadilan
dan
objektif,
dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : hak dan kewajiban para pihak; kebiasaan dalam perdagangan; praktek bisnis yang telah terjadi termasuk praktek bisnis di antara para pihak sendiri. 3) konsiliator dapat menentukan bagaimana proses konsiliasi yang dianggapnya layak 4) di setiap tingkat, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa.
9
d. Pencari Fakta
Pencari fakta adalah suatu proses yang dilakukan oleh sorang atau tim pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Adapun tugas pencari fakta adalah sebagai berikut : 1) mengumpulkan fakta 2) memeriksa fakta 3) menginterpretasi fakta 4) melakukan wawancara 5) melakukan dengan pendapat (hearing ) 6) menarik kesimpulan tertentu 7) memberikan rekomendasi 8) mempublikasi (bila diperlukan). Pada prakteknya, keputusan untuk menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa diperlukan dua pertimbangan yaitu prosedur ADR lebih tepat guna daripada prosedur adminitratif serta prosedur hukum biasa, dan menentukan prosedur mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi serta dibutuhkan proses analisis yang matang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan penentuan penggunaan ADR, bergantung pada jenis dan pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan.
10
BAB III. KESIMPULAN
Sengketa bisnis pada umumnya dimulai dengan wanprestasi atau ingkar janji sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Oleh karena itu para pihak biasanya mencari solusi untuk mengatasi sengketa tersebut, salah satunya adalah melalui pranata Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 di bawah titel “ Alternatif Penyelesaian Sengketa “ yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
11
DAFTAR PUSTAKA Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketadi Luar Pengadilan ( Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Fuadi, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. ……….., Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Kantaatmadja, Komar, “Beberapa Masalah Dalam Penerapan Alternative Dispute Resolution di Indonesia” dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Margono, Suyud, “Pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia” dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Rajaguguk, Erman, “Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan” dalam Jurnal Magister Hukum Bisnis, Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000. Salam, Moch. Faisal, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional , Mandar Maju, Bandung, 2007. Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
12
