RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL.III - CALON HAKIM PENINGKATAN LENGKAPNYA PAPAN – PAPAN PAPAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
Oleh :
IMAN HARRIO PUTMANA, SH., MH NIP : 199006152017121006
Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan LXV
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA CIMAHI 2018
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI CPNS CALON HAKIM
Nama NIP Unit Kerja/Magang
: IMAN HARRIO PUTMANA, SH., MH : 199009022017121005 : Pengadilan Negeri Blangpidie
Telah Disetujui Pada hari………tanggal…………
Pembimbing
…………… NIP…………
Mentor
…………… NIP………….
Mengetahui Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
…………… NIP……….
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI CPNS CALON HAKIM
Nama NIP. Unit Kerja/Magang
: IMAN HARRIO PUTMANA, SH., MH : 199009022017121005 : Pengadilan Negeri Blangpidie
Telah diuji di depan Penguji Pada hari………tanggal…………
Penguji
…………… NIP………… Mengetahui Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
…………… NIP……….
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN …………….................................... ……………....................................................... ...................
ii
................................................................................ KATA PENGANTAR ................................................................................
iii
DAFTAR ISI …..………………………….......……………………………….. iv
…................................................................................... ... DAFTAR TABEL …................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ..................................................................................
vi
BAB 1 PENDAHULUAN …………………………… ………………………………… …… ……………….... ………………....
1
A. Latar Belakang ……............................................................................. ....
1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian …….................................................... ……....................................................
19
C. Ruang Lingkup …………………..…...................................…....... …………………..…...................................…............... ........
21
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI ……………………………………... 36
A. Deskripsi Organisasi………………… Organisasi……………………………………………… ………………………………… …….. ..
36
1. Profil Organisasi ………………………….… ………………………….……………………........ …………………..........
36
2. Visi, Misi, dan Nilai – Nilai – Nilai Nilai Organisasi……………………………… Organisasi………………………………
39
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik di Pengadilan …...…………….... …...……………....
65
C. Analisis Isu ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
73
D. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih …………………….……..
88
E. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS ……..…................................................ ……..…................................................
82
F. Matrix Rancangan …………………............................ ………………….................................................... ........................
82
G. Jadwal Kegiatan ……………………............................ …………………….................................................. ......................
82
H. Kendala dan Antisipasi ……………............................ ....................... ……………...................................................
82
BAB III KESIMPULAN ……………...…………………………..…. ……………...…………………………..…...……… ……… 102 BAB IV PENUTUP ……………………………………………….... ………………………………………………............... ........... DAFTAR PUSTAKA ......................................................................
126
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini. dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh ASN. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 di jelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawa Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. PNS Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatann atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN) sehingga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN menjadi profesional seperti tersebut diatas adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi PNS yang dikemas dalam suatu program disebut dengan istilah Diklat Prajabatan. Diklat Prajabatan ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas dan efesiensi organisasi, pendidikan dan pelatihan ini dapat dap at
diberikan
secara
berkala
agar
setiap
pegawai
tetap
dapat
meningkatkan
kompetensinya agar dapat meninkatkan kinerja organisasi. Menurut Smith (2002:2) training is a planned process to modify attitude, knowledge, skill behavior through learning experience to achieve effective performance in activity or range of activities yakni Pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/ prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang pengembangan kompetensi pegarai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
memiliki
hak
dan
kesempatan
untuk
mengembangkan
kompetensi.
