PPH PASAL 24 DAN 25

PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25 Ringkasan materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 2

Dosen: Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., Ca

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kelompok 2: Ari Sudrajat (0112U093) Rizkia Dewi Sopani (0112U103) Muhammad Nurrahman (0112U134) Menka Prihadwi (0112U303) Muhammad Bayu R (0112U310) Robby Firdaus (0112U318)

Kelas: B Tanggal dikumpulkan: 4 Juli 2014

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG

PPH PASAL 24 Pajak penghasilan pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WP dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Menurut ketentuan perpajakan, WP Dalam Negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan yang diterima baik dari dalam negeri maupun luar negeri (world wide income). Untuk menghindarai pengenaan pajak berganda dan memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diperoleh WP dalam negeri dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima dari Indonesia, maka atas pajak yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima dari luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Kredit Pajak Luar Negeri ini bertujuan untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan PPh atas penggabungan penghasilan dari Dalam Negeri dan Luar Negeri. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

PETUNJUK PELAKSANAAN Ikhtisar Keputusan Menteri Keuangan No.164/KMK.03/2002 tersebut adalah: 1. Penggabungan penghasilan Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: a) Untuk penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. b) Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. c) Untuk penghasilan berupa dividen. 2. Kerugian Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP, sedangkan rugi usaha di dalam negeri dapat dikompensasikan dengan Penghasilan dari usaha di luar negeri. 3. PPh terutang di luar negeri > kredit pajak yang diperkenankan Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut: a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya. b) Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan. c) Tidak dapat dimintakan restitusi.

4. Maksimum kredit pajak luar negeri Jumlah kredit pajak, paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Metode tersebut disebut Metode Kredit Terbatas atau Ordinary Credit Method dengan rumus sbb:

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Dalam PKP tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final. 5. Prosedur penjualan kredit pajak luar negeri a) Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, WP wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri: laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. b) Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. c) Atas permohonan WP, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan WP (force majeur). 6. Koreksi fiskal atas surat pemberitahuan Luar Negeri a) Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, WP harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. b) Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga. c) Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

PERHITUNGAN PPH PASAL 24 Secara garis besar perhitungan PPh apabila penghasilannya bersumber dari luar negeri dan dalam negeri, adalah sebagai berikut : 1. 2.

Penghasilan Luar Negeri Penghasilan Luar Negeri

=A =B

3. 4. 5.

Pengahasilan Kena Pajak PPh terutang (Tarif PPh x {A+B} PPh Pasal 24

= (A + B) =C =D

6. 7.

PPh yang masih harus dibayar di Indonesia Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Pasal 21 {WP perorangan }, PPh Pasal 22 PPh ps. 23, PPh Pasal 25) PPh yang kurang bayar/nihil/lebih bayar

= (C- D) =E

8.

= (C – D – E )

Sistematika Perhitungan PPH Pasal 24 1.

2. 3.

Penghasilan Luar Negeri ; Negara X : Laba XX Negara Y : Laba yy Negara Z : Rugi zz Penghasilan dalam negeri Penghasilan Kena Pajak

=A =B

4.

PPh terutang : Tarif PPh x ( A+B)

= (A+B)

5

Maksimum kredit pajak luar negeri (MKPLN) 5.1 Negara X  xx x C =p (A+B)  PPh terutang/dibayar di LN = q Pilih terkecil, misalnya p 5.2 Negara Y  yy xC

=r

( A + B) 

PPh terutang/dibayar di LN Pilih terkecil

5.3 MKPLN (PPh ps 24) Negara X = p Negara Y = s Jumlah (p+s) = D

=s

=C

6.

PPh yang masih harus dibayar di Indonesia

=D

7. 8.

Kredit pajak dalam negeri Kurangbayar/ Nihil/Lebih bayar

=(C–D) =E = ( C-D – E )

Koreksi Fiskal atas SPT Luar Negeri 1. 2.

Penghasilan LN Penghasilan DN

SPT A B

Pembetulan SPT P B

3. 4. 5.

Penghasilan Kena Pajak PPh terutang (tarif PPh) PPh Pasal 24 (MKPLN)

A+B C D

P+B Q R

6. 7.

PPh dibayar di Indonesia Kredit pajak dalam negeri

C–D E

Q–R E

8.

