PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012
A. Penda!"!an Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah tidak menu menutu tup p
kemu kemung ngki kina nan n
munc muncul ulny nya a
seng sengke keta ta
perb perban anka kan n
syar syaria iah, h,
meskipun meskipun sejak dini sudah diantisip diantisipasi, asi, bahkan bahkan setiap setiap pelaku pelaku usaha usaha
perban perbankan kan
syaria syariah h
tidak tidak
mengin mengingin ginkan kan
adanya adanya
sengke sengketa. ta.
Sengketa yang timbul bila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan nasabah dan/atau bank. Upay Upaya a peny penyel eles esai aian an seng sengke keta ta perb perban anka kan n ditet itetap apk kan
dalam alam
Perban Perbankan kan baik baik
Syaria Syariah. h.
bagi bagi
syar syaria iah, h,
Pas Pasal
para para
kare karena na
55
Namun Namun
UU
dalam dalam
akad akadem emis isi i dala dalam m
No. No.
!ahu !ahun n
penera penerapan pannya nya
maup maupun un
Pasa Pasal l
2
55
syar syaria iah h
bagi bagi
2""# ""#
!en !entang tang
terjad terjadi i
polemi polemik k
prak prakti tisi si
ters terseb ebut ut
tela telah h
perb perban anka kan n
terd terdap apat at
dual dualis isme me
lembaga lembaga litigasi litigasi yang ditunjuk ditunjuk yaitu yaitu Pengadila Pengadilan n $gama $gama %Pasal %Pasal 55 ayat & dan Pengadilan Negeri %Penjelasan Pasal 55 ayat 2&. Pol Polemik emik sepu eputar tar ke'e ke'ena naa angan ngan peny enyeles elesai aia an seng sengke keta ta perbankan syariah sudah sering dikaji dalam berbagai diskusi, semina seminar, r,
peneli penelitia tian n
(ahk (ahkam amah ah $gustu $gustus s
)ons )onsti titu tusi si 2" 2"
tidak tidak
dan
jurnal jurnal. .
%()& %()& ada
Namun Namun
Nomo Nomor* r*
lagi lagi
sejak sejak
adanya adanya
+/P +/PUU UU- -/2 /2" "2 2
dualis dualisme me
Putusa Putusan n
tang tangga gal l
penyel penyelesa esaian ian
2+
sengke sengketa ta
perbankan syariah. (ayoritas hakim () sepakat menyatakan bah'a penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan konsti konstitus tusi i
secara secara
keselu keseluruh ruhan, an,
sehing sehingga ga
penjel penjelasa asan n
terseb tersebut ut 1
2
tida tidak k
lagi lagi
memi memili liki ki
dijatuhk dijatuhkan. an. perban perbankan kan
(aksud (aksud
syaria syariah h
keku kekuat atan an
huku hukum m
keseluruh keseluruhan an secara secara
meng mengik ikat at
berarti berarti
non
seja sejak k
penyelesai penyelesaian an
litiga litigasi si
putu putusa san n sengketa sengketa
%musya %musya'at 'atah, ah,
medias mediasi i
perbankan dan arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum& berten bertentan tangan gan
dengan dengan
konsti konstitus tusi i
dan
tidak tidak
memili memiliki ki
kekuat kekuatan an
hukum mengikat. Pada satu sisi, Putusan () tersebut menguatkan ke'enangan peng pengad adil ilan an
$gam $gama a
dala dalam m
meny menyel eles esai aika kan n
seng sengke keta ta
perb perban anka kan n
syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan () ters terseb ebut ut perb perban anka kan n
tela telah h
meng mengha hapu pus s
syar syaria iah h
seca secara ra
kebe kebera rada daan an non non
peny penyel eles esai aian an
liti litiga gasi si
mela melalu lui i
seng sengke keta ta
musy musya' a'ar arah ah, ,
mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan dalam alam
Penj Penjel elas asa an
Pasa Pasal l
55
ayat ayat
tentang Perbankan Syariah. erd erdas asar arka kan n halhal-ha hal l di
%2& %2&
atas atas
UU
yang yang
No. No.
2
!ahu ahun
dida didapa patk tkan an
2""# 2""#
penu penuli lis s
melalui membaca bahan-bahan tertulis yang ada disertai dengan mata mata
kuli kuliah ah
yang yang
pern pernah ah
diam diambi bil, l,
Penu Penuli lis s
tert tertar arik ik
untu untuk k
mengulasnya secara lebih mendalam pada makalah ini yang diberi judul 0Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan (ahkamah )onstitusi No. +/PUU-/2"21. +/PUU-/2"21.
