NILAI
DASAR
KOMITMEN MUTU Novemberr 9, 2015 Novembe
1. GAMBARAN UMUM a. mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan instansi tempat bekerja; b. mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; c. memberi contoh nyata pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu; d. menjelaskan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien; e. mendeskripsikan pentingnya mutu dalam layanan publik; f. mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai dasar orientasi mutu; g. memberi contoh upaya perbaikan mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja, dengan merujuk pada nilai-nilai dasar orientasi mutu; h. mengidentifikasi dan menganalisis tahapan proses implementasi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur; i. mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif; implementasi pendekatan inovatif dalam j. mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan; k. menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan; l. memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. 2. EFEKTIF EFISIEN a. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. b. Berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya c. Memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. d. “Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. e. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. f. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa g. Diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya; h. Bagaimana pekerjaan dlaksanakan; i. Ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya j. Penyalahgunaan alokasi;
k. l.
Penyimpangan prosedur Penyimpangan Mekanisme yang keluar alur
Keterangan
Efektivitas
Efisiensi
Ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan hingga diketahui
Pengukuran
Performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumberdaya, kepuasasn dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan.
Karakteristik Utama pengukuran tingkat
Ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil, sehingga dapat memberi kepuasan
ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur
Penghematan biaya, waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan
3. INOVASI; a. Inovasi adalah melakukan perubahan atau menciptakan proses, produk, dan gagasan yang lebih efektif yang mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. b. Inovasi diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien serta responsif sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis 4. ASPEK INOVASI ; a. Perubahan produk barang/jasa yang dihasilkan b. Proses produksi c. Nilai-nilai kelembagaan d. Perubahan cara kerja e. Teknologi yang digunakan f. Layanan sistem manajemen g. Minset orang dalam organisasi 5. MUTU ; a. Suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna
b. Mutu bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai
yang terkandung didalamnya dg kebutuhan dan keinginannya tanpa kesalahan dan pemborosan 6. TQM ; a. Terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melaluiusaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. b. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi . c. 10 TQM ; d. Menyusun program jangka panjang yg berbasis mutu e. Membangun Mind set Pegawai terhadap budaya mutu f. Mengembangkan budaya kerja berorientasi mutu g. Mmeningkatkan mutu Proses berkelanjutan h. Membangun Komitmen pegawai untuk Jangka Pandang i. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kejujuran dan kepercayaan j. Memfokuskan kegiatan pada pelanggan internal dan eksternal k. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan l. Menampilkan kinerja tanpa cacat (Zero-Waste), sejak memulai setiap pekerjaan (doing the right thing right first time and every time) m. Fungsi pengawan secara efektif 7. LAYANAN BERKWALITAS ; a. Tangibel (Penampilan) : penampilan fisik dari sarana dan prasarana, pegawai, dan alat komunikasi b. Reliability (Kehandalan) : Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan akurat seperti yang dijanjikan. c. Responsiveness ( Kepekaan ): Kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang sebaik baiknya. d. Competence ( Kompetensi ) : penguasaan atas keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas penyediaan layanan e. Courtesy ( kesopanan ): Kesopanan, sikap menghormati, dan keramahan f. Credibility ( Dapat dipercaya ): Sifat dapat dipercaya, dan kejujuran pemberi layanan g. Security (Keamanan) : Bebas dari segala ancaman bahaya dan berbagai resiko dalam layanan. h. Acces ( Akses) : Kemudahan untuk mendapatkan layanan dan melakukan kontak i. Communication (Komunikasi) : Kemampuan mendengar keluhan pelanggan dan penyediaan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. j. Understanding the customer (Pemahaman pelanggan) : Kemampuan dan kemauan untuk memahami kebutuhan pelanggan. 8. NILAI DASAR KOMITMEN MUTU;
a. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan custumer/clients; b. Memberikan layanan yg menyentuh hati, (customers tetap setia) c. Menghasikan product jasa yasa yg berkwalitas tinggi: tanpa cacat, d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
kesalahan, dan tidak ada pemborosan Beradaptasi dg perubahan, berdasr kebutuhan dan perkembangan teknologi Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif Melakukan perbaikan berkelanjutan; Dklat, Pengembangan kreatif, Kolaborasi dan BM Menyapa dan memberi salam Ramah dan senyum manis Cepat dan tepat waktu Mendengar dengan sabar dan aktif Penampilan yang rapi Terangkan apa yg saudara lakukan Jangan lupa mengucapkan terimakasih Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan Mengingat nama pelanggan Kepuasan pelanggan merupakan sarana kompetisi Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan perkembangan perusahaan Pelanggan makin kritis memilih produk/jasa Pelanggan puas akan kembali Pelanggan puas mudah memberikan referensi