Pengembangan kompetensi tersebut melalui pendidikan dan pelatihan, pada masa orientasi atau calon pegawai negeri sipil proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter keperibadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Praktik penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola pembelajaran klasikal yang didominasi dengan metode ceramah, menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membentuk nilai - nilaidasar profesi PNS, terutama proses internalisasi pada diri masing - masing peserta. Berdasakan pertimbangan akan hal tersebut maka dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang memungkinkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami
sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas/tempat magang, sehingga peserta merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian nilai - nilai dasar profesi PNS tersebut terpatri kuat dalam dirinya. Melalui pembaharuan Diklat Prajabatan ini diharapkan dapat menghasilkan PNS yang profesional, yang dewasa ini sangat dibutuhkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada, sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa. Sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru ini, menuntut setiap peserta diklat prjabatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA. Terdapat lima rangkaian kegiatan pembelajaran aktualisasi yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta diklat prjabatan yaitu : 1) merancang aktualisasi nilai dasar PNS, 2) mempersentasikan rancangan aktualisasi, 3) mengaktualisasikan nilai dasar di tempat tugas atau tempat magang, 4) melaporkan pelaksanaan aktualisasi nilai dasar, 5) mempresentasikan laporan aktualisasi dan, 6) menyusun rencana aksi penyempurnaan aktualisasi nilai - nilai dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peserta diklat prajabatan CPNS Tahun 2018 ditugaskan untuk merancang aktualisasi nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi yang disingkat menjadi ANEKA, yang akan dilaksanakan di tempat kerja sebagai bentuk penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS dalam kurun waktu 33 hari belajar/on belajar/on class. class.
B. Tujuan dan Manfaat
Penyusunan rancangan aktualisasi nilai dasar Pegawai Negeri Sipil ini bertujuan sebagai pedoman untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) sebagai Aparatur Sipil Negara di instansi tempat bekerja. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan aktualiasi nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan dapat terbentuk PNS yang mampu menjadi pelayan Masyarakat yang mempunyai profeionalisme, dengan
selalu mengedepankan
nilai akuntabilitas di dalam
melaksanakan tugasnya, mempunyai semangat nasional dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi nilai etika yang baik alam melayani masyarakat, memiliki komitmen mutu dalam tupoksinuya, serta anti korupsi dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. C. Ruang Lingkup
Penulisan ini dibatasi pada kegiatan yang mengandung nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil yaitu: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang kegiatan rancangan aktualisasi ini dilakukan dari hasil studi lapangan pada tanggal 16 Maret 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus 1. Profil Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terletak di Jl. L.L Martadinata No. 74-80 Kota Bandung. Berdasarkan PP No.16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung Dan Kabupaten, yurisdiksi PN Bandung adalah sebagai berikut : 1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki. 2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum. 3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih. 4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot. 5. Sebagian wilayah Buahbatu. 6. Sebagian wilayah Cicadas. 7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung. Adapun susunan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus seperti bagan dibawah ini:
Tugas pokok Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai Pengadilan Tingkat pertama adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Fungsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung mempunyai fungsi antara antara lain sebagai berikut : a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya. b. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan
dan
pelaksanaan
Kepegawaian
tugas
pokok
serta
Teknis
lainnya
untuk
mendukung
Peradilan
dan
Administrasi
Peradilan. c. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
d. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. e. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Denpasar. f. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada
menyangkut
Pegawai
tehnis
Pengadilan yustisial,
Negeri
Tabanan,
administrasi
baik
peradilan
maupunadministrasi umum.
1. Ketua dan Wakil Ketua Ketua a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya; c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A; b. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; persidangan;
c. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang yang diterima di Kepaniteraan; d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan ketentuan undang-undang yang berlaku; e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; f. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.
4. Sekretaris a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Administrasi Umum/Kesekretari Umum/Kesekretariatan; atan; b. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; c. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggun komitmen/penanggung g jawab kegiatan bertugas; d. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; e. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan; f. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
g. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bale Bandung; h. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran; i.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
5. Panitera Muda Perdata a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata; c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata; d. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta; e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali; f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
6. Panitera Muda Pidana a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan mempersiap kan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana; c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana; d. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan; e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali; f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Hukum a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Panitera Pengganti a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; b. Membuat berita acara persidangan; c. Membantu Hakim dalam Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya; d. Membuat penetapan hari sidang; e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya; f. Mengetik putusan;
g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.
