BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat dalam hal investasi, sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan.
Pasar
modal
dapat
pula
menjadi
alat
ukur
bagi
1
perkembangan perekenomian dan cermin tingkat kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia perekonomian. Pasar modal merupakan industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdepedensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa 2
keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global.
Kegiatan pasar modal berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 3
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan efek.
4
Pengaturan mengenai pasar modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang selanjutnya akan disebut UUPM. Didalam salah satu pertimbangan pembentukan UUPM terdapat tujuan untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Terdapat pandangan bahwa perlindungan hukum pasar modal di Indonesia sangat lemah. Lemahnya penegakkan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain disebabkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal yang ketinggalan dengan perkembangan 1
Investor adalah adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
2
Jusuf Anwar, 2006, Master 2006, Master Plan 2006-2009 Pasar Modal, BAPEPAM-LK, Jakarta, hlm. 3 Rusdin, 2008, Pasar 2008, Pasar Modal , Alfabeta, Jakarta, hlm. 18 4 Efek adalah adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efekn dan setiap deviratif dari Efek. 3
1
bisnis pasar modal dan lemahnya institusi Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) atau kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh kasus kejahatan pasar modal yang akan kami bahas ialah mengenai pencabutan izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi oleh Bapepam-LK karena telah melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap UUPM dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Badan pengawas pasar modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya akan disebut Bapepam-LK. PT Synergy Asset Management adalah perusahaan efek yang berperan sebagai 5
manajer investasi . PT Synergy Asset Management mengelola dana nasabah 6
berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Perusahaan yang mulai beroperasi sejak 15 Mei 2006 ini mengelola dana nasabah berdasarkan KPD yaitu KPD Full Discretionary, Discretionary Protected Fund (KPD biasa) dan KPD khusus (KPD tol). PT Synergy Asset Management memiliki induk perusahaan (holding ) yaitu PT Synergy Pakaryan Utama (PT SPU), dimana PT SPU menyalurkan dana untuk pembiayaan kegiatan usaha anak perusahaan serta perusahaan terafiliasinya yaitu PT Synergy Capital Utama, PT First Asset Management, PT Griyatama Bumi Mandiri, PT Global Exposure, PT Codematel, PT Synergy Texindo Utama, PT Synergy Golf Australia, PT Tirtamukti dan pihak non afiliasi yaitu PT Mitra Kreasi dan PT Head Quarter Internusa. Namun dalam perkembangannya, PT Synergy Asset Management tidak melakukan tugasnya selaku manajer investasi dengan benar, terdapat enam
5
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan investor tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2
pelanggaran terhadap UUPM yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management mengenai pengelolaan nasabah, ketiga hal tersebut ialah : Pertama, PT Synergy Asset Management tidak mempunyai Standart Operasional Perusahaan (SOP) mengenai informasi yang jelas dan lengkap tentang latar belakang keuangan nasabah; Kedua, PT Synergy Asset Management melakukan penyalahgunaan dana nasabah untuk kepentingan induk perusahaan; dan Ketiga PT Synergy Asset Management melakukan cara yang tidak rasional dalam berinvestasi. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Bapepam-LK melalui surat keputusan Nomor. Kep.06/BL/MI/S.5/2010 melakukan pencabutan izin usaha perusahaan efek PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi. Dalam putusan tersebut PT Synergy Asset Management wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan pegawainya, termasuk atas tindakan Dyah Irawati Mastuti sebagai Head of Marketing , dan tindakan Hidiarto sebagai Head of Finance and Compliance yang antara lain bertanggung jawab atas kepatuhan PT Synergy Asset Management terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management mengenai pengelolaan dana nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3
BAB II PEMBAHASAN
Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pasar Modal
Perbuatan yang dilarang berdasarkan UUPM meliputi: 1) Penipuan , yaitu yang diatur dalam Pasal 90 UUPM, bahwa dalam kegiatan
perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung : a. Menipu, atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan
atau cara apapun. b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat
pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. 2) Manipulasi Pasar : a. Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan
perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek (pasal 91 UUPM). b. Rekayasa harga efek di bursa, yaitu apabila setiap pihak, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek (pasal 92 UUPM). c. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan, sehingga harga efek di bursa terpengaruh, yaitu setiap
pihak dilarang dengan
cara apapun, membuat
pernyataan atau
memberikan keterangan yang secara material atau tidak menyesatkan,
4
sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan (pasal 93 UUPM) : 1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. 2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. 3) Perdagangan Orang Dalam (I nsider Trading ): Perdagangan Orang Dalam atau yang lebih dikenal sebagai insider trading adalah perdagangan efek dengan
mempergunakan
Informasi Orang Dalam (IOD) . IOD adalah informasi material yang
dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk u mum. UUPM tidak memberikan batasan insider trading secara tegas, 7
transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Orang yang dikenal dengan insider adalah : a. Manajemen, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. b. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkannya mempunyai IOD. c. Pihak yang dalam 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi a dan b di atas.