8. INTI NILAI DASAR DARI ASN ; “memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;”
ANTI KORUPSI
PENDAHULUAN
Negara bisa menjadi jika SDM yang ada di dalamnya memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik. Salah satunya jika suatu negara memiliki SDM yang anti korupsi maka bisa dipastikan negara tersebut akan maju. Negara bisa maju bukan karena adanya SDA yang melimpah maupun umur yang tua. Negara akan memiliki pemerintahan yang baik jika 3 komponen negara (masyarakat,swasta, dan pemerintah) bisa bersinergi dalam harmoni untuk mencapai tujuan negara (Pembukaan UUD alenia 4)
KORUPSI
Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan negara/perusahan dsb untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
uang
Menurut Suwartojo (1997), korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan norma dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan kuntungan sendiri Menurut Brooks, korupsi merupakan penggunaan kekuasan baik yang sengaja maupun tidak untuk memperolah keuntungan pribadi Menurut Klitgaard, korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari kesucian. Korupsi = diskresi + monopoli – akuntabilitas
7 JENIS KORUPSI
Transaktif : Ada kesepakatan 2 belah pihak
Ekstroaktif : ada tekanan dari pihak lain
Investiff : pemberian sesuatu untuk keuntungan di masa mendatang
Nepositik : pemberian perlakuan khusus Autogenik : adanya kesampatam untuk mendapat keuntungan ataupun pengetahuan mengenai suatu informasi
Suportif : perlindungan terhadap tindakan korupsi
Defensif : pertahanan diri terhadap pemerasan
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pelanggaran terhadap larangan melakukan korupsi sehingga terancam untuk mendapat sanksi atau hukuman Unsur tindak pidana korupsi
1. Orang yg melakukan 2. Tindakan korupsi 3. Bertentangan dengan hokum 4. Ancaman hukuman 5. Dipersalahkan/didakwa
Pemberantasan tindak pidana korupsi daitur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pembenaran terhadap tindakan korupsi sering dilakukan, salah satunya dengan menggunakan budaya sebagai alas an
SUAP
Suap adalah tindakan memberi atau menjajikan sesuatu kepada PNS yang memiliki kekuasaan dan berhubungan dengan jabatan atau kepentingan sang pemberi. Peraturan mengenai suap diatur dalam UU tindak pidana korupsi pasal 5, dan pasal 13, serta UU 31/1999 dan UU 20/2001
GRATIFIKASI
Pemberian dalam arti luas baik berupa barang atau jasa, baik diberikan secara elektronik maupun tidak
Diatur dalam UU no 31 tahun 1999 dan UU no 20 tahun 2001
Gratifikasi bisa berkaitan dengan kepentingan maupun tidak
DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Lebih lanjut dan jelas diterangkan dalam buku memahami untuk membasmi
Delik pemberian sesuatu pada PNS
Delik penggelapan dalam jabatan
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan
Delik gratifikasi
ANTI KORUPSI
Setiap PNS harus memiliki tekad anti korupsi Tahapan pembangunan karakter anti korupsi Spiritual – niat baik – visi dan misi baik – usaha terbaik – hasil terbaik Integritas naik maka korupsi akan turun. Integritas dibagi jadi 3, yaitu integritas individu, integritas organisasi, dan sinergi organisasi dan pilar
TUNAS INTEGRITAS
Setiap PNS dituntut untuk mejadi tunas integritas yang berari mereka harus mampu membenahi akhlak untuk membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun system yang berintegritas. Tunas integritas memiliki tugas : jembatan kesuksesan organisasi, pembangun sitem integritas, mempengaruhi orang lain kea rah positif
NILAI DASAR ANTI KORUPSI
Nilai dasar anti korupsi berasal dari ajaran agama, falsafah negara, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan 9 nilai anti korupsi 1. Jujur 2. Peduli 3. Mandiri 4. Disiplin 5. Tanggung Jawab 6. Kerja Keras 7. Sederhana 8. Berani 9. Adil Orang daoat berubah jika memiliki kesediaan, identifikasi (pengenalan), dan internalisasi
NASIONALISME
N A S I O N A L I S M E
Nasionalisme adalah paham untuk mencinai bangsa sendiri. Dalam arti luas berarti merupakan kesadaran untuk bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Untuk mencapai jiwa nasionalisme kita harus paham dan mengamalkan PANCASILA Nasionalisme berarti rasa cinta tanah air dan bangsa yang berlandaskan nilai luhur Pancasila Pancasila dicetuskan pada 1 Juni 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945 Lambang Garuda dicetuskan oleh Sulatn Hamid II dan disempurnakan sebanyak 3 kali Bintang : Ketuhanan, Rantai : Kemanusian, Beringin : Persatuan, Banteng : Kerakyatan, Padi dan Kapas : Kedalian Sosial Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideology, dasar, dan falsafah negara Pancasila memiliki nilai : 1. Dasar : berdasar dari budaya Indonesia 2. Instrumental : berbentuk hokum 3. Praksis : pelaksanaan Dulu untuk menginternalisasikan pancasila kepada WNI dibentuk BP7, lama hilang dan sekarang dibentuk UKP-PIP BP7 terdiri dari 45 butir pengamalan
Sila 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Percaya Tuhan Melaksanakan perintah Tuhan Toleransi antar agama Kerukunan antar agama Agama adalah kewajiban individu untuk melaksanakannya Bebas menjalankan perintah agama Tidak memaksakan agama ke orang lain
Sila 2 1. 2. 3. 4.