PPh kurangbayar/lebih bayar/nihil

C-D-E

Q–R–E

SOAL DEMONSTRASI PT. Abunidal produsen, pemborong dan importir yang memiliki API yang bergerak di bidang industri telekomunikasi, pada tahun 200X mengadakan kontrak kerja dengan Departemen Perhubungan untuk membangun sarana telekomunikasi di beberapa lapangan udara dengan nilai kontrak seluruhnya Rp. 140.689.541.145,00. Yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 periode akuntansi (3 tahun pajak). Untuk perhitungan penghasilannya perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian secara fisik, dan untuk tahun 200X telah diselesaikan sebesar 30%-nya. Pembayaran kontrak dengan Departemen Perhubungan disesuaikan dengan bagian kontrak yang sudah diselesaikan secara fisik. PT. Abunidal dalam tahun yang sama mendapat pula kontrak dari Kamboja untuk membangun jaringan Telekonumikasi di Kamboja yang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.369.505.000,00 sedangkan kontrak di Bangladesh yang juga membangun jaringan telekomunikasi memperoleh laba neto sebesar Rp. 7.909.143.883,00. Namun angka ini oleh karena kesalahan yuridis fiskal dikoreksi oleh kantor pajak negara yang bersangkutan menjadi laba neto sebesar Rp. 9.886.429.850,00. Tarif pajak penghasilan terutang di Kamboja dan Bangladesh adalah masing-masing sebesar 30% dan 35 %. Penghasilan neto PT Abunidal 200X berjumlah Rp. 21.722.386.610,00. (termasuklaba neto dari Bangladesh sebelum koreksi fiskal). Sedang sisa kerugian tahun 200X-3 yang belum dikompensasikan berjumlah Rp. 323.249.448,00. Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan yang telah dilunasi dan disetor pada tahun 200X berjumlah Rp. 206.643.297,00. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga Rp. 789.551.100,00.

Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga Rp. 6.837.500,00 dan Pajak penghasilan yang dilunasi sendiri oleh PT Abunidal setiap bulannya berjumlah : a. Januari dan Februari 200X Rp. 10.500.000,00 b. Maret s/d Desember 200X Rp. 15.600.000,00 Dalam kaitannya dengan soal diatas a) Berapa besar PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan atas penghasilan dari Kamboja b) Berapa besar PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan atas penghasilan dari Bangladesh c) Hitunglah berapa besar PPh yang kurang/ lebih bayar tahun 200X PT Abunidal sebelum koreksi fiskal luar negeri d) Hitunglah pula berapa besar PPh yang kurang/lebih bayar tahun 200X PT Abunidal setelah koreksi fiskal luar negeri. JAWABAN SOAL DEMONSTRASI : a) PPh Pasal 24 dari Kamboja tidak ada yang dikreditkan/dikompensasikan karena di negara tersebut menderita kerugian (PPh Pasal 24 nihil) b) PPH Pasal 24 dari Bangladesh sebelum koreksi fiskal Penghasilan luar negeri Rp. 7.909.143.883,00 Penghasilan dalam negeri Rp 13.813.242.727,00 Penghasilan neto Rp. 21.722.386.610,00 Kompensasi kerugian 200X-3 Rp. (323.249.448,00) Penghasilan kena pajak Rp. 21.399.137.162,00 Dibulatkan Rp. 21.399.137.000,00 PPh terutang (Pasal 17) 25% x Rp. 21.399.137.000,00 = Rp. 5.349.784.250,00 Maksimun kredit pajak luar negeri = 7.909.143.883,00 x 5. 349.784.250,00 Rp. 1.977.285.971,00 21.399.137.000,00 PPh terutang di LN : 35% x Rp. 7.909.143.883 Rp. 2. 768.200.359,00 PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan atas penghasilan dari Bangladesh sebelum koreksi fiskal Rp. 1.977.285.971,00 c) PPh kurang bayar PPh Terutang PPh Pasal 24 Kredit Pajak Dalam Negeri PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh kurang bayar

Rp. 5.349.784.250,00 Rp. (1. 977.285.971,00) Rp. (789.551.100,00) Rp. ( 6. 837.500,00) Rp. ( 177.000.000,00) Rp. ( 2.399.109.679,00)

d) PPh Penghasilan luar negeri Penghasilan dalam negeri Penghasilan neto Kompensasi kerugian 200X-3 Penghasilan kena pajak Dibulatkan PPh terutang (Pasal 17) 25% x Rp. 3.376.423.000,00= Maksimun kredit pajak luar negeri = 9.886.429.850,00 x 5. 844.105.750,00

Rp. 9.886.429.850,00 Rp 13.813.242.727,00 Rp. 23.699.672.577,00 Rp. (323.249.448,00) Rp. 23.376.423.129,00 Rp. 23.376.423.000,00 Rp. 5.844.105.750,00

Rp. 2.471.607.463,00 23.376.423.000,00 PPh terutang di LN : 35% x Rp. 9.886.429.850

