BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam pembangunan pembangunan adalah bergairahnya sektor usaha. Kemajuan pada sektor usaha dengan sendirinya memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam rangka melakukan pengembangan-pengembangan usaha. Pasar modal adalah salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Menurut Munir Fuady, pasar modal adalah
“Suatu
pasar dan dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Danadana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang biasanya berbentuk 1
saham”
.
Sedangkan I Nyoman Tjager menyebutkan bahwa
“Pasar
Modal
disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”
2
.
Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdepedensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulator yang independen
1
Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, h. 8. 2
I Nyoman Tjegger, Pokok-pokok Materi Undang-undang Pasar Modal , Universitas Udayana,
Bali, h. 97
1
3
serta siap menghadapi dinamika dari perubahan tersebut . Garis-garis Besar Haluan
Negara
(GBHN)
tahun
1999-2004
menyebutkan
bahwa
untuk
menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri pasar modal dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh BAPEPAM yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Penggabungan kedua badan/lembaga tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan regulasi sektor keuangan, disamping dalam kerangka mengikuti perkembangan perkembangan dunia pasar modal yang semakin cepat dan atraktif. Dari uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji mengenai kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
3
Republik Indonesia, Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, Bapepam, Jakarta,
2005, h. 5.
2
B. Rumusan Masalah
Untuk identifikasi masalah dalam membahas mengenai kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, pembahasan difokuskan pada dua hal :
1. Kedudukan Bapepam-LK dan Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penanaman Modal
Bagaimana kedudukan Bapepam-LK dan pihak-pihak yang terkait sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan ? Apa saja organ yang dimiliki dalam menunjang aktivitasnya aktivitasnya ?
2. Wewenang Bapepam-LK dan Pihak-Pihak yang terkait dalam Penanaman Modal
Apa saja wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal, lembaga keuangan dan pihak-pihak yang terkait dalam penanaman modal ?
3
BAB II PEMBAHASAN
A. Kedudukan Bapepam-LK
Ketika pasar modal diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976, dibentuklah Bapepam yang pada saat itu kepanjangannya adalah Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keppres No.52 tahun 1976, Bapepam
bertugas mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan apakah perusahaan dalam keadaan sehat serta baik. Selain itu juga menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien, serta secara terus-menurus mengikuti perkembangan perusahaanperusahaan yang menjual sahamsahamnya melalui pasar modal. Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. Selain bertindak sebagai penyelenggara, pada saat itu Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun setelah dikeluarkannya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990, dualisme fungsi Bapepam tersebut dihapus dengan harapan Bapepam dapat lebih memfokuskan diri pada pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sementara penyelenggara pasar bursa diserahkan pada pihak swasta. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Penggabungan ini sebagai respon atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan. Bapepam-LK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan
4
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memiliki beberapa organ pelaksana. Struktur organisasi Bapepam-LK terdiri dari : 1. Ketua Bapepam dan LK 2. Sekretaris Bapepam dan LK 3. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum 4. Biro Riset dan Teknologi Informasi 5. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 6. Biro Pengelolaan Investasi 7. Biro Transaksi dan Lembaga Efek 8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 9. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan 10. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan 11. Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan 12. Biro Perasuransian 13. Biro Dana Pensiun
B. Wewenang Bapepam-LK
Kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu di banyak negara memicu regulator di Indonesia menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jika sebelumnya pengawasan pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya
universal
product ,
meningkatkan
5
kepercayaan
pasar,
perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan 4
mengurangi kejahatan di bidang keuangan . Bapepam-LK memiliki wewenang untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam melaksanakan wewenang tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
5
1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; 10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 11. Pelaksanaan tata usaha Badan.
Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh 4
Fuad Rahmany, Makalah Seminar Pasar Modal Cides , Cides, Jakarta, 07 April 2008, h. 4.
5
Nindyo Pramono, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997, h. 52.
6
Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa Bapepam berwenang untuk : a. memberi : 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan, Efek, Penasihat investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 3) persetujuan bagi Bank Kustodian; b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru. d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan / atau peraturan pelaksanaannya. f. mewajibkan setiap Pihak untuk : 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
7
2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; g. melakukan pemeriksaan terhadap : 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki ijin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini. h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i. mengumumkan hasil pemeriksaan; j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang Pasar Modal; o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal angka 5; dan q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan pada Undang-undang Pasar Modal.