B. R!#!$an R!#!$an Ma$a"a Ma$a"a $dapun $dapun permasa permasalaha lahan n yang yang akan akan dibahas dibahas dan dikaji dikaji makalah ini adalah* . aga agaim iman ana a peng pengat atur uran an
peny penyel eles esai aian an
syariah di ndonesia3 2. agaimana eksistensi
seng sengke keta ta
Pengadilan
$gama
dalam
perb perban anka kan n
dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan
3
(ahkamah
)onstitusi
$gustus 2"3 . agaimanakah
upaya
Nomor*
+/PUU-/2"2
penyelesaian
tanggal
sengketa
2+
perbankan
syariah yang dilakukan di luar Pengadilan $gama setelah Putusan (ahkamah )onstitusi Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal 2+ $gustus 2"3
%. Pe#&aa$an 1. Pen'e"e$a(an Sen)*e+a Pe,&an*an S'a,(a Men!,!+ Ke+en+!an Pa$a" UU N. 21 Ta!n 200 Ten+an) Pe,&an*an S'a,(a (eskipun perbankan syariah dilandasi syariah,
namun
tidak
tertutup
atas dasar
kemungkinan
terjadi
prinsip sengketa
antara nasabah dengan bank yang mengikatkan diri dengan akad syariah,
ditambah
dengan
semakin
banyaknya
produk-produk
syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. (aka kemungkinan munculnya
suatu
sengketa
yang
berkaitan
syariah juga akan semakin beragam. stilah penyelesaian sengketa bahasa
nggris,
penyelesaian hubungan
yaitu
dispute
sengketa
para
pihak
yang
berasal
settlement .
merupakan
dengan
upaya
bersengketa
perbankan
dari
terjemahan
Secara
4iloso4is,
untuk
dalam
mengembalikan
keadaan
seperti
semula. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka terjadi
untuk
mengakhiri
antara
perbankan
para
syariah,
pertikaian
pihak.
sebagaimana
hukum perdata, dapat
melalui
Pola
ada
5
hal,
sengketa
penyelesaian
sengketa
lainnya
yang
sengketa di
bidang
dua macam cara, yaitu* melalui
pengadilan, dan di luar pengadilan. (enurut $li a4ie, indikator setidaknya
atau
yaitu*
keberhasilan
%&
peningkatan
bank
syariah
modal6
%2&
4
regulasi
yang
memadai6
%&
sosialisasi
dan
edukasi6
%7&
kesiapan sumberdaya manusia6 dan %5& komitmen umat. erkaitan dengan !ahun
indikator 2""#
kedua
telah
yaitu
lahir
regulasi
Undang-undang
yang Nomor
memadai, 2
sejak
!ahun
2""#
!entang Perbankan Syariah. erdasarkan UU No. 2/2""# ini maka kegiatan
usaha
berdasarkan
perundang-undangan
prinsip
telah
payung
hukum
sebagai
perbankan syariah di ndonesia. Sedikitnya ada 7 hal yang
menjadi
memiliki dalam
tujuan
peraturan
operasional
pengembangan
perbankan yang berdasarkan syariah yaitu* a. (emenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga6 b. !erciptanya dua banking mengakomodasikan
baik
system
perbankan
di
ndonesia
kon8ensional
yang maupun
perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai norma6 c. (engurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di ndonesia6 d. (endorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produkti4 karena pembiayaan ditunjuk moral.2 Sebelum
pada
usaha-usaha
lahirnya
Perbankan
Syariah
syariah
rata-rata
dilakukan
$rbitrase
berlandaskan
Undang-Undang
!entang
adan
yang
(uamalat
Nomor
penyelesaian melalui
ndonesia
2
nilai-nilai
!ahun
sengketa
proses %$(U&
perbankan
$rbitrase yang
2""#
oleh
kemudian
1
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), ha! "! 2
#hani Guna$an %dhat, &'naisis uridis Pementukan Undan*+Undan* Perankan Syariah, 'rtike daam -uetin .ukum dan Perankan dan /eanksentraan, 0ume 3 (Jakarta: -%), ha! 2
berubah menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S& atau
sebagian
kecil
melalui
proses
litigasi
di
Pengadilan
Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun 2"": tentang
Perubahan
atas
tentang
Peradilan
$gama
%pilihan tugas
penyelesaian
dan
Undang-undang muncul
sengketa
ke'enangan
Nomor
dispute
yang
penyelesaian
baru
;
tahun
settlement dengan
sengketa
+#+ option
memberikan
ekonomi
syariah
termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama. Sejak lahirnya UU No. Syariah,
penyelesaian
2
!ahun
sengketa
2""#
!entang
perbankan
Perbankan
syariah
telah
ditentukan dalam ab tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat
%&,
%2&,
dan
%&
Undang-undang
Nomor
tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut* %& Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah
2
!ahun
2""#
dilakukan
oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama6 %2& Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa
selain
sebagaimana
dimaksud
pada
penyelesaian ayat
%&,
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad6 %& Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat %2& tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah6 Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""# disebutkan bah'a* 0ang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut* a. musya'arah6 b. mediasi perbankan6 c. melalui adan $rbitrase Syariah Nasional %asyarnas& atau lembaga arbitrase lain6dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.1 )etentuan Pasal 55 ayat %& UU 2/2""# tersebut menjelaskan
bah'a
lembaga
yang
ber'enang
menyelesaikan
sengketa
perbankan
syariah
adalah
Peradilan
$gama.
