JURU JURUSA SAN N
: PEND PENDID IDIK IKAN AN TEKN TEKNIK IK ELEK ELEKTR TRO O
M.K
: SPAI
PEGADAIAN PEGADAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM
Pengertian Gadai / rahn
Dalam fiqh muamalah dikenal dengan dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar Rahn, Rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Ar-Rahn Ar-Rahn (gadai) menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu yaitu penetapa penetapan n dan penahanan penahanan.. Dan ada pula pula yang yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan. Dari istilah – istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah barang tanggungan yang yang dipega dipegang ng oleh oleh orang orang yang meminjamk meminjamkan an uang uang sebaga sebagaii pengik pengikat at di antara antara keduan keduanya. ya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai. Menuru Menurutt Zainudd Zainuddin in dan Jamhari Jamhari,, gadai gadai adalah adalah menye menyerahk rahkan an benda benda berharg berhargaa dari seseora seseorang ng kepada kepada orang orang lain sebagai sebagai pengu penguat at atau tanggun tanggungan gan dalam dalam utang utang piutang piutang.. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.
Lahirnya Pegadaian Syariah di Indonesia
Terb Terbit itny nyaa PP/1 PP/10 0 tang tangga gall 1 Apri Aprill 1990 1990 dapa dapatt dika dikata taka kan n menj menjad adii tong tongga gak k awal awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP10 PP103/2 3/200 000 0 yang yang dijad dijadika ikan n sebag sebagai ai landa landasan san kegi kegiat atan an usah usahaa Perum Perum Pega Pegadai daian an sampa sampaii sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui diakui belakangan belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis menepis anggapan anggapan itu. Berkat Berkat Rahmat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit
Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.
Operasionalisasi Pegadaian Syariah
Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional , Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.
Landasan Konsep
Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah : a. Al-Quran Surat Al Baqarah : 283
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
b. Hadist
Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari dan Muslim ).
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
Nabi Bersabda : Tunggangan ( kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintanag ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu
wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai ).
` Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki ( oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya ( menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya. (HR Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari). Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn ( al-Zuhaili, alFiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181) Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Ketentuan Umum :
1.
Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan marhun •
Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk melunasi
utangnya.
•
Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual
paksa/dieksekusi. •
Hasil
Penjualan
Marhun
digunakan
untuk
melunasi
utang,
biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. •
Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi
kewajiban rahin.
b. Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.
Rukun Gadai
Mengenai rukun dan sahnya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis sebagai berikut : 1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. 2. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 3. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai. 4. Adanya utang/ hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.
Fungsi dan Manfaat Gadai
Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan pemiutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika berutang tidak mau membayar utangnya jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pegadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada penggadai tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya. Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari abrang itu (jaminan), mengurangi harga menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan (borg ). Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan hutang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan. Pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai menggoda dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan yang nyata sampai dikembalikannya sejumlah jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya. Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syari’at dalam penggadaian, karena kalau mereka mengikuti syari’at tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintu-pintu yang tidak terbuka dan melarat orang yang didahuluinya maka dengan kemewahan dan kebahagiaan.
Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah :
Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah swt. Di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah. Dengan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan. Ar-rahnun pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang lain. Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong menolong. Jadi di sini agama Islam memberikan jalan keluar bagi yang kena sesuatu kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang juga berharga dan itulah yang dijadikan borg (jaminan). Pada hakekatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.
PERTANYAAN 1. Bagaimana sistem keuntungan dalam usaha pegadaian? 2. Apa perbedaan bunga dengan pemberian uang jasa dalam pegadaian? Apa hukumnya?
JAWABAN 1. Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian. 2.
Dalam usaha Pegadaian Syariah tidak ada istilah “bunga” seperti yang terdapat di bank –
bank umum. Jadi keuntungan diperoleh dari bea sewa tempat yang dipungut. Adapun jika nasabah memberikan uang jasa kepada pegadaian, itu tidak termasuk bunga, karena itu di luar perjanjian akad gadai dan dilandasi sikap ikhlas dari pihak nasabah. Jadi hukum dari uang jasa ini “boleh”, karena merupakan bentuk ungkapan terima kasih dari nasabah kepada pegadaian, dan dilandasi rasa ikhlas.