9. Jurusita/Jurusita Jurusita/Jurus ita Pengganti a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera; b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim; c. Menyampaikan pengumuman-pengumum pengumuman-pengumuman, an, teguran-teguran, teguran-tegur an, protesprotes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang; d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah; e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
10. Sub Bagian Umum & Keuangan a. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar; b. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor; c. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara; d. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan; e. Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
f. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor; g. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor; h. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan; i.
Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Dana pada tahun berjalan;
j.
Menyusun Rencana Kerja dan dan Anggaran Anggaran untuk tahun anggaran anggaran berikutnya;
k. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM; l.
Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA); (DIPA);
m. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan); n. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.
11. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana a. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai; b. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting; c. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pension; d. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen; e. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat; f. Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan;
g. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan; h. Mengusulkan formasi CPNS. 12. Sub Bagian Perencanaan IT Pelaporan a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja; b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker; c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi data/informas i untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan satker; d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika; e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker; f. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja satker; g. Penyiapan rumusan kebijakan teknologi informasi h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, teknologi informasi, dan perencanaan. 2. Visi, Misi, dan Nilai – Nilai Nilai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah
sebagai
INDONESIA
berikut
:
“TERWUJUDNYA
YANG AGUNG” dengan
BADAN
PERADILAN
menuangkan dalam visi Pengadilan Negeri
Kls. 1A Khusus Bandung sebagai berikut:
“MEWUJUDKAN PENGADILAN
NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN
YANG MANDIRI DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN IN DONESIA YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, adalah sebagai berikut : 1.
Menjaga kemandirian badan peradilan.
2.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan
peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 1) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. 2) Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang
jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan. 3) Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. 4) Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 20 ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5) Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan
akses
kepada
masyarakat
untuk
memperoleh
informasi.
Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 6) Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak
terkait.
Untuk
itu,
aparatur
peradilan
harus
tidak
berpihak
dalam
memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 7) Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik di Pengadilan …...……………....
65
C. Analisis Isu ……………………………………………………………….. D. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih …………………….……..
88
E. Nilai-nilai Nilai-nilai Dasar Profesi PNS ……..…................................................
82
F. Matrix Rancangan …………………....................................................
82
G. Jadwal Kegiatan ……………………..................................................
82
H. Kendala dan Antisipasi Antisipasi ……………...................................................
82
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi
1. Profil Pengadilan Negeri Bale Bandung
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Bandung
1. Peningkatan kenyamanan pelayanan Pendaftaran Perkara 2. Peningkatan layanan pengaduan 3. Peningkatan layanan meja informasi 4. Peningkatan Petunjuk evakuasi 5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 6. Peningkatan Penataan tempat parkir 7. Peningkatan
lengkapnya
papan-papan
informasi
di
Kantor
Pengadilan.
C. Analisis Isu
Setelah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, diperlukan analisis lanjutan dari isu-isu yang berjumlah 7 (tujuh) isu tersebut.Analisis isu dilakukan untuk menetapkan kriteria isu dan kualitas isu.Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas isu tertinggi.Disamping itu tidak semua isu bisa dikategorikan menjadi isu actual, oleh karena itu perlu dilakukan analisis
kriteria isu. Alat analisis kriteria isu dengan menggunakan alat analisis AKPK ( Aktual, Aktual, Kekhalayakan, Problematika, Kelayakan ), sedangkan menentukan kualitas isu dengan menggunakan alat analisis USG ( Urgency, Seriousness, Growth).
AKPK (kriteria (kriteria isu) 1. Aktual: Benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan di masyarakat. 2. Kekhalayakan: Isu menyangkut hajat hidup orang banyak 3. Problematik: Isu memiliki dimensi masyalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin. 4. Kelayakan: masuk akal, realisitis, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Bobot 5 4 3 2 1
Keterangan Sangat kuat pengaruhnya Kuat pengaruhnya Sedang pengaruhnya Kurang pengaruhnya Sangat kurang pengaruhnya
Tabel 1. Bobot Penetapan Kriteria Kualitas ISU AKPK dan USG
Analisis Kriteria Kriteria Isu Isu Dengan Dengan Alat Aanalisis Aanalisis AKPK AKPK No
1.