!etapi,
dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# disebutkan bila para
pihak
memperjanjikan
maka
penyelesaian
dapat
dilakukan
sesuai akad, dimana pilihan penyelesaian sengketa sesuai akad tersebut
dibatasi
yaitu*
perbankan,
melalui
%asyarnas&
atau
melalui
adan
lembaga
(usya'arah,
$rbitrase
arbitrase
(ediasi
Syariah
lain,
Nasional
dan/atau
melalui
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 55 ayat %2& tersebut telah mengakibatkan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, karena dalam
Penjelasan
Pasal
55
ayat
%2&
penyelesaian
sengketa
perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui Peradilan Umum. Sehingga
ketentuan
menyebabkan
Pasal
kekacauan
55
UU
hukum,
2/2""# karena
tersebut
berpotensi
memunculkan
dualisme
pilihan 4orum % choice of forum & lembaga penyelesaian perbankan syariah melalui Peradilan $gama atau melalui Peradilan Umum. $bdul
merupakan
sesuai
pasal
menurut
induk
hukum,
yang
mengatur
sedangkan
Pasal
soal 55
ke'enangan
ayat
%2&
UU
2/2""# hanyalah pasal alternati4 dan pasal alternati4 tidak boleh
bertentangan
dengan
pasal
induknya.
$danya
ketentuan
Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# merupakan 4aktor politik hukum, khususnya
4aktor yang mempengaruhi terjadinya
Undang-
undang tersebut. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan
syariah
adalah 3
kepada
melalui
pengadilan
dalam
lingkungan
Peradilan
$gama.
'durrahman Rahim, &'naisis .ukum erhada5 #uaisme Penyeesaian Sen*keta 6knmi Syariah Pas7a -erakunya UU 8mr 4 ahun 29 entan* /ekuasaan /ehakiman, (esis Uni0ersitas Gadjah ;ada, J*jakarta: 211), ha! 124
<
=ukum $cara yang berlaku di Peradilan $gama adalah hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UU Peradilan $gama %UU No. ;/+#+ jo. UU No. /2"": jo. UU No. 5"/2""+& yang menentukan bah'a* 0=ukum $cara yang berlaku
dalam
perdata
yang
lingkungan berlaku
Peradilan pada
$gama
adalah
pengadilan
hukum
dalam
$cara
lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undangundang
ini1.
Dengan
demikian,
dalam
menyelesaikan
sengketa
perbankan syariah di Peradilan $gama, sejak a'al hingga akhir putusan dijatuhkan majelis hakim, hukum acara yang digunakan adalah
berdasarkan
9g,
=9,
9>,
)U=Perdata,
UU
)ekuasaan
)ehakiman, UU (ahkamah $gung, P?9($ No. 2 !ahun 2""# tentang )ompilasi =ukum slam Syariah %)=?S& serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh
para
dilakukan pihak,
pihak dengan
ketika
terjadi
penyelesaian
musya'arah,
atau
sengketa
internal
melalui
adan
diantaranya
antara
kedua
$rbitrase
dapat belah
Syariah
Nasional %$S$9N$S&. (usya'arah internal dapat terjadi bila antara nasabah dan bank melakukan
upaya
musya'arah untuk
menyelesaikan sengketa
yang terjadi dengan memberikan kepada nasabah langkah-langkah penyelesaian secara
internal antara
lain dengan
re8italisasi
proses yaitu dengan e8aluasi ulang pembiayaan apabila terdapat indikasi bah'a usaha nasabah
masih berjalan dan hasil usaha
nasaba diyakini masih mampu untuk memenuhi ke'ajiban angsuran
kepada bank. Upaya ini dilakukan dilandasi dengan itikad baik para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian. $S$9N$S adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan
setelah
kata
mu4akat
dari
hasil
musya'arah
tidak
tercapai. Namun penyelesaian melalui $S$9N$S dapat dilakukan apabila
terjadi