Rp. 3.460.250.448,00

PPh Pasal24 yang dapat dikreditkan atas penghasilan dari Bangladesh setelah koreksi fiskal Rp. 2.471.607.463,00 PPh Terutang PPh Pasal 24 Kredit Pajak Dalam Negeri PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh kurang bayar PPh Psal 29 telah dibayar Masih kurang bayar

Rp. 5.844.105.750,00 Rp. (2.241.607.463,00) Rp. ( 789.551.100,00) Rp. ( 6. 837.500,00) Rp. ( 177.000.000,00) Rp. ( 2.399.109.687,00) Rp. ( 2.399.109.679,00) Rp. 8,00

PPH PASAL 25 Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-undang PPh) menentukan pelunasan Pajak Penghasilan oleh WP dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: 1. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dilakukan oleh WP melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. 2. Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme penyampaian Srat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang, yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. PERHITUNGAN PPH PASAL 25 KETERANGAN

CARA PERHITUNGAN

UMUM a. Angsuran yang harus dibayar sendiri Pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT dalam tahun berlajan. Tahunan PPh tahun lalu dikurangi Kredit Pajak tahun lalu (PPh pasal 21 Orang Pribadi, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24) dbagi 12 atau bagian tahun pajak. Catatan:  Dalam menghitung PPh Pasal 25 Tahun berjalan, PPh Pasal 25 tahun lalu tidak dperhitungkan sebagai kredit pajak. b. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum Sebesar angsuran PPh pasal 25 untuk bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan terakhir dari tahun pajak yang lalu. PPh Catatan:  Apabila dalam tahun pajak yang lalu diterbitkan keputusan pengurangan

angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran PPh Pasal 25 setelah keputusan tersebut menjadi nihil sampai dengan bulan Desember, maka angsuran pajak untuk bulan januari dan februari tahun ini tetap sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember (nihil). c. Apabila dalam tahun pajak berjalan Besarnya angsuran pajak dihitung kembali diterbitkan surat ketetapan pajak untuk berdasarkan surat ketetapan pajak tsb dan tahun pajak yang lalu berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. d. Angsuran pajak dalam hal-hal tertentu Cara perhitungan hal-hal tertentu diatur 1. WP berhak atas kompensasi kerugian dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP2. WP memperoleh penghasilan tidak 537PJ./2000 teratur 3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan 4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh 5. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar atau lebih kecil dari angsuran bulanan sebelum pembetulan 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP KHUSUS a. BUMN/BUMD a. RKAP belum disahkan Sebesar angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun sebelumnya. b. RKAP sudah disahkan Penerapan tarif umum atas laba rugi fiscal berdasarkan RKAP tahun ini dikurangi dengan kredit pajak tahun lalu tahun sebelumnya dibagi 12. b. Bank

a. Bank Lama Penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal triwulan terakhir yang di setahunkan dibagi 12 b. Bank Baru Penerapan tariff umum atas perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12

c. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusahan tertentu

a. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain Sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan. b. Menerima atau memperoleh penghasilan lain 1. Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diperoleh WP untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. 2. Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diperoleh WP untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, adalah sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besarnya angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya.

WP BARU a. Orang Pribadi

a. Pembukuan Penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang di setahunkan di kurangi dengan PTKP dibagi 12 b. Pencatatan Penerapan tarif umum atas pengalian norma perhitungan dari peredaran atau penerima bruto dikurangi dengan PTKP dibagi 12

b. Badan

a. Pembukuan Penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12 b. Pencatatan Penerapan tarif umum atas pengalian norma penghitungan dari peredaran atau penerimaan bruto dibagi 12

RUMUS PERHITUNGAN PPH PASAL 25 Pelunasan pajak dalam tahun berjalan atau angsuran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Ketentuan mengenai angsuran Pajak Penghasilan diatur dal am Pasal 25 UU PPh. Secara umum PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh WP Badan dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk Kondisi-Kondisi Tertentu Ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 dapat berbeda dari penghitungan PPh Pasal 25 secara umum. Perbedaan penghitungan terjadi apabila perusahaan dihadapkan pada kondisikondisi tertentu, antara lain: 1. PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Besarnya angsuran yang harus dibayar untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. 2. Dalam tahun pajak berjalan WP menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Apabila WP menerima SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak akan dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut. Nilai PPh Pasal 25 yang baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. 3. WP berhak atas kompensasi kerugian Apabila Wajib Pajak Badan memiliki kompensasi kerugian fiskal, yang timbul pada tahun pajak sebelumnya. Kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto, pada tahun pajak berikutnya sampai dengan 5(lima) tahun. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang berhak atas kompensasi kerugian tersebut adalah sebagai berikut: [(