2. 3. 4. 5.
ISU
Peningkatan kenyamanan pelayanan Pendaftaran Perkara Peningkatan layanan pengaduan Peningkatan layanan meja informasi Peningkatan Petunjuk evakuasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
A (1-5) 4
K (1-5) 4
P (1-5) 4
K (1-5) 4
Jml
16
Perin gkat 2
3
3
4
3
13
5
5
3
4
3
15
3
4
3
3
2
12
6
4
2
2
3
11
7
6.
Peningkatan Penataan tempat parkir Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan.
7.
4
4
2
4
14
4
4
4
4
5
17
1
Tabel 2. Tabel Analisis Isu Menggunakan AKPK
Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis AKPK tersebut diatas lalu diambil tiga nilai tertinggi yaitu: 1. Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan 2. Peningkatan kenyamanan kenyamanan pelayanan Pendaftaran Perkara 3. Peningkatan layanan meja informasi
Dari ketiga kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis USG. USG (kualitas isu)yaitu : 1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti 2. Seriousness : seberapas serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan 3. Growth: seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.
Analisis kualitas kualitas isu dengan menggunakan menggunakan alat alat analisis USG No
Penilaian Masalah
U
Kriteria S
Jml G
Perin gkat
1.
2.
3.
Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan Peningkatan kenyamanan pelayanan Pendaftaran Perkara Peningkatan layanan meja informasi
(1-5) 5
(1-5) 4
(1-5) 5
14
1
4
3
4
11
2
3
3
4
10
3
Tabel 3. Tabel Analisis Isu Menggunakan USG
Berdasarkan penentuan kualitas Isu dengan alat analisis USG maka tergambar ranking tertinggu yang merupakan isu final yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya yaitu: Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan.
D. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih
Setelah ditemukan core issue terpilih, yaitu Tidak adanya papan informasi untuk perkara Gugatan Sederhana dan alur perkara Gugatan Sederhana, karena hal tersebut termasuk sosialisasi untuk terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah, selanjutnya dicarikan kegiatan pemecahan masalahnya yang dapat di lakukan dengan tahapantahapan kegiatan, dan berkonstribusi bagi misi organisasi dan memberikan penguatan pada nilai-nilai organisasi, yang dituangkan dalam matrix rancangan aktualisasi.
Pada bab argumentasi terhadap core issu terpilih diberikan analisis deskriptif yang menguatkan keberadaann core issue terpilih. Dengan kata lain, argumentasi mengapa core issue terpilih tersebut memang layak untuk diangkat.
E. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS
Berdasarkan Modul – Modul E-Learning Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2018 PNS yang profesional adalah PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai – nilai dasar prosefesi PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai – nilai dasar yang dimaksud adalah Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Selanjutnya kelima nilai dasar tersebut diakronimkan menjadi ANEKA.