Berdasar bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dijabarkan di atas maka kasus PT Synergy Asset Management ini termasuk dalam bentuk pelanggaran yang pertama, yakni penipuan . 7
Emiten adalah emitten yaitu perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kapada masyarakat; perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan diperdagangkan di bursa saham juga disebut emiten
5
Sanksi atas Pelanggaran di Pasar Modal
Berdasar pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka sanksi yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada PT Synergy Asset Management adalah sanksi administratif berupa: Keputusan Bapepam-LK No. Kep.06/BL/MI/S.5/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Synergy Asset Management izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bapepam-LK No. Kep. 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT Synergy Asset Management. Dengan pencabutan tersebut maka PT Synergy Asset Management : a. Diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), b. Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi, dan c. Dilarang menggunakan nama dan logo PT Synergy Asset Management untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Synergy Asset Management.
Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management mengenai pengelolaan dana nasabah berdasarkan peraturan perundangundangan?
Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan tindak pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelaku, karena dalam kegiatan pasar modal tidak terlepas dari berbagai pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja demi untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan kasus PT Synergy Asset Management terdapat tiga pelanggaran terhadap UUPM dan Peraturan Bapepam-LK, yakni meliputi :
6
1. PT Synergy Asset Management tidak mempunyai Standart Operasional Perusahaan (SOP) mengenai informasi yang jelas dan lengkap tentang latar belakang keuangan nasabah.
Tidak seluruh nasabah KPD PT Synergy Asset Management membuat perjanjian pengelolaan dana, namun nasabah hanya memperoleh sertifikat investasi yang berisi informasi tentang nama nasabah, nilai nominal, jangka waktu, dan indikasi hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management tidak mempunyai informasi terkait latar belakang keuangan nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management dinyatakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UUPM. Dengan bunyi : Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib : a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah,
serta
melaporkan
transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk Transaksi keuangan
yang terkait dengan
8
Pendanaan Kegiatan Terorisme.
PT Synergy Asset Management tidak mempunyai unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah yang menangani penerapan prinsip mengenal nasabah, dan tidak memiliki SOP tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar 8
Huruf h Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang pasar Modal
7
ketentuan angka 3 huruf a dan huruf b Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D. 10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah . Dengan bunyi :
Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang : a) Penerimaan Nasabah; b) Pengidentifikasian Nasabah; c) Pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan d) Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan latar belakang keuangan nasabah, menurut angka 11 huruf c peraturan nomor V.D.10 harus memuat hal-hal sebagai
berikut : a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat: (1) nama; (2) jenis kelamin; (3) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon; (4) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada); (5) tempat dan tanggal lahir; (6) status perkawinan; dan (7) kewarganegaraan; b) keterangan mengenai pekerjaan; c) alamat tempat kerja dan nomor telepon; d) specimen tanda tangan; e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f) keterangan mengenai sumber dana; g) rata- rata penghasilan; h) maksud dan tujuan investasi; i) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
8
j) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah. Seharusnya SOP tersebut harus dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa keuangan dalam hal ini PT Synergy Asset Management. Jika PT Synergy Asset Management memiliki SOP yang dimaksudkan oleh peraturan nomor V.D.10, mereka tidak hanya menaati peraturan yang ada namun mereka juga dapat secara aktif membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Karena dalam angka 9 huruf e pada peraturan tersebut,
Manajer
Invetasi
dapat
menyusun
laporan
transaksi
keuangan
mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. PT Synergy Asset Management melakukan penyalahgunaan dana nasabah untuk kepentingan induk perusahaan.