Selain diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, wewenang dan fungsi Bapepam-LK juga diatur pada :
8
1. Peraturan
Pemerintah
nomor
45
tahun
1995
tentang
penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. 2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal. 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan terintegrasikannya Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam satu institusi, maka diharapkan Bapepam-LK dapat melaksanakan wewenang dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang independen dan profesional, serta mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Ketentuan tindak kejahatan manipulasi pasar diatur di dalam pasal 91 s.d. pasal 93 UU Pasar Modal. Manipulasi pasar merupakan tindak pidana yang pengaturannya hanya berlaku bagi kegiatan di bursa efek saja, khususnya terkait perdagangan efek/saham terdaftar di bursa efek. Publikasi yang selalu dilakukan atas harga efek dan keadaan pasar dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang real dan objektif tentang pasar, bukan merupakan sesuatu yang direkayasa. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek dan manipulasi terhadap harga efek . Tindakan manipulasi pasar dan
manipulasi harga merupakan tindakan yang dilakukan dengan perantaraan anggota bursa, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Gambaran semu dan menyesatkan dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek tersebut (wash sales), atau melakukan penawaran (jual-beli efek) pada harga tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.
9
Transaksi semu ini dapat dilakukan dengan atau tanpa barang sama sekali. Dengan demikian dalam kasus ini, penjual tidak menyerahkan saham kepada pembeli, dan pembelinya pun tidak menerima saham yang dijual. Transaksi ini dimaksudkan untuk menciptakan “a misleading appearance of active trading (penampilan menyesatkan perdagangan aktif )”. Tindakan manipulasi pasar sudah semestinya dilarang, karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah gambaran real tentang pasar, yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat bersangkutan dalam berinvestasi. Dengan kata lain, investor ingin agar apa yang terjadi di pasar memang merupakan cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan sesuatu yang dibuatbuat, seolah-olah cerminan kekuatan pasar tersebut adalah gambaran yang nyata dan benar tentang pasar. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UU Pasar Modal adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undangundang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Wewenang Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 100 dan pasal 101 UU Pasar Modal. Bahkan, berdasarkan pasal 102 UU Pasar Modal, Bapepam diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, dapatlah kita katakan bahwa Bapepam adalah polisi khusus bagi pasar modal. Kendatipun demikian, dapatkah wewenang ini dijalankan secara maksimal oleh Bapepam? Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, cukup untuk menjadikannya sebagai lembaga yang efektif untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar modal. Terhadap beberapa kasus, Bapepam berhasil membuktikan pelanggaran pihak-pihak tertentu terhadap UU Pasar Modal dan peraturanperaturan pelaksanaannya serta menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak-pihak tersebut.
10
C. Wewenang dan Kewajiban Pihak-Pihak yang terkait dengan Pasar Modal
Kegiatan profesi penunjang pasar modal dilakukan oleh (lihat Pasal 56 PP No.45 Tahun 1995) : 1. Akuntan; 2. Konsultan hukum 3. Pemilik; 4. Notaris. Namun tidak semua pihak yang berfungsi sebagaimana profesi tersebut di atas dapat menjadi profesi penunjang pasar modal. Agar supaya dapat menjadi Konsultan pasar modal, maka pihak-pihak yang menyandang profesi Konsultan hukum haruslah mendaftarkan diri di Bapepam. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 56 PP No.: 45 Tahun 1995. Dalam rangka melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, maka setiap Konsultan hukum pasar modal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya kewajiban untuk mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995. Kode etik dan standar profesi ini dimaksudkan sebagai suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk mentaatinya. Berkenaan dengan hal tersebut, konsultan hukum terwadahi dalam asosiasi profesinya yang disebut HKPM. Pada umumnya standar profesi penunjang pasar modal memiliki tiga unsur utama yaitu : a. Adanya integritas, yaitu yang bersangkutan menjalankan usahanya dengan integritas yang tinggi; b. Adanya keharusan bersikap hati-hati dan teliti, serta memiliki tanggung jawab penuh sesuai dengan keahliannya ( duty skill of care);
11