a. Akuntabilitas
Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban kewajiban setiap setiap individu, individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; 3. Memperlakukan
warga
negara ne gara
secara se cara
sama sam a
dan
adil
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional ); dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas Akuntabilita s terdiri dari beberapa aspek. Menurut LAN RI (2015:8), aspek-aspek tersebut terdiri dari: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja Akuntabilitas Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. (LAN RI, 2015:7). Berdasarkan aspek-aspek tersebut seorang PNS harus memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya. Bofens (dalam LAN RI, 2015:10) menyatakan bahwa akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); demokratis ); 2. Untuk mencegah mencega h korupsi
dan penyalahgunaan
kekuasaan (peran
konstitusional); 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Selain itu, menurut LAN RI (2015:11) akuntabilitas memiliki tingkatan hierarkis. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 tingkatan sebagai berikut: 1. Akuntabilitas personal 2. Akuntabilitas individu 3. Akuntabilitas kelompok 4. Akuntabilitas organisasi 5. Akuntabilitas stakeholder
Akuntabilitas Akuntabilita s memiliki empat dimensi agar memenuhi terwujudnya sektor publik yang akuntabel, diantaranya sebagai berikut: 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum ( accountability for probity and legality ); 2. Akuntabilitas proses ( process accountability ); ); 3. Akuntabilitas program ( program accountability ); ); 4. Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability ). ). Menurut Widita (2015) dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Kepemimpinan : Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2) Transparansi : Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi. 3) Integritas : adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 4) Tanggung Jawab : adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan perwujudan kesadaran kesadaran akan kewajiban. 5) Keadilan : adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 6) Kepercayaan
:
Rasa
keadilan kea dilan
akan
membawa
pada
sebuah
kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7) Keseimbangan : Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas.
8) Kejelasan : Pelaksanaan wewenang wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9) Konsistensi : adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.
b. Nasionalisme
Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan
tidak
hanya
sekedar
wawasan
saja
tetapi
kemampuan
mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. (Widita, 2015) Nasionalisme
dalam
arti
sempit
adalah
suatu
sikap
yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.
Sedangkan
dalam
arti
luas,
nasionalisme
merupakan
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain (LAN RI, 2015:1). Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat
dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik sehingga dalam menjadi pelayan publik yang profesional. ASN adalah aparat pelaksana yang melaksanakan
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi
landasan kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Fungsi ASN sebagai pelayan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat dan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (LAN, 2015:120). Sebagai pelayan publik seorang ASN dituntut menjadi profesional untuk menciptakan pelayanan yang prima. Selain profesional dan melayani, ASN juga dituntut harus memiliki integritas tinggi yang merupakan bagian dari kode etik dan kode etik perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Etika-etika dalam kode etik tersebut
harus
diarahkan
pada
pilihan-pilihan
yang
benar-benar
mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
c. Etika Publik
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk
membantu
membedakan
hal-hal
yang
baik
dan
buruk
serta
mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut, Catalano, 1991 (dalam Widita, 2015). Etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil (LAN, 2015:8). Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan kewajiban yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan
pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (LAN, 2015:6). Integritas publik menuntut para pemimpin dan
pejabat
publik
untuk
memiliki
komitmen
moral
dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensidimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik (Haryatmoko dalam LAN, 2015:7). Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis (LAN, 2015:9). Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus
dalam
masyarakat
melalui
ketentuan-ketentuan
tertulis
yang
diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut: 1. Melaksanakan
tugasnya
dengan den gan
jujur, j ujur,
bertanggung
jawab,
dan
berintegritas tinggi; 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efektif, dan dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 10. Tidak
menyalahgunakan
informasi
intern
negara,
tugas,
status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11. Memegang teguh nilai n ilai dasar dasa r ASN dan selalu menjaga reputasi dan da n integritas ASN; 12. Melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
disiplin pegawai ASN.
Dimensi etika publik terdiri dari dimensi tujuan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan, dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas, serta dimensi tindakan integritas publik (LAN, 2015:11). Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk dapat menjadi pelayan publik yang beretika. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang
tidak
mengarahkan
beruntung.
Etika
bagaimana
publik
nilai-nilai
merupakan kejujuran,
refleksi solidaritas,
kritis
yang
keadilan,
kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan
publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.
d. Komitmen Mutu
LAN RI (2015: 9) menjelaskan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur
dari
penghematan
biaya,
waktu,
tenaga,
dan
pikiran
dalam
menyelesaikan kegiatan. Inovasi
muncul
karena
adanya
dorongan
kebutuhan
organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Mengenai inovasi, LAN RI (2015:11) menyatakan bahwa proses inovasi dapat terjadi secara perlahan (bersifat evolusioner) atau bisa juga lahir dengan cepat (bersifat (bersifat revolusioner). revolusioner). Inovasi akan menjadi salah satu kekuatan organisasi untuk memenangkan persaingan. Ada empat indikator dari nilai-nilai nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Efektif Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. 2. Efisien
Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur. 3. Inovasi Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. 4. Mutu Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu
menjadi
salah
satu
alat
vital
untuk
mempertahankan
keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi.