PT Synergy Asset Management selain menyalurkan atau menempatkan dana pada perusahaan terafiliasinya, PT SPU juga menggunakan dana yang berasal dari PT Synergy Asset Management untuk membiayai operasional PT SPU seperti membayar gaji karyawan, untuk pembelian gabah dan untuk membayar bunga Promissory Notes yang telah jatuh tempo kepada PT Synergy Asset Management, serta dipergunakan untuk membayar nasabah salah satu anak perusahaan PT SPU yaitu PT First Asset Management. Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management secara langsung maupun tidak langsung telah menipu atau mengelabui nasabahnya, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan bunyi : Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
9
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Berdasar pasal 104 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan pasal 90, dimana dalam hal ini PT Synergy Asset Management telah melanggar pasal tersebut mengenai penipuan yang dilakukannya maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000, 00 (lima belas miliar rupiah). Pada kasus PT Synergy Asset Management, Bapepam LK hanya menjatuhkan hukuman dalam bentuk pencabutan izin usaha saja, menurut kami Bapepam LK masih bisa menjatuhkan hukuman denda dan kurungan sebagaimana tertera pada pasal 104 UUPM agar dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dan menjadi contoh bagi pelaku usaha yang serupa agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Melalui Surat Keputusan nomor 124/BL/2014 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, Bapepam LK menugaskan satgas untuk :
Menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat
Menganalisis dugaan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran di bidang peraturan perundang-undangan di masing-masing bidang investasi
Menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus pengelolaan investasi dengan modus operandi pengerahan dana masyarakat
Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh Pihak tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin
10
Meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang investasi
Melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggran yang terjadi di masyarakat dan tindaklanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut Dalam hal ini, nasabah sebenarnya juga dapat secara pro aktif untuk ikut serta
dalam menegakan peraturan terkait penindakan atas adanya penyalahgunaan dana nasabah. Diharapkan dengan adanya satgas ini nasabah dapat lebih memahami dan mampu membedakan antara program pengelolaan investasi dan penghimpunan dana yang legal dengan yang ilegal serta melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindarinya maupun melakukan koordinasi dan pelaporan kepada instansi terkait atau kepada Satgas melalui kontak pengaduan yang telah dimuat dalam situs waspada-investasi.bapepam.go.id. 3. PT Synergy Asset Management melakukan cara yang tidak rasional dalam berinvestasi.
PT Synergy Asset Management selaku manajer investasi mengelola dana berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yaitu KPD Full Discretionary dan Discretionary Protected Fund (KPD biasa), jangka waktu pengelolaan dana pada produk ini adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan (jangka pendek). Investasi Discretionary Fund lazimnya memiliki jumlah minimum investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah minimum investasi pada produk seperti reksa 9
10
11
12
dana , sekuritas , produk derivatif ataupun term deposit perbankan . Jangka
9
Reksa Dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya. 10 Sekuritas adalah surat hutang yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas, ini maksudnya bahwa sekuritas adalah surat hutang yang dapat dijual dengan cepat, karena sekurita memiliki sifat yang likuid. 11 Produk derivatif adalah suatu produk yang nilainya tergantung pada nilai suatu produk yang mendasarinya (underlying ) seperti suku bunga, nilai tukar, saham, obligasi indeks atau komoditas. 12 Term deposit adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) sepanjang
11
waktu dalam pengelolaan produk Discretionary ini beragam sesuai kesepakatan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. PT Synergy Asset Management dalam mengelola dana tidak menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dalam berinvestasi, dimana hal tersebut terlihat dari jangka waktu investasi antara PT Synergy Asset Management dengan nasabah KPD biasa yaitu 3 bulan sampai dengan 12 bulan ( jangka pendek ) sementara proyek yang dibiayai PT Synergy Pakaryan Utama (SPU) antara lain proyek pembangunan perumahan, adalah proyek atau investasi jangka panjang, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi angka 1 dengan bunyi : “ Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi”.
Dan angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 Tentang Pedoman Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi dengan bunyi :
“ Manajer
Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat
keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya”.
Walaupun sudah secara jelas bahwa Manajer Investasi wajib untuk mempunyai pertimbangan rasional dalam pengelolaan dana nasabah, namun peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur secara jelas mengenai rasionalitas dalam pengelolaan dana nasabah tersebut. Sehingga pengaturan mengenai pengelolaan dana dalam bentuk KPD bukan hanya akan merugikan nasabah,
12
namun juga akan membuka lebih lebar celah penyelewengan oleh para Manajer Investasi, karena dasar hubungan antara nasabah dengan Manajer Investasi hanya sebatas kontrak pengelolaan saja, yang mana kontrak ini kebanyakan dipersiapkan atau dibuat oleh Manajer Investasi sehingga isinya sudah pasti akan lebih banyak memihak kepentingan Manajer Investasi. Menurut kami, seharusnya peraturan mengenai pertimbangan rasional dalam pengelolaan dana ini dapat dikeluarkan secepatnya oleh otoritas pasar modal agar tercipta keberpihakan yang berimbang dan harmonis mengenai kepentingan nasabah dan para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pasar modal.