c. Memegang prinsip know your costumer atau mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang berinvestasi. Dengan demikian kode etik standart profesi dari konsultan hukum, dan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, harus dijaga seketat mungkin di dalam kegiatan pasar modal. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya tidak pernah terjadi kompromi atau kolusi antara konsultan hukum pasar modal dengan emiten, yang sebenarnya menjadi sumber pendapatan dari konsultan hukum pasar modal tersebut dan diharapkan jangan terjadi adanya laporan dari konsultan hukum pasar modal tersebut yang sepertinya direkayasa untuk memenuhi selera emiten, misalnya adanya pendapat hukum (legal opinion) yang tidak berdasarkan pada data atau fakta yang telah diungkapkan dalam pemeriksaan hukum ( legal audit ). 2. Adanya kewajiban untuk memberikan pendapat dan penilaian yang independen, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1995. Hal tersebut dimaksdukan agar supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberian obyketif dan wajar, serta harus menghindari benturan kepentingan (conflick of inferest), yang mempengaruhi kebebasan dan independen. Hal tersebut berakibat adanya larangan bagi konsultan hukum pasar modal, antara lain memberikan jasa-jasa bagi emiten yang terafiliasi, membuat perjanjian bagi kepentingan dalam efek atau bagian dari laba emiten. Adapun yang dimaksudkan dengan pihak terafiliasi adalah : (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995). a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keterunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua ) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 12
d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Dengan demikian dituntut adanya kejujuran dari setiap konsultan hukum pasar modal untuk betul-betul berpraktek secara indenpenden, dan diharapkan tidak menjadi kepanjangan tangan dari emiten. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya tendensi untuk membuat suatu jasa pelayanan profesional dalam bisnis pasar modal, yang keberadaan dalam satu atap, dimana melibatkan emiten sebagai pemilik modalnya. Untuk itu setiap konsultan hukum pasar modal dalam rangka penjalankan tugasnya dituntut untuk mengkaji dan mempelajari semua dokumen dari cara emiten, bukan sekedar percaya kepada keterangan/informasi yang diberikan oleh direksi dan/atau komisaris, yang biasanya hanya berupa fotocopy dokumen. 3. Adanya kewajiban dalam melakukan due diligence. Due diligence merupakan kewajiban mutlak bagi piohak yang berkepentingan, dalam hal ini Konsultan hukum pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses go public. Dengan demikian due diligence dapat dimaknakan sebagai suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh Konsultan hukum pasar modal dalam proses penawaran umum oleh Emiten. Tujuan utama adanya kewajiban due diligence ini adalah: a. untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya; b. merupakan persiapan untuk melakukan pembelaan diri bagi setiap setiap profesi penunjang pasar modal apabila terjadi tuntutan atau
13
gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam rangka penawaran umum efek tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam penjelasan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995, yang menentukan diantaranya sebagai berikut: “profesi penunjang pasar modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila … telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran”. Selanjutnya dalam rangka pelaksaan due diligence tersebut, hal-hal pokok yang menjadi perhatian Konsultan hukum pasar modal dapat diperinci sebagai berikut : a. Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti izii-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, lisensi-lisensi serta lingkungan hidup; b. Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan Akta Pendirian berserta
perubahan-perubahannya,
untuk
memastikan
tidak
ada
perubahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti pengendalian perusahaan, tata cara pemilikan organ perseroan; c. Konsultan hukum wajib untuk meneliti Anggaran Dasar perusahaan berserta perubahan-perubahan, untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam pasal-pasalnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagui proses penawaran umum efek perusahaan; d. Konsultan hukum wajib untuk meneliti catatan-catatan/risalah rapat (RUPS/direksi, untuk dapat mengetahui keputusan rapat dan segala hal yang terjadi sewaktu rapat tersebut berlangsung;
14
e. Konsultan hukum wajib untuk meneliti Perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum dimasa yang akan datang; f. Konsultan hukum wajib untuk meneliti Kontrak-kontrak dengan pemasok,
untuk
menjamin
tidak
ada
kontrak-kontrak
yang
disembunyikan yang akan berakibat merugikan perusahaan dimasa yang akan datang; g. Konsultan hukum wajib untuk meneliti Proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan. D. Peranan Konsultan Hukum Pasar Modal
Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan hukum pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut: 1. Membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebgai landasan untuk membuat legal opinion. Serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-51/PM/1996, bahwa pendapat dari Konsultan hukum pasar modal antara lain meliputi: a. keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahanperubahannya; b. keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
15
c. apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh; d. status pemilikan aktiva yang materiil dari Emiten; e. sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur; f. apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; g. hal-hal yang materiil lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan. Di samping itu berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu : a. Pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian; b. Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian; c. Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Emiten dan berkulaitas sebagai konsultan hukum yang independen. 2. Membenahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan restrukturisasi dalam berbagai hal; 3. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya, yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal; 4. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, underwriter dalam pembuatan kontrak-kontrak;
16
5. Merupakan mitra pemerintah, dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal. E. Tanggung Gugat Konsultan Hukum Pasar Modal
Pada prinsipnya tanggung gugat Konsultan hukum pasar modal hanya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran baik dalam bentuk legal audit maupun legal opinion, oleh karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum pasar modal tersebut (lihat Pasal 80 ayat (2) UUPM beserta penjelasannya). Bahkan lebih lanjut ditentukan dai dalam Pasal 80 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995, bahwa Konsultan hukum pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila Konsultan hukum pasar modal. Tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Adapun penilaian atau pendapat tersebut dianggap telah diberikan secara profesional apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan; b. Sesuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya; c. Pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen; d. Telah pula melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam suatu Pernyataan Pendaftaran, dalam hal ini sering disebut kewajiban due diligence (pemeriksaan yang mendalam). Kriteria tersebut ditentukan secara tegas di dalam penjelasan Pasal 80 ayat 3 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: “Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang dideriat oleh pemodal apabila penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing
17
profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen . Selain itu, penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang
pasar modal telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran ”
Berkenaan dengan adanya tuntutan ganti rugi di atas maka perlu diperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 80 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.
G. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lemabag keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali. Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan membentuk OJK yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun OJK dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draf pembentukan OJK belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Setelah lebih dari tiga tahun akhirnya sidang paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2003 menyelesaikan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Usulan amendemen ini semula diajukan semasa pemerintahan Presiden Gus Dur.
18
Undang-undang hasil amendemen ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai undang-undang bank sentral modern. Salah satu masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya menetapkan bahwa OJK akan dibentuk paling lambat tahun 2010. Sebelum diamandemen bunyi ketentuannya adalah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi OJK) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002. Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Sejauh ini, perumusan pembentukan OJK dilakukan berdasarkan hasil kajian mengenai Bank Indonesia, Bapepam, lembaga keuangan yang dibina oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan di negara lain. Pokok-pokok pikiran dalam perumusan pembentukan OJK menyangkut (1.) status dan kedudukan, (2.) objek pengawasan, (3.) fungsi, (4.) governance , (5.) pendanaan, (6.) koordinasi, dan (7.) responsibilitas dan
akuntabilitas OJK.
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan didusun dengan pertimbangan antara lain: 1.
Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan industri jasa keuangan yang sehat, teratur, dan mempunyai daya saing yang tinggi.
19
2.
Untuk itu diperlukan otoritas jasa keuangan yang bertugas melaksanakan pengawasan yang dapat mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas pengawasan tersebut.
3.
Sebagai pelaksanaan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia memuat pokok pikiran sebagai
berikut: 1.
Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan Undangundang. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 8, Nomor 3, September 2010
2.
Lembaga tersebut harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.
3.
Dalam melaksanakan tugasnya lembaga tersebut ( supervisory body ) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia.
4.
Koordinasi
dan
kerjasama
tersebut
diatur
dalam
Undang-undang
pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. 5.
Lembaga pengawasan tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, serta keterangan dan data makro yang diperlukan.
6.
Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.
7.
Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.
8.
Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, menurut Pasal 35 UU
tentang Bank Indonesia maka
tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
20
1. Status dan kedudukan
OJK merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi pada departemen tertentu. OJK berkedudukan di luar pemerintah - dalam arti kabinet tetapi merupakan bagian dari eksekutif. Sejalan dengan hal ini, OJK bertanggung jawab kepada Presiden. Independensi
OJK
tidak
diwujudkan
dalam
bentuk
keterpisahan
organisatoris dari pemerintah. Independensi lembaga ini akan ditentukan oleh struktur governance dan intergritas para penyelenggaranya yang mampu mencegah setiap upaya campur tangan dari pihak manapun dalam kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan dan lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Untuk itu, struktur governance dan syaratsyarat pokok penyelenggara OJK harus diatur dengan jelas pada tingkat undangundang. OJK merupakan lembaga yang memiliki hak, kewajiban, tugas dan wewenang, termasuk wewenang untuk berhubungan dan melakukan perjanjian atau perikatan hukum dengan orang atau badan hukum lain. Segala akibat dari pelaksanaan hak, kewajiban, tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dapat dibebankan pada pejabat atau karyawan OJK. Walaupun berdiri secara independen, OJK tetap perlu berhubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen atau lembaga Negara yang lain. Walaupun pembagaian fungsi pembinaan moneter, fiskal, serta pasar dan lembaga keuangan diantara Bank Indonesia, pemerintah dan OJK nantinya akan lengkap diatur dalam perundang-undangan, dalam praktik akan tetap ada situasi dan area kebijakan yang harus ditangani secara bersamasama. Dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, OJK juga harus berhubungan kerja dengan DPR, lembaga-lembaga perlindungan hak konsumen atau lembaga-lembaga peradilan. OJK juga akan perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang saat ini belum terbentuk. Sebagai contoh, pemerintah telah membentuk lembaga penjaminan simpanan ( deposit insurance institution), OJK akan harus melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga ini untuk menghindari penyalahgunaan
21
program penjaminan simpanan oleh pemilik atau pengelola bank atau pihak-pihak lain. 2. Objek pengawasan
Objek pengawasan OJK adalah sebagai berikut: a. bank; b. perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha perasuransian; c. perusahaan-perusahaan
yang
bergerak
dibidang
pasar
modal
dan
perdaganganberjangka; d. dana pensiun; e. perusahaan pembiayaan; f. pengadaian; g. modal ventura; h. badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja; i.
badan penyelengga program pensiun atau program jaminan/santunan lain untuk pegawai negeri sipil dan anggota TNI/POLRI;
j.
koperasi simpan pinjam;
k. lembaga keuangan lain dan badan – badan lain yang mengelola dan masyarakat. Dengan
mempertimbangkan
kekuatan
OJK
pada
saat
pendirinya
pengawasan terhadap objek pada huruf h, i, j, dan k dapat didelegasikan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah atau asosiasi industri. Walaupun demikian, OJK tetap berwenang dalam menentukan kebijakan pengawasan lembaga pengelola dana masyarakat secara nasional. 3. Fungsi
Berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.
22
Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, fungsi OJK ditunjukan dalam Tabel Fungsi OJK
FUNGSI OJK BANK
BUKAN BANK
LEMBAGA LAIN
PENGATURAN
OJK
OJK
?
PEMBERIAN IZIN
OJK
OJK
OJK
PENGAWASAN
OJK
OJK
OJK
PERNCABUT AN IZIN
OJK
OJK
OJK
Keterangan : 1) Bukan bank adalah lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b s/d huruf j dari objek pengawasan di atas. 2) Lembaga lain adalah lembaga-lembaga keuangan lain dan badan-badan lain yang mengelola dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf k dari obj ek pengawasan di atas.
Pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, tetap berada ditangan Bank Indonesia. Dalam beberapa hal yang lain, pengaturan kegiatan bank harus dikoordinasikan oleh OJKdan Bank Indonesia. 4. Governance