Ada lima dimensi karakteristik karakteristik yang digunakan digunakan pelanggan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayan (Berry dan Pasuraman dalam Zulian Zamit, 2010:11), yaitu: 1. Tangibles (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi;
2. Reliability (kehandalan),
yaitu
kemampuan
dalam
memberikan
pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan; 3. Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap; 4. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya; 5. Empaty , yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan bahkan melampaui harapannya. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi,
dengan
melibatkan
seluruh
komponen
organisasi,
untuk
senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Bill Creech (dalam LAN, 2015) memperkenalkan lima pilar dalam manajemen mutu terpadu yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi, sehingga target mutu dapat diwujudkan bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Mutu kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini masih banyak yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan.
e. Anti Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. (Widita, 2015) Ada 9 (sembilan) (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Jujur Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 2. Peduli Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya
untuk
menyisihkan
sebagian
penghasilannya
untuk
membantu sesama. 3. Mandiri Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian
yang
dimiliki
seseorang
memungkinkannya
untuk
mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat. 4. Disiplin Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
5. Tanggung Jawab Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista. 6. Kerja Keras Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesarbesarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 7. Sederhana
Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya
dan
berupaya
memenuhi
kebutuhannya
dengan
semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang
kemewahan.
Kekayaan
utama
yang
menjadi
modal
kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta
tidak
akan
pernah
ada
habisnya
karena
hawa
nafsu
keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyakbanyaknya. 8. Berani Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan mentolerir
adanya
penyimpangan
dan
berani
menyatakan
penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang. 9. Adil Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya. Kesadaran anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi benteng kuat untuk anti
korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. F. Matrix Rancangan
Formulir 1. Rancangan Aktualisasi
MATRIX RANCANGAN AKTUALISASI
Unit Kerja
:
Pengadilan Negeri Bale Bandung
Identifikasi Isu
:
1. Peningkatan kenyamanan pelayanan Pendaftaran Perkara; 2. Peningkatan layanan pengaduan; 3. Peningkatan layanan meja informasi; 4. Peningkatan Petunjuk evakuasi; 5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi; 6. Peningkatan Penataan tempat parkir; 7. Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan.
Isu yang diangkat
:
Peningkatan lengkapnya papan-papan informasi di Kantor Pengadilan.
Gagasan pemecahan Isu
:
1. Membuat daftarsyarat-syarat Pendaftaran perkara Gugatan Gugatan Sederhana; 2. Membuat Alur Perkara Gugatan Sederhana;
3. Membuat gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftarsyarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana; 4. Menempatkan gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syarat –syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhanaditempat tempat yang strategis atau pun diruang tunggu.
N o
Kegiatan
Tahapan
1
2
3
1
Melaporkan rencana kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri
1.
Keterkaitan substansi Mata Pelatihan
Kontribusi Kegiatan Pencapaian Visi dan Misi Organisasi
Kontribusi Pencapaian Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
4
5
6
7
Terlaporkannya rencana kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Akuntabilitas KejelasanLaporan
Dengan Melaporkan rencana kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri maka misi intansi Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan dapat terwujudkan.
Akuntabilitas
Dengan Menkoordinasika n rencana kegiatan di bagian terkait misi instansi Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan dapat terwujud.
Akuntabilitas
Output/ Hasil
2.
3.
Menghadap Ketua Pengadilan Negeri; Melakukan presentasi singkat tentang rencana kegiatan; Melakukan dokumentasi terhadap kegiatan ini.