)

]

4. WP memperoleh penghasilan tidak teratur Suatu perusahaan umumnya menerima penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan tidak teratur dapat berupa keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Penghasilan tidak teratur ini dapat dipotong/dipungut pajak oleh pihak yang memberikan

penghasilan. Terkait dengan penghasilan teratur dan tidak teratur, maka penghitungan angsuran pajak dalam tahun, maka penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebagai berikut: [(

)

]

5. SPT Tahunan PPh disampaikan setelah batas waktu yang ditetapkan Dalam kondisi tertentu, misalnya audit laporan keuangan perusahaan belum selesai dilakukan, atau belum tersedianya dana untuk membayar pajak yang terutang. Sehingga perusahaan menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh yang telah ditetapkan. Bila kondisi tersebut dialami oleh WP Badan, maka nilai angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Setelah jatuh tempo, Belum disampaikan

PPh Pasal 25

Sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat

WP SPT Tahunan PPh

sementara

Setalah jatuh tempo, Telah disampaikan

PPh Pasal 25

Dihitung kembali berdasarkan nilai yang tertera dalam SPT Tahunan PPh dan berlaku surut, mulai bulan Batas waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut.

Atas kondisi tersebut, terdapat dua konsekuensi terhadap PPh Pasal 25-nya, yaitu: 



Bila nilai PPh Pasal 25 atas perhitungan lebih besar dari yang telah dibayarkan, maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 teruratang sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal penyetoran. Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih kecil dari yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya.

6. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Dalam kondisi tertentu WP Badan dapat saja mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Apabila hal tersebut dilakukan oleh WP, maka berikut ini merupakan ketentutan dalam menghitung besarnya nilai PPh.

WP diberikan perpanjangan Jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

Pada bulan-bulan mulai Batas waktu penyampaian PPh Pasal 25 SPT s.d bulan sebelum disampaikannya SPT

Dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh sementara

Setelah SPT Tahunan PPh disampaikan

Dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh

PPh Pasal 25

Atas kondisi tersebut, terdapat dua konsekuensi terhadap PPh Pasal 25 – nya, yaitu:  Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih besar dari yang telah dibayarkan, maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% bulan sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal penyetoran.  Bila nilai PPh pasal 25 atas perhitungan lebih kecil dari yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan setoran pajak penghasilan pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya. 7. WP melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak membetulkan SPT PPh Tahunan pajak lalu, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan pembetulan dan akan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut. SPT tahunan yang dibetulkan, terdapat dua konsekuensi terhadap PPh Pasal 25-nya, yaitu: 



Bila nilai PPh Pasal 25 ternyata menjadi lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan. Atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal penyetoran. Bila nilai PPh Pasal 25 ternyata menjadi lebih kecil dari PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan. Atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh Pasal 25 bula-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT PPh pembetulan.

8. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP Perubahan keadaan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh WP, merupakan hal yang wajar. Dimana tidak jarang WP dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, yang dapat secara drastis meningkatkan laba ataupun sebaliknya. Perubahan penghasilan yang diterima/diperoleh WP akan mempengaruhi kewajiban PPh Pasal 25. Jika dalam tahun pajak berjalan terjadi penurunan omzet, maka WP Badan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Namun jika kondisi yang terjadi adalah laba WP dalam tahun pajak berjalan bertambah besar, maka besarnya nilai PPh Pasal 25 dapat dihitung kembali. Apabila WP mengalami penurunan pendapatan dan ingin mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25, maka berikut adalah ketentuan yang perlu diketahui:      

WP dapat mengajukan permohonan tersebut, saat telah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya satu tahun pajak. WP dapat memperlihatkan bahwa PPh yang terutang pada tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari dasar penghitungan PPh Pasal 25. WP dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. WP harus menyertakan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang (berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau yang diperoleh, serta besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang beersangkutan). Bila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan tersebut, kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan WP tersebut dianggap diterima. Bila permohonan tersebut dikabulkan maka WP dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

Seperti yang telah dissebutkan sebelumnya, jika dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha, dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (serta 50 persen) dari dasar penghitungan PPh Pasal 25. Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak tersebut, harus dihitung kembali oleh WP atau kepala kantor pelayanan pajak dimana WP terdaftar.