akad/perjanjian perbankan
kesepakatan
para
syariah
akad/perjanjian
pihak. di
yang
dan
Dalam
$S$9N$S
telah
dibuat
pihak. erdasarkan ketentuan Pasal +++
tentang
ditentukan lembaga
bah'a
yang
dan
pengadilan
dengan
para
cara
kembali dan
dalam sengketa
kepada
disepakati
bentuk
oleh
butir " UU No. " Penyelesaian
Penyelesaian
sengketa
disepakati
menyelesaikan
$lternati4
0 Alternatif
penyelesaian
prosedur luar
$rbitrase
dicantumkan
atau pihak,
beda
konsultasi,
!ahun
Sengketa
Sengketa pendapat
yakni
para
adalah melalaui
penyelesaian
negosiasi,
di
mediasi,
konsiliasi atau penilaian ahli. 1 Penyelesaian sengketa melalui
$lternati4 Penyelesaian Sengketa mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan diantaranya* dengan
cepat6
dengan
biaya
tertentu6 win-win
%7&
dengan %& %2&
penyelesaian
penyelesaian penyelesaian
murah6
%&
bersi4at
solution6
%:&
tidak
sengketanya sengketa terikat
confidential6
lebih
melalui dapat
dapat dengan
%5&
atas
partisi4ati46
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
pengadilan, dilakukan
dilaksanakan aturan dasar %;&
hukum
prinsip dapat
9
2. P!+!$an Ma*a#a Kn$+(+!$( N#, 93/PUU-X/2012 +an))a" 29 A)!$+!$ 2013 Perkara ini bermula ketika r. =. Dadang $chmad %Direktur @>. enua ?nginering @onsultant& selaku nasabah ank (uamalat yang telah melakukan akad pembiayaan $A-(usyarakah dengan ank (uamalat pada # (aret 2"". )emudian terjadi sengketa dengan antara
r.
proses
penyelesaian
menentukan sengketa
=.
Dadang
$chmad
dengan
sengketa
peradilan tersebut.
mana
tersebut
yang
Dengan
ank
tidak
ditunjuk
adanya
(uamalat, secara
untuk
kebebasan
tetapi tegas
menyelesaikan untuk
memilih
lembaga peradilan mana dalam penyelesaian sengketa yang timbul %choice of forum & telah menimbulkan berbagai pena4siran hingga menimbulkan adanya ketidak-pastian hukum. erdasarkan hal tersebut diatas, kemudian r. =. $chmad
mengajukan
uji
materi
kepada
(ahkamah
Dadang
)onstitusi
mengenai pengujian konstitusional Pasal 55 ayat %2& dan ayat %&
Undang-undang
Syariah, /2"2.
Nomor
sebagaimana )emudian
2
!ahun
tercatat
(ahkamah
2""#
dalam
)onstitusi
tentang
perkara dalam
Perbankan
Nomor*
+/PUU-
putusannya
pada
pokoknya menyatakan bah'a* 0%& Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-undang
Nomor
2
bertentangan
dengan
!ahun
2""#
Undang-undang
tentang Dasar
Perbankan +756
Syariah
dan
%2&
Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang
Perbankan
mengikat1. Dalam
Syariah
pertimbangan
tidak
memiliki
kekuatan
hukumnya,
(ahkamah
)onstitusi
pokoknya berpendapat bah'a adalah hak nasabah
dan juga
hukum
pada unit
1
usaha
syariah
menilai tidak
untuk
ketentuan
memberi
demikian,
mendapatkan
Penjelasan
kepastian
kepastian
Pasal
hukum.
55
hukum.
ayat
%2&
erdasarkan
(hakamah
UU
2/2""#
kenyataan
yang
'alaupun (ahkamah tidak mengadili perkara konkrit,
telah cukup bukti bah'a ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU
2/2""#
dan
telah
hilangnya
kepastian
menimbulkan
hak
hukum
ketidakpastian
konstitusional yang
perbankan syariah. (ayoritas hakim
adil
()
nasabah
dalam
sepakat
hukum
untuk
yang
mendapatkan
penyelesaian
menyatakan
adil
bah'a
sengketa
penjelasan
Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan konstitusi secara
keseluruhan,
memiliki (aksud
kekuatan
sehingga
hukum
keseluruhan
penjelasan
mengikat
berarti
tersebut
sejak
penyelesaian
putusan
tidak
lagi
dijatuhkan.