Nasionalisme Disiplin Etika Publik Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama Komitmen Mutu Efektif Anti Korupsi Keberanian
2
Menkoordinasikan rencana kegiatan di bagian terkait
1.
2.
3.
Menghadap Kepala Bagian terkait rencana Kegiatan. Melakukan presentasi singkat tentang rencana kegiatan; Melakukan dokumentasi terhadap kegiatan ini.
Terkoordinasikann ya rencana kegiatan di bagian terkait
Akuntabilitas KejelasanLaporan Nasionalisme Disiplin Etika Publik Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama Komitmen Mutu Efektif
Anti Korupsi Keberanian
3
Membuat daftar syarat-syarat Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana
1.
2.
3.
4.
4
Membuat Alur Perkara Gugatan Sederhana
1.
2.
3.
4.
5
Membuat gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftarsyarat – syarat pendaftaran
1.
Memastikan komputer dalam keadaan menyala; Menyiapkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Melakukan cek ketentuan tentang tata cara mengajukan Gugatan Sederhana Membuat konsep daftar syarat-syarat mengajukan Gugatan Sederhana; Memastikan komputer dalam keadaan menyala; Menyiapkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Melakukan cek ketentuan tentang tata cara mengajukan Gugatan Sederhana Membuat Konsep alur Perkara Gugatan Sederhana; Memastikan Komputer dalam keadaan menyala;
Telah dibuatnya daftar syaratsyarat Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana
Akuntabilitas Penggunaan sumberdaya milik negara Nasionalisme Kerja Keras Etika Publik Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun
Dengan Membuat daftar syarat-syarat Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana misi instansi Menjaga kemandirian Badan Peradilan dapat terwujud.
Kemandirian
Komitmen Mutu Inovasi Anti Korupsi Tanggung Jawab
Telah dibuatnya Alur Perkara Gugatan Sederhana
Akuntabilitas Penggunaan sumberdaya milik negara Nasionalisme Kerja Keras Etika Publik Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun
Kemandirian Dengan Membuat Alur Perkara Gugatan Sederhana maka misi intansi Menjaga kemandirian Badan Peradilan dapat terwujud.
Komitmen Mutu Inovasi Anti Korupsi Tanggung Jawab
Telah dibuatnya gambar dan tulisan yang terang dan
Akuntabilitas Penggunaan sumberdaya milik negara
Dengan Membuat gambar dan tulisan yang
Keterbukaan
Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana
2.
3.
4.
6
Menempatkan gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syarat –syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana ditempat tempat yang strategis atau pun diruang tunggu
1.
2.
3.
4.
Mencari gambargambar menarik terkait dengan pengadilan di Google; Membuka aplikasi Power Point; Membuat gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syaratsyarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana dari Konsep yang telah dibuat sebelumnya. Memastikan Komputer dan Printer dalam keadaan menyala; Mencetak Gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana Menyiapkan bingkai atau frame yang sesuai dengan gambar atau tulisan yang sudah dibuat; Menempatka n Gambar dan tulisan yang terang
menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana
Nasionalisme Kerja Keras Etika Publik Mengutamaka n kepentingan berkualitas tinggi Komitmen Mutu Inovasi Anti Korupsi Mandiri
Telah ditempatkannya gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana ditempat tempat yang strategis atau pun diruang tunggu
Akuntabilitas Transparansi dan Akses Informasi Nasionalisme Tidak Diskriminasi Etika Publik Menjalankan Tugas secara Profesional dan Tidak Berpihak Komitmen Mutu Efektif Anti Korupsi Peduli
terang dan menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana maka misi instansi Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dapat terwujud.
Dengan Menempatkan gambar dan tulisan yang terang dan menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhana ditempat tempat yang strategis atau pun diruang tunggu maka misi instansi instansi Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dapat terwujud.
Keterbukaan
dan menarik tentang daftar syarat – syarat pendaftaran Gugatan Sederhana dan Alur Perkara Gugatan Sederhanadit empat tempat yang strategis atau pun diruang tunggu.
.