13
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
1. PT Synergy Asset Management tidak memiliki informasi tentang latar belakang keuangan nasabah dengan lengkap, hal ini terjadi dikarenakan PT Synergy Asset Management tidak memiliki Standart Operasional Perusahaan (SOP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Padahal angka 11 huruf c peraturan nomor V.D. 10 dapat menjadi rujukan yang jelas bagi PT Synergy Asset Management untuk menegakan Prinsip Mengenal nasabah sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan dan sebagai manajer investasi. 2. Melalui
KEP-06/BL/MI/S/5/2010,
dengan
adanya
pelanggaran
yang
dilakukan oleh PT Synergy Asset Management, yaitu penyalahgunaan dana nasabah, Bapepam LK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (Pasal 102 UUPM), namun pada kenyataanya masih ada sanksi lain yang dapat dijatuhkan namun tidak dijatuhkan kepada PT Synergy Asset Management oleh Bapepam LK, yaitu sanksi denda (Pasal 104 UUPM). 3. Melalui KEP-06/BL/MI/S/5/2010 PT Synergy Asset Management terbukti melanggar peraturan Bapepam LK no. V.G. 1 angka 1, terkait tidak digunakanya pertimbangan yang rasional dalam menginvestasikan dana kelolaan nasabah tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara konkrit tentang rasionalitas dalam pengelolaan dana nasabah. Sehingga hal ini tidak hanya dapat merugikan nasabah, namun juga dapat membuka lebar celah penyelewengan oleh Manajer Investasi, karena dasar hubungan antara nasabah dengan Manajer Investasi adalah KPD, dimana sudah jelas bahwa Manajer Investasi lebih tahu banyak mengenai KPD tersebut, dan dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwa KPD lebih memihak kepada Manajer Investasi daripada kepada nasabah.
14
B. Saran
1. Apabila PT Synergy Asset Management dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan angka 9 huruf e p ada peraturan nomor V.D. 10, bahwa Manajer Invetasi dapat menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan
dan/atau transaksi
keuangan yang
dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Maka PT Synergy Asset Management dapat secara aktif membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. 2. Seharusnya PT Synergy Asset Management juga menjatuhkan sanksi denda yang tertera pada pasal 104 UUPM. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pihak yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini PT Synergy Asset Management, juga bagi perusahaan perusahaan dengan jenis usaha serupa agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Selain itu melalui Surat Keputusan Bapepam LK nomor 124/BL/2012, Bapepam LK menugaskan satgas dalam hal penegakan peraturan perundangundangan, dan dengan adanya penugasan satgas tersebut nasabah perusahaan penyedia jasa keuangan dapat secara pro aktif melaporkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan kepad a instansi terkait atau satgas melalui kontak pengaduan yang telah dimuat dalam situs resmi mereka. 3. Seharusnya, peraturan mengenai pertimbangan rasional dalam pengelolaan dana ini dapat dikeluarkan secepatnya oleh otoritas pasar modal agar tercipta keberpihakan yang berimbang dan harmonis mengenai kepentingan nasabah dan para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pasar modal.
15
16
Daftar Pustaka
Daud Silalahi, Quality Legal Audit, Mimeograf, Law and Environmental
Consultant Lawencon, Bandung, 1999 Marzuki Usman dkk., ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bisnis
Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 26 Jusuf Anwar, Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar
Modal di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional, Univ. Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm. 16 Bapepam-LK & CMS, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia , Jakarta, 1996,
hlm. 12 I Nyoman Tjager, “Pasar Modal Indonesia“ Kertas Kerja Disampaikan pada
Pelatihan Teknis Yudisial Pengadilan Niaga Para Calon Hakim Pengadilan Niaga di Malang, tanggal 13 September 1998 M.Irsan Nasrudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,
Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hlm.84 Jusuf Anwar , 2006, Master Plan 2006-2009 Pasar Modal, BAPEPAM-LK,
Jakarta Rusdin , 2008, Pasar Modal , Alfabeta, Jakarta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas
17
Peraturan Nomor V.G.1 : Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Peraturan Nomor IX.E.1 : Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor Kep-06/BL/MI/S/5/2010 Wikipedia.com http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2012/06/06/operasi-moneter/ http://waspada-investasi.bapepam.go.id/index.html
18