sengketa
perbankan
syariah secara non litigasi %musya'atah, mediasi perbankan dan arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum& bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada
satu
pengadilan
sisi,
Putusan
$gama
dalam
()
tersebut
menguatkan
ke'enangan
sengketa
perbankan
menyelesaikan
syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan () tersebut perbankan
telah
menghapus
syariah
secara
keberadaan non
penyelesaian
litigasi
melalui
sengketa
musya'arah,
mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan dalam
Penjelasan
Pasal
55
tentang Perbankan Syariah. ah'a pada tanggal 2#
ayat
%2&
(aret
UU
2"
No.
yang
2
!ahun
lalu
2""#
terhadap
permohonan uji materi Pasal 55 ayat %2& dan ayat %& Undang-
11
Undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal
2#
ayat
%&
Undang-Undang
Dasar
%UUD&
+75
tersebut,
(ajelis =akim (ahkamah )onstitusi telah menjatuhkan putusannya nomor +/PUU-/2"2 yang dibacakan oleh (ajelis =akim (ahkamah )onstitusi pada tanggal 2+ $gustus 2" yang amarnya berbunyi* (?N<$DA (enyatakan * . (engabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian6 . Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-Undang Nomor 2
!ahun
2""#
tentang
Perbankan
Syariah
%Aembaran Negara 9epublik ndonesia !ahun 2""# Nomor
+7,
ndonesia
!ambahan Nomor
Undang-Undang
.2
Aembaran
7#:;&
Dasar
Negara
9epublik
bertentangan
Negara
9epublik
dengan
ndonesia
!ahun +756 Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-Undang Nomor 2
!ahun
2""#
tentang
Perbankan
Syariah
%Aembaran Negara 9epublik ndonesia !ahun 2""# Nomor
+7,
!ambahan
Aembaran
Negara
9epublik
ndonesia Nomor 7#:;& tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat6 2. (emerintahkan pemuatan
putusan
ini
dalam
erita
Negara 9epublik ndonesia sebagaimana mestinya6 . (enolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya6 Dalam putusan () ini, ada alasan yang berbeda % concurring opinion& yang diajukan oleh =akim )onstitusi =amdan Boel8a dan
$hmad
Cadhil
Sumadi.
Selain
itu
juga
ada
pendapat
berbeda
%dissenting opinion & dari =akim )onstitusi (uhammad $lim.
12
=akim memiliki
)onstitusi alasan
pokoknya
mengenai
bah'a
dan
$hmad
% concurring
adalah
penyelesaian
ketentuan
tentang
Boel8a
persoalan
Pemohon
4orum
berdasarkan 2/2""#
berbeda
adalah
dipermasalahkan
=amdan
Pasal
Perbankan
Cadhil
Sumadi
opinion &
yang
pada
konstitusional
utama
yang
adanya
ketidakpastian
sengketa
perbankan
55
ayat
Syariah.
%2&
dan
Disatu
syariah
ayat
sisi,
hukum
UU
%&
UU
2/2""#
menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama sebagai 4orum
penyelesaian
lain,
UU
2/2""#
sengketa
sengketa
itu
perbankan
sendiri
di
luar
Pengadilan
diperjanjian
para
pihak,
juga
Namun
memungkinkan
$gama
yaitu
syariah.
sesuai
antara
penyelesaian
isi
lain
akad
kehakiman
dipisahkan
berdasarkan
court
system
peradilan peradilan $gama, tentang
di
based
yaitu*
ba'ah
(ahkamah
kompetensi on
atau
$gung
UUD dibagi
yuridiksi
jurisdiction &
yang
penyelesaian
melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. erdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat %2& kekuasaan
disisi
+75, dan
% separation
masing-masing
badan
lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
militer,
peradilan
berdasarkan
Pasal
Peradilan
$gama,
7+
tata huru4
usaha
negara.
i
No.
ber'enang
UU
memeriksa,
Peradilan !ahun
memutus
2"": dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selanjutnya, pengaturan tentang
ke'enangan
absolut
pengadian
agama
untuk
menangani
perkara ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat %& UU No. 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah.