Memanusiakan manusia Persamaan derajat manusia Cinta sesama manusia Tenggang rasa sesame manusia
5. Tidak semena mena 6. Menjunjung nilai kemanusiaan 7. Gemar melakukan kegiatan kemanuasiaan 8. Membela kebenaran keadilan 9. Indonesia adalah bagian dari umat manusia 10. Hormat menghormati antar bangsa
Sila 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kepentingan bersama lebih penting Rela berkorban untuk negara Cinta tanah air Bangga tanah air Memelihara ketertiban dunia Mengembangkan persatuan Indonesia Memajukan pergaulan dan kesatuan bangsa
Sila 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Setiap manusia punya kedudukan dan hak yang sama Tidak memaksakan kehendak Mengutamakan musyawarah Muswarah dengan semangat kekeluargaan Menghormati keputusan musyawarah Melaksanakan keputusan musyawarah Kepentingan bersama lebih penting dari pribadi dan golongan 8. Musyawarag sesuai dengan akal dan hati nurani 9. Muswarah sesuai dengan norma dan nilai keagamaan 10. Percaya pada wakil
Sila 5 1. Gotong royong 2. Adil terhadap sesama 3. Seimbang antara hak dan kewajiban 4. Menghormati hak orang lain 5. Suka menolong 6. Tidak memeras orang lain 7. Tidak bermewah mewahan 8. Tidak merugikan kepentingan umum 9. Kerja keras 10. Menghargai hasil kerja orang lain 11. Mewujudkuan pemerataan sosial
Pancasila merupakan ideologi terbuka yang berarti mampu mengikuti perkembangan zaman, dapat dirubah tanpa mengubah nilai pancasila, mampu menggugah harapan masyarakat, memngaruhi dan menyesuaikan dengan masyarakat.
ASN harus mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasi nilai dasar pancasila dan nasionalisme dalam melaksanakan fungsinya. Adapun fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa
AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS
Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas hanya sebatas tanggung jawab saja. Akuntabilitas sepaket dengan good government Akuntabilitas juga sering diartikan sebagai kemampuan menjawab/mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan
NILAI AKUNTABILITAS
Mampu menghindari konflik kepentingan
Mencegah politik praktis
Berlaku adil
FUNGSI AKUNTABILITAS
Kontrol demokratis (demokrasi)
Mencegah korupsi (konstitusi)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (belajar)
KONTRAK AKUNTABILITAS
Eksternal (pengendalian)
Interaksi (dua arah)
Kekuasaan Struktural (pemerintah dan publik)
AKUNTABLITAS PUBLIK
Vertikal (keatas dan kebawah termasuk ke masyarakat)
Horizontal (kesamping, antar lembaga)
untuk
TINGKATAN AKUNTABILITAS
Personal (kepribadian)
Individu (antar individu)
Kelompok (dalam kelompok)
Organisasi (dalam organisasi)
Stakeholder (masyarakat)
SYARAT ORGANISASI AKUNTABEL/DIMENSI AKUNTABILITAS
Kejujuran dan hukum
Proses (sesuai SOP)
Program (tercapainya target dengan hasil maksimal biaya minimal)
Kebijakan (pertanggungjawaban ke masy)
MEKANISME AKUNTABILITAS BIROKRASI
Perencanaan strategis
Kontrak kinerja
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
LINGKUNGAN KERJA YANG AKUNTABEL
Kepemimpinan (teladan)
Transparansi
Integritas (kesesuaian perilaku dengan ucapan)
Tanggungjawab
Keadilan
Kepercayaan
Keseimbangan (kesesuaian skill)
Kejelasan (jelas tujuan dan hasilnya)
Konsistensi
FRAMEWORK AKUNTABILITAS
Tujuan
Perencanaan
Implementasi dan monitoring
Laporan
Evaluasi dan perbaikan
AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
Transparansi dan akses informasi 1. Maximum acces limited exemption (informasi terbuka untuk publik) 2. Tanpa ala an 3. Mekanisme sederhana murah dan cepat 4. Informasi utuh dan benar 5. Informasi proaktif 6. Perlindungan pejabat yang beritikad baik
Kecurangan dan perilaku korup
Penggunaan sumber daya milik negara
Penyimpanan, penggunaan data, dan informasi pemerintah 1. Relevant 2. Reliable 3. Understandable 4. Comparable Konflik kepentingan
ETIKA PUBLIK
ETIKA
Etika adalah acuan perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan baik maupun buruk (formal da nada tuntutan tanggungjawab) Moral adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku dalam sistem kemasyarakatan Etiket adalah perbuatan nyata baik maupun buruk yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kode etik adalah prinsip yang sudah disetujui dan berlaku dalam suatu kelompok