PENGHITUNGAN PPH PASAL 25 UNTUK WP TERTENTU Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angsuran dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun lalu. Akan tetapi untuk WP tertentu,angsuran pajak penghasilan dapat dihitung dengan ketentuan yang berbeda. Penghitungan yang berbeda ini dimaksud untuk lebih mendekati kewajaran penghitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini dari kegiatan usaha tersebut. Berikut merupakan ketentuan penghitungan angsuran, yang berbeda dan disesuaikan dengan kegiatan usaha tertentu. 1.WP Badan Baru: (

)

2.Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi: [(

)]

]

3.WP BUMN & BUMD a. WP BUMN & BUMD setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disahkan: (

(

))

]

b. WP BUMN & BUMD sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disahkan : Sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir pajak sebelumnya.

4.WP masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala: (

)

Catatan: Tarif umum yang dimaksud adalah tarif penghitungan pajak penghasilan bagi WP Badan menurut ketentuan perundang-undangan yg berlaku No 1

2 3

KETENTUAN TARIF Berlaku sampai dengan tanggal a. s.d Rp.50.000.000 = 10% 31 Desember 2008 b. di atas Rp.50.000.000 s.d Rp. 100.000.000 = 15% c. di atas Rp. 100.000.000 =30% Berlaku pada tahun 2009 28% Berlaku pada tahun 2010 25%

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 No 1

Deskripsi Pembayaran

2

Pelaporan

Jatuh Tempo Dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

TATA CARA PEMBAYARAN & PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. SSP dijadikan bukti Pembayaran apabila telah divaidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan Negara (MPN). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi (NTPN). Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus menyampaikan SPM PPh Pasal 25 apabila: a. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 adalah nihil b. Bentuk satuan uang yang dibayarkan selain rupiah,atau c. Melakukan pembayaran tidak secara onlineI dan tidak mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan SPM PPh Pasal 25

SOAL DEMONSTRASI Penghasilan neto PT Abunidal Confirm SPT Tahunan 2010 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00. Selama tahun 2010 PPh yang dipotong PT Abunidal sebagai pemberi kerja dari karyawan adalah Rp. 15.000.000,00. PPh yang dipungut oleh pihak lain Rp. 10.000.000,00. PPh yang dipotong pihak lain Rp. 3.500.000,00 sesrta kredit pajak atas penghasilan luar negeri yang dapat diperhitungkan adalah Rp. 6.500.000,00. Hitunglah besarnya angsuran yang dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun 2011. Jawab: Penghasilan Neto 2010 PPh terutang 2010 : 25% x Rp. 200.000.000,00 Kredit pajak WP badan 2010 : PPh Pasal 22 = Rp. 10.000.000,00 PPh Pasal 23 = Rp. 3.500.000,00 PPh Pasal 24 = Rp. 6.500.000,00 + Selisih

Rp. 200.000.000,00 Rp. 50.000.000,00

Rp. 20.000.000,00 + Rp. 30.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2011: PPh Pasal 25 tahun 2011 = Rp. 30.000.000,00 x 1/12 = Rp. 2.500.000,00 Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa enam bulan dalam tahun 2010, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sediri setiap bulan dalam tahun 2011 adalah sebesar : PPh Pasal 25 tahun 2011 = Rp. 30.000.000,00 x 1/6 = Rp. 5.000.000,00

Contoh 2: Tuan Nidunal adalah WP orang pribadi kawin dengan jumlah tanggungan seorang anak, seorang ibu, seorang mertua, seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Pada tahun 2012 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp. 230.500.000,00. Selama tahun 2012 PPh yang dipotong pemberi kerja Rp. 15.000.000,00, PPh yang dipungut pihak lain Rp. 15.000.000,00, PPh yang dipotong pihak lain Rp. 3.250.000,00 dan kredit pajak atas penghasilan luar negeri yang diperkenankan adalah Rp. 6.500.000,00. Hitunglah besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri tiap bulannya untuk tahun 2013 :

Jawab: Penghasilan Neto 2012 PPh terutang 2010 : 25% x Rp. 230.500.000,00 Kredit pajak WP badan 2010 : PPh Pasal 22 = Rp. 15.000.000,00 PPh Pasal 23 = Rp. 3.250.000,00 PPh Pasal 24 = Rp. 6.500.000,00 + Selisih

Rp. 230.500.000,00 Rp. 57.625.000,00

Rp. 24.750.000,00 + Rp. 32.875.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2012: PPh Pasal 25 tahun 2011 = Rp. 32.875.000,00 x 1/12 = Rp. 2.739.572,00 Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa enam bulan dalam tahun 2010, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sediri setiap bulan dalam tahun 2011 adalah sebesar : PPh Pasal 25 tahun 2011 = Rp. 32.875.000,00 x 1/6 = Rp. 5.479.000,00