13
Dengan demikian, ke'enaangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan ke'enangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama yang tidak
dapat
diselesaikan
oleh
peradilan
lain
karena
akan
melanggar prinsip yuridiksi absolut. (engenai penyelesaian di luar
pengadilan,
hal
itu
atau
kesepakatan
tertulis
baik
sebelum
terjadinya
maupun
setelah
dengan
prinsip pacta
dapat
dilakukan
yang
disepakati
sengketa
terjadinya
% pactum
snegketa
oleh de
%akta
servanda .
sunt
melalui
perjanjian
para
pihak,
compromittendo &
kompromis&
Pilihan
sesuai
penyelesaian
sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau aka oleh para
pihak
melalui
di
luar
Pengadilan
musya'arah,
mediasi,
$gama
hanya
penyelesaian
alternati4 penyelesaian sengketa. Sementara =akim )onstitusi
(uhammad
dapat
dilakukan
arbitrase,
$lim
atau
menyampaikan
pendapat berbeda % dissenting opinion & yang pada pokoknya bah'a ke'enangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan,
namun
masih
saja
ada
orang
tertentu,
paling tidak pembentuk undang-undang yang bermaksud mengebiri ke'enangan Peradilan $gama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 d UU 2/2""#. Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 d UU
2/2""#
lingkungan
yang
menentukan
Peradilan
Umum1
0melalui
harus
pengadilan
dinyatakan
dalam
bertentangan
dengan UUD +75 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. $dapun Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 a, huru4 b,
dan huru4
c
UU
2/2""#
dapat
dibenarkan
sepanjang tidak
14
melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.
3. Pen'e"e$a(an Ma*a#a
Sen)*e+a
Kn$+(+!$(
Pe,&an*an N#,
S'a,(a
Pa$a
93/PUU-X/2012
P!+!$an
Tan))a"
29
A)!$+!$ 2013 Sebagaimana +/PUU-/2"2
telah
di
satu
diuraikan sisi
telah
di
atas,
Putusan
memberikan
()
kepastian
No.
hukum
bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui
jalur
Pengadilan
dengan
menetapkan
ke'enangan
penyelesaian sengketa perbankan
syariah berada di
Peradilan
lain
/2"2
$gama.
Namun,
tersebut
juga
disisi
menimbulkan
Putusan
()
problematika
lingkungan
No.
+/PUU-
hukum
baru
berupa hilangnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi %di luar pengadilan& sebagaimana dimaksud
dalam
Penjelasan
Pasal
55
ayat
%2&
UU
2/2""#.
)eadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# menjadi kabur sehingga mengakibatkan kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan () No. +/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No. " !ahun +++ tentang $rbitrase dan $lternati4
Penyelesaian Sengketa.
Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat dikaitkan dengan
pena4siran
memberikan
sistematis
kemungkinan
dengan
penyelesaian
non-litigasi %di luar pengadilan&. Penyelesaian sengketa melalui sengketa
atau
Alternative
Dispute
melihat
UU
sengketa
alternati4 esolution
"/+++ melalui
yang jalur
penyelesaian %$D9&
adalah
1
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, penilaian
ahli.
"Undang-Undang $lternati4
Sebagaimana Nomor
Pilihan
Pen'e"e$a(an
"
mediasi, konsiliasi,
diatur
!ahun
+++
Penyelesaian
Sen)*e+a1&terdapat
dalam tentang
%lima&
angka
$rbitrase
%0 UU
Sengketa 5
Pasal
atau
cara
dan
A"+e,na+( penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan, yaitu*
.
)onsultasi !idak
ada
suatu
rumusan
ataupun
penjelasan
yang
diberikan dalam UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa mengenai
makna
maupun
arti
dari
konsultasi.
ika
melihat pada lackEs Aa' Dictionary dapat diketahui bah'a yang dimaksud dengan konsultasi !consultation" adalah* #Act of consulting or conferring$ e.g. patient with doctor, client with lawyer.Deliberation of persons on some subject. %&
Dari
rumusan
yang
Dictionary tersebut
diberikan dapat
dalam
diketahui,
'lack(s
bah'a
)aw
pada
prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersi4at personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut merupakan
4
-a7k=s >a$ #i7tinary
dengan pihak
klien
dengan
konsultan,
pihak yang
lain
yang
memberikan
1
pendapatnya
kepada
klien
tersebut
untuk
memenuhi
keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
Didalam
konsultasi,
menentukan untuk
kemungkinan
pendapat
yang
tersebut.
ni
bentuk
sengketa,
peran
perselisihan
adalah
keputusan
kepentingannya
menutup
suatu
sendiri
klien
sendiri, klien
berarti
dari
atau
akan
ia
ambil
'alau
demikian
tidak
dapat
oleh
dalam
pranata
mempergunakan
pihak
konsultan
konsultasi,
alternati8e
konsultan
sengketa
untuk
yang
akan
disampaikan
bebas
dalam
yang
ada
sebagai
penyelesaian menyelesaikan tidak
dominan
sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat %hukum&, untuk
sebagaimana
selanjutnya
sengketa pihak,
tersebut meskipun
diminta
keputusan akan
adakalanya
sengketa
kliennya,
mengenai
diambil
diberikan kesempatan untuk penyelesaian
oleh
oleh
para
konsultan
juga
merumuskan
yang
penyelesaian
sendiri
pihak
yang
bentuk-bentuk
dikehendaki
oleh
para
pihak yang bersengketa tersebut.