KODE ETIK PNS
Diatur dalam PP 42 tahun 2004 Isinya adalah: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, santun dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara betanggung jawab, efektif, dan efisien 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tekait kepentingan kedinasan 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga repuatsi dan integritas ASN 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disipili pegawai ASN
Nilai dasar etika public antara lain : 1. Memegang teguh nilai nilai dalam ideologi negara pancasila 2. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945 3. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif 6. Memlihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemrintah 9. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir 15. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia
DIMENSI ETIKA PUBLIK
Dimensi kualitas pelayanan public
Dimensi Modalitas (kekayaan negara)
Dimensi tindakan integritas public
8 AREA PERUBAHAN UNTUK MENCAPAI ETIKA PUBLIK
Manajemen perubahan
Penataan peraturan perundang-undangan
Penataan tatalaksana
Penataan sistem manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan pengawasan
Peningkatan pelayan public
MANAJEMEN ASN
MANAJEMEN ASN
Manajemen ASN adalah upaya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professiol, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. ASN dibagi jadi 2, PNS dan PPPK
KEDUDUKAN ASN
ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalakan kebijakan negara (pimpinan instansi) dan dalam menjalankannya harus bebas dari intervensi politik. ASN tersebar di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian seluruh ASN merupakan satu kesatuan
FUNGSI ASN
Pelaksana kebijakan public
Pelayanan public
Perekat dan pemersatu bangsa
PERAN ASN ASN berpepan dalam penyelenggara tugas pembangunan nasional dalam bentuk kegiatan :
Perencana
Pelaksana
Pengawas
umum
pemerintahan
dan
HAK DAN KEWAJIBAN ASN
Hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK berbeda. PPPK dan PNS memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi ASN dan mengikuti segala peraturan terkait dengan ASN PPPK tidak mendapatkan hak fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua
KODE ETIK ASN
Sebagai pedoman, panduan birokrasi agar tindakannya dinilai baik
Sebagai standard penilaian perilaku
SISTEM MERIT
Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektifitas dalam keseluruan proses dalam pengelolaan ASN (kompetensi dan kinerja) Sistem ini dilaksanakan pada semua tahapan pengelolaan SDM ASN (Rekruitmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi) Sistem Merit menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, dan keadilan pada sektor public
MANAJEMEN ASN
Terdiri dari manajemen PNS dan PPPK Manajemen PNS meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, dan perlindungan Manjemen PPPK yang berbeda dengan PNS adalah adanya pengaturan tentang pemutusan hubungan perjanjian dan tidak terdapat pengaturan ttg pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lainnya
Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mencopot jabatan tinggi selama 2 tahun stelah dilantik kecuali jika pejabat tinggi melakukan pelanggaran hukum Penggantian pejabat tinggi dapat dihentikan jika dapat persetujuan dari Presiden Pengisian pejabat tinggi haru diawasi oleh KASN Jika ASN jadi pejabat negara yg bersangkutan akan diberhentikan sementara dari tugas ASN ASN berhimpun dalam KORPRI Penyelenggaran sistem informasi ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN Sengketa ASN diselesaikan secara administrative
WHOLE OF GOVERNMENT
WHOLE OF GOVERNMENT
Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara kolabiratif dan terintegrasi dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan public. WOG harus dilaksanakan karena ada beberapa factor 1. Dorongan public untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, perkembangan IPTEK, dll 2. Adanya ketimpanagan kapasitas sektoral, dan ego sektoral yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan negara WOG dilakukan dengan cara
PRAKTEK WOG
Dapat dilakukan dengan cara 1. Penguatan koordinasi antar lembaga 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus 3. Membentuk gugus tugas 4. Koalisi sosial
TANTANGAN WOG
Kapasitas dan kualitas SDM yang akan melakukan koordinasi Nilai dan budaya kerja dari SDM yang akan melakukan koordinasi berbeda-beda Dibutuhkan pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai, budaya, kapasitas dan kualitas SDM yang berkolaborasi,
PRAKTEK WOG DALAM PELAYANAN PUBLIK
WOG dapat dilakukan pada berbagai jenis pelayanan public, antara lain : 1. Pelayanan administrative 2. Pelayanan barang 3. Pelayanan jasa 4. Pelayanan regulative Berdasarkan polanya WOG dibagi menjadi : 1. Pelayanan teknis fungsional 2. Pelayanan satu atap 3. Pelayanan satu pintu 4. Pelayanan terpusat 5. Pelayanan elektronik
SYARAT WOG BERHASIL
Budaya dan filosofi kerja dapat menyatu sehingga koordinasi baik
Cara kerja baru dan lebih kooperatif
Akuntabel dan insentif yaitu pembagian hasi antara sektor dan pemberian reward Pengambilan kebijakan dilakukan setara antar sektor dan melibatkan masyarakat
DASAR HUKUM WOG
Dasar hokum tidak tertulis secara langsung namun tersirat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN 2. UU No. 30 tahun ttg administrasi pembangunan
3. 4. 5. 6.
PermenPanRB No. 63 tahun 2003 ttg pelayanan public UU No 25 thn 2014 ttg Pela yanan public UU No.28 thn 1999 ttg Anti KKn PermenPanRB No.16 tahun 2014 ttg Standar pelayanan
PELAYANAN PUBL IK
PELAYANAN PUBLIK
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemngemban amanah peraturan perundang-undangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa.
JENIS BARANG DAN JASA
Dibagi menjadi 4, yaitu : 1. Privat : rivalitas tinggi, ekskludabilitas tinggi 2. Semi privat : Rivalitas rendah, ekskludabilitas tinggi 3. Semi public : rivalitas tinggi, ekskludabilitas rendah 4. Public : rivalitas rendah, eksludabilitas rendah
PELAYANAN PUBLIK MENJADI KOMPLEKS (BERKEMBANG)
Pelayanan public selalu berkembang dari waktu ke waktu karena adanya perbuhan kebutuhan dari masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat Perubahan tersebut terjadi dalam 3 tahap, yaitu : 1. OPA : pelayanan terpusat ke pemerintah, sistem tertutup, dan tidak ada peran masyarakat. Tuntutan perubahan masih dalam skala organisasi publik 2. NPM : pelayanan mulai terbuka, melibatkan swasta, berorientasi pada keuntukan, masyarakat dirugikan. Tuntutan perubahan dibebankan kepada manajer public. 3. NPS : pelayanan gratis, berpihak pada masyarakat, masyarakat sudah terlibat. Tuntutan perubahan dibebankan pada administrator public.
PRINSI PELAYANAN PUBLIK
Partisipatif
Transparan
Responsive
Tidak diskriminatif
Mudah dan murah
Efektif dan efisien
Aksesible
Akuntabel
Berkeadilan
POLA PIKIR ASN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK
Seorang ASN harus mampu menanamkan pada dirinya bahwa : 1. Pelayanan public merupakan hak warga dan kewajiban ASN 2. Pelayanan public diselenggarakan dengan pajak dari masyarakat 3. Pelayanan public deilakukan untuk memajukan bangsa 4. Pelayanan public berfungsi sebagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan proteksi masyarakat
PATOLOGI BIROKRASI
Dapat dikatakan sebagai penyakit organisasi (pemerintah), antara lain: 1. Penggelembungan organisasi 2. Duplikasi tugas dan fungsi 3. Red tape (lamban dan berbelit birokrasinya) 4. Konflik kewenangan 5. KKN 6. Enggan berubah menjadi baik
BUDAYA BIROKRASI YANG BAIK
Menaati kode etik ASN
Memiliki prinsip melayani adalah kebanggaan
Memiliki SOP
Professional
PRINSIP PELAYANAN PRIMA
Responsif
Ada visi misi dan dapat memenuhinya
Ada standar pelayanan
Pelatihan bagi SDM pelayan public
Ada apresiasi bagi pelayan public
pelayanan
public
SIKAP PELAYANAN PUBLIK
Passionate
Progressive
Proactive
Promt
Patience
Proporsional
Punctional