OJK terdiri atas sebuah Dewan Eksekutif dan tenaga profesional. Dewan Eksekutif akan menjadi organ penentu dan pengambil kebijakan atas nama OJK. Adapun para tenaga profesional akan menjadi pelaksana operasional fungsi pengawasan dan pengaturan. Dewan Eksekutif terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota. Salah satu diantara anggota dipilih sebagai Ketua. Ketua Dewan Eksekutif OJK dicalonkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota-anggota lain dari Dewan Eksekutif OJK dicalonkan oleh Ketua Dewan Eksekutif dan diangkat oleh Presiden. Dalam pengangkatan Ketua maupun anggota Dewan Eksekutif OJK, Presiden bertindak selaku kepala pemerintahan. Masa jabatan anggota Dewan Eksekutif OJK diusulkan empat tahun. Setiap anggota dapat diangkat untuk sebanyak-banyaknya dua periode jabatan. Untuk menjamin konsistensi kebijakan, masa jabatan anggota Dewan Eksekutif
23
berselang-seling. Penggantian anggota Dewan Eksekutif terjadi tidak secara bersamaan untuk semua anggota, melainkan separuh dewan untuk setiappenggantian. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota-anggota
Dewan
Eksekutif OJK ditetapkan oleh dewan itu sendiri. Dewan Eksekutif juga akan menyusun struktur organisasi di bawah dewan, menetapkan uraian tugas dan jabatan, menetapkan sistem penggajian, merencanakan dan melaksanakan rekrutmen staf, melakukan pembinaan staf dan hal-hal lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Dewan Eksekutif OJK menyelenggarakan rapat-rapat secara periodik. Dalam rapat-rapat tersebut, perlu dibuka kesempatan untuk kehadiran wakil-wakil dari Bank Indonesia dan pemerintah, terutama bila fungsi pengaturan dan pengawasan dipisahkan, dan OJK hanya menjalankan fungsi pengawasan. Tata cara rapat dan pengambilan keputusan dalam rapat akan diatur dalam undangundang mengenai OJK. 5. Pendanaan
OJK harus ditetapkan sebagai lembaga nirlaba. OJK tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, walaupun tidak berarti pula OJK boleh mengabaikan prinsip efisiensi dalam menjalankan kegiatannya. Untuk menjaga independensi organisasi dan integritas karyawannya, pendanaan kegiatan OJK sejauh mungkin harus dilakukan secara swadana. Pendanaan dipungut dari lembaga-lembaga yang diawasinya dalam bentuk: a. biaya registrasi untuk lembaga-lembaga keuangan baru; b. iuran tahunan; c. iuran untuk kegiatan audit; dan d. denda, bunga atau bentuk lainnya. Biaya registrasi dapat ditetapkan sama besarnya untuk setiap lembaga yang akan diawasi. Iuran tahunan ditentukan menurut basar kekayaan dari lembaga tersebut. Adapun iuran untuk kegiatan audit dapat ditetapkan sama besar untuk semua lembaga atau bervariasi menurut besar kekayaan masing-masing. OJK harus menghitung besar biaya atau iuran-iuran ini agar cukup untuk mendanai seluruh kegiatannya dan dapat mempertahankan prinsip nirlaba.
24
Masalah pendanaan akan segera muncul pada awal pembentukan OJK. Pada saat tersebut OJK belum dapat memungut biaya registrasi atau iuraniuran dari lembaga-lembaga yang diawasinya. Untuk mengatasi masalah pendanaan awal ini, pemerintah perlu menyetorkan dana ke OJK. Dana tidak dapat diperlakukan sebagai penyertaan modal pemerintah dan karenanya pemerintah tidak berhak atas dividen atau imbalannya sejenisnya dai OJK. Apabila karena hal-hal yang secara normal tidak dapat diperkirakan, OJK kekurangan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, OJK dapat diberi wewenang untuk mencari dan mendapatkan dana dari pihak lain (misalnya dengan meminjam kepada pemerintah). Namun demikian, sarana pendanaan darurat ini harus dirumuskan dengan baik untuk menghindari pemanfaatan secara tidak benar oleh OJK atau pejabat-pejabatnya. Pengeluaran-pengeluaran OJK diatur dan direncanakan semata-mata untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran modal dan pengeluaran biaya. Pengeluaran modal dilakukan untuk mendapatkan aktiva tetap atau aktiva lain yang diperlukan guna pelaksanaan tugas OJK. Pengeluaran biaya mencakup gaji pejabat dan karyawannya, biaya operasional, biaya pemeliharaan aktiva, biaya pembelian alat tulis dan kantor, dan lain sebagainya. Dalam keadaan tertentu, penerima OJK dan biaya registrasi, iuran-iuran, denda, bunga dan bentuk pungutan lain mungkin lebih besar daripada penggeluarannya.