2.
Negosiasi Negosiasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa
secara
kompromi
%kooperati4
antar
pihak&
dengan tujuan pemecahan masalah bersama. $lternati4
1<
penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan, yakni diantaranya adalah* a.
negosiasi memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya6
b.
!idak bergantung pada norma hukum tertulis6
c.
Dapat
memberikan
ruang
bagi
para
pihak
untuk
bisa menang secara bersama-sama6 dan d.
semua
pihak
menjelaskan
memperoleh
berbagai
kesempatan
persoalan
untuk
dalam
proses
negosiasi.
Sedangkan
yang
menjadi
kelemahan
dari
alternati4
penyelesaian sengketa melalui lembaga negosiasi ini, yakni
diantaranya
antara
para
adalah
pihak
tidak
yang
ada
kepercayaaan
bersengketa
dalam
menyelesaiakan suatu sengketa tertentu6 dandi dalam negosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada satu
upaya
kehendak
pun
dan
untuk
mencoba
keinginan
saling
masing-masing
mendengarkan pihak
yang
sedang pihak. .
(ediasi (ediasi atau
adalah
sengketa
ketiga yang dengan
di
tidak
pihak
membantu
proses
mana memihak
yang
pihak
$lternati4
pemecahan luar
%impartial&
bersengketa
memperoleh
memuaskan.
negosiasi
kesepakatan
atau
kon4lik
atau
pihak
bekerja kon4lik
perjanjian
sama untuk
dengan
penyelesaian sengketa melalui
1
negosiasi
ini
memiliki
beberapa
kelebihan,
yakni
diantaranya adalah* a.
)eputusan yang hemat
b.
Penyelesaian secara cepat
c.
=asil yang memuaskan bagi seluruh pihak
d.
)esepakatan yang komprehensi4
e.
)eputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan
4.
)eputusan yang berlaku tanpa mengenal 'aktu.
Sedangkan ada
yang
pada
eksekusi )arena
menjadi
proses para
kelemahan
mediasi
pihak
kesepakatan
terletak
setelah
dicapai
satu-satunya pada
mencapai
dengan
yang
kekuatan
kesepakatan.
cara
suka
rela,
maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan kondisi yang suka rela pula. Fleh karena itu proses mediasi
hanya
akan
e4ekti4
diterapkan
pada
para
pihak yang benar-benar secara suka rela menghendaki perselisihan demikian,
diselesaikan
mengandung
secara
konsekuensi
mediasi. bah'a
Dengan mediator
serta hal-hal lain selama proses mediasi pun tetap secara
suka
rela
harus
diterima
oleh
kedua
belah
pihak yang bersengketa.
7.
)onsoliasi UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu
rumusan
yang
eksplisit
atas
pengertian
19
konsiliasi.ahkan tidak dapat ditemui satu ketentuan pun
dalam
mengatur sebagai
$lternati4
mengenai salah
sengketa angka
UU
"
konsiliasi.
satu
dapat dan
Penyelesaian
lembaga
ditemukan $lenia
Sengketa
Perkataan
alternati4
dalam ke-+
ini
konsiliasi
penyelesaian
ketentuan
Pasal
Penjelasan
Umum
UU
$lternati4 Penyelesaian Sengketa tersebut.
)onsiliasi
memiliki
cara
adalah
ini
kesamaan
dengan
melibatkan
mediasi.
)edua
ketiga
untuk
pihak
menyelesaikan sengketa secara damai. Namun terdapat perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih
4ormal
daripada
mediasi.)onsiliasi
bisa
juga
diselesaikan oleh seorang indi8idu atau suatu badan yang atau komisi konsiliasi.Persidangan suatu komisi konsiliasi
biasanya
terdiri
dari
dua
tahap,
yaitu
tahap tertulis dan tahap lisan.Dalam tahap pertama, sengketa
diuraikan
secara
tertulis
dan
kemudian
diserahkan kepada badan konsiliasi.Selanjutnya badan konsiliasiakan
mendengarkan
keterangan
lisan
dari
para pihak.
)elebihan melalui yakni
dari
alternati4
konsiliasi
prosesnya
penyelesaian
ini
hampir
sama
cepat,
murah,
dan
sengketa
dengan dapat
mediasi
diperoleh
hasil yang e4ekti4. Sedangkan yang menjadi kelemahan
2
alternati4
penyelesaian sengketa melalui konsiliasi
ini adalah bah'a putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak
mengikat,
sehingga
sangat
tergantung
sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa.