Dalam
keadaan
demikian,
kelebihan
penerimaan
dari
pengeluaran harus digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan pelayanan di tahun berikutnya. Kelebihan ini kiranya juga layak untuk diperlakukan sebagai “bukan objek pajak”. OJK harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja. Rencana anggaran tersebut harus disampaikan Presiden. 6. Koordinasi
Keterlibatan OJK dalam upaya pemurnian fungsi fiskal dan moneter hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing otoritas mempu melaksanakan fungsinya dengan baik. Arena-arena tugas yang memerlukan koordinasi antara otoritas fiskal, moneter dan OJK harus ditegaskan secara
25
konkret di dalam peraturan perundangan. Sistem koordinasi yang terbentuk harus dapat memperjelas pemisahan tugas serta pihak-pihak yang bertanggung j awab. Permintaan informasi oleh Otoritas Moneter dan Otoritas fiskal untuk membentu pelaksanaan fungsi moneter dan fiskal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuanganwajib dipenuhi oleh OJK. Disamping itu secara proaktif OJK juga diharapkan memberikan informasi kepada otoritas terkait dalam hal dari hasil pengawasannya menunjukan adanya indikasi keadaan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Mengingat fungsi pengawasan sangat erat dengan penegakan hukum, OJK juga harus berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, bila dipandang perlu, OJK dapat membentuk organ koordinasi yang beranggotakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Eksekutif OJK. 7. Responsibilitas dan akuntabilitas OJK
OJK bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk itu OJK akan menyampaikan laporan secara periodik kepada Presiden, yang mencangkup laporan kegiatan dan laporan keuangan. Presiden dapat meminta pihak independen untuk memeriksa OJK. Untuk
memberi
kesempatan
kepada
masyarakat,
khususnya
yang
diwajibkan membayar biaya registrasi dan iuran-iuran, mengawasi penggunaan dana oleh OJK, lembaga ini harus mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian tertentu dari laporan keuangan OJK pada Koran-koran yang memiliki jangkauan edaran luas. Untuk mendapatkan tanggapan dari industri jasa keuangan yang diawasinya, OJK menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan para pelaku industri jasa keuangan tersebut. Akuntabilitas OJK kepada publik juga diwujudkan dengan kehadiran OJK pada rapat-rapat kerja dengan DPR. Dalam kesempatan tersebut, OJK memberikan penjelasan atau informasi mengenai kinerja pengawasannya.
26
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Perkembangan pasar modal Indonesia yang sedemikian pesat, turut mengembangkan jumlah dan ragam kejahatan yang terjadi di pasar modal. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di pasar modal adalah market manipulation. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan
efek dan manipulasi terhadap harga efek. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar modal umumnya sangat sulit dibuktikan sehingga sulit juga dibawa ke meja hijau. Di satu sisi, kejahatan ini sulit dibuktikan karena memang dilakukan secara profesional oleh penjahat-penjahat kerah putih ( white color criminal) yang bersembunyi di balik korporasi dan rekening efek yang mereka buka. Di sisi lain, kesulitan diakibatkan oleh karena alat bukti elektronis yang sulit diterima oleh sistem hukum Indonesia. Selain itu, niat Bapepam sebagai polisi di bidang pasar modal untuk membuktikan dan menuntut pelaku kejahatan dinilai kurang memadai. Dari uraian tentang kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai Badan Otoritas di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dapatlah dikemukakan rangkuman sebagai berikut : 1. Bapepam-LK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan
27
hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 3. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan pasar modal, tidak terlepas dari peranan Konsultan hukum, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Konsultan hukum pasar modal
tersebut
diberi
keterangan/persetujuan
tugas
berkenaan
untuk
memberikan
dengan
Emiten
dalam
pendapat, rangka
pernyataan pendaftaran, dalam hal ini dalam bentuk pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion). 4. Dalam rangka melaksanakan bidang tugasnya tersebut, Konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya, dalam hal ini HKPM (Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal), yang bersifat independen, serta harus mematuhi pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. Untuk menjamin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh Konsultan Hu-kum pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar profesi, diberikan secara independen serta mendukung prinsip keterbukaan, maka ditentukan adanya kewajiban untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud. 6. OJK adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Sesuai dengan penjelasan pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 OJK harus independen tidak ada campur tangan diluar pihak sebagaiman dimaksud undang-undang tersebut (BPK dan DPR) B. Saran
Berdasarkan pembahasan Bapepam harus konsisten dalam menegakan prinsip-prinsip yang berlaku di pasar modal, diantaranya mengenai keterbukaan informasi. Bapepam harus tegas menindak para pihak (khususnya emiten dan perusahaan publik) yang melanggar prinsip ini. Sejauh Bapepam konsisten terhadap penegakan hukum terhadap pasar modal, tingkat kepercayaan investor (domestik dan asing) terhadap pasar modal Indonesia semakin bertumbuh.
28
Sebagai institusi yang memiliki otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK harus selalu siap menghadapi dinamika pasar modal dan sektor keuangan yang dinamis, atraktif dan selalu berubah. Pembentukan OJK akan mempengaruhi tugas dan wewenang sebelumnya diemban Bapepam-LK maka diperlukan penyesuaian dan pengkoordinasian pada tingkat peraturan yang lebih teknis dan operasional agar OJK berperan secara optimal.
29