5.
$rbitrase Pasal angka UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa menyatakan bah'a arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
perdata
didasarkan secara
pada
tertulis
)elebihan melalui
dari lembaga
di
luar
peradilan
perjanjian oleh
para
arbitrase pihak
alternati4 arbitrase
umum yang
yang
dibuat
bersengketa.
penyelesaian ini
yang
adalah
sengketa
diantaranya
adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan kerena hal procedural memilih
dan
hukum
penyelesaian
administrati4 apa
yang
masalahnya
penyelenggaraan
dan
akan
serta
para
pihak
diterapkan proses
arbitrase.Sedangkan
dan
dapat untuk tampat
yang
menjadi
kelemahanlembaga arbitrase ini adalah bah'a lembaga arbitrase
tidak
kepastian
hukum
memiliki terhadap
kekuatan eksekutorial kesepakatan
yang
dan
telah
dihasilkan.
. Pe,a+!,an O4K Pada
tanggal
2
anuari
2"7
terbit
Peraturan
Ftoritas
asa )euangan Nomor /PF).";/2"7 !entang Aembaga $lternati4
21
Penyelesaian Sengeketa di Sektor asa )euangan, dimana dalam Peraturan F) tersebut diamanatkan pentingnya dibentuk Aembaga $lternati4 *+ternal
Penyelesaian Dispute
berstandar
Sengketa yang
esolution
internasional
%A$PS&
dalam
karena
kredibel,
menyelesaikan
dibutuhkan
reliable, sengketa
dan
antara
nasabah dengan bank %lembaga jasa keuangan&. Dibutuhkan A$PS yang mempunyai
prinsip*
$ksesibilitas,
?4isiensi dan ?4ekti4itas. Sejak Desember 2"5 Ftoritas menetapkan sektor
dua
jasa
$suransi
lembaga
keuangan.
ndonesia
ndependensi,
asa
alternati4 akni,
%($&
dan
)euangan
penyelesaian
adan
(ediasi
adan
$rbitrase
Cairness,
%F)&
telah
sengketa
dan
di
$rbitrase
Pasar
(odal
ndonesia %$P(&. )eduanya akan menangani sengketa di sektor asuransi menurut oleh
dan hemat
F)
pasar
modal.
Penulis,
suatu
adan
juga
Dalam
perkembangan
diperlukan
(ediasi/$rbitrase
berikutnya,
dibentuk/ditetapkan khusus
di
bidang
Perbankan syariah.
5. Pen!+!6 erdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut * . Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata
dilakukan
melalui
proses
$rbitrase
oleh
adan
$rbitrase (uamalat ndonesia %$(U& yang kemudian berubah menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S& atau sebagian
kecil
melalui
proses
litigasi
di
Pengadilan
Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun
22
2"":
tentang
+#+
tentang
option
Perubahan Peradilan
%pilihan
memberikan ekonomi
atas
syariah
$gama
penyelesaian
tugas
dan
Undang-undang muncul
dispute
sengketa
yang
ke'enangan
termasuk
di
Nomor
;
settlement
baru
penyelesaian
dalamnya
tahun
dengan
sengketa
perbankan
syariah
kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama. 2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang Perbankan Syariah, penyelsaian sengketa perbankan syariah diatur
dalam
Pasal
55
Undang-Undang
ini
yang
menyatakan
selain sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan
Peradilan
$gama
penyelesaian
sengketa
perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut * (a) (usya'arah, () mediasi perbankan, (7) melalui $S$9N$S atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum . Setelah terbit Putusan () No. +/PUU-/2"2, penyelesaian sengketa
perbankan
syariah
merupakan
ke'enangan
absolut
melalui
jalur
peradilan
Pengadilan
yang
berada
di
lingkungan Peradilan $gama. Namun, Putusan () No. +/PUU/2"2
juga
hilangnya syariah
menimbulkan
bentuk-bentuk melalui
problematika penyelesaian
non-litigasi
%di
hukum
baru
sengketa luar
berupa
perbankan pengadilan&
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""#. Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan ()
23
No. +/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No. " !ahun +++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat dikaitkan dengan
pena4siran
sistematis
dengan
melihat
UU
"/+++ yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui
jalur
Penyelesaian
non-litigasi
sengketa
%di
melalui
luar
alternati4
pengadilan&. penyelesaian
sengketa atau Alternative Dispute esolution %$D9& adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati
pengadilan
para
dengan
pihak,
cara
yakni
konsultasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.
penyelesaian negosiasi,
di
luar
mediasi,
